Kuningan, Bidik-kasusnews.com – Suasana penuh kegembiraan sebanyak 3495 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kabupaten Kuningan menerima Stimulan dari Pemerintah Kabupaten Kuningan,senyum sumringah terlihat dari wajah para anggota pada acara yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) Rabu(26/03/2025),diruang rapat Linggarjati. Bupati Kuningan,Dr.Dian Rahmat Yanuar.M.Si,mengapresiasi peran Satlinmas dalam membantu memelihara keamanan,ketentraman dan ketertiban masyarakat,dan membantua penanganan bencana. Selain itu,Satlinmas juga sudah mendukung ketertiban dalam pemilihan kepala desa dan pemilu.”mari kita terus bekerja sama untuk menjaga Kuningan.Anggota Linmas adalah orang orang pilihan yang punya kemampuhan,dedikasi dan kesetiaan,”katanya. Ia juga berpesan agar anggota Satlinmas senantiasa menjaga marwah dan kehormatan dalam menjalankan tugas,”Jaga marwah Satlinmas dengan selalu bertindak profesional dan penuh tanggung jawab ditengah masyarakat,”tambahnya. Kasatpol PP Kabupaten Kuningan,Drs.Agus Basuki.M.Si,menjelaskan bahwa pemberian stimulan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap peran Satlinmas di masyarakat.Ia mengatakan Satuan Linmas adalah satuan tugas yang berasal dari masyarakat dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan. Total anggota Satlinmas penerima Stimulan sebanyak 3.495 orang dengan besaran 500 rb,ini adalah wujud apresiasi atas kontribusi mereka dalam menjalankan tugas,”ujarnya. Supendi(72),anggota Satlinmas dari Desa Windusengkahan yang telah bertugas selama 20 thn,mengungkapkan rasa syukurnya atas Stimulan yang diberikan.”Bantuan ini sangat berarti bagi kami untuk mengurangi kebutuhan keluarga,apa lagi jelang lebaran. Haturnuhun, semoga Kuningan Melesat,”katanya. (Diskominfo) Asep.R

Jakarta, BIDIK KASUSnews.com – Kejaksaan Agung terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023. Rabu (26/3/2025), Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa lima saksi kunci terkait kasus ini. Kelima saksi yang diperiksa berasal dari berbagai divisi strategis terkait pengelolaan minyak mentah dan pengiriman produk kilang. Mereka adalah: RH – GA dan QG Lab PT Orbit Terminal Merak RDF – Specialist 1 HPO PT Kilang Pertamina Internasional (2020–2024) MR – Director of Risk Management PT Pertamina International Shipping WH – Manager Crude & Dirty Petro Operation PT Pertamina International Shipping MHD – Direktur Pemasaran PT Pertamina tahun 2016 Pemeriksaan ini berkaitan dengan perkara yang menjerat tersangka YF dan kawan-kawan, di mana dugaan korupsi ini melibatkan tata kelola minyak mentah yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Upaya Kejagung Mengungkap Modus Korupsi di Pertamina JAM PIDSUS menegaskan bahwa pemeriksaan saksi bertujuan memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara. Kejagung mendalami bagaimana mekanisme tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini berjalan, serta kemungkinan adanya praktik penyimpangan dalam distribusi dan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga. Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat peran strategis PT Pertamina dalam sektor energi nasional. Kejagung memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Seiring dengan pemeriksaan saksi, penyidik juga menelusuri aliran dana dan mekanisme transaksi dalam tata kelola minyak mentah yang diduga menjadi celah bagi praktik korupsi. Pemerintah berharap, dengan pengungkapan kasus ini, tata kelola energi nasional bisa lebih transparan dan akuntabel. Perkembangan lebih lanjut dari kasus ini masih terus ditunggu, termasuk kemungkinan adanya tersangka baru dari hasil pemeriksaan saksi. (Tim BIDIK KASUSnews.com)

