KUNINGAN,-Bidik-kasusnews.com,.Car Free Day (CFD) di Jalan Siliwangi, Kabupaten Kuningan, ditiadakan sementara pada Minggu, 13 September 2026. Penutupan sementara ini dilakukan karena ruas jalan tersebut akan digunakan sebagai lokasi Karnaval Budaya dalam rangka Hari Jadi ke-528 Kuningan. Peniadaan CFD Kuningan disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan U. Kusmana, S.Sos., M.Si., melalui Surat Nomor 500.9.14.2/348/PEREKONOMIAN/2026 tertanggal 9 September 2026. Penyesuaian jadwal tersebut dilakukan agar seluruh rangkaian Karnaval Budaya dapat berlangsung lancar, aman, dan tertib. Kegiatan itu akan diisi pawai serta berbagai atraksi seni dan budaya di sepanjang Jalan Siliwangi. CFD hanya ditiadakan selama satu pekan. Masyarakat dapat kembali menikmati CFD pada Minggu, 20 September 2026. Pemkab Kuningan mengajak masyarakat memahami penyesuaian tersebut. Warga juga dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk menyaksikan Karnaval Budaya yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-528 Kuningan. Kegiatan tersebut tidak hanya disiapkan sebagai hiburan bagi masyarakat. Karnaval juga menjadi sarana untuk merawat dan memperkenalkan sejarah serta kekayaan budaya Kuningan. Karnaval Angkat Perjalanan Sejarah Kuningan U. Kusmana menjelaskan, Karnaval Budaya Hari Jadi ke-528 Kuningan Tahun 2026 akan berlangsung pada Minggu, 13 September 2026. Kegiatan mengusung tema “Tumapak Ka Jaman Baheula: Napak Tilas Kuningan”. (Asep Rusliman)

Cirebon Kota – Bidik-kasusnews.com,. POLRES CIREBON KOTA, Menjelang pertandingan Persib vs Persija Pada Sabtu 12 September 2026, Polres Cirebon Kota telah menyiapkan langkah antisipasi guna menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Kapolres Cirebon Kota, AKBP BIMANTORO KURNIAWAN telah menginstruksikan jajaran untuk meningkatkan patroli dan monitoring pada titik-titik rawan serta mengantisipasi pergerakan maupun potensi gesekan antar suporter. Hal itu dilakukan selaras dengan himbauan Kang Dedi Mulyadi (KDM) dan Umuh Muchtar. “Kami mengimbau masyarakat dan para pendukung untuk menyaksikan pertandingan dari rumah masing-masing. Kegiatan nobar juga dihimbau untuk tidak dilaksanakan,” ujarnya. Kapolres mengajak kepada seluruh Masyarakat Kota Cirebon untuk menikmati pertandingan dengan tertib, tanpa konvoi dan provokasi. “Menang kalah adalah bagian dari pertandingan, kondusivitas Cirebon Kota adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (Asep Rusliman)

BANDUNG ,-Bidik-kasusnews.com,. 11 September 2026 — Dukungan terhadap Persib Bandung tidak harus selalu dilakukan dengan datang langsung ke stadion lawan. Pesan tersebut disampaikan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., yang mengajak seluruh Bobotoh tetap memberikan dukungan kepada Maung Bandung secara tertib dari wilayah masing-masing. Dalam keterangannya, Kapolda Jabar menekankan pentingnya kebersamaan antara kepolisian, manajemen Persib dan Bobotoh dalam menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat. Menurut Pipit, dukungan kepada Persib tetap dapat diberikan tanpa harus melakukan perjalanan away secara spontan yang berpotensi menimbulkan persoalan keamanan maupun ketertiban. “Untuk semua mendukung Persib, kita hidupkan ekonomi di Jawa Barat,” demikian pesan Kapolda Jabar dalam video tersebut. Pernyataan itu menunjukkan bahwa dukungan terhadap Persib tidak hanya berkaitan dengan hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana seluruh elemen Bobotoh ikut menjaga suasana Jawa Barat tetap aman, nyaman dan kondusif. Kapolda Jabar juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dengan pihak Persib dalam mengelola dukungan suporter. “Kepada Persib kita harus kuatkan…” ujar Pipit dalam keterangannya. Pesan tersebut menjadi penting di tengah tingginya antusiasme Bobotoh terhadap perjalanan Persib pada musim kompetisi 2026/2027. Sebagai klub dengan basis suporter besar, setiap pertandingan Persib selalu mendapat perhatian luas masyarakat. “Umuh Muchtar: Jangan Berangkat Spontan” Sementara itu, H. Umuh Muchtar, Manajer