Sukabumi, Bidik-kasusnews.com – Jalan poros usaha tani di Kampung Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Desa Wanajaya, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, kini mulai mengalami kerusakan. Dikabarkan ruas jalan tersebut dibangun menggunakan Dana Desa (DD) tahap 2 tahun anggaran 2024 sebesar kurang lebih Rp 93 juta, dengan volume panjang 540 meter dan lebar 2 meter. Pembangunan jalan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD). Namun, baru satu tahun berjalan, jalan sudah mulai rusak dan berlubang. Warga menyebut kerusakan disebabkan faktor alam seperti tanah labil dan cuaca ekstrem, serta berharap pemerintah desa segera melakukan perbaikan. Kepala Desa Wanajaya, Dedi, saat dikonfirmasi pada, Senin (21/4/2025) membenarkan kondisi tersebut. Ia menyatakan wajar bila terjadi kerusakan, mengingat struktur tanah di lokasi rawan longsor. “Sudah hampir satu tahun, jadi cukup wajar mulai rusak,” ucapnya. Menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut pengerjaan jalan menggunakan alat bambu, Kades Dedi mengklarifikasi bahwa bambu digunakan sebagai penyangga di lokasi tanah yang labil, bukan sebagai material utama pembangunan. “Itu upaya teknis untuk menyesuaikan dengan kondisi tanah yang mudah amblas,” jelasnya. Ia juga menegaskan, Pemerintah Desa Wanajaya akan mengalokasikan Dana Desa tahap selanjutnya untuk memperbaiki jalan tersebut. “Insya Allah, kami akan segera perbaiki agar akses usaha tani tetap berjalan lancar,” ucap Dedi.(DICKY/WAHYU)

Cirebon, Bidik-kasusnews.com  – Dalam upaya memperkuat sinergi antara aparat negara dan kalangan pesantren, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren Al Inaaroh Al Hikam yang berada di lingkungan Buntet Pesantren, Kabupaten Cirebon, Selasa (22/4/2025). Kunjungan ini tidak hanya menjadi momen kebersamaan, namun juga ditandai dengan peresmian resmi berdirinya pesantren baru tersebut. Prosesi peresmian dilakukan secara simbolis melalui penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh Kapolri, yang turut didampingi oleh KH Adib Rofi`Uddin Izza, sesepuh karismatik Buntet Pesantren. Bangunan pondok yang diresmikan Kapolri itu terdiri dari tiga lantai dengan total 30 kamar untuk santri lelaki, 18 kamar mandi, 2 ruang belajar serta aula terbuka. KH Adib menegaskan bahwa kehadiran Kapolri bukan sekadar bentuk penghormatan, namun juga perwujudan hubungan erat antara Polri dan para ulama. “Beliau datang untuk bersilaturahmi, meresmikan pondok pesantren, sekaligus berdiskusi dengan para ulama terkait masa depan bangsa,” ujarnya. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Kapolri menyampaikan harapannya agar para kiai dan ulama senantiasa mendoakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Tadi Kapolri meminta doa dari para kiai dan ulama untuk kebaikan bangsa, keutuhan NKRI, serta kesejahteraan rakyat,” imbuh KH Adib. Ia juga menyampaikan bahwa kedekatan Kapolri dengan ulama bukanlah hal baru, melainkan bagian dari strategi kebangsaan berbasis spiritualitas. Pondok Pesantren Al Inaaroh Al Hikam sendiri dibangun melalui kolaborasi antara Polri dan sektor perbankan, sebagai kontribusi nyata terhadap pengembangan pendidikan keagamaan yang berlandaskan nilai kebangsaan. Kapolri juga meninjau langsung fasilitas pesantren yang baru diresmikan, serta berinteraksi dengan para santri yang menyambut dengan antusias. “Kunjungan ini tidak hanya mempererat hubungan antara aparat penegak hukum dan tokoh agama, namun juga menjadi simbol kuat bahwa kekuatan moral dan spiritual adalah fondasi utama dalam menjaga keutuhan Indonesia,” pungkas KH Adib. Ditempat yang sama, Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Sumarni, S.I.K., S.H., M.H., menyatakan bahwa Kapolri menekankan pentingnya kolaborasi antara kekuatan moral dan kekuatan negara. Ia menyampaikan bahwa pesantren memiliki peran strategis sebagai penjaga akhlak bangsa, sekaligus mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. “Pesantren merupakan benteng nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin dan menjadi tempat lahirnya tokoh-tokoh bangsa yang berperan besar dalam menjaga harmoni kebhinekaan. Oleh karena itu, sinergi Polri dengan ulama dan pesantren merupakan langkah