MAJALENGKA, Bidik-kasusnews.com Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Majalengka terus berupaya mengenjot capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 dari Retribusi pasar milik Pemkab Majalengka dan usaha lainnya. Dikatakan Plt. Kepala Disperdagin Kabupaten Majalengka Dr. H. Ida Heriyani bahwa Disperdagin Kabupaten Majalengka di tahun 2026 ini memiliki target PAD yang didapat dari beberapa jenis diantaranya dari retribusi pelayanan pasar. “Target PAD Disperdagin Kabupaten Majalengka diperoleh dari retribusi pelayanan pasar, yakni pasar Kadipaten, pasar Sindangkasih Cigasong, parapatan Sumberjaya dan pasar Talaga, ” ungkapnys, Rabu (28/10/26) Selain itu sambung dia, PAD Disperdagin Kabupaten Majalengka diperoleh dari kegiatan usaha berupa grosir, tempat pertokoan atau kegiatan usaha lainnya. “Perolehan PAD dari kegiatan usaha yakni dari sewa outlet Siti Armilah, sewa kios Cingambil, ruko di pasar balong, kemudian sewa kios Taman Jomantara dan sewa kios Sky Walk GGM Majalengka serta sewa kios eks Mapolres atau di belakang pendopo Kabupaten Majalengka (kasungka) dan sewa kios girilawungan, sewa tanah dan sewa kios pasar Jatitujuh. Ada juga sewa BMD untuk Sentra Industri Kecil dan Menengah ( SIKM ) 1dan 2, ” paparnya. Untuk keseluruhan target PAD tahun 2026 Disperdagin Kabupaten Majalengka sebesar Rp. 3,6 miliar dan Rp. 3,9 miliar di tahun 2027. “Sampai bulan Oktober 2026 dari keseluruhan capaian PAD sampai dengan akhir Oktober ini sudah mencapai 91 persen lebih. Kita optimis sisa waktu sampai akhir tahun target tersebut bisa tercapai,” ujarnya. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Majalengka sedang berupaya menata kawasan PKL di Taman Jomantara Munjul atau dulu dikenal dengan Taman Raharja. “Pemkab Majalengka membongkar puluhan kios yang ada di taman tersebut, karena kondisi bangunan yang sudah rusak dan bocor bocor ketika hujan. Pembongkaran ini dilakukan terhadap bangunan yang rusak berat, satu baris bagian belakang masih layak dan tetap dipertahankan. Langkah ini diambil guna keamanan dan kenyamanan para pelaku UMKM, penataan untuk menciptakan kawasan publik yang lebih tertib, rapi, nyaman dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat serta diarahkan untuk mengotimalkan pemberdayaan para pelaku UMKM sekitarnya, ” terangnya. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi menyiapkan lima langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Kelima langkah tersebut dirumuskan melalui hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Semester I Tahun 2026 yang telah rampung disusun. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kota Sukabumi, Erni Agus Riyani, S.Si., M.A.P., menjelaskan, laporan monev menjadi dasar untuk menilai capaian program, mengidentifikasi kendala, dan menentukan langkah perbaikan agar pelaksanaan aksi pangan dan gizi semakin efektif, terintegrasi, serta berkelanjutan. Dengan demikian, hasil evaluasi memperlihatkan sejumlah indikator telah mencapai bahkan melampaui target. Ketersediaan pangan pokok tercatat sebesar 110 persen, sedangkan ketersediaan ikan mencapai 113 persen. Pembentukan kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L/KRPL) di lokasi fokus stunting mencapai 24 kelompok dari target 13 kelompok. Pelaksanaan bazar atau pasar murah juga telah memenuhi target tujuh kegiatan di tujuh kecamatan. “Pada aspek pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi, pendampingan kelurahan rentan pangan mencapai 100 persen,” kata Erni, Rabu (28/10). Sementara itu, cakupan balita yang mendapatkan suplementasi gizi tercatat sebesar 98 persen dan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri mencapai 92 persen. Kendati menunjukkan perkembangan positif, evaluasi masih menemukan sejumlah tantangan. Produksi gabah kering panen, telur, susu, dan perikanan budidaya belum mencapai target. “Pemantauan stok dan harga pangan juga perlu diperkuat, disertai percepatan intervensi gizi dan pengawasan keamanan pangan. Persoalan akses air minum, sanitasi, pengelolaan sampah pangan (food waste), serta koordinasi lintas sektor turut menjadi perhatian,” kata Erni. Berdasarkan hasil analisis tersebut, Bappeda Kota Sukabumi menetapkan lima rekomendasi strategis sebagai fokus perbaikan pelaksanaan RAD-PG. Pertama, memperkuat produksi dan produktivitas pangan lokal melalui pengembangan pertanian perkotaan (urban farming), penerapan smart farming, serta perbaikan jaringan irigasi. “Upaya ini diperlukan untuk mengatasi kesenjangan produksi sejumlah komoditas sekaligus memperkuat ketersediaan pangan dari sumber lokal,” tegasnya. Berikutnya kata Erni adalah meningkatkan pemantauan pasokan, stok, dan harga pangan. Langkah yang direkomendasikan meliputi pengembangan sistem peringatan dini (early warning system), penyempurnaan neraca pangan, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang lebih terarah bagi kelompok masyarakat dan wilayah rentan. “Integrasi data bantuan sosial dengan data kerawanan pangan serta penguatan kerja sama pasokan bersama daerah pemasok juga diperlukan untuk menjaga keterjangkauan pangan,” ujarnya. Ketiga mempercepat dan mengintegrasikan intervensi pangan dan gizi. Perangkat daerah terkait perlu mempercepat kegiatan yang dijadwalkan pada Triwulan III dan IV, khususnya intervensi gizi, pengawasan keamanan pangan, serta kegiatan pendukung lainnya. “Integrasi data pangan, gizi, kemiskinan, stunting, sanitasi, akses air minum, dan kondisi lingkungan perlu diperkuat untuk menentukan lokasi prioritas serta memastikan program tepat sasaran,” terang Erni. Strategi keempat, menyelaraskan RAD-PG dengan perencanaan dan penganggaran daerah. Setiap aksi perlu terintegrasi dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, subkegiatan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta alokasi anggaran. Aksi prioritas juga perlu dilengkapi indikator kinerja, target, lokasi, perangkat daerah penanggung jawab, dan pembiayaan yang jelas. Selain itu, Forum Koordinasi RAD-PG perlu diperkuat sebagai wadah penyelesaian kendala dan koordinasi lintas sektor. Terakhir, memperkuat monitoring dan evaluasi berbasis hasil serta dampak. