Kuningan Bidik-kasusnews.com,.U Kusmana, S.Sos., resmi mengemban amanah baru sebagai Panglima ASN atau Sekretaris Daerah (Sekda) di Kabupaten Kuningan. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dipimpin langsung oleh Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. di Teras Pendopo, Kamis (6/11/2025). Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dihadiri juga oleh Wakil Bupati .Tuti Andriani, S.H., M.Kn. Forkopimda, Ketua Dharma Wanita, pansel sekda, Kepala OPD , Camat se-Kabupaten serta para tamu undangan lainnya. Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. mengucapkan selamat menjalankan tugas amanah baru kepada U Kusmana, S.Sos. dan berterima kasih pada Pj Sekda Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., Pihaknya yakin sekretaris daerah yang baru dapat melanjutkan program yang baik untuk masyarakat. “Saya yakin dengan pengalaman Pak Uu, perjuangan dan dedikasi, integritas yang dimiliki, yakin mampu bersama memimpin dan bertanggung-jawab seluruh ASN yang ada di Kabupaten Kuningan,” ujar Bupati. Seperti diketahui, sebelumnya U.Kusmana, menjabat sebagaiKepala Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kuningan . Tugas Sekda, lanjut Dian, tugas yang berat. Yakni bagaimana membangun sinergisitas, komunikasi antar sektor, koordinasi dan berperan strategis sebagai motor penggerak birokrasi. Amanah penting ini tantangan terberat utamanya memperkuat komunikasi koordinasi antar OPD agar program berjalan sinergi, efisien dan tepat sasaran. Baik mulai dari proses, perencanaan hingga evaluasi. “Tetap jaga keprofesionalitasan, integritas, ciptakan suasana kerja yang harmonis, humanis, bergotong-royong. Ini momentum awal kita untuk saling solid, kompak dan memberikan kontribusi pelayanan yang terbaik pada masyarakat,” pungkasnya. Bupati Dian juga menegaskan dalam hal kedisiplinan, inovasi, beriorientasi pada hasil untuk dorong pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Sementara, Sekda Kuningan U.Kusmana optimis pada amanah baru dalam menjaga Kabupaten Kuningan. Ia akan terus bersinergi dengan berbagai pihak demi mewujudkan Kabupaten Kuningan Melesat . “Siap mengemban amanah baru membantu secara maksimal pada program Pemkab Kuningan. Harapannya tambah solid, sinergi dan membanggakan, sesuai dengan motto Kuningan melesat tandasnya. Dalam kesempatan itujuga Sekda Kuningan menyempatkan diri untuk poto bareng dengan para wartawan sebagai bukti komitmen U Kusmana, S.Sos., siap menciptakan sinergitas yang tinggi dengan insan pers demi kemajuan Kabupaten Kuningan. (Asep.R)
Cirebon Bidik-kasusnews.com,. Pelayanan kantor desa weru Kidul tidak maksimal dimana para pegawai sebelum jam kerja selesai mereka sudah tidak berada di kantor alias pulang atau jalan jalan keluar kantor dalam masih jam kerja, sehingga pelayanan di kantor kuwu tidak maksimal ketika masyarakat ingin membuat surat surat penting yang harus ditandatangani oleh perangkat desa. Saat awak media menelusuri Kantor Desa weru Kidul pada hari Kamis (29/10/2025) 13 wib,banyak sekali kejanggalan kejanggalan yang ditemukan, kantor BPD juga tidak ada petugasnya, ruang kesehatan rusak parah, WC kotor seperti tidak terurus, ruangan dapur kumuh, nah seperti apa kantor desa weru Kidul ini., dikemanakan dana desanya, Bumdes tidak jelas,kantor desa weru Kidul terlihat depannya saja bagus tetapi di dalamnya tidak maksimal, Sementara kuwu desa weru Kidul kabupaten cirebon ketika para awak media ingin kompirmasi tentang tidak maksimalnya Kantor desa yang di pimpinan nya juga jarang di tempat, sampai berita ini ditayangkan. Disisi lain kantor desa weru Kidul banyak pedagang harian dan mingguan, lapak lapak di pungut karcis, dari mulai parkir, kebersihan, juga aliran lampu listrik., ini jelas jelas menjadi lahan korupsi, bagi perangkat desa tersebut. (Asep.R)