sekaligus Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), turut menyampaikan imbauan kepada Bobotoh agar tidak melakukan perjalanan away secara spontan. Umuh yang dikenal sebagai salah satu figur senior di tubuh Persib meminta Bobotoh mempertimbangkan berbagai risiko apabila memaksakan diri berangkat ke daerah lain tanpa perencanaan yang matang. Dalam keterangannya, Umuh menyebut bahwa keberangkatan spontan berpotensi menimbulkan persoalan di perjalanan maupun di lokasi pertandingan. “Nanti selalu ada yang spontan,” kata Umuh. Ia bahkan memberikan penekanan agar Bobotoh memilih tetap berada di wilayah masing-masing dibandingkan memaksakan keberangkatan. “Lebih baik tidak berangkat,” tegasnya. Bagi Umuh, yang terpenting adalah bagaimana energi dan dukungan Bobotoh tetap diarahkan untuk memberikan motivasi kepada para pemain Persib. Ia berharap Persib mampu memberikan hasil terbaik dalam pertandingan yang dijalani, termasuk membawa pulang kemenangan. “Persib menang… tiga poin,” ujar Umuh penuh harap. “Dukungan Tak Harus Away” Pesan Kapolda Jabar dan Umuh Muchtar tersebut pada prinsipnya tidak bermaksud memutus kecintaan Bobotoh terhadap Persib. Sebaliknya, dukungan suporter diarahkan agar tetap dilakukan dengan cara yang aman, tertib dan tidak menimbulkan persoalan baru. Bobotoh tetap dapat memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan positif, menyaksikan pertandingan dari tempat masing-masing, serta menjaga nama baik Persib dan Jawa Barat. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem sepak bola yang semakin sehat, di mana fanatisme berjalan beriringan dengan kedewasaan, sportivitas dan kesadaran menjaga keamanan. Dengan demikian, pesan yang disampaikan Kapolda Jabar Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. dan Manajer Persib H. Umuh Muchtar bermuara pada satu hal: dukung Persib sepenuh hati, tetapi tetap tertib dan jangan sampai fanatisme justru menimbulkan persoalan. Persib tetap didukung, Bobotoh tetap bersatu, dan Jawa Barat tetap kondusif. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikundul kembali membuka lembaran baru terkait desakan masyarakat yang makin mengkristal. Keluhan warga terhadap dampak operasional TPA akhirnya mendapat respons langsung Pemerintah Kota Sukabumi yang mulai menyiapkan langkah penanganan, termasuk menguruk area pemakaman wakaf yang terdampak air lindi. Namun lagi-lagi permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah yang cukup pelik bagi Pemkot Sukabumi itu terbentur masalah anggaran yang tidak sedikit. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, saat menemui warga yang menggelar aksi di kawasan TPA Cikundul, Jumat (11/9/2026). Kata Bobby, membenahi sistem persampahan membutuhkan biaya besar. Di saat kebutuhan penanganan TPA meningkat, kemampuan fiskal Kota Sukabumi justru tengah tertekan. Dengan APBD sekitar Rp1,3 triliun, Pemkot Sukabumi harus menghadapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp149 miliar dari pemerintah pusat. Tekanan fiskal tersebut ikut memengaruhi pembahasan anggaran daerah. Dalam pembahasan Raperda bersama DPRD, pemerintah juga menghadapi kebutuhan penyesuaian anggaran sekitar Rp40,7 miliar. Kondisi tersebut membuat Pemkot harus menentukan mana kebutuhan yang dapat dikerjakan segera dan mana yang harus menunggu penganggaran berikutnya. Bobby mengatakan, Bappeda akan diminta menghitung serta memetakan ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai pengurukan makam terdampak lindi. Jika kebutuhan belum seluruhnya dapat ditampung dalam perubahan APBD 2026, pemerintah akan mengupayakan pembiayaan melalui APBD murni 2027. Pemkot masih menunggu kemungkinan pengembalian TKD dari pemerintah pusat hingga 24 September 2026. Jika tambahan transfer diterima, ruang fiskal tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mempercepat program prioritas, termasuk penanganan sampah. Sebelumnya, Pemkot Sukabumi juga telah menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp8 miliar. Bobby didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi Yudi Sutriana. Di hadapan warga, pemerintah memastikan persoalan yang selama ini dikeluhkan tidak akan dibiarkan tanpa penanganan. Salah satu tuntutan yang akan segera ditindaklanjuti adalah kondisi makam wakaf yang terdampak rembesan air lindi ketika hujan. Pemkot menyiapkan pengurukan sebagai langkah penanganan awal. Bobby menyebut kebutuhan tersebut akan dihitung terlebih dahulu agar dapat segera dimasukkan dalam kemampuan anggaran daerah. “Berapa ketersediaan anggarannya, kita akomodir dulu. Yang penting jalan dulu,” tegas Bobby. Namun, persoalan Cikundul ternyata jauh lebih besar daripada sekadar pengurukan makam. Pemerintah menyadari bahwa selama sampah terus bertumpuk dan seluruh beban pengelolaan berakhir di TPA, persoalan serupa akan terus berulang. Karena itu, Pemkot Sukabumi mulai menyiapkan pola baru dengan mengurangi sampah yang masuk ke Cikundul dari sumbernya. Cikundul tidak boleh terus menjadi satu-satunya tempat bergantungnya sistem persampahan Kota Sukabumi. Salah satu strategi yang disiapkan adalah memperkuat Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di berbagai wilayah. Pemkot bahkan menyiapkan pengadaan mesin insinerator untuk TPS 3R Cisarua. Fasilitas tersebut diarahkan untuk membantu mengolah sampah dari wilayah Cikole sehingga tidak seluruhnya harus dibawa ke TPA Cikundul. Rencana tersebut akan diperluas. Pemkot telah menyiapkan pengembangan TPS 3R hingga 12 titik. Sebagian ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027 dan seluruhnya dapat dikembangkan apabila kemampuan anggaran memungkinkan. Konsepnya jelas yaitu semakin banyak sampah selesai di tingkat sumber, semakin sedikit sampah yang dibebankan kepada Cikundul. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya memadamkan persoalan ketika dampaknya sudah dirasakan masyarakat, tetapi mulai membangun sistem pengelolaan sampah yang mampu mengurangi beban TPA sejak dari hulu. Di tengah polemik tersebut, tuntutan masyarakat tidak hanya menyangkut air lindi dan kondisi makam. Warga juga mempertanyakan rencana relokasi TPA serta persoalan sertifikat lahan yang sebelumnya disebut pernah dijanjikan. Untuk tuntutan tersebut, Pemkot menyatakan masih akan melakukan pembahasan bersama perangkat daerah yang memiliki kewenangan. Artinya, persoalan Cikundul kini berada pada persimpangan penting. Pemerintah dituntut menghadirkan langkah nyata di tengah keterbatasan fiskal, sementara masyarakat menginginkan persoalan yang sudah berlangsung tidak kembali berhenti pada janji penanganan. Bobby memastikan aspirasi warga menjadi bagian dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, penanganan Cikundul memang tidak dapat diselesaikan dalam satu langkah. Tetapi pemerintah memastikan prosesnya harus dimulai. “Sekali lagi penanganan TPA Cikundul membutuhkan proses bertahap, namun aspirasi masyarakat tetap menjadi dasar dalam menentukan langkah kebijakan,” tegas Bobby. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena, S.Pd.I., M.Si., menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi yang ke-156. Ucapan tersebut disampaikan pada Kamis, 10 September 2026. Dalam pernyataannya, Deden Sumpena menegaskan peringatan ini menjadi momentum untuk memperkokoh tekad dan semangat bersama membangun daerah. “Peringatan Hari Jadi ke-156 ini menjadi momentum bagi kita semua untuk terus meneguhkan semangat membangun Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah,” ujarnya. Beliau juga mendoakan agar di usia yang ke-156 ini, Kabupaten Sukabumi semakin berkembang, sejahtera, dan berdaya saing, dengan pembangunan yang merata serta pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat. “Mari kita lanjutkan ikhtiar dan kolaborasi bersama untuk mewujudkan Sukabumi yang lebih baik, khususnya melalui pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia,” ajak Deden. Diakhir pernyataannya, beliau kembali menyampaikan ucapan peringatan hari jadi. “Selamat Hari Jadi Kabupaten Sukabumi yang ke-156. Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah.” ( Dicky).