penting dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa,” ujar Kapolresta Cirebon. Kapolresta Cirebon berharap Pondok Pesantren Al Inaaroh Al Hikam yang baru diresmikan tersebut dibangun untuk menjadi pusat pendidikan agama Islam yang inklusif dan terbuka, dengan tetap menjaga nilai-nilai tradisi pesantren yang menjadi pusat kegiatan keagamaan. “Semoga pesantren ini menjadi tempat lahirnya generasi muda yang berakhlak, cinta tanah air, dan mampu menjadi pemimpin masa depan yang membawa kedamaian dan kemajuan,” ujar Kapolresta Cirebon. Kunjungan tersebut disambut antusias oleh para santri, pengasuh, serta masyarakat sekitar. Ribuan santri memadati lingkungan pesantren untuk melihat langsung kedatangan Kapolri, yang dinilai sebagai sosok pemimpin nasional yang dekat dengan rakyat dan religius. Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Utama Mandiri Darmawan Junaidi, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, jajaran Pejabat Utama Mabes Polri, Di antaranya Kapolda Jawa Barat, Danrem 063/SGJ Cirebon, Kapolresta Cirebon, Kapolres Cirebon Kota, Danlanal Cirebon, Danlanud S. Sukani, Dandenpom III/3 Cirebon, Danyon Arhanud 14/PWY, Danyon C Pelopor Sat Brimobda Jabar, serta para pejabat daerah Kabupaten Cirebon dan stake holder terkait. Dari kalangan pesantren, hadir pula Dewan Sepuh Ponpes Buntet, pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Buntet, serta para kiai dan tokoh masyarakat Cirebon. Kunjungan Kapolri ke Buntet Pesantren tidak hanya menjadi agenda silaturahmi biasa, tetapi juga momentum strategis untuk mempererat jalinan kebangsaan berbasis spiritualitas. Di tengah berbagai tantangan kebangsaan, pertemuan antara kekuatan negara dan kekuatan moral ini menjadi harapan bagi terciptanya Indonesia yang damai, sejahtera, dan tetap utuh dalam keberagamannya. Asep Rusliman

Kalbar, Bidik-kasusnews.com – Pontianak kalimantan Barat Polda Kalbar Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Adhe Hariadi, S.I.K., M.H., memimpin langsung kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) bulanan Triwulan I Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Presisi Polresta Pontianak, Selasa (22/04/2025). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakapolresta Pontianak, AKBP Hendrawan, S.I.K., M.H., para Pejabat Utama (PJU) Polresta Pontianak, serta para Kapolsek jajaran Polresta Pontianak. Dalam arahannya, Kapolresta menyampaikan pentingnya kegiatan Anev sebagai sarana evaluasi kinerja dan refleksi terhadap capaian serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga kamtibmas di wilayah hukum Polresta Pontianak. Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah kegiatan besar seperti Pengamanan Hari Raya Imlek dan Cap Go Meh, pengamanan Ramadhan dilanjutkan dengan pengamanan Hari Raya Idul Fitri , pengamanan kegiatan Ibadah di Gereja , semua kegiatan pengamanan berjalan lancar, aman dan kondusif.”tambah Kapolresta Pontianak. “Kegiatan ini merupakan momen penting untuk melihat secara menyeluruh hasil kinerja selama triwulan pertama dan menentukan langkah strategis ke depan agar pelaksanaan tugas semakin optimal,” tegas Kombes Pol Adhe Hariadi. Ia juga menekankan agar seluruh jajaran meningkatkan sinergi, profesionalisme, dan pelayanan publik yang humanis demi mewujudkan Polri yang Presisi. Sementara itu, Wakapolresta Pontianak AKBP Hindrawan, S.I.K., M.H., menambahkan agar setiap personel, baik di tingkat Polsek maupun satuan fungsi, senantiasa memperhatikan perkembangan situasi kamtibmas dan merespons cepat setiap laporan masyarakat. Anev bulanan ini juga menjadi ajang diskusi dan pemecahan masalah terkait pelaksanaan tugas di lapangan, serta evaluasi capaian target kerja masing-masing satuan dan Polsek. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan Polresta Pontianak dapat terus meningkatkan kinerja, soliditas, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(WGT) Wartawan Ridwan Sandra

