SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Ribuan warga memadati Lapangan Lodaya Serta, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Minggu malam (11/10/2026), untuk menyaksikan penutupan Ngabuana 3 yang digelar Paguyuban Jampang Tandang Makalangan (PJTM). Mengusung tema “Muka Lawang Jampang”, kegiatan ini menjadi ruang pertemuan masyarakat sekaligus panggung untuk merawat dan memperkenalkan kekayaan seni budaya Pajampangan. Antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak siang hari. Pengunjung berdatangan untuk menikmati berbagai pertunjukan yang disajikan pada hari kedua, melanjutkan kemeriahan pembukaan acara pada Sabtu (10/10/2026). Lapangan Lodaya Serta pun menjadi pusat aktivitas warga yang ingin menikmati hiburan sekaligus menyaksikan tradisi dan kesenian daerah. Beragam agenda mewarnai rangkaian kegiatan sejak pagi. Mulai pukul 07.00 hingga 11.00 WIB, pengunjung disuguhi senam sehat, lomba mewarnai, penampilan Calung Srikandi, Debus Taliwangsa, JWD Entertainment, hingga final pemilihan Jaka Dara Pajampangan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan musik etnik dari MAN 3 Sukabumi dan Cipta Raras Sekar pada pukul 13.00–16.00 WIB. Memasuki malam hari, kemeriahan berlanjut melalui penampilan Debus Ulin Awi Jampang, upacara penutupan, serta penyerahan penghargaan kepada para finalis Jaka Dara Pajampangan. Setelah itu, pengunjung disuguhi pagelaran Wayang Golek Munggul Pawenang Putra dari Bandung yang menampilkan Ki Dalang Wawan Dede Amung Sutarya. Seluruh rangkaian kegiatan dipimpin Ketua Panitia Pelaksana Rudiana Marvel bersama anggota PJTM. Sebelumnya, Bupati Sukabumi H. Asep Japar secara resmi membuka Ngabuana 3 pada hari pertama. Pembukaan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, jajaran Forkopimda, Forkopimcam Surade yang dipimpin Camat Usep Supelita, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Asep Japar menyampaikan apresiasi terhadap konsistensi PJTM dalam menyelenggarakan kegiatan yang mempertemukan masyarakat melalui seni dan budaya. Ia berharap agenda tersebut terus berkembang dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah, kata dia, bersama Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi sepakat mendukung penyelenggaraan kegiatan berikutnya melalui penganggaran. Dukungan serupa disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, yang hadir didampingi H. Ujang Abdurahman Rochmi atau Dewan Batmen. Ia menyatakan komitmennya untuk membantu keberlanjutan Ngabuana sekaligus mendorong PJTM terus menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Pajampangan. Budi juga menyebut dirinya memiliki keterikatan dengan wilayah Jampang, meskipun saat ini berkedudukan di wilayah Sagaranten. Ketua Umum PJTM H. Hendra Permana, S.Sos., M.M., menegaskan bahwa Ngabuana bukan sekadar agenda milik paguyuban, melainkan kegiatan bersama seluruh masyarakat Pajampangan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi agenda tahunan yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat untuk menyatukan potensi, bertukar gagasan, serta saling mendukung dalam hal-hal positif. Hendra juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan dukungan yang diberikan pemerintah daerah serta DPRD Kabupaten Sukabumi. Membludaknya pengunjung pada malam penutupan turut diwarnai harapan warga untuk melihat langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dijadwalkan hadir menutup kegiatan. Salah seorang warga, Asep, mengungkapkan bahwa masyarakat sangat merindukan kesempatan bertemu langsung dengan sosok yang akrab disapa Kang Dedi tersebut. Meski gubernur tidak dapat hadir, antusiasme pengunjung tetap terjaga hingga rangkaian acara berlangsung. Kehadiran ribuan warga menjadi gambaran besarnya minat masyarakat terhadap ruang kebersamaan yang memadukan hiburan, seni, dan budaya lokal. Melalui Ngabuana 3, PJTM berharap semangat menjaga tradisi dan mempererat persaudaraan masyarakat Pajampangan dapat terus tumbuh dari tahun ke tahun. (Dicky)

MAJALENGKA – Bidik-kasusnews.com                Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Majalengka menggelar Pelatihan Inovasi Manajemen Masjid Modern Tahun 2026 di Gedung Islamic Center Majalengka pada Jumat (9/10/2026). Kegiatan ini menjadi langkah kolaboratif bersama Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mendorong masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, kegiatan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketua Baznas Kabupaten Majalengka, H. Agus Asri Sabana, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan pengelolaan masjid yang lebih modern, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, masjid memiliki potensi besar untuk menjadi pusat peradaban umat. Karena itu, pengelolaan masjid perlu dikembangkan agar tidak terbatas pada aktivitas ritual keagamaan, melainkan turut menghadirkan manfaat nyata dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. “Pelatihan ini merupakan kegiatan kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Baznas. Ini juga bagian dari komitmen Bapak Bupati yang ingin menjadikan masjid bukan hanya tempat ritual, tetapi juga ruang lahirnya dimensi peradaban, ekonomi, edukasi, dan sosial,” ujar Agus. Sebagai langkah awal, Baznas Majalengka menghadirkan perwakilan dari 10 masjid yang dinilai telah memiliki ekosistem pengelolaan cukup baik. Kesepuluh masjid tersebut diharapkan menjadi proyek percontohan yang mampu mengembangkan pola manajemen modern sekaligus memberikan dampak bagi kemakmuran masyarakat di lingkungannya. Agus menjelaskan, pelatihan tersebut menghadirkan pengelola masjid yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan pelayanan dan aktivitas kemasyarakatan. Di antaranya pengelola Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi dan Masjid Miftahush Sholihin di Banjaran, Kabupaten Bandung. Masjid Sejuta Pemuda dikenal dengan berbagai layanan sosial yang diberikan kepada masyarakat, termasuk pelayanan gratis. Pengalaman pengelola masjid tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi peserta dalam membangun masjid yang mandiri, produktif, dan terbuka bagi berbagai kalangan. Sementara itu, kehadiran pengelola Masjid Miftahush Sholihin diharapkan memberikan perspektif mengenai pengembangan masjid yang dekat dengan generasi muda. Agus juga menekankan pentingnya melibatkan anak-anak muda dalam kepengurusan dan pengelolaan masjid agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. “Dari 10 masjid yang menjadi peserta, kami berharap ada keterlibatan anak-anak muda. Dengan begitu, pengembangan masjid bisa lebih sesuai dengan tren dan kebutuhan generasi sekarang,” ungkapnya. Tidak hanya berfokus pada pelatihan manajemen masjid, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan sejumlah program sosial dan keagamaan. Salah satunya penyaluran wakaf sebanyak 500 mushaf Al-Qur’an kepada majelis taklim dan lembaga pendidikan, termasuk Universitas Majalengka. Agus menyebutkan, program wakaf Al-Qur’an tersebut dilatarbelakangi kondisi sejumlah masjid, musala, dan majelis taklim yang membutuhkan penggantian atau penambahan mushaf karena persediaan yang sudah tidak layak digunakan atau jumlahnya terbatas. Pengadaan 500 mushaf Al-Qur’an itu dapat terlaksana berkat dukungan para donatur atau munfiq. Salah satu donatur yang disebutkan Agus adalah H. Ade Haris, yang memberikan infak sebesar Rp50 juta untuk program wakaf tersebut. Baznas Majalengka juga menyerahkan donasi kemanusiaan untuk membantu penanganan bencana. Agus menegaskan, penghimpunan donasi tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, termasuk unsur terkait yang ikut menginisiasi penggalangan bantuan. Ia berharap semangat kepedulian sosial tersebut terus tumbuh dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam kesempatan yang sama, Baznas Majalengka turut menyiapkan penyaluran bantuan melalui program Balai Ternak Baznas RI bagi kelompok peternak di Desa Cijurey, Kecamatan Panyingkiran. Program pemberdayaan tersebut memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp500 juta, dengan kelompok Suka Mulya sebagai keluarga penerima manfaat. Menurut Agus, pembangunan balai ternak telah dimulai dengan peletakan batu pertama. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat usaha peternakan masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi kelompok penerima manfaat. Ia menambahkan, program Balai Ternak menjadi salah satu bentuk sinergi Baznas dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam mendukung penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pembongkaran tempat penampungan sementara (TPS) sampah di RT 04/RW 05, Kelurahan Cikondang, Kota Sukabumi, menjadi langkah awal untuk mengubah pola pengelolaan sampah di tengah masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi mendorong warga tidak lagi sekadar membuang sampah, tetapi mulai memilah dan mengolahnya sejak dari rumah. TPS yang dinilai liar dan dikelola secara independen tersebut ditertibkan menyusul permintaan masyarakat. Penanganan ini tidak hanya berorientasi pada pembersihan lokasi, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa persoalan sampah harus diselesaikan dari sumbernya, bukan semata-mata mengandalkan pengangkutan menuju tempat pemrosesan akhir (TPA). Kepala DLH Kota Sukabumi, Yudi Sutriana, menegaskan bahwa pendekatan pengelolaan sampah kini harus bergeser dari hilir ke hulu. Menurutnya, pola lama yang mengandalkan pengumpulan sampah di TPS sebelum diangkut ke TPA tidak cukup untuk menekan timbulan sampah secara berkelanjutan. “Sekarang metodenya sudah bukan lagi di hilir. Kita mulai dari hulu, sudah mulai diolah dan dipilah oleh masyarakat,” kata Yudi, Kamis (8/10/2026). Penertiban TPS tersebut melibatkan DLH, pemerintah