SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Prestasi gemilang kembali ditorehkan talenta muda Kota Sukabumi di kancah modeling internasional. Kepala Disbudporapar, Rahmat Sukandar, menilai capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa generasi muda daerah mampu bersaing di level global. Nama Nadia Putri Ramadhani, Rafa Elviana Supriatna dan Aurin Julianti mencuri perhatian setelah sukses menorehkan prestasi di berbagai ajang. Mereka adalah putri dari pasangan Ucup Supriatna dan Evi Sumanti. “Ini bukan sekadar prestasi, tapi bukti bahwa anak-anak Sukabumi punya kualitas untuk tampil di panggung dunia,” tegas Rahmat, Kamis (9/4/2026). Menurutnya, keberhasilan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan dan membuka lebih banyak ruang bagi talenta muda berkembang. Ia juga menekankan pentingnya dukungan lintas sektor agar potensi yang ada tidak berhenti di satu pencapaian saja. “Kita ingin mereka terus naik level. Harus ada kesinambungan, baik dari sisi latihan, mental, hingga peluang tampil di event yang lebih besar,” ujarnya. Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan segera menyampaikan capaian ini kepada Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, guna mendorong dukungan kebijakan dan fasilitasi bagi para talenta muda tersebut. Sementara itu, pembina modeling Mino Triyanto Ahya mengungkapkan, kiprah anak didiknya terus meluas. Setelah tampil di Vietnam dan Singapura, mereka dijadwalkan kembali berkompetisi di Bangkok, Thailand pada 26 April 2026. “Di Vietnam, kami berhasil unggul dari sembilan negara. Itu bukan hal mudah, karena persaingan sangat ketat,” jelasnya. Ia menambahkan, di balik capaian tersebut ada proses panjang yang menuntut disiplin tinggi, latihan intensif, serta pembentukan karakter yang kuat. Bahkan ke depan, para talenta ini tidak hanya difokuskan di modeling, tetapi juga diarahkan merambah industri film. “Kami siapkan mereka tidak hanya jadi model, tapi juga punya peluang di dunia hiburan yang lebih luas,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan Halalbihalal tingkat Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, yang digelar di Aula Kecamatan Jampangkulon, Kamis (9/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat pasca Idulfitri 1447 Hijriah. Acara tersebut dihadiri unsur Forkopimcam Jampangkulon, Ketua PKK, Kepala KUA, para kepala UPTD, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan (OKP). Turut hadir Ketua MUI, para kepala desa se-Kecamatan Jampangkulon, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta berbagai elemen lainnya. Camat Jampangkulon, Dading, dalam sambutannya menegaskan bahwa Halalbihalal bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sarana untuk membersihkan hati dan memperbaiki hubungan antarsesama. Ia mengajak seluruh peserta untuk menghadirkan ketulusan dalam saling memaafkan. “Halalbihalal bukan hanya tradisi seremonial, tetapi momentum untuk memperbaiki diri. Tidak semua orang berani meminta maaf, dan tidak semua orang mampu memaafkan. Di situlah letak kemuliaan, ketika kita mampu melakukannya dengan tulus,” ujarnya. Menurutnya, tradisi Halalbihalal merupakan kearifan lokal bangsa Indonesia yang efektif dalam meredam konflik dan mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. “Halalbihalal mengajarkan kita untuk meluruskan yang kusut, menjernihkan yang keruh, dan melebur kesalahan agar hubungan kembali harmonis,” tambahnya. Mengusung tagline “NYATE BOS” (Nyaman, Tentram, Barudakna Someah), Dading juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai kebaikan yang telah dibangun selama bulan Ramadan, termasuk memperkuat hubungan spiritual dengan Allah SWT. “Jangan berhenti berdoa, karena doa adalah kekuatan kita dalam menjaga ketenangan dan kebersamaan,” pesannya. Dengan tema “Perekat Kebersamaan”, kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal dalam memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, serta mewujudkan kehidupan masyarakat Kecamatan Jampangkulon yang harmonis, rukun, dan penuh toleransi. (Dicky)

