SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- RSUD Jampangkulon memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 dengan semangat promosi kesehatan dan kepedulian sosial. Rangkaian kegiatan digelar sejak Rabu hingga Kamis (16/10/2025), mengusung tema besar “Tangan Bersih, Pelayanan Sehat, RSUD Jampangkulon Hebat”. ‎ ‎Beragam kegiatan edukatif dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya kebersihan tangan, baik bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat. ‎ ‎Pada hari Rabu, tim RSUD mengadakan edukasi cuci tangan di Curug Cikaso dan Ujunggenteng, podcast PPI tentang Hari Cuci Tangan Sedunia, serta launching lomba cuci tangan untuk pelajar SMA se-Wilayah VI Jampangkulon. ‎ ‎Kegiatan ditutup dengan evaluasi cuci tangan di ruang Amandaratu dan Panenjoan serta pembagian 50 paket snack bagi pengunjung dan keluarga pasien. ‎ ‎Keesokan harinya, kegiatan berlanjut dengan edukasi cuci tangan di area rawat jalan lantai 1 dan 2, disertai pembagian balon untuk pasien anak, 100 snack bagi pasien rawat jalan, serta goody bag untuk pasien hemodialisa dan thalasemia. ‎ ‎Kabag Tata Usaha RSUD Jampangkulon, Ramdan Nugraha, SKM., MM., menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk nyata komitmen rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang humanis dan berorientasi pada keselamatan pasien. ‎ ‎“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun budaya hidup bersih dan sehat, baik di lingkungan rumah sakit maupun masyarakat sekitar. HUT ke-23 ini menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan prima dan kebersamaan seluruh pegawai,” ujar Ramdan. ‎ ‎Selain kampanye cuci tangan, puncak peringatan HUT ke-23 juga akan diisi dengan ceremonial syukuran yang melibatkan seluruh keluarga besar RSUD Jampangkulon. ‎ ‎Acara meliputi sambutan Direktur, ceramah dan doa bersama, pemutaran video kegiatan, pemotongan kue ulang tahun, serta penyerahan nasi tumpeng dari Bank BJB sebagai simbol sinergi dan dukungan mitra. ‎ ‎Tak ketinggalan, dilakukan pula pemberian cokelat secara simbolis kepada pegawai, yang kemudian akan dibagikan ke tiap ruangan, serta peragaan tepuk cuci tangan bersama, foto bersama, dan makan bersama sebagai wujud keakraban. ‎ ‎Ramdan menambahkan, melalui peringatan ini RSUD Jampangkulon berkomitmen terus bertransformasi menjadi rumah sakit daerah yang unggul, ramah, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. ‎ ‎“Semangat ulang tahun ini kami jadikan energi baru untuk meningkatkan mutu layanan dan memperkuat kepercayaan publik,” tegasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Partai Golkar, Hj. Dewi Asmara, S.H., M.H., menegaskan bahwa visi Asta Cita Prabowo–Gibran menempatkan hak asasi manusia (HAM) bukan sekadar agenda, tetapi fondasi utama pembangunan nasional. ‎ ‎Menurut Dewi, arah kebijakan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak-hak dasar seluruh warga negara tanpa kecuali. ‎ ‎Pernyataan itu disampaikan saat Dewi menjadi pembicara dalam Sosialisasi Program Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Joglo Pasundan, Kota Sukabumi, Kamis (16/10/2025). ‎ ‎“HAM adalah hak yang melekat sejak manusia lahir hak hidup, beragama, mendapat pendidikan, layanan kesehatan, dan kehidupan yang layak,” tegas Dewi. ‎ ‎Politisi senior Partai Golkar ini menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. ‎ ‎“Pancasila menjadi pedoman keseimbangan antara hak dan kewajiban. HAM bukan hanya konsep universal, tetapi bagian dari jati diri bangsa Indonesia,” ujarnya. ‎ ‎Dalam kesempatan