SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Seekor sapi jenis Limosin bernama “Si Gemoy” ditemukan terkapar tak bernyawa di areal persawahan Kampung Cicariu RT 08 RW 03, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Selasa pagi, 20 Oktober 2026. Kematian sapi milik warga tersebut menyisakan kesedihan bagi keluarga pemilik dan warga yang mengenalnya. Sapi berbadan besar itu merupakan milik Mang Ibo dan Ibu Ita, warga Kampung Cibuntu, Desa Buniwangi, Kecamatan Surade. Selama ini, Si Gemoy dititipkan untuk dipelihara oleh Wa Jeuro yang tinggal di Kampung Cicariu, Desa Cipeundeuy. Sebelum ditemukan meninggal dunia, kondisi Si Gemoy diketahui sudah menurun. Menurut Wa Jeuro selaku pengurus sapi, tanda-tanda tersebut terlihat sejak tiga hari sebelumnya. Bahkan, Mang Ibo dan Ibu Ita telah mendatangi lokasi untuk melihat secara langsung kondisi hewan peliharaan mereka. Upaya menjaga kondisi Si Gemoy juga dilakukan hingga menjelang pagi. Wa Jeuro mengungkapkan, dirinya bersama pihak yang menjaga sapi tersebut masih memantau kondisinya hingga pukul 03.00 WIB. “Malam sebelumnya kami menjaganya hingga pukul 03.00 dini hari. Karena sudah pagi, kami pulang untuk beristirahat. Namun setelah shalat Subuh, saat diperiksa kembali, Si Gemoy sudah terkapar tak bernyawa di areal sawah,” ungkap Wa Jeuro dengan nada sedih. Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti kematian Si Gemoy belum diketahui. Meski berbagai upaya penanganan telah dilakukan, nyawa sapi tersebut tidak berhasil diselamatkan. “Kami belum tahu pasti penyakit apa yang menyerang. Semua upaya penanganan sudah dilakukan namun tak tertolong. Mungkin memang belum rezekinya saja,” ujar pihak keluarga pemilik dengan ikhlas menerima kejadian tersebut. Kabar kematian Si Gemoy dengan cepat menyebar di lingkungan sekitar. Sejak pagi, sejumlah warga berdatangan ke lokasi untuk melihat langsung kondisi sapi tersebut sekaligus menyampaikan rasa belasungkawa kepada keluarga pemilik. Kepergian Si Gemoy menjadi kabar duka bagi Mang Ibo dan Ibu Ita. Sementara itu, penyebab kematian sapi tersebut masih menjadi tanda tanya karena belum diketahui secara pasti. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM Memasuki tahun kedua pemerintahan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu agenda yang terus didorong melalui program unggulan. Di tengah upaya tersebut, Beasiswa Bercahaya menjadi salah satu program andalan, sementara rencana revitalisasi Stadion Suryakencana atau Stadion Surken masih menghadapi kendala pendanaan. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPED) Bappeda Kota Sukabumi, Asep Supriadi, SKM., M.Tr.AP., menjelaskan bahwa evaluasi pembangunan pada tahun kedua kepemimpinan kepala daerah perlu melihat perkembangan program yang sudah berjalan sekaligus mengidentifikasi agenda yang masih membutuhkan penyelesaian. “Memasuki tahun kedua pemerintahan, kita perlu melihat sejauh mana program-program unggulan yang sudah berjalan memberikan manfaat bagi masyarakat. Evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih perlu ditindaklanjuti,” kata Asep, Selasa (20/10). Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Beasiswa Bercahaya. Program yang digagas Ayep Zaki tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas SDM Kota Sukabumi. Peningkatan pendidikan diharapkan membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup dan mengurangi risiko kemiskinan maupun pengangguran. Pada 2026, Pemerintah Kota Sukabumi mengalokasikan anggaran sekitar Rp1.073.250.000 untuk membiayai pendidikan 333 mahasiswa asal Kota Sukabumi. Anggaran beasiswa itu diperkirakan meningkat pada 2027, sehingga peluang memperluas dukungan pendidikan bagi masyarakat berpotensi semakin besar. “Pada 2026, Pemkot Sukabumi mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,073 miliar untuk membiayai pendidikan 333 mahasiswa asal Kota Sukabumi. Untuk 2027, anggaran beasiswa diperkirakan meningkat sehingga dukungan terhadap akses pendidikan tinggi diharapkan semakin kuat,” jelasnya. Keberadaan Beasiswa Bercahaya menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah di sektor pendidikan. Melalui program tersebut, mahasiswa yang membutuhkan bantuan pembiayaan diharapkan memiliki kesempatan lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selain sektor pendidikan, pemerintahan Ayep Zaki dan Bobby Maulana juga mengembangkan program yang menyasar kelompok masyarakat dengan peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dukungan tersebut antara lain ditujukan bagi guru ngaji, marbot, guru madrasah, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pada tingkat kewilayahan, Pemkot Sukabumi mengalokasikan anggaran Rp8,9 miliar untuk Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW). Program ini menjadi instrumen pembangunan yang diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di lingkungan RW. Pembangunan berbasis kewilayahan tersebut diharapkan mampu mendekatkan program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan anggaran yang tersedia, P2RW menjadi bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus mendorong pembangunan lingkungan. Pemerintah daerah juga memberikan perhatian kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui subsidi sebesar Rp2,5 juta. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung masyarakat yang akan bekerja di luar negeri. Berbagai program tersebut menjadi bagian dari agenda pembangunan yang menyentuh sektor pendidikan, sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, evaluasi pembangunan tidak hanya berkaitan dengan program yang telah berjalan, tetapi juga mencakup sejumlah rencana yang belum dapat direalisasikan secara optimal. Salah satu pekerjaan rumah yang masih membutuhkan tindak lanjut adalah revitalisasi Stadion Suryakencana. Rencana pembenahan fasilitas olahraga tersebut masih terkendala kebutuhan anggaran yang cukup besar, sehingga pemerintah kota perlu menjajaki kemungkinan dukungan pembiayaan dari pihak ketiga. “Revitalisasi Stadion Surken masih membutuhkan persiapan yang matang. Selain kebutuhan anggaran, aspek teknis, keterbatasan lahan, aksesibilitas, dan penataan fasilitas juga harus diperhitungkan agar rencana revitalisasi dapat berjalan sesuai standar yang dituju,” kata Asep. Persoalan pendanaan menjadi tantangan penting karena revitalisasi stadion tidak hanya berkaitan dengan perbaikan fisik bangunan. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan kawasan, kelayakan fasilitas, serta aksesibilitas agar stadion dapat berfungsi sesuai kebutuhan. Keterbatasan lahan dan kondisi lalu lintas di sekitar Stadion Surken turut menjadi aspek yang harus diperhitungkan. Pengaturan arus kendaraan dan upaya mengurai kemacetan perlu masuk dalam perencanaan agar aktivitas stadion tidak menambah beban mobilitas masyarakat di kawasan tersebut. Di sisi lain, sejumlah bagian stadion yang mengalami kerusakan akibat penggunaan untuk berbagai kegiatan membutuhkan evaluasi dan pembenahan menyeluruh. Perbaikan harus direncanakan dengan mempertimbangkan persyaratan teknis dan standar nasional yang hendak dicapai. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot Sukabumi masih perlu mematangkan perencanaan teknis, termasuk menjajaki kebutuhan konsultan perencana. Langkah ini penting agar konsep revitalisasi disusun secara terukur, baik dari aspek konstruksi maupun penataan fasilitas pendukung. Kondisi Stadion Surken memperlihatkan bahwa realisasi agenda pembangunan tidak cukup mengandalkan perencanaan semata. Ketersediaan anggaran, kesiapan teknis, dan penataan kawasan menjadi faktor yang perlu diselesaikan agar rencana revitalisasi dapat berlanjut ke tahap pelaksanaan. Asep menegaskan bahwa evaluasi pembangunan daerah diperlukan untuk melihat perkembangan program yang telah dijalankan sekaligus mengukur berbagai tantangan yang masih dihadapi pemerintah kota. “Evaluasi pembangunan bukan hanya melihat program yang sudah dilaksanakan, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah menindaklanjuti kendala yang ada. Dengan begitu, program unggulan dapat berkelanjutan dan agenda pembangunan yang belum terealisasi bisa terus diupayakan penyelesaiannya,” ungkapnya. Memasuki tahun kedua pemerintahan Ayep Zaki dan Bobby Maulana, Beasiswa Bercahaya bersama program pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari agenda yang terus dikembangkan. Sementara itu, revitalisasi Stadion Surken masih membutuhkan penyelesaian persoalan pendanaan dan pematangan aspek teknis. Tantangan pemerintah kota ke depan adalah menjaga keberlanjutan program unggulan sekaligus mencari solusi atas agenda pembangunan yang belum terealisasi. Dengan demikian, capaian pembangunan tidak hanya terlihat dari program yang berjalan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menuntaskan pekerjaan rumah yang manfaatnya dinantikan masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Menyusutnya ketersediaan air baku mendorong Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi menyesuaikan pola distribusi air bersih kepada pelanggan. Sistem penggiliran pasokan diterapkan sebagai langkah menjaga pemerataan pelayanan di tengah penurunan debit Sungai Cinumpang. Direktur Perumda Air Minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, Dian Apriandi, S.E., M.M., mengungkapkan debit Sungai Cinumpang yang dalam kondisi normal mencapai 250 liter per detik kini turun menjadi sekitar 150 liter per detik. Penurunan tersebut membuat perusahaan harus mengatur distribusi agar air yang tersedia tetap dapat menjangkau masyarakat. Dian menegaskan, penggiliran distribusi menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga pelayanan tetap berjalan meskipun pasokan air belum mencukupi secara optimal. Perusahaan berupaya agar keterbatasan air baku tidak menghambat pemerataan aliran kepada pelanggan. “Yang penting bagi masyarakat adalah air bisa merata ke seluruh masyarakat. Walaupun memang belum maksimal, langkah ini harus kami lakukan untuk menjaga agar masyarakat tetap bisa menerima air,” kata Dian, Senin (19/10/2026). Penerapan distribusi bergiliran lanjut dia, bukan merupakan kebijakan permanen. PDAM akan kembali menerapkan pola distribusi seperti semula apabila debit air meningkat dan ketersediaan air baku memungkinkan pelayanan berjalan normal. Selama penyesuaian tersebut berlangsung, masyarakat diimbau menyiapkan cadangan air dengan menampungnya saat pasokan mengalir sesuai jadwal