JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Bupati Jepara, Witiarso Utomo, kembali melanjutkan program “Bupati Ngantor di Desa” dengan menyambangi Desa Ngetuk, Kecamatan Nalumsari, Selasa (20/5). Kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa, sekaligus menyerap aspirasi, mencarikan solusi atas permasalahan warga, serta menggali potensi unggulan desa-desa di wilayah tersebut. Kedatangan orang nomor satu di Jepara itu disambut antusias oleh ratusan siswa-siswi dan warga setempat. Rangkaian kegiatan dimulai dengan kunjungan ke sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Desa Ngetuk. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga membeli produk lokal sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Selain itu, Bupati juga meninjau pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu (Pustu) dan menyapa langsung warga yang sedang mengikuti kegiatan Posyandu serta pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan “Bupati Ngantor di Desa” ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan, kendala pengelolaan bank sampah, hingga permintaan penerangan jalan umum. “Lewat cara ini kita ingin memastikan pemerataan pembangunan, baik dari sisi infrastruktur maupun ekonomi, hingga ke pelosok desa,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Wiwit. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Jepara tahun ini. Salah satu fokus utama adalah perbaikan jalan rusak di wilayah perbatasan Jepara-Kudus, yang direncanakan dibangun dengan konstruksi jalan beton demi daya tahan lebih lama. Bupati juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Kecamatan Nalumsari, khususnya pada sektor peternakan, pertanian, dan UMKM. Produk lokal seperti makanan tradisional dan kerajinan gerabah disebutnya memiliki nilai ekonomi tinggi dan layak dikembangkan lebih lanjut. Tak hanya itu, Mas Wiwit juga mengungkapkan adanya rencana pengembangan wisata alam berbasis desa yang akan mulai dijalankan tahun depan. “Untuk roadmap pengembangan wisata Nalumsari, akan kita mulai tahun depan. Ada ide menarik dari para petinggi desa terkait paket wisata alam,” ungkapnya. Sementara itu, Petinggi Desa Tunggul Pandean, M. Khotibul Umam, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan desain wisata terpadu untuk Kecamatan Nalumsari. Konsepnya adalah wisatawan akan diajak berkeliling ke 15 desa di kecamatan tersebut, dengan terminal utama di Desa Bategede. “Konsep ini diharapkan dapat menyerap produk UMKM desa, menggerakkan ekonomi lokal, dan memberikan edukasi berbasis potensi unggulan desa seperti pusat gerabah, pertanian, hingga peternakan susu kambing etawa,” jelas Umam. Melalui kegiatan “Bupati Ngantor di Desa”, diharapkan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Jepara.(wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Dalam rangkaian kegiatan “Ngantor di Desa” di Desa Ngetuk, Kecamatan Nalumsari, Bupati Jepara H. Witiarso Utomo (Mas Wiwit) menyerahkan Surat Keputusan (SK) Mutasi Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Acara ini berlangsung di Pendapa Kartini, Selasa (20/5/2025). Sebanyak 69 Aparatur Sipil Negara (ASN) dimutasi, terdiri atas 49 Kepala Sekolah Dasar (SD) dan 20 Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mutasi ini merupakan bagian dari strategi penyegaran dan penguatan tata kelola pendidikan, serta untuk mendorong pemerataan mutu pendidikan di Jepara. “Mutasi ini sebagai penyegaran dan pemerataan pendidikan. Mudah-mudahan anak didik kita lebih maju, cerdas, serta mewarnai prestasi Kabupaten Jepara,” ujar Mas Wiwit. Bupati juga mengungkapkan bahwa masih terdapat kekosongan jabatan kepala sekolah, yakni di 150 SD dan 39 SMP. Untuk mengatasi hal ini, mutasi juga mempertimbangkan jarak tempat tinggal ASN agar lebih dekat dengan sekolah tempat tugasnya, demi meningkatkan kenyamanan dan kinerja. “Saya arahkan agar penempatan lebih dekat dengan rumah. Ini penting untuk mencegah kelelahan dan risiko di jalan. Meskipun belum bisa seratus persen, paling tidak sudah 99,9 persen,” canda Mas Wiwit. Dalam momen yang penuh nostalgia, Mas Wiwit juga menyerahkan SK kepada Muh Suhari, guru Biologi yang pernah mengajarnya di SMPN Donorojo. Kini, Suhari resmi menjabat sebagai kepala sekolah. “Saya tidak pernah menyangka bisa menyerahkan SK kepada guru saya sendiri. Ini berkat doa dan bimbingan Bapak/Ibu guru. Semoga amanah ini membawa semangat baru bagi dunia pendidikan kita,” tutupnya.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