KUNINGAN,Bidik-kasusnews.com,. Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menyampaikan terkait kondisi ruas jalan Cidahu–Luragung. Kepala Dinas PUTR Kabupaten Kuningan Ir. I. Putu Bagiasna, M.T. menjelaskan, bahwa ruas jalan Cidahu–Luragung memiliki panjang kurang lebih 10,3 kilometer. Secara historis, Putu mengatakan, kondisi jalan tersebut memang mengalami kerusakan, salah satunya disebabkan oleh tingginya aktivitas kendaraan berat dari operasional galian C yang melintasi jalur tersebut. “Adapun untuk segmen Cidahu, khususnya dari Blok Getrak hingga Gunung Karung, pekerjaan perbaikan telah diselesaikan melalui program Inpres Jalan Daerah dan baru rampung dalam waktu dekat,” katanya. Secara umum, menurutnya kondisi jalan pada segmen tersebut sudah baik dan tidak terdapat kerusakan signifikan. Namun demikian, masih terdapat kerusakan ringan yang menjadi tanggung jawab pihak rekanan, mengingat masa pemeliharaan masih berlangsung hingga Juli 2026. Sementara itu, untuk segmen Gunung Karung hingga Luragung sepanjang kurang lebih 5 kilometer, saat ini kondisinya memang masih mengalami kerusakan cukup berat. Pemerintah Kabupaten Kuningan telah merencanakan penanganan pada tahun ini melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK). Menindaklanjuti hal tersebut, dikatakannya, bahwa Pak Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, telah menginstruksikan agar proses percepatan segera dilakukan. Saat ini tahapan pelelangan sedang dalam proses evaluasi, dan ditargetkan pada bulan April ini sudah dapat memasuki tahap penandatanganan kontrak (SPK) untuk pekerjaan segmen Gunung Karung hingga Luragung. Pemkab Kuningan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur jalan demi menunjang aktivitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (Asep Rusliman)

Indramayu,Bidik-kasusnews.com,. Aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) di depan Alun-alun Kabupaten Indramayu berakhir ricuh. Massa aksi yang semula berniat menyampaikan aspirasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Tambak Nila justru melakukan tindakan anarkis dengan merusak sejumlah fasilitas umum di kawasan jantung kota tersebut. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah fasilitas fas bunga, tiang lampu taman, dan sarana publik lainnya mengalami kerusakan signifikan. Pemerintah Daerah (Pemda) Indramayu memperkirakan kerugian materil akibat ulah oknum demonstran ini mencapai ratusan juta rupiah. Bupati Lucky Hakim Beri Ultimatum Menanggapi insiden tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menggelar jumpa pers darurat di Aula Pendopo Kabupaten Indramayu. Dalam pernyataannya, Bupati Lucky sangat menyayangkan tindakan anarkis tersebut, terlebih dirinya telah beriktikad baik dengan menemui massa aksi secara langsung yang diwakilkan. “Sangat disayangkan aksi ini berujung anarkis. Padahal kami sudah membuka diri dan menemui massa untuk berdialog. Fasilitas umum ini dibangun dengan uang rakyat untuk kepentingan masyarakat luas,” ujar Lucky Hakim. Meskipun kecewa, Bupati Lucky Hakim masih memberikan ruang bagi pihak KOMPI untuk menunjukkan tanggung jawab. Ia mendesak koordinator aksi agar segera mengidentifikasi oknum-oknum demonstran yang melakukan perusakan dan bersedia mengganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Klarifikasi Status PSN Tambak Nila Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lucky Hakim menegaskan kembali duduk perkara proyek yang menjadi pemicu demonstrasi. Ia menjelaskan bahwa Program Revitalisasi Tambak di Kawasan Hutan (Budidaya Ikan Nila Salin) yang melibatkan Perum Perhutani merupakan Program Strategis Nasional (PSN) dari Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, bukan