Lampung, Bidik-Kasusnews.com LAMPUNG – Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika melakukan kunjungan kerja ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran pada Selasa, 22 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 di wilayah tersebut. Didampingi sejumlah pejabat utama Polda Lampung, Kapolda tiba di lokasi dan disambut langsung oleh Ketua KPU Pesawaran, Feri Ikhsan. Dalam pertemuan tersebut, Irjen Pol Helmy Santika memberikan sejumlah arahan penting untuk menjaga kondusivitas dan kelancaran proses demokrasi. “Bagaimana kesiapan KPU Pesawaran dalam menyambut PSU ini menjadi perhatian utama kami. Saya menyarankan agar KPU aktif berkoordinasi dengan komunitas intelijen daerah dan Kasat Intelkam Polres Pesawaran guna mengantisipasi potensi kerawanan,” ujar Kapolda. Ia juga menekankan pentingnya pengamanan secara maksimal di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama yang tergolong rawan. “Penebalan personel perlu dilakukan, dengan koordinasi penuh bersama Polres Pesawaran agar pengamanan di TPS rawan dan sangat rawan berjalan efektif,” jelasnya. Selain itu, Kapolda juga meminta agar profiling terhadap masing-masing pasangan calon dilakukan dengan akurat dan mendalam. “Profiling harus dilakukan secara tajam dan bermutu tinggi, karena ini akan sangat membantu deteksi dini potensi konflik,” katanya. Ia juga mengingatkan agar distribusi logistik, terutama di wilayah kepulauan, mendapat perhatian khusus dalam pengamanan. Ketua KPU Pesawaran Feri Ikhsan menyampaikan bahwa saat ini kesiapan logistik sudah mencapai 90 persen. “Alhamdulillah, logistik hampir seluruhnya telah sampai di gudang kami. Untuk PSU yang akan dilaksanakan 24 Mei 2025 nanti, kami telah menyiapkan 759 TPS di seluruh wilayah kabupaten,” ujar Feri. Ia menambahkan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi intensif dengan pihak kepolisian. “Kami akan selalu berkoordinasi dengan Polres Pesawaran dalam hal pengamanan dan pengawalan di setiap tahapan PSU, terutama distribusi logistik ke wilayah kepulauan,” tegasnya. Dengan berbagai kesiapan dan koordinasi lintas instansi, diharapkan pelaksanaan PSU di Kabupaten Pesawaran berjalan lancar dan demokratis.( Mgr)

SUKABUMI,Bidik-Kasusnews.com SUKABUMI – Pemerintah Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, mulai merealisasikan penggunaan Dana Desa (DD) tahap I tahun 2025 untuk pengaspalan jalan desa di Kampung Tugu. Proyek pemeliharaan jalan ini memiliki panjang 320 meter dan lebar 3 meter, dengan anggaran sebesar Rp135.592.000. Pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) dan mulai dikerjakan. Kepala Desa Cikahuripan, Heri Suryana atau yang akrab disapa Kang Midun, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan hasil dari usulan Musrenbangdes tahun sebelumnya dan sangat penting bagi aktivitas warga. “Jalan ini jadi akses utama masyarakat, menunjang ekonomi, dan mempermudah mobilitas warga. Kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk desa,” ujarnya Kamis (24/4/2025). Sejumlah pihak hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk pendamping desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Ketua Karang Taruna, Ketua BPD, Ketua LPMD, Linmas, serta tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Pendamping Desa Agus S.IP menambahkan, proyek ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Dana Desa yang harus diawasi bersama agar sesuai dengan aturan dan kebutuhan warga. Menurut Agus, proyek fisik seperti ini wajib mengacu pada petunjuk teknis dari Kementerian Desa dan Permendagri, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaporan. Babinsa Serda Rudi dan Bhabinkamtibmas Aipda Dian juga menyatakan dukungannya terhadap pembangunan desa yang transparan dan partisipatif. Mereka mengingatkan pentingnya sinergi antar unsur dalam menjaga kualitas dan keamanan pelaksanaan kegiatan. Warga Kampung Tugu menyambut baik proyek ini karena kondisi jalan sebelumnya rusak dan menyulitkan akses kendaraan, terutama saat musim hujan. Mereka berharap pekerjaan berjalan lancar dan hasilnya bisa dinikmati dalam jangka panjang. ( WAHYU )

