SUKABUMI-BIDIK-KASUNEWS.COM – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Tahun Anggaran 2026 menjadi salah satu instrumen percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukabumi. Melalui kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi, TNI, dan masyarakat, pembangunan jalan dilaksanakan di Desa Parakanlima, Kecamatan Cikembar, wilayah yang membutuhkan penanganan khusus pascapergerakan tanah. Kegiatan TMMD yang digelar Kodim 0607/Kota Sukabumi tersebut mencakup pembangunan jalan berupa pengaspalan sepanjang 680 meter dengan lebar 3 meter, serta pengecoran jalan sepanjang 200 meter dengan lebar yang sama. Infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas warga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat desa. Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menegaskan, TMMD merupakan bentuk nyata sinergi lintas sektor dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya infrastruktur jalan yang menjadi prioritas daerah. “Pembangunan ini menunjukkan semangat kebersamaan. Pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat saling bahu-membahu untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Sukabumi,” ujar Andreas saat membuka TMMD ke-127 di Lapang Desa Parakanlima, Selasa, 10 Februari 2026. Menurutnya, lokasi pembangunan dipilih karena kondisi jalan yang terdampak pergeseran tanah sehingga memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sukabumi pun telah menyiapkan alokasi anggaran guna mendukung kemantapan jalan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. “Jalan menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. Karena itu, peningkatan kualitas dan kemantapan jalan terus kami dorong,” ungkapnya. Selain pembangunan jalan, TMMD ke-127 juga menyasar pembangunan infrastruktur pendukung lainnya, seperti rumah tidak laik huni, tembok penahan tanah, serta program nonfisik yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, Komandan Kodim 0607/Kota Sukabumi Letkol (Czi) Indra Gunawan menyampaikan bahwa TMMD merupakan program rutin TNI yang dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat melalui sinergi dengan pemerintah daerah. “Seluruh sasaran pembangunan ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi,” jelasnya. TMMD ke-127 melibatkan 150 personel gabungan dan dilaksanakan selama 30 hari, terhitung sejak 10 Februari hingga 11 Maret 2026. Ia pun mengapresiasi antusiasme masyarakat yang turut berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan. “Kami hadir dari rakyat dan untuk rakyat. Harapannya, program ini benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi memfokuskan penguatan kolaborasi lintas instansi dan pemangku kepentingan. Hal itu dilakukan sebagai sebuah strategi utama mengoptimalkan penerimaan pajak daerah tahun 2026. Kepala BPKPD Kota Sukabumi, Galih Marelia Anggraeni, menyampaikan hal tersebut usai Forum Perangkat Daerah (FPD), Selasa (10/2/2026). Ia menegaskan, berbagai masukan konstruktif yang berkembang dalam diskusi penuh dinamika dalam forum menjadi dasar penguatan kebijakan ke depan. “Selain kolaborasi, transparansi pengelolaan keuangan daerah juga diperkuat,” kata Galih. Sesuai arahan Wali Kota Sukabumi kata dia, BPKPD akan merilis laporan pendapatan pajak daerah secara rutin setiap tanggal 15, mencakup pajak, retribusi, belanja, serta kondisi kas daerah. Galih mengungkapkan, capaian pendapatan menunjukkan tren positif seiring penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. “Intensifikasi diarahkan pada optimalisasi wajib pajak yang sudah terdaftar, sementara ekstensifikasi menyasar potensi pajak baru,” ujarnya. Untuk mendukung optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu seperti hotel, restoran, dan parkir, BPKPD terus mengembangkan sistem digital melalui penggunaan tapping box. “Saat ini, sebanyak 115 unit tapping box telah terpasang dan dapat dipantau secara real time,” tuturnya. Sementara itu, penertiban reklame tetap dilakukan secara konsisten melalui kolaborasi dengan Satpol PP. “BPKPD menilai potensi pajak reklame di Kota Sukabumi masih cukup besar dan akan terus dimaksimalkan,” pungkasnya. (Usep)