program Pemerintah Daerah Indramayu. “Saya tegaskan kembali, revitalisasi tambak di kawasan Perhutani ini adalah kebijakan Pusat atau program Presiden. Pemda Indramayu dalam hal ini hanya memfasilitasi koordinasi di tingkat daerah,” tegasnya. Langkah Tegas dan Koordinasi dengan Polres Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak akan tinggal diam jika ruang tanggung jawab yang diberikan tidak diindahkan oleh pihak KOMPI. Bupati menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Polres Indramayu untuk mengambil langkah hukum tegas. “Jika pihak KOMPI tidak segera membenahi atau bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas umum di Alun-alun, kami akan berkoordinasi dengan Polres Indramayu untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” pungkas Lucky. Hingga berita ini diturunkan, kawasan Alun-alun Indramayu masih dalam proses inventarisir kerusakan oleh dinas terkait, sementara pihak kepolisian informasinya tengah melakukan pendalaman terkait aktor intelektual di balik perusakan tersebut. (Asep Rusliman)

Indramayu,Bidik-kasusnews.com,. Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 menjadi salah satu regulasi penting yang mengubah sistem pendanaan daerah di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada struktur anggaran pemerintah daerah, termasuk pada nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ancaman Pemutusan Massal PPPK Menguat, DPR Minta Pemerintah Tunda Pembatasan Belanja Pegawai Melalui UU HKPD, pemerintah pusat melakukan reformasi besar terhadap skema Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah sekaligus memastikan anggaran daerah selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Namun di balik tujuan tersebut, muncul tantangan serius yang dihadapi pemerintah daerah. Penyaluran dana dari pusat kini dilakukan secara lebih selektif dan diarahkan untuk mendukung program strategis nasional. Akibatnya, ruang fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan rutin, seperti gaji pegawai, menjadi semakin terbatas. Dilema Anggaran Daerah dan Tekanan Fiskal Kondisi ini menimbulkan dilema nyata bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, mereka harus menjalankan program prioritas nasional yang didorong melalui kebijakan pusat. Di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban membayar belanja rutin, termasuk gaji PPPK yang jumlahnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ketika terjadi defisit anggaran atau realokasi kebijakan, belanja rutin sering kali menjadi pos yang paling rentan terdampak. Terlebih bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, ketergantungan terhadap dana transfer pusat membuat posisi fiskal semakin terjepit. Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi pemutusan kontrak PPPK secara massal. Ancaman tersebut bukan sekadar isu, melainkan konsekuensi dari tekanan fiskal yang dihadapi daerah dalam menyesuaikan struktur anggarannya. Apa Itu UU HKPD dan Dampaknya bagi Daerah? UU HKPD dirancang untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih disiplin dan efisien. Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa setiap alokasi anggaran daerah benar-benar mendukung target pembangunan nasional secara terukur. Dalam implementasinya, terdapat beberapa perubahan penting, di antaranya: Penajaman penggunaan DAU dan DAK agar lebih fokus pada program prioritas Dorongan efisiensi belanja daerah, khususnya belanja rutin Peningkatan peran daerah dalam mengoptimalkan PAD sebagai sumber utama pembiayaan Kebijakan ini secara tidak langsung memaksa pemerintah daerah untuk lebih mandiri secara fiskal. Namun, tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam meningkatkan pendapatan lokal. Dampak Langsung terhadap PPPK Dalam konteks tenaga PPPK, kebijakan ini memiliki implikasi yang cukup signifikan. Setidaknya ada tiga faktor utama yang memengaruhi: Prioritas