MAJALENGKA,BIDIK-KASUSNEWS.COM,.Selasa (05/05/26), Komisi III DPRD Majalengka.melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gedung SDN 3 Mirat Kecamatan Leuwimunding yang ambruk akibat hujan deras pada tanggal 1 Mei 2026 lalu. Menurut keterangan Ketua Komisi III DPRD Majalengka Iing Misbahudin dari Fraksi PKS bahwa adanya dugaan kontruksi yang asal asalan, yang baru dibangun tahun 2021 lalu. “Yang kita lihat masih kasat mata, perlu kajian teknis dinas terkait, makanya kita langsung ke PUTR Kabupaten Majalengka untuk mengetahui teknis,” paparnya. Masih kata Iing, yang pertama dari bajaringannya yang tidak sesuai kita lihat memang agak renggang mungking satu meter atau lebih, kemudian kita lihat penggunaan kayu penahan beban bajaringan itu sendiri, secara teknis hitungan kita balok beton tapi ini kayu khawatir bukan kayu baru akan tetapi karena ini renovasi maka kayu tersebut digunakan lagi menjadi tumpuan bajaringan sehingga tidak bisa menahan beban dari bajaringan. “Kita sudah langsung ke PUTR Kabupaten Majalengka dan membahas masalah ini. Standar yang sebenarnya kita bahas terkait standar bajaringan. Dan PUTR sudah menerapkan bajaringan yang standar di gedung kejaksaan Negeri Majalengka, kedepan aplikator bajaaringan harus memberikan garansi ketahanan hingga 10-15 tahun. Contoh aplikator sudah ada di gedung kejaksaan negeri majalengka, ini yang akan diterapkan ke depan oleh PUTR. Bahkan PUTR memegang peran sebagai Quality Control (QC) untuk menjamin mutu seluruh proyek, “ujar Iing. Ditambahkannya, kita komosi III berencana memanggil.dinas terkait, Dinas Pendidikan, Dinas PUTR, dan Inspektorat. (Asep Rusliman)

MAJALENGKA,-BIDIK-KASUSNEWS.COM,. Komisi II DPRD Majalengka memanggil jajaran Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Sindangkasih Multi Usaha (SMU) serta perwakilah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan LP3 pasca dilakukannya aksi unjuk rasa oleh PMII di depan Kantor PT SMU Jalan KH. Abdul Halim Majalengka Kulon dan depan Pendopo Kabupaten Majalengka pada 16 April 2026 lalu. Sebelumnya, PMII mempertanyakan keberadaan PT SMU yang merupakan BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, pasalnya PT SMU belum memberikan kontribusi PAD. Kemudian PMII juga menyoroti kinerja jajaran pengurus baru sejak dilantik pada September 2025 lalu yang dinilai belum memberikan arah dan strategi yang jelas. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Majalengka, Dasim Raden Pamungkas mengatakan bahwa hari ini kita membahas beberapa.masukan dari PMII terkait rekrutmen manajerial, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), laporan tahunan, itu yang disorot oleh mereka. Kita diskusi dan sudah tersampaikan dari rekan rekan PT. SMU. “Yang jadi persoalan adalah RUPS nya belum dilaksanakan sampai hari ini, ” papar Dasim, Selasa (05/05/26). Menurut keterangan Dasim, Direksi PT SMU menyampaikan bahwa ada hasil.audit independen yang dilakukan PT. SMU, dimana hitungan kerugian negaranya itu belum keluar. Dan ini ingin diketahui oleh pemegang saham, sehingga belum dilakukan RUPS itu karena hasil auditnya belum keluar sementara perhitungan kerugian negara itu diputuskan nanti dalam putusan pengadilan yang saat ini sedang berjalan. “Mengenai penyertaan modal, kami dari Komisi II DPRD Majalengka sudah menyampaikan kepada Bupati Majalengka bahwa direksi ini baru dalam.kondisi PT SMU sedang sakit, karena kemarin ada masalah, jadi kita kasih ruang mereka untuk berinovasi dulu, berkarya dulu baru kita setuju ada penyertaan modal. Jadi sepanjang belum sembuh PT SMU nya kita tidak akan sepakat penyertaan modal,” tegasnya. Masih kata Dasim, jadi evaluasi itu bisa dilaksanakan setelah satu tahun mereka bekerja. Jadi kendala utama yang saat ini sedang dihadapi oleh PT. SMU, masalah mendasar yang menjadi ganjalan adalah belum keluarnya keputusan RUPS. Kondisi ini menyebabkan perusahaan belum dapat menjalankan program-program usaha yang telah direncanakan secara maksimal. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kemunculan seekor buaya berukuran besar di Muara Kesik Urug, Desa Buniasih, Kecamatan Tegalbuleud, memicu keresahan warga. Kekhawatiran meningkat setelah seekor anjing yang berenang di lokasi tersebut diduga menjadi mangsa hewan liar itu. Laporan warga yang diterima pada Senin (4/5/2026) langsung ditindaklanjuti oleh tim Pengendalian dan Penanganan Bencana Hewan Liar (P2BK) Kecamatan Tegalbuleud. Petugas turun ke lokasi pada Selasa (5/5/2026) untuk melakukan pemantauan dan identifikasi kondisi di lapangan. Kasi Trantib Kecamatan Tegalbuleud, Sumarna, menjelaskan bahwa muara tersebut merupakan kawasan dengan aktivitas tinggi. Warga kerap memanfaatkan lokasi itu untuk memancing, menjala ikan, hingga jalur transportasi perahu. Karena itu, keberadaan buaya dinilai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Peninjauan juga dilakukan unsur TNI setempat. Petugas mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan, tidak berenang, serta menghindari area tepian air yang rawan. Salah seorang warga, Bah Enyol, mengaku kemunculan buaya sebenarnya sudah beberapa kali terjadi. Namun insiden terbaru membuat warga semakin waspada saat beraktivitas di sekitar muara. Saat ini, pemantauan terus dilakukan guna memastikan keamanan warga sekaligus menentukan langkah penanganan lebih lanjut. Masyarakat diminta tetap tenang, namun segera melapor jika kembali melihat kemunculan buaya di lokasi tersebut. (Dicky)

Cirebon,BIDIK-KASUSNEWS.COM,.Komitmen kuat dalam menjaga disiplin dan profesionalisme anggota Polri terus ditunjukkan oleh Polresta Cirebon melalui pelaksanaan kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktibplin) yang digelar bersama Bidpropam Polda Jawa Barat bagi seluruh personel Polresta Cirebon, Selasa (05/05/2026) di Lapangan Apel Mapolresta Cirebon. Kegiatan ini dipimpin oleh Kasubbid Provos Polda Jabar, AKBP Yanna Nurhandiana, S.H., S.I.K., M.Si., dan dihadiri langsung oleh Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) sebagai bentuk pengawasan dan penguatan disiplin internal di lingkungan Polresta Cirebon. Setelah pelaksanaan apel pagi, seluruh personel Polresta Cirebon menjalani pemeriksaan menyeluruh yang meliputi sikap tampang, kerapihan rambut, kesesuaian penggunaan gampol, serta kelengkapan administrasi perorangan seperti KTP, KTA, SIM, dan STNK. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan handphone guna memastikan tidak adanya keterlibatan personel dalam praktik judi online maupun penggunaan aplikasi terlarang lainnya. Kapolresta Cirebon menegaskan bahwa pelaksanaan Gaktibplin ini merupakan bagian dari komitmen Polresta Cirebon dalam menjaga ketertiban dan kedisiplinan internal. “Ini adalah wujud upaya preventif untuk mewujudkan institusi yang bersih dan melayani. Kami memastikan seluruh personel Polresta Cirebon selalu siap, tertib, dan profesional dalam menjalankan tugas,” tegasnya. Sebagai bagian dari pengawasan internal, turut dilaksanakan tes urine secara acak terhadap 40 personel Polresta Cirebon dan Polsek jajaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh personel dinyatakan negatif dari penyalahgunaan narkoba. “Hasil ini menjadi bukti nyata personel Polresta Cirebon tetap menjaga integritas dan menjauhi penyalahgunaan zat terlarang dalam menjalankan tugas. Melalui kegiatan ini, kami berharap kedisiplinan personel Polresta Cirebon terus terjaga demi meningkatkan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya. Melalui kegiatan ini, Polresta Cirebon kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas, kedisiplinan, serta kesiapan personel guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara optimal di tengah masyarakat. (Asep Rusliman)