itu, Dewi juga menyoroti pentingnya pendidikan dan literasi HAM sejak dini, termasuk etika dalam bermedia sosial, agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan. ‎ ‎“Saring informasi sebelum dibagikan. Hindari ujaran kebencian yang dapat memecah persatuan bangsa,” pesannya. ‎ ‎Acara ini turut dihadiri Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat Hasbullah Fudhail, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Feri Sri Astrina, serta sejumlah tokoh politik daerah seperti Suhud Jaya Kusuma, H. Gundar Kolyubi, dan H. Agus Rukman Mustafa. ‎ ‎Hasbullah Fudhail mengapresiasi peran Dewi Asmara dalam memperkuat pengarusutamaan HAM di daerah. ‎ ‎“HAM adalah tanggung jawab bersama. Ketika masyarakat memahami dan menghormati hak orang lain, kehidupan berbangsa akan lebih damai dan berkeadilan,” ujarnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Polemik tembok pembatas di Perumahan Puri Cibeureum Permai (PCP) 2, RW 9, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi kembali memanas. Konflik yang telah berlangsung hampir lima tahun ini memicu ketegangan antarwarga. ‎ ‎Ketua RW 9 PCP 2, Herry Mulyadi, meminta Pemerintah Kota Sukabumi turun tangan memediasi agar persoalan tidak berlarut. “Kami ingin pemerintah hadir, jangan sampai warga terus bersitegang,” ujarnya, Ahad (12/10/2025). ‎ ‎Di sisi lain, pihak RT 7 menegaskan pembukaan akses di kawasan tersebut sudah mengantongi izin resmi Wali Kota Sukabumi tertanggal 24 September 2025. ‎ ‎“Kami rasa persoalannya sudah selesai karena ada surat izin dari wali kota, dan warga juga menyetujui,” kata Ketua RT 7/RW 9, Ajat Sudrajat. ‎ ‎Hal senada disampaikan Hj. Rieta Indrayati (60) selaku pemohon akses jalan. Ia memastikan seluruh prosedur administratif dan teknis telah dipenuhi. ‎ ‎“Kami sudah menjalani semua tahapan, mulai dari kajian Dinas PU hingga izin wali kota keluar,” ujarnya, Rabu (15/10/2025). ‎ ‎Rieta menjelaskan, kawasan PCP 2 sudah menjadi aset Pemkot Sukabumi karena prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) telah diserahkan ke pemerintah. ‎ ‎Karena itu, pembayaran ganti rugi tembok dilakukan ke kas daerah bukan ke warga. ‎ ‎“PBG jembatan sudah terbit 22 September dan retribusi Rp4 juta sudah dibayar. Kami juga mendapat persetujuan kelompok tani setempat,” tambahnya. ‎ ‎Ia menegaskan pembangunan rumah di lokasi itu untuk pasangan lansia, bukan komersial, serta berkomitmen menghibahkan lahan 200 meter persegi untuk fasilitas umum warga. ‎ ‎“Kalau nanti berubah jadi komersial, silakan tutup lagi,” tegasnya. ‎ ‎Rieta juga memastikan akses hanya satu arah dan dilengkapi pagar GRC setinggi dua meter untuk menjaga keamanan lingkungan. ‎ ‎“Kami sudah meminta maaf dan menjelaskan semuanya ke RW dan sesepuh lingkungan. Bagi kami, persoalan ini sudah selesai,” pungkasnya. ‎ ‎Warga berharap Pemkot Sukabumi segera memfasilitasi mediasi dan memberikan kepastian hukum agar konflik serupa tidak kembali terjadi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus merangkak, kini warga kecil Kota Sukabumi kembali harus menanggung beban baru. ‎ ‎Sejak April 2025, biaya pendaftaran poliklinik di RSUD R. Syamsudin, S.H., naik dari Rp40.000 menjadi Rp65.000 lonjakan 62,5 persen yang terasa berat bagi masyarakat berpenghasilan pas-pasan. ‎ ‎“Kalau buat orang mampu mungkin biasa saja. Tapi buat kami, uang segitu bisa buat makan sehari,” ucap Lisna Wati (50), warga Gunungpuyuh, dengan nada getir, Rabu (15/10/2025). ‎ ‎Lisna rutin membawa suaminya berobat jalan ke rumah sakit milik Pemkot Sukabumi itu. Kini, setiap