SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Erpa Aris Purnama, mengunjungi dua keluarga korban kebakaran rumah di Kampung Cirajang Sawah, RT 01 RW 04, Desa Karangmekar, Kecamatan Cimanggu, Jumat (13/2/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian sekaligus memberikan bantuan dan dukungan moril kepada warga terdampak, yakni Deni dan Tajmu. Dalam kesempatan itu, Erpa menyerahkan bantuan uang tunai kepada masing-masing korban. Sebelumnya, rumah milik Deni dan Tajmu dilaporkan mengalami kebakaran pada Rabu (11/2/2026) sekitar pukul 08.00 WIB. Berdasarkan informasi di lapangan, kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik. Api yang muncul dari dalam rumah dengan cepat membesar dan merambat ke bagian bangunan lainnya. Erpa Aris Purnama menyampaikan rasa prihatin atas musibah tersebut. Ia berharap para korban tetap tabah dan memastikan akan mendukung proses pemulihan pascakebakaran. “Saya turut berduka atas musibah ini. Semoga keluarga diberikan kesabaran, dan insyaallah kami siap membantu upaya pemulihan,” ujarnya. Deni dan Tajmu menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan bantuan yang diberikan. Mereka mengaku terbantu dengan perhatian serta dukungan yang diterima. Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kepedulian sosial serta mendukung warga yang mengalami musibah, termasuk korban bencana kebakaran.

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kecamatan Surade menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk Tahun Anggaran 2026–2027. Kegiatan tersebut dipusatkan di Aula Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Rabu (11/2/2026). Musrenbang menjadi forum strategis dalam menyerap, merumuskan, serta menyelaraskan berbagai usulan pembangunan dari seluruh desa di wilayah Kecamatan Surade. Tahun ini, Musrenbang mengusung tema “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata”, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah. Pelaksanaan Musrenbang dilakukan secara hybrid, yakni tatap muka dan terhubung melalui Zoom Meeting dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperinda) Kabupaten Sukabumi. Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Erpa Aris Purnama, S.Si dari Komisi I Fraksi PKS, Anggota DPRD dari Komisi III Fraksi Partai PKB H. Dadang Hermawan. Tampak hadir Danramil 0622-14 Surade Katen Dikdik, Kapolsek Surade Iptu Ade Hendra, Ketua MUI Kecamatan Surade Asep Mustofa (Aa Bentang), serta para kepala desa se-Kecamatan Surade. Kehadiran unsur legislatif, TNI-Polri, tokoh agama, dan pemerintah desa mencerminkan kuatnya sinergi lintas sektor dalam mendukung perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Camat Surade Unang Suryana menegaskan bahwa Musrenbang kecamatan merupakan tahapan krusial dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Seluruh usulan, menurutnya, harus disusun secara matang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan kebijakan daerah dan kemampuan anggaran. “Musrenbang ini adalah ruang strategis untuk menyatukan kepentingan masyarakat desa dengan arah pembangunan kabupaten. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan DPRD agar hasilnya benar-benar dapat diwujudkan,” ujarnya. Peran DPRD dalam Musrenbang turut menjadi sorotan. Erpa Aris Purnama menekankan bahwa kehadirannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari tanggung jawab wakil rakyat dalam menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat sejak tahap perencanaan. “Musrenbang kecamatan menjadi fondasi penting bagi DPRD. Setiap usulan masyarakat Surade akan kami catat dan perjuangkan dalam pembahasan RKPD dan APBD, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pertanian, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegasnya. Ia juga menyoroti potensi besar Kecamatan Surade dalam pengembangan agroindustri dan pariwisata desa. Potensi tersebut, menurutnya, harus didukung kebijakan yang tepat sasaran, pembangunan infrastruktur penunjang, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. “Jika perencanaan dilakukan dengan baik dan dikawal bersama, Surade berpeluang tumbuh secara ekonomi tanpa meninggalkan kearifan lokal. DPRD siap menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah,” tambahnya. Senada dengan itu, H. Dadang Hermawan menyampaikan dukungan terhadap program prioritas yang berorientasi pada penguatan ekonomi desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan yang berkelanjutan. Dalam sesi diskusi, para kepala desa secara aktif menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan desa, sarana prasarana pertanian, penguatan UMKM, hingga pengembangan destinasi wisata lokal. Perwakilan Kepala Desa Pasiripis, Wahyudin, mengapresiasi kehadiran DPRD dan seluruh unsur terkait. Ia berharap hasil Musrenbang dapat ditindaklanjuti dalam program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Dengan DPRD yang hadir dan mendengar langsung aspirasi desa, kami optimistis usulan pembangunan dapat dikawal hingga tingkat kabupaten,” ujarnya. Hasil Musrenbang Kecamatan Surade selanjutnya akan dirangkum sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026–2027. Pemerintah berharap sinergi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, aspiratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda atau Kang Wanju, menilai kehadiran Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) sebagai tonggak baru dalam penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif di Kota Sukabumi. Gedung ini menjadi yang pertama sejak Kota Sukabumi berdiri dan diposisikan sebagai pusat aktivitas pengrajin serta pelaku usaha lokal. Menurut Kang Wanju, pembangunan Gedung Dekranasda bukanlah gagasan instan, melainkan hasil dari pembahasan panjang lintas sektor yang sempat tertunda karena keterbatasan waktu dan kesiapan anggaran. Realisasi pembangunan saat ini, kata dia, menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah bersama DPRD dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan. “Gedung Dekranasda ini diharapkan menjadi ruang kolaboratif antara pelaku UMKM, pemerintah, dan masyarakat,” kata Wanju (10/2/2025). Selain meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pengrajin, keberadaan gedung ini juga diyakini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD Kota Sukabumi. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Sukabumi, Ranty Rachmatillah, menjelaskan bahwa gedung tersebut akan difungsikan sebagai pusat pembinaan sekaligus etalase promosi produk UMKM. Hingga Desember 2025, tercatat sekitar 200 pelaku usaha telah masuk dalam ekosistem Dekranasda, meskipun sebagian masih dalam tahap kurasi. Ranty menyebutkan, pengembangan produk akan difokuskan pada kerajinan berbasis tujuh bahan utama seperti kain, kayu, dan batu, dengan tetap menjaga karakter serta pakem kerajinan daerah. Ke depan, Dekranasda akan dikembangkan dalam tiga klaster utama, yakni Dekranasda, fashion, dan UMKM, dengan porsi sekitar 20 persen produk makanan yang telah melalui proses kurasi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi untuk menegaskan komitmen terhadap kemerdekaan pers dan penguatan demokrasi. Melalui tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat, DPRD menilai pers memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi, membangun kepercayaan publik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan bahwa keberadaan pers sangat dibutuhkan sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah dan lembaga legislatif. “Pers berperan penting dalam menyampaikan informasi yang objektif, mengawal kebijakan publik, dan menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat,” ujarnya, Senin, 9 Februari 2026. Ia menegaskan DPRD Kabupaten Sukabumi akan terus membuka ruang kolaborasi dengan media serta mendukung ekosistem pers yang profesional dan bertanggung jawab. Menurutnya, pers yang independen dan sehat menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat. DPRD Kabupaten Sukabumi berharap insan pers terus menjaga integritas, profesionalisme, dan keberpihakan pada kepentingan publik. (Dicky)

SUKABUMI.BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi Fraksi PKS, Ingu Sudeni, mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat yang paling dominan disampaikan saat ini masih berkaitan dengan kerusakan infrastruktur jalan yang hampir merata di seluruh kelurahan. Hal itu disampaikan Ingu saat mengadakan reses masa persidangan ke II tahun sidang 2025-2026, Ahad (8/2/2026). “Infrastruktur, terutama jalan, hampir di setiap kelurahan kondisinya rusak berat. Itu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat dan memang kita pahami kondisi hari ini,” ujarnya. Ia menegaskan, Komisi II DPRD Kota Sukabumi akan mendorong agar perubahan APBD ke depan lebih memfokuskan anggaran pada prioritas perbaikan infrastruktur, khususnya jalan-jalan kota yang dinilai sudah sangat mendesak untuk diperbaiki. “Insyaallah kami di Komisi II akan mendorong agar pemerintah lebih memfokuskan APBD untuk perbaikan