Kuningan Bidik-kasusnews.com,.Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Kabupaten Kuningan dirayakan dengan cara yang berbeda dan menyentuh hati. Alih-alih menggelar seremoni mewah, Pokja Wartawan Kuningan bersama Polres Kuningan memilih turun langsung ke Desa Kramatmulya untuk menyantuni anak yatim piatu, Senin (9/2/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Kramatmulya ini menjadi simbol kuatnya kemitraan antara Polri dan Pers yang tidak hanya berfokus pada pemberitaan, tetapi juga pada aksi nyata kepedulian sosial. Pers Hadir Lewat Tindakan Nyata Ketua Pokja Wartawan Kuningan, Elly Said, menegaskan bahwa momentum HPN tahun ini merupakan ajang bagi insan pers untuk meneguhkan peran sosial mereka di tengah masyarakat. Menurutnya, jurnalisme harus memiliki dampak nyata bagi kemanusiaan. “HPN bukan sekadar peringatan tahunan, tetapi tanggung jawab sosial. Kami ingin pers hadir bukan hanya lewat tulisan, tetapi juga lewat tindakan nyata dengan berbagi bersama anak-anak yatim,” ujar Elly Said. Ia pun menyelipkan doa agar anak-anak yang disantuni kelak bisa sukses, bahkan mengikuti jejak menjadi pimpinan kepolisian. Kapolres Kuningan, AKBP M. Ali Akbar, yang hadir langsung bersama jajaran pejabat utama, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para jurnalis. Baginya, peringatan HPN juga merupakan hari besar bagi institusi Polri. “Doa anak-anak ini langsung tembus ke langit. Bagi saya, HPN adalah perayaan bersama karena pers dan Polri tidak bisa dipisahkan. Tanpa media, kami tidak ada apa-apanya. Rekan-rekan wartawan selalu berada di garis depan, menyampaikan informasi sesuai fakta,” tegas AKBP M. Ali Akbar. Kapolres juga memuji dedikasi para jurnalis yang selalu siap siaga di lapangan, baik saat meliput peristiwa penting maupun bencana, sebagai bentuk edukasi publik yang sangat membantu tugas kepolisian. 65 Anak Yatim Terima Keberkahan Kepala Desa Kramatmulya, H. Otong Sutiana, menyatakan rasa bangga atas terpilihnya wilayah mereka sebagai lokasi kegiatan sosial ini. Sebanyak 65 anak yatim piatu di Desa Kramatmulya menerima santunan tersebut. “Kami merasa terhormat atas kehadiran Pak Kapolres dan rekan-rekan pers. Semoga aksi ini membawa keberkahan bagi semua pihak dan menjadi contoh sinergi yang kokoh antara Polri, media, dan pemerintah desa,” ungkap Otong. Kegiatan santunan ini menutup rangkaian peringatan HPN 2026 di Kuningan dengan pesan yang kuat: bahwa pers sebagai pilar keempat demokrasi harus terus kokoh dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial sekaligus menjadi mitra masyarakat dalam membangun kepedulian terhadap sesama. (Asep.R)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi menambah infrastruktur pendukung sektor ekonomi kreatif dengan meresmikan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Sukabumi di kawasan Taman Rekreasi Olahraga Kenari, Kecamatan Cikole, Selasa (10/2/2026). Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki yang didampingi Ketua DPRD Wawan Juanda mengatakan, kehadiran gedung tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian kota. “UMKM membutuhkan ruang yang layak agar pembinaan, promosi, dan pengembangan produk dapat berjalan maksimal,” ujarnya. Ia menegaskan, pembangunan daerah harus didorong oleh keberanian mengambil keputusan dan kemampuan membaca kebutuhan masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan pelaku usaha kecil dan perajin lokal. Ayep menjelaskan, pembangunan Gedung Dekranasda dapat direalisasikan karena dukungan anggaran yang tersedia serta komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor produktif. “Lokasi di kawasan Kenari dipilih agar mudah diakses dan terintegrasi dengan ruang