INDRAMAYU,BIDIK-KASUSNEWS.COM,. Penolakan warga terhadap keberadaan kost-kostan yang diduga beroperasi secara tidak wajar mencuat di Dusun Karang Baru, Desa Singajaya, Kecamatan Indramayu. Aksi tersebut ditandai dengan pemasangan spanduk di sejumlah titik lingkungan sebagai bentuk protes terbuka terhadap praktik sewa kamar per jam yang dinilai meresahkan. Spanduk-spanduk yang dibentangkan warga berisi penegasan sikap menolak segala bentuk aktivitas yang mengarah pada dugaan prostitusi terselubung. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga norma sosial dan ketertiban lingkungan yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keresahan yang dirasakan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Ia menyebut adanya aktivitas keluar-masuk penghuni yang tidak biasa, terutama pada jam-jam tertentu, sehingga memicu kecurigaan warga terhadap fungsi sebenarnya dari rumah atau kost-kostan tersebut. “Warga di sini merasa tidak nyaman. Aktivitasnya berbeda dari kost pada umumnya. Ada yang datang hanya sebentar lalu pergi lagi, itu yang membuat kami curiga,” ujarnya. Sabtu 2 Mei 2026 Menurutnya, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membawa dampak negatif, khususnya bagi lingkungan sosial dan generasi muda di sekitar lokasi Warga pun sepakat untuk menyuarakan penolakan secara kolektif agar mendapat perhatian dari pihak berwenang. Selain memasang spanduk, masyarakat juga berharap adanya langkah konkret dari aparat desa maupun instansi terkait untuk melakukan penelusuran dan penertiban. Mereka menilai pengawasan terhadap tempat usaha berbasis hunian perlu diperketat agar tidak disalahgunakan. Warga menegaskan bahwa penolakan ini bukan tanpa alasan. Mereka ingin memastikan lingkungan tempat tinggal tetap aman, nyaman, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Kehadiran aktivitas yang mencurigakan dinilai dapat merusak citra wilayah serta memicu persoalan sosial yang lebih luas. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola kost maupun pemerintah setempat terkait dugaan tersebut. Namun demikian, warga berharap persoalan ini dapat segera ditindaklanjuti secara transparan dan adil. Aksi penolakan ini menjadi cerminan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung, warga Karang Baru memilih untuk bersikap tegas terhadap hal-hal yang dinilai berpotensi mengganggu ketertiban dan nilai-nilai yang mereka pegang. (Asep Rusliman)

Cirebon Kota,BIDIK-KASUSNEWS.COM, .Rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang dilaksanakan pada Jumat (01/05/2026) di wilayah Kota Cirebon berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tak lepas dari upaya pengamanan ketat yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian Resor (Polres) Cirebon Kota, yang menerjunkan ratusan personel untuk mengawali dan mengakhiri setiap rangkaian acara tanpa mengganggu aktivitas masyarakat secara luas. Aksi peringatan yang diikuti oleh kelompok mahasiswa ini tersebar di sejumlah titik strategis di Kota Cirebon. Kehadiran aparat kepolisian di lokasi-lokasi tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dalam menjaga keseimbangan antara hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi, serta kepentingan umum agar ketertiban dan keamanan tetap terpelihara dengan baik. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Eko Iskandar, menegaskan bahwa pola pengamanan yang diterapkan dalam kegiatan ini senantiasa mengedepankan pendekatan humanis. Menurutnya, keberadaan petugas di lapangan bukan bertujuan untuk membatasi atau menghambat penyampaian aspirasi, melainkan untuk memastikan setiap proses berlangsung dengan aman, damai, dan penuh rasa tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat. “Kami hadir di tengah-tengah masyarakat dan peserta aksi untuk memberikan perlindungan, rasa aman, serta memfasilitasi agar aspirasi yang disampaikan dapat tersalurkan dengan baik tanpa menimbulkan gangguan bagi orang