SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Komisi II DPRD Kota Sukabumi menyoroti adanya pergeseran anggaran sebesar Rp1,38 miliar dalam perubahan APBD 2025. Ketua Komisi II, H. Muchendra, menjelaskan bahwa hal ini bukan persoalan substansi, melainkan lebih pada perlunya komunikasi yang lebih baik antara mitra kerja eksekutif dan legislatif. ‎ ‎“Awalnya kami menemukan ada pergeseran anggaran di perubahan APBD. Setelah dicek, memang benar ada, dan kami langsung melakukan klarifikasi agar jelas duduk perkaranya,” ujar Muchendra, Selasa (14/10/2025). ‎ ‎Ia kemudian menemui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, Galih Marelia Anggraeni, untuk membahas temuan tersebut. ‎ ‎Dari pertemuan itu, dijelaskan bahwa pergeseran dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. ‎ ‎Menurut penjelasan BPKPD, sebagian anggaran murni tahun 2025 yang belum bisa dijalankan karena efisiensi digeser ke anggaran perubahan agar tetap bisa dimanfaatkan. ‎ ‎“Secara regulasi, langkah itu dibolehkan dan bukan merupakan penambahan, melainkan penyesuaian,” terang Muchendra. ‎ ‎Ia juga menambahkan bahwa kenaikan batas nilai penunjukan langsung pekerjaan konstruksi dari Rp200 juta menjadi Rp400 juta sesuai aturan baru menjadi salah satu dasar penyesuaian. Salah satu kegiatan yang masuk dalam ‎pergeseran tersebut adalah pembangunan gedung center BPKPD di Cikujang. ‎ ‎Meski demikian, Muchendra menilai koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan agar ke depan tidak menimbulkan kesalahpahaman. “Kami tidak mempermasalahkan langkah BPKPD. ‎ ‎Ini hanya menjadi evaluasi bersama supaya setiap pergeseran atau perubahan anggaran bisa disampaikan lebih awal ke Komisi II atau pimpinan DPRD,” katanya. ‎ ‎Ia menegaskan, hubungan Komisi II dan BPKPD tetap harmonis dan sama-sama berkomitmen menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan, dan semua ini bagian dari dinamika positif dalam tata kelola pemerintahan,” tandasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- DPRD Kota Sukabumi akhirnya angkat bicara soal polemik yang belakangan ramai di masyarakat terkait hubungan antara lembaga legislatif dengan Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki. ‎ ‎Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai isu yang berkembang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik. ‎ ‎Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, mengatakan bahwa pihaknya menyesalkan ucapan Wali Kota yang dianggap tidak pantas terhadap lembaga DPRD. ‎ ‎Kejadian itu disebut terjadi pada Selasa, 8 Oktober 2025, ketika dirinya bersama anggota Komisi I, Taufik Muhammad Guntur, menghadiri acara pelantikan pejabat eselon II di Aula Balai Kota Sukabumi. ‎ ‎“Sebelum pelantikan dimulai, kami dipanggil ke ruangan khusus. Tiba-tiba Wali Kota datang, tanpa ada salaman, langsung menyampaikan pernyataan dengan nada yang menurut kami tidak sepantasnya disampaikan seorang pejabat,” ujar Wanju, Senin (14/10/2025). ‎ ‎Ia menegaskan, perbedaan pendapat dalam pemerintahan adalah hal yang wajar, namun harus disampaikan dengan bahasa yang santun, saling menghormati, dan menjunjung tinggi etika serta tata krama. ‎ ‎Demi menjaga suasana tetap kondusif dan menghindari kesalahpahaman yang lebih luas, DPRD meminta agar Wali Kota segera memberikan klarifikasi dan permohonan maaf secara terbuka. ‎ ‎Hal itu dinilai penting sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keteladanan seorang pemimpin di hadapan masyarakat. ‎ ‎Selain itu, DPRD juga menegaskan bahwa lembaga legislatif dan eksekutif adalah mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. ‎ ‎Karena itu, komunikasi antar lembaga harus dilakukan dengan cara yang saling menghormati dan menjaga kehormatan institusi masing-masing. ‎ ‎“Kami akan terus bekerja secara profesional, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan menjaga marwah DPRD,” tegas Wanju. ‎ ‎Di akhir pernyataannya, DPRD berharap Wali Kota Ayep Zaki dapat segera memberikan klarifikasi secara terbuka dan menunjukkan sikap kenegarawanan. ‎“Semoga Pak Wali Kota selalu sehat, semangat, dan bisa bersikap bijak demi kebaikan bersama,” tutupnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Anggota Komisi III, H. Phinera Wijaya, S.E, memperkenalkan program Bank BJB untuk menjadi Agen BJB Bisa atau yang dikenal dengan BJB