Majalengka, Bidik-kasusnews.com – Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Informasi dan Komunikasi (Diskominfo) mengadakan upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke 117 tahun 2025 bertempat di lapang Setda Majalengka, Selasa (20/05/2025). Bupati Majalengka, Eman Suherman menjadi Pembina Upacara yang dihadiri Ketua DPRD Majalengka, Forkopimda, para OPD, Camat dan peserta upacara ASN di Lingkungan Pemkab Majalengka. Peringatan Harkitnas 2025 mengusung tema ‘Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat’, mengajak seluruh elemen bangsa untuk bangkit dari tantangan dan bergerak maju. Bupati Majalengka, Eman Suherman dalam pidatonya membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid mengatakan, dalam 150 hari pertama Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dan Kabinet Merah Putih, kami memulai langkah-langkah yang berangkat dari hal-hal yang paling mendasar, dari kebutuhan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari Rakyat. Karena kami percaya, kebangkitan yang besar itu justru dibangun dari fondasi-fondasi yang sederhana. Dari kehidupan yang tenang, perut yang kenyang, dan hati yang lapang. Di bidang kesejahteraan sosial, melalui Program Makan Bergizi Gratis, lebih dari 3,5 juta anak Indonesia kini menikmati akses pada makanan bernutrisi. Langkah yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sesungguhnya menjadi landasan penting bagi masa depan bangsa. Sebab, kemajuan tidak selalu dimulai dari proyek-proyek besar, melainkan dari sebuah piring makan yang penuh, dari anak-anak yang pergi ke sekolah tanpa rasa lapar, dengan semangat belajar yang tumbuh karena tubuh mereka cukup gizi. Di bidang kesehatan, lebih dari 777.000 masyarakat sudah merasakan manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Bukan hanya soal berobat, tapi tentang memberi rasa tenang bahwa siapa pun, di mana pun, berhak merasa aman ketika berbicara tentang kesehatannya. Akses pengobatan tidak lagi bergantung pada tebalnya dompet, tapi pada keyakinan bahwa negara hadir untuk melindungi Rakyat. Layanan ini juga semakin mudah dijangkau lewat pemanfaatan teknologi digital. Masyarakat bisa mencari informasi kesehatan, konsultasi dokter secara daring, dan mengakses layanan medis langsung dari ponsel mereka. Dengan cara ini, pelayanan kesehatan menjadi lebih dekat, lebih cepat, dan bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Di bidang ekonomi, pembentukan Danantara Investment Agency menjadi wujud komitmen untuk mengelola kekayaan nasional secara lebih terarah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Melalui upaya ini, terbuka peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mendorong pemerataan kesejahteraan, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas. Di bidang pengembangan manusia, mempercepat hadirnya pusat-pusat pelatihan vokasi dan penguatan talenta digital untuk menjawab tantangan besar di era transformasi digital. Melalui kolaborasi dengan dunia industri, Pemerintah Indonesia mendorong terbukanya lebih banyak program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar, termasuk dalam penguasaan kecerdasan artifisial, pengelolaan data, dan keterampilan digital praktis. Sebagai bagian dari upaya tersebut, akan segera diresmikan AI Centre of Excellence di Papua, hasil kolaborasi antara Pemerintah dan Industri. Sebagai sarana untuk membangun kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi transformasi digital. Di saat yang sama, Pemerintah juga memperkuat fondasi pelindungan sosial di ruang digital. Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Pelindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS) menjadi langkah konkret untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh di ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan beretika. Diakhir sambutan Bupati mengajak semua ASN yang ada di lingkungan Pemkab Majalengka dan pihak Desa pada saat ulang tahun Majalengka bulan Juni dari tanggal 3 – 7 nanti untuk melakukan pengumpulan infak sodakoh yang nantinya diberikan kepada masyarakat miskin, yatim piatu dan jompo. ” Di moment peringatan ulang tahun Majalengka ini masyarakat di pedesan bisa merasakan dan menikmati gebyar dan kemerihannya ,” ujar Bupati ( red , Rico )

SUKABUMI – BIDIK-KASUSNEWS. COM – Guna menekan peredaran rokok ilegal, Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Sukabumi menggelar pelatihan peningkatan kapasitas pelaksana pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) ilegal, Selasa (20/5/2025), di salah satu hotel di Kota Sukabumi. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, Ayi Jamiat, mengatakan, tahun ini Pemkot Sukabumi memperoleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp8 miliar dari pemerintah pusat. Dana itu digunakan untuk berbagai program prioritas, termasuk penegakan hukum. “Sebesar 50 persen dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan di dinas seperti Diskumindag dan Disporapar. Lalu, 40 persen untuk layanan kesehatan, dan 10 persen untuk kegiatan penegakan hukum seperti pelatihan hari ini,” kata Ayi. Ia juga mengungkapkan hasil operasi bersama tahun sebelumnya, di mana sekitar 17 ribu batang rokok ilegal berhasil disita dari sejumlah lokasi di Kota Sukabumi. “Kami terus konsisten dalam pemberantasan rokok ilegal,” tambahnya. Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kemampuan petugas lapangan. “Kegiatan ini bentuk perlindungan bagi masyarakat dari dampak rokok ilegal yang merugikan negara dan generasi muda,” ujarnya. KPPBC TMP A Bogor juga terlibat dalam kegiatan tersebut. Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Erli Haryanto, menyampaikan materi mengenai cara mengidentifikasi rokok ilegal serta ancaman hukuman bagi pengedarnya. “Pelaku dapat dikenai pidana 1 hingga 5 tahun penjara dan denda hingga lima kali nilai cukai,” jelasnya. Ia berharap sinergi lintas sektor dapat memperkuat langkah penindakan dan mendorong penurunan peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Sukabumi. H. Dadang

JATENG – Bidik-kasusnews.com | Bupati Pati, Sudewo, memimpin rapat intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 bersama para camat dan anggota PASOPATI di Kantor Bupati Pati pada Minggu (18/5/2025). Dalam rapat tersebut, disepakati penyesuaian tarif PBB-P2 sebesar ±250%, mengingat tarif sebelumnya belum mengalami kenaikan selama 14 tahun. Bupati Pati menjelaskan bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. “Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” ujar Sudewo. Ia juga menyoroti bahwa penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini hanya sebesar Rp 29 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp75 miliar, Kabupaten Rembang dan Kudus masing-masing Rp 50 miliar, padahal secara geografis dan potensi, Kabupaten Pati lebih besar dari ketiga kabupaten tersebut. “PBB Kabupaten Pati hanya sebesar 29 Miliar, di Kabupaten Jepara 75 miliar. Padahal, Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Jepara. Kabupaten Rembang itu 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Rembang. Kabupaten Kudus 50 miliar, padahal Kabupaten Pati lebih besar daripada Kabupaten Kudus,” tambahnya. Penyesuaian tarif PBB-P2 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, serta sektor pertanian dan perikanan yang membutuhkan dana besar. “Beban kami pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini,” kata Sudewo. Bupati Pati juga meminta dukungan dari seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati atas kebijakan ini, yang semata-mata ditujukan untuk meningkatkan pembangunan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi. “Mohon dukungan seluruh pihak dan masyarakat Kabupaten Pati, ini adalah upaya untuk meningkatkan pembangunan, tidak untuk pribadi saya,” ujarnya. Dengan penyesuaian ini, Pemerintah Kabupaten Pati berharap dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan, sehingga berbagai program pembangunan dapat terlaksana dengan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat. (Kasnadi)