giliran. “Persediaan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ketika aliran air sedang tidak tersedia,” ujarnya. Di sisi lain, PDAM tetap berupaya menjaga kualitas pelayanan melalui prinsip fast response dan fast action. Dian menyampaikan bahwa seluruh pegawai didorong untuk merespons setiap laporan dan pengaduan pelanggan secara cepat, baik yang disampaikan melalui telepon, WhatsApp, maupun secara langsung ke kantor. Penanganan kebocoran jaringan menjadi salah satu prioritas perusahaan. PDAM menargetkan laporan kebocoran dapat dituntaskan dalam waktu maksimal 1 x 24 jam. Sementara itu, pelanggan yang mengeluhkan gangguan aliran air akan ditindaklanjuti melalui kunjungan langsung ke lokasi untuk mengidentifikasi persoalan dan menentukan penanganan yang diperlukan. Pelaksanaan pelayanan tersebut didukung sekitar 78 pegawai. Berdasarkan data September 2026, jumlah pelanggan PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi tercatat sebanyak 19.821 pelanggan. Dalam pengelolaan pelanggan, perusahaan juga melakukan pembinaan terhadap mereka yang menunggak pembayaran. PDAM memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk melunasi kewajiban secara bertahap melalui pembayaran mencicil. Adapun penutupan sambungan air dapat dilakukan atas permintaan pelanggan sendiri. Untuk menjaga keamanan jaringan distribusi, PDAM melaksanakan patroli malam sebanyak dua kali dalam sepekan. Patroli dilakukan secara bergiliran di setiap wilayah guna memantau kondisi jaringan pipa. Hingga wawancara berlangsung, Dian menyatakan belum menerima laporan khusus mengenai dugaan pencurian air. Dian mengakui penurunan debit air baku berdampak terhadap optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, PDAM berupaya memaksimalkan sumber daya yang tersedia agar distribusi tetap berlangsung dan kebutuhan pelanggan dapat dilayani sebaik mungkin. “Kami mohon maaf apabila pelayanan saat ini kurang maksimal karena kondisi debit air memang sedang turun. Insyaallah, kami akan terus memaksimalkan pelayanan,” pungkas Dian. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Persoalan bantuan sosial yang terhenti hingga penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi terkini kerap menjadi keluhan masyarakat. Kini, melalui inovasi Gerakan Bersama (Gerbek) Desil, Dinas Sosial Kota Sukabumi berupaya mendekatkan pelayanan dengan turun langsung ke kelurahan untuk memfasilitasi warga yang membutuhkan pembaruan data sosial ekonomi. Langkah jemput bola tersebut mendapat sambutan positif dari Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang. Program ini dinilai membantu masyarakat mengakses pelayanan sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan perubahan kondisi kehidupan yang perlu diperbarui dalam pendataan. Lurah Gedong Panjang, Hauwera Aulia Handayani yang akrab disapa Uni, mengatakan kelurahan selama ini kerap menjadi tempat pertama warga mengadukan persoalan bantuan sosial, kepesertaan BPJS Kesehatan gratis yang dinonaktifkan, maupun kategori desil yang dianggap tidak mencerminkan keadaan ekonomi sebenarnya. Namun, tidak semua persoalan tersebut dapat diselesaikan langsung oleh kelurahan. Penetapan dan perubahan kategori desil berada di luar kewenangan pemerintah kelurahan sehingga diperlukan mekanisme dan koordinasi dengan instansi terkait. “Selama ini, ketika muncul persoalan di lapangan, masyarakat biasanya datang dan mengadu ke kelurahan. Dengan adanya Gerbek Desil, kami sangat terbantu karena Dinas Sosial hadir langsung untuk memfasilitasi masyarakat,” ujar Uni, Kamis (15/10). Menurutnya, kehadiran petugas Dinas Sosial secara langsung dapat memangkas jarak pelayanan yang selama ini harus ditempuh warga. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dan mengajukan pemutakhiran data tanpa harus menghadapi proses yang dirasakan berbelit. “Dengan adanya Gerbek Desil ini, Dinas Sosial turun langsung ke kelurahan. Jadi, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan lebih dekat dan proses yang biasanya cukup panjang dapat dipersingkat,” katanya. Peningkatan akses pelayanan juga didukung penambahan kapasitas pemeriksaan data. Jika sebelumnya kelurahan hanya mengandalkan satu akun pengguna, kehadiran petugas Dinas Sosial menambah empat akun. Dengan demikian, lima akun dapat digunakan secara bersamaan untuk menunjang proses pelayanan kepada masyarakat. Warga yang hendak mengajukan pembaruan data diminta membawa dokumen pendukung, antara lain foto terbaru kondisi rumah dan foto meteran listrik atau KWH. Dokumen tersebut diperlukan untuk membantu menggambarkan kondisi terkini sebagai bagian dari proses pengajuan dan verifikasi. Meski memberikan kemudahan akses, Uni menegaskan bahwa Gerbek Desil bukan program yang secara otomatis menurunkan kategori desil warga. Tujuan utamanya adalah memperbarui data agar sesuai dengan keadaan sosial ekonomi yang sebenarnya. Ia mencontohkan warga yang sebelumnya bekerja di pabrik dan tercatat dalam desil 7, tetapi kemudian terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Perubahan status pekerjaan dan kondisi ekonomi tersebut dapat menjadi alasan untuk mengajukan pemutakhiran data agar penetapan sebelumnya dapat dinilai kembali melalui mekanisme yang berlaku. “Hasil