JATENG – Bidik-Kasusnews.com | Pati – Polresta Pati – Polda Jateng | Bencana alam angin puting beliung melanda wilayah Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, pada Rabu (23/4/2025) sore. Angin kencang yang terjadi sekitar pukul 16.30 WIB itu mengakibatkan kerusakan signifikan di tiga desa, yakni Tambahagung, Kedalingan, dan Angkatan Lor. Kapolresta Pati, AKBP Jaka Wahyudi, melalui Kapolsek Tambakromo, AKP Muhlishon, mengungkapkan bahwa setidaknya 121 bangunan yang terdiri dari rumah warga dan kandang ternak mengalami kerusakan parah. “Kerusakan yang ditimbulkan bervariasi, mulai dari atap rumah yang terlepas dan rontok, hingga bangunan kandang yang roboh akibat kuatnya terjangan angin,” jelas AKP Muhlishon. Berdasarkan data yang dihimpun, Desa Tambahagung menjadi wilayah yang paling terdampak. Di desa tersebut, tercatat 37 rumah rusak di Dukuh Jajar (RT 01 dan 02 RW 01), 35 rumah di Dukuh Sono, dan 12 rumah lainnya di Dukuh Kluwung. Selain itu, enam bangunan yang meliputi kandang ternak dan penggilingan padi juga dilaporkan mengalami kerusakan. Dampak puting beliung juga dirasakan di Desa Kedalingan, dengan 29 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di berbagai RT dan RW. Sementara itu, di Desa Angkatan Lor, dua rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan akibat terjangan angin kencang tersebut. Menyikapi bencana ini, Kapolsek Tambakromo, AKP Muhlishon, bergerak cepat ke lokasi kejadian untuk memimpin langsung upaya penanganan darurat. Bersama dengan personel Polsek Tambakromo, anggota Koramil Tambakromo, tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, serta anggota Banser, mereka melakukan evakuasi pohon-pohon tumbang yang menghalangi akses dan berpotensi membahayakan keselamatan warga. “Syukur alhamdulillah, dalam musibah angin puting beliung ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa. Namun, kerugian materiil yang dialami oleh warga diperkirakan cukup besar dan saat ini masih dalam proses pendataan secara rinci oleh pihak pemerintah desa,” terang AKP Muhlishon. Lebih lanjut, AKP Muhlishon memastikan bahwa situasi di wilayah terdampak bencana saat ini dalam keadaan aman dan terkendali. Pihaknya bersama dengan instansi terkait terus berkoordinasi untuk melakukan pendataan kerusakan secara menyeluruh dan mengambil langkah-langkah penanganan pasca-bencana. “Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan kepada warga yang terdampak,” pungkasnya.(Kasnadi) Sumber:Humas Resta Pati

CIREBON , Bidik-kasusnews.com – Kapolresta Cirebon, Kombes Pol. Sumarni, S.I.K., S.H., M.H., menerima penghargaan sebagai Tokoh Perempuan Inspiratif dari Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC). Penghargaan tersebut diserahkan langsung pada Rabu, 23 April 2025, pukul 18.30 WIB di Ruang Kerja Kapolresta Cirebon. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Sdr. Abdullah Gimnastiar, sebagai bentuk penghormatan atas kiprah dan kontribusi luar biasa dalam memimpin Polresta Cirebon. Dalam kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh makna itu, Kombes Pol. Sumarni didampingi oleh Kasat Intelkam, Kompol Joni Surya Nugraha, S.I.P., M.H. Selain itu, hadir pula Sdr. Kohar selaku perwakilan Divisi Kementerian Luar Negeri BEM UMC, yang turut menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan perempuan dalam institusi kepolisian. Penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan pengakuan atas perjuangan dan dedikasi Kombes Pol. Sumarni sebagai Kapolresta Cirebon perempuan pertama dalam sejarah wilayah tersebut. Dalam perjalanannya, ia tak hanya memimpin dengan tegas dan humanis, tetapi juga menjadi sosok teladan dalam membangun hubungan harmonis antara kepolisian dan masyarakat. “Terima kasih dan saya bersyukur atas penghargaan yang diberikan ini, Kami bangga serta terharu karena kinerja kami diperhatikan dan diapresiasi oleh generasi muda” ujar Kombes Pol. Sumarni. Dalam masa jabatannya, Kombes Pol. Sumarni dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial, pendekatan komunitas, serta responsif terhadap dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendekatan yang empatik dan inklusif menjadikan kepemimpinannya tak hanya dirasakan oleh internal kepolisian, namun juga oleh masyarakat luas. “Penghargaan ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Kami akan terus berusaha agar keberadaan Polresta Cirebon benar-benar memberi rasa aman dan nyaman bagi warga,” tambahnya. Lebih lanjut, Kombes Pol. Sumarni menegaskan bahwa tugas dan pengabdian akan terus ia jalankan dengan sepenuh hati. “Kami akan terus hadir, menjadi mitra masyarakat, bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom.”tutupnya Sementara itu, Presiden Mahasiswa UMC, Abdullah Gimnastiar, menjelaskan bahwa pemberian penghargaan ini merupakan bagian dari kampanye BEM UMC untuk mengangkat figur-figur lokal yang menginspirasi, terutama dari kalangan perempuan yang memimpin di sektor publik. “Kami melihat Ibu Sumarni bukan hanya sebagai Kapolresta, tapi sebagai simbol harapan bahwa perempuan bisa tampil di garis depan perubahan,” katanya. Penghargaan ini pun menjadi momen refleksi bahwa kepemimpinan perempuan, terutama di ranah yang selama ini didominasi laki-laki seperti kepolisian, memiliki nilai penting dalam mendorong kesetaraan dan inklusivitas dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik. (Asep Rusliman)