Jakarta, BIDIK KASUSnews.com – Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah menyerahkan lahan perkebunan sawit hasil penguasaan kembali oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kepada Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Acara simbolis ini digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa negara wajib mengembalikan kawasan hutan yang telah disalahgunakan ke fungsi aslinya. Lahan yang terbukti dikuasai tanpa izin kini dikembalikan ke negara dan akan dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk mendukung sektor perkebunan strategis. Satgas PKH Berhasil Kuasai Kembali 1 Juta Hektare Lahan Satgas PKH telah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap kawasan hutan yang dikuasai tanpa izin. Dari total lahan yang teridentifikasi dalam peta seluas 1.177.194,34 hektare, sebanyak 1.001.674,14 hektare berhasil dikuasai kembali oleh negara. Lahan ini tersebar di 9 provinsi, 64 kabupaten, dan sebelumnya dikelola oleh 369 perusahaan. Sebagai tahap awal, pada 10 Maret 2025, Satgas PKH telah menyerahkan 221.868,421 hektare lahan yang sebelumnya dikelola oleh Duta Palma Group kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Hari ini, giliran 216.997,75 hektare lahan lainnya yang secara resmi diserahkan. Langkah Tegas, Tanpa Mengabaikan Hak Pekerja JAM-Pidsus Febrie Adriansyah menegaskan bahwa penguasaan kembali lahan ini dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Langkah ini bukan bentuk nasionalisasi, melainkan pengembalian aset negara yang telah digunakan secara ilegal. “Setiap proses dilakukan transparan dan melalui verifikasi ketat dengan teknologi geospasial. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap terlindungi. Tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan yang terdampak, bahkan kesejahteraan tenaga kerja di sektor perkebunan tetap menjadi prioritas,” ujar Febrie. Selain itu, pemerintah memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum yang ditemukan dalam kasus ini akan ditindaklanjuti. Jika terdapat unsur pidana, proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan tanpa mengganggu kebijakan pengembalian lahan negara. Dampak Positif bagi Kelestarian Lingkungan dan Perekonomian Pemerintah berharap, dengan dikembalikannya lahan ini ke negara, pengelolaan sumber daya alam dapat lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan perkebunan yang lebih profesional. Penandatanganan berita acara penyerahan lahan ini turut disaksikan oleh Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Kepala BPKP, Menteri Kehutanan, Kabareskrim POLRI, serta perwakilan dari Kementerian Pertanian, Mabes TNI, dan instansi terkait lainnya. (Tim BIDIK-KASUSnews.com)

SUKABUMI, Bidik-kasusnews.com – Sebanyak 110 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Sukabumi yang lulus seleksi tahun 2024 akan segera diangkat dan mulai bertugas pada April 2025. Keputusan ini diumumkan dalam audiensi antara Forum Calon PPPK Kota Sukabumi dengan Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi di Gedung DPRD pada Rabu (26/3/2025). Sekretaris BKPSDM Kota Sukabumi, Taufik Hidayah, menjelaskan bahwa Surat Keputusan (SK) pengangkatan akan diterbitkan pada 1 April 2025. Sebelumnya, seluruh calon PPPK diwajibkan menandatangani perjanjian kerja pada 27 Maret 2025 di Kantor BKPSDM, yang kemudian akan disahkan oleh Wali Kota Sukabumi pada 14 April 2025. Keputusan ini lebih cepat dibandingkan jadwal pengangkatan PPPK oleh pemerintah pusat yang menetapkan batas waktu hingga Oktober 2025. Langkah percepatan ini dilakukan agar pegawai baru bisa segera menjalankan tugasnya dan memperkuat pelayanan di berbagai sektor pemerintahan. Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Feri Sri Astrina, menyambut baik kepastian pengangkatan ini. Ia memastikan bahwa meskipun penggajian mulai berlaku per April, pencairannya akan dirapel pada Mei 2025 karena bertepatan dengan libur Lebaran. “Ini menjadi kabar gembira bagi para PPPK yang telah lama menanti kepastian status mereka,” ujarnya. Dengan pengangkatan ini, diharapkan para PPPK dapat segera beradaptasi dan menjalankan tugasnya dengan profesional. Keberadaan mereka di berbagai unit kerja diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik di Kota Sukabumi. (UM)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Polda Jateng -Kota Semarang| Memasuki hari keempat Operasi Ketupat Candi 2025, arus lalu lintas di Jawa Tengah mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama di jalur Tol Trans Jawa. Berdasarkan data Traffic Accounting, terjadi lonjakan volume kendaraan di beberapa titik utama, termasuk ruas Tol Pejagan dan Tol Trans Jawa Brebes-Solo. Pada pukul 08.00 WIB, jumlah kendaraan yang melintas per jam sudah mencapai 4.706 unit. Diperkirakan, dalam 5-6 jam ke depan, volume kendaraan akan semakin meningkat dan memasuki wilayah Tol Trans Jawa Jawa Tengah. Jika di Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama) volume kendaraan mencapai 6.000 unit per jam, maka potensi kepadatan di jalur tol Jawa Tengah harus diwaspadai. Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Sonny Irawan, menyatakan bahwa telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk mengatasi lonjakan arus mudik ini. “Sesuai prediksi, arus mudik akan mulai meningkat pada 26-29 Maret, baik di jalur arteri maupun jalur tol menuju Jawa Tengah. Kami telah menyiapkan berbagai skema pengaturan lalu lintas, termasuk rekayasa one way jika diperlukan. Selain itu, kami mengimbau para pemudik untuk memastikan kondisi kendaraan prima dan memanfaatkan rest area secara bijak agar perjalanan tetap aman dan lancar,” ujar Kombes Pol Sonny Irawan. Sebagai bentuk kesiapan, Polda Jateng telah menyiagakan personel di titik-titik rawan kepadatan serta melakukan koordinasi dengan Jasa Marga dan Dishub untuk memastikan kelancaran arus mudik. Selain itu, pemantauan lalu lintas secara real-time juga dilakukan melalui CCTV Command Center guna mengidentifikasi potensi kemacetan dan segera mengambil langkah penanganan. Polda Jawa Tengah mengimbau para pemudik untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas, menghindari perjalanan pada jam-jam puncak, serta selalu mengutamakan keselamatan dalam perjalanan menuju kampung halaman.(Wely-jateng) Sumber:Humas Polda jateng

JATENG:Bidik-kasusnews.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan mencatut nama KPK. Penipuan ini semakin marak, terutama di daerah, sehingga KPK telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar informasi ini dapat disebarluaskan ke seluruh pemerintah daerah. Modus Penipuan yang Sering Terjadi Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa ada berbagai cara yang digunakan pelaku untuk menipu masyarakat dengan mengatasnamakan KPK. Berikut beberapa modus yang kerap terjadi: 1. Dokumen dan Identitas Palsu Pelaku membuat surat, kartu identitas, atau dokumen lain yang menggunakan logo atau nama KPK untuk menipu korban. 2. Penipuan Melalui Telepon dan Media Sosial Oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK menghubungi korban melalui telepon atau media sosial dan meminta uang atau data pribadi dengan dalih menangani perkara tertentu. 3. Mengaku sebagai Penyidik KPK Penipu berpura-pura menjadi penyidik KPK yang sedang menangani sebuah kasus dan meminta sejumlah uang agar kasus tersebut dihentikan. 4. Penyalahgunaan Atribut KPK Seragam, lencana, dan atribut berlogo KPK sering digunakan pelaku untuk menipu atau mengintimidasi korban. 