pemutakhiran itulah yang nantinya menjadi dasar untuk menilai apakah penetapan desil masih relevan atau perlu disesuaikan,” tegasnya. Karena itu, masyarakat perlu memahami perbedaan antara pembaruan data dan penurunan kategori. Pengajuan tidak menjamin seseorang langsung masuk desil yang lebih rendah ataupun otomatis memperoleh bantuan sosial. Penyesuaian tetap bergantung pada hasil pemeriksaan berdasarkan indikator yang digunakan. “Ini namanya pembaruan desil, bukan penurunan desil. Warga yang datang tidak otomatis turun desilnya. Yang diperbarui adalah data kondisi mereka sekarang, apakah masih sesuai dengan penetapan sebelumnya atau sudah mengalami perubahan,” jelas Uni. Ketepatan pemutakhiran juga membutuhkan kerja sama lintas instansi. Data desil mencakup 41 indikator penilaian kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Bappeda menjadi penting untuk mendukung kesesuaian data. Masyarakat juga diingatkan agar berhati-hati menggunakan identitas kependudukan untuk kepentingan pihak lain. Praktik meminjamkan nama untuk kepemilikan kendaraan atau keperluan lainnya berpotensi menimbulkan persoalan ketika data tersebut digunakan dalam penilaian kondisi ekonomi. Aset yang tercatat atas nama seseorang belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya apabila identitasnya digunakan oleh pihak lain. Di luar persoalan pembaruan data, Uni menilai komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga harus terus diperkuat. Kritik dan keluhan warga merupakan bagian dari perhatian terhadap pelayanan publik, tetapi penyelesaian persoalan tetap membutuhkan prosedur, koordinasi, pembagian kewenangan, dan dukungan anggaran. Hal itu terlihat dalam persoalan jalan berlubang di wilayah Gedong Panjang yang sempat viral di media sosial. Penanganan kerusakan jalan tersebut tidak cukup hanya dengan menambal permukaan karena terdapat persoalan mata air yang harus diperbaiki terlebih dahulu agar kerusakan tidak kembali terjadi. Sebelumnya, penutupan lubang menggunakan tanah disebut menyebabkan permukaan jalan licin hingga sekitar 15 sepeda motor terjatuh. Kondisi tersebut kemudian ditangani melalui penyemprotan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Adapun penanganan permanen membutuhkan koordinasi dengan dinas teknis serta dukungan anggaran khusus. Uni menjelaskan bahwa peran kelurahan dalam persoalan infrastruktur adalah mengoordinasikan aspirasi masyarakat dan meneruskan kebutuhan tersebut kepada perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis. Pihaknya menyatakan terbuka terhadap kritik dan saran terkait pekerjaan serta pelayanan publik selama disampaikan secara proporsional dan tidak menyerang persoalan pribadi. Sementara itu, Kelurahan Gedong Panjang mengaku belum menerima jadwal pasti pelaksanaan Gerbek Desil di wilayahnya. Kendati demikian, pihak kelurahan menyatakan siap mendukung program tersebut dengan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat setelah jadwal dari Dinas Sosial ditetapkan. Warga nantinya akan diinformasikan agar datang ke kantor kelurahan dengan membawa dokumen pendukung yang diperlukan. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi diharapkan lebih mudah mengajukan pemutakhiran data sesuai prosedur yang tersedia. Bagi Kelurahan Gedong Panjang, Gerbek Desil bukan sekadar pelayanan administrasi, melainkan upaya mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan kejelasan mengenai data sosial ekonominya. Melalui kolaborasi antara kelurahan dan Dinas Sosial, proses pembaruan diharapkan semakin mudah dijangkau, sementara data yang digunakan untuk menentukan sasaran bantuan sosial menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kekayaan sejarah yang tersimpan di Museum Prabu Siliwangi kini terdokumentasi dalam sebuah buku katalog keramik. Melalui penerbitan ini, koleksi dari berbagai negara dengan rentang usia sejak abad ke-8 hingga abad ke-20 Masehi diharapkan semakin mudah dikenal dan dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran sejarah serta pengembangan wisata budaya Kota Sukabumi. Buku katalog tersebut disusun berdasarkan penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) selama tiga bulan. Penelitian dilakukan terhadap hampir 350 koleksi keramik, kemudian dilanjutkan dengan penyeleksian sejumlah sampel yang mewakili keragaman asal-usul dan periode peradaban. Pimpinan Ponpes Al-Fath, KH Fajar Laksana, selaku perwakilan keluarga besar pewaris koleksi Museum Prabu Siliwangi, menyebut dokumentasi tersebut sebagai upaya memperkenalkan nilai sejarah yang terkandung dalam benda-benda peninggalan leluhur. Koleksi yang tercatat dalam katalog berasal dari sejumlah negara, di antaranya China, Inggris, Belanda, dan Thailand, serta keramik dari Nusantara pada masa Kerajaan Majapahit. Keragaman tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan lintas wilayah yang telah berlangsung sejak berabad-abad silam. “Dari abad ke-8 Masehi sudah terjadi perdagangan internasional. Sudah berkunjung dari beberapa negara ke Indonesia, dibuktikan dengan adanya keramik ini,” ungkap KH Fajar, Rabu (14/10). Ia menjelaskan, keberadaan keramik dari berbagai negara menjadi salah satu petunjuk untuk memahami sejarah perdagangan dan interaksi