JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara –24-Maret-2025 Pemerintah Kabupaten Jepara mencatat berbagai pencapaian positif dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024. Infrastruktur menjadi salah satu sektor unggulan dengan tingkat kemantapan jalan mencapai 88,18 persen, serta kawasan pemukiman rawan banjir yang telah sepenuhnya terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir. Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo, menyampaikan laporan tersebut dalam Rapat Paripurna di Graha Paripurna DPRD Jepara pada Senin (24/3/2025). Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan DPRD telah mengantarkan Jepara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Kemajuan Infrastruktur dan Pengendalian Banjir Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Jepara sepanjang tahun 2024. Berdasarkan laporan, terdapat 753,109 kilometer jalan dalam kondisi mantap, setara dengan 88,18 persen dari total panjang jalan di wilayah Jepara yang mencapai 854,027 kilometer. Selain itu, seluruh kawasan pemukiman rawan banjir seluas 10.677,12 hektare telah mendapatkan perlindungan dari infrastruktur pengendalian banjir. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Selain infrastruktur, capaian positif juga terlihat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang naik menjadi 74,32 pada tahun 2024, meningkat 0,47 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif ini juga tercermin dari penurunan angka kemiskinan dari 6,61 persen menjadi 6,09 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka mengalami sedikit penurunan dari 3,35 persen menjadi 3,34 persen. Kemajuan di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Di bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Jepara berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Partisipasi warga usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar telah mencapai 100 persen. Sementara itu, angka partisipasi pada jenjang pendidikan menengah pertama mencapai 92,14 persen, dan pendidikan kesetaraan sebesar 90,61 persen. Sektor kesehatan juga mencatat kemajuan yang signifikan. Seluruh rumah sakit rujukan tingkat kabupaten telah terakreditasi 100 persen. Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk mencapai 0,987 persen, dengan total kapasitas 12.671 tempat tidur untuk melayani 1.283.687 jiwa penduduk. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam aspek ketenteraman dan ketertiban umum, sepanjang tahun 2024 terdapat enam pengaduan pelanggaran yang semuanya berhasil diselesaikan. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) juga mencapai 100 persen. Selain itu, layanan informasi rawan bencana berhasil menjangkau 95.919 jiwa, sementara penyelamatan dan evakuasi korban bencana mencakup 17.565 warga. Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari sisi keuangan, Kabupaten Jepara mencatat pendapatan daerah sebesar Rp2,54 triliun atau 102,33 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar 95,48 persen, menyisakan Sisa Lebih Anggaran (Silpa) sebesar Rp173,97 miliar. Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan Bupati Witiarso Utomo. Ia juga menambahkan bahwa pembahasan LKPJ akan dilakukan oleh komisi-komisi DPRD pada 25-26 Maret 2025 untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Kami optimis bahwa Bupati Jepara memiliki strategi yang tepat untuk membawa daerah ini semakin maju ke depannya,” ujar Agus Sutisna. Dengan berbagai pencapaian ini, Kabupaten Jepara menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pembangunan daerah. Ke depan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Jepara.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