Bidik-kasusnews.com,Pontianak kalimantan Barat Jum”at-03- Oktober-2025 Menanggapi sikap sekelompok mahasiswa yg akan melakukan aksi terkait desakan penuntasan kasus korupsi di Kalbar, Ketua Persatuan Orang Melayu (POM) Agus Setiadi mengingatkan agar publik tetap objektif, adil, dan tidak terbawa opini yang belum tentu sesuai dengan fakta hukum. Menurutnya, Gubernur Kalbar tidak boleh diposisikan seolah-olah bersalah sebelum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. “Semua pihak tentu setuju bahwa korupsi adalah musuh bersama. Namun jangan sampai semangat pemberantasan korupsi justru dijadikan alat kriminalisasi politik dan tekanan yang sarat kepentingan. Gubernur Kalbar adalah pemimpin yang tengah bekerja keras membangun daerah, sehingga sudah selayaknya kita memberi ruang bagi proses hukum berjalan dengan adil dan transparan,” ujar Agus Setiadi di Pontianak, Jumat (3/10/25). Agus menegaskan, prinsip dasar negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menempatkan asas kepastian hukum dan asas praduga tak bersalah sebagai fondasi utama. Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum baik KPK, Polri dan Kejaksaan untuk bekerja profesional dan tidak tunduk pada tekanan opini publik atau kepentingan politik tertentu. “Kalau ada dugaan kasus hukum, biarkan aparat menyelesaikan sesuai prosedur. Jangan ada yang dipaksakan. Kita semua sepakat ingin penegakan hukum yang cepat, adil, dan tidak tebang pilih. Jangan sampai pejabat yang sedang mengabdi kepada rakyat justru dihancurkan oleh opini yang belum tentu benar sehingga mengganggu jalannya pemerintahan,” ujar Ketua lembaga SIKKAP ini, Sentra Inovasi dan Kajian Kebijakan Publik. Agus Setiadi juga menilai bahwa Gubernur Kalbar selama ini tegas berkomitmen pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalbar. Menurutnya, banyak program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan yang sedang dijalankan, dan semua itu membutuhkan stabilitas politik serta kepercayaan publik seperti pantun berikut ini : “Berlayar sampan ke hulu Kapuas, Singgah sebentar membeli ikan. Kepercayaan rakyat semakin meluas, Ria Norsan memimpin penuh kesabaran. “kami akan selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi, tetapi sekaligus mengingatkan agar jangan ada fitnah dan kriminalisasi. Kita harus dewasa dalam berdemokrasi, jangan sampai rakyat dirugikan karena pembangunan terhambat akibat politisasi kepentingan tertentu. Apalagi sampai akan mengerahkan massa untuk menekan aparat penegak hukum (APH), maka kami pun selaku organisasi masyarakat sangat BISA dan BIASA mengerahkan ribuan massa mahasiswa, pemuda dan masyarakat akar rumput untuk menjawab ancaman seperti itu,” tegas Agus. Di akhir pernyataannya, Agus mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk menahan diri dan mengawal proses hukum dengan cara yang konstruktif, jangan mau diperalat dan jangan gadaikan idealisme untuk kepentingan tertentu. “Silakan kritik, silakan mengawal, tapi jangan sampai menghakimi sebelum waktunya. Gubernur Kalbar adalah amanah rakyat, dan kita semua bertanggung jawab menjaga marwah Kalbar agar tetap kondusif dan fokus membangun. Kita percayakan penanganan seluruh kasus di Kalbar ini kepada Aparat Penegak Hukum baik KPK, Polri dan Kejaksaan. Bilamana ada yg dinilai janggal, silakan kritik. Sekarang masyarakat sudah cerdas dan bisa menilai dengan jernih karena kita hidup di era sosial media terbuka dimana suara netizen takkan bisa dibendung” pungkas veteran aktivis kampus ini. Wartawan Si Juli