Jakarta, Bidik-Kasusnews.com– Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 6 orang saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina (Persero), Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) periode tahun 2018 hingga 2023.(22/4/2025) Para saksi yang diperiksa yaitu: KA, mantan Direktur Utama Pertamina periode 2009–2014 GI, Advisor to CPO PT Berau Coal AW, Assistant Manager Procurement Department PT Pamapersada Nusantara Group RS, Analyst Product ISC Pertamina AF, Assistant Operation Risk Division Bank BRI BP, Pejabat Pembuat Komitmen Dana Kompensasi BBM Tahun 2021, Kementerian Keuangan Keenam saksi ini diperiksa untuk mendalami keterlibatan dan aliran informasi dalam kasus yang menjerat tersangka YF dkk, khususnya terkait tata kelola impor dan distribusi minyak mentah serta pengelolaan produk kilang yang diduga merugikan keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan guna memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara, sebagai bentuk komitmen Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas praktik korupsi yang merugikan sektor energi strategis nasional. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan terus berjalan secara profesional dan transparan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Masyarakat diimbau untuk turut mengawal proses hukum agar tetap berjalan bersih dan berkeadilan. (Agus)

Jakarta, Bidik-Kasusnews.com– Kejaksaan Agung RI terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi berupa suap dan/atau gratifikasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Hari ini, 10 orang saksi diperiksa oleh Tim Jaksa Penyidik dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS).(22/4/2025) Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan terhadap tersangka WG dkk, dalam kasus yang diduga melibatkan sejumlah pihak baik dari dalam maupun luar institusi peradilan. Berikut daftar saksi yang dimintai keterangan: DH, istri dari tersangka ASB AGS, sopir tersangka MS AMT, Panitera Pengganti PN Jakarta Pusat MNBMG, Panitera Pengganti PN Jakarta Pusat ASH, sopir tersangka AR RPW, staf AALF NTT, Direktur PT Yes Money Changer BM, penasihat hukum dari LKBH ASR dan AFA, staf AALF Pemeriksaan saksi-saksi tersebut bertujuan untuk memperkuat alat bukti serta melengkapi berkas perkara, guna memperjelas peran masing-masing pihak dalam dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait proses penanganan perkara di PN Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan secara profesional dan transparan. Penyidik berkomitmen untuk menuntaskan perkara ini hingga tuntas sesuai dengan aturan yang berlaku. (Agus)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Pemerintah Kabupaten Jepara kembali menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program “Bupati Ngantor di Desa”. Pada Selasa (22/4/2025), Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, menjadi lokasi kegiatan. Dalam kunjungan ini, Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, didampingi Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar dan jajaran kepala perangkat daerah, mendengarkan langsung keluhan serta aspirasi warga. Dalam forum serap aspirasi yang digelar di balai desa, Petinggi Banyuputih, Joko Prakoso, menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi warganya. Isu utama yang disoroti yakni kondisi jalan desa yang semakin padat dan minimnya saluran drainase. Kepadatan lalu lintas terjadi setiap pagi, terutama saat musim hujan, karena desa tersebut menjadi lokasi berbagai industri padat karya seperti PT HWI yang mempekerjakan lebih dari 22 ribu orang. Joko juga mengusulkan percepatan pembangunan jalan dan drainase, serta mengingatkan kembali rencana pembangunan jembatan penghubung antara Desa Banyuputih dan Pendosawalan yang sudah diajukan sejak tahun 2020 namun belum terealisasi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sekaligus Penjabat Sekretaris Daerah Jepara, Ary Bachtiar, menyampaikan bahwa pembangunan jembatan telah masuk dalam perencanaan tahun ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp4 miliar. “Pembangunan sempat tertunda karena refocusing anggaran. Namun tahun ini, proyek tersebut akan kembali diprioritaskan,” jelas Ary. Ia menambahkan, pembangunan jalan di kawasan Banyuputih direncanakan dimulai paling lambat tahun 2026, dengan opsi pengerjaan menggunakan konstruksi beton agar lebih tahan lama dan sesuai dengan kondisi kawasan industri. Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyinggung belum adanya program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari industri yang beroperasi di wilayah tersebut. Hingga saat ini, belum ada kontribusi CSR yang diterima oleh desa. Menanggapi hal ini, Bupati Jepara Mas Wiwit menekankan pentingnya perencanaan program CSR yang terstruktur. Ia meminta pemerintah desa untuk menyusun daftar kebutuhan konkret yang dapat diajukan kepada perusahaan, sesuai dengan tema CSR yang mereka miliki. “Setiap perusahaan memiliki fokus CSR yang berbeda, mulai dari sosial, lingkungan, hingga pendidikan. Jika usulan kita jelas dan sesuai tema, mereka pasti bisa menindaklanjuti. Pemerintah siap menjembatani komunikasi tersebut,” tegasnya. Mas Wiwit juga mengungkapkan bahwa Pemkab Jepara telah menjadwalkan pertemuan rutin dengan pihak perusahaan setiap dua hingga tiga bulan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi. Sementara itu, Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar atau Gus Hajar, menyampaikan apresiasinya terhadap program “Bupati Ngantor di Desa” yang dinilainya mampu menjangkau langsung kebutuhan dan keluhan warga. Ia menyebut program ini sebagai wujud nyata kepemimpinan yang dekat dengan rakyat. “Bupati hadir secara langsung dan mendengarkan masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip ‘Khoirunnas anfa’uhum linnas’—sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya,” ungkap Gus Hajar. Ia juga menyoroti pentingnya peran guru ngaji dan tokoh agama dalam menjaga nilai religius masyarakat di tengah derasnya arus investasi asing. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen memperkuat aspek religius sebagai bagian dari identitas dan karakter Kabupaten Jepara. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan aspirasi warga dapat segera ditindaklanjuti melalui program pembangunan yang konkret, terencana, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta. Mas Wiwit menutup kegiatan dengan mengajak seluruh petinggi desa untuk aktif menyusun arah pembangunan yang selaras antara infrastruktur, sosial kemasyarakatan, dan kearifan lokal. (Wely-jateng) Sumber: Diskominfo

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 22 April 2025 — Dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Jepara kembali diguncang oleh kabar tidak mengenakkan. Ali Sujarwo, salah satu anggota PAC Squad Nusantara Pecangaan, yang telah mengabdi lebih dari 12 tahun di PT. Tricoville Indonesia, menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan tidak prosedural. Ali Sujarwo Anggota PAC Squad Nusantara Pecangaan Menyapaikan kepada wartawan Selasa (22/04/2025) PHK tersebut terjadi pada 25 Maret 2025, dan dilakukan secara lisan, tanpa adanya surat resmi atau penjelasan tertulis dari pihak manajemen perusahaan. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara PHK, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya.ujar Ali sujarwo Merasa haknya dilanggar, Ali Sujarwo tidak tinggal diam. Bersama pendampingan NUR Yuli sebagai pengacara dan rekan-rekan organisasi Squad Nusantara jepara ia menuntut agar hak-haknya sebagai karyawan yang telah mengabdi puluhan tahun dipenuhi. Tuntutan tersebut meliputi pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan kompensasi lainnya sesuai ketentuan. Upaya penyelesaian sempat dilakukan melalui mediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jepara. Tercatat dua kali pertemuan mediasi telah dilaksanakan, dengan mediasi terakhir digelar pada Kamis, 17 April 2025. Namun hingga ini , belum ada titik terang terkait penyelesaian nasib Ali Sujarwo. Kasus ini membuka mata banyak pihak tentang pentingnya penegakan hukum ketenagakerjaan yang adil dan berpihak pada pekerja. PHK secara lisan, apalagi terhadap karyawan tetap dengan masa kerja panjang. DPC Squad Nusantara Jepara menyatakan dukungannya penuh terhadap perjuangan Ali Sujarwo, dan menyerukan kepada pemerintah daerah serta instansi terkait untuk segera turun tangan secara tegas dan adil.ujar ketua DPC Squad Nusantara Keadilan harus ditegakkan. Hak pekerja bukan untuk dinegosiasikan, tetapi untuk dipenuhi. Semoga kasus ini menjadi peringatan keras bagi perusahaan lain agar tidak semena-mena dalam memperlakukan para buruh yang telah bekerja keras membangun industri di negeri ini.(Wely-jateng) .

