SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kabar duka datang dari keluarga besar SMKN 1 Surade. Riska Aulia, siswi kelas XI SMKN 1 Surade, meninggal dunia pada Selasa (16/6/2026) sekitar pukul 14.30 WIB di kediamannya setelah menjalani perawatan akibat sakit yang dideritanya. Almarhumah merupakan putri dari pasangan Ade dan Lilis yang tinggal di Kampung Tugu RT 07 RW 03, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Kepergian Riska menyisakan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, serta lingkungan sekolah. Sejak kabar wafatnya Riska tersebar, rumah duka dipadati pelayat yang datang untuk menyampaikan belasungkawa. Kerabat, tetangga, teman sekolah hingga para guru hadir silih berganti untuk memberikan doa dan penghormatan terakhir kepada almarhumah. Salah seorang teman sekelasnya, Rikja, mengungkapkan bahwa Riska dikenal sebagai pribadi yang baik, ramah, dan mudah bergaul dengan siapa saja. Menurutnya, kepergian Riska menjadi kehilangan besar bagi teman-teman di sekolah. “Riska itu anaknya baik dan ramah kepada semua orang. Kami sangat kehilangan. Apalagi sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan PKL. Baru beberapa waktu lalu kami bersama guru-guru juga sempat menjenguknya,” ungkap Rikja. Pihak sekolah turut menyampaikan belasungkawa dan doa atas wafatnya salah satu siswi terbaiknya. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan dalam menghadapi musibah ini. (Dicky)

CIREBON,-Bidik-kasusnews.com,.Ditutupnya pelaksanaan Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB) Tahun 2026 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada 11 Juni 2026 pukul 23.59 WIB masih menyisakan berbagai persoalan dan keluhan dari masyarakat. Sejumlah orang tua siswa mengaku mengalami kesulitan saat proses pendaftaran akibat gangguan sistem yang dinilai kerap mengalami error dan sulit diakses. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan karena para calon peserta didik dan orang tua tidak dapat memantau perkembangan pendaftaran secara maksimal. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Biker Jurnalis Indonesia (BJI), Arief Yolando, menyampaikan keprihatinan sekaligus penyesalannya terhadap pelaksanaan PCMB tahun ini yang dinilai belum berjalan optimal. Menurut Arief, pihaknya menerima banyak laporan terkait aplikasi dan website PCMB yang sering mengalami gangguan, terutama pada saat-saat krusial menjelang penutupan pendaftaran. “Tujuan digitalisasi memang baik untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Namun apabila sistem yang digunakan justru sering mengalami gangguan dan sulit diakses, tentu akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Apalagi ini menyangkut masa depan pendidikan anak-anak,” ujar Arief kepada awak media, Senin (15/6/2026). Selain persoalan teknis, Arief juga menyoroti adanya dugaan kejanggalan dalam proses seleksi di SMAN 3 Kota Cirebon. Ia menjelaskan, pihaknya menerima informasi mengenai seorang calon murid berinisial A, warga Kelurahan Larangan, yang mendaftar melalui jalur domisili. Berdasarkan data yang diterima, jarak rumah calon siswa tersebut dengan sekolah hanya sekitar 500 meter. Pada hasil seleksi yang diumumkan tanggal 8 Juni 2026, nama siswa tersebut tercatat berada di peringkat ke-122. Setelah Dinas Pendidikan Jawa Barat memperpanjang masa pendaftaran hingga 9 Juni 2026 pukul 21.00 WIB, posisi siswa tersebut turun ke peringkat 138, sesuai batas kuota jalur domisili yang tersedia. Namun, setelah kembali dilakukan perpanjangan pendaftaran hingga 11 Juni 2026 pukul 23.59 WIB, nama siswa tersebut justru tidak lagi muncul dalam daftar calon murid yang diterima. “Kondisi ini tentu menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Bagaimana mungkin seorang calon peserta didik yang sebelumnya masih berada dalam kuota penerimaan tiba-tiba tidak lagi muncul dalam sistem. Hal seperti ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan,” tegasnya. Lebih lanjut, Arief mengungkapkan bahwa ketika pihak BJI bersama sejumlah anggotanya melakukan konfirmasi ke sekolah, pihak sekolah menyampaikan bahwa mereka hanya menjalankan mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, kebijakan perpanjangan masa pendaftaran perlu dievaluasi secara serius, terutama di