Bidik-kasusnews.com,Sintang kalimantan Barat Dampak negatif dirasakan oleh Panti Asuhan Insan Jemelak. Sebelumnya, panti asuhan tersebut tidak pernah mengalami permasalahan banjir. Namun, situasi berubah drastis pada akhir tahun 2023, ketika dugaan penyebab dari banjir ini adalah penutupan gorong-gorong oleh pihak pelaksana proyek preservasi. Menanggapi permasalahan yang dialami panti asuhan insan jemelak, Syamsuardi, Sekretaris Umum Badan Pertimbangan Pusat LSM PISIDA di Sintang, telah mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam terkait dengan situasi ini. Ia menegaskan bahwa seharusnya pihak berwenang, dalam hal ini BPJN (Badan Pelaksana Jaringan Nasional), segera merespons keluhan dari warga dan pengurus panti. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut dan berpotensi menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi panti asuhan insan jemelak. Ketika gorong-gorong ditutup, aliran air menjadi terhambat. Akibatnya, genangan air mulai merendam halaman panti asuhan dan bahkan salah satu bangunan di dalamnya. Kejadian ini tentu tidak bisa dianggap sepele, terutama mengingat dampak yang ditimbulkan terhadap anak-anak yang tinggal di panti asuhan tersebut. Banjir bukan hanya merusak fisik bangunan, tetapi juga menciptakan risiko kesehatan bagi para penghuni panti. Anak-anak yang harusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian, kini terancam akibat situasi yang tidak terduga ini. Menghadapi situasi yang kritis seperti ini, langkah-langkah konkrit harus diambil untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul dari proyek-proyek infrastruktur yang tidak memperhatikan kepentingan lokal, Selain itu, perlindungan terhadap anak-anak di Panti Asuhan Insan Jemelak menjadi prioritas utama. Kesehatan dan keselamatan mereka harus dijaga agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pemangku kepentingan untuk lebih peka terhadap suara dari masyarakat. Agar kejadian serupa tidak terjadi di masa depan, Tutupnya. Sampai berita ini diterbitkan awak media belum berhasil mengkonfirmasi pelaksana proyek preservasi pada tahun 2023, namun awak media akan terus berusaha mencari tau agar pelaksana bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami panti asuhan insan jemelak. (Team/read)

Bidik-kasusnews.com Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan/atau gratifikasi yang melibatkan oknum dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Pada Selasa (22/4), Tim Jaksa Penyidik dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa sepuluh orang saksi terkait perkara tersebut. Kejaksaan angung Republik indonesisa jampidsus Febrie Menyapaikan ke media Bidik-kasusnews.Rabo(23/04/2025 Pemeriksaan dilakukan guna mendalami peran masing-masing saksi dan mengumpulkan alat bukti tambahan yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara dengan tersangka WG dan kawan-kawan. Para saksi yang diperiksa berasal dari berbagai latar belakang, termasuk keluarga tersangka, sopir pribadi, pegawai pengadilan, hingga staf perusahaan swasta. Adapun sepuluh saksi tersebut adalah: 1. DH – Istri dari Tersangka ASB 2. AGS – Sopir Tersangka MS 3. AMT – Panitera Pengganti pada PN Jakarta Pusat 4. MNBMG – Panitera Pengganti pada PN Jakarta Pusat 5. ASH – Sopir Tersangka AR 6. RPW – Staf AALF 7. NTT – Direktur PT Yes Money Changer 8. BM – Penasihat Hukum dari LKBH 9. ASR – Staf AALF 10. AFA – Staf AALF Pemeriksaan para saksi ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mengungkap tuntas dugaan praktik korupsi yang mencederai integritas lembaga peradilan. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus berlanjut dan dilakukan secara profesional, transparan, serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.ujara Febri Melalui langkah ini, Kejaksaan Agung menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum, demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi peradilan di Indonesia. (Wely-jateng)