SUKABUMI – BIDIK-KASUSNEWS. COM Warga masyarakat Desa Gunung Karamat, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, mendesak pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera memperbaiki akses jalan Jambu Bodas yang mengalami kerusakan parah. Ruas jalan tersebut merupakan jalur utama yang digunakan warga untuk transportasi harian, distribusi hasil pertanian, serta aktivitas ekonomi. Aspirasi tersebut disampaikan warga pada Rabu, 14 Mei 2025. Berdasarkan kondisi di lapangan, jalan tersebut tampak seperti sungai kering dalam istilah Sunda disebut “wahangan saat”. Bahkan warga memasang spanduk sindiran bertuliskan: “Selamat Datang di Obyek Wisata Wahangan Saat, Jalan Butut Kabupaten Sukabumi”. Salah satu warga menyatakan kekecewaannya karena janji perbaikan jalan yang disampaikan pemerintah belum juga terealisasi. “Kami sudah lama berharap jalan ini untuk diperbaiki, tapi kenyataannya tetap rusak seperti ini. Mana janji pemerintah?” ujarnya. Warga berharap pemerintah daerah tidak hanya memberikan janji, tetapi segera membuktikan komitmennya melalui tindakan nyata. Mereka menekankan pentingnya perbaikan jalan demi kelancaran aktivitas dan kesejahteraan masyarakat Gunung Karamat. Selain berdampak pada aktivitas warga sehari-hari, kondisi jalan yang rusak juga kerap menyulitkan kendaraan pengangkut hasil pertanian. Hal ini membuat biaya distribusi meningkat dan secara tidak langsung merugikan petani setempat yang bergantung pada akses tersebut untuk menjual hasil panen ke pasar. Tokoh masyarakat setempat menyebut bahwa keluhan serupa telah berulang kali disampaikan dalam berbagai forum musyawarah desa, namun belum mendapatkan perhatian yang serius dari pihak berwenang. Mereka meminta agar pemerintah tidak menunggu jatuh korban atau kerugian lebih besar sebelum mengambil tindakan nyata. Wahyu Permana

LAMPUNG, BIDIK-KASUSNEWS.COM Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, bersama jajaran TNI dan Polri, akan meluncurkan program Jumat Bersih secara serentak di 17 kecamatan mulai 16 Mei 2025. Kegiatan ini dirancang menjadi agenda rutin setiap hari Jumat, dengan tujuan utama meningkatkan kebersihan lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana seperti banjir. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi antara Pemkab, Kodim 0421/LS, dan Polres Lampung Selatan yang digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (14/5/2025). Hadir dalam rakor tersebut jajaran perangkat daerah, serta unsur TNI dan Polri. Penjabat Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Intji Indriati, menyatakan bahwa pelaksanaan perdana program Jumat Bersih akan dipusatkan di Dermaga BOM, Kecamatan Kalianda. “Kegiatan ini juga menjadi ajang sosialisasi dua program lingkungan, yaitu ABRI (Asri, Bersih, Rapi, dan Indah) serta BKW (Bersih, Kering, dan Wangi) untuk fasilitas umum di seluruh kantor, kecamatan, dan desa,” ujar Intji. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, tumpukan sampah dan rumput liar telah memperparah kondisi drainase, menjadi salah satu penyebab banjir besar yang merusak lahan pertanian beberapa waktu lalu. “Dampaknya sangat nyata. Drainase yang tersumbat membuat air meluap, bahkan tanggul jebol dan merendam ribuan hektare sawah. Kita harus bisa mencegah kejadian seperti itu terulang,” tambahnya. Program ini juga akan menyesuaikan dengan permasalahan spesifik di masing-masing wilayah. Intji meminta setiap kecamatan menyusun target kerja yang jelas agar kegiatan benar-benar tepat sasaran. “Misalnya, Kecamatan Bakauheni bisa fokus membersihkan sampah di sepanjang jalan, sementara kecamatan lain bisa lebih prioritas ke saluran irigasi atau drainase,” jelasnya. Dengan adanya program Jumat Bersih ini, Pemkab Lampung Selatan berharap kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan meningkat, serta memperkuat budaya gotong royong dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan. (Mgr)