Laku Pandai. Program ini dipaparkan dalam kegiatan Reses pada Senin (6/10/2025) di Sukabumi. ‎ ‎Phinera menegaskan bahwa kegiatan tersebut sekaligus merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Jabar. Menurutnya, Komisi III bermitra dengan sejumlah lembaga keuangan, salah satunya Bank BJB. ‎ ‎“Alhamdulillah, saya mengundang pimpinan Bank BJB Sukabumi untuk hadir dalam acara ini, guna memberikan pemahaman langsung kepada konstituen saya,” ujar Phinera. ‎ ‎Dalam kesempatan itu, Bank BJB menyampaikan berbagai program perbankan yang dapat diakses masyarakat. “Sebagai pimpinan cabang, Pak Reza menawarkan program kredit yang memudahkan masyarakat, salah satunya melalui Laku Pandai,” tambahnya. ‎ ‎Phinera menjelaskan, melalui program ini masyarakat bisa menjadi agen Bank BJB secara langsung. “Respon peserta luar biasa. Tidak hanya UMKM, ada juga pengusaha besar yang antusias,” ujarnya. Ia berharap warga Sukabumi semakin banyak menjadi nasabah Bank BJB, karena BJB merupakan bank milik masyarakat Jawa Barat. ‎ ‎Sementara itu, Pimpinan Cabang Bank BJB Sukabumi, Mochamad Reza, menuturkan bahwa Agen BJB Bisa hadir untuk meningkatkan literasi perbankan masyarakat. “Siapapun yang menjadi agen akan menjadi kepanjangan tangan bank, membantu masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan,” jelasnya. ‎ ‎Reza menambahkan, ke depan perkembangan bisnis perbankan akan mengarah pada konsep “banking without bank. “Masyarakat tidak perlu lagi berduyun-duyun ke kantor cabang. Cukup melalui agen di sekitar, layanan perbankan bisa diakses sama persis dengan di bank,” tandasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Kota Sukabumi pada Senin (29/9/2025) terasa berbeda. Bukan sekadar seremoni, partai berlambang pohon beringin itu turun langsung membantu warga dengan menggelar pasar murah sembako dan memberikan santunan kepada 50 anak yatim. ‎ ‎Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Feri Sri Astrina menegaskan, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Golkar terhadap rakyat. ‎ ‎“Kami ingin masyarakat merasakan manfaat kehadiran Golkar, bukan hanya saat pemilu, tapi setiap saat. Pasar murah ini meringankan beban warga, dan santunan untuk yatim adalah bentuk kasih sayang kami,” ujarnya. ‎ ‎Senada, Agus Rakman Mustofa menyebut kegiatan ini sebagai bentuk kedekatan emosional antara partai dan rakyat. “Golkar selalu ingin hadir membawa solusi, menjaga silaturahmi, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” katanya. ‎ ‎Acara berlangsung semarak. Warga memadati lokasi untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga miring, sementara senyum bahagia tampak dari wajah para anak yatim yang menerima santunan langsung dari pengurus partai. ‎ ‎Antusiasme masyarakat membuktikan bahwa program sosial seperti ini benar-benar dibutuhkan. Banyak warga berharap Golkar terus mengadakan pasar murah dan santunan serupa agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. ‎ ‎Melalui momentum HUT ke-61 ini, Partai Golkar Kota Sukabumi menegaskan komitmennya untuk hadir, membantu, dan menjadi bagian dari solusi bagi kesejahteraan masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Anggota DPRD Kota Sukabumi H. Muchendra turun langsung menyerap aspirasi masyarakat dalam Reses Masa Persidangan ke-1 Tahun Sidang 2025–2026, Rabu (24/9/2025). ‎Kegiatan digelar di Masjid Nurul Amal, Kelurahan Nanggeleng, dan dihadiri Ketua DPC PPP Kota Sukabumi Hj. Ima Slamet serta perwakilan tiga OPD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas PUTR. Dihadapan ratusan warga yang hadir, ‎Muchendra menjelaskan bahwa reses ini merupakan yang ketiga sejak dirinya dilantik pada September 2024 lalu. Reses pertama digelar di GOR Futsal Subangjaya, kedua di wilayah Nanggeleng RT 4 RW 11, dan kali ini ia kembali menyapa warga di basis pendukungnya. “Kehadiran OPD ini penting agar mereka mendengar langsung keluhan, usulan, dan kebutuhan masyarakat. Semua masukan akan kami catat dan sampaikan kepada Wali Kota sebagai bahan pokir DPRD,” ujar Muchendra. Ia menegaskan aspirasi warga menjadi landasan penting bagi percepatan pembangunan. “Semakin banyak masukan, semakin cepat pula program pembangunan dapat direalisasikan,” tegasnya. Muchendra memastikan setiap aspirasi akan ditindaklanjuti. “Ini bukan hanya formalitas. Semua yang disampaikan bapak-ibu