SUKABUMI, Bidik-kasusnews.com – DPRD Kota Sukabumi melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif Partai Hanura, Senin (22/4/2025). Muhammad Rido resmi dilantik menggantikan Bayu Waluya berdasarkan keputusan internal partai.   Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menegaskan bahwa proses PAW berjalan sesuai aturan dan tanpa konflik. Ia berharap Rido dapat mengemban amanah dan bekerja maksimal untuk masyarakat.   Sementara itu, Sekretaris DPD Hanura Jawa Barat, Cecep Lukmanul Hakim, menyampaikan bahwa pergantian ini merupakan hasil evaluasi organisasi. Meski baru menjabat sejak Oktober, Bayu dinyatakan perlu diganti.   “Ini murni hasil evaluasi internal sesuai AD/ART,” jelas Cecep. Ia menambahkan, Bayu tetap menjabat sebagai Ketua DPC Hanura Kota Sukabumi dan akan ikut dalam Musyawarah Cabang dalam waktu dekat.   Cecep menegaskan bahwa PAW ini adalah bagian dari penyegaran struktur politik partai di tingkat daerah, sekaligus bentuk komitmen Hanura untuk meningkatkan kualitas representasi di parlemen.   Muhammad Rido sendiri menyampaikan kesiapannya untuk menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Ia berkomitmen mendengarkan aspirasi warga serta menjaga kepercayaan yang telah diberikan partai dan masyarakat. UM

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 22 April 2025 – Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama, DPC Squad Nusantara Srikandi Jepara mengadakan kegiatan bakti sosial (baksos) pada Selasa (22/04/2025) di Dukuh Sekelor, Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Kegiatan ini menyasar salah satu warga yang tengah mengalami sakit, yaitu Ibu Suli, yang tinggal di RT 06 RW 05 Dukuh Sekelor. Dalam aksi kemanusiaan ini, tim Srikandi memberikan bantuan berupa uang tunai sebagai wujud perhatian dan empati terhadap kondisi kesehatan serta kebutuhan hidup Ibu Suli. Ketua Srikandi DPC Squad Nusantara Jepara, Ibu Riana Shofa, memimpin langsung kegiatan ini bersama Bendahara Srikandi, Ibu Dian, serta sejumlah anggota PAC Keling. Mereka menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen organisasi dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan. “Kegiatan sosial ini merupakan wujud nyata dari semangat solidaritas dan gotong royong. Kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban Ibu Suli dan keluarga,” ujar Ibu Riana Shofa. Selain sebagai bentuk bantuan materiil, kehadiran tim Srikandi juga memberikan dukungan moril yang diharapkan dapat membangkitkan semangat bagi warga yang sedang menghadapi ujian kesehatan. Dengan semangat kebersamaan, DPC Squad Nusantara Srikandi Jepara terus berupaya hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi nyata demi terciptanya lingkungan sosial yang lebih peduli dan tanggap terhadap sesama.(Wely-jateng)