Anggaran Nasional Dana transfer dari pusat kini lebih difokuskan pada program strategis, sehingga alokasi untuk belanja pegawai menjadi terbatas. Efisiensi Belanja Rutin Pemerintah daerah didorong untuk menekan pengeluaran rutin, termasuk gaji pegawai, demi menjaga keseimbangan anggaran. Keterbatasan PAD Daerah dengan PAD rendah akan kesulitan menutupi kebutuhan belanja pegawai, sehingga PPPK berpotensi menjadi opsi penyesuaian anggaran. Dalam kondisi tertentu, gaji PPPK yang relatif besar dapat menjadi beban fiskal yang harus disesuaikan. Hal inilah yang memunculkan kekhawatiran bahwa tenaga PPPK bisa menjadi pihak yang paling terdampak dalam proses penyeimbangan anggaran. Reformasi Fiskal atau Ancaman Sosial? Perlu dipahami bahwa kondisi ini bukan semata-mata disebabkan oleh satu kebijakan atau kepemimpinan tertentu, melainkan bagian dilematis suatu pemerintahan,kalau tidak rekrut PPPK kurang SDM untuk pelayanan masyarakat kalau direkrut pemerintah harus menyiapkan anggaran tetap,dengan menggali PAD. (Asep Rusliman)

INDRAMAYU,Bidik-kasusnews.com,.Belum dua bulan dilantik, Kuwu Limbangan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, H. Nurwenda langsung tancap gas membangun desa dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat desa setempat. Pasalnya, Kuwu Limbangan terpilih dalam Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak tahun 2025 dan telah dilantik Bupati Indramayu Lukcy Hakim pada februari 2026 kemarin ini langsung bekerja. Salah satunya membersihkan saluran air di sejumlah titik yang berada di desa setempat bersama masyarakat. H. Nurwenda menjelaskan, selain untuk menanggulangi banjir karena saat ini musim penghujan, bersih-bersih saluran air ini juga merupakan langkah konkret untuk membawa Desa Limbangan yang sehat bersih indah. Tidak hanya lingkungan, tetapi juga pemerintahannya. “Saya bersama warga membersihkan saluran air supaya lancar dari hambatan-hambatan sampah,” kata dia ketika ditemui di kantornya, Kamis (26/3/2026) Dalam kegiatan tersebut, H. Nurwenda menjelaskan, pihaknya menggandeng RT/RW dan semua lembaga di desa setempat. Bahkan, dia menargetkan, dalam 100 hari kerjanya memimpin, Desa Limbangan yang sehat, bersih, dan indah dapat tercapai. “Insya Allah saya akan buka Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada alat pembakarnya,” ujarnya. Dengan adanya TPS tersebut, dia berharap, dapat menyelesaikan masalah pengelolaan sampah di lingkungan Desa Limbangan. Namun, hal itu juga tentu membutuhkan dukungan dan kerja sama dari masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan program tersebut dan demi kebaikan bersama. “Saya bersama seluruh elemen yang ada di Desa Limbangan akan terus berupaya mengedukasi masyarakat untuk membuang sampah di tempat yang sudah sediakan. Jadi saya mohon pengertiannya kepada masyarakat agar jangan membuang sampah sembarangan yang dapat membuat kumuh lingkungan dan menimbulkan penyakit,” pintanya. Tidak hanya itu, dirinya pun berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sebagai orang nomor 1 di Desa Limbangan, dirinya akan selalu stand by di desa. Hal itu bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. “Saya berharap agar semua bisa bekerjasama yang baik dari semua pihak, terutama warga. Insya Allah dengan kerja sama yang baik, semua akan berjalan dengan baik. Seperti pepatah mengatakan, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Insya Allah tidak ada kesulitan dan semua program bisa berjalan dengan lancar”, tutupnya.. (Asep Rusliman)