5. Mengaku Sebagai Mitra Resmi KPK Ada pihak yang mengatasnamakan organisasi atau lembaga sebagai mitra resmi KPK untuk menggalang dana atau menawarkan bantuan hukum palsu. 6. Lowongan Kerja Palsu Pelaku menawarkan rekrutmen pegawai KPK palsu dan meminta biaya administrasi kepada korban. Penegasan KPK: Jangan Mudah Tertipu! KPK menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pegawai KPK selalu dilengkapi dengan surat tugas dan identitas resmi. Selain itu, KPK tidak pernah meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari masyarakat. KPK juga tidak membuka kantor cabang di daerah dan tidak bekerja sama dengan media atau pihak lain yang menggunakan nama KPK untuk kepentingan tertentu. Dalam menangani perkara, KPK tidak menunjuk pihak lain untuk mengurus atau menyelesaikan suatu kasus. Semua layanan dan perangkat sosialisasi dari KPK diberikan secara gratis. Laporkan Jika Menemukan Penipuan! Jika masyarakat menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan KPK, segera laporkan ke: Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) di Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950. Call Center KPK: 198 Website: https://www.kws.kpk.go.id WhatsApp: 0811 959 575 Email: pengaduan@kpk.go.id Dengan meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan tindakan mencurigakan, masyarakat dapat membantu memberantas praktik penipuan yang mencoreng nama baik KPK serta melindungi diri dari kerugian. Jangan mudah percaya dengan pihak yang mengaku sebagai KPK tanpa bukti yang jelas!(Wely-jateng) Sumber:www.kpk.go.id.(25/03/2025)

Lampung Selatan, BIDIK-KASUSnews.com – Menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M, Koramil 421-03/Pnh Kodim 0421/Ls menyiagakan personelnya di sejumlah titik strategis guna memastikan kelancaran perjalanan para pemudik. Selain mengawasi lalu lintas, mereka juga menyediakan Rest Area bagi pemudik yang kelelahan, lengkap dengan fasilitas air minum, tempat tidur, dan sarana ibadah. Sebagai gerbang utama Sumatera, kawasan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni diprediksi mengalami lonjakan pemudik yang signifikan. Oleh karena itu, Koramil 421-03/Pnh harus bersiap siaga meskipun menghadapi keterbatasan personel, terutama dengan adanya penambahan pos pantau di beberapa titik vital. Batuut Koramil 421-03/Pnh, Sertu Eko Hariyanto, mewakili Danramil Kapten Arm. Darwin Lubis, menyampaikan bahwa 26 personel Babinsa telah dikerahkan untuk mengisi pos pantau di lokasi-lokasi strategis. “Kita siapkan personel Koramil meskipun cukup terbatas. Kesatuan lain mungkin bisa cuti lebaran, tetapi kami tetap siaga penuh. Apalagi tahun ini ada tambahan pos pantau di Bakauheni, Pelabuhan BBJ, dan PT Wika Beton,” ujar Sertu Eko Hariyanto, Rabu (26/3/2025). Ia merinci bahwa di Pos PAM Bakauheni disiagakan 8 personel, Pos PAM BBJ 6 personel, Pos PAM Wika Beton 6 personel, dan 4 personel tetap siaga di Koramil 421-03 Penengahan. Selain memastikan keamanan, Koramil 421-03/Pnh juga memberikan layanan ekstra bagi pemudik dengan menyediakan Rest Area di Markas Koramil, Desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan. “Bagi pemudik yang merasa lelah atau mengantuk di perjalanan, silakan beristirahat di Rest Area kami. Ada tempat tidur, air minum/kopi, tempat salat, serta kamar mandi. Setelah istirahat, bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih aman dan nyaman,” tambahnya. Dengan langkah proaktif ini, Koramil 421-03/Pnh berharap dapat membantu kelancaran arus mudik dan memastikan para pemudik tiba di kampung halaman dengan selamat. (Mgr)