Jakarta, Bidik-kasusnews.com – Batalyon Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) 6/BAY kembali menggelar latihan menembak pistol di Lapangan Tembak Pistol Rangkok pada Senin pagi, 24 Maret 2025. Latihan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemampuan prajurit guna meningkatkan keterampilan dalam penggunaan senjata api ringan serta kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas pertahanan negara. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh prajurit dari berbagai tingkatan, mulai dari Perwira, Bintara, hingga Tamtama. Dengan semangat dan disiplin tinggi, mereka menjalani sesi latihan yang berfokus pada penguasaan teknik dasar menembak, akurasi tembakan, serta prosedur keamanan dalam penggunaan senjata api. Menurut Komandan Batalyon Arhanud 6/BAY, latihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menembak prajurit, tetapi juga membangun mental dan kedisiplinan yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. “Ketangkasan dalam menggunakan senjata merupakan keahlian dasar yang harus selalu diasah. Selain itu, latihan ini juga menjadi ajang meningkatkan solidaritas antar prajurit dalam satuan,” ungkapnya. Latihan menembak ini berlangsung dengan lancar, didukung oleh fasilitas lapangan tembak yang memadai serta pengawasan ketat dari instruktur berpengalaman. Para peserta tampak antusias dan serius dalam mengikuti setiap instruksi, berusaha mencapai target dengan presisi tinggi. Sebagai garda pertahanan udara, Batalyon Arhanud 6/BAY terus berkomitmen untuk meningkatkan kesiapan tempur dan profesionalisme prajuritnya. Latihan semacam ini menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mempertahankan kedaulatan negara serta memastikan bahwa setiap personel selalu siap dalam menghadapi ancaman apa pun.(Agus)

JATENG:Bidik-Kasus.com Menjelang Idul Fitri 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara kembali menggelar program mudik gratis bagi perantau asal Jepara yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat mengurangi biaya transportasi sekaligus memperlancar arus mudik dan mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya. Total 11 Bus Disiapkan Menurut Kepala Bagian Perekonomian Setda Jepara, Ferry Yudha Adhi Dharma Rahardjo, program mudik gratis ini dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan rutin diselenggarakan setiap tahun menjelang Lebaran. Tahun ini, Pemkab Jepara menyediakan dua bus yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dengan anggaran sekitar Rp 24 juta. Selain dua bus dari Pemkab Jepara, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah juga menyediakan satu bus. Dukungan lainnya datang dari PT Jasa Raharja yang menyediakan satu bus dan Kementerian Perhubungan yang menyiapkan tujuh bus. Dengan demikian, total ada 11 bus yang akan mengangkut pemudik menuju Jepara. Jadwal dan Lokasi Keberangkatan Mudik gratis ini dijadwalkan berangkat pada Rabu, 26 Maret 2025, dari Museum Purna Bhakti Pertiwi, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. Acara pelepasan secara resmi akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada pukul 10.00 WIB. Sementara itu, bus yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan akan diberangkatkan pada tanggal 27 dan 28 Maret 2025 melalui terminal yang telah ditentukan. Koordinasi teknis untuk keberangkatan bus-bus ini akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara. Sesampainya di Jepara, dua bus yang disediakan oleh Pemkab Jepara akan berhenti di dua lokasi, yaitu Terminal Jepara dan Terminal Bangsri. Prioritas untuk Kelas Menengah ke Bawah Program ini diprioritaskan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, seperti asisten rumah tangga, pengemudi ojek online, dan buruh pabrik. Namun, Pemkab Jepara tidak memberikan batasan spesifik bagi peserta. Semua warga Jepara yang ingin memanfaatkan program ini dapat mendaftar selama kuota masih tersedia. “Pendaftaran telah dibuka sejak satu bulan lalu, dan kami tidak membatasi secara khusus siapa saja yang boleh ikut, selama kuotanya masih ada,” ujar Ferry. Bentuk Kepedulian bagi Perantau Program mudik gratis ini merupakan bentuk kepedulian Bupati Jepara H. Witiarso Utomo terhadap warga Jepara yang bekerja atau merantau di Jakarta dan sekitarnya. Diharapkan, program ini bisa membantu para pemudik agar bisa kembali ke kampung halaman dengan nyaman, aman, dan tanpa biaya. Bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai mudik gratis ini, dapat menghubungi Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah melalui nomor telepon 021-7395238 atau WhatsApp di 0813-1871-2523. Dengan adanya program ini, diharapkan perjalanan mudik menjadi lebih lancar dan aman, serta memberikan kebahagiaan bagi para perantau yang ingin merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung halaman.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

