SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Persoalan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kota Sukabumi bukan pekerjaan yang bisa dipikul pemerintah sendirian. Di tengah masih banyaknya warga yang membutuhkan hunian layak, kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kunci untuk mempercepat perubahan. Semangat gotong royong itu terlihat dalam program rehabilitasi rumah warga di Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Program tersebut mendapat dukungan dari Budha Tzu Chi Indonesia dan Tzu Chi Sukabumi melalui program “Bebenah Kampung”. Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana hadir langsung dalam kegiatan penerimaan bantuan rehabilitasi Rutilahu, Minggu (6/9/2026). Kehadirannya sekaligus menjadi penegasan bahwa penanganan persoalan hunian masyarakat membutuhkan kerja bersama. Bobby mengapresiasi langkah Budha Tzu Chi yang ikut turun tangan membantu warga memiliki tempat tinggal yang lebih layak. Menurutnya, membenahi rumah warga bukan hanya soal memperbaiki dinding yang rapuh, mengganti atap bocor, atau memperkuat bangunan. Lebih dari itu, rehabilitasi rumah menyangkut upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Penanganan rumah tidak layak huni merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi berbagai pihak,” ujar Bobby. Ia menilai, dukungan berbagai lembaga sosial menjadi energi tambahan bagi pemerintah dalam mempercepat penanganan warga yang masih tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan. Program rehabilitasi tersebut juga sejalan dengan program 12 PAS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Sukabumi melalui gerakan Ayeuna Waktuna Ngawangun Imah 12 PAS. Melalui gerakan itu, Pemkot Sukabumi bersama berbagai mitra sosial berupaya menghadirkan tempat tinggal yang lebih aman, sehat, nyaman, dan manusiawi bagi masyarakat yang membutuhkan. Sekretaris Dinas Sosial Kota Sukabumi, dr. Lulis Delawati, mengatakan program Ayeuna Waktuna Ngawangun Imah menjadi salah satu bagian penting dalam penanganan Rutilahu melalui program 12 PAS. Menurut Lulis, kolaborasi dengan Budha Tzu Chi menjadi dorongan besar untuk memperluas jangkauan rehabilitasi rumah warga. “Alhamdulillah kami mendapatkan bantuan dari mitra sosial, yaitu Budha Tzu Chi Indonesia dan Budha Tzu Chi Kota Sukabumi,” ujarnya. Dalam program tersebut, sebanyak 80 rumah warga direncanakan mendapatkan bantuan renovasi. Nilai bantuan yang disiapkan mencapai sekitar Rp30 juta untuk seti. Tahap awal program kini mulai berjalan. Sebanyak 31 rumah telah masuk dalam proses pelaksanaan. Sebelum pembangunan dimulai, para penerima manfaat telah menandatangani komitmen bersama dengan pihak Budha Tzu Chi. Selanjutnya, pembangunan dilakukan setelah seluruh proses asesmen, survei lapangan, dan administrasi dinyatakan siap. Lulis menegaskan, proses penentuan penerima bantuan tidak dilakukan secara sembarangan. Setiap rumah terlebih dahulu melalui pemeriksaan kondisi di lapangan untuk memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada warga yang membutuhkan. Dinas Sosial juga tidak bekerja sendiri. Penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB untuk setiap rumah mendapat dukungan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Sementara proses verifikasi dan pendampingan melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, serta relawan Budha Tzu Chi yang turun langsung melihat kondisi rumah warga. “Assessment dan survei sudah dilakukan. Relawan Budha Tzu Chi turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi masing-masing rumah. Data administrasi dan kondisi riil di lapangan juga disesuaikan dengan bantuan kelurahan dan kecamatan,” jelasnya. Program rehabilitasi ini menjadi bukti bahwa persoalan Rutilahu membutuhkan gerakan bersama. Pemerintah hadir melalui koordinasi dan pendataan, sementara lembaga sosial ikut memperkuat upaya percepatan pembangunan. Kolaborasi inilah yang diharapkan mampu menjangkau lebih banyak warga yang selama ini masih tinggal di rumah yang belum memenuhi standar kelayakan. “Bagi penerima manfaat, renovasi rumah bukan sekadar mengganti genteng, memperbaiki dinding, atau membangun kembali lantai yang rusak,” pungkasnya. (Usep)

