CIREBON,-Bidik-kasusnews.com,.Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Cakrabuana Indonesia Bersatu (DPP CIB) menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah X Jawa Barat saat pelaksanaan audiensi terkait dugaan penahanan ijazah di SMKS Tugas Prakarsa Siliwangi Kabupaten Cirebon. Menurut DPP CIB, audiensi yang diajukan secara resmi sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat justru tidak mendapatkan sambutan yang semestinya. Bahkan, pada saat kedatangan perwakilan lembaga, sempat terjadi penolakan yang dinilai mencederai semangat keterbukaan informasi dan pelayanan publik. Wakil Ketua Umum DPP CIB, Boby Delan, menilai KCD Wilayah X Jawa Barat terkesan tidak menunjukkan ketegasan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan di bawah kewenangannya. “Kami datang membawa aspirasi masyarakat dan para orang tua siswa. Yang kami minta adalah audiensi dan penjelasan terkait dugaan penahanan ijazah serta langkah penindakan yang telah dilakukan. Namun yang kami rasakan justru sikap yang tidak mencerminkan keterbukaan terhadap kontrol sosial masyarakat,” tegas Boby Delan. Boby menegaskan bahwa yang menjadi sorotan utama bukan hanya persoalan penyerahan ijazah, tetapi bagaimana negara melalui instansi pendidikan menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan aturan apabila terjadi dugaan pelanggaran hak peserta didik. Menurutnya, apabila laporan masyarakat terkait dugaan penahanan ijazah benar adanya dan tidak ditindaklanjuti secara serius, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pengawas pendidikan. “Kami mempertanyakan sejauh mana pengawasan KCD terhadap sekolah-sekolah yang berada di bawah pembinaannya. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ada pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.” DPP CIB juga meminta agar seluruh proses penanganan laporan dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun dugaan adanya hubungan yang dapat memengaruhi objektivitas pengawasan. “Kami meminta agar persoalan ini dibuka secara terang benderang. Jika tidak ada pelanggaran, sampaikan kepada publik. Jika ada pelanggaran, tindak sesuai aturan. Jangan ada ruang bagi dugaan konflik kepentingan atau perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu,” ujar Boby. CIB mengingatkan bahwa hak memperoleh pendidikan dan dokumen pendidikan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjadi bagian dari amanat negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Atas dasar itu, DPP CIB mendesak: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia untuk turun langsung melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penanganan laporan masyarakat terkait dugaan penahanan ijazah. Gubernur Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses pengawasan yang dilakukan KCD Wilayah X. Kepala Daerah dan pemangku kepentingan terkait agar memastikan hak-hak peserta didik terlindungi sesuai peraturan perundang-undangan. Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau unsur pidana berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. “Kami meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Jika ada pelanggaran administrasi, tindak secara administratif. Jika ditemukan unsur pidana berdasarkan hasil pemeriksaan yang sah, maka aparat penegak hukum wajib bertindak sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” tegas Boby Delan. DPP CIB menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai masyarakat memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan atas hak-hak pendidikan yang dijamin oleh negara. “Ketika hak pendidikan rakyat terhambat, negara wajib hadir. Pengawasan tidak boleh mandul, penegakan aturan tidak boleh tebang pilih, dan keadilan tidak boleh berhenti di depan pintu kekuasaan.” Tandasnya. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi mulai mengakselerasi pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang masuk dalam agenda strategis Pemerintah Kota Sukabumi tahun 2026. Fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar, tetapi juga mendukung pelayanan publik dan penataan kawasan perkotaan. Sekretaris DPUTR Kota Sukabumi, Muhammad Sahid, mengatakan setiap bidang di lingkungan DPUTR memiliki peran dalam menjalankan program prioritas pemerintah daerah, mulai dari pembangunan jalan, gedung pemerintahan, pengelolaan sumber daya air, hingga kawasan permukiman. Menurutnya, dari delapan program strategis yang telah ditetapkan, dua di antaranya sudah memasuki tahap pelaksanaan. Salah satunya adalah penataan Jalan Gudang yang kini telah rampung dan resmi diserahterimakan. “Jalan Gudang sudah selesai dikerjakan dan saat ini