publik,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Ayep juga menyinggung pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai fondasi pembangunan. Ia menilai, penguatan PAD menjadi kunci agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjawab aspirasi warga. “Kalau ingin pembangunan berjalan, daerah harus mandiri secara keuangan,” ujarnya. Sebagai sosok yang lama berkecimpung dalam pemberdayaan UMKM, Ayep menyampaikan keyakinannya bahwa pelaku usaha lokal Kota Sukabumi memiliki potensi besar untuk bersaing. Ayep menyebut, pengalaman panjangnya di sektor tersebut menjadi bekal dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada UMKM. Gedung Dekranasda Kota Sukabumi dirancang dengan konsep modern dan memanfaatkan ruang bawah tanah sebagai area fungsional. Sementara Ketua DPRD Wawan Juanda berharap, fasilitas tersebut  menjadi pusat aktivitas perajin, sekaligus etalase produk unggulan yang mampu menarik minat pasar lebih luas. “Melalui kehadiran gedung ini, kami mendorong Pemerintah Kota Sukabumi mampu memperkuat eksistensi UMKM agar semakin berdaya dengan kekuatan ekonomi kreatif yang kompetitif. (Usep)

KUNINGAN Bidik-kasusnews.com,.Kodim 0615/Kuningan menyelenggarakan kegiatan Donor Darah Serentak dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Kodim 0615/Kuningan, Senin (09/02/2026), dihadiri langsung oleh Dandim 0615/Kuningan Letkol Arh Hafda Prima Agung yang didampingi istri tercinta Ny. Azrida Hafda Prima Agung. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk kontribusi TNI AD melalui Persit KCK dalam mendukung program kesehatan nasional, khususnya untuk memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit dan fasilitas kesehatan se-Kabupaten Kuningan. Selain itu, acara juga diisi dengan penyuluhan kesehatan dasar serta penyerahan cinderamata kepada seluruh pendonor yang berhasil menyumbang darah. Pelaksanaan donor darah yang menetapkan target sasaran 200 orang ini meraih antusiasme tinggi dari berbagai kalangan, antara lain prajurit Kodim 0615/Kuningan beserta keluarga, anggota Bhayangkari Polres Kuningan, peserta KKN Tematik, pelajar SMA/SMK se-Kuningan, dan masyarakat umum. Tercatat sebanyak 222 orang mendaftarkan diri untuk menjadi pendonor. Setelah melalui tahap pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim medis dari RSUD Kuningan dan PMI Kabupaten Kuningan, sebanyak 198 orang dinyatakan layak dan berhasil menyumbangkan darah, menghasilkan total 198 kantong darah. Adapun pembagian golongan darah yang terkumpul adalah sebagai berikut Golongan A 44 kantong, Golongan B 51 kantong, Golongan O 79 kantong, Golongan AB 24 kantong. Sebanyak 24 orang pendonor tidak dapat menyumbangkan darah dengan alasan kesehatan, antara lain 8 orang memiliki kadar hemoglobin (HB) rendah, 12 orang dengan tensi darah tinggi, dan 4 orang dengan tensi darah rendah. Dandim 0615/Kuningan Letkol Arh Hafda Prima Agung menyampaikan, bahwa HUT ke-80 Persit KCK menjadi momentum penting untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Donor darah adalah bentuk kepedulian yang sederhana namun sangat berarti, karena setiap kantong darah bisa menjadi harapan bagi nyawa orang lain. “Saya sangat mengapresiasi antusiasme seluruh peserta yang telah menyempatkan diri hadir hari ini, serta tim medis yang telah bekerja profesional dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat terus kita laksanakan secara berkala untuk mendukung kebutuhan darah di wilayah kerja Kodim 0615/Kuningan,” ungkap Dandim di sela kegiatan. Dandim juga menambahkan bahwa hasil darah dari kegiatan ini akan langsung disalurkan ke PMI Kabupaten Kuningan untuk didistribusikan ke rumah sakit yang membutuhkan. (Asep.R)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik melalui penyelesaian sejumlah pembangunan infrastruktur strategis, mulai dari jembatan, perumahan warga, hingga fasilitas layanan pemerintahan. Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikannya usai meninjau sekaligus meresmikan Kantor Kecamatan Warungkiara, Senin, 9 Februari 2026. Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang memadai akan menciptakan layanan publik yang lebih nyaman, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Selain Kantor Kecamatan Warungkiara, pemerintah daerah juga telah menyelesaikan pembangunan Gedung Data Center Diskominfosan, Gedung Inspektorat, serta Jembatan Tarisi yang menghubungkan dua kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Di tengah keterbatasan anggaran, Bupati meminta agar seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik agar memiliki usia pakai yang panjang serta manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga tengah menyiapkan program hunian tetap bagi warga terdampak bencana, khususnya di wilayah Palabuhanratu. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor guna memastikan masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang lebih aman dan layak. Sementara itu, pembangunan dan perbaikan jalan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Bupati menekankan pentingnya pemahaman publik terkait pembagian tanggung jawab tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, menyampaikan bahwa berbagai pembangunan infrastruktur yang telah rampung. Seluruhnya dirancang untuk mendukung pelayanan langsung kepada masyarakat, memperkuat akselerasi digital, serta menunjang mobilitas warga. Camat Warungkiara, Toni Sugiarto, turut mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap wilayahnya. Ia menyebut selain kantor kecamatan, pembangunan jembatan dan rumah tidak layak huni juga telah terealisasi dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. “Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah daerah. Seluruh program berjalan dengan baik dan sangat membantu masyarakat,” tutupnya. (Dicky)

Kota Cirebon Bidik-kasusnews.com,.(Senin, 9/2/2026), — Kodim 0614/Kota Cirebon turut berpartisipasi dan berperan aktif dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 tingkat Kota Cirebon. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara insan pers, pemerintah daerah, dan TNI Polri dalam mendukung pembangunan daerah serta ketahanan nasional. Pada kesempatan tersebut, Kodim 0614/Kota Cirebon mengerahkan sejumlah personelnya untuk mengikuti rangkaian kegiatan peringatan HPN. Kegiatan diawali dengan upacara peringatan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Cirebon dan diikuti oleh unsur Forkopimda, insan pers, TNI POlri serta perwakilan instansi terkait lainnya. Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan aksi sosial berupa donor darah, cek kesehatan gratis, dan pengobatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan sosial ini disambut antusias oleh warga sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kesehatan masyarakat. Kehadiran personel Kodim 0614/Kota Cirebon dalam kegiatan tersebut dipimpin oleh Danramil 1404/Kejaksan Kapten Arm Toto. Partisipasi aktif ini merupakan wujud nyata dukungan TNI AD, khususnya Kodim 0614/Kota Cirebon, terhadap peran pers sebagai pilar demokrasi sekaligus mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, objektif, dan membangun. Hari Pers Nasional Tahun 2026 mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, yang menegaskan pentingnya pers yang profesional dan berintegritas dalam mendukung kemandirian ekonomi serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat semakin solid demi mewujudkan Kota Cirebon yang maju, sehat, dan sejahtera. Dandim 0614/Kota Cirebon melalui Danramil 1404/Kejaksan Kapten Arm Toto menyampaikan bahwa keikutsertaan Kodim 0614/Kota Cirebon dalam peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2026 merupakan bentuk dukungan nyata TNI AD terhadap insan pers dan kegiatan kemasyarakatan. “Partisipasi kami dalam peringatan Hari Pers Nasional ini merupakan wujud sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan insan pers. Pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang sehat, edukatif, dan membangun, sehingga mampu mendukung stabilitas serta kemajuan daerah,” ujar Kapten Arm Toto. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan sosial seperti donor darah, cek kesehatan gratis, dan pengobatan gratis merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kesehatan masyarakat. “Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mempererat hubungan antara TNI dan seluruh elemen di Kota Cirebon,” pungkasnya. (pendim0614)* (Asep.R)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi untuk menegaskan komitmen terhadap kemerdekaan pers dan penguatan demokrasi. Melalui tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat, DPRD menilai pers memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi, membangun kepercayaan publik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan bahwa keberadaan pers sangat dibutuhkan sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah dan lembaga legislatif. “Pers berperan penting dalam menyampaikan informasi yang objektif, mengawal kebijakan publik, dan menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat,” ujarnya, Senin, 9 Februari 2026. Ia menegaskan DPRD Kabupaten Sukabumi akan terus membuka ruang kolaborasi dengan media serta mendukung ekosistem pers yang profesional dan bertanggung jawab. Menurutnya, pers yang independen dan sehat menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat. DPRD Kabupaten Sukabumi berharap insan pers terus menjaga integritas, profesionalisme, dan keberpihakan pada kepentingan publik. (Dicky)

SUKABUMI.BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi Fraksi PKS, Ingu Sudeni, mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat yang paling dominan disampaikan saat ini masih berkaitan dengan kerusakan infrastruktur jalan yang hampir merata di seluruh kelurahan. Hal itu disampaikan Ingu saat mengadakan reses masa persidangan ke II tahun sidang 2025-2026, Ahad (8/2/2026). “Infrastruktur, terutama jalan, hampir di setiap kelurahan kondisinya rusak berat. Itu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat dan memang kita pahami kondisi hari ini,” ujarnya. Ia menegaskan, Komisi II DPRD Kota Sukabumi akan mendorong agar perubahan APBD ke depan lebih memfokuskan anggaran pada prioritas perbaikan infrastruktur, khususnya jalan-jalan kota yang dinilai sudah sangat mendesak untuk diperbaiki. “Insyaallah kami di Komisi II akan mendorong agar pemerintah lebih memfokuskan APBD untuk perbaikan infrastruktur di Kota Sukabumi,” tegasnya. Selain persoalan infrastruktur, Ingu juga menyampaikan bahwa DPRD Kota Sukabumi tengah menyiapkan Raperda inisiatif tahun 2026, dengan total tiga Raperda yang diajukan oleh Komisi I, II, dan III. Khusus Komisi II, DPRD mengusulkan Raperda Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif. Menurut Ingu, Kota Sukabumi masih tertinggal dibanding daerah lain dalam pengembangan ekonomi kreatif. “Kami melihat Kota Sukabumi sangat tertinggal. Kemarin kami berkunjung ke Kota Depok, peran dan support system pemerintahnya terhadap ekonomi kreatif sudah luar biasa. Sementara kita masih sangat kurang,” jelasnya. Ia menyebutkan, Raperda tersebut direncanakan mulai digodok pada semester kedua tahun 2026 sebagai upaya memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaku ekonomi kreatif lokal. Sementara itu, Ingu juga menyoroti Raperda Inisiatif dari Komisi III, yakni Raperda Perlindungan Guru, yang dinilainya sangat urgen melihat kondisi dunia pendidikan saat ini. “Banyak guru yang dikriminalisasi tanpa kesalahan yang jelas dan akhirnya berujung ke proses hukum. Di Kota Sukabumi sendiri belum ada regulasi khusus yang melindungi guru,” ungkapnya. Menurutnya, perlindungan guru tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga kesejahteraan, termasuk pengaturan hak-hak dasar guru honorer