Jakarta – Bidik-Kasusnews.com – Ketua Umum Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar), Fahira Idris, resmi melantik jajaran pengurus Bang Japar dari tingkat wilayah, kecamatan, hingga kelurahan se-Jakarta Selatan dalam sebuah seremoni yang berlangsung meriah dan penuh semangat kolaborasi.(23/4/2025) Acara pelantikan yang digelar di Jakarta Selatan ini dihadiri berbagai tokoh dan pejabat daerah, di antaranya Plt. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Ali Murthadho, Aspem Mukhlisin, Kepala Kesbangpol Dirhamul Nugraha, para Camat se-Jaksel, perwakilan dari Polres dan Dandim 0504/JS, serta para anggota DPRD DKI Jakarta yang juga merupakan Dewan Kehormatan Bang Japar. Dalam sambutannya, Fahira Idris yang juga merupakan Anggota DPD RI asal DKI Jakarta, menyampaikan bahwa garis perjuangan Bang Japar adalah menjadi organisasi yang berbuat dan bermanfaat bagi masyarakat. “Ini bukan sekadar slogan. Bang Japar telah membuktikan melalui kerja nyata: dari advokasi hukum dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi warga, kegiatan sosial hingga pemajuan budaya dan pengawalan ulama,” ungkapnya. Fahira juga menekankan pentingnya membangun tiga pilar utama dalam organisasi yaitu solidaritas, kapasitas, dan kebersamaan. Menurutnya, ketiganya menjadi fondasi penting agar Bang Japar tetap solid dan efektif dalam menjawab berbagai tantangan sosial. “Solidaritas memperkuat rasa satu tubuh, kapasitas meningkatkan kualitas perjuangan, dan kebersamaan menciptakan iklim saling menopang antaranggota,” tegasnya. Ia turut mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang menempatkan Bang Japar sebagai mitra strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. “Persoalan sosial, ekonomi, hingga ketertiban bisa kita hadapi bersama jika sinergi ini terus dijaga. Kami terbuka untuk bergandengan tangan menghadirkan Jakarta Selatan yang lebih adil dan sejahtera,” ujarnya. Dalam acara tersebut, Fahira juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) baru kepada seluruh pengurus Bang Japar Jakarta Selatan. KTA tersebut tidak hanya sebagai identitas, tetapi juga dilengkapi berbagai manfaat untuk mendukung aktivitas organisasi. Kegiatan ditutup dengan sesi ramah tamah dan foto bersama seluruh pengurus baru, menandai awal perjalanan mereka untuk semakin aktif hadir dan berkontribusi di tengah masyarakat. ( Agus)

SUKABUMI, Bidik-kasusnews.com  – Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, pada Rabu (23/4/2025). Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo untuk periode 2025–2029. Dalam sambutannya, Bobby menegaskan peran strategis Diskominfo sebagai garda terdepan dalam mendorong transformasi digital di Kota Sukabumi. Menurutnya, arah kebijakan digital ke depan harus mampu menjawab tantangan zaman sekaligus membuka peluang baru bagi masyarakat. “Digitalisasi harus bersifat inklusif. Ia harus mendukung UMKM, memperkuat literasi masyarakat, membuka ruang kolaborasi lintas sektor, serta menghadirkan sistem perizinan yang mendukung kreativitas dan inovasi,” ujarnya. Lebih jauh, Bobby juga menekankan pentingnya penguatan literasi wakaf digital sebagai bentuk integrasi antara transformasi teknologi dan pemberdayaan ekonomi umat. Ia pun menggagas program bertajuk Festival Menata Kebaikan Tech, yang mengangkat konten lokal dan ditujukan untuk mempromosikan UMKM dengan pendekatan kreatif serta kolaboratif. Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar, menjelaskan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentinga mulai dari pemerintah, pelaku industri telekomunikasi, media, hingga komunitas digital. Ia menyebutkan bahwa fokus utama Diskominfo dalam lima tahun ke depan akan diarahkan pada integrasi layanan publik berbasis teknologi, penguatan sistem data melalui Forum Satu Data, serta peningkatan kualitas komunikasi publik. “Program seperti “Ngobrol Happy” dan pemanfaatan videotron adalah bagian dari upaya kami membangun ruang komunikasi yang lebih interaktif antara pemerintah dan masyarakat,” terang Rahmat. Forum ini juga membahas berbagai isu strategis lain, seperti perlindungan data pribadi, peningkatan literasi digital di kalangan pelajar dan pelaku UMKM, serta penguatan ekosistem media lokal sebagai garda informasi publik. Melalui FPD ini, Diskominfo Kota Sukabumi menegaskan komitmennya untuk menjadi motor penggerak inovasi digital menuju kota yang lebih cerdas, terbuka, dan adaptif. UM