sudah dapat digunakan kembali oleh masyarakat. Ini menjadi salah satu program yang berhasil diselesaikan pada tahun ini,” ujar Sahid, Selasa (23/6/2026). Sementara itu, pembangunan Kantor Kecamatan Gunungpuyuh mulai memasuki tahap konstruksi. Proyek tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 174 hari kerja dan diharapkan dapat digunakan pada akhir November 2026. Pembangunan kantor kecamatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung kebutuhan sarana pemerintahan yang lebih representatif bagi masyarakat Kecamatan Gunungpuyuh. Selain program strategis, DPUTR juga tengah melaksanakan pembangunan pedestrian yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi. Meski tidak masuk dalam daftar delapan program strategis, proyek tersebut menjadi salah satu prioritas karena berkaitan dengan penataan kawasan perkotaan dan kenyamanan pejalan kaki. Sahid menjelaskan, pembangunan pedestrian ditargetkan selesai dalam waktu 90 hari kalender. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu mempercantik wajah kota sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan tamu yang berkunjung ke kawasan pendidikan kepolisian. “Pedestrian ini merupakan kebutuhan lapangan. Kawasan tersebut cukup sering menerima kunjungan tamu sehingga perlu didukung sarana yang lebih baik dan nyaman,” katanya. DPUTR juga tengah menyiapkan pelaksanaan pembangunan Jalan Prana yang akan dibiayai melalui anggaran perubahan tahun 2026. Proyek dengan nilai sekitar Rp2,2 miliar itu ditargetkan mulai dikerjakan pada awal hingga pertengahan Juli mendatang. Di luar program-program yang telah direncanakan, DPUTR tetap melakukan penanganan kerusakan jalan melalui kegiatan pemeliharaan dan tambal sulam di sejumlah titik. Langkah tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengantisipasi kerusakan yang dapat mengganggu aktivitas dan keselamatan pengguna jalan. “Penanganan darurat terus berjalan karena usulan yang masuk cukup banyak. Hampir setiap minggu ada permohonan yang harus segera ditindaklanjuti, terutama yang berkaitan dengan kondisi jalan,” jelas Sahid. Ia menegaskan, percepatan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik, konektivitas wilayah, serta menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat. (Usep)

MAJALENGKA,-Bidik-kasusnews.com,. Dalam rangka pengembangan olahraga ekstrem sport dan pelaksanaan program kerja Komisi Indonesia Skareboard (KIS) Kabupaten Majalengka tahun 2026 serta dalam rangka memperingati Hari Skateboard Sedunia dilaksanakan”Majalengka Go Skateboarding Day Tahun 2026″ yang mengambil tempat di Skatepark Creative Center Majalengka Jalan KH. Abdul Halim Majalengka (depan kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Majalengka, Minggu, (21/06/26). Dikatakan Ketua Komisi Indonesia Skateboard Kabupaten Majalengka, Kiki Aston bahwa kategori yang dilombakan adalah kategori Run, Long Ollie, dan High Ollie. Para peserta sangat antusias mengikuti lomba tersebut dan dihasilkan para juara yakni Adul, Skaters of the year. Sandy, juara Long ollie I dan Riza, juara long ollie II. Kemudian M. Attar Danes, young skateboarder. Selanjutnya Febry, juara run 1 open class, Akbar Adul, juara run 2 open class dan Riza, juara run 3 open class. Selain itu ada Maul, juara run beginner , Kay, juara run beginner 2 Ning, Keysa, juara run beginner 3 dan Fayha Ramadhina, Juara 4 beginner serta Zigi, juara 5 beginner. Harapan ke depan kata Kiki, kegiatan serupa akan terus dilaksanakan dengan tujuan akan semakin mempererat tali silatirahmi komunitas skateboard di Kabupaten Majalengka. “Selain memupuk tali silaturahmi.komunitas skateboard di Kabupaten Majalengka juga untik mencari bibit unggul di bidang olahraga ini dan para juara akan lebih bersemangat lagi mengikiti lomba serupa, ” pungkasnya. (Asep Rusliman)

CIREBON,-Bidik-kasusnews.com,. Bikers Jurnalis Indonesia (BJI) menggelar audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon guna membahas berbagai persoalan lingkungan yang masih menjadi perhatian masyarakat, khususnya terkait pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Audiensi yang berlangsung dalam suasana penuh dialog tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara insan pers dan pemerintah daerah dalam mengawal program-program lingkungan yang berdampak langsung bagi masyarakat, Jum’at ( 19/6/26 ). Ketua BJI, Arief Yolando, menegaskan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai jembatan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. “BJI memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal berbagai persoalan publik, termasuk isu lingkungan. Persoalan sampah, pencemaran, hingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan harus ditangani secara bersama-sama,” ujar Arief. Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai kontrol sosial yang mampu mengedukasi masyarakat sekaligus mengawal kebijakan pemerintah agar berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Arief berharap audiensi tersebut tidak berhenti pada tataran seremonial semata, melainkan menghasilkan langkah konkret dalam penanganan berbagai persoalan lingkungan di Kabupaten Cirebon. “Kami siap menjadi mitra strategis DLH dalam menyampaikan informasi yang berimbang, mengedukasi masyarakat, serta mengawal program-program lingkungan yang berpihak pada kepentingan publik,” tegasnya. Ia juga menyoroti masih ditemukannya sejumlah titik penumpukan sampah di beberapa wilayah Kabupaten Cirebon yang membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, keberhasilan menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Sugeng Wahyudi, S.T., menyambut baik audiensi tersebut dan mengapresiasi kepedulian BJI terhadap isu lingkungan. Menurut Yudi, DLH terbuka terhadap kritik, masukan, serta kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk insan pers, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Cirebon. “Audiensi seperti ini sangat positif karena dapat memperkuat komunikasi dan sinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan yang ada di tengah masyarakat,” ujarnya. Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara DLH Kabupaten Cirebon dan BJI untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, serta berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon ( Asep Rusliman)

Cirebon,-Bidik-kasusnews.com,.Sejumlah warga di Kabupaten Cirebon menyampaikan pertanyaan dan harapan terkait penetapan kelompok desil ekonomi yang menjadi program Badan Pusat Statistik (BPS), kemis (18/06/2026). Salah satu warga bernama Pakel mengaku kondisi ekonominya masih tergolong pas-pasan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari pun masih terbatas dan kurang mencukupi. Ia menekankan bahwa penilaian tingkat kesejahteraan tidak boleh hanya dilihat dari tampilan fisik rumah atau aset yang terlihat saja. “Rumah mungkin terlihat layak, tapi penghasilan harian tidak menentu. Kadang ada, kadang kosong. Kalau dinilai hanya dari bangunan, nanti datanya tidak sesuai dengan kenyataan hidup kami,” ujarnya mewakili keluhan warga lainnya. Warga juga berharap agar ada keselarasan atau sinkronisasi antara data yang dihimpun oleh petugas BPS dengan data yang dimiliki oleh Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan penempatan kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan atau program pemerintah. Selain itu, masyarakat meminta kemudahan dalam proses perubahan atau penurunan golongan desil. Selama ini, proses yang berlaku dinilai memakan waktu terlalu lama, bahkan disebut-sebut bisa mencapai hampir satu tahun lamanya. “Kalau kondisinya sudah berubah dan ekonomi kami semakin tertekan, seharusnya prosesnya dipercepat. Jangan sampai menunggu berbulan-bulan bahkan setahun, padahal kebutuhan hidup terus berjalan,” harap warga. Masyarakat berpesan agar petugas turun langsung ke lapangan, menggali informasi dari sumber yang akurat, sehingga data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi sesungguhnya. Data yang tepat menjadi dasar utama agar kebijakan dan bantuan pemerintah tepat sasaran. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kabar duka datang dari keluarga besar SMKN 1 Surade. Riska Aulia, siswi kelas XI SMKN 1 Surade, meninggal dunia pada Selasa (16/6/2026) sekitar pukul 14.30 WIB di kediamannya setelah menjalani perawatan akibat sakit yang dideritanya. Almarhumah merupakan putri dari pasangan Ade dan Lilis yang tinggal di Kampung Tugu RT 07 RW 03, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Kepergian Riska menyisakan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, serta lingkungan sekolah. Sejak kabar wafatnya Riska tersebar, rumah duka dipadati pelayat yang datang untuk menyampaikan belasungkawa. Kerabat, tetangga, teman sekolah hingga para guru hadir silih berganti untuk memberikan doa dan penghormatan terakhir kepada almarhumah. Salah seorang teman sekelasnya, Rikja, mengungkapkan bahwa Riska dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, dan mudah bergaul dengan siapa saja. Menurutnya, kepergian Riska menjadi kehilangan besar bagi teman-teman di sekolah. “Riska itu anaknya baik dan ramah kepada semua orang. Kami sangat kehilangan. Apalagi sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan PKL. Baru beberapa waktu lalu kami bersama guru-guru juga sempat menjenguknya,” ungkap Rikja. Pihak sekolah turut menyampaikan belasungkawa dan doa atas wafatnya salah satu siswi terbaiknya. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi musibah ini. (Dicky)