kelurahan, kecamatan, Polsek, Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT, RW, serta masyarakat setempat. Dalam kegiatan itu, DLH mengerahkan satu unit truk sampah, satu mobil pikap, dan alat berat ekskavator untuk membongkar bangunan TPS yang dilengkapi teralis besi beserta fasilitas penampungannya. Yudi menjelaskan, TPS selama ini menjadi salah satu fasilitas pelayanan persampahan. Namun, apabila warga hanya membuang sampah dalam kondisi tercampur untuk kemudian diangkut dan dibuang kembali ke TPA, persoalan penumpukan sampah akan terus berulang. Tantangan tersebut cukup besar mengingat produksi sampah di Kota Sukabumi masih mencapai sekitar 190 ton per hari, bahkan meningkat hingga sekitar 200 ton ketika masa liburan. Dengan jumlah penduduk sekitar 381 ribu jiwa, setiap orang rata-rata menghasilkan kurang lebih setengah kilogram sampah setiap hari. “Kalau 190 sampai 200 ton itu dibagi dengan 381 ribu jiwa, kurang lebih setiap jiwa menghasilkan 0,5 kilogram sampah,” jelasnya. Kondisi serupa menjadi perhatian di lingkungan RT 04/RW 05, Kelurahan Cikondang. Berdasarkan keterangan warga, kawasan tersebut dihuni sekitar 30 kepala keluarga. Jika setiap keluarga rata-rata terdiri atas empat orang, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 120 jiwa. Dengan asumsi produksi sampah setengah kilogram per orang per hari, timbulan sampah di lingkungan tersebut diperkirakan sekitar 60 kilogram sehari. Kendati demikian, volume sampah yang terkumpul di TPS disebut lebih besar daripada perkiraan berdasarkan jumlah penduduk tersebut. Karena itu, DLH mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah. Sampah organik, anorganik, dan residu harus dipisahkan agar tidak seluruhnya berakhir di TPS maupun TPA. Untuk menangani sampah organik, masyarakat diarahkan mengolah sisa makanan dan bahan organik lainnya menjadi kompos. DLH juga mendorong setiap RW memiliki komposter atau biopori berukuran besar sebagai sarana pengolahan sampah organik di lingkungan permukiman. Sementara itu, sampah anorganik dapat dikumpulkan dan ditimbang untuk memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Adapun sampah residu tetap memerlukan penanganan lebih lanjut sesuai karakteristiknya. “Anorganik bisa ditabung, bisa menjadi uang. Organiknya bisa jadi kompos. Kami siap membantu proses fasilitasi pengelolaan sampah organik,” kata Yudi. Ia menekankan, pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada DLH. Keterlibatan perangkat daerah lainnya, aparat kewilayahan, pengurus lingkungan, dan masyarakat diperlukan agar pemilahan serta pengolahan sampah dapat berjalan konsisten. Sosialisasi pun terus didorong untuk membangun kebiasaan memilah sampah dari sumbernya. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi mengurangi beban TPA Cikundul yang selama ini menerima timbulan sampah dalam jumlah besar. Menurut Yudi, volume sampah yang masuk ke TPA Cikundul telah menurun dari sekitar 190 ton menjadi sekitar 132 ton per hari. Meski demikian, DLH masih berupaya menekan jumlah tersebut hingga mendekati 100 ton per hari. “Harapannya produksi sampah yang masuk ke TPA dari 190 ton bisa kita bawa ke target 100 ton,” tegasnya. Pembongkaran TPS di Cikondang juga membuka peluang pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang lebih produktif. Area yang sebelumnya digunakan sebagai tempat penampungan sampah tersebut direncanakan dapat dialihfungsikan, termasuk menjadi lokasi usaha kuliner. Yudi menilai rencana tersebut menjadi gambaran bahwa penataan lingkungan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Kawasan yang sebelumnya identik dengan penumpukan sampah diharapkan berubah menjadi ruang yang lebih bersih dan bernilai guna. “Kalau kita hanya fasilitas pembersihan dengan alat berat, kita ingin mudah-mudahan pola seperti ini terus berkembang,” ujarnya. Ia mengingatkan, kebiasaan membuang sampah secara terus-menerus ke TPS tanpa disertai pengolahan tidak akan membentuk budaya pengelolaan sampah. TPS pada awalnya menjadi alternatif setelah masyarakat tidak diperbolehkan membakar sampah karena berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, TPS juga dapat memunculkan persoalan baru, mulai dari bau tidak sedap hingga tercampurnya sampah berbahaya dan beracun (B3). “Kalau terus sistemnya hanya tempat pembuangan sampah, membuang sampah, membuang sampah, kesadaran pengelolaan sampah tidak akan menjadi budaya,” katanya. Yudi menambahkan, Wakil Wali Kota Sukabumi turut mengapresiasi langkah masyarakat dalam menata lingkungan. Ia menegaskan bahwa penanganan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat kewilayahan, dan warga. Selain memperkuat pengolahan sampah di tingkat masyarakat, DLH Kota Sukabumi juga menyiapkan alternatif teknologi untuk menangani sampah yang belum dapat diselesaikan melalui pemilahan dan pengolahan. Salah satu opsi yang tengah digagas adalah penggunaan mesin *incinerator*, setelah sebelumnya