Cirebon, BIDIK-KASUSNews.com – Kemacetan di depan Asia Toserba dan Surya Toserba, Jalan Terusan Karanggetas, Kota Cirebon, semakin parah setiap harinya. Penyebab utamanya adalah angkot-angkot yang ngetem sembarangan serta kendaraan yang parkir di sepanjang toko dan pusat perbelanjaan tersebut. Situasi ini membuat badan jalan menyempit, bahkan setengah jalur berubah menjadi tempat parkir dan berhentinya kendaraan. Ironisnya, hanya sekitar 100 meter dari lokasi kemacetan, terdapat Pos Polisi dengan beberapa petugas yang berjaga setiap hari. Namun, hingga kini, tak ada ketegasan dalam menertibkan angkot yang mangkal seenaknya, terutama saat jam-jam sibuk menjelang sore. “Setiap hari di sini pasti macet parah, terutama saat sore hari. Angkot-angkot ini berhenti begitu saja, kadang sampai dua jalur. Saya harus merayap pelan dengan motor, padahal seharusnya jalan ini bisa lancar,” ujar seorang ibu yang merasa kesal saat melintasi jalur tersebut, Selasa (25/3). Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah angkot sengaja berhenti di pinggir jalan tanpa memperhatikan kelancaran lalu lintas. Kendaraan lain pun kesulitan melintas karena jalur semakin sempit. Warga dan pengguna jalan berharap pihak kepolisian segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan angkot-angkot yang kerap ngetem sembarangan. Jika dibiarkan terus-menerus, kemacetan ini bukan hanya menghambat mobilitas masyarakat tetapi juga bisa meningkatkan risiko kecelakaan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tindakan nyata dari pihak kepolisian terkait permasalahan ini. (Tim Investigasi BIDIK-KASUSNews.com)

Majalengka, Bidik-kasusnews.com – Pemerintah Kabupaten Majalengka memberikan apresiasi khusus kepada insan pers melalui acara silaturahmi perdana yang digelar di Gedung Yudha Karya Abdi Negara. Acara ini ditandai dengan pemberian “kadedeuh” berupa paket sembako kepada para jurnalis yang bertugas di wilayah Kabupaten Majalengka, sebagai bentuk dukungan dan penghargaan atas peran mereka dalam menjaga fungsi kontrol sosial dan menyebarluaskan informasi yang akurat kepada masyarakat. Bupati Majalengka, Eman Suherman, yang baru menjabat selama 25 hari kerja, memanfaatkan momentum ini untuk memberikan sepatah kata mengenai visinya dalam memimpin Majalengka ke arah yang lebih baik. Dalam sambutannya, Eman Suherman menegaskan pentingnya peran media sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan transparan. “Sebagai pilar keempat demokrasi, media memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal kebijakan pemerintah serta menyuarakan aspirasi masyarakat. Saya berharap sinergi antara pemerintah dan media dapat terus terjalin dengan baik untuk mendorong Majalengka menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ujar Bupati Eman Suherman. Dalam acara yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini, Bupati juga menyampaikan komitmennya untuk menjalankan kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik dan masukan, demi kemajuan bersama. Ia berharap, di bawah kepemimpinannya, Majalengka dapat berkembang dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Selain pemberian sembako, acara ini juga menjadi ajang dialog antara pemerintah daerah dan insan media. Para jurnalis diberi kesempatan untuk menyampaikan berbagai masukan, harapan, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan. Acara silaturahmi ini disambut antusias oleh para wartawan yang hadir. Mereka mengapresiasi langkah Pemkab Majalengka yang berupaya membangun hubungan baik dengan media sejak awal masa jabatan Bupati Eman Suherman. “Semoga silaturahmi seperti ini dapat terus berlanjut, sehingga tercipta komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan insan pers,” ujar salah satu jurnalis yang turut hadir dalam acara tersebut. Dengan berlangsungnya acara ini, diharapkan hubungan antara Pemkab Majalengka dan media dapat semakin solid dan harmonis, sehingga mampu bersama-sama mengawal pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Acara diakhiri dengan penyerahan simbolis paket sembako kepada perwakilan jurnalis serta foto bersama Bupati Majalengka dan para insan pers. Asep.Rusliman