CIREBON,-Bidik-kasusnews.com,.Ditutupnya pelaksanaan Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) Tahun 2026 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada 11 Juni 2026 pukul 23.59 WIB masih menyisakan berbagai persoalan dan keluhan dari masyarakat. Sejumlah orang tua siswa mengaku mengalami kesulitan saat proses pendaftaran akibat gangguan sistem yang dinilai kerap mengalami error dan sulit diakses. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan karena para calon peserta didik dan orang tua tidak dapat memantau perkembangan pendaftaran secara maksimal. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Biker Jurnalis Indonesia (BJI), Arief Yolando, menyampaikan keprihatinan sekaligus penyesalannya terhadap pelaksanaan PCMB tahun ini yang dinilai belum berjalan optimal. Menurut Arief, pihaknya menerima banyak laporan terkait aplikasi dan website PCMB yang sering mengalami gangguan, terutama pada saat-saat krusial menjelang penutupan pendaftaran. “Tujuan digitalisasi memang baik untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Namun apabila sistem yang digunakan justru sering mengalami gangguan dan sulit diakses, tentu akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Apalagi ini menyangkut masa depan pendidikan anak-anak,” ujar Arief kepada awak media, Senin (15/6/2026). Selain persoalan teknis, Arief juga menyoroti adanya dugaan kejanggalan dalam proses seleksi di SMAN 3 Kota Cirebon. Ia menjelaskan, pihaknya menerima informasi mengenai seorang calon murid berinisial A, warga Kelurahan Larangan, yang mendaftar melalui jalur domisili. Berdasarkan data yang diterima, jarak rumah calon siswa tersebut dengan sekolah hanya sekitar 500 meter. Pada hasil seleksi yang diumumkan tanggal 8 Juni 2026, nama siswa tersebut tercatat berada di peringkat ke-122. Setelah Dinas Pendidikan Jawa Barat memperpanjang masa pendaftaran hingga 9 Juni 2026 pukul 21.00 WIB, posisi siswa tersebut turun ke peringkat 138, sesuai batas kuota jalur domisili yang tersedia. Namun, setelah kembali dilakukan perpanjangan pendaftaran hingga 11 Juni 2026 pukul 23.59 WIB, nama siswa tersebut justru tidak lagi muncul dalam daftar calon murid yang diterima. “Kondisi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Bagaimana mungkin seorang calon peserta didik yang sebelumnya masih berada dalam kuota penerimaan tiba-tiba tidak lagi muncul dalam sistem. Hal seperti ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan,” tegasnya. Lebih lanjut, Arief mengungkapkan bahwa ketika pihak BJI bersama sejumlah anggotanya melakukan konfirmasi ke sekolah, pihak sekolah menyampaikan bahwa mereka hanya menjalankan mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, kebijakan perpanjangan masa pendaftaran perlu dievaluasi secara serius, terutama di wilayah yang kuotanya telah terpenuhi sejak awal. “Seharusnya ada pertimbangan yang lebih matang. Untuk SMAN 3 Kota Cirebon misalnya, apabila kuota telah terpenuhi dan tidak terdapat kendala signifikan, perpanjangan justru berpotensi memunculkan polemik baru di kalangan wali murid. Kebijakan ini patut dievaluasi dan diuji efektivitasnya,” ujarnya. Atas berbagai persoalan tersebut, BJI mendorong Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PCMB tahun ini, baik dari sisi teknis aplikasi, transparansi sistem seleksi, maupun mekanisme pengawasan agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada tahun mendatang. “Kami meyakini Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat beserta jajarannya memiliki kemampuan dalam menyusun regulasi. Namun apabila dalam pelaksanaannya regulasi tersebut justru menimbulkan banyak persoalan dan keresahan di masyarakat, maka sudah sepatutnya dilakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Arief. Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin melalui sistem yang adil, transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. “Harapan kami sederhana, yakni menghadirkan sistem penerimaan murid baru yang objektif, transparan, mudah diakses, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh calon peserta didik tanpa terkecuali. Yang lebih penting, jangan sampai aturan atau kebijakan yang dibuat justru menimbulkan trauma bagi anak-anak dan bahkan menjadi penyebab mereka kehilangan semangat untuk melanjutkan pendidikan hingga berujung putus sekolah,” pungkas Arief Yolando yang juga menjabat sebagai Sekretaris PWI Kota Cirebon. (Asep Rusliman) Kontak Pengaduan PCMB 2026: 0878-4888-8484.