MAJALENGKA,-Bidik-kasusnews.com,. Pemerintah Kecamatan Majalengka bersama Karang Taruna dalam mendorong promosi khususnya pelaku UMKM di Majalengka mengadakan program yang dikemas setiap malam minggu yakni “Culinary Night ” yang berlokasi di pinggir kantor DPRD Majalengka atau di lokasi Jajanan Pasar Sore (JPS). Dibuka secara resmi oleh Bupati Majalengka yang diwakili Asda 2 Bidang Perekomian dan Pembangunan, Ida Heriyani bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka. Dalam sambutannya Asda 2, Ida Heriyani mengatakan hadirnya Culinary Night Kecamatan Majalengka ini bagaimana kita memulai dan kemudian kita berfikir bagaimana mampu menunjukkan eksistensi khususnya di Majalengka “Dalam event seperti ini tentu diharapkan bukan hanya para pelaku UMKM memamerkan jajajan atau produknya, tetapi juga merupakan hab, tempat berkumpulnya, bertemunya para pelaku usaha, kemudian dengan marketnya, semoga ke depan kita akan sama sama berbagi peran,” urai Ida, Sabtu malam, (05/09/26). Sambung dia, peran pemerintah adalah memfasilitasi, segala bentuk inovasi, kreativitas tentu kita hargai dan kita berikan ruang. “Pelaku UMKM dituntut meningkatkan nilai, banyak potensi kuliner di Majalengka, bagaimana meningkatkan daya saing, kualitas. Harapannya ke depan agenda ini menjadi agenda rutin setiap malam minggu, kemudian bisa menjadi roda penggerak ekonomi,” tutupnya. Sementara itu, Ketua Karangtaruna Kec. Majalengka, Anggi Juhara mengatakan bahwa kita menginisiasi acara UMKM, mewadahi dalam agenda Culinary Night ini semoga ke depannya menjadi ajang peningkatan UMKM yang ada di Kabupaten Majalengka. “Kita, khususnya di wilayah Kecamatan Majalengka seringkali memfasilitasi para pelaku UMKM terkait perzinana NIB maupun sertifikat halalnya agar UMKM bisa naik kelas. Kita agendakan setiap malam minggu agenda ini, ” harap Anggi. Ditambahkan Camat Majalengka, Aay Kandar Nurdiansyah mengatakan melalui program ini kita buka ruang kolaborasi dan promosi bagi pelaku usaha kuliner serta UMKM lokal. “Hal ini sebagai upaya untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekaligus menciptakan ruang kreativias anak muda dan hiburan bagi warga Majalengka, ” seru Aay. Pantauan media, masyarakat khususnya kawula muda sangat antusias menikmati kulineran Majalengka sekaligus nongkrong di malam minggu dengan mendengarkan musik dan berkumpul bersama menikmati suasana malam minggu. (Asep Rusliman)

KUNINGAN,-Bidik-kasusnews.com,. Sebagai wujud kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, Polres Kuningan melaksanakan kegiatan bakti kesehatan dan pembagian air bersih bagi masyarakat. Kegiatan sosial kemanusiaan ini bertempat di Balai Desa Cihanjaro, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, Jum’at (4/9/2026). Kapolres Kuningan, AKBP Bellen Anggara Pratama hadir langsung di tengah warga, berdialog, serta membantu proses penyaluran air bersih dari mobil tangki ke jerigen dan drum milik warga. Selain itu, Polres Kuningan juga menggelar pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi warga lanjut usia dan masyarakat sekitar. Kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan terus dilakukan Polres Kuningan. Sebanyak tiga tangki mobil air bersih disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Kapolres Kuningan AKBP Bellen Anggara Pratama mengatakan, penyaluran air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian dan respons kepolisian terhadap kondisi masyarakat yang membutuhkan. “Bantuan air bersih ini merupakan bentuk kepedulian Polres Kuningan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan kebutuhan warga, khususnya untuk keperluan sehari-hari. Dan juga kami melakukan pemeriksaan Kesehatan gratis bagi masyarakat setempat,” ujar AKBP Bellen. Menurutnya, kepolisian tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berupaya hadir membantu masyarakat ketika menghadapi kondisi sulit, termasuk persoalan keterbatasan air bersih. “Kami akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat. Ketika ada warga yang membutuhkan, kami akan berusaha memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang ada,” katanya. Kapolres juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan. “Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama peduli terhadap kondisi masyarakat yang mengalami kekeringan. Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat sedikit meringankan beban warga,” tutur AKBP Bellen. Sementara itu, Kepala Desa Cihanjaro, Masdudi Hartono didampingi Sekmat Karangkancana, Nono Mulyono, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Polres Kuningan yang telah memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat. “Kami atas nama Pemerintah Desa Cihanjaro dan seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Polres Kuningan atas bantuan air bersih ini. Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami, terutama di tengah kondisi kekeringan seperti sekarang,” ujarnya. Menurutnya, kondisi kekeringan membuat sebagian masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Memang saat ini warga cukup kesulitan mendapatkan air bersih. Dengan adanya bantuan tiga tangki ini, tentunya sangat membantu masyarakat. Kami berharap bantuan seperti ini dapat terus berlanjut selama kondisi kekeringan masih terjadi,” katanya. Ia juga mengapresiasi kepedulian Polres Kuningan yang turun langsung membantu masyarakat di wilayah pedesaan. “Kami sangat mengapresiasi kepedulian Polres Kuningan. Ini menunjukkan bahwa kepolisian benar-benar hadir di tengah masyarakat dan ikut merasakan apa yang menjadi kesulitan warga,” pungkasnya. Penyaluran air bersih tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa Cihanjaro sekaligus menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap warga yang terdampak musim kemarau. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – operasi di Kota Sukabumi didorong untuk tidak berhenti pada pola pengelolaan konvensional, tetapi berani melakukan transformasi agar mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan ekonomi dan teknologi yang semakin cepat. Dorongan tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi, Een Rukmini, dalam puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tingkat Kota Sukabumi yang digelar di Dekopinda Kota Sukabumi. Menurut Een, peringatan Hari Koperasi tidak semestinya hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial. Momentum tersebut harus menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan bagi pengurus dan pengawas koperasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi. “Pengurus dan pengawas koperasi harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jangan sampai koperasi tertinggal oleh perubahan zaman,” ujar Een. Ia menilai perkembangan teknologi digital justru membuka peluang besar bagi koperasi untuk meningkatkan daya saing. Pemanfaatan platform digital dapat digunakan untuk memperluas pemasaran, meningkatkan pelayanan kepada anggota maupun konsumen, serta mendukung tata kelola yang lebih efektif dan profesional. Karena itu, Een meminta gerakan koperasi di Kota Sukabumi mulai melihat digitalisasi bukan sebagai tantangan semata, melainkan sebagai kebutuhan dalam pengembangan usaha. “Koperasi harus kreatif, inovatif dan adaptif. Perubahan teknologi harus kita manfaatkan sebagai peluang untuk mengembangkan koperasi,” katanya. Puncak Hari Koperasi ke-79 tersebut diikuti sekitar 1.000 peserta dan turut dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana. Berbagai kegiatan digelar, mulai dari jalan santai, gowes, pemberian santunan kepada anak yatim dan lansia hingga pembagian hadiah dari para sponsor. Dalam kegiatan itu, Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) juga turut dilibatkan. Koperasi tersebut berpartisipasi menyediakan sejumlah kebutuhan masyarakat, di