akan kami kawal agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah,” pungkasnya. ‎Ketua DPC PPP Hj. Ima Slamet mengingatkan Muchendra untuk menjaga amanah sebagai wakil rakyat Dapil 1 Cikole–Citamiang. ‎“Ini adalah daerah yang harus dipertanggungjawabkan. Harapan kami Pak Muchendra terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” katanya. Ima juga mengapresiasi format reses kali ini karena dihadiri langsung oleh tiga OPD. “Baru kali ini reses menghadirkan mitra kerja DPRD. Ini momentum penting agar warga bisa berdialog langsung dengan pemerintah,” ujarnya. ‎Selain itu, Ima menyampaikan rasa terima kasih kepada warga yang telah mendukung Muchendra dan mengantarkan H. Ayep Zaki menjadi Wali Kota Sukabumi. “Semoga perjuangan kita memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tuturnya. ‎Kegiatan reses berlangsung interaktif. Warga menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, peningkatan layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga normalisasi drainase. Semua masukan langsung dicatat oleh perwakilan OPD. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Erpa Aris Purnama, S.Si., menggelar reses ketiga Tahun Sidang 2025 di Kampung Sindanghayu 1, Desa Wanasari, Kecamatan Surade, Kamis (18/9/2025). ‎Reses dihadiri Ketua BPD Desa Wanasari Aden, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga setempat. Masyarakat tampak antusias menyampaikan aspirasi, keluhan, dan usulan terkait pembangunan di wilayah mereka. ‎“Terima kasih atas semangat warga yang hadir. Reses ini menjadi wadah penting bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Erpa. ‎Ia menyebut sejumlah usulan yang mengemuka, antara lain pembangunan Gedung Serba Guna (GSG), Kelompok Usaha Bersama (KUB), sumur bor, perbaikan infrastruktur pertanian, rehab majelis taklim, sarana Pendidikan Usia Dini (PAUD), program bedah rumah, dan peningkatan layanan kesehatan. Ketua BPD Wanasari, Aden, mengapresiasi forum reses ini. “Kami berharap usulan warga dapat ditindaklanjuti sehingga membawa perubahan positif dan menjadi contoh bagi desa lain,” katanya. ‎Sebagai bentuk dukungan, Erpa secara simbolis menyerahkan bantuan dana kepada ketua pemuda setempat untuk meratakan lapang futsal. ‎Selain menampung aspirasi, Erpa juga memberikan edukasi kepada warga mengenai peran DPRD dalam pengawasan anggaran dan mendorong pembangunan yang merata. Hal ini penting agar masyarakat memahami proses penyaluran aspirasi hingga tahap realisasi. ‎Ia menegaskan, semua masukan akan dibawa ke pembahasan di tingkat DPRD dan menjadi bahan pokok pikiran (pokir) yang disampaikan kepada pemerintah daerah. “Kami berkomitmen memperjuangkan apa yang menjadi prioritas masyarakat,” tegasnya. ‎Erpa pun mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawasi pembangunan di desanya. Menurutnya, kolaborasi antara warga, pemerintah desa, dan DPRD menjadi kunci terwujudnya pembangunan yang adil dan berkelanjutan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Erpa Aris Purnama, S.Si, menggelar reses ketiga masa sidang 2025 di Kampung Cisaat RT 005 RW 002, Desa Buniwangi, Kecamatan Surade, Selasa (16/9/2025). ‎Kegiatan ini dimanfaatkan masyarakat untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan aspirasi, mulai dari persoalan infrastruktur hingga kebutuhan pembangunan desa. Semua masukan tersebut akan dihimpun menjadi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi. ‎“Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen menjaring aspirasi masyarakat secara optimal agar Pokir benar-benar mewakili kebutuhan riil warga, khususnya di Dapil VI,” ujar Erpa. ‎Ia menambahkan, mayoritas keluhan warga yang diserap dalam reses kali ini berkaitan dengan perbaikan saluran irigasi yang rusak dan mengganggu aktivitas para petani. ‎“Melalui reses ini, aspirasi masyarakat akan kami perjuangkan agar dapat diakomodir dan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah,” jelasnya. ‎Legislator PKS ini menegaskan, reses menjadi momen penting untuk mendengar langsung keluhan masyarakat sekaligus mencari solusi bersama. ‎“Kami selalu siap melayani masyarakat dengan setulus hati. Semua usulan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas,” tandasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, Anang, S.Pd, menggelar reses di Aula