Bidik-kasusnews.com,Mempawah Kalimantan Barat Kehadiran perusahaan tambang berskala besar, khususnya yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Aneka Tambang (Antam), seharusnya menjadi katalisator bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya disparitas dalam distribusi manfaat, khususnya bagi masyarakat adat. Peran Strategis Masyarakat Adat Masyarakat adat memiliki sistem kepemimpinan dan kelembagaan yang jelas, mulai dari timanggong, pasirah, pangaraga, hingga lembaga adat DAD. Struktur ini berfungsi menjaga ketertiban sosial, melestarikan nilai-nilai budaya, serta memastikan keberlanjutan relasi harmonis antara manusia dan lingkungan. Mengabaikan pengurus adat sama saja dengan mengabaikan entitas sosial yang memiliki legitimasi historis dan kultural di wilayah tersebut. Pengakuan atas keberadaan masyarakat adat sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.” Ketentuan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengakui hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara. CSR sebagai Instrumen Pemberdayaan Secara normatif, tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 74), yang mewajibkan perusahaan di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) serta perubahannya dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 menegaskan kewajiban perusahaan pertambangan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar wilayah operasionalnya. Dengan dasar hukum tersebut, jelas bahwa CSR bukanlah kegiatan sukarela (charity), melainkan kewajiban hukum yang harus dikelola secara adil, partisipatif, dan transparan. Tuntutan Keadilan Sosial Keadilan sosial mensyaratkan adanya distribusi manfaat yang proporsional. Pemerintah desa memang penting dilibatkan, tetapi pengurus adat tidak boleh diabaikan. Masyarakat adat bukanlah sekadar bagian pelengkap, melainkan pemangku kepentingan utama yang memiliki hak konstitusional. Lebih jauh, prinsip keadilan sosial juga ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang mengamanatkan tujuan bernegara untuk “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Seruan untuk Evaluasi Demi menghindari potensi konflik sosial di masa mendatang, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap izin operasional dan implementasi CSR PT Antam. Pemerintah daerah, khususnya Bupati Mempawah, memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan keberadaan perusahaan tambang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Jika CSR dikelola secara partisipatif dan berkeadilan, kehadiran PT Antam dapat menjadi peluang besar untuk memperkuat kearifan lokal, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Sebaliknya, jika diabaikan, perusahaan berisiko menciptakan ketidakpuasan, konflik, dan bahkan disintegrasi sosial di wilayah adat. Sumber: Adrianus,S.Pd.,M.Pd. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Mempawah Kalbar Wartawan Mulyawan
Bidik-kasusnews.com,Sintang Kalimantan Barat Masyarakat Desa Nanga Libau,Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat meminta dan mendesak Pemerintah Kabupaten Sintang untuk segera melakukan perbaikan jembatan Sungai Libau yang kini kondisinya nyaris Ambruk. Jum”at-26-Sept-2025 Ada beberapa titik yang mengalami kerusakan jembatan jalan cendol serang setambang jalan akses menuju bedayan sp.3 H menuju nanga libau kec.sepauk kabupaten sintang kalbar beberapa titik mengalami rusaknya jembatan diperkirakan sudah 3 tahun tidak ada perhatian pemerintah setempat,dan kami warga masyarakat setempat selama ini memperbaiki jembatan yang rusak pakai Dana swadaya masyarakat. Ucap Heru Wiranto Selaku Tokoh Pemuda desa bedayan. Jembatan sungai Libau tersebut menghubungkan 2 [Dua] Desa masing – masing Desa Nanga Libau dan Desa Bedayan. Menurut informasi yang dihimpun media ini bahwa jembatan yang saat ini mengalami kerusakan berat dan nyaris ambruk ini terbuat dari bahan kayu dan juga jembatan tersebut adalah jembatan yang setiap hari di pergunakan sebagai lalu lintas warga masyarakat di kedua desa tersebut,namun kini kondisi jembatan mengalami kerusakan yang sangat berat sekali. Warga masyarakat memohon dan mendesak Pemerintah Kabupaten Sintang kalbar untuk segera melakukan perbaikan, jika tidak segera di lakukan perbaikan maka akibatnya akan menimbulkan rawan kecelakaan. Sumber: Heru Wiranto Selaku Tokoh Pemuda desa Bedayan. Wartawan Mulyawan