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 25 Maret 2025 – Rasa kebersamaan dan solidaritas kembali ditunjukkan oleh keluarga besar Squad Nusantara. Melalui Srikandi Squad Nusantara, bantuan diberikan kepada Sekretaris DPC Squad Nusantara, Ahmad Baidon Safii (Pii), yang saat ini tengah menjalani perawatan pasca operasi ginjal di RS Graha Jepara. Aksi kepedulian ini dipimpin langsung oleh Ketua Srikandi, Riana Shofa, bersama Bendahara Ibu Dian, serta didampingi Ketua Harian 2, Bapak Sugeng. Turut hadir dalam kesempatan tersebut anggota Srikandi dari PAC Keling dan Bangsri, yang menunjukkan dukungan penuh kepada rekan seperjuangan mereka. Bantuan berupa sejumlah dana diberikan sebagai bentuk perhatian dan dukungan moral bagi Ahmad Baidon Safii agar dapat menjalani proses pemulihan dengan lebih tenang. Meski nominal bantuan tidak disebutkan, namun kehadiran para anggota Squad Nusantara di rumah sakit menjadi bukti nyata bahwa kekeluargaan dalam organisasi ini begitu erat. Ketua DPD Squad Nusantara, Eko Basuki, yang akrab disapa Mbah So, menyampaikan apresiasi atas gerakan sosial yang dilakukan oleh para anggotanya. “Saya sangat bangga dengan kepedulian yang ditunjukkan oleh Srikandi Squad Nusantara. Ini membuktikan bahwa solidaritas dalam organisasi ini tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Saya berharap Mas Pii segera pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” ujar Mbah So. Aksi sosial ini berlangsung pada Selasa, 25 Maret 2025, pukul 13.00 WIB. Tidak hanya sebagai bentuk kepedulian kepada anggota yang sedang sakit, kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa kebersamaan dan gotong royong adalah nilai utama yang selalu dijaga oleh Squad Nusantara. Dengan semangat kebersamaan, Squad Nusantara terus berkomitmen untuk selalu hadir di tengah-tengah anggotanya, baik dalam suka maupun duka. Semoga kepedulian ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk selalu membantu sesama.(Wely-jateng)

Lampung Selatan, Bidik-kasusnews.com – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Lampung memperketat pengamanan di Pelabuhan Bakauheni selama arus mudik Lebaran 2025. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi penyelundupan narkoba yang memanfaatkan tingginya mobilitas pemudik. Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol. Irfan Nurmansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya menerapkan strategi selektif prioritas dalam pemeriksaan kendaraan. “Anggota kami dibekali informasi intelijen. Jika ada kendaraan yang dicurigai berdasarkan informasi yang akurat, maka itulah yang akan kami hentikan dan periksa. Ini yang disebut selektif prioritas,” ujarnya, Minggu (24/3/2025). Menurutnya, Pelabuhan Bakauheni menjadi titik krusial dalam pengungkapan kasus narkoba di Lampung Selatan. Oleh karena itu, pengamanan di area tersebut diperketat selama musim mudik Lebaran guna mencegah upaya penyelundupan barang haram tersebut. Seaport Interdiction dan Pemantauan Jalur Tol Selain meningkatkan pengawasan di pelabuhan, Ditresnarkoba Polda Lampung juga berkoordinasi dengan Polres Lampung Selatan untuk memperkuat Seaport Interdiction, yakni sistem pencegahan narkoba di pelabuhan. Tim khusus juga diterjunkan untuk melakukan pemantauan di ruas tol yang berpotensi menjadi jalur distribusi narkoba. “Personel kami juga tergabung dalam Operasi Ketupat untuk pengamanan Lebaran. Kami telah memetakan titik-titik rawan yang sering dimanfaatkan pelaku untuk menyelundupkan narkoba,” jelas Kombes Pol. Irfan. Pemeriksaan Diperketat, Kelancaran Mudik Tetap Diutamakan Meskipun pemeriksaan semakin ketat, Kombes Pol. Irfan menegaskan bahwa pihaknya tetap mengutamakan kelancaran arus mudik. “Kami memastikan pemeriksaan dilakukan secara efisien agar tidak menghambat perjalanan pemudik. Keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya. Dengan strategi ini, Polda Lampung berharap bisa menekan angka penyelundupan narkoba selama musim mudik serta memastikan para pemudik bisa bepergian dengan aman dan nyaman.