wilayah yang kuotanya telah terpenuhi sejak awal. “Seharusnya ada pertimbangan yang lebih matang. Untuk SMAN 3 Kota Cirebon misalnya, apabila kuota telah terpenuhi dan tidak terdapat kendala signifikan, perpanjangan justru berpotensi memunculkan polemik baru di kalangan wali murid. Kebijakan ini patut dievaluasi dan diuji efektivitasnya,” ujarnya. Atas berbagai persoalan tersebut, BJI mendorong Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PCMB tahun ini, baik dari sisi teknis aplikasi, transparansi sistem seleksi, maupun mekanisme pengawasan agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada tahun mendatang. “Kami meyakini Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat beserta jajarannya memiliki kemampuan dalam menyusun regulasi. Namun apabila dalam pelaksanaannya regulasi tersebut justru menimbulkan banyak persoalan dan keresahan di masyarakat, maka sudah sepatutnya dilakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Arief. Menurutnya, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin melalui sistem yang adil, transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. “Harapan kami sederhana, yakni menghadirkan sistem penerimaan murid baru yang objektif, transparan, mudah diakses, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh calon peserta didik tanpa terkecuali. Yang lebih penting, jangan sampai aturan atau kebijakan yang dibuat justru menimbulkan trauma bagi anak-anak dan bahkan menjadi penyebab mereka kehilangan semangat untuk melanjutkan pendidikan hingga berujung putus sekolah,” pungkas Arief Yolando yang juga menjabat sebagai Sekretaris PWI Kota Cirebon. (Asep Rusliman) Kontak Pengaduan PCMB 2026: 0878-4888-8484.

Indramayu,-Bidik-kasusnews.com,.Peningkatan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan antarkecamatan di Kabupaten Indramayu kini memasuki babak baru. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu resmi memulai pengerjaan betonisasi jalan ruas Karangampel – Juntikebon, dengan titik awal pengerjaan yang dipusatkan tepat di tapal batas antara Desa Sendang Kecamatan Karangampel dan Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat. Langkah taktis ini diambil untuk mengoptimalkan infrastruktur jalan yang sebelumnya masih berupa aspal hotmix. Pengecoran sepanjang 734 meter ini nantinya akan menyambung langsung dengan konstruksi coran lama yang sudah ada di ruas tersebut. Dengan demikian, setelah proyek ini rampung, seluruh akses jalan di jalur tersebut akan bertransformasi total menjadi konstruksi beton seutuhnya. Kehadiran proyek senilai Rp 1.453.855.000 dari APBD Kabupaten Indramayu TA 2026 yang dikerjakan oleh CV Elvirza Karya Utama ini, disambut dengan rasa optimis oleh warga di kedua wilayah perbatasan desa. Penyambungan jalur beton ini dinilai sangat krusial bagi mobilitas harian warga Desa Sendang dan Desa Dadap. Dengan spesifikasi lebar 4,5 meter dan tinggi ketebalan mencapai 20 centimeter, jalan ini diproyeksikan memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat dalam menahan beban kendaraan. ​Arifin (45), warga Desa Sendang yang berada di sekitar area perbatasan, menyampaikan dampak positif dari realisasi proyek infrastruktur ini terhadap sektor ekonomi lokal. ​”Sebagai warga yang tiap hari beraktivitas di sini, saya sangat berterima kasih kepada Pemkab Indramayu. Pengecoran ini sangat kami tunggu-tunggu karena jalur ini urat nadi perekonomian warga antar-kecamatan. Kalau jalannya sudah dibeton semua begini, angkut barang dagangan jadi lebih cepat dan tidak terkendala lagi,” ungkap Ahmad saat memantau jalannya proyek, Minggu, (14/06/2026). ​Kondisi jalur yang akan terintegrasi penuh menjadi beton seutuhnya juga mendapat apresiasi dari para pengguna jalan yang setiap hari menggantungkan aktivitasnya di rute tersebut. ​”Alhamdulillah, akhirnya disambung juga dengan coran yang lama. Dulu pas lewat perbatasan ini sering kagok karena perbedaan kondisi jalan. Kalau sekarang dari batas Sendang sampai Dadap mau dijadikan beton semua, jelas kami sebagai pengendara merasa jauh lebih nyaman dan tenang saat melintas,” tutur Akhmad Mansyur (50), salah seorang pengguna jalan. Sementara itu, perwakilan CV Elvirza Karya Utama selaku kontraktor pelaksana menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan. Pihaknya juga meminta pengertian dari warga sekitar dan pengguna jalan atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul selama proses pembetonan. (Asep Rusliman)