DLH mempertimbangkan teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF). Yudi menjelaskan, teknologi RDF memiliki potensi menghasilkan bahan bakar dari sampah. Namun, penerapannya membutuhkan pihak penerima atau *off-taker* yang bersedia menerima produk tersebut sesuai spesifikasi yang ditentukan. “RDF produksinya bagus, tetapi tidak menyelesaikan semuanya karena ada spesifikasi dari off-taker. Karena itu, salah satu arah yang sedang kita gagas adalah incinerator,” jelas Yudi. Rencana penerapan teknologi tersebut masih dalam tahap persiapan dan akan diajukan dalam pembahasan perubahan anggaran. Penggunaannya juga harus memenuhi ketentuan lingkungan, terutama terkait pengendalian pencemaran udara dan pengujian emisi. Yudi menyebutkan, konsep *incinerator* yang tengah dipertimbangkan menggunakan pembakaran bersuhu tinggi, berkisar 800 hingga 1.000 derajat Celsius. Cerobong pembakaran harus memenuhi ketentuan yang berlaku, sementara emisi yang dihasilkan wajib melalui pengujian. Selain itu, sisa abu pembakaran berpotensi dimanfaatkan kembali, salah satunya sebagai bahan pembuatan *paving block*. Meski demikian, pemanfaatan tersebut tetap perlu memperhatikan karakteristik dan keamanan material yang dihasilkan. “Cerobong asapnya tinggi dan harus lulus uji emisi. Nanti sisa abunya bisa dimanfaatkan untuk paving block. Ini yang sedang kita gagas,” katanya. Kendati menyiapkan alternatif teknologi, Yudi menegaskan bahwa langkah tersebut tidak menggantikan kewajiban masyarakat untuk memilah sampah. Pengurangan timbulan sampah dari

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Upaya mempercepat penanganan stunting di Kota Sukabumi terus diperkuat melalui intervensi nutrisi bagi keluarga yang masuk kategori berisiko. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi turut mengambil bagian dalam upaya tersebut dengan menyalurkan Program Gerakan Nutrisi Telur untuk Keluarga Berisiko Stunting (Genting). Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Masyarakat Bappeda Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti, mengatakan penyaluran Program Genting merupakan bagian dari langkah nyata untuk mendukung percepatan penanganan stunting. Menurut Nenden, pemberian intervensi kepada keluarga berisiko menjadi salah satu upaya untuk membantu meningkatkan asupan nutrisi yang diperlukan. “Program tersebut sebagai langkah nyata dalam mendukung percepatan penanganan stunting lewat pemberian intervensi kepada keluarga berisiko stunting,” kata Nenden dalam sesi wawancara, Kamis (8/10/2026). Ia menjelaskan, persoalan stunting membutuhkan penanganan yang dilakukan secara bersama-sama. Karena itu, penguatan sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan upaya percepatan penanganan stunting. Program Genting diharapkan dapat menjadi bagian dari intervensi yang memberikan dukungan nutrisi kepada keluarga yang membutuhkan. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas asupan nutrisi dapat berjalan seiring dengan langkah penanganan stunting yang dilakukan pemerintah. Di sisi lain, keterlibatan lintas sektor menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan penanganan stunting yang lebih terpadu. Sinergi tersebut diperlukan agar upaya yang dilakukan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung sesuai peran masing-masing. Bappeda memandang penguatan intervensi dan kolaborasi tersebut sebagai bagian dari upaya jangka panjang dalam meningkatkan kualitas generasi di Kota Sukabumi. “Diharapkan meningkatkan asupan nutrisi serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan generasi Kota Sukabumi yang sehat, cerdas dan berkualitas,” ujar Nenden. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat upaya percepatan penanganan stunting melalui intervensi gizi yang menyasar keluarga berisiko. Salah satu langkah yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi yakni menyalurkan Program Gerakan Nutrisi Telur untuk Keluarga Berisiko Stunting (Genting). Program tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi keluarga yang masuk kategori berisiko stunting, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sejak dini. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Masyarakat Bappeda Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti, mengatakan penyaluran Program Genting merupakan bentuk dukungan nyata terhadap langkah percepatan penanganan stunting di Kota Sukabumi. Menurutnya, pemberian nutrisi melalui program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan asupan gizi keluarga sasaran, sehingga menjadi salah satu bagian dari upaya pencegahan risiko stunting. “Program ini merupakan langkah nyata dalam mendukung percepatan penanganan stunting melalui pemberian intervensi kepada keluarga berisiko stunting,” kata Nenden dalam sesi wawancara, Kamis (8/10/2026). Ia menjelaskan, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar intervensi yang diberikan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan keluarga sasaran. Karena itu, pelaksanaan Program Genting juga diarahkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menjadi bagian dari langkah berkelanjutan dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Melalui keterlibatan berbagai unsur, upaya penanganan stunting diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dukungan nyata bagi keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Selain pemenuhan nutrisi, keberhasilan percepatan penanganan stunting juga memerlukan kesinambungan program dan kepedulian bersama terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, intervensi kepada keluarga berisiko menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya generasi yang memiliki kondisi kesehatan dan kualitas pertumbuhan yang lebih baik. Nenden berharap, melalui Program Genting, upaya peningkatan asupan gizi dan kerja sama antarsektor dapat terus diperkuat demi mewujudkan generasi Kota Sukabumi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. “Diharapkan meningkatkan asupan nutrisi serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan generasi Kota Sukabumi yang sehat, cerdas dan berkualitas,” ujarnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Sukabumi, Fetty Mulyani, menegaskan bahwa kepengurusan KADIN Kota Sukabumi periode 2025-2030 masih sah dan aktif hingga saat ini. Ia menyatakan tidak ada alasan untuk menghentikan kepengurusan yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Kota (Mukota) pada 8 Juli 2025. Pernyataan tersebut disampaikan Fetty menyusul beredarnya informasi mengenai pembentukan Caretaker KADIN Kota Sukabumi serta wacana pelaksanaan Mukota ulang. Menurut Fetty, Mukota yang digelar pada 8 Juli 2025 telah menetapkan dirinya sebagai Ketua KADIN Kota Sukabumi masa bakti 2025-2030. Proses tersebut, kata dia, berlangsung secara sah, demokratis dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. “KADIN Kota Sukabumi telah melaksanakan Musyawarah Kota (Mukota) yang sah, demokratis, dan sesuai AD/ART pada tanggal 8 Juli 2025, dan telah menetapkan Fetty Mulyani sebagai Ketua Definitif Masa Bakti 2025-2030,” ujar Fetty dalam pernyataan resminya, Rabu (7/10). Fetty menegaskan, hasil Mukota tersebut masih menjadi dasar legalitas kepengurusan KADIN Kota Sukabumi. Selama kepengurusan definitif masih menjalankan tugas dan program organisasi, menurutnya, tidak terdapat kekosongan yang dapat dijadikan alasan untuk membentuk caretaker. “Kepengurusan KADIN Kota Sukabumi di bawah pimpinan Fetty Mulyani hingga saat ini masih aktif, sah, dan menjalankan program kerja organisasi sebagaimana mestinya,” tegasnya. Karena itu, wacana Mukota ulang dinilai perlu dilihat kembali berdasarkan ketentuan organisasi. Fetty menyebut mekanisme pembentukan caretaker maupun pelaksanaan Mukota ulang tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi harus memiliki dasar sesuai AD/ART KADIN Indonesia. Ia berpandangan, mekanisme tersebut berkaitan dengan kondisi adanya kekosongan kepengurusan. Sementara KADIN Kota Sukabumi saat ini masih memiliki kepengurusan definitif hasil Mukota 8 Juli 2025 yang menjalankan mandat organisasi. “Karena kepengurusan definitif masih ada, maka pembentukan Caretaker dan Mukota Ulang tersebut adalah tidak sesuai AD/ART, tidak memiliki dasar hukum, dan tidak sah,” katanya. Dengan posisi tersebut, Fetty memastikan masa jabatan kepengurusan yang dipimpinnya tetap berjalan hingga 2030 sesuai hasil Mukota. Ia bersama jajaran pengurus juga menyatakan tetap menjalankan aktivitas dan program organisasi seperti biasa. Fetty menilai dinamika internal yang berkembang tidak semestinya mengganggu fungsi KADIN sebagai wadah dunia usaha. KADIN, kata dia, harus tetap hadir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta membangun komunikasi dengan pemerintah dan para pelaku usaha. Dalam pernyataannya, Fetty juga menyinggung adanya gugatan hukum yang disebut tengah dihadapi KADIN Provinsi Jawa Barat. Namun, tidak dijelaskan secara rinci mengenai nomor perkara, pihak yang menggugat, objek perkara maupun perkembangan proses hukumnya. Karena itu, informasi mengenai persoalan hukum tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait agar publik memperoleh informasi yang lengkap dan tidak terjadi kesimpangsiuran. Di tengah dinamika organisasi tersebut, Fetty memastikan kepengurusan KADIN Kota Sukabumi tetap solid. Pihaknya memilih untuk tetap fokus menjalankan program yang berkaitan dengan kepentingan dunia usaha, UMKM dan investasi. “KADIN Kota Sukabumi di bawah kepemimpinan yang sah tetap solid, tetap satu, dan tetap fokus untuk bersinergi dengan Pemerintah Kota Sukabumi dalam memajukan dunia usaha, UMKM, dan investasi demi kesejahteraan masyarakat Kota Sukabumi,” ungkapnya. Fetty juga meminta masyarakat dan media tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa wacana caretaker ataupun Mukota ulang telah menjadi keputusan final. Menurutnya, status kepengurusan harus dilihat berdasarkan hasil Mukota serta aturan organisasi yang berlaku. Ia kembali menegaskan bahwa dirinya merupakan Ketua Definitif KADIN Kota Sukabumi masa bakti 2025-2030 berdasarkan hasil Mukota 8 Juli 2025. Dengan demikian, kepengurusan tersebut menyatakan akan tetap menjalankan mandat hingga berakhirnya masa jabatan pada 2030, sembari memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Sukabumi dalam mendorong kemajuan dunia usaha, UMKM, investasi dan iklim usaha yang kondusif. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Upaya Pemerintah Kota Sukabumi menekan angka stunting mulai menunjukkan hasil. Tak hanya mengejar penurunan prevalensi, kinerja program percepatan penurunan stunting juga berhasil membawa Kota Sukabumi masuk jajaran lima besar kabupaten/kota di Jawa Barat berdasarkan penilaian web monitoring Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Dalam penilaian tersebut, Kota Sukabumi memperoleh nilai 88,71. Capaian itu menempatkan Sukabumi bersama Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Ciamis dan Kota Depok sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Jawa Barat. Kabid Pemerintahan dan Pengembangan Masyarakat Bappeda Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti mengatakan, capaian tersebut tidak lahir dari kerja satu organisasi perangkat daerah (OPD). Penanganan stunting dibangun melalui kolaborasi lintas sektor, dengan melibatkan perangkat daerah hingga kader Posyandu di tingkat masyarakat. “Capaian 88,71 ini merupakan hasil kerja bersama. Tidak hanya intervensi spesifik oleh Dinas Kesehatan, tetapi melibatkan seluruh stakeholder dan perangkat daerah sesuai dengan intervensi spesifik maupun sensitifnya,” ujarnya. Ia menjelaskan, tim penanganan stunting yang sebelumnya dikenal sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kini mengikuti regulasi baru menjadi tim pencegahan percepatan penurunan stunting. Tim tersebut diketuai Wakil Wali Kota Sukabumi, dengan Bappeda sebagai sekretariat, serta melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk KB dan berbagai perangkat daerah melalui kelompok kerja. Skema tersebut menempatkan stunting sebagai persoalan lintas sektor. Dinas Kesehatan menangani intervensi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil serta pemenuhan kebutuhan gizi bayi dan balita. Sementara sektor lain bergerak melalui intervensi sensitif. Dinas Dalduk KB memberikan dukungan sesuai bidangnya, sedangkan DPUTR berperan dalam aspek sanitasi yang dinilai memiliki kaitan dengan kondisi stunting. DKP3 juga berkontribusi melalui program pemanfaatan pekarangan dan penguatan pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. “Stunting itu tidak hanya diintervensi oleh satu dinas saja. Ini kerja bareng, kolaborasi, konvergensi antara berbagai perangkat daerah yang ada di Kota Sukabumi,” katanya. Meski kinerja program mendapatkan apresiasi, pekerjaan rumah belum selesai. Berdasarkan data dari pemerintah pusat, prevalensi stunting Kota Sukabumi masih berada di angka sekitar 19,6 persen. Posisi tersebut memang lebih rendah dibanding angka nasional, tetapi masih berada di atas Jawa Barat. Perjalanan angkanya pun sempat mengalami fluktuasi tajam. Pada 2021, prevalensi stunting Kota Sukabumi tercatat 19,1 persen, kemudian menjadi 19,2 persen pada 2022. Angka tersebut melonjak pada 2023 hingga mencapai 26,9 persen. Namun, tren tersebut berhasil ditekan pada 2024. Prevalensi stunting Kota Sukabumi turun menjadi 19,7 persen. Sementara untuk angka terbaru tahun berjalan, pengukuran dan penetapan data dari pemerintah pusat belum dilakukan. “Yang tahun ini belum. Pengukurannya belum,” jelasnya. Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa dilihat hanya dari satu indikator. Faktor sanitasi, asupan gizi, kondisi lingkungan hingga pola asuh keluarga turut memengaruhi tumbuh kembang anak. Karena itu, Bappeda terus menjalankan fungsi koordinasi untuk memastikan target intervensi dari berbagai perangkat daerah berjalan. Mulai dari jumlah ibu hamil yang mendapatkan makanan tambahan, bayi dan balita yang memperoleh dukungan pemenuhan gizi, hingga remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah. Peran kader Posyandu pun menjadi bagian penting dalam mata rantai penanganan tersebut. Kader dinilai memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan sasaran program. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut menjadi salah satu faktor pendukung pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya bagi kelompok bayi, balita dan ibu hamil atau 3B. Di sisi lain, persoalan stunting masih ditemukan di hampir seluruh wilayah kecamatan di Kota Sukabumi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi harus dilakukan secara merata, bukan hanya menyasar kawasan tertentu. Kemiskinan juga disebut memiliki keterkaitan dengan stunting. Namun, kondisi ekonomi bukan satu-satunya penyebab. Pola asuh keluarga, terutama dalam pemberian makanan dan pemenuhan gizi, juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. “Stunting itu identik dengan kemiskinan, tapi belum tentu yang miskin selalu stunting. Ada juga faktor keluarga, di antaranya pola asuh yang salah dalam penanganan pemberian gizi,” tandasnya. Dengan capaian kinerja 88,71, Pemkot Sukabumi kini memiliki modal untuk memperkuat program. Bagi Bappeda, masuk lima besar Jawa Barat bukan garis akhir, melainkan pemicu agar kolaborasi antarsektor semakin solid dan angka prevalensi stunting terus ditekan menuju target nasional 14 persen. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Setelah lima hari dinyatakan hilang akibat terseret arus laut, Doa Khairul Ikhsan (17), akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan, Rabu, 7 Oktober 2026. Korban sebelumnya dilaporkan hilang pada Sabtu (3/10/2026) saat tengah mandi di kawasan perairan Pantai Istiqomah, Kelurahan Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan korban ditemukan setelah seorang nelayan melihat jasad korban mengapung di sekitar perairan PLTU Tengah. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada tim SAR untuk dilakukan proses evakuasi. “Setelah mendapatkan informasi dari nelayan, personel Basarnas bersama unsur SAR gabungan kemudian melakukan proses evakuasi terhadap korban dan langsung dibawa menuju RSUD Palabuhanratu untuk proses selanjutnya, kemudian akan diserahkan kepada pihak keluarga,” jelas Suryo kepada awak media, Rabu (7/10/2026). Menurut Suryo, korban ditemukan sekitar pukul 07.05 WIB. Tim SAR gabungan kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan evakuasi sekitar pukul 07.50 WIB. Jasad korban ditemukan pada radius sekitar 2,6 NM (nautical miles) dari lokasi awal kejadian. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa menuju Dermaga 2 Palabuhanratu. Selanjutnya, jasad korban langsung dilarikan ke RSUD Palabuhanratu untuk proses penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dalam operasi pencarian tersebut, puluhan personel dari berbagai unsur SAR dilibatkan. Mereka berasal dari Pos SAR Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi, Balawista Sukabumi, Pos TNI AL Palabuhanratu, RAPI Palabuhanratu, HNSI Palabuhanratu, Wanadri, SAKA SAR, Sehati Gerak Bersama, SAR Khatulistiwa, UPP Kelas 3 Palabuhanratu, serta keluarga korban. Suryo menjelaskan, selama operasi pencarian, tim SAR telah melakukan penyisiran secara intensif melalui sejumlah jalur. Pencarian di laut dilakukan menggunakan perahu karet dan kapal patroli Polairud, serta melibatkan kapal nelayan dengan jangkauan hingga radius 10 NM dari titik lokasi kejadian. Tak hanya melalui jalur laut, pencarian juga dilakukan melalui jalur darat dengan penyisiran hingga radius 7 kilometer dari lokasi korban pertama kali dilaporkan hilang. Tim juga melakukan pemantauan dari udara menggunakan drone dengan jangkauan pengamatan hingga radius 700 meter dari lokasi kejadian. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian terhadap Doa Khairul Ikhsan dinyatakan berakhir. Suryo pun mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika beraktivitas di kawasan pantai, khususnya saat kondisi arus dan gelombang tidak memungkinkan. “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri berenang atau mandi di laut ketika kondisi arus tidak memungkinkan. Keselamatan harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (Reno)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Penguatan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan menjadi salah satu perhatian dalam Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyusun program kerja yang tidak hanya berkaitan dengan dakwah, tetapi juga menyentuh kerukunan, ekonomi, hingga penguatan ukhuwah. Mukerda MUI Kabupaten Sukabumi berlangsung di Pondok Modern Assalam Putri, Selasa (6/10/2026), dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas. Andreas menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Mukerda tersebut. Menurutnya, forum ini penting karena menjadi kesempatan bagi jajaran MUI untuk merumuskan berbagai langkah dan program yang dapat memberikan manfaat langsung bagi umat dan masyarakat. “Kami Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program kerja MUI,” kata Andreas. Ia menjelaskan, dukungan tersebut di antaranya diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, menjaga kerukunan umat, serta membimbing masyarakat agar kehidupan sosial di Kabupaten Sukabumi semakin agamis, harmonis, dan sejahtera. Menurut Andreas, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata dilihat dari pembangunan fisik. Aspek mental dan spiritual masyarakat juga menjadi bagian penting yang harus mendapatkan perhatian. Terlebih, MUI memiliki posisi strategis sebagai wadah berhimpunnya para ulama, kyai, dan tokoh agama yang selama ini memiliki peran besar dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat. “Kami sangat mengharapkan dukungan, doa, dan bimbingan dari para kyai, alim ulama, sesepuh, dan segenap pengurus MUI,” ujarnya. Andreas berharap sinergi antara pemerintah daerah dan para ulama dapat terus diperkuat sehingga Kabupaten Sukabumi senantiasa memperoleh petunjuk, bimbingan, keberkahan, serta ridho Allah SWT. Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Sukabumi KH E Fatahillah mengatakan, pihaknya berkomitmen membangun kemitraan yang semakin kuat dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Karena itu, program kerja MUI periode 2026-2031 akan diarahkan agar memiliki keterkaitan dengan visi pembangunan daerah. “MUI merupakan mitra pemerintah. Maka dari itu, kami periode 2026-2031 memiliki visi terwujudnya MUI Kabupaten Sukabumi yang istiqomah dalam berdakwah, mudawwamah dalam ibadah menuju masyarakat yang mubarakah,” ungkapnya. Salah satu agenda yang akan didorong MUI yakni program pendampingan keagamaan bagi masyarakat yang berada di lingkungan industri. Program tersebut direncanakan melalui kolaborasi antara MUI dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. “Semoga program ini terwujud secepatnya,” bebernya. Dalam forum Mukerda, KH E Fatahillah juga mendorong seluruh peserta untuk menyampaikan gagasan terbaik yang dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Sukabumi. Ia menilai, program yang dirumuskan MUI perlu menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga keberadaan organisasi ulama tersebut semakin dirasakan manfaatnya. “Keluarkan ide positif untuk kemajuan Kabupaten Sukabumi yang mubarakah, baik di bidang takwa, kerukunan umat, ekonomi, dan ukhuwah,” pungkasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Tantangan generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan menguasai teknologi. Penguatan karakter dan etika menjadi bagian penting agar kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan memberi manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas saat memimpin sebagai Pembina Upacara Apel Besar memperingati Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di Pondok Modern Assalam Putri, Warungkiara, Selasa (6/10/2026). Andreas mengatakan, Gerakan Pramuka selama ini telah menjadi bagian penting dalam proses pembentukan generasi muda. Berbagai nilai yang diajarkan melalui Tri Satya dan Dasa Dharma dinilai mampu membangun pribadi yang tangguh, memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama. Menurutnya, kiprah Gerakan Pramuka juga dapat dilihat dari banyaknya kader yang kemudian tumbuh menjadi pemimpin, pendidik, ilmuwan maupun tokoh masyarakat yang mengabdikan diri dan memberikan kontribusi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka telah terbukti menjadi landasan penting dalam membentuk generasi yang tangguh, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, serta mampu menghadapi berbagai perubahan zaman, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan,” ujar Andreas. Ia menekankan, nilai-nilai tersebut jangan berhenti pada kegiatan kepramukaan semata. Lebih dari itu, Tri Satya dan Dasa Dharma harus menjadi pedoman yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Andreas menilai, karakter yang kuat akan menjadi penyeimbang bagi generasi muda ketika berhadapan dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Kemampuan digital, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan kebijaksanaan, tanggung jawab serta kepedulian sosial. Dengan pembinaan yang terarah, ia optimistis Gerakan Pramuka dapat terus melahirkan generasi yang memiliki kesiapan untuk mengambil peran dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. “Saya meyakini, Gerakan Pramuka mampu melahirkan generasi muda yang siap berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Apalagi jika dilakukan dengan pembinaan yang terarah,” ucapnya. Dalam kesempatan tersebut, Andreas turut mengapresiasi perkembangan Gerakan Pramuka di Kabupaten Sukabumi. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sukabumi di bawah kepemimpinan Ade Suryaman disebut telah menorehkan sejumlah capaian. Salah satu capaian tersebut adalah keberhasilan melampaui target 5.000 Pramuka Garuda sejak 2023. Menurut Andreas, capaian itu menjadi bukti bahwa pembinaan kepramukaan di Kabupaten Sukabumi terus berjalan dan perlu dipertahankan. “Ini patut diapresiasi. Capaian ini harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan sebagai bagian dari sinergi dalam memperkuat pendidikan kepramukaan,” ungkapnya. Apel Besar memperingati Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 tersebut juga dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan lainnya, termasuk penyerahan berbagai penghargaan sebagai bentuk apresiasi dalam Gerakan Pramuka. (Reno)