CIREBON – BIDIKKASUSnews.com Pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas sekaligus pembangunan ruang kelas baru (RKB) lantai dua di SMA Negeri 2 Kota Cirebon disinyalir sarat pelanggaran. Proyek senilai Rp2,09 miliar lebih itu diduga dikerjakan tanpa mengindahkan spesifikasi teknis (speck) maupun standar operasional prosedur (SOP). Pantauan di lapangan memperlihatkan pekerjaan pengecoran konstruksi hanya dilakukan oleh satu tukang dengan cara manual tanpa mesin molen, sehingga kualitas adukan semen dan pasir dikhawatirkan tidak merata. Selain itu, semen yang digunakan diduga berkualitas rendah. Lebih jauh, para pekerja juga terlihat mengabaikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), yang berpotensi membahayakan keselamatan kerja. “Proyek ini kan di bawah pengawasan kejaksaan dan kepolisian, tapi faktanya pelaksanaan di lapangan banyak kejanggalan. Sudah kami sampaikan ke Kejaksaan Negeri Kota Cirebon secara lisan melalui Kasi Intel dan juga ke KCD X Dinas Pendidikan Provinsi,” ujar Anto, tenaga usaha SMA Negeri 2 Kota Cirebon, Selasa (16/9/2025). Dana proyek rehabilitasi tersebut bersumber dari APBN melalui Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Atas. Seharusnya, menurut aturan, anggaran sebesar Rp2.094.853.000 dapat menghasilkan pembangunan yang maksimal, baik dari sisi mutu beton pondasi maupun kualitas bangunan pasca rampung. Meski proyek berada dalam pengawasan Kejaksaan Negeri dan kepolisian, hingga kini belum ada temuan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Sementara itu, upaya awak media menemui kepala sekolah SMA Negeri 2 Kota Cirebon kerap menemui jalan buntu. “Kepala sekolah selalu disebut tidak berada di tempat,” ungkap pihak sekolah ketika dikonfirmasi. Dugaan pelanggaran ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan aparat penegak hukum dan dinas terkait. Tim Investigasi / (Rico)
Bidik-kasusnews.com,Kapuas Hulu Kalimantan Barat Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan meninjau langsung pembangunan proyek peningkatan Jembatan Sejiram-Semitau di Kabupaten Kapuas Hulu yang didanai melalui APBD Kalbar tahun 2025. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi kendala banjir yang kerap mengganggu akses transportasi di wilayah yang menghubungkan dua kecamatan di kabupaten tersebut. “Setiap kali banjir datang, masyarakat kesulitan melintas. Karena itu, jembatan ini kami tinggikan elevasinya,” kata Norsan. Norsan mengatakan, konstruksi awal jembatan dengan material kayu tersebut akan digantikan dengan rangka baja. Sehingga bisa tahan meski direndam banjir. “Nanti diganti konstruksi kayu dengan rangka baja, agar tetap bisa difungsikan meskipun terendam air,” ujarnya. Dia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Kalbar difokuskan pada wilayah-wilayah pedalaman yang mendesak dan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. “Ibarat memakai kain, kalau ditutup kepala, kaki kelihatan, kalau ditutup kaki, kepala kelihatan. Jadi, yang diutamakan adalah yang paling mendesak, seperti jembatan ini,” jelasnya. Sementara itu, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, yang mendampingi kunjungan tersebut, menyampaikan apresiasinya atas proyek infrastruktur tersebut. Menurutnya, banjir yang hampir terjadi setiap tahun