Cirebon,Bidik-kasusnews.com-Kapolresta Cirebon KOMBES POL. SUMARNI S.I.K.,S.H.,M.H, Bersama Forkopimda Kab. Cirebon Melaksanakan Pengecekan Pos Pam Kanci dan Pos Pam Losari Operasi Ketupat Lodaya 2025, Selasa (25/3/2025). Kegiatan tersebut diikuti Bupati Cirebon Drs. Imron Rosyadi M.Ag, Ketua Dewan Sophi Zulfia, Kejari Sumber Dr. Yudhi Kurniawan, Kasdim 0620 Kab. Cirebon Mayor Arm. ZULKHAN, Dandenpom III Siliwangi Cirebon Letkol Cpm Sutoyo S.,Sos, Danlanal Letkol Laut Faisal Yanova Tanjung, S.E., M.Tr.Opsla, Danyon Arhanud Mayor Hafda Prima Agung S.I.P.,M.SC., / Yang mewakili, Danlanud Mayor Pnb Fariana Dewi Djakaria Putri, dan lainnya. “Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengecek Sarana dan Prasarana pendukung pengamanan yang ada di pos serta kelengkapan administrasi, kesiapsiagaan personil,” ujar Kapolresta Cirebon KOMBES POL. SUMARNI S.I.K.,S.H.,M.H. Selain itu, Ruang Command Center yang dilengkapi monitor CCTV untuk memantau arus lalu lintas di jalur arteri dan tol, Ruang Pelayanan kesehatan,Laktasi untuk ibu menyusui, ruang Bermain Anak, pelayanan SPKT untuk pelaporan aduan masyarakat, refreshment area (minuman,makanan, dan tempat pijat), free charging station dan lain-lain,maupun melakukan pengecekan kondisi Jalur arteri dan tol*_ dalam upaya memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat selama arus mudik lebaran tahun 2025. “Kami juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan tagline Mudik Aman, Keluarga Nyaman dan Hotline 110 dapat melaporkan adanya kejadian gangguan kamtibmas, kejahatan jalanan ataupun Aksi Premanisme Berkedok Ormas yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan kejadian darurat atau membutuhkan bantuan kepolisian secara cepat dan tepat,” ujarnya. Ia mengatakan, tujuan kegiatan tersebut untuk memastikan kelancaran dan keselamatan masyarakat selama arus mudik lebaran 2025 berjalan kondusif dan lancar. Situasi akan terus dipantau secara intensif, khususnya di titik-titik rawan kepadatan. Asep Rusliman

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 26 Maret 2025 – Pemerintah Kabupaten Jepara terus berupaya mengenalkan seni ukir khas daerahnya ke kancah internasional. Salah satu langkah besar yang tengah diperjuangkan adalah mencatatkan seni ukir Jepara sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Langkah ini diharapkan dapat semakin memperkuat identitas budaya serta meningkatkan daya saing seni ukir Jepara di dunia. Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo, dalam pertemuan silaturahmi dengan Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, pada Selasa (25/3/2025) menyampaikan bahwa upaya pencatatan seni ukir Jepara sebagai WBTB UNESCO akan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Prof. Ismunandar, mantan Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Kebudayaan Bidang Hubungan Antar Lembaga RI. Upaya Bersama dalam Pencatatan WBTB UNESCO Salah satu strategi yang akan ditempuh dalam pencatatan WBTB ini adalah melalui mekanisme Join Nomination dengan Bosnia dan Herzegovina. Negara tersebut sebelumnya telah berhasil mencatatkan seni ukir kayu Konjic (Konjic woodcarving) sebagai WBTB pada tahun 2017. Dengan kerja sama ini, peluang seni ukir Jepara untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO semakin terbuka lebar. “Nantinya yang turut membantu memperjuangkan ukir Jepara menjadi WBTB di UNESCO adalah Bu Rerie (Lestari Moerdijat) dan Prof. Ismunandar,” ujar Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo. Lestari Moerdijat juga menyatakan komitmennya dalam mendukung proses ini. Menurutnya, seni ukir Jepara adalah kekayaan intelektual bangsa yang harus mendapatkan pengakuan dunia. “Bu Rerie sudah menyiapkan naskah akademik dan bahan lainnya termasuk nanti pengusulan ke UNESCO,” tambahnya. Keunikan dan Nilai Seni Ukir Jepara Seni ukir Jepara telah lama menjadi identitas budaya yang melekat di Kabupaten Jepara. Karya-karyanya dikenal memiliki nilai estetika tinggi, dengan motif yang sarat akan filosofi dan