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga dari perubahan nyata dalam kondisi ketahanan pangan dan status gizi masyarakat. Untuk mendukung keberlanjutan program, kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, komunitas, dan sumber pembiayaan alternatif, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), perlu dikembangkan sesuai ketentuan yang berlaku. Masih kata Erni, laporan Monev juga menjelaskan bahwa capaian yang belum optimal tidak seluruhnya menunjukkan kegagalan program. Sebagian kegiatan memang dijadwalkan berlangsung pada Semester II Tahun 2026 sehingga belum dapat dinilai secara menyeluruh dalam evaluasi Semester I. Selain jadwal pelaksanaan, keterbatasan anggaran, perubahan kondisi lapangan, keterbatasan data, serta kendala kesesuaian subkegiatan dalam SIPD turut memengaruhi pelaksanaan sejumlah aksi. Faktor-faktor tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program berikutnya. Melalui laporan tersebut, Bappeda Kota Sukabumi mendorong perangkat daerah terkait menjadikan hasil Monev sebagai acuan perbaikan program sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi menjadi kunci agar aksi pangan dan gizi dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pelaksanaan RAD-PG diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kegiatan, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam ketersediaan dan keterjangkauan pangan, kualitas konsumsi pangan, pelayanan gizi, serta tata kelola pangan dan gizi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan melalui penetapan 639 hektare lahan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif agar tidak terus menyusut akibat alih fungsi menjadi kawasan nonpertanian. Perlindungan lahan pertanian menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan ruang produksi pangan di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan. Melalui penetapan LP2B, pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan keberlangsungan sektor pertanian sebagai penopang kebutuhan pangan masyarakat. Sekretaris Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono, menjelaskan penetapan LP2B merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Ketentuan tersebut telah dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Sukabumi yang diterbitkan pada awal Oktober 2026. Menurut Frendy, penetapan kawasan perlindungan pertanian didasarkan pada hasil pendataan dan verifikasi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah. Dari proses tersebut, luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Kota Sukabumi ditetapkan mencapai 1.059 hektare. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi faktual di lapangan, termasuk mengidentifikasi lahan yang sudah tidak lagi berupa sawah. Dari keseluruhan LBS tersebut, sebanyak 639 hektare ditetapkan sebagai LP2B atau sekitar 65 persen dari luas lahan baku sawah di Kota Sukabumi. Lebih lanjut dia menjelaskan, pemerintah pusat menetapkan ketentuan 87 persen LBS harus menjadi LP2B. Namun, persentase tersebut diperhitungkan secara agregat di tingkat provinsi sehingga proporsi yang diterapkan di setiap kabupaten dan kota dapat berbeda sesuai hasil penetapan. Proporsi LP2B Kota Sukabumi ditetapkan berdasarkan berita acara yang ditandatangani Wali Kota Sukabumi, Gubernur Jawa Barat, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Dengan penetapan tersebut, lahan seluas 639 hektare menjadi bagian dari kawasan pertanian yang harus dipertahankan keberadaannya. “Lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B tersebut harus dipertahankan agar tidak mengalami penyusutan akibat alih fungsi,” ujar Frendy, Selasa (27/10/2026). Menurutnya, keberadaan LP2B memiliki arti penting dalam menjaga kesinambungan lahan pertanian di daerah. Tanpa perlindungan yang memadai, perubahan penggunaan tanah berpotensi mengurangi luas lahan produktif yang selama ini menjadi bagian dari kegiatan produksi pangan. Karena itu, kebijakan LP2B tidak hanya berkaitan dengan penetapan luasan lahan, tetapi juga menyangkut pengendalian pemanfaatan ruang agar fungsi pertanian tetap terjaga. Pemerintah daerah perlu memastikan pembangunan tidak mengabaikan keberadaan lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan pertanian. Untuk mendukung pelaksanaannya, Pemkot Sukabumi akan mengintegrasikan peta LP2B seluas 639 hektare ke dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Integrasi tersebut diperlukan agar kawasan pertanian yang dilindungi menjadi acuan dalam pengendalian tata ruang dan proses perizinan. “Integrasi ini penting agar penetapan kawasan pertanian menjadi acuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan proses perizinan di daerah,” ungkapnya. Meski demikian, Frendy mengakui upaya mempertahankan lahan pertanian menghadapi tantangan tersendiri karena sebagian tanah yang masuk kawasan LP2B merupakan milik perorangan. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga memperhatikan kepentingan pemilik lahan serta keberlangsungan usaha pertanian. Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah pemberian insentif kepada pemilik lahan dan petani penggarap. Dukungan berupa pupuk gratis, obat-obatan pertanian, dan benih dinilai perlu terus ditingkatkan agar kegiatan usaha tani tetap berjalan dan lahan pertanian memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Frendy juga menegaskan bahwa penetapan LP2B tidak serta-merta melarang pemilik menjual tanahnya. Transaksi jual beli tetap dimungkinkan, tetapi status perlindungan lahan dan ketentuan pemanfaatannya tetap berlaku. Dengan demikian, perpindahan kepemilikan tidak otomatis membolehkan perubahan fungsi lahan menjadi perumahan atau penggunaan nonpertanian lainnya yang bertentangan dengan aturan. Ke depan, keberhasilan kebijakan LP2B akan ditentukan oleh konsistensi pemerintah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang, mengawasi potensi alih fungsi, dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha pertanian. Melalui perlindungan 639 hektare lahan tersebut, Pemkot Sukabumi berupaya menjaga agar lahan pertanian tetap tersedia dan produktif. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mempertahankan kapasitas produksi pangan daerah sekaligus mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Sukabumi terus memperkuat peran organisasi profesi melalui peningkatan kompetensi dokter, pengembangan kolaborasi lintas sektor, dan perluasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 IDI sekaligus Hari Bakti Dokter Indonesia (HBDI) ke-118. Puncak peringatan dikemas melalui kegiatan fun offroad dan seminar ilmiah yang tidak hanya mempererat hubungan antardokter, tetapi juga menjadi ruang pengembangan wawasan profesional. Kedua agenda tersebut mencerminkan upaya IDI Kota Sukabumi menjaga keseimbangan antara solidaritas organisasi, peningkatan kapasitas profesi, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sekitar 65 peserta mengikuti fun offroad, sedangkan seminar ilmiah dihadiri kurang lebih 75 peserta. Seminar ini terselenggara melalui kerja sama IDI Kota Sukabumi dengan RS EMC Sentul sebagai bagian dari upaya memperluas pengetahuan dan meningkatkan kompetensi tenaga medis. Dua narasumber dihadirkan dalam seminar tersebut, yakni dr. Imelda Lumban Gaol, Sp.OT, konsultan ahli ortopedi rekonstruksi dan robotik, serta dr. Panji Utomo, Sp.BTKV, konsultan bedah jantung dan pembuluh darah sekaligus konsultan jantung anak. Kehadiran para ahli diharapkan memberikan tambahan wawasan mengenai perkembangan dan penanganan berbagai persoalan kesehatan. Direktur Utama RS EMC Sentul, dr. G.A. Kusmiati, MARS, turut menghadiri kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi kolaborasi yang terjalin dengan IDI Kota Sukabumi dan berharap kemitraan itu dapat terus dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sinergi antara organisasi profesi dan fasilitas pelayanan kesehatan dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pelayanan yang semakin prima. Selain memperkuat jejaring profesional, kolaborasi tersebut membuka ruang pertukaran ilmu, pengalaman, serta informasi mengenai perkembangan terbaru di bidang kedokteran. Ketua panitia, dr. Ratna Dewi, Sp.JP(K), menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, narasumber, mitra, dan rekanan yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan. Keterlibatan berbagai pihak menjadi salah satu faktor penting dalam menyukseskan rangkaian peringatan sekaligus mempererat kebersamaan di antara anggota IDI Kota Sukabumi. Penguatan solidaritas juga dilakukan melalui kegiatan fun offroad yang menyusuri kawasan Salabintana hingga PH. Aktivitas tersebut memberikan kesempatan kepada para dokter untuk membangun kedekatan di luar rutinitas pelayanan medis, sekaligus menumbuhkan kekompakan melalui pengalaman bersama di medan yang menantang. Ketua tim koordinator kegiatan, dr. Pandang, Sp.PD-KGH, mengapresiasi antusiasme peserta yang mengikuti perjalanan tersebut. Menurutnya, semangat kebersamaan terlihat dari keterlibatan anggota senior hingga peserta yang lebih muda. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan keceriaan meskipun harus menghadapi jalur offroad yang menantang. Pengalaman tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antarangggota dan menjadi modal penting dalam membangun organisasi profesi yang solid. Ketua IDI Kota Sukabumi, dr. Asep Tajul, menegaskan bahwa peringatan HUT IDI bukan sekadar agenda seremonial. “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat peran organisasi profesi dalam menghadapi perubahan zaman, khususnya di tengah disrupsi yang turut memengaruhi sektor kesehatan,” kara dr. Asep Tajul, Senin (26/10/2026). Menurutnya, perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan berbagai bidang kehidupan menuntut organisasi profesi untuk menyesuaikan cara pandang, pola kerja, serta pendekatan terhadap anggota. Kemampuan beradaptasi menjadi penting agar organisasi tetap relevan dan mampu memberikan solusi sesuai tantangan yang dihadapi. “Ini adalah salah satu kegiatan yang mahiwal di tengah-tengah disrupsi berbagai bidang kehidupan. Organisasi profesi kesehatan mengalami hal yang tidak berbeda,” ujarnya. Ia menambahkan, cara pandang terhadap organisasi dan anggota harus beradaptasi dengan cepat agar dapat menghadirkan jawaban maupun pilihan solusi yang relevan dengan kebutuhan zaman saat ini. Dalam kesempatan yang sama, dia juga mengingatkan bahwa organisasi yang tidak mampu mengikuti perubahan berisiko kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, IDI perlu terus membangun kolaborasi, memperkuat kebersamaan, dan menjaga semangat pengabdian agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kesehatan. Semangat tersebut sejalan dengan pesan Stronger Together, yang menegaskan bahwa kerja sama dan kekuatan kolektif menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan bersama. Melalui kolaborasi dengan berbagai elemen, IDI Kota Sukabumi berharap dapat memperluas manfaat organisasi sekaligus menjaga kualitas pelayanan kesehatan. Sebelum kegiatan puncak dilaksanakan, IDI Kota Sukabumi telah menggelar sejumlah agenda sosial dan edukatif sebagai bentuk pengabdian langsung kepada masyarakat. Kegiatan tersebut meliputi pengobatan gratis dan khitanan di wilayah Cikidang, donor darah, serta seminar kesehatan reproduksi yang bekerja sama dengan pihak terkait di Odeon Square. Selain itu, kegiatan sosial juga dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Korem Suryakancana dan Kodim 0607 di wilayah Gunung Guruh. Berbagai agenda tersebut menunjukkan bahwa kontribusi dokter tidak terbatas pada pelayanan