di wilayah itu kerap memutus akses transportasi antara Kecamatan Semitau dan Suhaid. Akibatnya, distribusi barang, termasuk kebutuhan pokok, terganggu sehingga memicu kenaikan harga di masyarakat. “Kalau banjir, kendaraan tidak bisa melintas, dan suplai barang terhambat. Akibatnya, harga bahan pokok pun naik. Dengan ditinggikannya jembatan ini, kami sangat berterima kasih. Ke depan, akses ke Semitau tidak akan lagi terkendala. Tinggal arah ke Suhaid yang masih membutuhkan perhatian lebih lanjut,” kata Fransiskus. Diaan berharap, dengan rampungnya peningkatan Jembatan Sejiram-Semitau, arus transportasi, distribusi barang, dan aktivitas masyarakat di Kapuas Hulu dapat berjalan lebih lancar, meskipun terjadi banjir. Wartawan Si Juli
SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Pemerintah Kabupaten Sukabumi memperingati Hari Jadi ke-155 tahun 2025 melalui Rapat Paripurna DPRD di Ruang Sidang Utama, Rabu (10/9/2025). Acara dihadiri Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi, Bupati H. Asep Japar, Wabup H. Andreas, Wali Kota Sukabumi, unsur Forkopimda, hingga perwakilan masyarakat. Bupati Asep Japar memaparkan berbagai capaian pembangunan, mulai dari beasiswa penghafal Alquran, layanan kesehatan gratis, pemberdayaan pemuda dan perempuan, penguatan UMKM, pembangunan rumah layak huni, hingga infrastruktur strategis. Kebanggaan juga hadir dari sektor pariwisata, di mana Geopark Ciletuh Palabuhanratu kembali mempertahankan status Green Card UNESCO Global Geopark. “Semua ini adalah hasil kebersamaan pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat,” tegas Asep Japar. Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pembangunan berbasis ekologi, termasuk reboisasi bambu sebagai material ramah lingkungan dan identitas arsitektur daerah. Ia juga mendorong pengembangan sektor kopi bersama Cianjur sebagai komoditas unggulan. “Mengurus alam bukan berarti melarat, justru menjadi jalan menuju kesejahteraan,” ujarnya. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa peringatan hari jadi bukan sekadar seremoni, tetapi momentum memperkuat kolaborasi pembangunan dengan semangat Tandang Sukabumi keur Jabar Istimewa nu Mubarakah. (Dicky)
Bidik-kasusnews.com,Sanggau Kalimantan Barat Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) kembali marak di aliran Sungai Kapuas, tepatnya di Semerangkai, Kabupaten Sanggau kalbar. Lanting-lanting penambang ilegal bebas beroperasi, meski sesekali berhenti jika tersorot pemberitaan, lalu kembali berjalan beberapa hari kemudian. Dari informasi yang dihimpun, lanting-lanting tersebut diduga milik Asip, salah satu penampung emas terbesar di Kota Sanggau, yang disebut-sebut bekerja sama dengan Awang, pemasok BBM subsidi. Keduanya seakan kebal hukum, sementara aparat penegak hukum (APH) setempat, khususnya Polres Sanggau, dinilai tak berkutik. Bahkan muncul dugaan adanya oknum yang justru membekingi eksploitasi ilegal tersebut. Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat bantaran sungai. IW, salah seorang warga, mengaku sangat kecewa. Ia menyebut Sungai Kapuas kini sudah tak layak digunakan untuk mandi dan mencuci. “Untuk pelihara ikan Nila saja saya tidak berani, percuma. Ikan alami pun sekarang sulit hidup. Dulu sebelum ada PETI, ikan baung, jelawat, patin banyak. Sekarang anak baung pun susah didapat,” ujarnya. Senada, Ed, warga yang biasa menjala ikan, mengatakan aktivitas nelayan sungai kini hampir mustahil dilakukan. “Sekarang percuma. Seharian menjala dan mukat tidak ada hasil,” katanya dengan nada kesal. Potensi Pelanggaran Hukum Berat Aktivitas PETI seperti ini jelas menabrak aturan hukum. Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Selain itu, penggunaan BBM subsidi untuk aktivitas PETI juga melanggar Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Dari sisi lingkungan, aktivitas ini menabrak UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 98, dengan ancaman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar bagi pelaku perusakan lingkungan. Ancaman Nyata Bagi Ekosistem Kapuas Selain melanggar hukum, PETI di Sungai Kapuas membawa dampak ekologis serius. Penggunaan merkuri dan sianida dalam proses pengolahan emas dapat mencemari air, membunuh biota sungai, dan mengendap di tubuh ikan. Bila dikonsumsi manusia, dampaknya bisa memicu penyakit syaraf, gangguan pernapasan, bahkan kanker. Selain itu, kerusakan sedimentasi sungai membuat kualitas air menurun drastis. Sungai yang dulunya menjadi sumber mata pencaharian warga kini berubah menjadi ancaman kesehatan. “Sudah jelas di depan mata, semua orang Sanggau tahu siapa Asip dan Awang. Masa APH tidak tahu?” sindir seorang warga yang enggan disebut namanya. Kini publik menunggu, apakah aparat berani menindak tegas para pemain besar di balik PETI, atau justru terus membiarkan Sungai Kapuas hancur perlahan. Sumber:(Tim WGR) Editor Basori
MediaBIDIKKASUSnews.com , Kota Cirebon ~ Awal karena di anggap Indonesia lagi tidak baik baik saja , saat ini banyak yang berkomentar di media sosial , begitu juga media cetak dan televisipun memberitakan langsung live dilokasi mengabari , sempat membuat keresahan di masyarakat dan pada takut untuk keluar rumah ber aktipitas seperti biasa. Untung kondisi ini tidak sampai berlanjut cepat tanggap di atasi . Setelah semuanya di ambil alih ditangani oleh unsur TNI – POLRI dalam lakukan tugas pengamanan , cipta kondisi . Kondisi begini perlu menilai , mempertimbangkan pemulihan secara menyeluruh , oleh unsur TNI – POLRI tuk kembalikan kepercayaan masyarakat dalam mendapatkan perlindungan serta bisa menjamin kembali masyarakat . Keadaan aman bisa lakukan aktipitas sedia kala walau ini belum dinilai sepenuhnya kondusif , dapat teratasi pemulihan . keadaan secara menyeluruh dikabarkan mulai membaik, akibat demo kemarin ricuh dimana mana diluar dugaan , sebagai letupan kekecewaan , lakukan pengrusakanpun dimana mana itu terjadi dan terlihat sangat parah , beberapa kali terjadinya di hari kemarin , hal yang tidak di harapkan sebetulnya. Demo kisruh , adanya anarkhis , penjarahan , pembakaran gedung milik pemerintah dan milik Polri , kondisi pun dianggap tak menentu , juga masih labil , ke khawatiran dan ketakutan di masyarakat masih terlihat , dampak trauma dari yang ditimbulkan kemudian , masih perlu kewaspadaan penuh dan jadi perhatian khusus. Unsur dari TNI – POLRI dalam menangani dan mengatasi. Level peringatan masih Siaga 1 , baik di Jakarta ( pusat ) juga di daerah di umumkan agar stabilitas negara tidak terganggu , kewaspadaan penuh masih ditunjukkan dari unsur TNI , POLRI , Sat Pol PP gabungan semua unsur yang ada tetap bersinergi dalam menjaga situasi , berjaga 1 x 24 jam , siaga di titik titik dimana sering adanya tempat berkumpul nya orang orang banyak , operasi keliling siang malam dan datangi TKP khawatir akan timbul kembali , kerusuhan mengantisipasi hal itu timbul kembali , unsur dari TNI – POLRI dan gabungan semua unsur , berupaya tuk buat suasana kondusif dan berpatroli 24 jam . Serta di umumkan diminta masyarakat , tenang untuk tidak terpancing tersulut oleh ulah mereka mereka yang tidak menginginkan Indonesia damai , adem , Tenang , nyaman , tentrem , disetiap gerakan yang mereka timbulkan sebaiknya di hindari . Di kota Cirebon berbeda suasananya tidak seperti daerah lain sekarang kondusif , terkendali , dan masih terjaga , aman dan bahkan para penegak hukum ini dari unsur TNI – POLRI bersikap humanis , ini tunjukkan ketika di hari ini Rabu (3/9) gabungan dari Ojol , LSM dan