infrastruktur di Kota Sukabumi,” tegasnya. Selain persoalan infrastruktur, Ingu juga menyampaikan bahwa DPRD Kota Sukabumi tengah menyiapkan Raperda inisiatif tahun 2026, dengan total tiga Raperda yang diajukan oleh Komisi I, II, dan III. Khusus Komisi II, DPRD mengusulkan Raperda Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif. Menurut Ingu, Kota Sukabumi masih tertinggal dibanding daerah lain dalam pengembangan ekonomi kreatif. “Kami melihat Kota Sukabumi sangat tertinggal. Kemarin kami berkunjung ke Kota Depok, peran dan support system pemerintahnya terhadap ekonomi kreatif sudah luar biasa. Sementara kita masih sangat kurang,” jelasnya. Ia menyebutkan, Raperda tersebut direncanakan mulai digodok pada semester kedua tahun 2026 sebagai upaya memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaku ekonomi kreatif lokal. Sementara itu, Ingu juga menyoroti Raperda Inisiatif dari Komisi III, yakni Raperda Perlindungan Guru, yang dinilainya sangat urgen melihat kondisi dunia pendidikan saat ini. “Banyak guru yang dikriminalisasi tanpa kesalahan yang jelas dan akhirnya berujung ke proses hukum. Di Kota Sukabumi sendiri belum ada regulasi khusus yang melindungi guru,” ungkapnya. Menurutnya, perlindungan guru tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga kesejahteraan, termasuk pengaturan hak-hak dasar guru honorer dan guru madrasah. “Inisiatif ini juga mencakup kesejahteraan guru, seperti pengaturan standar minimum gaji pokok, baik untuk guru honorer maupun guru madrasah,” tambah Ingu. Ia mengakui, DPRD menerima banyak aduan dari para guru terkait kesenjangan kesejahteraan, terutama antara guru PNS dan non-PNS, serta polemik rencana pengangkatan pegawai MBG menjadi P3K. “Harusnya yang diprioritaskan itu tenaga pendidik. Kalau bicara kecerdasan anak bangsa, selesaikan dulu persoalan gurunya, termasuk sarana dan prasarana sekolah,” tegasnya. Terkait infrastruktur pendidikan, Ingu juga menyoroti belum adanya SMA di wilayah Baros, yang menjadi persoalan serius akibat sistem zonasi. “Baros itu tidak punya SMA, sementara zonasi membatasi pilihan. Kami di Komisi III sudah mendorong ke Pemerintah Provinsi agar pembangunan SMA di Baros segera direspons,” ujarnya. Soal transparansi anggaran, Ingu menilai masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi soal saldo keuangan daerah, melainkan membutuhkan kejelasan arah dan prioritas APBD. “Masyarakat tidak butuh sekadar informasi saldo. Yang mereka butuhkan adalah kepastian, jalan mana diperbaiki, kapan, triwulan berapa. Itu yang diharapkan,” katanya. Ia juga menanggapi pernyataan kepala daerah terkait kondisi jalan rusak yang disebut hanya 20 persen. Menurutnya, kondisi di lapangan justru sebaliknya. “Saya paham mungkin maksudnya 20 persen yang bagus dan 80 persen rusak. Faktanya di lapangan memang begitu. Kalau tidak ada anggaran, artinya tidak diprioritaskan,” pungkas Ingu. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUNEWS.COM – Agenda reses Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Raden Koesoemo Hutaripto, di RW 16 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, berubah menjadi forum penyampaian aspirasi warga. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari realisasi Musrenbang, pengelolaan sampah, hingga kondisi infrastruktur yang dinilai belum optimal. Warga menyoroti berbagai usulan pembangunan yang telah diajukan berulang kali namun belum juga terealisasi. Menanggapi hal tersebut, Raden menegaskan DPRD memiliki fungsi pengawasan dan berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti di dokumen perencanaan. “Kami ingin memastikan usulan warga tidak hilang di tengah proses birokrasi. Yang bersifat prioritas akan kami dorong dan kawal langsung,” ujar Raden, Minggu (8/2/2026). Isu persampahan menjadi pembahasan intens. Raden menilai kebijakan pengurangan titik pengumpulan sampah berpotensi memunculkan persoalan baru jika tidak dibarengi sistem pengangkutan dan pengelolaan yang terintegrasi. Selain itu, kondisi TPA yang mendekati ambang batas daya tampung dinilai memperberat tantangan lingkungan di Kota Sukabumi. “Kalau sampah menumpuk, dampaknya bukan hanya estetika, tetapi juga kesehatan masyarakat. Ini harus menjadi perhatian bersama,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Raden juga menyinggung arah pembangunan ekonomi daerah. Dengan keterbatasan wilayah dan minimnya sumber daya alam, sektor jasa, perdagangan, serta ekonomi kreatif dinilai menjadi tumpuan utama pertumbuhan. Pembahasan raperda