klinis, tetapi juga mencakup edukasi kesehatan, kegiatan kemanusiaan, dan keterlibatan dalam aktivitas sosial masyarakat. Melalui rangkaian HUT ke-76 IDI dan HBDI ke-118, IDI Kota Sukabumi berupaya memperkuat solidaritas internal sekaligus memperluas kemitraan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas. Peningkatan kompetensi, kemampuan beradaptasi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. “Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, IDI Kota Sukabumi berharap dapat terus memperkuat peran dokter sebagai bagian penting dalam pembangunan kesehatan, sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Sukabumi memperkuat pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Program tersebut diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas keluarga, memperluas pelayanan kesehatan reproduksi, serta mempercepat penurunan stunting dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Kepala DP2KBP3A Kota Sukabumi, Yadi Mulyadi, S.STP., M.Si., memaparkan kebijakan dan strategi tersebut dalam kegiatan Sosialisasi Program Bangga Kencana dengan Mitra Kerja. DP2KBP3A kata Yadi mengampu dua urusan wajib nonpelayanan dasar, yakni pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pelaksanaannya mendukung visi Kota Sukabumi 2025–2030, yaitu Mewujudkan Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis dan Nasionalis (IMAN), di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Ayep Zaki, S.E., M.M., bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana. Program Bangga Kencana juga selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, yang mencakup pembangunan sumber daya manusia unggul, berbudaya, dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi, ekonomi maju dan berkelanjutan serta pembangunan merata dan inklusif serta negara demokratis, kuat, dan bersih. Yadi menegaskan, arah pembangunan nasional turut mencakup delapan prioritas, yakni kesehatan berkualitas hingga pelosok, pendidikan bermutu, ketahanan pangan melalui Makan Bergizi Gratis dan kemandirian pangan, ketahanan energi melalui transisi berkelanjutan. Penguatan ekonomi rakyat lanjut dia digerakkan melalui koperasi dan UMKM, pertahanan semesta (total defense), serta investasi global melalui akselerasi perdagangan mancanegara. Dalam menghadapi bonus demografi periode 2025–2045, penduduk usia produktif berusia 15–64 tahun diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan sasaran 70–95 persen. “Untuk mendukung peluang tersebut, pembangunan kependudukan tidak hanya berorientasi pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ketahanan keluarga,” kata Yadi, Sabtu (24/10). Ada pun isu strategis yang menjadi perhatian meliputi pengendalian pertumbuhan penduduk, pengurangan disparitas pembangunan antarwilayah, penurunan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB). Selain itu juga digenjot peningkatan prevalensi penggunaan kontrasepsi modern (mCPR), penurunan unmet need atau kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi, serta penanganan stunting. Pada aspek pembangunan keluarga ungkapnya, DP2KBP3A memprioritaskan pencegahan pernikahan dini, peningkatan kesehatan ibu dan anak, penguatan peran ayah dalam pengasuhan, serta peningkatan kualitas hidup lansia. Upaya tersebut perlu dilaksanakan secara berkesinambungan melalui keterlibatan keluarga, tenaga kesehatan, kader masyarakat, pemerintah, dan mitra kerja. Pendekatan sepanjang siklus kehidupan diperlukan agar kebutuhan setiap kelompok, mulai dari remaja hingga lanjut usia, memperoleh perhatian yang sesuai. Strategi pertama dan kedua dalam program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) ialah memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan serta mengintensifkan pelayanan KB. Pengelolaan alat dan obat kontrasepsi dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan dicatat melalui aplikasi New Siga. Sementara itu, peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan terdaftar mencakup rumah sakit, klinik, puskesmas, dan Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB), disertai penguatan kemitraan dengan Asosiasi Klinik (Asklin). “Strategi ketiga dilakukan melalui penguatan pelayanan KB di TPMB dengan mendorong model pelayanan “TPMB Keren”, singkatan dari Kompeten, Energik, Responsif, Empati, dan Nyaman,” terang Yadi. Lalu strategi keempat menyasar penguatan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dengan melibatkan kader IMP, Pos KB, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), serta Sub-PPKBD di tingkat kelurahan dan kecamatan. Keterlibatan unsur tersebut diharapkan memperluas edukasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendekatkan pelayanan KB kepada keluarga. Berikutnya strategi kelima ialah mengoptimalkan Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB melalui pendekatan siklus hidup, penguatan institusi keluarga, dan penurunan stunting. Strategi keenam berupa promosi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) melalui media elektronik, termasuk radio lokal Elmitra 95 FM dan Swara Perintis 93,1 FM. Strategi ketujuh dilakukan dengan memfasilitasi peningkatan kompetensi pelayanan kontrasepsi bagi dokter dan bidan melalui pelatihan klinis bekerja sama dengan UPELKES Provinsi Jawa Barat. Strategi kedelapan berfokus pada penguatan kesehatan reproduksi sepanjang tahapan kehidupan, mulai dari edukasi bagi remaja, pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin (catin), hingga pelayanan bagi lansia produktif. Edukasi kesehatan reproduksi diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan dan perencanaan keluarga, sedangkan pemeriksaan pranikah menjadi bagian dari persiapan pasangan untuk membangun keluarga yang sehat. Selain strategi KBKR paparnya, materi sosialisasi memuat lima program Quick Win Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Pertama, PENTAS DAY CARE, yakni penyediaan fasilitas penitipan