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Camat Cimanggu Dusep Sadeli, S.IP., memimpin langsung kegiatan monitoring penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) serta pembangunan revitalisasi SDN 1 Cimanggu, Selasa (8/9/2026). Kegiatan tersebut melibatkan unsur Forkopimcam Cimanggu sebagai bagian dari upaya memastikan program bantuan masyarakat dan pembangunan fasilitas pendidikan berjalan sesuai rencana. Monitoring diawali di Desa Sukamaju dengan meninjau secara langsung proses penyaluran BLT DD kepada masyarakat penerima manfaat. Setelah itu, rombongan melanjutkan agenda dengan meninjau progres pembangunan revitalisasi SDN 1 Cimanggu. Dalam kunjungannya, Dusep Sadeli mengapresiasi Pemerintah Desa Sukamaju dan jajaran SDN 1 Cimanggu yang telah mempersiapkan serta melaksanakan program tersebut dengan baik. “Semoga proses pembangunan dan penyaluran bantuan ini senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala sesuatunya,” ujar Dusep. Menurutnya, pengawasan langsung di lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang berhak, sekaligus memastikan pembangunan sarana pendidikan dapat berjalan sesuai target. Kepala Desa Sukamaju, Dedih Supiandi, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kunjungan jajaran Kecamatan Cimanggu. Kehadiran Camat dan Forkopimcam dinilai menjadi dukungan serta motivasi bagi pemerintah desa dalam menjalankan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Sementara itu, pihak SDN 1 Cimanggu juga menyambut positif kunjungan tersebut. Mereka menyampaikan apresiasi atas perhatian seluruh pihak terhadap pembangunan dan revitalisasi sekolah yang saat ini tengah dilaksanakan. Dusep menegaskan bahwa pembangunan SDN 1 Cimanggu memiliki arti penting dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang Mubarokah, Maju, Unggul, Berbudaya dan Berkah. Pihak SDN 1 Cimanggu pun menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya program revitalisasi sekolah. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, khususnya Bupati Sukabumi, Wakil Bupati Sukabumi, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Dengan adanya monitoring tersebut, diharapkan penyaluran BLT DD dapat berjalan tepat sasaran, sementara pembangunan revitalisasi SDN 1 Cimanggu dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat dan dunia pendidikan. Kegiatan monitoring berlangsung tertib dan lancar dengan melibatkan jajaran Forkopimcam Cimanggu serta unsur terkait lainnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Upaya menjaga kesehatan aparatur sekaligus mendorong budaya deteksi dini terus dilakukan di Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi. Puskesmas Jampangkulon menggelar pemeriksaan kesehatan gratis atau Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi jajaran Forkopimcam dan seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Jampangkulon. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Jampangkulon, Senin (7/9/2026), dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Pemeriksaan dipimpin langsung dr. Aldi bersama tim Puskesmas Jampangkulon. Sejumlah indikator kesehatan diperiksa, mulai dari tekanan darah, kadar gula darah, indeks massa tubuh (IMT), hingga konsultasi kesehatan umum. Menurut dr. Aldi, pemeriksaan tersebut menjadi langkah penting untuk mendeteksi sejak dini berbagai risiko penyakit, khususnya penyakit tidak menular yang kerap berkembang tanpa menunjukkan gejala berarti. “Melalui pemeriksaan ini, kami berupaya melakukan deteksi dini terhadap berbagai kondisi kesehatan. Kami berharap masyarakat, termasuk para pegawai, dapat memanfaatkan layanan ini secara rutin sebagai langkah preventif guna mewujudkan pola hidup sehat,” ujar dr. Aldi. Kegiatan tersebut diikuti Camat Jampangkulon Dading bersama jajaran staf. Sejumlah unsur lainnya juga turut ambil bagian, di antaranya Pendamping Sosial, UPTD Dalduk Kecamatan Jampangkulon, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Jampangkulon, serta pegawai dari berbagai instansi. Camat Jampangkulon Dading mengapresiasi langkah Puskesmas Jampangkulon yang secara langsung memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada para aparatur dan pegawai. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan bukan sekadar mengetahui kondisi tubuh, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun kesadaran bahwa menjaga kesehatan harus dimulai sebelum munculnya penyakit. “Pemeriksaan gratis ini tidak hanya untuk mengetahui kondisi kesehatan para pegawai, melainkan juga menjadi bagian dari upaya menjaga kebugaran dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Aparatur yang sehat akan melahirkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat,” kata Dading. Ia menilai kondisi kesehatan aparatur memiliki kaitan erat dengan kualitas pelayanan publik. Dengan kondisi fisik yang prima, para pegawai diharapkan mampu menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Kegiatan CKG berlangsung tertib dan lancar. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala mulai mendapat perhatian di lingkungan pemerintahan. Puskesmas Jampangkulon pun mendorong agar pemeriksaan kesehatan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari kebiasaan hidup sehat dan upaya pencegahan penyakit secara berkelanjutan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ketaatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Sukabumi dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi sorotan. Berdasarkan pemantauan aplikasi Zonita Pamor, sekitar 1.000 kendaraan milik ASN Pemkot Sukabumi tercatat belum memenuhi kewajiban pajaknya. Tak tanggung-tanggung, nilai tunggakan dari kendaraan roda dua maupun roda empat tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar. Temuan itu disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat, Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi, Iwan Juanda, seusai menghadiri kegiatan di Kantor BJB Cabang Sukabumi, Senin (7/9/2026). Menurut Iwan, data tersebut diperoleh melalui integrasi Zonita Pamor (Zona Integritas Pajak Kendaraan Motor untuk ASN) yang digunakan untuk memantau kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di kalangan ASN di Jawa Barat. Iwan mengungkapkan, kondisi berbeda terjadi pada ASN Pemprov Jabar yang berada di wilayah Sukabumi. Menurutnya, seluruh ASN Pemprov Jabar di wilayah tersebut telah menyelesaikan kewajiban pajak kendaraannya. Sementara itu, untuk ASN di lingkungan Pemkot Sukabumi, sekitar 1.000 kendaraan masih masuk kategori Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU). “Daftar nomor kendaraan penunggak pajak tersebut telah diserahkan ke Pemkot Sukabumi melalui BKPSDM dan ditembuskan langsung kepada Wali Kota Sukabumi untuk ditindaklanjuti,” ujar Iwan. Bapenda menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, potensi penerimaan lebih dari Rp1 miliar itu dapat memberikan tambahan bagi pendapatan daerah melalui skema opsen pajak. Karena itu, kepatuhan ASN dinilai menjadi penting bukan hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, tetapi juga sebagai bentuk keteladanan kepada masyarakat. Terkait penyebab tunggakan, Bapenda menduga sejumlah faktor menjadi pemicunya, mulai dari kelalaian, lupa membayar, keterbatasan kemampuan keuangan hingga rendahnya kesadaran terhadap kewajiban pajak. Menanggapi temuan tersebut, Wali Kota Sukabumi mengimbau seluruh ASN yang masih memiliki tunggakan agar segera menyelesaikan kewajibannya. ASN, kata dia, semestinya berada di barisan terdepan dalam memberikan contoh kepatuhan kepada masyarakat. Di sisi lain, Bapenda memastikan hingga saat ini belum ada program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor untuk wilayah Jawa Barat. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum memiliki dasar resmi. Sementara wacana pembatasan layanan di SPBU bagi kendaraan yang menunggak pajak juga belum diterapkan. Bapenda menyebut skema tersebut masih dalam tahap pengkajian. (Usep)