(Mgr)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 25 Maret 2025 – Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara menggelar razia kamar hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Selasa, 25 Maret 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggandeng unsur TNI dan Polri, sebagai bentuk sinergi dalam mencegah peredaran barang-barang terlarang di dalam Rutan Kepala Rutan Jepara Bapak Anton,melalui Kepala Satuan pengamanan Bapak Beny saat Dikonfirmasi wartawan Selasa(25/03/2025)Menyapaikan Razia ini didasarkan pada beberapa regulasi, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur pengelolaan dan pengamanan lembaga pemasyarakatan serta rutan. 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Lapas dan Rutan. 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2021 dan 2023, yang menekankan langkah progresif dalam penertiban jaringan listrik, penggunaan handphone ilegal, serta pencegahan peredaran narkoba dan tindakan kriminal lainnya di dalam Rutan dan Lapas. 4. Instruksi dalam rangka Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61 Tahun 2025, yang mengamanatkan pelaksanaan razia serentak di seluruh Indonesia.ujarnya Pelaksanaan Razia Kegiatan razia berlangsung dari pukul 13.00 hingga 14.00 WIB. Petugas dari Rutan Jepara bersama tim gabungan dari Kodim 0719 Jepara dan Polres Jepara melakukan penggeledahan di beberapa kamar hunian, yaitu: Blok A: Kamar 13 dan 15 (dihuni oleh tahanan). Blok B: Kamar 4 dan 8 (dihuni oleh narapidana). Blok Wanita: Kamar 1 (dihuni oleh tahanan wanita). Sasaran utama razia ini adalah penyitaan barang-barang terlarang seperti narkoba, alat komunikasi, senjata tajam, serta benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan.tambanya(25/03/2025) Hasil Razia Dari penggeledahan yang dilakukan, petugas menemukan sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar hunian, antara lain: Barang berbahan kaca: 4 botol kaca besar, 7 botol kaca kecil, dan 1 cermin. Benda logam dan tajam: 3 sendok stainless, 1 gunting, 5 alat cukur jenggot, 2 alat gunting kuku, serta 1 pisau kecil/cutter. Barang lain yang berpotensi membahayakan: tali/kabel (3 buah), amplas (2 lembar), korek api, resleting, tali kolor, tutup gelas stainless, serta 3 tusuk kayu kecil. Meski ditemukan sejumlah benda yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, hasil razia menunjukkan tidak ditemukan narkoba maupun handphone di dalam kamar hunian. Barang-barang hasil razia tersebut akan segera dimusnahkan sesuai prosedur. Kesimpulan dan Harapan Pelaksanaan razia ini berjalan lancar, aman, dan tanpa adanya perlawanan dari WBP. Kegiatan ini dipantau langsung oleh Kepala Rutan Jepara dan melibatkan pejabat struktural, regu jaga, serta tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan (Satops Patnal). Razia ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, bersih dari barang terlarang, serta mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan tindak kejahatan di dalam rutan. Ke depan, kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala guna menciptakan kondisi pemasyarakatan yang lebih tertib dan kondusif.(Wely-jateng)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara –25-maret-2025 Menyambut arus mudik Lebaran 2025, Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar melakukan monitoring ke sejumlah posko pengamanan pada Selasa (25/3/2025). Beberapa posko yang dikunjungi meliputi Posko Terpadu Alun-Alun Jepara, Posko Pelabuhan Kartini, dan Posko Pengamanan Mayong. Dalam kunjungannya, Wakil Bupati didampingi oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jepara, termasuk Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso, Komandan Kodim 0719/Jepara Letkol Arm Khoirul Cahyadi, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna, Kepala Kejaksaan Negeri Jepara RA Dhini Ardhany, dan Ketua Pengadilan Agama Jepara Abd Halim Zailani. Kesiapan Posko Pengamanan dan Antisipasi Kemacetan Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati menyoroti titik-titik rawan kemacetan, terutama di Pelabuhan Kartini dan Perempatan Pasar Mayong. Ia menekankan pentingnya koordinasi antarpetugas untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pemudik serta arus kendaraan dari masyarakat lokal yang masih beraktivitas. Di Perempatan Pasar Mayong, pemudik