anak bagi pegawai di lembaga pemerintah dan perusahaan swasta sebagai dukungan pengasuhan serta pencegahan stunting. Kedua, GENTING (Gerakan Sejuta Orang Tua Asuh Cegah Stunting), berupa bantuan gizi dan kesehatan bagi keluarga berisiko stunting melalui dukungan orang tua asuh dan masyarakat. Ketiga, SERBU CATIN (Sertifikasi Calon Pengantin), yang meliputi konseling, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan gizi melalui pemberian tablet tambah darah bagi calon pengantin. “Program ini diarahkan untuk memperkuat kesiapan pasangan memasuki kehidupan berkeluarga dan meningkatkan perhatian terhadap kesehatan reproduksi serta pemenuhan gizi sebelum kehamilan,” ujarnya. Keempat, SIAP BAHAGIA, yakni pengembangan SuperApps Pelayanan Keluarga Sejahtera berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang menyasar generasi Z dan milenial. “Program ini mengedepankan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung akses informasi dan pelayanan keluarga. Kelima, Lansia Prima, yaitu program peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap sehat, produktif, mandiri, dan bahagia melalui edukasi, pemeriksaan kesehatan, serta layanan perawatan di rumah (home care),” jelas Yadi. Pelaksanaan seluruh strategi tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor dan keterlibatan berbagai mitra, mulai dari fasilitas kesehatan, dokter, bidan, kader IMP, pengelola Kampung KB, media elektronik, hingga keluarga dan masyarakat. Penguatan ketersediaan kontrasepsi, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, perluasan edukasi, serta dukungan bagi keluarga berisiko stunting menjadi bagian yang saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan keluarga. Melalui Program Bangga Kencana, DP2KBP3A Kota Sukabumi mendorong pembangunan kependudukan yang tidak hanya berfokus pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga pada kualitas manusia dan kesejahteraan keluarga. Pendekatan tersebut mencakup kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, pengasuhan anak, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan teknologi, hingga peningkatan kualitas hidup lansia. Penguatan program ini diharapkan mendukung visi pembangunan Kota Sukabumi 2025–2030 sekaligus mempersiapkan generasi yang sehat, produktif, mandiri, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. “Kesinambungan pelaksanaan program, ketepatan sasaran, kolaborasi mitra kerja, serta partisipasi masyarakat menjadi unsur penting agar kebijakan Bangga Kencana dapat memberikan manfaat nyata bagi keluarga di Kota Sukabumi,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena, S.Pd.I, KP.M.Si, mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 2026 kepada seluruh santri, ulama, pengelola pesantren, dan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Dalam pesannya, Deden Sumpena menyampaikan, santri bukan hanya tentang menuntut ilmu, tetapi juga tentang menjaga akhlak, menebarkan kebaikan, serta menguatkan persatuan untuk Indonesia. “Mari teladani semangat para santri dalam belajar, berjuang, dan mengabdi. Bersama membangun generasi yang berilmu, berakhlak, dan berkolaborasi bagi negeri,” kata Deden, Kamis (22/10). Santri Menguatkan Negeri, Menuju Indonesia Emas. Selamat Hari Santri Nasional 2026. Santri Mubarokah, Indonesia Berkah, tambahanya. Dia berharap, semangat keilmuan dan keteladanan para santri senantiasa menjadi inspirasi bagi semua elemen dalam memajukan pendidikan dan peradaban bangsa. “Kita harus terus bekerja keras dan berjuang dengan meneladani para pendahulu kita termasuk para santri sekarang maupun santri sebelumnya,” tegasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pengembalikan penghargaan Adipura ke Kota Sukabumi membutuhkan pembenahan lingkungan secara menyeluruh. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi mulai memperkuat penataan titik pembuangan sampah, meningkatkan optimalisasi fasilitas persampahan, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi, Yudi Sutriana, mengatakan penanganan TPS liar menjadi salah satu langkah yang terus dilakukan untuk memperbaiki kondisi kebersihan kota. “Penertiban tidak hanya sebatas menghilangkan tumpukan sampah di pinggir jalan, tetapi juga memastikan kawasan yang telah dibersihkan tidak kembali menjadi lokasi pembuangan ilegal,” kata Yudi, Kamis (22/10). Salah satu sasaran penertiban adalah TPS liar di depan Kelurahan Nyomplong. DLH menjadwalkan penutupan lokasi tersebut bersama Wakil Wali Kota Sukabumi setelah menerima dukungan dari unsur RT, RW, dan masyarakat, termasuk melalui petisi warga. Dia menambahkan, penutupan TPS liar harus dibarengi dengan penyediaan alternatif layanan agar sampah rumah tangga tetap terangkut. DLH menyiapkan skema penggunaan gerobak sampah serta pengaturan jadwal petugas untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi. Evaluasi terhadap penutupan TPS liar sebelumnya juga menunjukkan pentingnya menjaga konsistensi penataan. “Contoh lokasi yaitu di kawasan Gang Sadar, dekat Bank Supra, yang kini tidak lagi digunakan sebagai tempat pembuangan sampah,” ungkapnya. Area tersebut direncanakan untuk dimanfaatkan bagi kegiatan UMKM menjelang Idulfitri. Masih kata Yudi, pembenahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki kondisi lingkungan yang turut diperhatikan dalam penilaian Adipura. “Selain kebersihan kawasan perkotaan, kondisi sarana persampahan dan penanganan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) juga menjadi perhatian,” tuturnya. Lebih jauh dia mengungkapkan, kebakaran yang terjadi di TPA sebelumnya turut menjadi catatan dalam penilaian terdahulu. Di sisi lain, besarnya volume sampah menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Sukabumi. Yudi menyebut produksi sampah mencapai sekitar 200 ton per hari. Jumlah tersebut membutuhkan penanganan terencana dan dukungan seluruh elemen masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan yang berulang. “Masalah sampah itu bukan hanya masalah kami, bukan hanya masalah lingkungan hidup. Ini membutuhkan kesadaran masyarakat dan lingkungan sekitar,” ungkap Yudi. Ia menilai, penertiban dan pengangkutan saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan sampah. Perubahan perilaku masyarakat, termasuk kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan yang sudah dibersihkan, harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Untuk memperluas edukasi tersebut, DLH juga mengajak media massa berperan aktif menyampaikan informasi mengenai pentingnya kebersihan lingkungan. Dengan dukungan masyarakat, penataan yang dilakukan pemerintah diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan perubahan yang dapat dipertahankan. DLH juga terus mengupayakan optimalisasi fasilitas persampahan di berbagai wilayah. Yudi menyampaikan bahwa tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meninjau kelayakan TPS di Kota Sukabumi. Dari peninjauan itu, muncul peluang dukungan fasilitas insinerator, meskipun realisasinya masih menunggu kepastian lebih lanjut. Persiapan menghadapi penilaian Adipura berikutnya pun terus dilakukan, termasuk pembahasan titik-titik yang perlu dibenahi. DLH menyatakan tetap berencana mengikuti proses penilaian tersebut dengan menitikberatkan pada peningkatan kebersihan dan penataan pengelolaan sampah. Bagi Yudi, keberhasilan mengembalikan Adipura harus ditopang perubahan nyata di lapangan. Penutupan TPS liar, peningkatan layanan pengangkutan, pembenahan fasilitas, dan kedisiplinan masyarakat perlu berjalan beriringan agar Kota Sukabumi semakin bersih dan mampu menjaga kualitas lingkungannya secara berkelanjutan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Sampah yang selama ini identik dengan persoalan lingkungan, di tangan warga Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, justru menjadi sumber manfaat dan peluang ekonomi. Berkat inovasi pengelolaan berbasis masyarakat, mulai dari budidaya magot hingga bank sampah, Warudoyong berhasil meraih juara pertama pengelolaan sampah tingkat Kota Sukabumi. Program yang berjalan hampir satu tahun di RW 1 tersebut membuktikan bahwa pengelolaan sampah tidak selalu membutuhkan fasilitas berskala besar. Dengan mengoptimalkan potensi lingkungan, warga mengintegrasikan pemilahan sampah, pengolahan sampah organik, peternakan bebek dan ayam, serta pengumpulan sampah anorganik melalui bank sampah. Lurah Warudoyong, Nuke Nurulaini, menjelaskan bahwa sampah organik diolah melalui budidaya magot. Prosesnya dimulai dari pengelolaan lalat hingga menghasilkan telur yang kemudian dibudidayakan menggunakan sampah organik. Magot yang tumbuh selanjutnya dimanfaatkan sebagai pakan bebek dan ayam. Menurut Nuke, metode tersebut memberikan nilai tambah karena sampah organik tidak hanya berkurang, tetapi juga menghasilkan pakan ternak yang mendukung pertumbuhan hewan. Hasilnya mulai terlihat dari bertambahnya populasi bebek, sehingga pengelola kini berupaya memperluas area peternakan. “Alhamdulillah, sekarang bebeknya sudah mulai banyak. Karena protein dari magot ini bagus, perkembangannya juga cepat. Kami sudah mulai memperluas area untuk tempat beternak bebek,” kata Nuke, Rabu (21/10/2026). Pengelolaan kegiatan dilakukan secara berkelompok dengan melibatkan ketua RW sebagai penanggung jawab, bersama unsur RT, Linmas, dan warga setempat. Kolaborasi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program, mulai dari pengumpulan sampah hingga pemeliharaan ternak. Dukungan lainnya datang dari warga yang meminjamkan lahannya secara gratis untuk kegiatan pengolahan sampah dan peternakan. Lahan itu dapat digunakan selama pemiliknya belum membutuhkan kembali, dengan kesepakatan lokasi harus tetap terjaga kebersihan dan perawatannya. Ke depan, pengelola menargetkan peternakan tersebut dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Jika populasi bebek sudah memadai, bebek dan telurnya akan dijual, termasuk kepada pedagang jamu. Untuk sementara, hasil yang tersedia juga dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan warga sekitar. “Kalau bebeknya sudah banyak, rencananya kami jual bebeknya dan telurnya juga dijual ke tukang jamu. Jadi ada nilai ekonominya. Yang penting masyarakat bisa bekerja sama dan merasakan manfaatnya,” tuturnya. Sementara itu, sampah anorganik dikelola melalui bank sampah di lingkungan RW 1. Pemilahan sejak dari sumbernya menjadi kunci agar sampah organik dapat diolah menjadi media budidaya magot, sedangkan material anorganik dikumpulkan untuk penanganan lebih lanjut. Dengan pola ini, hanya residu yang benar-benar tidak dapat diolah yang masih perlu dibuang. Pengembangan pengelolaan sampah juga diarahkan pada pemanfaatan mesin pencacah plastik bantuan Pemerintah Kota Sukabumi. Peralatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai jual material plastik sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan bagi warga. Namun, mesin pencacah itu belum dapat dioperasikan karena masih membutuhkan persiapan, terutama ketersediaan listrik dengan daya memadai dan penataan lokasi. Pihak kelurahan telah mulai berkoordinasi dengan PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut. “Target kami pada 2027, sampah anorganik dari seluruh wilayah Kelurahan Warudoyong bisa masuk ke RW 1 untuk dikelola. Tempatnya sudah ada, tinggal ditata, dan kami sedang mengupayakan kebutuhan listrik untuk mesin pencacah plastik,” ungkap Nuke. Meski demikian, sistem pengelolaan sampah tidak akan dipaksakan seragam di seluruh wilayah. Kelurahan Warudoyong memiliki lima RW dengan karakteristik lingkungan berbeda sehingga pendekatan yang diterapkan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Sosialisasi terus dilakukan untuk mendorong masyarakat membiasakan pemilahan sampah dan memanfaatkan sarana pengolahan yang sesuai. Salah satu alternatif yang didorong adalah penggunaan lubang biopori