Indramayu,-Bidik-kasusnews.com,.Peningkatan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan antarkecamatan di Kabupaten Indramayu kini memasuki babak baru. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu resmi memulai pengerjaan betonisasi jalan ruas Karangampel – Juntikebon, dengan titik awal pengerjaan yang dipusatkan tepat di tapal batas antara Desa Sendang Kecamatan Karangampel dan Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat. Langkah taktis ini diambil untuk mengoptimalkan infrastruktur jalan yang sebelumnya masih berupa aspal hotmix. Pengecoran sepanjang 734 meter ini nantinya akan menyambung langsung dengan konstruksi coran lama yang sudah ada di ruas tersebut. Dengan demikian, setelah proyek ini rampung, seluruh akses jalan di jalur tersebut akan bertransformasi total menjadi konstruksi beton seutuhnya. Kehadiran proyek senilai Rp 1.453.855.000 dari APBD Kabupaten Indramayu TA 2026 yang dikerjakan oleh CV Elvirza Karya Utama ini, disambut dengan rasa optimis oleh warga di kedua wilayah perbatasan desa. Penyambungan jalur beton ini dinilai sangat krusial bagi mobilitas harian warga Desa Sendang dan Desa Dadap. Dengan spesifikasi lebar 4,5 meter dan tinggi ketebalan mencapai 20 centimeter, jalan ini diproyeksikan memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat dalam menahan beban kendaraan. ​Arifin (45), warga Desa Sendang yang berada di sekitar area perbatasan, menyampaikan dampak positif dari realisasi proyek infrastruktur ini terhadap sektor ekonomi lokal. ​”Sebagai warga yang tiap hari beraktivitas di sini, saya sangat berterima kasih kepada Pemkab Indramayu. Pengecoran ini sangat kami tunggu-tunggu karena jalur ini urat nadi perekonomian warga antar-kecamatan. Kalau jalannya sudah dibeton semua begini, angkut barang dagangan jadi lebih cepat dan tidak terkendala lagi,” ungkap Ahmad saat memantau jalannya proyek, Minggu, (14/06/2026). ​Kondisi jalur yang akan terintegrasi penuh menjadi beton seutuhnya juga mendapat apresiasi dari para pengguna jalan yang setiap hari menggantungkan aktivitasnya di rute tersebut. ​”Alhamdulillah, akhirnya disambung juga dengan coran yang lama. Dulu pas lewat perbatasan ini sering kagok karena perbedaan kondisi jalan. Kalau sekarang dari batas Sendang sampai Dadap mau dijadikan beton semua, jelas kami sebagai pengendara merasa jauh lebih nyaman dan tenang saat melintas,” tutur Akhmad Mansyur (50), salah seorang pengguna jalan. Sementara itu, perwakilan CV Elvirza Karya Utama selaku kontraktor pelaksana menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan. Pihaknya juga meminta pengertian dari warga sekitar dan pengguna jalan atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama proses pembetonan. (Asep Rusliman)

Majalengka,-Bidik-kasusnews.com,. Di tengah gencarnya seruan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka, Sekretariat DPRD justru mengalokasikan anggaran belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar Rp255.000.000 pada tahun anggaran 2026. Data tersebut terungkap dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Paket pengadaan itu tercatat dengan kode RUP 64901802, menggunakan metode E-Purchasing dan bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Ketua DPC Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kabupaten Majalengka, Rudyanto Hutasoit, mempertanyakan besarnya pagu anggaran tersebut. Menurutnya, alokasi dana ratusan juta untuk langganan media tidak sejalan dengan kondisi fiskal daerah yang sedang melakukan efisiensi. “Dengan melihat kode RUP 64901802, satu paket belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah yang berada di Sekretariat DPRD Majalengka tersebut mencapai Rp255 juta. Disebutkan spesifikasi pekerjaan belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Majalengka, sehingga publik mempertanyakan anggarannya untuk media apa,” kata Rudyanto, Senin (15/06/26). Sorotan PJI: Transparansi dan Output Rudyanto merinci beberapa poin yang menjadi sorotan publik: 1. Besarnya Anggaran: Nilai Rp255 juta per tahun atau setara Rp21,25 juta per bulan dinilai tidak wajar. Jika asumsi biaya langganan per media Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan, anggaran itu cukup untuk 21 hingga 42 media. 