diperkirakan akan bercampur dengan kendaraan pekerja yang masih beraktivitas menjelang libur Lebaran. Untuk mengatasi kemacetan, kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas, termasuk penerapan sistem 2-1 jika terjadi kepadatan kendaraan. Selain itu, Hajar juga mengingatkan pemudik yang hendak menyeberang ke Karimunjawa agar selalu memantau kondisi cuaca dan waspada terhadap kemungkinan gelombang tinggi. “Sesuai arahan Pak Gubernur, jalan provinsi maksimal H-15 harus sudah siap dilintasi. Perbaikan sudah kami lakukan,” kata Hajar. Perbaikan Infrastruktur Jalan Sebagai bagian dari upaya kelancaran arus mudik, pemerintah Kabupaten Jepara telah melakukan perbaikan jalan provinsi dan jalan kabupaten. Dari total 200 km jalan kabupaten yang menjadi prioritas dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati, sekitar 60 km telah diperbaiki. Meskipun belum seluruhnya rampung, perbaikan jalan yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik yang melintas di wilayah Jepara. Prediksi Puncak Arus Mudik Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso menyampaikan bahwa hingga saat ini, volume kendaraan menuju Jepara belum menunjukkan peningkatan signifikan. Namun, analisis lalu lintas menunjukkan mulai adanya kendaraan berplat luar daerah yang masuk ke Jepara. “Puncak mudik diperkirakan terjadi pada Kamis, Jumat, dan Sabtu mendatang,” ujar Erick. Ia menjelaskan bahwa karena letak geografisnya, Jepara merupakan daerah tujuan mudik, bukan jalur perlintasan utama. Hal ini membuat arus kendaraan tidak sepadat daerah lain di Jawa Tengah yang menjadi jalur utama pemudik dari Jakarta dan sekitarnya. Namun demikian, pihak kepolisian tetap mengantisipasi kepadatan kendaraan, terutama di kawasan wisata yang diperkirakan akan ramai pasca-Lebaran. Posko pengamanan telah disiapkan untuk mengawal arus wisatawan yang akan berlibur di berbagai destinasi di Jepara. Antisipasi Kepadatan di Tempat Wisata Jepara memiliki berbagai destinasi wisata yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, terutama pantai-pantai yang kerap dipadati pengunjung pasca-Lebaran. Untuk itu, pengamanan akan difokuskan hingga H+7 Lebaran, khususnya pada perayaan Festival Lomban yang bertepatan dengan hari jadi Jepara. “Kami telah menyiapkan personel gabungan dari Polri, TNI, Dishub, dan Polair untuk memastikan keamanan, terutama di destinasi wisata pantai,” ujar Kapolres Jepara. Jaminan Keamanan Wilayah Komandan Kodim 0719/Jepara Letkol Arm Khoirul Cahyadi menegaskan bahwa situasi keamanan di Jepara saat ini dalam kondisi terkendali. Ia memastikan bahwa tidak ada indikasi gangguan keamanan yang dapat menghambat arus mudik maupun perayaan Lebaran. “Jepara dalam kondisi aman, dan kami siap menyambut pemudik dengan suasana yang nyaman dan damai,” katanya.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara terus berupaya meningkatkan kualitas pembangunan dengan memanfaatkan data yang akurat dan terintegrasi. Dalam rangka memperkuat sistem perencanaan berbasis data, Pemerintah Kabupaten Jepara menggelar Forum Satu Data Indonesia (SDI) pada Selasa, 25 Maret 2025, di Ruang Sosrokartono. Acara ini dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Jepara, Ary Bachtiar, yang menekankan pentingnya data sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Pentingnya Data dalam Pembangunan Dalam sambutannya, Ary Bachtiar menegaskan bahwa data yang valid dan terkini sangat berpengaruh terhadap efektivitas pembangunan. Namun, ia juga mengakui masih adanya tantangan dalam ketersediaan dan kesiapan data, yang berdampak pada belum optimalnya pengambilan kebijakan di tingkat daerah. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh Perangkat Daerah untuk bersinergi dalam menyusun dan mengelola data yang lebih akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. “Mari di forum ini kita saling bersinergi dan menguatkan semua, agar data dari semua Perangkat Daerah menjadi satu data yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Itu yang terpenting,” ujar Ary. Langkah Strategis dalam Implementasi Satu Data Indonesia Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jepara, Hasanudin Hermawan, menjelaskan bahwa forum ini menjadi wadah koordinasi dan konsolidasi dalam mewujudkan data berkualitas. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan daftar data daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang akan disahkan pada tahun 2025. Melalui penguatan Satu Data Indonesia, proses pembangunan di Jepara diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. “Dengan data yang kredibel dan tepat guna, pembangunan daerah akan lebih terarah dan sejalan dengan visi pembangunan nasional,” jelas Hasanudin. Peran BPS dalam Penyediaan Data Berkualitas Dalam era digital saat ini, data memiliki peran penting dalam menunjukkan pencapaian program pemerintah. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jepara, Isnaini, menyampaikan bahwa penyediaan data dilakukan melalui berbagai metode, seperti sensus, survei, serta data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai lembaga pemerintahan. Isnaini menekankan pentingnya kolaborasi dan komitmen antar-stakeholder untuk memastikan data yang tersedia dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih transparan mengenai capaian pembangunan daerah. Kesimpulan Implementasi Satu Data Indonesia di Jepara menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis bukti. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, BPS, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan data yang valid dan terintegrasi, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Jepara. Pemerintah Kabupaten Jepara terus mendorong semua pihak untuk berkomitmen dalam mewujudkan sistem data yang lebih baik, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

Sukabumi, Bidik-Kasusnews.com – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional dan modern pada Selasa (25/3/2025). Sidak ini bertujuan memastikan stabilitas harga serta keamanan pangan bagi masyarakat. Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana, memimpin langsung sidak di Pasar Pelita dan Superindo Citimall. Hadir pula Pj Sekda Kota Sukabumi Andang Tjahjandi, Asisten Daerah II Setda Kota Sukabumi Nuraeni Komarudin, serta sejumlah kepala dinas terkait. Dalam sidak, Wali Kota Ayep Zaki menyampaikan bahwa harga pangan masih terkendali. “Hanya cabai, bawang merah, dan bawang putih yang mengalami kenaikan, sementara harga daging sapi, ikan, gula, dan beras tetap stabil,” ujarnya. Pemkot juga memastikan stok kebutuhan pokok cukup hingga Lebaran. Namun, pemantauan menemukan permasalahan pada minyak goreng Minyakita. Minyak ini dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter, yakni Rp 17.500 per liter. Selain itu, setelah ditimbang, kemasan yang seharusnya 1 liter ternyata hanya berisi 900 ml. “Ada tiga merek minyak goreng yang kami periksa. Dua merek lain sesuai takaran 1 liter dengan harga Rp 20.000 per liter, tapi Minyakita volumenya kurang,” ungkap Ayep Zaki. Selain harga dan takaran, petugas juga mengambil sampel makanan untuk diuji kandungannya. Sebagian besar pangan dinyatakan aman, tetapi ditemukan sayuran pokcoy yang mengandung pestisida di atas ambang batas. “Kami akan memberikan edukasi kepada petani agar lebih bijak dalam penggunaan pestisida,” tambahnya. Pemkot juga berencana meningkatkan anggaran untuk pemeriksaan keamanan pangan agar kegiatan pengawasan lebih rutin dilakukan. Dalam sidak ini, Pemkot juga meninjau kondisi Jalan Harun Kabir yang dipadati pedagang Pasar Marema. Pemkot memberikan izin berjualan hingga malam takbiran pukul 22.00 WIB sebelum dilakukan penertiban. “Tahun depan, seluruh kegiatan harus di bawah koordinasi Pemkot agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat,” ujar Ayep Zaki. Wakil Wali Kota Bobby Maulana menambahkan bahwa Pemkot akan menata kawasan ini lebih baik dengan regulasi yang lebih jelas. “Kami ingin memastikan harga stabil, pangan aman, dan pasar lebih tertib menjelang Lebaran,” tutupnya. (UM)