Majalengka,-Bidik-kasusnews.com,. Di tengah gencarnya seruan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka, Sekretariat DPRD justru mengalokasikan anggaran belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar Rp255.000.000 pada tahun anggaran 2026. Data tersebut terungkap dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Paket pengadaan itu tercatat dengan kode RUP 64901802, menggunakan metode E-Purchasing dan bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. Ketua DPC Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kabupaten Majalengka, Rudyanto Hutasoit, mempertanyakan besarnya pagu anggaran tersebut. Menurutnya, alokasi dana ratusan juta untuk langganan media tidak sejalan dengan kondisi fiskal daerah yang sedang melakukan efisiensi. “Dengan melihat kode RUP 64901802, satu paket belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah yang berada di Sekretariat DPRD Majalengka tersebut mencapai Rp255 juta. Disebutkan spesifikasi pekerjaan belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Majalengka, sehingga publik mempertanyakan anggarannya untuk media apa,” kata Rudyanto, Senin (15/06/26). Sorotan PJI: Transparansi dan Output Rudyanto merinci beberapa poin yang menjadi sorotan publik: 1. Besarnya Anggaran: Nilai Rp255 juta per tahun atau setara Rp21,25 juta per bulan dinilai tidak wajar. Jika asumsi biaya langganan per media Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan, anggaran itu cukup untuk 21 hingga 42 media. 2. Transparansi: Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai media mana saja yang menerima alokasi, berapa nilai kontrak per media, dan apa dasar penentuannya. 3. Output dan Mekanisme: Publik mempertanyakan indikator keberhasilan dari belanja tersebut. Apakah untuk keperluan kliping, monitoring pemberitaan, atau bentuk kerja sama publikasi. Mekanisme pembagian anggaran dan pihak yang memverifikasi realisasinya juga belum jelas. “Muncul pula pertanyaan berapa media yang menerima kerja sama dengan anggaran tersebut. Apa output keberhasilan dari belanja itu dan bagaimana mekanisme pembagian anggarannya,” tegas Rudyanto. Kontras dengan Kebijakan Efisiensi Alokasi ini menjadi perhatian karena berbanding terbalik dengan kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan Pemkab Majalengka. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memangkas anggaran untuk alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial. Rudyanto mendesak Sekretariat DPRD Majalengka untuk membuka data ke publik secara rinci. Ia juga mengajak masyarakat dan insan pers untuk bersama-sama melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. “Kami meminta transparansi anggaran tersebut. Buka ke publik media apa saja, nilai kontrak berapa, dan hasil atau keluaran apa yang didapat DPRD dari belanja itu. Mari bersama-sama mengawasi,” pungkasnya. Pos belanja langganan media di lingkungan DPRD diketahui memang rutin dianggarkan setiap tahun. Namun, di tengah situasi efisiensi anggaran, nilai Rp255 juta dinilai perlu dijelaskan urgensi dan pertanggungjawabannya kepada publik. (Asep Rusliman)

Kuningan,-Bidik-kasusnews.com,.Kegiatan Panen Raya Jagung Kuartal II, Groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri, serta Launching Operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dilaksanakan di Desa Luragung, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, sebagai bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan nasional dan peningkatan gizi masyarakat. Senin (15/6/2026) Kegiatan tersebut dihadiri oleh Waka Polres Kuningan Kompol Eryda Kusumah, S.I.K., M.H., CPHR dan Kasat Narkoba Polres Kuningan Jojo Sutarjo, S.H., M.H., CPHR, bersama unsur pemerintah daerah, kelompok tani, dan para pemangku kepentingan terkait.Panen Raya Jagung Kuartal II menjadi momentum penting dalam mendukung produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketersediaan pangan di daerah. Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam mendorong peningkatan hasil pertanian yang berkelanjutan.Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula Groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri** yang bertujuan memperkuat sistem penyimpanan dan distribusi hasil pertanian. Pembangunan gudang tersebut diharapkan mampu mendukung stabilitas pasokan pangan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan hasil panen di berbagai wilayah.Selain itu, Polri secara resmi meluncurkan operasional “166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri ” Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan sehat. Waka Polres Kuningan Kompol Rryda Kusumah, S.I.K.,CPHR,. menyampaikan bahwa Polri siap mendukung berbagai program strategis pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi.“Melalui kegiatan ini, Polri bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai,” ujarnya. Dengan terlaksananya Panen Raya Jagung Kuartal II, Groundbreaking Gudang Ketahanan Pangan Polri, dan Launching Operasional 166 SPPG Polri di Desa Luragung, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, serta kualitas kesehatan masyarakat. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Camat Surade Unang Suryana memanfaatkan cara yang unik untuk mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan sekaligus melestarikan budaya Sunda. Melalui lagu berjudul “Urang Aronda”, ia mengkampanyekan kembali tradisi ronda kepada warga Kedusunan Jagamukti, Desa Jagamukti, Kecamatan Surade, Jumat (12/6/2026) malam. Di hadapan warga, Unang menyampaikan pesan penting tentang pentingnya ronda malam melalui lantunan lagu yang mudah diingat. Lirik lagu tersebut mengajak masyarakat untuk terus menjaga tradisi ngaronda yang telah menjadi bagian dari budaya Sunda dan kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Unang, ronda bukan sekadar aktivitas menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan kepedulian antarwarga. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, dan nyaman. Kegiatan itu mendapat sambutan antusias dari warga. Hadir dalam kesempatan tersebut Babinsa Koramil Surade Sersan Muslim, Bhabinkamtibmas Polsek Surade Aipda Mochamad Ramdan, Kepala Desa Jagamukti Apay Suyatman, Kasi Trantib Kecamatan Surade H. Rimbayana beserta jajaran, serta tokoh masyarakat dan warga setempat. Suasana semakin semarak ketika ajakan ronda dibalut dengan gerakan tari bersama yang dikenal sebagai gaya pemugaran tubuh. Selain menyampaikan pesan tentang keamanan lingkungan, gerakan tersebut juga menjadi sarana menjaga kebugaran dan kesehatan jasmani masyarakat. Kepala Desa Jagamukti bersama warga tampak mengikuti gerakan tersebut dengan penuh semangat. Lagu “Urang Aronda” yang dipersembahkan oleh Tri Sinergi diharapkan mampu menjadi media edukasi yang efektif dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya ronda di lingkungan masing-masing. “Semoga dengan cara yang menyenangkan ini, kesadaran warga untuk melestarikan tradisi ngaronda semakin tumbuh sehingga lingkungan tetap aman, tenteram, nyaman, dan budaya leluhur tetap terjaga,” ujar Unang. (Dicky)

Majalengka,-Bidik-kasusnews.com,. Menegakkan keadilan bukan sekadar profesi di atas kertas, melainkan sebuah panggilan jiwa. Prinsip itulah yang dipegang teguh oleh Rahmat Hidayat, SH.,. Seorang Advokat sekaligus Aktivis Hukum yang kini mendedikasikan hidupnya untuk membela masyarakat kecil di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan). Darah Pelayanan Publik dan Akar Pendidikan Lahir di Majalengka pada 1 Juli 1983, Rahmat merupakan anak ketiga dari pasangan (Alm) H. Usman Apandi, S.IP., dan Ibu Hj. E. Casnirah. Tumbuh besar di bawah asuhan seorang Ayah yang berlatar belakang Sarjana Ilmu Politik. Rahmat sejak dini sudah akrab dengan diskusi mengenai sistem pemerintahan, kebijakan, dan tanggung jawab besar dalam melayani publik. Nilai-nilai pengabdian itulah yang kemudian membentuk karakter dan arah hidupnya. Perjalanan Akademis Perjalanan Akademis Rahmat dimulai dari SDN Banjarsari. Kemudian berlanjut ke SLTPN 1 Sumberjaya, Majalengka. Memasuki usia remaja, ia mengambil langkah berani dengan menimba ilmu di SMKN 1 Mundu Cirebon, sebuah sekolah kejuruan yang berfokus pada bidang kelautan dengan kedisiplinan tinggi sebagai pondasi awal sekolah tersebut. Namun, ketertarikannya yang mendalam pada dunia Sosial, Politik dan Hukum, akhirnya