antaranya beras, minyak goreng, telur, terigu dan berbagai produk lainnya. Een menjelaskan, pengembangan KKMP di Kota Sukabumi memiliki karakteristik tersendiri karena wilayah tersebut tidak memiliki pemerintahan desa. Karena itu, pengembangannya diarahkan melalui kolaborasi dengan gerakan koperasi dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda). “Di Kota Sukabumi tidak ada desa, sehingga Koperasi Kelurahan Merah Putih menjadi bagian dari gerakan koperasi yang terus kita dorong dan dikolaborasikan bersama Dekopinda,” jelasnya. Selain koperasi, sekitar 20 pelaku UMKM turut meramaikan kegiatan tersebut dengan memasarkan berbagai produk unggulan. Produk yang ditampilkan cukup beragam, mulai dari roti, dimsum, aneka kue hingga kerajinan dan berbagai pernak-pernik. Keterlibatan UMKM, kata Een, menunjukkan bahwa penguatan koperasi harus berjalan beriringan dengan pengembangan usaha mikro dan kecil. Keduanya dinilai memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi masyarakat. “Koperasi dan UMKM harus terus tumbuh bersama. Keduanya memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, kehadiran Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana turut memberikan dorongan terhadap pelaksanaan kegiatan. Bobby membuka secara resmi rangkaian kegiatan sekaligus memberangkatkan peserta jalan santai dan gowes. Antusiasme sekitar 1.000 peserta menunjukkan bahwa gerakan koperasi masih memiliki tempat penting di tengah masyarakat. Namun, Een menegaskan bahwa besarnya partisipasi masyarakat harus diikuti dengan peningkatan kualitas koperasi itu sendiri. Ia berharap momentum Hari Koperasi ke-79 menjadi titik penguatan bagi koperasi di Kota Sukabumi untuk terus melakukan pembenahan, meningkatkan profesionalisme dan berani bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. “Dengan inovasi, kolaborasi dan pemanfaatan teknologi, koperasi diharapkan tetap menjadi salah satu pilar utama dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (Usep)

CIREBON,-Bidik-kasusnews.com,.Sebanyak 28 unit Traktor Roda 2 Turbo bantuan dari Kementerian Pertanian RI mulai didistribusikan ke Kabupaten Cirebon, Jumat 4 September 2026. Berdasarkan data, dari lokasi penyimpanan barang 28 unit tersebut 10 unit sudah dalam kondisi siap pakai, sementara 18 unit lainnya masih harus dirakit secara manual oleh pihak Dinas. Bantuan alat mesin pertanian atau alsintan ini disebut merupakan aspirasi dari anggota DPR RI Fraksi PDIP. Hal itu disampaikan sumber internal yang tidak ingin disebutkan namanya. “Benar, bantuan ini diusung oleh anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP,” ujar sumber tersebut kepada media. Menanggapi penyaluran tersebut, Direktur Firma Hukum Sandekala Trimurti, Zeki, meminta agar proses distribusi dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. “Kami dari Aktivis Anti Korupsi berharap bantuan ini langsung ke kelompok tani yang benar-benar butuh. Jangan sampai mampir dulu ke timses atau orang partai, baru ke petani. Itu rawan terjadi praktik transaksional yang tidak terpuji,” tegas Zeki saat dikonfirmasi, Jumat 4 September 2026. Zeki menyoroti ironi yang terjadi. Di satu sisi, kata dia, kader dan pimpinan PDIP di pusat sedang gencar mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor. Namun di daerah, masih ada oknum yang diduga bermain dalam penyaluran bantuan pemerintah. “Apalagi saat ini sedang gencar-gencarnya desakan agar DPR-RI dari Fraksi PDIP mengesahkan UU Perampasan Aset. Tapi di bawah, dewannya masih ‘ngarit’ dari bantuan alsintan,” sindir Zeki. Lebih lanjut, Zeki mengaku telah mengantongi informasi adanya dugaan permintaan “tebusan” dari oknum anggota dewan dari Fraksi PDIP kepada kelompok tani penerima bantuan traktor. “Kami sudah pegang datanya. Dalam waktu dekat kami akan melaporkan hal ini ke DPP PDIP untuk dievaluasi. Ini penting, karena saat ini PDIP sedang menempatkan diri sebagai penyeimbang politik terhadap pemerintah pusat,” pungkasnya. Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dan anggota DPR-RI Fraksi PDIP yang dimaksud belum dapat memberikan keterangan resmi. Dinas Pertanian diminta segera mempublikasikan daftar kelompok tani penerima agar penyaluran 28 unit traktor R2 Turbo ini dapat diawasi publik dan benar-benar sampai ke petani. (Asep Rusliman)