Kuningan, Bidik-Kasusnews.com – Desa Sampora, Kuningan, 23 Maret 2025 – Sehubungan dengan adanya laporan mengenai penggunaan mobil pribadi dengan plat hitam yang digunakan untuk tujuan travel sebagai kendaraan umum dalam kerja sama dengan Rumah Makan Sehati di Desa Sampora, kami ingin menegaskan bahwa praktik tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun tujuan awal adalah memberikan kemudahan bagi pengunjung, kami mengingatkan semua pihak terkait untuk mematuhi peraturan yang ada dan menindaklanjuti potensi pelanggaran. Penggunaan Mobil Pribadi Plat Hitam untuk Layanan Travel Mobil pribadi dengan plat hitam (kendaraan yang terdaftar untuk keperluan pribadi) tidak diperbolehkan digunakan sebagai kendaraan umum tanpa izin atau perubahan status menjadi kendaraan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui, kendaraan umum wajib memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh pihak berwenang, termasuk izin operasional, standar keselamatan, serta kewajiban lainnya yang diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini, mobil pribadi yang digunakan untuk layanan travel ke Rumah Makan Sehati di Desa Sampora dapat dikenakan sanksi jika terbukti melanggar ketentuan hukum terkait penggunaan kendaraan umum tanpa izin yang sah. Sanksi Pidana bagi Pelanggar Terkait hal ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan kendaraan pribadi untuk kepentingan umum tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana, sebagai berikut: 1. Sanksi Pidana Penjara Pelaku yang menggunakan mobil pribadi sebagai kendaraan umum tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sesuai dengan pasal yang mengatur angkutan umum tanpa izin. 2. Penyitaan Kendaraan Selain sanksi pidana, kendaraan yang digunakan untuk kegiatan ilegal dapat disita oleh pihak berwenang sebagai bagian dari tindakan hukum. Tindakan yang Diambil oleh Pihak Berwenang Kepolisian dan instansi terkait akan melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan kendaraan pribadi plat hitam untuk layanan travel yang mengarah ke Rumah Makan Sehati. Kami meminta kepada semua pihak untuk menghormati aturan yang ada demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Pentingnya Kepatuhan pada Regulasi Pihak Rumah Makan Sehati di Desa Sampora juga dihimbau untuk segera menghentikan kerjasama dengan pihak yang tidak mematuhi regulasi mengenai penggunaan kendaraan umum. Rumah Makan Sehati diminta untuk memastikan semua layanan yang diberikan kepada pengunjung dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan transportasi. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih jenis layanan transportasi, serta mendorong pemilik kendaraan dan penyedia layanan untuk lebih memahami aturan yang ada agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang berujung pada sanksi pidana Untuk pertanyaan lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi pihak berwenang setempat atau customer service Rumah Makan Sehati. Redaksi/AR

Cirebon, Bidik-kasusnews.com – Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M., melakukan kunjungan kerja ke Pos Terpadu KM 188 Palimanan dalam rangka Operasi Ketupat Lodaya 2025. Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pengamanan arus mudik Lebaran. Kapolda Jabar didampingi Dir Lantas Polda Jabar, Kombes Pol Dodi Darjanto, S.I.K., M.H., serta Dir Polairud Polda Jabar, Kombes Pol Edward Indharmawan Eka Chandra, S.I.K., M.H., disambut langsung oleh Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K., S.H., M.H., beserta jajaran TNI-Polri dan instansi terkait. Dalam inspeksi ini, Kapolda meninjau kesiapan fasilitas di pos pengamanan, mulai dari ruang kesehatan, ruang laktasi bagi ibu menyusui, taman bermain anak, hingga ruang Command Center yang dilengkapi CCTV untuk memantau arus lalu lintas di tol dan jalur arteri. “Kami ingin memastikan bahwa semua pos pelayanan siap memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan yang tersedia, termasuk Hotline 110 untuk melaporkan gangguan keamanan,” ujar Kapolda Jabar. Kombes Pol Sumarni menegaskan bahwa Polresta Cirebon telah menyiapkan strategi untuk mengurai kepadatan lalu lintas serta menjaga keamanan pemudik. “Kami akan terus memantau situasi di titik rawan kepadatan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar perjalanan mudik berlangsung lancar,” ujarnya. Kunjungan ini diharapkan semakin meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat selama musim mudik Lebaran 2025.(Asep Rusliman)