sejarah. Keahlian para pengrajin dalam mengolah kayu menjadi ukiran bernilai seni tinggi telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Pada era 1980-an hingga 1990-an, ukiran Jepara sangat populer dan banyak digunakan dalam berbagai acara serta ruangan bergengsi. Hingga kini, produk-produk ukiran dari Jepara masih menjadi primadona dalam industri mebel dan kerajinan, baik di dalam negeri maupun pasar ekspor. Dalam webinar “Mengukir Masa Depan: Legenda Ukiran Jepara” yang digelar dalam ajang Jepara International Furniture Buyer Weeks (JIFBW) 2025 pada 12 Maret lalu, Lestari Moerdijat menegaskan bahwa Jepara telah dikenal sebagai penghasil ukiran berkualitas tinggi. Dampak Pencatatan WBTB bagi Jepara Jika seni ukir Jepara berhasil mendapatkan pengakuan UNESCO, hal ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pariwisata di Jepara. Pengakuan sebagai WBTB akan meningkatkan daya tarik wisata budaya, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi para perajin untuk memasarkan karyanya ke pasar global. Pemerintah Kabupaten Jepara bersama para pemangku kepentingan terus mengawal proses ini dengan serius. Dengan dukungan dari berbagai pihak, harapannya seni ukir Jepara dapat segera mendapatkan status sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO, sehingga warisan leluhur ini semakin dikenal dan dihargai oleh dunia.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

Lampung Selatan, Bidik-kasusnews.com – Polres Lampung Selatan menggelar pengawalan terhadap pemudik sepeda motor yang berangkat dari Pelabuhan PT Wika Beton, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin, menjelaskan bahwa pengawalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada pemudik, terutama yang menggunakan sepeda motor. “Kepolisian melakukan pengawalan estafet dari Pelabuhan PT Wika Beton menuju perbatasan Kota Bandar Lampung,” ujar Kapolres, saat dikonfirmasi pada Rabu (26/3/2025). Pengawalan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, terutama bagi para pemudik yang menempuh perjalanan malam hari. “Sesuai dengan slogan mudik lebaran tahun 2025, yaitu ‘Mudik Aman, Keluarga Nyaman’, kami dari kepolisian siap mengawal perjalanan anda menuju kampung halaman,” tambahnya. Sekitar pukul 03.00 WIB, pengawalan dimulai dari Pelabuhan PT Wika Beton. Sebuah mobil patroli Sat Lantas Polres Lampung Selatan mengawal rombongan sepeda motor, melewati Polsek Penengahan, di mana rombongan pengawalan mendapat tambahan satu mobil patroli. Rombongan kemudian melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Polsek Kalianda, mendapatkan tambahan satu lagi mobil patroli. Perjalanan dilanjutkan hingga Polsek Sidomulyo, di mana kembali tambahan mobil patroli bergabung dengan rombongan pengawalan. Setibanya di Polsek Katibung, rombongan pemudik akan mendapat satu tambahan mobil patroli lagi. Setelah melewati seluruh rute ini, pengawalan akan diteruskan oleh mobil patroli dari Sat Lantas Polresta Bandar Lampung yang siap menyambut di perbatasan. “Setiap mobil patroli yang melakukan pengawalan berisi dua orang personel Polres Lampung Selatan,” ungkap Yusriandi. Kapolres Yusriandi menegaskan, pihak kepolisian memiliki komitmen untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan perjalanan para pemudik, tanpa ada hambatan atau gangguan keamanan. “Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan selama mudik lebaran ini, supaya mudik aman keluarga nyaman,” tutup Kapolres. Sebagai tambahan, Kapolres mengimbau agar para pemudik tetap berhati-hati selama perjalanan. Ia juga mengingatkan agar setiap pemudik yang mengalami kendala atau insiden selama perjalanan segera menghubungi layanan darurat 110. “Keamanan dan kenyamanan bersama adalah prioritas kita semua,” ujar Yusriandi.(Mgr)