kebudayaan di Nusantara. Dengan menelusuri benda-benda tersebut, masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai hubungan Indonesia dengan bangsa lain pada masa lampau. Menurut KH Fajar, dokumentasi dalam bentuk katalog membuat koleksi museum memiliki jangkauan pemanfaatan yang lebih luas. Jika sebelumnya masyarakat perlu melihat langsung benda-benda tersebut, kini informasi mengenai koleksi juga dapat dipelajari melalui buku yang disusun berdasarkan hasil penelitian. Koleksi keramik Museum Prabu Siliwangi sendiri merupakan warisan keluarga besar Raden Sumawinata. Benda-benda tersebut berasal dari peninggalan leluhur yang kemudian dihimpun, dirawat, dan disimpan di museum untuk menjaga keberlangsungannya sebagai bagian dari warisan sejarah keluarga. Penerbitan katalog diharapkan tidak berhenti sebagai dokumentasi koleksi, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan bagi berbagai kalangan. Pelajar, santri, mahasiswa, peneliti, hingga akademisi dapat memanfaatkannya untuk mengenali peninggalan sejarah sekaligus memperdalam pemahaman mengenai perkembangan kebudayaan. Museum Prabu Siliwangi juga membuka kesempatan bagi lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk memanfaatkan koleksi keramik sebagai objek pembelajaran. Pendekatan tersebut diharapkan membuat pembelajaran sejarah lebih dekat dengan bukti peninggalan masa lalu. Potensi lain yang ingin dikembangkan melalui koleksi tersebut adalah sektor pariwisata. Museum keramik sebagai bagian khusus dari Museum Prabu Siliwangi diharapkan menjadi tambahan destinasi wisata sejarah dan budaya yang dapat menarik kunjungan masyarakat maupun wisatawan dari luar daerah. “Ini akan menjadi tambahan keunggulan bagi Kota Sukabumi karena dibuat museum tersendiri yang disebut museum keramik dari Museum Prabu Siliwangi. Tentunya ini akan menjadi destinasi wisata baru dan menambah kunjungan wisata ke Kota Sukabumi,” tuturnya. Dari sisi penerbitan, buku katalog tersebut diterbitkan secara resmi oleh Halifah Mediatama dan telah memperoleh ISBN. Selanjutnya, buku direncanakan masuk ke Perpustakaan Nasional serta didistribusikan ke berbagai perpustakaan di Indonesia agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi. Selain edisi cetak, katalog tersebut juga direncanakan hadir dalam format digital melalui penerbit. Rencana ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses dokumentasi koleksi keramik secara lebih luas, termasuk untuk kebutuhan pendidikan dan penelitian. Namun, buku yang diperlihatkan saat peluncuran masih berupa dummy atau contoh awal. Dengan demikian, bentuk cetakan final dan ketersediaan versi digital masih mengikuti tahapan penerbitan yang disiapkan oleh Halifah Mediatama. Melalui katalog ini, Museum Prabu Siliwangi berupaya menjaga warisan sejarah sekaligus memperluas manfaatnya bagi masyarakat. Dokumentasi yang didukung penelitian diharapkan dapat memperkuat fungsi museum sebagai ruang edukasi, sumber referensi sejarah, dan bagian dari pengembangan wisata budaya Kota Sukabumi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kinerja penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kelurahan Gedongpanjang, Kota Sukabumi, menunjukkan hasil menggembirakan. Hingga akhir September 2026, penerimaan pajak di wilayah tersebut mencapai Rp310.443.000 atau setara 150,4 persen dari target periode berjalan. Capaian itu sekaligus menempatkan Kelurahan Gedongpanjang pada posisi teratas dalam realisasi penerimaan PBB-P2 periode September 2026. Jumlah penerimaan yang terkumpul bahkan melampaui target sebesar Rp206.422.000. Lurah Gedongpanjang, Hauwera Aulia Handayani, mengungkapkan capaian tersebut saat ditemui di sela-sela peninjauan penyiraman jalan licin di Jalan Cipanas 1, Rabu (14/10/2026). Apresiasi atas hasil penerimaan pajak itu juga disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kewilayahan yang digelar di Balai Kota Sukabumi pada hari yang sama. “Alhamdulillah, sampai dengan 30 September 2026, realisasi PBB-P2 Kelurahan Gedong Panjang mencapai Rp310.443.000. Angka ini melampaui target periode berjalan sebesar Rp206.422.000 dan menempatkan kami di peringkat pertama,” kata Hauwera. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari keterlibatan berbagai unsur di tingkat kelurahan. Pemerintah kelurahan membangun koordinasi dengan ketua RT dan RW, kader PKK, serta Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Selain mengandalkan koordinasi, pendekatan langsung kepada warga terus dilakukan agar masyarakat memahami bahwa pembayaran PBB-P2 memiliki keterkaitan dengan pembangunan daerah. Pemerintah kelurahan juga memantau perkembangan penagihan secara rutin di setiap wilayah untuk mengetahui persoalan yang menghambat penerimaan. “Kami rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak untuk pembangunan. Kami juga mengevaluasi perkembangan penagihan di setiap wilayah agar kendala yang muncul bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya. Hauwera menilai, peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu dibangun melalui komunikasi yang baik, bukan semata-mata penagihan. Karena itu, pihaknya mengedepankan cara-cara persuasif dan humanis dengan memberikan pemahaman mengenai manfaat pajak