Cirebon Kota,-Bidik-kasusnews.com,.– Kasus kekerasan terhadap seorang pelajar yang videonya viral di media sosial berhasil diungkap Unit Reskrim Polsek Cirebon Selatan Timur dengan mengamankan tiga terduga pelaku pada Jumat (04/09/2026), setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman video yang beredar luas di Instagram. Peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada Rabu (02/09/2026) sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Angkasa Raya, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, ketika korban T.F. diduga dikejar oleh tiga pelajar yang berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda PCX warna hitam. Dalam pengejaran tersebut, para terduga pelaku kemudian mendekati korban dan salah seorang di antaranya diduga mengayunkan senjata tajam jenis celurit sebanyak tiga kali ke arah tubuh korban, sehingga pakaian korban mengalami robek dan korban mengalami luka yang kemudian mendapatkan penanganan medis berupa dua jahitan. Perkara tersebut mulai dikembangkan polisi setelah video kejadian beredar dan menjadi viral di media sosial Instagram melalui akun @archives.baskot, yang memperlihatkan aksi kekerasan antarpelajar tersebut, sehingga informasi mengenai video dan dugaan kejadian tersebut menjadi petunjuk awal bagi Unit Reskrim Polsek Cirebon Selatan Timur untuk melakukan penyelidikan. Menindaklanjuti informasi tersebut, Unit Reskrim Polsek Cirebon Selatan Timur yang dipimpin Panit I Reskrim Iptu Franciscus Heru P., S.H. melakukan pengecekan ke lokasi kejadian untuk memastikan tempat dan rangkaian peristiwa, sekaligus mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui maupun melihat kejadian tersebut. Penyidik kemudian mencermati rekaman video yang viral, terutama ciri-ciri para pelajar, pakaian atau seragam yang digunakan serta kendaraan yang terlihat dalam video, sehingga petunjuk visual tersebut dapat dikembangkan untuk mencari identitas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan. Dari pencocokan ciri-ciri tersebut, penyidik selanjutnya berkoordinasi dengan pihak sekolah yang memiliki kesesuaian dengan seragam pelajar dalam video, kemudian melakukan pendalaman terhadap informasi yang diperoleh untuk memastikan identitas para pelajar yang diduga berkaitan dengan kejadian. Petunjuk lain kemudian dikembangkan melalui penelusuran kendaraan yang digunakan dalam kejadian, dengan melakukan koordinasi bersama Samsat Polres Cirebon Kota untuk mencocokkan data kendaraan yang terlihat dalam rekaman dengan informasi hasil penyelidikan, sehingga rangkaian petunjuk mengenai identitas para terduga pelaku semakin mengerucut. Hasil penyelidikan tersebut kemudian mengarah kepada tiga terduga pelaku yang masing-masing berinisial MA, ADB dan PFR, yang seluruhnya masih berstatus anak, dan pada Jumat (04/09/2026) ketiganya berhasil diamankan bersama satu unit sepeda motor Honda PCX warna hitam yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. Pengungkapan perkara dalam waktu sekitar dua hari sejak kejadian tersebut menunjukkan bahwa video yang viral di media sosial dapat menjadi petunjuk awal bagi kepolisian sepanjang dikembangkan melalui proses penyelidikan, sehingga informasi dari ruang digital dapat ditindaklanjuti dengan pengecekan lokasi, keterangan saksi, koordinasi dengan pihak sekolah dan penelusuran data kendaraan. Karena para terduga pelaku masih berstatus anak, penanganan selanjutnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peradilan pidana anak, dan ketiganya diserahkan kepada Sat Reskrim Polres Cirebon Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Kapolsek Cirebon Selatan Timur AKP Juntar Hutasoit, S.H., M.H. menegaskan bahwa video yang viral menjadi salah satu petunjuk awal yang segera dikembangkan melalui penyelidikan untuk mengungkap identitas pihak yang terlibat. “Kami menindaklanjuti informasi dari video yang viral dengan melakukan pengecekan lokasi, meminta keterangan saksi, mencocokkan ciri-ciri dalam video dengan pihak sekolah serta menelusuri kendaraan yang digunakan, hingga pada Jumat tiga terduga pelaku berhasil diamankan untuk proses lebih lanjut,” ujarnya. (Asep Rusliman)