dan guru madrasah. “Inisiatif ini juga mencakup kesejahteraan guru, seperti pengaturan standar minimum gaji pokok, baik untuk guru honorer maupun guru madrasah,” tambah Ingu. Ia mengakui, DPRD menerima banyak aduan dari para guru terkait kesenjangan kesejahteraan, terutama antara guru PNS dan non-PNS, serta polemik rencana pengangkatan pegawai MBG menjadi P3K. “Harusnya yang diprioritaskan itu tenaga pendidik. Kalau bicara kecerdasan anak bangsa, selesaikan dulu persoalan gurunya, termasuk sarana dan prasarana sekolah,” tegasnya. Terkait infrastruktur pendidikan, Ingu juga menyoroti belum adanya SMA di wilayah Baros, yang menjadi persoalan serius akibat sistem zonasi. “Baros itu tidak punya SMA, sementara zonasi membatasi pilihan. Kami di Komisi III sudah mendorong ke Pemerintah Provinsi agar pembangunan SMA di Baros segera direspons,” ujarnya. Soal transparansi anggaran, Ingu menilai masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi soal saldo keuangan daerah, melainkan membutuhkan kejelasan arah dan prioritas APBD. “Masyarakat tidak butuh sekadar informasi saldo. Yang mereka butuhkan adalah kepastian, jalan mana diperbaiki, kapan, triwulan berapa. Itu yang diharapkan,” katanya. Ia juga menanggapi pernyataan kepala daerah terkait kondisi jalan rusak yang disebut hanya 20 persen. Menurutnya, kondisi di lapangan justru sebaliknya. “Saya paham mungkin maksudnya 20 persen yang bagus dan 80 persen rusak. Faktanya di lapangan memang begitu. Kalau tidak ada anggaran, artinya tidak diprioritaskan,” pungkas Ingu. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUNEWS.COM – Agenda reses Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Raden Koesoemo Hutaripto, di RW 16 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, berubah menjadi forum penyampaian aspirasi warga. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari realisasi Musrenbang, pengelolaan sampah, hingga kondisi infrastruktur yang dinilai belum optimal. Warga menyoroti berbagai usulan pembangunan yang telah diajukan berulang kali namun belum juga terealisasi. Menanggapi hal tersebut, Raden menegaskan DPRD memiliki fungsi pengawasan dan berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti di dokumen perencanaan. “Kami ingin memastikan usulan warga tidak hilang di tengah proses birokrasi. Yang bersifat prioritas akan kami dorong dan kawal langsung,” ujar Raden, Minggu (8/2/2026). Isu persampahan menjadi pembahasan intens. Raden menilai kebijakan pengurangan titik pengumpulan sampah berpotensi memunculkan persoalan baru jika tidak dibarengi sistem pengangkutan dan pengelolaan yang terintegrasi. Selain itu, kondisi TPA yang mendekati ambang batas daya tampung dinilai memperberat tantangan lingkungan di Kota Sukabumi. “Kalau sampah menumpuk, dampaknya bukan hanya estetika, tetapi juga kesehatan masyarakat. Ini harus menjadi perhatian bersama,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Raden juga menyinggung arah pembangunan ekonomi daerah. Dengan keterbatasan wilayah dan minimnya sumber daya alam, sektor jasa, perdagangan, serta ekonomi kreatif dinilai menjadi tumpuan utama pertumbuhan. Pembahasan raperda inisiatif ekonomi kreatif di DPRD disebut sebagai langkah strategis memperkuat daya saing daerah. “Ekonomi kreatif harus menjadi penggerak. Jika ini berjalan, efeknya akan langsung terasa pada pendapatan masyarakat,” tambahnya. Terkait infrastruktur, Raden mengakui pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp159 miliar berdampak pada tertundanya sejumlah proyek fisik. Meski demikian, DPRD tetap melakukan pengawasan, termasuk terhadap ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi maupun nasional. Salah satu yang dipantau adalah rencana penanganan Jalan Merbabu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Koordinasi lintas kewenangan harus terus dijaga. DPRD ada untuk memastikan kepentingan warga tetap diperjuangkan,” tutupnya. (Usep)