kunjungan terasa seperti beban ganda yaitu biaya obat, transportasi, dan tarif administrasi yang ikut naik. ‎ ‎“Kasihan masyarakat kecil. Pemerintah seharusnya paham kondisi ekonomi rakyat sekarang. Jangan semua dilihat dari angka, tapi dari kenyataan hidup,” ujarnya. ‎ ‎Tak hanya warga kota, masyarakat dari Kabupaten Sukabumi yang berobat ke rumah sakit itu pun ikut terdampak. Terlebih setelah banyak kartu KIS daerah yang kuotanya ditutup. ‎ ‎“Mereka sekarang harus bayar sendiri. Tarif naik begini jelas menyesakkan,” tambah Lisna. ‎ ‎Kenaikan tarif itu diatur melalui Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pihak rumah sakit menyebut kebijakan ini hanya mengikuti aturan pemerintah daerah. ‎ ‎“Mulai 8 April 2025 diberlakukan tarif baru pendaftaran poliklinik dari Rp40.000 menjadi Rp65.000,” ujar Direktur RSUD R. Syamsudin, S.H., dr. Yanyan Rusyandi, saat dikonfirmasi. ‎ ‎Namun hingga kini, belum ada penjelasan tentang kemungkinan keringanan atau skema khusus bagi warga kurang mampu. ‎ ‎Kebijakan yang tampak “teknis” di atas kertas ini berubah menjadi beban nyata di meja pendaftaran rumah sakit. ‎ ‎Di balik angka Rp65.000 itu, ada wajah-wajah letih para pasien miskin yang tetap datang demi sembuh meski dompet mereka semakin tipis. ‎ ‎Kini publik menunggu, apakah Pemkot Sukabumi akan mendengar suara lirih masyarakatnya atau membiarkan biaya berobat menjadi kemewahan bagi yang tak punya lebih. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Hj. Dewi Asmara, S.H., M.H., menegaskan pentingnya membangun kesadaran hak asasi manusia (HAM) sebagai kunci menuju masyarakat yang adil dan bermartabat. ‎ ‎Pernyataan itu disampaikan Dewi saat menjadi pembicara dalam sosialisasi Program Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) di kawasan Jalan Lingkar Selatan, Rabu (15/10/2025). ‎ ‎Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Hasbullah Fudhail, bersama jajaran DPRD Kota Sukabumi. ‎ ‎“Kesadaran akan pentingnya HAM adalah fondasi untuk membangun kehidupan yang berkeadilan dan sejahtera,” ujar Dewi. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Feri Sri Astrina, Ketua Fraksi Golkar Suhud Jaya Kusuma, Wakil Ketua Komisi II DPRD H. Gundar Kolyubi, serta anggota DPRD H. Agus Rukman Mustafa. ‎Legislator Partai Golkar ini menekankan, nilai-nilai HAM di Indonesia harus berpijak pada Pancasila agar tidak terlepas dari karakter bangsa. ‎ ‎“HAM bukan hanya konsep universal, tetapi juga bagian dari budaya dan norma luhur kita,” tambahnya. ‎ ‎Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Jabar Hasbullah Fudhail mengapresiasi kiprah Dewi Asmara dalam memperkuat edukasi HAM di daerah. ‎ ‎Menurutnya, kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci terwujudnya kehidupan yang damai dan berkeadilan. ‎ ‎“Hak asasi manusia bukan semata urusan pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh warga,” ujarnya. ‎ ‎Ia menegaskan, pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memperluas pemahaman HAM hingga ke akar rumput. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi terus memperkuat peran Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. ‎ ‎Program tersebut dikhususkan bagi pekerja sektor informal. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi bersama para agen Perisai se-Kecamatan Surade yang digelar di Aula Kantor Camat Surade, Rabu (15/10/2025). ‎ ‎Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan Supriatna, Kepala Kantor Cabang Pelabuhanratu Eliwati, Camat Surade Unang Suryana, serta puluhan agen Perisai. ‎ ‎Dalam sambutannya, Supriatna menjelaskan bahwa Perisai merupakan perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan yang berperan menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk pekerja informal, pelaku UMKM, petani, dan nelayan. ‎ ‎Melalui agen Perisai, masyarakat mendapat kemudahan dalam memperoleh informasi, pendaftaran, serta pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan. ‎ ‎“Perisai bertugas melakukan sosialisasi, edukasi, hingga membantu proses pendaftaran dan pengumpulan iuran peserta, terutama dari pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan pelaku usaha mikro kecil,” ujar Supriatna. ‎ ‎Ia menambahkan, agen Perisai juga memperoleh insentif berdasarkan jumlah peserta baru atau iuran yang berhasil dikumpulkan. Selain membuka peluang pendapatan tambahan, profesi ini juga berperan penting dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja. ‎ ‎“Saat ini terdapat sekitar 110 agen Perisai di Kabupaten Sukabumi. Ke depan kami ingin memperbanyak jumlahnya, terutama di wilayah selatan yang masih minim agen. Kecamatan Surade menjadi titik awal pembentukan agen-agen baru,” jelasnya. ‎ ‎Supriatna juga mengajak masyarakat yang berminat menjadi agen Perisai untuk mendaftar dengan persyaratan sederhana, seperti memiliki ijazah minimal SMA atau paket C, KTP, kartu keluarga, serta rekening bank untuk penyaluran insentif. ‎ ‎Sementara itu, Camat Surade Unang Suryana mengapresiasi kegiatan sosialisasi tersebut. Ia menilai kehadiran agen Perisai akan mempermudah BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas jangkauan layanan hingga tingkat desa. ‎ ‎Sebagai bentuk kepedulian, dalam kesempatan itu BPJS Ketenagakerjaan juga menyalurkan santunan Jaminan Kematian kepada keluarga almarhum Asep Badar, seorang juru masak. Santunan sebesar Rp42 juta diterima langsung oleh istri almarhum, Mia (37), selaku ahli waris. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Kota Sukabumi kembali menegaskan diri sebagai salah satu daerah dengan kinerja pembangunan keluarga terbaik di Jawa Barat. ‎ ‎Melalui berbagai inovasi dan kolaborasi lintas sektor, Kota Sukabumi sukses memborong lima penghargaan sekaligus dalam ajang apresiasi program kependudukan dan keluarga berencana tingkat provinsi yang digelar di Bandung, Rabu (15/10/2025). ‎ ‎Penghargaan tersebut diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil menghadirkan pelayanan publik yang responsif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. ‎ ‎Di antara capaian yang diraih, Kota Sukabumi menempati posisi terbaik dalam kategori kelompok KB pria, pelayanan kontrasepsi jangka panjang, serta pelayanan peserta KB baru. ‎ ‎Tak hanya itu, penghargaan juga diraih untuk klinik swasta berprestasi dan pelayanan KB pasangan pria dan perempuan, yang menunjukkan keberhasilan Kota Sukabumi dalam menggerakkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. ‎ ‎Kepala DP2KBP3A Kota Sukabumi, Yadi Mulyadi, menyebut bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja bersama dan komitmen seluruh unsur pembangunan daerah. ‎ ‎“Ini bukan hanya capaian instansi, tapi buah dari kebersamaan. Arahan pimpinan, dukungan DPRD, peran kader lapangan, serta kemitraan dengan sektor swasta menjadi energi utama di balik prestasi ini,” ungkapnya. ‎ ‎Sementara itu, Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menilai penghargaan tersebut sebagai bukti bahwa sinergi dan kerja kolaboratif mampu menghasilkan perubahan nyata. ‎ ‎“Prestasi ini adalah wujud nyata semangat Sukabumi Bercahaya. Pemerintah dan masyarakat