inisiatif ekonomi kreatif di DPRD disebut sebagai langkah strategis memperkuat daya saing daerah. “Ekonomi kreatif harus menjadi penggerak. Jika ini berjalan, efeknya akan langsung terasa pada pendapatan masyarakat,” tambahnya. Terkait infrastruktur, Raden mengakui pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp159 miliar berdampak pada tertundanya sejumlah proyek fisik. Meski demikian, DPRD tetap melakukan pengawasan, termasuk terhadap ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi maupun nasional. Salah satu yang dipantau adalah rencana penanganan Jalan Merbabu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Koordinasi lintas kewenangan harus terus dijaga. DPRD ada untuk memastikan kepentingan warga tetap diperjuangkan,” tutupnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota DPRD Kota Sukabumi Komisi III, Agus Rakman, menegaskan periode keduanya di parlemen akan difokuskan pada penguatan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di Daerah Pemilihan 3. Hal itu disampaikan Agus saat melaksanakan kegiatan reses perencanaan tahun 2027, Sabtu (7/2/2026). Ia menilai reses sebagai sarana penting untuk menyerap aspirasi warga secara langsung sekaligus memetakan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Menurut Agus, kehadiran wakil rakyat tidak cukup hanya mendengar keluhan, tetapi harus mampu menghadirkan solusi konkret melalui jalur kebijakan. Seluruh masukan warga, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi dan diperjuangkan di tingkat legislatif. “Reses ini ruang dialog terbuka. Masyarakat bebas menyampaikan persoalan, dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk menindaklanjutinya,” ujar Agus. Kegiatan tersebut dihadiri Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar H. Charli Dahlan, perwakilan Dinas Sosial Kota Sukabumi, serta PDAM. Sejumlah warga menyampaikan aspirasi terkait bantuan sosial, pelayanan dasar, dan kesejahteraan. Perwakilan Dinas Sosial Kota Sukabumi, Ageung, menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan DPRD, khususnya Komisi III, untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Data penerima manfaat, kata dia, dipetakan berdasarkan kategori desil sebagai dasar program perlindungan sosial. Ia juga menyebut adanya penyesuaian data penerima bantuan oleh pemerintah pusat, termasuk pencabutan bantuan bagi penerima yang dinilai tidak memenuhi ketentuan. Sementara itu, Direktur Perumda Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, Dian Afriandi, menyampaikan bahwa PDAM berhasil menekan tingkat kehilangan air hingga 65 persen serta mencatat 19.627 pelanggan aktif. Pada Februari 2026, PDAM juga meluncurkan produk air minum dalam kemasan. Agus menutup reses dengan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat agar ditindaklanjuti oleh perangkat daerah demi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Sukabumi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota Komisi I DPRD Kota Sukabumi dari Partai Demokrat, Ir. Henry Slamet, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah pusat yang dinilainya masih minim aksi nyata dalam menangani persoalan sampah. Menurut Henry, berbagai pernyataan dan wacana yang kerap disampaikan belum berbanding lurus dengan tindakan konkret di lapangan. Ia menegaskan, masalah sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan janji atau slogan. Hal itu disampaikan Henry saat Reses Kedua Masa Sidang 2025–2026, Jumat (6/2/2026). Di hadapan warga, ia menekankan perlunya kerja nyata dan keberpihakan anggaran dari pemerintah pusat kepada daerah. “Penanganan sampah itu butuh aksi, bukan sekadar banyak bicara. Daerah perlu dukungan riil,” tegasnya. Henry mendorong pemerintah pusat agar lebih proaktif membantu daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana, seperti armada pengangkut sampah, beko, dumptruk, serta peralatan pendukung lainnya agar penanganan sampah berjalan optimal. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya edukasi masyarakat terkait pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Menurutnya, persoalan sampah terjadi hampir di semua daerah dan hanya bisa diatasi dengan kesadaran kolektif serta pengelolaan yang berkelanjutan. Pada kesempatan yang sama, Henry turut menyinggung isu wakaf dan dinamika pemerintahan daerah. Terkait wakaf, ia menilai hal tersebut merupakan komitmen pribadi karena menyangkut perintah agama, sehingga tetap bisa berjalan meski kerja sama dengan pemerintah daerah dihentikan. Sementara mengenai pelantikan pejabat di lingkungan Pemkot Sukabumi, Henry menilai langkah tersebut sebagai bagian dari penataan birokrasi. Namun ia mengingatkan kondisi keuangan daerah yang masih terbatas dan berdampak pada keterlambatan pembayaran gaji, termasuk bagi anggota DPRD. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, H. Dadang Hermawan, melaksanakan reses perdana Tahun Sidang 2026 di Desa Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, Kamis 5 Februari 2026. Reses yang digelar di Pondok Hexa, Ujunggenteng, dimanfaatkan warga sebagai ruang dialog terbuka untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan di wilayah pesisir. Sejumlah persoalan mendesak mencuat, mulai dari kondisi infrastruktur jalan, pembangunan tanggul penahan tanah di kawasan pantai, hingga keterbatasan sarana olahraga dan fasilitas penunjang ekonomi masyarakat nelayan. Dadang Hermawan menilai aspirasi warga sangat relevan dengan karakter Ujunggenteng sebagai kawasan pesisir dan sentra hasil laut di Ciracap. Ia menyebut penguatan infrastruktur pesisir menjadi kebutuhan utama untuk melindungi aktivitas dan permukiman nelayan. “Aspirasi yang paling dominan adalah perbaikan TPT di kawasan pesisir Kalapa Condong, yang memang rawan abrasi,” ujar Dadang. Selain TPT, warga juga mengusulkan peningkatan jalan lingkungan serta pembangunan lapangan sepak bola yang dinilai belum memadai sebagai sarana olahraga dan pembinaan generasi muda. Dadang memastikan seluruh aspirasi masyarakat telah dicatat dan akan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD. Ia menegaskan usulan tersebut akan didorong agar masuk dalam perubahan anggaran 2026 maupun perencanaan pembangunan tahun 2027. “Semua masukan ini akan kami rangkum dalam laporan reses dan kami perjuangkan sesuai kewenangan dan prioritas anggaran,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Desa Ujunggenteng, Sahid Siam, mengapresiasi kehadiran anggota DPRD di tengah masyarakat. Menurutnya, reses menjadi momentum penting untuk memperjuangkan kebutuhan desa, terutama di tengah keterbatasan anggaran. “Kami sangat menyambut baik kegiatan ini. Dukungan DPRD sangat dibutuhkan, apalagi saat ini dana desa mengalami pemangkasan,” ungkap Sahid. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah desa dan DPRD dapat mendorong penyelesaian persoalan lain yang selama ini dirasakan warga, termasuk di sektor pertanian, irigasi, dan penanganan pasca panen. Kegiatan reses tersebut dihadiri unsur Forkopimcam Ciracap, Danpos AL Ujunggenteng, Danpos AU Ujunggenteng, Polsus KKP Ujunggenteng, Ketua HNSI Ujunggenteng, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta undangan lainnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Erpa Aris Purnama, S.Si., melanjutkan kegiatan reses Tahun Sidang 2026 dengan menyerap aspirasi masyarakat di dua lokasi berbeda wilayah Daerah Pemilihan VI, Kamis (5/2/2026). Dua titik yang dikunjungi yakni Kampung Cipari, Desa Sukatani serta Kampung Cidadap, Desa Pasiripis, Kecamatan Surade. Pada kesempatan tersebut, Erpa mendengarkan langsung berbagai keluhan dan kebutuhan warga. Di Kampung Cipari, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan perbaikan masjid yang selama ini menjadi pusat aktivitas keagamaan dan sosial. Selain itu, warga juga berharap adanya dukungan peningkatan ekonomi melalui bantuan ternak, Kelompok Wanita Tani, UMKM, serta perbaikan jalan lingkungan. Sementara di Kampung Cidadap, Desa Pasiripis, persoalan infrastruktur jalan menjadi aspirasi utama. Warga mengeluhkan kondisi jalan desa yang rusak dan dinilai menghambat aktivitas sehari-hari serta pergerakan ekonomi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Erpa Aris Purnama menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan warga. “Aspirasi masyarakat ini akan menjadi catatan penting bagi saya untuk diperjuangkan di DPRD Kabupaten Sukabumi. Saya akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar persoalan yang ada dapat segera dicarikan solusi,” ujarnya. Erpa juga menekankan bahwa kegiatan reses merupakan sarana penting bagi anggota dewan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. “Kami ingin pembangunan, khususnya di wilayah Dapil VI, benar-benar berangkat dari aspirasi warga. Karena itu, komunikasi dan kehadiran langsung di tengah masyarakat akan terus kami lakukan,” tambahnya. Melalui reses ini, Erpa berharap aspirasi masyarakat dapat terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Sukabumi, khususnya wilayah selatan. (Dicky)