Bidik-Kasusnews.com – Sebanyak 381 Desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Sukabumi mengikuti pengarahan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Rabu (23/4/2025). Bupati Sukabumi, H Asep Japar menyampaikan apresiasinya atas partisipasi aktif para kepala desa dan perangkatnya dalam mewujudkan koperasi desa merah putih sebagai tindak lanjut program Asta Cita ke-6 yang berbunyi ‘membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. “Sampai hari ini, sudah ada 337 laporan pembentukan koperasi yang masuk. Sisanya, ditargetkan rampung sebelum 30 April 2025,” jelasnya. Selain koperasi kata Bupati, Pemerintah Daerah juga tengah menyiapkan peluncuran layanan kesehatan gratis di seluruh puskesmas. Masyarakat, nantinya cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. “Kami mohon kerjasama para kepala desa untuk mendata dan mengarahkan warga yang membutuhkan layanan ini,” tegasnya. Tak hanya itu, juga akan segera meluncurkan program bantuan modal tanpa bunga bagi hampir 1.300 UMKM yang aktif di Kabupaten Sukabumi. Kepala desa diminta membantu mendukung UMKM yang sedang tidak berjalan agar dapat kembali produktif dan berkontribusi pada perekonomian desa. “Kita bangun Sukabumi bersama. Semua program ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H Ade Suryaman mengatakan ada tiga program prioritas yang harus segera ditindaklanjuti diantaranya, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi merah putih di tingkat desa maupun kelurahan. “Terkait koperasi, kita bahu-membahu menjalankan Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa akan dibentuk 70.000 koperasi di seluruh Indonesia. Jumlah itu akan bertambah menjadi 80.000 setelah Instruksi Presiden keluar,” jelasnya. Kabupaten Sukabumi sendiri ditargetkan membentuk 386 koperasi, dengan skema satu koperasi per desa dan lima untuk wilayah kelurahan. Hingga Rabu malam, sebanyak 337 desa telah menyelesaikan musyawarah desa khusus (musdesus) dan menyerahkan laporan pembentukan koperasi. Sekda menegaskan bahwa pembiayaan ke notaris akan dibantu oleh pemerintah sesuai dengan surat edaran yang akan dikeluarkan. “Semua akan difasilitasi Dinas Koperasi dan UMKM. Namun, seluruh kepala desa harus kompak dan bekerja sama,” tuturnya. (DICKY,S)

SUKABUMI, Bidik-kasusnews.com – Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi dari tingkat desa. Hal itu disampaikan dalam pertemuan bersama ratusan kepala desa dan pemangku kepentingan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Rabu (23/4/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Kabupaten Sukabumi menargetkan pembentukan 386 koperasi desa dan kelurahan. Bupati Asep Japar, atau yang akrab disapa Asjap, mengapresiasi progres yang telah dicapai. Hingga kini, 337 desa telah melaksanakan musyawarah desa khusus (musdesus) dan menyerahkan laporan pembentukan koperasi. “Kita ingin ekonomi tumbuh dari desa. Kehadiran koperasi ini adalah bagian dari strategi pembangunan yang merata dan berkeadilan,” tegas Asjap. Ia menekankan bahwa koperasi tidak hanya menjadi amanat nasional, tetapi juga bagian dari visi pembangunan daerah yang mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah daerah, lanjutnya, siap mendukung penuh percepatan pembentukan koperasi, termasuk fasilitasi administrasi dan legalitas. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengumumkan dua program penunjang lainnya, yaitu layanan kesehatan gratis berbasis KTP di seluruh puskesmas dan bantuan modal usaha tanpa bunga bagi lebih dari 1.300 UMKM aktif di desa. “Dengan koperasi, layanan kesehatan, dan dukungan UMKM, kita dorong desa-desa Sukabumi menjadi poros utama pembangunan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (DICKY)