Jakarta, Bidik-kasusnews.com– Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pencanangan ini ditandai dengan apel resmi yang digelar di Menara Kartika Adhyaksa, Kejaksaan Agung, dihadiri oleh jajaran pejabat eselon II, III, IV, serta seluruh pegawai di lingkungan JAM PIDMIL. Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas menjadi simbol kuat dalam upaya menciptakan budaya kerja yang berlandaskan transparansi dan integritas. Dalam sambutannya, JAM PIDMIL Mayjen TNI Dr. M. Ali Ridho menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar wacana, melainkan aksi nyata. “Zona Integritas bukan hanya sebuah simbol, tetapi sistem kerja yang mengedepankan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang optimal. Kita ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya. Pembangunan Zona Integritas ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang efisien, profesional, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). JAM PIDMIL juga mengajak seluruh jajarannya untuk menjadikan komitmen ini sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari. “Komitmen ini harus diterjemahkan dalam tindakan nyata. Tidak hanya sekadar tanda tangan di atas kertas, tetapi bagaimana kita menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab,” imbuhnya. Pencanangan ini menjadi langkah awal bagi JAM PIDMIL untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya komitmen kuat dari seluruh jajaran, diharapkan Kejaksaan Agung, khususnya JAM PIDMIL, semakin dipercaya sebagai institusi yang bersih, berintegritas, dan melayani dengan prima.(Agus)

Cirebon,Bidik-kasusnews.com-Polresta Cirebon menggelar Apel Kesiapan Tim Motoris Ops Ketupat Lodaya 2025, bertempat di lapangan apel Mapolresta Cirebon termasuk Jl. R. Dewi Sartika No. 01 Kel. Sumber Kec. Sumber Kab. Cirebon, Senin (24/3/2025). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni, S.I.K., S.H., M.H., dan dihadiri Kabag Ops Kompol Sutarja, S.H., M.H., Kasat Lantas Kompol Mangku Anom Sutresno, S.H., S.I.K., M.H., Kasat Binmas Kompol Edi Baryana, A.Md., Kasiwas Akp Sri Nuryati, S.H., Kasi Propam Iptu Enjay Sonjaya, S.H., Kasi Humas Ipda Ivan Arief Munandar, S.I.Kom., Tim Satgas Preventif (R2) Sat Samapta, Tim Urai (R2) Sat Lantas Jalur Tol dan Arteri, dan Para Bhabinkamtibmas Zona Tengah Polresta Cirebon. “Dalam rangka Operasi Ketupat Lodaya 2025 Polresta Cirebon memiliki 200 tim motoris yang kami siap siagakan yang terdiri dari tim motoris yang berada di jalur tol dan arteri kemudian tim motoris yang mobile melakukan patroli di wilayah hukum Polresta Cirebon,” kata Kapolresta Cirebon. Selain itu, nantinya tim motoris juga yang merupakan Bhabinkamtibmas kami melakukan patroli di perumahan-perumahan yang ditinggal mudik oleh warga masyarakatnya. Diharapkan kegiatan kali ini bisa memberikan kelancaran memberikan rasa aman dan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat. Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang memerlukan bantuan polisi atau mendapat permasalahan di lapangan saat melaksanakan mudik, gangguan kamtibmas di jalanan jangan lupa menghubungi layanan 110 Polresta Cirebon, kemudian apabila ada aksi- aksi premanisme yang terjadi di lingkungan masing-masing agar juga menghubungi layanan 110 Polresta Cirebon. “Sebanyak 200 Tim Motoris Jajaran Polresta Cirebon Dalam Rangka Ops Ketupat Lodaya 2025 akan melaksanakan patroli dan pemantauan arus jalur tol dan arteri termasuk di titik rawan kecelakaan (blackspot) serta titik rawan kemacetan (troublespot),” ujarnya. Ia mengatakan, Kegiatan kali ini