KUNINGAN,Bidik-kasusnews.com,. Halal Bihalal Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan digelar di Ballroom Arya Kamuning, Gedung Setda komplek KIC, dihadiri Bupati Dian Rachmat Yanuar, Wabup Tuti Andriani Sekda U. Kusmana, para asisten, staf ahli, para pejabat eselon II hingga III dan seluruh ASN lingkungan Setda, Rabu (25/3/2026). Bupati Kuningan dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat hari raya Idulfitri 1447 Hijriah serta permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh jajaran ASN. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersamaan, memperkuat soliditas, serta menjadikan momentum Idulfitri sebagai titik awal peningkatan kinerja. “Selepas menjalani ibadah Ramadan dan libur Lebaran, kita harus kembali dengan semangat baru. Jadikan kebersamaan ini sebagai energi untuk bekerja lebih baik, lebih tulus, dan lebih bertanggung jawab,” ujarnya. Dian mengingatkan, tantangan ke depan tidak ringan, terutama terkait kondisi ekonomi global dan nasional yang berdampak pada daerah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah untuk lebih bijak dalam pengelolaan anggaran serta menjaga stabilitas fiskal. “Kita harus bersiap dengan kondisi yang penuh ketidakpastian. Efisiensi anggaran dan prioritas program harus benar-benar diperhatikan, namun hak pegawai seperti gaji dan TPP tetap menjadi komitmen untuk dipenuhi tepat waktu,” tegasnya. Selain itu, bupati juga menyoroti pentingnya sektor strategis seperti ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan, sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tekanan eksternal. Dian mengapresiasi jajaran perangkat daerah yang tetap menjalankan tugas selama masa libur Lebaran, terutama di sektor pelayanan publik, kesehatan, perhubungan, dan keamanan sehingga situasi di Kabupaten Kuningan tetap kondusif. Dia juga mengajak seluruh ASN untuk kembali fokus bekerja, meningkatkan disiplin, serta memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memberikan yang terbaik untuk Kuningan. (Asep Rusliman)

Majalengka,Bidik-kasusnews.com,.Problem Solving atau peyelesaian masalah adalah strategi pemecahan masalah yang digunakan Polri untuk menyelesaikan konflik dan permasalahan di masyarakat, terutama oleh Polsek Malausma yang digelar dikantor Satuan Reskrim Polres Majalengka, Selasa (24/3/2026). ‎Sesuai permintaan keluarga kedua belah pihak, kegiatan Problem solvig ini dilakukan terhadap Laporan warga kejadian pada Senin Jam 15.30 Wib di Dusun Gunungpayung Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, yang dilaporkan oleh Korban Sdr Jajang. ‎ ‎Sesuai Kronologis berawal terlapor menagih hutang terhadap Pelapor sampai terjadi tindak pidana Pengeroyokan terhadap Pelapor sdr.Jajang oleh terlapor Sdr Didin dan Sdr Opik, ungkap Kapolsek Malausma IPDA Riyana. ‎ ‎Kegiatan Problem Solving ini dilakukan karena masih terdapat hubungan tetangga atau satu Dusun Gunungpayung antara kedua belah pihak sehingga meminta Pihak Polres Majalengka untuk melakukan mediasi untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap para pelaku. ‎Kesepakatan yang terjadi antara para pihak disaksikan oleh Perangkat Desa Banyusari tokoh masyarakat setempat dan dituangkan dalam surat pernyataan yang nantinya menjadi dasar penyelesaian perkara yang dilaporkan pada Polsek Malausma” jelas IPDA Riyana. ‎ ‎Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi melalui Kasat Reskrim AKP Udiyanto secara terpisah mengungkapkan, Penyelesaian masalah secara kekeluargaan merupakan niat para pihak untuk tidak melanjutkan tindak pidana yang dilaporkan di Polres Majalengka melalui jalur hukum. ‎ ‎Peran Polres Majalengka dan Polsek Malausma dalam problem solving ini hanya memfasilitasi kesepakatan para pihak karena masih ada hubungan kekeluargaan. Dengan kesepakatan melalui surat pernyataan yang ada menjadi bukti penyelesaian perkara atas laporan polisi yang dilaporakn oleh korban” pungkas Kasat Reskrim AKP Udiyanto. (Asep Rusliman)