SUKABUMI – BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Tahun 2025–2029 di Grand Sulanjana, Rabu (14/5/2025). Dalam kesempatan ini, Bupati H. Asep Japar menegaskan pentingnya pembangunan daerah yang terarah, terintegrasi, terukur, dan akuntabel. Bupati memaparkan 11 program prioritas sebagai strategi utama mewujudkan visi “Sukabumi Mubarakah”. Program tersebut mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari penguatan sumber daya manusia, kesehatan, pemberdayaan pemuda dan perempuan, digitalisasi pesantren, hingga penguatan infrastruktur dan pariwisata berbasis budaya. “Semua program akan dijabarkan dalam dokumen RPJMD secara komprehensif, meliputi sasaran strategis, arah kebijakan, serta prioritas pembangunan,” ungkapnya. Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan penyelarasan antara pemerintah daerah dengan arah kebijakan pusat dan provinsi, agar pembangunan berjalan selaras dan berdampak luas. Sebagai bagian dari upaya peningkatan inovasi daerah, Pemkab akan menyelenggarakan Kompetisi Kinanti bagi pemerintah desa. Kompetisi ini dirancang untuk mendorong desa lebih kreatif dan adaptif dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis potensi lokal. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali menyatakan, Musrenbang menjadi sarana menyatukan persepsi dan memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan. “RPJMD harus berpihak pada kepentingan rakyat dan menjawab tantangan zaman,” katanya. Musrenbang turut melibatkan unsur Forkopimda, perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan desa. Keterlibatan ini dinilai penting untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang inklusif, visioner, dan realistis. Bupati pun mengajak seluruh elemen untuk aktif berkontribusi. “Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, kita wujudkan Sukabumi yang lebih unggul, berdaya saing, dan berkah,” pungkasnya. DICKY / UM

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Suasana Desa Kaliaman, Kecamatan Kembang, Rabu (14/5), tampak berbeda dari biasanya. Ratusan warga berkumpul antusias menyambut kehadiran Bupati Jepara, Witiarso Utomo, dalam rangka program Bupati Ngantor di Desa. Kegiatan ini tidak hanya menjadi simbol kedekatan antara pemimpin daerah dan rakyat, tetapi juga sarana menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Dalam kunjungannya, Bupati yang akrab disapa Mas Wiwit itu menyambangi stan UMKM dari Kecamatan Keling dan memborong sejumlah produk lokal sebagai bentuk nyata dukungannya. Ia juga meninjau layanan kesehatan di Posyandu setempat, sekaligus mendengar keluhan warga tentang berbagai persoalan yang mereka hadapi. Aspirasi warga beragam, mulai dari infrastruktur jalan yang rusak, keterbatasan akses air bersih, hingga dorongan agar lapangan sepak bola desa disulap menjadi alun-alun yang representatif dan menjadi pusat aktivitas warga serta pelaku UMKM. Merespons hal tersebut, Mas Wiwit menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor UMKM dan pariwisata sebagai pilar ekonomi daerah, terutama di wilayah utara Jepara. Ia menargetkan peningkatan omzet UMKM hingga 30 persen dalam waktu tiga bulan ke depan, didukung oleh sinergi lintas instansi termasuk dari pemerintah provinsi. Terkait usulan alun-alun, ia menjelaskan bahwa status lahan milik Perhutani masih menjadi kendala, sehingga memerlukan pembahasan lanjutan. Sementara untuk penyerapan tenaga kerja, Pemkab Jepara saat ini telah membuka 1.800 lowongan kerja yang sedang dalam proses seleksi. Di sisi lain, PIC Kecamatan Keling, Ary Bachtiar, menyampaikan bahwa perbaikan jalan akan menggunakan konstruksi beton guna meningkatkan ketahanan jangka panjang. Sedangkan untuk kebutuhan air bersih, perluasan jaringan akan dilaksanakan tahun depan. Sementara itu, Hery Yulianto, juga dari Kecamatan Keling, mengungkapkan rencana pembentukan komunitas UMKM di seluruh desa dalam kecamatan, yang nantinya akan dipusatkan dalam satu lokasi sentra usaha bersama. Program Bupati Ngantor di Desa ini menjadi bukti komitmen Pemkab Jepara dalam menghadirkan pelayanan langsung ke tengah masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi untuk mendorong potensi lokal tumbuh lebih cepat dan merata.