Organisasi Kepemudaan Cirebon kota ketika lakukan gerakan aksi demonya itu dengan cara damai dan santun , mereka lakukan demo hari ini dengan membagikan setangkai bunga mawar kepada Ka Polres Cirebon Kota , AKBP. Eko Iskandar , SH, S.I.K. MSi, Dandim 0614 Letkol. Inf. Saputra Hakki , Dan Lanal Cirebon Letkol Laut. (P) Faisal Yanova Tanjung .SE. M.Tr. Opsla , Dan Sat Brimob Cirebon , pada Komandan Arhanudse 14 , juga ke Ketua DPRD Kota Cirebon , Andri Sulistyo serta ke Sat Pol PP juga ke perwakilan dari Pemerintah Daerah kota Cirebon , tidak hanya itu mereka dari Ojol ini bersama LSM , OKP ini ber ikrar bersama menyatakan sikap tidak akan terpancing dengan keadaan , yang kan merugikannya , cipta kan kondisi Cirebon yang damai , bahkan Sikap kooperatip ditunjukkan para pendemo ini dengan berjabat tangan serta berpelukan meng akhiri konflik . di depan Seluruh jajaran Forkompimda ( Ka Polres ciko , Dandim 0614 , Dan Lanal Cirebon , Brimob , Sat Pol PP , dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon , dan ketua DPRD Kota Cirebon ) Andri Sulistyo . Hal itu di sambut baik Ka Polres ciko . AKBP. EkoIskandar , SH. SIK. MSi.yang menghampiri Ojol dan pendemo. Berkumpul di titik yang di tentukan . Yakni di Alun alun Kejaksaan depan Masjid AT TAQWA Kota Cirebon. Aksi damai yang di lakukan oleh gabungan Ojol , LSM , dan Ormas hari ini bersedia menemui Ka Polres Ciko , Kapolresta Cirebon kota AKBP. Eko Iskandar ,S.H., SIK. MSi menyampaikan dan berpesan pada pendemo hari ini , tuk sama sama kita menjaga Cirebon , kondusif , akhiri keributan dan hindari jangan mudah terprovokasi , masih menurut Ka Polres Ciko , Eko Iskandar mengatakan, titip Kota Cirebon ciptakan suasana yang tidak buat resah masyarakat , agar semua bisa cepat pulih kembali . Kegiatan itu menjadi wadah penting untuk menyatukan langkah dalam menjaga persatuan serta menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Cirebon. “Silaturahmi ini diharapkan semakin memperkuat kolaborasi semua elemen dan Forkopimda di Cirebon dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkokoh persatuan di tengah masyarakat,” katanya. Ia menyampaikan Terimakasih pada para pengemudi Ojek online yang sudah bersedia berikrar damai dan nyatakan tidak ikut terpancing dengan keadaan dan tidak membuat kisruh , mendoakan kami sebagai aparat keamanan baik dari Polresta Cirebon kota, TNI, Pemerintah daerah, Sat Pol PP, Dishub dan elemen lainnya untuk melakukan pengamanan situasi di. Cirebon yang aman dan kondusif. Pihaknya pun meminta maaf apabila kejadian kemarin bersikap tegas , karena ada aksi anarkisme dan mengakibatkan beberapa tempat mengalami kerusakan dan akibatkan ada yang terluka. Bahkan, jajaran Polresta Cirebon kota pada dasarnya dipastikan mengawal dan mengamankan semua kelompok yang mengajukan aspirasi agar jangan sampai proses penyampaian aspirasi tersebut berjalan dengan tidak baik atau disusupi oknum yang tidak tanggung jawab. Katanya kembali “Polisi juga sudah memiliki SOP yang mengatur tahapan yang dilakukan kepada pengunjuk rasa dan melakukan humanis dan tidak akan melukai masyarakat. Namun beberapa penyusup dalam aksi demo kemarin melakukan anarkisme, pengerusakan dan penjarahan. Atas aksi anarkis kemarin, sudah ditangkap beberapa pelaku dan kami akan sampaikan ke publik,” ujarnya. Begitupula hal senada disampaikan ketua DPRD Kota Cirebon Andri Sulistyo pada awak media katakan terima kasihnya . Melihat aksi damai dari ojol dan lembaga masyarakat atau OKP ini santun bisa ciptakan kondusif . Berdamai lalu berikrar tidak lakukan akan lakukan aksi frontal walau keprihatinan di mereka masih terasa atas kejadian jatuhnya korban jiwa , yakni rekan mereka yang terlindas kendaraan Rantis Brimob saat demo terjadi di jakarta . “Oleh