Kota Cirebon,Bidik-kasusnews.com,.Dalam rangka memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M, Babinsa Kelurahan Pegambiran, Sertu Yanto, melaksanakan kegiatan monitoring di objek wisata WBK (Wisata Bahari Kejawanan), yang berlokasi di Jl. Pelabuhan Perikanan No. 1 RW 05, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Kegiatan monitoring ini dilakukan untuk memantau perkembangan situasi dan kondisi di area wisata yang mengalami peningkatan jumlah pengunjung selama masa libur lebaran. Kehadiran Babinsa di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk memberikan rasa aman serta mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas di kawasan wisata. Dalam pelaksanaannya, Sertu Yanto juga berkoordinasi dengan petugas pengelola wisata serta aparat terkait guna memastikan pengunjung tetap mematuhi aturan yang berlaku, termasuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan keselamatan selama berada di lokasi wisata. “Kami hadir untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Diharapkan para pengunjung dapat menikmati liburan dengan tetap mengutamakan keselamatan serta mematuhi aturan yang ada,” ujar Sertu Yanto. Selain itu, Babinsa turut mengimbau kepada para pengunjung agar selalu waspada terhadap barang bawaan serta memperhatikan keselamatan diri dan keluarga, terutama saat beraktivitas di area pantai. Melalui kegiatan ini, diharapkan situasi di objek wisata Wisata Bahari Kejawanan tetap aman, tertib, dan kondusif, sehingga masyarakat dapat menikmati momen libur lebaran dengan nyaman dan penuh kebahagiaan. (pendim0614)* (Asep Rusliman)

CIREBON,Bidik-kasusnews.com,.Kegiatan Halal Bihalal insan pers Cirebon yang digelar pada Selasa (24/3/2026) berlangsung dengan nuansa berbeda dari biasanya. Alih-alih memilih lokasi formal seperti kafe atau aula hotel berbintang, para jurnalis sepakat menggelar acara di tempat yang sederhana namun penuh makna, yakni di bawah jalan layang kawasan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, tepat di seberang Grage City Mall. Pemilihan lokasi tersebut bukan tanpa alasan. Tempat ini dikenal sebagai titik kumpul harian para wartawan di Kota Cirebon, sehingga memiliki nilai historis dan emosional tersendiri bagi para insan pers. Meski jauh dari kesan mewah, suasana kehangatan, kekeluargaan, dan keakraban justru terasa lebih kuat dalam kegiatan tersebut. Acara dibuka oleh Wawan selaku Ketua Forum Perkumpulan Jurnalissekaligus penggagas kegiatan. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya menjaga silaturahmi di tengah dinamika profesi jurnalis yang penuh tantangan. Selanjutnya, Agustinar (yang akrab disapa Papi) dan Arif Yolando, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Kota Cirebon, turut memberikan sambutan. Selain berbagi pengalaman seputar lika-liku dunia jurnalistik, Arif juga mengajak para insan pers untuk membentuk komunitas Bikers Jurnalist Indonesia (BIJI). Komunitas ini diharapkan menjadi wadah alternatif untuk mempererat hubungan antarsesama jurnalis melalui kegiatan positif di luar rutinitas peliputan. Dalam kesempatan yang sama, Piryanto selaku Ketua Aliansi Wartawan Nasional Indonesia (AWNI) DPD Jawa Barat menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut. Ia menilai kegiatan Halal Bihalal ini memiliki nilai positif dalam memperkuat solidaritas dan sinergi antarwartawan lintas media. Sejumlah tokoh pers lainnya juga turut hadir, di antaranya Bambang Eko selaku Ketua Paguyuban Wartawan Cirebon Raya (PWCR) serta Firda Asih, Pimpinan Redaksi Koran Cirebon. Kehadiran mereka semakin menambah semarak dan memperkuat ikatan kebersamaan di antara para jurnalis. Kegiatan ditutup dengan makan bersama menyajikan kuliner khas daerah, yakni Pedesan Entog. Suasana santai dan penuh canda tawa mewarnai penutup acara, mempertegas esensi utama Halal Bihalal sebagai momentum mempererat tali persaudaraan. Meski digelar secara sederhana, Halal Bihalal insan pers Cirebon tahun ini justru meninggalkan kesan mendalam. Kebersamaan yang terbangun menjadi pengingat bahwa soliditas dan kekuatan jurnalis tidak ditentukan oleh kemewahan tempat, melainkan oleh eratnya hubungan antarsesama insan pers. (Asep Rusliman)