untuk membantu menangani sampah organik di lingkungan permukiman. Nuke menegaskan, perubahan perilaku masyarakat membutuhkan edukasi yang berkelanjutan. Kebiasaan memilah sampah tidak dapat dibangun secara instan, terlebih jika warga belum merasakan manfaat langsung dari kegiatan tersebut. “Untuk mengubah pola perilaku masyarakat itu perlu dilakukan terus-menerus, tidak bisa instan. Kalau ada manfaat dan nilai ekonomi yang dirasakan, masyarakat juga akan lebih terdorong untuk ikut terlibat,” katanya. Saat ini, pengelolaan sampah di RW 1 masih mengandalkan kemampuan warga secara mandiri dan belum melibatkan pihak swasta. Kelurahan Warudoyong juga belum memiliki tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* (TPS 3R). Kendati demikian, keterbatasan fasilitas tidak menyurutkan inisiatif warga untuk mengembangkan sistem pengelolaan sesuai potensi lingkungan dan semangat gotong royong. Bank sampah yang telah berjalan turut dipromosikan melalui media sosial, termasuk TikTok, untuk memperluas partisipasi masyarakat. Upaya ini diharapkan semakin memperkuat kesadaran bahwa sampah harus dipilah sejak dari rumah dan dapat dimanfaatkan kembali sesuai jenisnya. Prestasi sebagai juara pertama menjadi dorongan bagi Kelurahan Warudoyong untuk terus mengembangkan program tersebut. “Melalui budidaya magot, peternakan, dan bank sampah, warga tidak hanya berupaya mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA Cikundul, tetapi juga membangun pola pengelolaan yang memberikan manfaat lingkungan sekaligus peluang ekonomi bagi masyarakat,” tutupnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi memperkuat penanganan sampah dari tingkat lingkungan menyusul penutupan tempat pembuangan sampah (TPS) liar di RW 01, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Rabu (21/10/2026). Langkah tersebut tidak hanya bertujuan menertibkan pembuangan sampah, tetapi juga mendorong perubahan pola pengelolaan sampah agar lebih tertata dan memberikan manfaat ekonomi. Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menegaskan, penertiban TPS liar diperlukan karena aktivitas pembuangan sampah di lokasi tersebut telah mengganggu kebersihan dan fungsi fasilitas umum. Sampah yang menumpuk bahkan berserakan hingga menutupi trotoar dan meluber ke badan jalan. Kegiatan penutupan itu turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi Yudi Sutriana, Camat Warudoyong Raden Abdul Muiz, serta Lurah Warudoyong Nuke Nurulaini. Bobby menjelaskan, penanganan TPS liar berbeda dengan TPS resmi yang selama ini digunakan warga. Penutupan TPS liar dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan, sedangkan penutupan TPS resmi harus mempertimbangkan kesepakatan masyarakat setempat. “Fokus pemerintah saat ini adalah penutupan TPS liar karena memang menyalahi aturan. Sampah sudah berserakan di trotoar, bahkan ada yang sampai ke badan jalan. Itu yang menjadi perhatian kami,” tegas Bobby. Menurutnya, penutupan TPS resmi tidak dapat dilakukan secara sepihak. Pemerintah perlu memastikan adanya persetujuan warga yang dibuktikan melalui tanda tangan pengurus RT, RW, tokoh masyarakat, dan masyarakat di lingkungan terkait. Kesepakatan tersebut sekaligus menjadi dasar bagi warga untuk mengambil tanggung jawab dalam pengelolaan sampah setelah fasilitas pembuangan ditutup. Dengan demikian, penertiban tidak justru memunculkan titik pembuangan liar baru di lokasi lain. “Jangan sampai setelah TPS ditutup, masyarakat justru membuang sampah ke sungai. Bukan begitu solusinya. Harus ada kesepakatan, ada petugas atau satgas di lingkungan, dan ada mekanisme pengumpulan serta pengangkutan sampah yang jelas,” ujarnya. Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Sukabumi mendorong sistem pengumpulan sampah berbasis lingkungan dengan menyediakan gerobak sampah serta memperkuat koordinasi bersama DLH. Sampah rumah tangga dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian diangkut sesuai jadwal yang disepakati sebelum dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Bobby juga meminta setiap RT dan RW mulai membangun sistem pengelolaan sampah mandiri melalui pembentukan satuan tugas di tingkat lingkungan. Satgas tersebut diharapkan mampu mengoordinasikan pemilahan, pengumpulan, hingga pemanfaatan sampah berdasarkan potensi wilayah masing-masing. Pendekatan yang didorong bukan sekadar mengangkut sampah dari permukiman, melainkan mengolahnya sejak dari sumber. Sampah nonorganik dapat disalurkan kepada pengepul untuk dimanfaatkan kembali, sedangkan sampah organik bisa diolah menjadi kompos melalui lubang biopori atau dimanfaatkan untuk budidaya maggot. Pelaksanaannya dapat dikoordinasikan dengan pemerintah kelurahan agar program pengolahan sampah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Bobby menyebutkan, mulai 2027 dana kelurahan akan diarahkan untuk mendukung kegiatan pengolahan sampah di tingkat wilayah. Kebijakan ini diharapkan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk beralih dari pola penanganan konvensional menuju sistem pengelolaan yang lebih produktif. “Ke depan, kita ingin mengubah kebiasaan dari sekadar buang, angkut, lalu buang menjadi sampah yang dibuang dan dikelola. Masyarakat harus mulai mengolah sampah dari lingkungannya sendiri sehingga ada manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan,” jelasnya. Di sisi lain, Pemkot Sukabumi juga menyiapkan dukungan teknologi untuk memperkuat kapasitas pengolahan sampah. Berdasarkan informasi yang diterima Bobby, pemerintah provinsi telah menyiapkan satu unit insinerator berkapasitas 500 kilogram per jam. Dengan kapasitas nominal tersebut, alat itu secara teoritis mampu mengolah hingga lima ton sampah apabila beroperasi selama 10 jam. Peralatan tersebut dilengkapi hydraulic press untuk memadatkan sampah dan mengurangi kadar air sebelum proses pembakaran. Pemkot Sukabumi juga berharap memperoleh tambahan unit insinerator dari pemerintah provinsi