Kantor Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap, Senin (15/9/2025). Kegiatan tersebut menjadi ajang warga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan di wilayahnya. Di Forum tersebut warga leluasa menyampaikan keluh kesah ‎Dalam dialog, warga menyoroti dua kebutuhan mendesak yakni sarana olahraga bagi pemuda dan perbaikan infrastruktur jalan desa yang dinilai masih kurang layak. Anang Janur menegaskan akan memperjuangkan aspirasi tersebut agar masuk program pembangunan daerah. ‎“Sarana olahraga dan jalan desa adalah kebutuhan penting. Ini harus segera diwujudkan supaya manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya. ‎Kepala Desa Ciracap, Supandi, menyambut baik perhatian Anang terhadap warganya. ‎“Harapan kami, usulan ini bisa segera direalisasikan karena jalan yang baik menunjang ekonomi warga, dan sarana olahraga penting untuk generasi muda,” katanya. Reses ditutup dengan dialog terbuka, warga berharap pemerintah daerah memberi perhatian serius pada sarana olahraga dan perbaikan jalan di Ciracap. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi menggelar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 bersama Dinas Satpol PP dan Damkar di Kantor Satpol PP, Kamis (11/9/2025). ‎Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Feri Sri Astrina, menyebut mekanisme pembahasan kini dilakukan di tingkat komisi agar lebih fokus dan efektif ketimbang langsung di Badan Anggaran. ‎“Dengan pola ini, komisi dapat mendalami perencanaan dan penganggaran sehingga pengawasan di tahun berjalan lebih terarah. Komisi juga berperan membentuk regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program OPD,” jelas Feri. Ia menegaskan, hasil pembahasan akan menjadi bahan penting DPRD dalam memperjuangkan anggaran yang sesuai kebutuhan masyarakat, terutama untuk mendukung ketertiban umum dan perlindungan warga. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, Ayi Jamiat, memaparkan kebutuhan, target kinerja, serta kendala di lapangan. Ia berharap dukungan Komisi 1 dapat memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal. ‎“Kami apresiasi mekanisme baru ini karena memberi ruang diskusi lebih detail sebelum dibawa ke Badan Anggaran,” ujar Ayi. Hadir dalam pertemuan tersebut anggota Komisi 1 DPRD, antara lain Suhud Jaya Kusuma (Golkar), Ahmad Farid (PKS), dan Anita Fajarianti (PDIP). ‎Mereka memberikan masukan terkait prioritas program seperti penegakan perda, kesiapsiagaan bencana, serta penguatan SDM personel Satpol PP–Damkar. ‎Pertemuan juga menjadi ajang menyelaraskan rencana kerja Satpol PP dan Damkar dengan visi pembangunan Kota Sukabumi tahun 2026 sehingga hasilnya lebih terukur dan tepat sasaran. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi untuk tahun 2026 masih dipatok Rp65 miliar, sama seperti tahun sebelumnya. ‎Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi H. Muchendra dalam pertemuan bersama jajaran DPUTR di ruang rapat dinas, Rabu (10/9/2025). Pertemuan ini juga dihadiri anggota Komisi II lainnya, di antaranya Sahat Simangunsong (Nasdem), Dindin Solahudin (PKS), Fatimah (PAN), H. Gundar Qolyubi, dan Raden Koesoemo Hutaripto (PDIP). Muchendra menilai program kerja DPUTR sudah berjalan baik, namun meminta agar alokasi anggaran menyesuaikan kenaikan PAD. “Urutannya sekarang baru KUA-PPAS, nanti masuk ke Pansus APBD murni. Di sana letak bargaining-nya. Sejauh ini program PUPR detail dan on track,” ujarnya. Dia mempertanyakan jumlah pagu anggaran yang masih sama seperti pada tahun sebelumnya. Idealnya kata Muchendra, jika PAD meningkat seharusnya pagu anggaran juga ikut ditingkatkan. ‎Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, dengan memanfaatkan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) yang disediakan Rp9–11 miliar. Selain membahas KUA-PPAS, kedua lembaga tersebut juga membahas tentang alokasi program rumah tidak kayak huni (Rutilahu). Dia mengatakan, program tersebut akan dialokasikan untuk 10 kelurahan. “Jika ada warga yang akan mengajukan silahkan,” jelasnya. ‎Sementara itu, Kepala DPUTR Sony Hermanto menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan agenda rutin karena DPUTR adalah mitra kerja Komisi II. “Komisi II ingin memastikan program DPUTR mendukung RPJMD. Alhamdulillah, belanja modal kita sudah memenuhi ketentuan Permendagri yakni lebih dari 40 persen,” ungkapnya. (Usep)