bertujuan untuk mengantisipasi arus mudik Lebaran 1446 H, mencegah kecelakaan lalu lintas, kemacetan, serta tindak kriminal di jalan raya dalam memberikan Pelayanan terbaik kepada masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran Tahun 2025. “Tim Motoris jajaran Polresta Cirebon mengedepankan sikap humanis dan edukasi serta memberikan sosialisasi dengan tagline Mudik Aman, Keluarga Nyaman dan Hotline 110 dapat melaporkan adanya kejadian gangguan kamtibmas, kejahatan jalanan ataupun Aksi Premanisme Berkedok Ormas yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan kejadian darurat atau membutuhkan bantuan kepolisian secara cepat dan tepat,” pungkasnya. Asep Rusliman

Sukabumi, Bidik-kasusnews.com – Aksi brutal gerombolan bermotor kembali membuat warga resah. Sekelompok pengendara motor bersenjata tajam menyerang pengguna jalan di kawasan Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Warudoyong, Sukabumi, pada Minggu (23/3/2025) sekitar pukul 17.00 WIB. Insiden ini terekam dalam video amatir yang memperlihatkan kepanikan warga yang berusaha menghindari serangan kelompok tersebut. Bahkan orang yang mengabadikan lewat ponsel kena gebuk salah seorang pelaku. Saksi mata, D (25), mengungkapkan bahwa kelompok bermotor ini awalnya terlibat cekcok dengan sekelompok pelajar yang sedang berkonvoi untuk acara buka puasa bersama. “Awalnya cuma tatap-tatapan, tapi tiba-tiba gerombolan itu mengamuk dan mengejar para pelajar. Kami warga butuh aparat hadir di situasi ini,” ungkapnya. Tidak hanya menyerang para pelajar, gerombolan bermotor ini juga sempat memprovokasi komunitas motor lain di pertigaan Jalan Mangkalaya sebelum akhirnya melanjutkan aksi brutal mereka di Jalan Lingkar Selatan. “Mereka hampir bentrok dengan komunitas motor lain, tapi untungnya warga berhasil melerai sebelum situasi semakin panas,” tambahnya. Salah satu korban, teman dari saksi mata, mengalami luka lebam di tangan akibat pukulan kayu, sementara sabetan senjata tajam dari pelaku nyaris mengenainya. Setelah melakukan serangan, gerombolan tersebut kabur ke arah Cisaat dan belum diketahui keberadaannya. Warga sekitar berharap pihak kepolisian segera turun tangan untuk menangkap pelaku dan mencegah kejadian serupa terjadi lagi. Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya peningkatan patroli keamanan, terutama menjelang waktu berbuka puasa yang sering dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. (UM)

Cirebon, Bidik-kasusnews.com – Polresta Cirebon melaksanakan kegiatan Sosialiasi Mudik Aman, Keluarga Nyaman dan Hotline Mudik 110, Senin (24/3/2025). Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan di Wilayah Hukum Polresta Cirebon. Sosialisasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Cirebon KOMBES POL SUMARNI, S.I.K.,S.H.,M.H., didampingi Kasat Lantas Polresta Cirebon KOMPOL MANGKU ANOM SUTRESNO, S.H., S.I.K., M.H., dan diikuti PJU serta Anggota Polresta Cirebon. “Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di sejumlah titik strategis di wilayah Kabupaten Cirebon, termasuk di perempatan jalan dan area publik yang ramai dilalui masyarakat,” ujar Kapolresta Cirebon. Jajaran Polresta Cirebon dengan humanis membagikan pamflet, memasang spanduk serta menempelkan stiker yang berisi informasi mengenai layanan Mudik Aman, Keluarga Nyaman dan Hotline Mudik 110 yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan kejadian darurat, termasuk adanya aksi premanisme yang mengganggu atau membutuhkan bantuan kepolisian secara cepat dan tepat. “Kegiatan ini juga dilaksanakan oleh 27 Polsek Jajaran Polresta Cirebon di Wilayahnya. Layanan ini dapat diakses secara gratis oleh masyarakat untuk melaporkan kejadian kriminalitas, kecelakaan, atau kondisi darurat lainnya khususnya selama mudik lebaran 2025,” pungkasnya. Asep Rusliman