Kabupaten Cirebon,-Bidik-kasusnews.com,. Program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Beras adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan untuk ketahanan pangan keluarga penerima manfaat atau KPM. Program ini disalurkan melalui Badan Pangan Nasional atau BAPANAS dan Perum BULOG yang bertujuan untuk membantu warga dalam meringankan beban pengeluaran KPM yang berpenghasilan rendah, mengentaskan kemiskinan serta menanggulangi kerawanan pangan dan gizi. Namun di lapangan, tujuan mulia itu justru tercoreng oleh oknum RT dan Puskesos pungutan terjadi lagi saat penyaluran bantuan pangan beras di Desa Megu Gede, Kecamatan Weru , Kabupaten Cirebon, pada Minggu, 6 September 2026. Sejumlah warga penerima bantuan yang enggan disebutkan namanya mengaku saat menerima undangan itu setiap KPM Bansos Beras untuk periode Juli, Agustus dan September 2026 sebanyak 10 kg per periode, sehingga total yang diterima 30 kg harus menyetorkan uang sebesar Rp10rb pada oknum RT yang memberikan undangan itu, “Barusan dapat undangan pengambilan beras bayarnya Rp10 ribu. Bukan sekarang aja, KPM juga harus bayar 2ribu saat mendapatkan bantu beras di kantor Desa Megu Gede, ujarnya Berdasarkan Juknis Bansos Pangan dari BAPANAS, bantuan yang disalurkan ke KPM harus 100% diterima tanpa dipotong apapun dengan alasan apapun. Biaya operasional, kemasan, hingga transportasi menjadi tanggung jawab pemerintah atau penyalur, bukan dibebankan ke penerima. Pungutan terhadap penerima Bansos dapat dikategorikan Pungutan Liar atau Pungli dan melanggar PermenPANRB No. 52/2011 serta berpotensi terkena sanksi pidana sesuai UU Tipikor. Pungutan sebesar Rp10 ribu dan 2ribu bukan nilai yang kecil. Jika dikalikan jumlah KPM, nilainya bisa sangat signifikan. Lebih dari itu, pungutan sekecil apapun berpotensi menurunkan kepercayaan warga terhadap program pemerintah dan menggagalkan tujuan mengentaskan kemiskinan. Pemerintah Desa Megu Gede dan Pemerintah Kecamatan Weru diharapkan dapat segera menertibkan, serta memastikan seluruh KPM menerima haknya secara utuh tanpa praktik pungli. Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Megu Gede dan RT yang melakukan pungutan serta pihak Kecamatan Weru belum memberikan klarifikasi resmi. Awak Media terbuka untuk hak jawab dan klarifikasi dari semua pihak terkait agar duduk perkara menjadi terang dan tidak merugikan masyarakat. (Asep Rusliman)

MAJALENGKA,-Bidik-kasusnews.com,. Ikatan Keluarga Alumni (IKA) SMP Negeri 2 Majalengka menggelar kegiatan semarak kemerdekaan ke 81 tahun 2026 dengan tema “bersatu dalam silaturahmi, sehat dalam kebersamaan, berkarya untuk negeri” yang bertempat di Padepokan Condra Wisesa Desa Salagedang Kecanatan Sukahaji paa Minggu, (6/09/26). Acara dihadiri ratusan alumni SMP Negeri 2 Majalengka semua angkatan dengan keseruan acara yakni fun bike, cek kesehatan gratis. donor darah, zumba party, serta gebyar UMKM alumni. Ketua IKA SMP Negeri 2 Majalengka, Deden Hardian Narayanto (Dehan) yang juga menjabat Wakil DPRD Majalengka dari Fraksi PKS mengatakan alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan semarak kemerdekaan RI yang ke 81 walaupun ini sudah di bulan September akan tetapi tidak mengurangi makna dari peringatan tersebut. “Alhamdulillah walaupun ini sudah di bulan September tetapi bisa dilaksanakan bersama keluarga besar ikatan alumni SMP Negeri 2 Majalengka, dengan kegiatan dimulai dari fun bike (sepede santai) yang dilanjutkan dengan cek kegiatan gratis, donor darah, senam zumba dan UMKM dari pra alumni ” kata Dehan. IKA SMP Negeri 2 Majalengka merupakan wadah para alumni untuk terus menjalin silaturahmi serta berperan penting dalam pembangunan daerah seperti mengadakan bakti sosial bersama masyarakat dan kegiatan lainnya. Salah seorang alumni, Tiara (45) merasakan keseruan dalam mengikuti kegiatan semarak kemerdekaan tersebut karena bertabur door prize dan hadiah menarik lainnya serta berhadiah utama sebuah sepeda listrik, sepeda gunung dan lainnya serta terbuka untuk umum. (Asep Rusliman)