SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi kembali menggelar aksi di depan Balai Kota Sukabumi, Jumat (12/9/2025). ‎Mereka menuntut pencabutan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 2 dan 3 Tahun 2025 tentang tunjangan DPRD. Massa menilai penerbitan Perwal tersebut tidak bijak di tengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat, tingginya inflasi, dan melemahnya daya beli masyarakat. Mereka meminta regulasi itu diganti dengan aturan yang lebih berpihak kepada kepentingan publik. Aksi berlangsung panas ketika Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, akhirnya menemui massa. Mahasiswa menyayangkan wali kota baru merespons setelah lima kali aksi serupa. Ayep menegaskan kebijakannya tidak melanggar aturan perundang-undangan. ‎Ketua DPC GMNI Sukabumi, Aris Gunawan, menyatakan dana sebesar Rp6,3 miliar seharusnya dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur. “DPRD sudah menyanggupi memanggil pihak terkait soal TKPP dan rangkap jabatan. Sekarang tinggal bagaimana wali kota menindaklanjuti,” tegasnya. Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menyebut tuntutan mahasiswa akan dibahas dalam rapat dengar pendapat. “Tuntutan apa pun harus sesuai peraturan perundang-undangan. Soal tunjangan ini isu nasional yang juga berpengaruh di daerah,” jelasnya. Menanggapi hal itu, Wali Kota Ayep Zaki berkomitmen mengevaluasi kebijakan yang menjadi kewenangan eksekutif. Namun, ia menegaskan persoalan tunjangan DPRD harus dibahas bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Lebih baik saya fokus meningkatkan PAD agar pembangunan tetap berjalan. Saya tidak bisa memutuskan masalah tunjangan DPRD sendiri,” tandasnya. (Usep)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara –12-September-2025- Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79 Tahun 2025, Squad Nusantara bersama Polsek Bangsri, Koramil Bangsri, Banser, Linmas, dan warga sekitar melaksanakan bakti religi berupa resik-resik di Masjid Al-Hikmah, Kauman, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Kegiatan yang digelar pada momentum penting ini diisi dengan kerja bakti membersihkan area masjid, mulai dari ruang utama, halaman, tempat wudhu, hingga lingkungan sekitar. Suasana penuh kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas ketika aparat, organisasi masyarakat, dan warga saling bahu membahu menjaga kebersihan rumah ibadah. Ketua PAC Bangsri Squad Nusantara Jepara Gayor menyampaikan, keterlibatan anggotanya dalam kegiatan bakti religi merupakan bentuk dukungan nyata terhadap semangat Hari Bhayangkara. “Kami hadir bersama masyarakat, TNI, dan Polri untuk menunjukkan bahwa kebersihan masjid adalah tanggung jawab bersama. Ini juga menjadi bagian dari misi Squad Nusantara dalam menguatkan nilai persaudaraan dan kepedulian sosial,” ujarnya. Warga Kauman Bangsri menyambut baik langkah ini, karena selain menjaga kebersihan lingkungan masjid, kegiatan tersebut juga mempererat hubungan antara aparat, organisasi, dan masyarakat. Melalui kegiatan resik-resik ini, Squad Nusantara bersama elemen lain tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan rumah ibadah, tetapi juga mempertegas komitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan pengabdian. (Wely-jateng)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Kepala Desa Cipeundeuy, Kecamatan Surade, Bakang Anwar As’adi, bersama Kepala Puskesmas Buniwangi, Yogianto, dan jajaran, mengunjungi tiga warganya yang tengah sakit, Jumat (12/9/2025). ‎Bakang menegaskan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen pemdes dalam menjamin kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. “Jika ada warga yang sakit, segera laporkan melalui ketua RT agar kami bisa tindak lanjuti. Jangan sampai muncul anggapan pemdes melakukan pembiaran,” ujarnya. ‎Ia juga mengingatkan warga agar segera melengkapi administrasi kependudukan untuk memudahkan proses penanganan. ‎“Kami siap hadir dalam setiap kondisi warga, khususnya terkait kesehatan dan kesejahteraan,” tandas Bakang. Senada, Kapus Buniwangi Yogianto menyebut kunjungan ini mencerminkan sinergi antara pemdes dan layanan kesehatan. “Pasien yang kami tangani salah satunya memiliki riwayat epilepsi dan perlu dirujuk karena ada indikasi penyakit penyerta,” jelasnya. Adapun tiga pasien yang dikunjungi yakni Santi (25) penderita epilepsi dan Ani (28) yang mengalami gangguan kejiwaan, keduanya warga Kampung Cicariu RT 08/03, serta Unel, warga Kampung Kebon Jambe yang juga mengalami gangguan kejiwaan. Selain melakukan kunjungan, tim