harus terus berjalan seiring, memperkuat layanan publik yang berorientasi pada keluarga sejahtera,” ujarnya. ‎ ‎Ayep menambahkan, penghargaan ini menjadi momentum untuk memperkokoh program pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di seluruh wilayah Kota Sukabumi. ‎ ‎“Kami tidak akan berhenti di sini. Prestasi harus berlanjut menjadi pelayanan yang semakin dekat dan berdampak,” tegasnya. ‎ ‎Dengan semangat “Kota Sukabumi Bercahaya, untuk Jawa Barat Istimewa, Indonesia Maju”, Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di semua lapisan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Komisi II DPRD Kota Sukabumi menyoroti adanya pergeseran anggaran sebesar Rp1,38 miliar dalam perubahan APBD 2025. Ketua Komisi II, H. Muchendra, menjelaskan bahwa hal ini bukan persoalan substansi, melainkan lebih pada perlunya komunikasi yang lebih baik antara mitra kerja eksekutif dan legislatif. ‎ ‎“Awalnya kami menemukan ada pergeseran anggaran di perubahan APBD. Setelah dicek, memang benar ada, dan kami langsung melakukan klarifikasi agar jelas duduk perkaranya,” ujar Muchendra, Selasa (14/10/2025). ‎ ‎Ia kemudian menemui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, Galih Marelia Anggraeni, untuk membahas temuan tersebut. ‎ ‎Dari pertemuan itu, dijelaskan bahwa pergeseran dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. ‎ ‎Menurut penjelasan BPKPD, sebagian anggaran murni tahun 2025 yang belum bisa dijalankan karena efisiensi digeser ke anggaran perubahan agar tetap bisa dimanfaatkan. ‎ ‎“Secara regulasi, langkah itu dibolehkan dan bukan merupakan penambahan, melainkan penyesuaian,” terang Muchendra. ‎ ‎Ia juga menambahkan bahwa kenaikan batas nilai penunjukan langsung pekerjaan konstruksi dari Rp200 juta menjadi Rp400 juta sesuai aturan baru menjadi salah satu dasar penyesuaian. Salah satu kegiatan yang masuk dalam ‎pergeseran tersebut adalah pembangunan gedung center BPKPD di Cikujang. ‎ ‎Meski demikian, Muchendra menilai koordinasi dan komunikasi perlu ditingkatkan agar ke depan tidak menimbulkan kesalahpahaman. “Kami tidak mempermasalahkan langkah BPKPD. ‎ ‎Ini hanya menjadi evaluasi bersama supaya setiap pergeseran atau perubahan anggaran bisa disampaikan lebih awal ke Komisi II atau pimpinan DPRD,” katanya. ‎ ‎Ia menegaskan, hubungan Komisi II dan BPKPD tetap harmonis dan sama-sama berkomitmen menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. “Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan, dan semua ini bagian dari dinamika positif dalam tata kelola pemerintahan,” tandasnya. (Usep)

Bidik-kasusNews.com,Melawi Kalimantan Barat Polres Melawi Polda Kalbar Wujud kepedulian kepada sesama dan yang membutuhkan,Kapolres Melawi AKBP Harris Batara Simbolon,S.I.K.,S.H., M.Tr.Opsla memberikan bantuan (2) dua kursi roda kepada saudara Hendri dan saudara Hanifan warga desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Kalbar, Selasa (14/10/25). “Hari ini di dampingi Waka Polres Melawi Kompol Aang Permana, S.I.P., S.H., M.A.P, Kabag Log AKP Oding Ardi, S.Sos, Kasat Reskrim AKP Ambril, S.H., M.A.P., C.P.M, Kasat Lantas Iptu J.E.Kusuma, S.A.P., M.H, perwakilan Dinas Sosial dan pemerintah desa Sidomulyo dengan niat membantu hari ini kami memberikan bantuan 2 (dua) kursi roda yang sangat di butuhkan oleh saudara Hendri dan saudara Hanifan. Kami menamakan program “Kursi Roda Untuk Menyadikku,” ujar Kapolres Melawi usai pemberian bantuan. Harapan utama dari bantuan ini selain wujud kepedulian kepada sesama yang membutuhkan juga sebagai bentuk hadirnya