bagi penyediaan fasilitas umum dan peningkatan kualitas lingkungan. “Kami mengedepankan pendekatan yang persuasif dan humanis. Warga perlu memahami bahwa pajak yang dibayarkan memiliki manfaat bagi pembangunan, termasuk fasilitas umum dan lingkungan di sekitar mereka,” jelasnya. Kelurahan Gedongpanjang juga berupaya meningkatkan keterbukaan informasi agar masyarakat lebih mudah memahami proses pembayaran dan kewajiban perpajakan. Komunikasi yang aktif dengan warga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan sekaligus mendorong partisipasi dalam memenuhi kewajiban tersebut. “Kami berusaha membangun komunikasi yang aktif dengan warga dan mempermudah akses informasi. Dengan begitu, proses pembayaran pajak bisa terasa lebih dekat, jelas, dan transparan,” tambah Hauwera. Di sisi lain, upaya optimalisasi penerimaan turut menyasar sektor komersial dan objek pajak potensial, termasuk kawasan wisata, pabrik, dan industri. Langkah ini ditempuh untuk memastikan potensi pajak dari kegiatan usaha dapat terdata dan ditindaklanjuti secara maksimal. Pemerintah kelurahan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penagihan, disertai koordinasi proaktif dengan pihak manajemen atau pengelola badan usaha. Pendekatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan administrasi serta memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi tepat waktu. “Kami melakukan pendekatan khusus kepada wajib pajak sektor komersial dan potensial. Koordinasi dengan manajemen atau pengelola badan usaha terus diperkuat agar kepatuhan administrasi berjalan tepat waktu,” paparnya. Hauwera menegaskan, optimalisasi penerimaan pajak juga membutuhkan sinergi dengan perangkat daerah terkait. Kolaborasi tersebut diperlukan agar objek-objek pajak potensial dapat memberikan kontribusi secara maksimal terhadap pendapatan daerah. Ia berharap capaian peringkat pertama tersebut tidak hanya menjadi prestasi sesaat, tetapi juga menjadi dorongan untuk mempertahankan kinerja dan memperluas kesadaran perpajakan di tengah masyarakat. “Harapan kami, kesadaran dan antusiasme warga dalam menunaikan kewajiban perpajakan terus terjaga dan meningkat dari waktu ke waktu. Dengan ketaatan pajak yang tinggi, pembangunan dan pelayanan publik di Kelurahan Gedongpanjang maupun Kota Sukabumi secara keseluruhan dapat berjalan semakin optimal,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan dukungannya terhadap percepatan pembangunan desa melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Tahun Anggaran 2026. Program yang dilaksanakan Kodim 0622/Kabupaten Sukabumi ini diharapkan mampu memperkuat infrastruktur sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TMMD ke-130 resmi dibuka di Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas, Selasa (13/10/2026). Upacara pembukaan berlangsung di Lapangan Bola Cikiara Kebun dan dipimpin Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, dengan mengusung tema “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa”. Dalam sambutannya, Andreas menegaskan bahwa TMMD memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan daerah, khususnya di wilayah perdesaan. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sejahtera dan mandiri. Menurutnya, keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, kementerian, lembaga terkait, hingga masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi kunci agar program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan dampak nyata bagi warga. “Pemerintah Kabupaten Sukabumi sangat mendukung dan mengapresiasi program TMMD ini. Melalui program ini, kita membangun secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh unsur agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya. Andreas berharap, pelaksanaan TMMD ke-130 semakin memperkuat semangat gotong royong serta kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dengan keterlibatan berbagai unsur, pembangunan desa diharapkan dapat berlangsung secara terpadu dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Sementara itu, Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi, Letkol Inf. Agung Ariwibowo, menjelaskan bahwa TMMD ke-130 dilaksanakan selama 30 hari, terhitung mulai 13 Oktober hingga 11 November 2026. Sejumlah sasaran fisik dan nonfisik telah disiapkan untuk mendukung pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat di lokasi kegiatan. Pada sektor infrastruktur, program ini mencakup pengaspalan jalan sepanjang 2 kilometer dengan lebar 2,5 meter yang menghubungkan Kampung Cikole dan Kampung Bojonggadog. Pekerjaan tersebut menjadi salah satu sasaran utama untuk meningkatkan aksesibilitas dan menunjang aktivitas warga. Selain pembangunan jalan, TMMD juga melaksanakan rehabilitasi satu unit posyandu dan satu jembatan. Kemudian, pembangunan lima titik sumur bor dan tiga unit mandi, cuci, kakus (MCK), serta perbaikan lima rumah tidak layak huni (rutilahu). Di bidang ketahanan pangan dan lingkungan, kegiatan diarahkan pada pengembangan lahan seluas satu hektare di Kampung Sukadamai, pemberian 100 paket makanan tambahan, serta penanaman 500 polibag tanaman penghijauan di Gunung Hanjuang. Upaya menjaga kebersihan lingkungan juga dilakukan melalui pembersihan fasilitas umum