medis dari Puskesmas Buniwangi memberikan pemeriksaan awal dan obat-obatan yang diperlukan. ‎Bagi pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan, pihak puskesmas akan membantu proses rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. ‎Bakang berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi perangkat desa dan warga untuk lebih peduli terhadap sesama. “Kami ingin membangun budaya gotong royong dan kepedulian sosial. Jangan ragu untuk saling membantu, karena ini bagian dari menjaga kekompakan warga desa,” katanya. ‎Ke depan, Pemerintah Desa Cipeundeuy berencana memperkuat program pelayanan kesehatan berbasis desa dengan menggandeng kader posyandu dan RT/RW agar dapat memantau kondisi kesehatan warga secara rutin, ‎tambahnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Hujan deras yang mengguyur Kota Sukabumi pada Kamis siang (11/9/2025) memicu ambruknya Tembok Penahan Tanah (TPT) di RT 01/07, Gang Ojo, Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang. Peristiwa terjadi sekitar pukul 13.20 WIB dan menimpa dua rumah warga. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Novian Rahmat, menuturkan pemilik lahan, Ibu Ida, mendengar dentuman keras sebelum melihat TPT sepanjang 15 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 5 meter roboh. “Material longsoran merusak dinding rumah milik Pupud hingga jebol setinggi 3 meter dengan panjang 5 meter dan menghancurkan sejumlah perabot. Di rumah Gunawan, air dari saluran pembuangan merembes masuk hingga menggenangi ruang tamu dan kamar,” ungkap Novian. BPBD Kota Sukabumi langsung menurunkan regu piket sekitar pukul 13.40 WIB untuk melakukan assesmen di lokasi, mengevakuasi material longsoran, mendata korban terdampak, berkoordinasi dengan aparatur wilayah, serta menyalurkan bantuan darurat berupa terpal dan paket sembako. Novian menjelaskan, penyebab longsor diduga akibat curah hujan yang cukup tinggi, kondisi TPT yang sudah lama mengalami retakan, serta konstruksi tembok yang tidak dilengkapi sloof sehingga mudah roboh. Akibat kejadian ini, dua kepala keluarga terdampak, yaitu keluarga Pupud (2 jiwa) dan keluarga Gunawan (4 jiwa). Nilai kerugian materil masih dalam proses perhitungan tim BPBD. BPBD Kota Sukabumi mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terutama saat hujan deras, mengingat potensi longsor masih mungkin terjadi di kawasan dengan kontur tanah rawan. (Usep)

Bidik-kasusNews.com,Bali Kamis-11-September-2025 Polri melalui Polda Bali menegaskan penanganan pascabencana banjir dan longsor tidak hanya fokus pada evakuasi korban, tetapi juga pemulihan masyarakat yang terdampak. Polri bersama instansi terkait menyalurkan bantuan logistik, mendirikan posko darurat, serta menyiapkan program trauma healing bagi para pengungsi, khususnya anak-anak dan keluarga korban. Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., menyatakan, trauma healing menjadi bagian penting karena bencana tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak pada psikologis warga. Melalui tim psikolog Kepolisian, program pendampingan akan dilakukan berkelanjutan hingga kondisi masyarakat dinilai stabil. Polri berharap langkah ini dapat mempercepat pemulihan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang terdampak. Wartawan Basori

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi menggelar pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 bersama Dinas Satpol PP dan Damkar di Kantor Satpol PP, Kamis (11/9/2025). ‎Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Feri Sri Astrina, menyebut mekanisme pembahasan kini dilakukan di tingkat komisi agar lebih fokus dan efektif ketimbang langsung di Badan Anggaran. ‎“Dengan pola ini, komisi dapat mendalami perencanaan dan penganggaran sehingga pengawasan di tahun berjalan lebih terarah. Komisi juga berperan membentuk regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program OPD,” jelas Feri. Ia menegaskan, hasil pembahasan akan menjadi bahan penting DPRD dalam memperjuangkan anggaran yang sesuai kebutuhan masyarakat, terutama untuk mendukung ketertiban umum dan perlindungan warga. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, Ayi Jamiat, memaparkan kebutuhan, target kinerja, serta kendala di lapangan. Ia berharap dukungan Komisi 1 dapat memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal. ‎“Kami apresiasi mekanisme baru ini karena memberi ruang diskusi lebih detail sebelum dibawa ke Badan Anggaran,” ujar Ayi. Hadir dalam pertemuan tersebut anggota Komisi 1 DPRD, antara lain Suhud Jaya Kusuma (Golkar), Ahmad Farid (PKS), dan Anita Fajarianti (PDIP). ‎Mereka memberikan masukan terkait prioritas program seperti penegakan perda, kesiapsiagaan bencana, serta penguatan SDM personel Satpol PP–Damkar. ‎Pertemuan juga menjadi ajang menyelaraskan rencana kerja Satpol PP dan Damkar dengan visi pembangunan Kota Sukabumi tahun 2026 sehingga hasilnya lebih terukur dan tepat sasaran. (Usep)