Bidik-Kasus.com,Sekadau Kalimantan Barat Konsultan Merangkap Sebagai Kontraktor di proyek peningkatan jalan peniti – Seguri,APH tindak tegas Pekerjaan peningkatan jalan Peniti – Seguri di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, diduga menggunakan tanah timbunan dari galian C yang tidak memiliki izin. Selain itu, muncul dugaan bahwa konsultan proyek juga merangkap sebagai kontraktor. Aparat Penegak Hukum (APH) diminta segera turun tangan untuk menindaklanjuti temuan ini. Proyek ini merupakan bagian dari program perbaikan infrastruktur yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sekadau dengan alokasi anggaran hampir Rp 1 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD 2024. Berdasarkan plank proyek, pekerjaan yang dilakukan mencakup penimbunan jalan sepanjang 200 meter dengan ketinggian 1,5 meter serta pembangunan Dua titik box culvert. Namun, di lapangan, pengerjaan proyek ini diduga tidak sesuai ketentuan. Warga setempat mengungkapkan bahwa Tanah Timbunan yang digunakan berasal dari Desa Peniti tanpa izin resmi. Salah seorang warga, G, mengonfirmasi bahwa tanah tersebut diambil dari lahan miliknya dengan biaya Rp 10.000 per ret angkutan Dum Truck, menggunakan alat berat jenis exsavator. Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Muslimin, yang disebut-sebut sebagai konsultan sekaligus kontraktor proyek ini, memberikan jawaban yang terkesan menghindar. Ketika ditanya mengenai legalitas Tanah Timbunan dan penggunaan galian C, ia hanya menyebut bahwa ” proyek tersebut masih dalam tahap pemeliharaan ” dan mengaku tidak memahami soal perizinan galian C. Dugaan pelanggaran ini menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama terkait kualitas pekerjaan dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Oleh karena itu, masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap proyek peningkatan jalan Peniti – Seguri guna memastikan tidak ada pelanggaran yang merugikan Negara maupun masyarakat. ( Team/read)

Bidik-kasus.com,Ciamis LAKRI (Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia), sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ternyata bukan hanya konsentrasi dengan program advokasi untuk rakyat dalam beberapa sindikasi kasus saja, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang cukup tinggi. Diketahui, sebagaimana yang dilansir literasikata.id, LAKRI menggelar acara buka puasa bersama sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa. Asep Sopian selaku ketua pelaksana kegiatan tersebut mengatakan, bahwa sebanyak 1.000 paket sembako telah didistribusikan/ dibagikan kepada kaum duafa dan anak yatim, dalam acara yang berlangsung di Desa Budiharja, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025) kemarin. “Bulan Suci Ramadhan adalah momentum yang tepat untuk berbagi dan mempererat silaturahmi. Maka, kegiatan baik ini diberi tema: Ramadhan Menyatukan Silaturahmi, Menguatkan Kebersamaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan sosial serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama,” ungkap Asep Sopian. Acara itu dihadiri oleh H.M. Steven L.L, SH, STH selaku Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LAKRI, yang akrab disapa Bung Sammy dan Ossie Gumanti selaku Dewan Pembina LAKRI dan Team Garuda 08 Bung Sammy dan Ossie Gumanti secara langsung menyerahkan bingkisan serta santunan kepada anak yatim dan kaum duafa dan juga melalui perwakilan yayasan dan panti asuhan yang hadir. “Saya menegaskan, semangat Gerakan Rakyat Bantu Rakyat, harus terus digalakkan untuk memperkuat solidaritas sosial ditengah masyarakat,” ungkap Bung Sammy. Kepada media, Ossie Gumanti juga mengharapkan, bahwa kegiatan itu dapat dilaksanakan dalam setiap kesempatan dan keadaan yang memungkinkan. Sehingga, LAKRI dapat menjadi contoh bagi LSM lainnya, untuk berbuat aktif ditengah masyarakat. “Teruslah berbuat untuk masyarakat. Agar kelak kehadiran LAKRI, bukan hanya bergerak untuk mencarikan keadilan bagi yang membutuhkan dan mengungkap kebenaran, tetapi juga mampu berbuat kebaikan dengan kegiatan-kegiatan sosialnya,” ujar Ossie Gumanti, Minggu (23/3/2025), saat diminta tanggapannya. Lebih lanjut Ossie mengatakan, bahwa mengutip Pesan Presiden Prabowo Subianto: _”Kalau tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau tidak bisa bantu satu orang, janganlah buat orang lain susah atau menderita”._ Sementara itu KY. Abdul Jaelani dari Pondok Pesantren Barokatul Mustofa, Banjaran, didapuk sebagai penceramah dalam kegiatan itu. Dalam Tausiyahnya, ia mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian sosial dan memperkuat nilai-nilai keimanan di Bulan Suci Ramadhan. Yang tidak kalah pentingnya, acara itu mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, di antaranya: Team Garuda 08, Yayasan ITMI, Karang Taruna Bojong Cibodas, Pemerintah Desa Budiharja, serta para tokoh agama dan masyarakat setempat. Masih dilansir dari media yang sama, Ahmad Sarif selaku Kepala Desa Budiharja menyatakan apresiasi khusus kepada Haji Yusuf atau Bung Sammy, yang dikenal sebagai tokoh masyarakat yang sangat dibanggakan oleh warga setempat. “Beliau adalah sosok yang selalu peduli terhadap masyarakat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang,” kata Ahmad Sarif. “Dengan terselenggaranya acara ini, diharapkan dapat memberikan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan serta memperkuat tali silaturahmi antarwarga,” harapnya. *(Rel)* Editor Basori

JATENG:Bidik-kasusnews.com Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan dengan mengeluarkan Surat Edaran Ketua KPK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. Dalam edaran tersebut, KPK mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Negara (PN) untuk menolak segala bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, terutama dalam momen perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446H. Larangan Penerimaan Gratifikasi KPK menekankan bahwa permintaan dana, hadiah, atau tunjangan hari raya (THR) dalam bentuk apapun, baik secara individu maupun atas nama institusi, dari masyarakat, perusahaan, atau sesama ASN/PN adalah tindakan yang dilarang. Praktik ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan peraturan serta kode etik, bahkan dapat berujung pada tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, KPK juga mengimbau agar pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD) serta BUMN/BUMD melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya boleh digunakan untuk keperluan kedinasan, bukan untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam perayaan hari besar keagamaan. Tanggung Jawab Perusahaan dan Masyarakat Selain mengingatkan ASN dan PN, KPK juga meminta pimpinan perusahaan, asosiasi, serta masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan korupsi dengan tidak memberikan atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang bisa dikategorikan sebagai suap atau uang pelicin. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan budaya kerja yang bersih dan transparan di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi Jika dalam kondisi tertentu ASN atau PN tidak dapat menolak gratifikasi, maka mereka wajib melaporkannya kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah penerimaan. Pelaporan dapat dilakukan melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) yang dapat diakses di https://gol.kpk.go.id, atau melalui email pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. Selain itu, masyarakat dan ASN juga dapat memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi melalui platform https://jaga.id, layanan konsultasi via WhatsApp +6281145575, atau menghubungi Call Centre KPK di nomor 198. Mewujudkan Budaya Antikorupsi Dengan adanya edaran ini, KPK berharap semua pihak, terutama ASN dan PN, dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menolak gratifikasi dan menerapkan budaya antikorupsi dalam setiap aspek kehidupan. Transparansi dan integritas harus menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan aktif dalam pengawasan, sehingga praktik gratifikasi dan suap tidak lagi menjadi bagian dari budaya birokrasi di Indonesia. Dengan kerja sama semua pihak, upaya pemberantasan korupsi dapat semakin efektif dan berdampak positif bagi kemajuan bangsa.(Wely-jateng) Sumber:www.kpk.go.id(15/03/2025)