KUNINGAN,-Bidik-kasusnews.com,.Ketika ada pelantikan kepala daerah baru, pemerintah kabupaten biasanya menerbitkan instruksi atau himbauan resmi agar seluruh instansi di bawahnya—termasuk pemerintah desa—memasang foto resmi pemimpin daerah yang sedang menjabat sebagai bentuk penghormatan tata krama birokrasi. Desa Giriwaringin Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan Jawa Barat,diduga abaikan bentuk penghormatan dan tata Krama Birokrasi kepada Pemimpin daerah propinsi Jawa Barat dan Bupati Kuningan,karena diruangan pelayanan yang menjadi sorotan warga tidak terpasang Poto pemimpin daerah. Dari penelusuran awak media saat silahturahmi ke desa Giriwaringin Kecamatan Maleber Kuningan,diruangan nya tidak ada terpampang Poto Gubernur Jawa Barat dan Bupati Kuningan yang ada Poto Presiden dan wakil Presiden Indonesia dan temboknya kelihatan jelas kotor padahal ruang tersebut ruang pelayanan masyarakat Desa Giriwaringin. Saat dikonfirmasi Rabu 2 September 2026 ,Sekdes (Ulis) Giriwaringin yang pada saat itu kami temui, “Poto Gubernur Jawa Barat baik Poto Bupati Kuningan sudah ada namun tidak dipasang karenakarena temboknya keras cepat pecah kalau dipaku” ucapnya . Perlu diingat ,masyarakat perlu tau dan mengenal siapa nama Gubernur Jawa Barat dan Bupati Kuningan saat ini kalau di kantor desanya tidak terpasang Poto pemimpin daerahnya,ini jelas bahwa Desa Giriwaringin tidak menghormati birokrasi adanya Pemimpin. Warga sekitar yang berhasil kami wawancaraipun merasa kecewa terhadap situasi yang ada disekitar ruangan dan halaman Desa Giriwaringin,papan informasi kelihatan rusak tidak terawat dan air mancur tidak berfungsi,padahal awal pembuatan tentunya menggunakan anggaran dari pemerintah. Secara hukum, tidak ada undang-undang nasional yang mewajibkan secara mutlak pemasangan foto Gubernur dan Bupati di dalam ruangan kantor desa. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 hanya mewajibkan pemasangan Lambang Negara (Garuda Pancasila) di instansi, meskipun demikian, pemasangan foto kepala daerah di kantor desa tetap dilakukan atas dasar bentuk Tata Krama penghormatan birokrasi terhadap Pemimpinnya. (Asep Rusliman)

MAJALENGKA,-Bidik-kasusnews.com,. Pemerintah Kabupaten Majalengka memastikan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK Paruh Waktu, tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan dalam proses penataan aparatur pemerintah. Pemkab Majalengka juga mengimbau seluruh PPPK maupun tenaga non-ASN yang masih menjalankan tugas agar tidak larut dalam kekhawatiran mengenai perubahan status kepegawaian. Para pegawai diminta tetap fokus menjalankan tugas, menjaga disiplin serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Majalengka, Ikin Asikin menyikapi dinamika penataan tenaga non-ASN dan PPPK Paruh Waktu, termasuk perkembangan pembahasan pemerintah pusat mengenai keberlanjutan status dan pengembangan karier PPPK. PPPK Paruh Waktu Merupakan Bagian dari ASN Secara regulasi, PPPK Paruh Waktu merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Skema ini diatur melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang hingga saat ini berstatus berlaku. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyelesaian penataan tenaga non-ASN dalam proses pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024. PPPK Paruh Waktu bukan sekadar tenaga honorer biasa. Setelah diangkat sesuai ketentuan, yang bersangkutan memiliki status sebagai PPPK dan menjalankan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja dengan instansi pemerintah. Karena itu, para PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Majalengka diminta tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Pemerintah Pusat Terus Menata Status PPPK. Kepala BKPSDM Majalengka, Ikin Asikin menjelaskan bahwa pemerintah pusat saat ini terus melakukan penataan kebijakan ASN, termasuk mencari skema penyelesaian bagi PPPK Paruh Waktu yang nantinya dapat berproses menuju PPPK penuh waktu sesuai kebutuhan dan kemampuan pemerintah. Namun demikian, setiap kebijakan baru tetap harus menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Hal ini penting karena proses perubahan status kepegawaian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pernyataan atau wacana, tetapi harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta keputusan resmi pemerintah. “Yang terpenting sekarang, rekan-rekan tetap melaksanakan tugas dengan baik. Jangan sampai dinamika terkait status kepegawaian justru mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kepala BKPSDM, Jum’at (4/9/2026). Tidak Perlu Cemas dan Tidak Akan Dirumahkan. Pemkab Majalengka bersama Bupati memberikan perhatian serius terhadap keberadaan PPPK maupun tenaga yang sedang dalam proses penataan. Pemkab memastikan tidak mengambil langkah yang merugikan pegawai secara sepihak, termasuk tidak serta-merta merumahkan pegawai hanya karena adanya dinamika kebijakan penataan PPPK. Pemerintah daerah juga terus mengawal perkembangan kebijakan pemerintah pusat agar kepentingan dan hak-hak pegawai dapat tetap diperhatikan. “Atas arahan Bapak Bupati, kami terus mengawal persoalan ini. Jadi tidak perlu cemas. Tetap bekerja, tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat,” tegas Ikin Asikin. Pemkab Majalengka menegaskan tidak ingin mengambil kesimpulan sendiri terkait kebijakan PPPK Paruh Waktu. Setiap perkembangan dari pemerintah pusat akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya. Sebelumnya, Menteri PANRB juga telah menerbitkan Surat Nomor B/4014/M.SM.01.00/2025 tentang Perpanjangan Waktu Pengusulan PPPK Paruh Waktu. Surat tersebut memberikan perpanjangan waktu pengusulan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu oleh instansi pemerintah sampai 25 Agustus 2025. Selanjutnya, BKN menerbitkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata cara penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam proses administrasi pengangkatan PPPK Paruh Waktu. Dengan demikian, proses penataan PPPK harus dilaksanakan secara bertahap dan berdasarkan dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah. BKN: Banyak PPPK Paruh Waktu Beralih Menjadi Penuh Waktu. Pemkab Majalengka meminta para pegawai tidak mudah terprovokasi informasi yang belum memiliki dasar resmi. Para pegawai juga diimbau tidak melakukan tindakan berlebihan maupun meninggalkan tugas pelayanan hanya karena adanya informasi mengenai perubahan status PPPK. Kepala BKPSDM menekankan bahwa komunikasi dan penyampaian aspirasi tetap dapat dilakukan melalui jalur audiensi dan mekanisme kelembagaan yang santun serta sesuai ketentuan hukum. “Jangan sampai karena persoalan status, pelayanan masyarakat terganggu. Mari kita sama-sama menjaga kondusivitas. Pemerintah daerah akan terus berkomunikasi dan mengawal kebijakan pemerintah pusat,” katanya. Pemkab Majalengka menilai keberadaan PPPK memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun tenaga teknis lainnya. Karena itu, pegawai diminta menjadikan kinerja sebagai prioritas utama sembari menunggu kebijakan lanjutan. “Tugas utama kita adalah memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Majalengka. Tetap semangat, jaga kinerja dan tidak perlu cemas. Pemkab Majalengka terus memperjuangkan dan mengawal kepentingan rekan-rekan sekalian,” tegas Kepala BKPSDM. Pemkab Majalengka memastikan akan mengikuti setiap regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat dan segera melakukan penyesuaian apabila terdapat kebijakan baru mengenai PPPK Paruh Waktu maupun PPPK penuh waktu. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Semangat kebersamaan terlihat dalam kegiatan Jum’at Barokah dan aksi gerakan Jumat Bersih yang dipimpin langsung oleh jajaran Koramil 2213 / Jampangkulon. Kegiatan berlangsung di lingkungan Pasar Cinagen, yang merupakan wilayah perbatasan antara Desa Nagraksari dan Desa Cinagen, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, pada Jumat (4/9/2026). Turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini unsur Forkopimcam Jampangkulon, personel Polsek Jampangkulon, perangkat Desa Nagraksari maupun Desa Bojonggenteng, petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Wilayah VI Jampangkulon, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Pelda Jamjam Efendi menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial merapikan lingkungan pasar, melainkan memiliki tujuan strategis untuk mendorong kesadaran seluruh lapisan masyarakat agar semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan tempat tinggal dan beraktivitas. “Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Hal ini memerlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, TNI-Polri, dan masyarakat agar tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman,” tegas Pelda Jamjam. Sementara itu, Kapolsek Jampangkulon, AKP Muhlis, menyoroti kendala riil yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengangkutan sampah di wilayah tersebut, terutama berkaitan dengan keterbatasan armada angkutan milik DLH. “DLH saat ini terkendala kekurangan armada. Cakupan wilayah pelayanannya sangat luas, mencakup sembilan kecamatan di Jampangkulon ditambah wilayah pelayanan di Sagaranten. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri,” ungkap AKP Muhlis. Ia menjelaskan komposisi sarana yang tersedia saat ini: “Terdapat lima unit truk pengangkut sampah, namun dari jumlah tersebut hanya empat unit yang dapat beroperasi maksimal karena satu unit lainnya sedang mengalami kerusakan teknis.” Selain truk besar, disediakan pula kendaraan pendukung berupa roda tiga atau cator serta kendaraan bak terbuka jenis Carry untuk membantu proses pengangkutan sampah di titik-titik yang lebih sulit dijangkau atau berkapasitas lebih kecil. AKP Muhlis berharap keterbatasan fasilitas dan armada ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah agar persoalan penanganan dan pengangkutan sampah di berbagai wilayah dapat teratasi secara lebih optimal, teratur, dan berkelanjutan. (Dicky)

Kuningan,-Bidik-kasusnews.com,.Memasuki September 2026, Pemerintah Kabupaten Kuningan masih menyiapkan sederet agenda yang melibatkan masyarakat, mulai dari kegiatan sosial, festival ekonomi kreatif, tradisi budaya, olahraga, hingga karnaval. Rangkaian Hari Jadi Kuningan tahun ini tidak hanya dikemas dalam bentuk acara seremonial. Pemerintah daerah berupaya menghadirkan kegiatan yang menyentuh berbagai sektor sekaligus, mulai dari sosial, keagamaan, budaya, ekonomi kerakyatan hingga pelayanan publik. Sejumlah agenda bahkan dirancang untuk mempertemukan pemerintah secara langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Kuningan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan U Kusmana SSos MSi, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Panitia Hari Jadi ke-528 Kuningan, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan telah disusun dengan tujuan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Salah satu agenda baru yang menjadi perhatian adalah Ciremai Coffee Culture. Festival kopi tersebut akan menjadi salah satu magnet dalam rangkaian perayaan Hari Jadi Kuningan tahun ini. Ciremai Coffee Culture dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung konsep berbeda dibandingkan pameran pembangunan yang sebelumnya kerap menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari jadi daerah. Festival ini akan mempertemukan pelaku industri kopi dari berbagai daerah. Tidak hanya produk kopi lokal Kuningan, sejumlah perusahaan kopi nasional juga dijadwalkan ikut meramaikan kegiatan tersebut. (Asep Rusliman)