(Wely-jateng)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Karimunjawa – Pemerintah Kabupaten Jepara terus menunjukkan komitmennya dalam pemerataan pembangunan hingga wilayah kepulauan. Salah satu langkah konkretnya terlihat dalam program “Bupati Ngantor di Desa” yang dilaksanakan di Desa Parang, Kecamatan Karimunjawa, Jumat (9/5/2025). Dalam kunjungan tersebut, Bupati Jepara H. Witiarso Utomo (Mas Wiwit) bersama jajaran pimpinan daerah menyampaikan berbagai proyek strategis yang akan dilaksanakan di kawasan Parang dan sekitarnya. Fokus Layanan Dasar dan Infrastruktur Kesehatan menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah berencana membangun Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Parang, namun pelaksanaannya menunggu kepastian status lahan sebagai aset pemkab. “Pemerintah siap membangun, tetapi status tanah harus jelas,” tegas Bupati Wiwit. Tak hanya itu, pelabuhan sandar kapal juga akan segera dibangun guna memperkuat konektivitas laut dan logistik antar pulau. Fasilitas ini diharapkan memperlancar distribusi kebutuhan pokok dan pelayanan publik di kawasan kepulauan. Desa Parang juga akan menerima hibah kapal multifungsi senilai Rp200 juta. Kapal tersebut dirancang untuk berfungsi sebagai ambulans laut dan transportasi umum, menjawab kebutuhan mobilitas warga di daerah terpencil. Energi, Air, dan Penerangan Jadi Prioritas Di sektor energi, PLN mengusulkan peningkatan kapasitas listrik di Pulau Parang dan akan segera melakukan survei. Sedangkan dalam hal penyediaan air bersih, satu sumur bor sudah tersedia, namun masih dibutuhkan tambahan satu sumur lagi yang direncanakan dibangun pada 2026. Untuk mendukung aktivitas malam hari, Pemkab akan membangun 17 titik Penerangan Jalan Umum (PJU), sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi warga. Penguatan Ekonomi dan Pendidikan Pemkab Jepara juga menaruh perhatian pada penguatan ekonomi lokal. Pelaku UMKM akan mendapatkan bantuan peralatan produksi, sementara kelompok petani yang aktif akan menerima bantuan bibit palawija. Pemerintah juga tengah mendorong pembentukan kelompok petani garam guna memudahkan penyaluran bantuan seperti alat produksi dan membran plastik. Dukungan untuk peternakan pun digulirkan lewat pemeriksaan hewan ternak secara berkala dan rencana pengajuan bantuan sapi dari pemerintah pusat. Di sektor pendidikan, Pemkab melalui Dinas Pendidikan akan mengusulkan kebijakan khusus kepada pemerintah provinsi untuk mempermudah akses pendidikan SMA/SMK bagi siswa dari Desa Parang. Pabrik Es dan Sertifikasi Tanah Salah satu terobosan yang dirancang untuk mendongkrak ekonomi pesisir adalah pembangunan pabrik es yang akan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Fasilitas ini dinilai penting untuk mendukung aktivitas nelayan dan memperkuat rantai dingin hasil laut. Sementara itu, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus digalakkan. Saat ini, 117 bidang tanah telah bersertifikat dan 700 bidang lainnya akan diupayakan selesai dalam dua tahun ke depan. Komitmen Pemerintah Daerah Bupati Wiwit menegaskan bahwa pemerataan layanan dan pembangunan bukan hanya wacana, tetapi langkah nyata yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. “Desa Parang adalah salah satu contoh bagaimana pembangunan harus merata, termasuk di wilayah kepulauan,” ujarnya. Program “Bupati Ngantor di Desa” kali ini juga diikuti oleh perwakilan dari Desa Kemujan, Nyamuk, dan Karimunjawa, sebagai bentuk inklusivitas dan kolaborasi lintas desa dalam mendorong kemajuan bersama.(Wely-jateng Sumber: Diskominfo jepara