lain. Pendekatan yang kami lakukan bersifat persuasif dan komunikatif, sehingga hubungan antara aparat dan masyarakat tetap terjalin harmonis,” tegas AKBP Eko. Dalam pelaksanaannya di lapangan, para petugas mendampingi jalannya aksi sejak tahap persiapan hingga kegiatan dinyatakan selesai dan para peserta membubarkan diri. Komunikasi yang terjalin secara intens antara aparat dan koordinator lapangan aksi membuat seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar tanpa adanya ketegangan atau insiden yang merugikan pihak manapun. Sempat terjadi penghentian alur kendaraan di beberapa ruas jalan demi kelancaran jalannya aksi. Namun, berkat koordinasi yang matang dan pengaturan lalu lintas yang dilakukan secara profesional oleh petugas, kondisi tersebut dapat segera diatasi dalam waktu singkat. Dampak terhadap kelancaran arus lalu lintas maupun aktivitas warga sekitar dapat diminimalkan sehingga tidak menimbulkan kerugian yang berarti bagi masyarakat luas. Sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kapolres Cirebon Kota juga menekankan bahwa tanggung jawab kepolisian tidak hanya terbatas pada pengamanan peserta aksi semata, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap objek vital dan fasilitas umum yang ada di sekitar lokasi kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau gangguan yang dapat mengganggu pelayanan publik maupun kepentingan masyarakat banyak. Selain melakukan pengamanan fisik, pihak kepolisian juga gencar menyampaikan imbauan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga ketertiban, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya, serta mengedepankan budaya dialog dan komunikasi yang baik dalam setiap penyampaian pendapat di ruang publik. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan mendesak atau menemukan adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban selama maupun setelah berlangsungnya aksi, pihak kepolisian mengimbau untuk segera melapor melalui Layanan Polisi 110. Jalur komunikasi ini disiapkan untuk memastikan setiap laporan atau permintaan bantuan dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan tanggap oleh petugas yang bertugas di lapangan. Sementara itu, Kasi Humas Polres Cirebon Kota, AKP M. Aris Hermanto, menambahkan bahwa pengamanan aksi peringatan Hari Buruh Internasional merupakan bagian dari pelayanan utama kepolisian kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan menjaga suasana yang aman dan tertib adalah hasil kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat. “Kami mengajak semua pihak untuk terus menjaga suasana kondusif di Kota Cirebon. Layanan Polisi 110 selalu siap melayani masyarakat selama 24 jam sebagai sarana komunikasi cepat untuk melaporkan segala bentuk gangguan atau meminta bantuan kepolisian,” ungkap AKP M. Aris. Berakhirnya rangkaian kegiatan peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Cirebon dalam keadaan aman dan tertib menjadi bukti bahwa kebebasan menyampaikan aspirasi dapat berjalan beriringan dengan terpeliharanya ketertiban umum, selama didasari rasa saling menghormati dan tanggung jawab bersama. (Asep Rusliman)

MAJALENGKA,BIDIK-KASUSNEWS.COM,. Ambruknya sarana pendidikan yang menimpa bangunan SDN 3 Mirat, Kecamatan Leuwimunding, pada Jumat (1/5/2026) mendapat sorotan tajam dari kalangan penggiat anti korupsi. Peristiwa tersebut dinilai sangat memprihatinkan karena terjadi menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Tim Investigasi Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Taufik Hidayat, mengecam keras ambruknya bangunan sekolah yang diketahui baru direhabilitasi pada tahun 2021. Menurutnya, secara struktur bangunan tersebut masih tergolong baru dan seharusnya memiliki kualitas yang mampu bertahan dalam jangka panjang, terlebih pada bagian atap yang menggunakan material baja ringan. “Bangunan sekolah tersebut mendapat perbaikan rehab