dan Masjid Ar-Rahman. Kepedulian terhadap kebutuhan sosial masyarakat turut menjadi bagian dari program tersebut melalui penyaluran 100 paket sembako. Berbagai kegiatan ini diharapkan dapat membantu warga sekaligus memperkuat manfaat kehadiran TMMD di tengah masyarakat. Tidak hanya menyasar pembangunan fisik, TMMD ke-130 juga menghadirkan kegiatan nonfisik berupa penyuluhan keagamaan, kesehatan, pertanian, peternakan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta wawasan kebangsaan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, TMMD ke-130 di Desa Mekarjaya diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama lintas sektor, meningkatkan kualitas lingkungan dan infrastruktur desa, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi memperkuat upaya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sekaligus mendorong optimalisasi peran agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah pusat agar diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data (PIAKPD) Disdukcapil Kota Sukabumi, Rita Rosita, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat menetapkan target IKD sebesar 30 persen untuk setiap kota. Namun, capaian IKD di Kota Sukabumi yang masih relatif rendah membuat daerah tersebut belum ditetapkan sebagai proyek percontohan atau pilot project oleh Kementerian Sosial. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menghentikan pelaksanaan program Perlinsos. Rita menjelaskan, pembentukan agen Perlinsos tetap berjalan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan instansi, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, kader posyandu hingga pengurus RT dan RW. “Meskipun belum mencapai target IKD 30 persen, program untuk Perlinsos tetap berjalan karena instansi seperti ASN, TNI, Polri, dan kader posyandu serta RT/RW harus menjadi agen Perlinsos,” ujar Rita Rosita, Selasa (13/10/2026). Ia menegaskan, kepemilikan IKD menjadi persyaratan utama bagi masyarakat yang akan menjalankan peran sebagai agen Perlinsos. Karena pengelolaan produk dan sistem IKD berada di bawah kewenangan Disdukcapil, proses aktivasi harus dilakukan secara langsung di kantor pelayanan. Masyarakat pun diminta datang ke Kantor Disdukcapil Kota Sukabumi untuk melakukan aktivasi dengan bertatap muka bersama petugas. Rita menekankan bahwa aktivasi IKD tidak dapat dilakukan secara daring atau online. Selain untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur, mekanisme tersebut juga menjadi langkah antisipasi terhadap potensi penyalahgunaan data kependudukan. Pada kesempatan sama dia juga mengingatkan warga agar mewaspadai modus penipuan yang mengatasnamakan Disdukcapil. Menurutnya, instansi tersebut tidak pernah menghubungi masyarakat melalui pesan WhatsApp ataupun akun media sosial pribadi untuk melakukan panggilan atau sosialisasi aktivasi IKD. Warga yang membutuhkan layanan diminta mendatangi langsung kantor Disdukcapil. Di sisi lain, IKD juga menyediakan berbagai kemudahan layanan administrasi kependudukan. Rita menyebutkan, aplikasi tersebut memiliki sekitar 10 fitur perubahan mandiri yang dapat dimanfaatkan masyarakat. “Yaitu untuk antara mengubah data diri, memperbarui golongan darah, mengurus perpindahan domisili, melaporkan anggota keluarga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga keperluan pencatatan akta,” terang Rita. Manfaat lainnya berkaitan dengan proses verifikasi data penerima bantuan sosial, khususnya masyarakat yang masuk kategori desil 1 sampai 4. Dalam proses tersebut, agen Perlinsos berperan membantu masyarakat melakukan pemeriksaan maupun menyampaikan sanggahan apabila terdapat ketidaksesuaian data mengenai status kelayakan penerima bantuan. Melalui integrasi dengan data Cek Bansos, masyarakat dapat memeriksa status kelayakan sekaligus menyampaikan keberatan terhadap data yang dinilai tidak sesuai. Mekanisme ini diharapkan membantu proses validasi penerima bantuan dan pembaruan kategori desil agar berlangsung lebih cepat serta akurat melalui sistem yang tersedia. Untuk memperluas jangkauan layanan, Disdukcapil Kota Sukabumi juga menggandeng sejumlah instansi dan unsur kewilayahan dalam sosialisasi serta aktivasi IKD. Kolaborasi tersebut melibatkan Kodim, Polres, Babinsa, Bhabinkamtibmas hingga jajaran kelurahan yang secara berkala melaksanakan kegiatan di berbagai instansi. Rita berharap, upaya bersama tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan digital sekaligus memperkuat kualitas pendataan sosial. Dengan data yang semakin valid dan terverifikasi ujarnya, penyaluran bansos di Kota Sukabumi diharapkan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan. “Dengan upaya masif ini, diharapkan seluruh lapisan masyarakat semakin sadar administrasi kependudukan dan penyaluran bantuan sosial di Kota Sukabumi dapat terserap secara efektif kepada warga yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Pagelaran wayang golek dalam penutupan Ngabuana 3 di Lapangan Lodaya Serta, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Minggu malam (11/10/2026), menyisakan cerita unik. Di tengah kemeriahan pertunjukan Wayang Golek Munggul Pawenang Putra asal Bandung, aksi spontan seorang ibu yang naik ke panggung untuk ikut menari jaipong sukses