2. Transparansi: Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai media mana saja yang menerima alokasi, berapa nilai kontrak per media, dan apa dasar penentuannya. 3. Output dan Mekanisme: Publik mempertanyakan indikator keberhasilan dari belanja tersebut. Apakah untuk keperluan kliping, monitoring pemberitaan, atau bentuk kerja sama publikasi. Mekanisme pembagian anggaran dan pihak yang memverifikasi realisasinya juga belum jelas. “Muncul pula pertanyaan berapa media yang menerima kerja sama dengan anggaran tersebut. Apa output keberhasilan dari belanja itu dan bagaimana mekanisme pembagian anggarannya,” tegas Rudyanto. Kontras dengan Kebijakan Efisiensi Alokasi ini menjadi perhatian karena berbanding terbalik dengan kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan Pemkab Majalengka. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memangkas anggaran untuk alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial. Rudyanto mendesak Sekretariat DPRD Majalengka untuk membuka data ke publik secara rinci. Ia juga mengajak masyarakat dan insan pers untuk bersama-sama melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. “Kami meminta transparansi anggaran tersebut. Buka ke publik media apa saja, nilai kontrak berapa, dan hasil atau keluaran apa yang didapat DPRD dari belanja itu. Mari bersama-sama mengawasi,” pungkasnya. Pos belanja langganan media di lingkungan DPRD diketahui memang rutin dianggarkan setiap tahun. Namun, di tengah situasi efisiensi anggaran, nilai Rp255 juta dinilai perlu dijelaskan urgensi dan pertanggungjawabannya kepada publik. (Asep Rusliman)

Kuningan,-Bidik-kasusnews.com,.Kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal II, Groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri, serta Launching Operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dilaksanakan di Desa Luragung, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, sebagai bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan nasional dan peningkatan gizi masyarakat. Senin (15/6/2026) Kegiatan tersebut dihadiri oleh Waka Polres Kuningan Kompol Eryda Kusumah, S.I.K., M.H., CPHR dan Kasat Narkoba Polres Kuningan Jojo Sutarjo, S.H., M.H., CPHR, bersama unsur pemerintah daerah, kelompok tani, dan para pemangku kepentingan terkait.Panen Raya Jagung Kuartal II menjadi momentum penting dalam mendukung produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketersediaan pangan di daerah. Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam mendorong peningkatan hasil pertanian yang berkelanjutan.Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula Groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri** yang bertujuan memperkuat sistem penyimpanan dan distribusi hasil pertanian. Pembangunan gudang tersebut diharapkan mampu mendukung stabilitas pasokan pangan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan hasil panen di berbagai wilayah.Selain itu, Polri secara resmi meluncurkan operasional “166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri ” Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan sehat. Waka Polres Kuningan Kompol Rryda Kusumah, S.I.K.,CPHR,. menyampaikan bahwa Polri siap mendukung berbagai program strategis pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi.“Melalui kegiatan ini, Polri bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai,” ujarnya. Dengan terlaksananya Panen Raya Jagung Kuartal II, Groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri, dan Launching Operasional 166 SPPG Polri di Desa Luragung, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, serta kualitas kesehatan masyarakat. (Asep Rusliman)