pada tahun 2021. Secara struktur termasuk baru dan masih tahap garansi. Material baja ringan biasanya memiliki garansi hingga 15 tahun, tetapi ini baru berjalan sekitar 4 tahun sudah ambruk. Ada apa ini?” ungkap Taufik Hidayat. Dirinya menilai kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah, terutama terkait kualitas pengerjaan proyek pembangunan fasilitas pendidikan. Taufik menegaskan pihaknya akan terus mengawal dan melakukan investigasi terhadap dugaan adanya indikasi korupsi dalam proses pembangunan maupun pengawasan proyek rehabilitasi SDN 3 Mirat tersebut. “Kami sangat menyayangkan kejadian ini. LAKRI akan tetap mengawal adanya indikasi korupsi dalam pengerjaan pembangunan tersebut,” tegasnya. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka bergerak cepat menangani ambruknya atap bangunan SDN 3 Mirat. Bupati Majalengka, Eman Suherman turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi sekolah sekaligus memastikan langkah penanganan darurat segera dilakukan. Dalam kunjungannya, Bupati didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PUTR, serta Plt Kepala BKAD Kabupaten Majalengka. Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, hujan deras disebut menjadi salah satu pemicu ambruknya bangunan. Namun demikian, Bupati juga menyoroti adanya persoalan teknis konstruksi bangunan. Beberapa temuan yang disampaikan di antaranya penggunaan baja ringan dengan ketebalan sekitar 0,75 mm yang dinilai tidak memenuhi standar kekuatan, serta jarak antar kuda-kuda atap yang melebihi 1 meter, padahal idealnya maksimal 80 sentimeter. “Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kualitas pembangunan, terutama untuk fasilitas pendidikan, tidak boleh diabaikan,” tegas Bupati. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar siswa akan dialihkan dengan memanfaatkan ruang perpustakaan dan area musala sekolah agar proses pendidikan tetap berjalan. Pemerintah Kabupaten Majalengka juga memastikan perbaikan bangunan akan segera dilakukan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tanpa harus menunggu anggaran perubahan. Peristiwa ambruknya SDN 3 Mirat ini menjadi pengingat penting akan perlunya pengawasan ketat terhadap kualitas pembangunan infrastruktur pendidikan agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan layak bagi para siswa. (Asep Rusliman)

Indramayu,BIDIK-KASUSNEWS.COM,. Penilaian ini mengacu pada mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), yang dilakukan secara berkala dengan indikator terukur. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kabupaten Indramayu menempati posisi kelima dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia. Menanggapi capaian itu,Luki Hakim menekankan,penghargaan ini seharusnya menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,bukan kebanggaan simbolik. Memastikan program yang dijalankan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. “Kami akan terus meningkatkan pelayanan dan transparansi,memastikan program benar-benar dirasakan masyarakat ,”kata Luki Hakim. Luki juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang dinilai berkontribusi dalam capaian tersebut,mulai dari Legislatif hingga masyarakat. Namun tantangan kedepan tetap terbuka,terutama dalam menjaga konsistensi kinerja dan memastikan indikator penilaian berbanding lurus dengan kondisi rill dilapangan. Dengan capaian ini,publik akan menanti apakah peningkatan kinerja tersebut dapat berlanjut dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat Indramayu. Wakil Mentri Dalam Negri Bima Arya Sugiarto menyebut Luki Hakim masuk lima besar karena dinilai unggul dalam berbagai indikator kinerja pemerintah. Penilaian ini mengacu pada mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(EPPD),yang dilakukan secara berkala dengan indikator terukur. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut ,Kabupaten Indramayu menempati posisi kelima dari total 514 Kabupaten /Kota di Indonesia. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Aspirasi warga Desa Sukatani, Kecamatan Surade, terkait kerusakan jalan mulai mendapat respons serius dari pemerintah daerah. Melalui forum dialog yang difasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), warga bertemu langsung dengan jajaran pemerintah, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, di Aula Desa Sukatani, Rabu (29/4/2026). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi warga beberapa hari sebelumnya yang mempersoalkan kondisi jalan yang dinilai semakin memburuk dan menghambat aktivitas masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimcam, BPD, serta elemen masyarakat lainnya. Usai dialog, Kepala Dinas PU bersama tim langsung turun ke lapangan untuk mengecek kondisi ruas jalan yang dikeluhkan. Hasilnya, sejumlah titik mengalami kerusakan berat yang membutuhkan penanganan menyeluruh. Menurut Kadis PU, tingkat kerusakan di atas 60 persen tidak bisa lagi ditangani dengan perbaikan ringan, melainkan harus melalui rekonstruksi total. Ia menyebutkan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan dengan kondisi tersebut cukup besar. “Untuk rekonstruksi, per kilometernya saat ini berkisar Rp1,9 miliar, dan itu masih mengikuti harga sekarang,” ungkapnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya menghadirkan solusi, dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Skema penanganan akan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas. Ia juga membuka kemungkinan adanya alokasi anggaran melalui perubahan APBD, jika kondisi fiskal memungkinkan. Hal ini menjadi salah satu harapan agar penanganan jalan di Sukatani bisa segera direalisasikan. Sementara itu, warga berharap hasil pertemuan ini tidak berhenti pada wacana. Mereka meminta adanya langkah konkret mengingat kondisi jalan yang rusak telah berdampak pada mobilitas dan kegiatan ekonomi sehari-hari. Dialog tersebut menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah untuk mencari titik temu. Selain meredakan ketegangan pasca aksi, forum ini juga memperkuat komitmen bersama dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendasar warga. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi, Uus Pirdaus, menghadiri kegiatan pelepasan purna bhakti sekaligus memimpin pembinaan wilayah bagi dua UPTD di Kantor UPTD Jampangkulon, Rabu (29/4/2026). Kegiatan diawali dengan pelepasan Kepala Cabang (Kacab) Dinas PU Wilayah Jampangkulon, Yudi, yang memasuki masa purna bakti setelah mengabdi dalam pembangunan infrastruktur di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi. Dalam sambutannya, Uus Pirdaus menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan selama bertugas. Ia menegaskan bahwa kontribusi yang telah diberikan menjadi bagian penting dalam kemajuan pembangunan daerah. “Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian yang telah diberikan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ke depan,” ujarnya. Usai prosesi purna bhakti, kegiatan dilanjutkan dengan pembinaan wilayah yang diikuti jajaran UPTD Wilayah Ciemas dan UPTD Wilayah Jampangkulon. Dalam arahannya, Kadis PU menekankan pentingnya peningkatan kinerja aparatur, kedisiplinan, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan perlunya koordinasi yang solid antar UPTD dalam menjalankan tugas di lapangan. Menurutnya, sinergi yang kuat menjadi kunci dalam penanganan infrastruktur, baik jalan maupun irigasi, agar pembangunan di wilayah selatan dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan. “Seluruh jajaran harus bekerja profesional, responsif, dan menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas,” tegasnya. Kegiatan berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kekeluargaan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor infrastruktur. (Dicky)