mengundang gelak tawa ribuan penonton. Peristiwa itu bermula ketika para penari jaipong dari rombongan wayang golek sedang menghibur penonton. Tanpa diduga, seorang ibu yang sebelumnya berada di antara kerumunan warga tiba-tiba naik ke panggung dan bergabung dengan para penari. Dengan penuh percaya diri, ibu tersebut mengikuti irama musik dan memperlihatkan gerakan yang cukup luwes. Semangatnya begitu tinggi, seolah kesempatan untuk menari di atas panggung menjadi sesuatu yang sudah lama dinantikannya. Aksi itu langsung menyita perhatian penonton. Sorakan dan teriakan warga terdengar dari berbagai sudut lapangan. Bahkan, ibu tersebut sempat merapikan penampilannya dengan mengeluarkan gaun yang sebelumnya terselip di dalam celana jin yang dikenakannya. Namun, suasana yang semula mengundang hiburan mulai menjadi perhatian petugas keamanan karena kehadirannya berpotensi mengganggu jalannya pertunjukan. Bah Dendi, salah seorang petugas keamanan di lokasi, kemudian mendekati ibu tersebut dan membujuknya agar turun dari panggung. Bukannya segera turun, ibu itu justru terus menikmati alunan musik dan asyik menari. Dua petugas keamanan lainnya akhirnya ikut membantu Bah Dendi untuk mengarahkan ibu tersebut meninggalkan panggung agar pertunjukan dapat kembali berlangsung dengan tertib. Situasi kemudian berubah menjadi momen yang sama sekali tidak terduga. Saat proses penurunan berlangsung, ibu tersebut tetap enggan meninggalkan panggung hingga Bah Dendi kehilangan keseimbangan dan ikut terjatuh bersamanya ke arah penonton. Kejadian spontan itu sontak memancing gelak tawa dan sorakan penonton. Dari tengah kerumunan terdengar teriakan, “Turunin… turunin…” yang semakin menambah riuh suasana penutupan acara. “Si Ibu kayaknya seperti kesurupan saja semangatnya,” ujar salah seorang penonton sambil tersenyum, menggambarkan betapa antusiasnya ibu tersebut mengikuti irama musik. Tita, salah seorang penonton yang menyaksikan kejadian itu dari dekat, menduga keinginan ibu tersebut untuk ikut menari sudah muncul sejak sebelum dirinya naik ke panggung. “Sebenarnya dari tadi dia sudah siap, lihat saja cara pakai gaunnya. Sebelum naik panggung gaunnya dimasukkan ke dalam celana, lalu setelah di atas panggung baru dikeluarkan. Sepertinya memang sudah lama ingin tampil,” ungkap Tita. Terlepas dari kejadian tersebut, penutupan Ngabuana 3 tetap menyisakan suasana meriah dan penuh keakraban. Aksi spontan sang ibu menjadi salah satu cerita yang mencuri perhatian warga dalam perhelatan budaya yang diselenggarakan Paguyuban Jampang Tandang Makalangan (PJTM) tersebut. Momen itu sekaligus memperlihatkan bagaimana pertunjukan seni tradisional mampu menghadirkan hiburan dan pengalaman yang berkesan bagi masyarakat. Ngabuana 3 pun berakhir dengan beragam cerita, mulai dari pelestarian budaya hingga kejadian spontan yang mengundang tawa warga Pajampangan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Kebanggaan menyelimuti keluarga Dedi dan Sari saat putra kedua mereka, Yusuf Sujatman, tampil sebagai finalis dalam ajang pemilihan Jaka Dara Pajampangan pada rangkaian Ngabuana 3, Minggu (11/10/2026). Yusuf yang merupakan putra Kepala Desa Mekarmukti, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, berkesempatan menunjukkan penampilan terbaiknya di hadapan dewan juri dan ratusan penonton yang memadati Lapangan Lodaya Serta, Kecamatan Surade. Ajang yang digelar Paguyuban Jampang Tandang Makalangan dengan mengusung tema “Muka Lawang Jampang” tersebut diikuti puluhan peserta yang mewakili berbagai kecamatan di wilayah Pajampangan. Di atas panggung megah, Yusuf tampil bersama para finalis lainnya dalam kompetisi yang menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi generasi muda di kawasan Pajampangan. Bagi keluarga, keikutsertaan Yusuf dalam ajang tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri. Sang ayah, Dedi, mengaku senang sekaligus bangga melihat putranya memperoleh kesempatan tampil di hadapan publik dan bersaing dengan peserta dari berbagai kecamatan. “Kami sebagai orang tua sangat senang dan bangga menyaksikan putra tercinta tampil di atas panggung yang megah ini bersama puluhan peserta lainnya yang mewakili berbagai kecamatan,” ujar Dedi. Menurutnya, hasil akhir perlombaan bukanlah satu-satunya hal yang menjadi perhatian keluarga. Kesempatan bagi Yusuf untuk tampil dan membawa nama Kecamatan Waluran dalam ajang Jaka Dara Pajampangan sudah menjadi pencapaian yang patut disyukuri. “Kalaupun tidak meraih gelar juara, bagi kami tidak masalah. Sudah bisa tampil dan mewakili Kecamatan Waluran saja, bagi kami sudah menjadi kebanggaan,” ungkapnya. Dedi menambahkan, keluarga masih menantikan pengumuman hasil pemilihan yang dijadwalkan disampaikan pada Minggu malam. Ia berharap apa pun hasilnya dapat menjadi pengalaman berharga bagi perjalanan Yusuf ke depan. Partisipasi Yusuf dalam Jaka Dara Pajampangan Ngabuana 3 menjadi momentum bagi generasi muda Kecamatan Waluran untuk menunjukkan keberanian, kemampuan, serta kepercayaan diri di ruang publik. Bagi keluarga, kebanggaan tidak semata-mata ditentukan oleh gelar juara, tetapi juga oleh kesempatan untuk berpartisipasi dan membawa nama daerah dalam ajang budaya Pajampangan. (Dicky)