melalui pengajuan yang tengah diproses. Selain fasilitas tersebut, pemerintah kota merencanakan pengadaan insinerator berkapasitas lima ton yang akan ditempatkan di kawasan Jalan Kapitan Cikundul. Bobby menjelaskan, dokumen lingkungan untuk rencana pengadaan itu telah diproses, sementara penyelesaian sertifikat ramah lingkungan masih perlu dipastikan sebelum pelaksanaan. Penempatan kedua fasilitas akan disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil evaluasi teknis. Penggunaan teknologi tersebut diharapkan membantu mengurangi volume sampah yang harus dikirim ke tempat pemrosesan akhir (TPA) Cikundul. Bobby menambahkan, efektivitas pengolahan sampah di tingkat lingkungan dan kecamatan akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebutuhan fasilitas tambahan pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah juga mengkaji peluang pemanfaatan hasil pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna, termasuk bahan baku paving block, sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan lingkungan. Menurut Bobby, keberhasilan pembenahan sistem persampahan sangat bergantung pada upaya penanganan dari hulu. Karena itu, penguatan TPS 3R, pemilahan sampah rumah tangga, serta penerapan ekonomi sirkular perlu berjalan beriringan agar volume sampah yang dibawa ke TPA semakin berkurang. “Kalau pengolahan di hulu sudah berjalan di setiap kecamatan, melalui TPS 3R dan ekonomi sirkular, baru kita evaluasi kebutuhan penanganan di TPA Cikundul. Prinsipnya, sampah harus diselesaikan sedekat mungkin dari sumbernya,” tandasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Penanganan pascakebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikundul, Kota Sukabumi, tidak berhenti setelah api berhasil dikendalikan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kini menyiapkan langkah lanjutan untuk menekan risiko kebakaran berulang, terutama melalui pengendalian gas metana dan penataan timbunan sampah. Kepala DLH Kota Sukabumi, Yudi Sutriana, mengatakan sejumlah program mitigasi tengah dipersiapkan, di antaranya pemasangan pipa gas metana, penyediaan empat tandon air, pengurugan sampah, serta pembangunan posko pengawasan. Langkah tersebut diperkuat dengan pemantauan rutin dan penyemprotan air untuk menjaga kondisi area bekas kebakaran. Salah satu perhatian utama DLH adalah potensi gas metana yang masih dapat terbentuk di dalam timbunan sampah. Kondisi ini tidak hanya ditemukan pada zona yang masih beroperasi, tetapi juga berpotensi terjadi di area yang sudah lama tidak digunakan. “Gas metana itu tetap ada meskipun zona sudah tidak aktif dan sudah bertahun-tahun. Karena itu, pemasangan pipanisasi sangat penting agar gas bisa keluar ke udara dan tidak terperangkap di dalam timbunan sampah,” terang Yudi, Rabu (21/10/2026). Untuk mengantisipasi risiko tersebut, DLH merencanakan pemasangan jaringan pipa pada zona 1 yang memiliki luas sekitar 1,5 hektare. Sementara zona 2 dengan luas kurang lebih 0,6 hektare dilaporkan telah berhasil ditangani setelah kebakaran pada Sabtu lalu. Yudi menyebutkan, pemasangan pipa gas metana juga berkaitan dengan pemenuhan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai penghentian praktik open dumping. Pihaknya berharap pekerjaan tersebut dapat direalisasikan pada November mendatang. Selain mengantisipasi akumulasi gas, DLH akan menyediakan empat tandon air di beberapa titik strategis, termasuk zona 1 dan zona 4. Fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan penanganan apabila muncul indikasi kebakaran atau titik panas di kawasan TPA. Pengurugan sampah juga masuk dalam rangkaian mitigasi yang direncanakan. Menurut Yudi, penanganan harus mencakup zona aktif dan nonaktif karena panas masih berpotensi terperangkap di dalam timbunan apabila tidak ditangani secara tepat. “Kalau sampah tidak diurug, hawa panasnya bisa tetap terperangkap, baik di zona aktif maupun nonaktif. Untuk zona aktif, anggarannya sudah tersedia,” ungkapnya. Di samping pembangunan sarana pendukung, DLH mempertahankan pola pengawasan melalui penugasan petugas secara bergiliran. Pemantauan dilaksanakan pada pagi dan siang hari, serta dilanjutkan pada malam hari untuk mengawasi perkembangan kondisi lapangan. “Setiap hari kami menugaskan anak buah secara bergiliran untuk menjaga TPA, memantau, memonitor, dan melaporkan progresnya kepada kami. Ini bagian dari upaya mitigasi yang terus kami lakukan,” katanya. DLH juga merencanakan pembangunan posko penjagaan di sekitar jembatan timbang. Keberadaan posko ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memastikan petugas tetap siaga dalam memantau aktivitas di lingkungan TPA. Yudi menegaskan, pencegahan kebakaran membutuhkan keterlibatan semua pihak yang beraktivitas di kawasan tersebut. Pekerja maupun pemulung diimbau menjaga kedisiplinan, khususnya dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan yang berpotensi menjadi sumber penyalaan. “Kami tetap mengimbau masyarakat, pekerja, maupun pemulung yang masuk ke area TPA agar tidak membuang puntung rokok sembarangan. Ini harus menjadi perhatian bersama untuk mencegah kebakaran,” tegasnya. Sementara itu, penyemprotan air menggunakan mobil tangki tetap dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya pendinginan. Berdasarkan pemantauan terakhir yang disampaikan Yudi, titik api dan titik asap sudah tidak ditemukan. Sebelumnya, Basarnas turut melakukan pemeriksaan menggunakan drone termal untuk mendeteksi kemungkinan adanya sumber panas di area terdampak. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kondisi kawasan pascakebakaran. Meski kondisi terkini menunjukkan perkembangan positif, DLH tetap mewaspadai potensi kebakaran susulan, terutama ketika cuaca panas dan ekstrem. Pengendalian gas metana, ketersediaan air, penanganan timbunan sampah, serta pengawasan berkelanjutan menjadi langkah yang disiapkan untuk memperkuat keamanan TPA Cikundul. (Usep)