polri yang sangat memahami kesulitan masyarakat. Lanjutnya pemberian ini sudah melalui tahapan tahapan dan survey diantaranya adalah kelayakan untuk menerima bantuan khususnya kursi roda. “Bantuan yang bersifat swadaya ini di harapkan memberikan dampak positif bagi penerima dan keluarganya serta dapat meningkatkan semangat untuk menjalani kehidupan,” terang AKBP Harris. Sudah beberapa titik bantuan telah kami berikan, terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kami informasi tentang adanya masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti ini. Kepala Desa Sidomulyo M.Syukur atas nama pemerintah desa menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada Kepolisian Republik Indonesia, Polda Kalimantan Barat khususnya Polres Melawi yang telah memberikan 2 (dua) unit kursi roda kepada warga yang sangat membutuhkan, lanjutnya bantuan ini sangat berarti dan menjadi bukti bahwa polri bukan hanya hadir sebagai penjaga keamanan namun juga peduli dan peka atas kesulitan masyarakat semoga sinergitas dan kepedulian seperti ini terus terjalin demi terciptanya masyarakat yang sejahtera atas kehadiran polri yang humanis. Wartawan Si Juli

Cirebon Bidik-kasusnews.com,. Pada hari Selasa, 14 Oktober 2025, acara pengukuhan dan pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cirebon masa bakti 2025-2029 telah berlangsung di Pendopo Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan organisasi olahraga, menandai momentum penting dalam pembangunan olahraga di daerah kabupaten Cirebon tersebut. Ketua KONI Kabupaten Cirebon, Jigus, dalam sambutannya mengajak semua pihak yang hadir untuk mendukung kepengurusan baru dalam menjalankan amanah memajukan olahraga di Kabupaten Cirebon. Ia menegaskan, “Pelantikan ini bukan hanya seremonial semata, melainkan langkah awal untuk menjalankan amanah memajukan olahraga di Kabupaten Cirebon.” KONI Kabupaten Cirebon memiliki tugas utama meningkatkan kualitas cabang olahraga dan membina atlet berprestasi. Meski menghadapi tantangan berat, Jigus optimis pengurus baru dapat membawa kemajuan signifikan bagi dunia olahraga di daerah ini. Dalam kesempatan yang sama, Jigus memberi ucapan terimakasih kepada Ketua KONI periode sebelumnya penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama masa tugasnya. Ketua KONI Provinsi Jawa Barat, Prof. Dr. Muhammad Budiana, S.Ip., M.Si., menyatakan dukungannya agar kepengurusan KONI di Kabupaten Cirebon dipimpin oleh kepala daerah. “Saya mendukung penuh Kabupaten Cirebon menjadikan ketua KONI-nya dari kalangan kepala daerah untuk mengambil langkah kemajuan olahraga di kabupaten ini. Kami KONI Jabar Barat terus memberikan dorongan agar kepengurusan KONI di daerah dipimpin oleh kepala daerah supaya pengelolaan dan koordinasi dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sinergi antara KONI dan pemerintah daerah dalam pembinaan atlet serta pengembangan fasilitas olahraga menjadi salah satu hal paling mudah dikelola. Hal ini juga untuk menghindari ketidakharmonisan antar pengurus. Bupati Kabupaten Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag turut hadir dan menyampaikan harapannya, “Alhamdulillah kita bisa hadir dan melihat pelantikan pengurus KONI Kabupaten Cirebon, semoga dapat membawa kemajuan olahraga di daerah ini. Saya hanya meminta dua hal kepada pengurus, yakni dapat meraih juara dan memasyarakatkan olahraga.” Bupati juga mengingatkan perkembangan KONI sebelumnya yang berhasil meraih peringkat 22. “Untuk pengurus sekarang, harus lebih baik dari sebelumnya,” tutupnya. (Asep.R)