menuntun Rahmat ke pendidikan yang berorientasi tentang Hukum. Pada akhirnya, Rahmat memutuskan masuk ke dunia Pendampingan Hukum dan resmi merengkuh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Majalengka. Jiwa Aktivis yang Mengakar Sejak Kecil Sifat kritis, berani bersuara, dan enggan tinggal diam melihat ketidakadilan ternyata sudah melekat pada diri Rahmat sejak masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Karakter pemberani ini tidak luntur, melainkan makin matang seiring berjalannya waktu. Bagi Rahmat, Hukum bukanlah sekadar pasal-pasal kaku. Ketika resmi menyandang gelar Advokat dan bergabung dengan Organisasi Advokat (OA) Perhimpunan Advokat Indonesia – Peradi Nusantara, Ia membawa “roh” aktivisme tersebut ke dalam ruang sidang. Jiwa aktivisnya diwujudkan secara nyata melalui pendampingan hukum, khususnya bagi masyarakat kecil yang kerap kesulitan mendapatkan keadilan formal. Mimpi tanpa aksi hanya akan menjadi wacana Kalimat di atas merupakan kompas hidup yang selalu dipegang teguh oleh Rahmat. Baginya, memperjuangkan apa yang diimpikan harus dibuktikan dengan tindakan nyata di lapangan. Bergerak di Tiga Jalur Langkah Rahmat tidak berhenti setelah menjadi pengacara. Di tengah kesibukannya memberikan pendampingan hukum dan berorganisasi di Peradi Nusantara, ia tetap menaruh perhatian besar pada peningkatan kapasitas diri. Saat ini, Rahmat sedang menempuh studi S2 Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) Cirebon dan setelah lulus, dirinya berwacana untuk melanjutkan Doktoral atau S3 Hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Kini, Rahmat Hidayat, S.H. terus bergerak secara konsisten di tiga jalur utama: mengabdi secara profesional sebagai Advokat Peradi Nusantara. Memperdalam khazanah keilmuan di bangku pascasarjana Unswagati, dan tetap setia pada khitah awalnya sebagai aktivis yang menyuarakan hak-hak masyarakat. Sinergi antara belajar, berjuang, dan membela masyarakat menjadi motor penggerak utamanya dalam memberi warna bagi dunia Penegakan Hukum di Indonesia. Biografi Rahmat Hidayat, SH., (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi mencatat luas kawasan kumuh yang masih tersisa mencapai sekitar 160 hektare hingga akhir tahun 2025. Kawasan tersebut tersebar hampir di seluruh kelurahan dan menjadi fokus penanganan pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Sekretaris Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono, mengatakan hanya dua kelurahan yang saat ini telah dinyatakan bebas dari kawasan kumuh, yakni Kelurahan Citamiang dan Kelurahan Gunungparang. Sementara itu, wilayah lainnya masih memerlukan berbagai intervensi pembangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. “Kawasan kumuh yang tersisa sekitar 160 hektare. Sebarannya hampir ada di semua kelurahan. Hanya Citamiang dan Gunungparang yang sudah dinyatakan bebas kawasan kumuh,” ujar Frendy. Menurutnya, pemerintah terus melakukan penanganan melalui berbagai program, termasuk memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kawasan kumuh. Namun pada tahun 2026, pemerintah pusat belum mengalokasikan anggaran untuk program tersebut dan baru direncanakan kembali pada tahun 2027. Meski demikian, usulan program penataan kawasan kumuh telah diajukan dan saat ini pemerintah daerah menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat. Salah satu lokasi yang direncanakan menjadi sasaran program pada 2027 berada di RW 04 Kelurahan Cikundul. Frendy menjelaskan, penetapan kawasan kumuh didasarkan pada sejumlah indikator, di antaranya kondisi bangunan, jalan lingkungan, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, dan ketersediaan air minum. Berbagai program pembangunan dan penataan lingkungan akan terus diarahkan untuk memperbaiki indikator-indikator tersebut. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menyerahkan 61 sertifikat di kawasan hasil penataan. Sebanyak 60 sertifikat diberikan kepada warga penerima manfaat dan satu sertifikat Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) diserahkan kepada pemerintah daerah. Frendy berharap warga dapat menjaga dan memanfaatkan rumah yang telah diberikan dengan baik serta tidak menjual atau memindahtangankannya kepada pihak lain. Menurutnya, keberhasilan penataan kawasan kumuh tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada komitmen masyarakat untuk mempertahankan hasil pembangunan tersebut. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas melepas kontingen atlet pelajar yang akan mewakili Kabupaten Sukabumi pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (Polwida) Jawa Barat Tahun 2026. Pelepasan berlangsung di Pendopo Kabupaten Sukabumi, Selasa (9/6/2026). Sebanyak puluhan atlet dari lima cabang olahraga akan berlaga di Kota Bandung pada 15–19 Juni 2026. Adapun cabang yang diikuti meliputi bola voli putra, bola basket putra, sepak bola, pencak silat, dan sepak takraw. Dalam arahannya, H. Andreas meminta seluruh atlet untuk tampil maksimal dengan mengedepankan sportivitas serta semangat juang yang tinggi selama mengikuti pertandingan. “Bertandinglah dengan penuh percaya diri, tetap fokus, dan jangan mudah menyerah. Tunjukkan kemampuan terbaik yang telah dipersiapkan selama ini serta jaga nama baik Kabupaten Sukabumi,” ujarnya. Menurutnya, keikutsertaan dalam Polwida bukan hanya soal mengejar kemenangan, tetapi juga menjadi kesempatan berharga bagi para pelajar untuk mengembangkan kemampuan, menambah pengalaman, dan membentuk karakter sebagai atlet yang berprestasi. Ia menilai olahraga memiliki peran penting dalam mencetak generasi muda yang sehat, disiplin, produktif, dan mampu bersaing di berbagai tingkat kompetisi. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus memberikan dukungan terhadap pengembangan olahraga pelajar sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. “Semoga dari ajang ini lahir atlet-atlet potensial yang nantinya mampu membawa nama Kabupaten Sukabumi berprestasi di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional,” katanya. Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Sukabumi, Sirojudin, menyampaikan optimisme terhadap kesiapan para atlet yang akan bertanding. Berbagai kebutuhan dan persiapan telah dilakukan agar para atlet dapat fokus menghadapi pertandingan. Ia berharap seluruh anggota kontingen mampu memberikan hasil terbaik dan membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Sukabumi. “Selamat bertanding, jaga kekompakan, sportivitas, dan nama baik daerah. Semoga seluruh atlet dapat meraih hasil yang membanggakan,” pungkasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG yang aman menjadi salah satu fokus utama dalam Musyawarah Cabang (Muscab) VI Hiswana Migas yang berlangsung di Hotel Horison Sukabumi, Selasa (9/6/2026). Ketua Panitia Muscab VI Hiswana Migas, Yose Dwi Okta Mahaputra, mengatakan forum tersebut tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga wadah memperkuat komitmen pelaku usaha migas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut Yose, distribusi LPG subsidi yang tepat sasaran menjadi salah satu perhatian utama. Karena itu, berbagai upaya terus dilakukan, termasuk mendukung penerapan sistem barcode yang bertujuan memudahkan pengawasan sekaligus memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak. Selain itu, Hiswana Migas juga berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Pertamina guna menjaga kelancaran distribusi energi di daerah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, mengapresiasi peran Hiswana Migas yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Ia menyebutkan, kondisi pasokan BBM dan LPG di Kota Sukabumi hingga saat ini masih dalam kondisi aman dan terkendali. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, Pertamina, dan Hiswana Migas menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan. “Hiswana Migas memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha sektor energi. Kolaborasi ini harus terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ujarnya. Bobby menegaskan, pemerintah daerah akan terus mendukung berbagai langkah yang bertujuan menjaga ketersediaan energi, termasuk memastikan program subsidi berjalan tepat sasaran. Dengan pasokan yang terjaga, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap kebutuhan BBM maupun LPG. Melalui Muscab VI Hiswana Migas, seluruh pihak diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga ketahanan energi daerah sekaligus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kota Sukabumi. (Usep)