Bidik-kasusnews.com,Jakarta Kerja sama antara TNI dan Polri tidak hanya sebatas simbolik, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan, termasuk patroli gabungan skala besar guna memulihkan situasi keamanan pasca aksi unjuk rasa dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., dalam konferensi pers yang digelar di Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI, Jakarta. Sumber:Divhumas Polri Wartawan Basori

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Insiden pengusiran wartawan saat meliput konferensi PGRI Kabupaten Sukabumi di SMPN 2 Ciracap, Selasa (9/9/2025), menuai reaksi kritis dari Ketua Wartawan Pajampangan (WAJA) Iwan Sugianto dan sejumlah insan pers. ‎Merespons kejadian tersebut, PGRI Kabupaten Sukabumi menggelar forum mediasi dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk jurnalis anggota WAJA. Pertemuan berlangsung di salah satu rumah makan di Kota Sukabumi, Kamis (11/9/2025). ‎Ketua PGRI Kabupaten Sukabumi, Jajat Sudrajat, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. “Atas kejadian kemarin, kami secara pribadi dan organisasi memohon maaf. Ini menjadi evaluasi kami agar ke depan kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya. ‎Dua wartawan yang menjadi korban pengusiran, Jajang Suhendar dan Dicky Sopyan, mengapresiasi itikad baik PGRI. “Kami menghargai permintaan maaf ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk saling menghormati tugas masing-masing,” kata Jajang. ‎Ketua WAJA, Iwan Sugianto, menyebut langkah PGRI sebagai sinyal positif. “Kami berharap tidak ada lagi hambatan bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, apalagi di ruang publik seperti PGRI,” tegasnya. ‎Hasil pertemuan menyepakati semua pihak saling memaafkan dan berdamai. Insiden ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara insan pers dan organisasi profesi demi keterbukaan informasi dan penghormatan terhadap kerja jurnalistik sebagai pilar demokrasi. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi untuk tahun 2026 masih dipatok Rp65 miliar, sama seperti tahun sebelumnya. ‎Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi H. Muchendra dalam pertemuan bersama jajaran DPUTR di ruang rapat dinas, Rabu (10/9/2025). Pertemuan ini juga dihadiri anggota Komisi II lainnya, di antaranya Sahat Simangunsong (Nasdem), Dindin Solahudin (PKS), Fatimah (PAN), H. Gundar Qolyubi, dan Raden Koesoemo Hutaripto (PDIP). Muchendra menilai program kerja DPUTR sudah berjalan baik, namun meminta agar alokasi anggaran menyesuaikan kenaikan PAD. “Urutannya sekarang baru KUA-PPAS, nanti masuk ke Pansus APBD murni. Di sana letak bargaining-nya. Sejauh ini program PUPR detail dan on track,” ujarnya. Dia mempertanyakan jumlah pagu anggaran yang masih sama seperti pada tahun sebelumnya. Idealnya kata Muchendra, jika PAD meningkat seharusnya pagu anggaran juga ikut ditingkatkan. ‎Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, dengan memanfaatkan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) yang disediakan Rp9–11 miliar. Selain membahas KUA-PPAS, kedua lembaga tersebut juga membahas tentang alokasi program rumah tidak kayak huni (Rutilahu). Dia mengatakan, program tersebut akan dialokasikan untuk 10 kelurahan. “Jika ada warga yang akan mengajukan silahkan,” jelasnya. ‎Sementara itu, Kepala DPUTR Sony Hermanto menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan agenda rutin karena DPUTR adalah mitra kerja Komisi II. “Komisi II ingin memastikan program DPUTR mendukung RPJMD. Alhamdulillah, belanja modal kita sudah memenuhi ketentuan Permendagri yakni lebih dari 40 persen,” ungkapnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Komisi II DPRD Kota Sukabumi menegaskan pentingnya konsistensi Wali Kota dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat janji politik kepala daerah. Ketua Komisi II, H. Muchendra, menekankan bahwa program yang tercantum dalam RPJMD wajib dijalankan. ‎“Jangan sampai yang sunnah dijalankan, yang wajib malah ditinggalkan. Jika ada pergeseran, sampaikan kepada kami. Misalnya rencana pembangunan Gedung Dekranasda yang ternyata tidak tercantum dalam RPJMD 2019–2024,” ujar Muchendra, Rabu (10/9/2025). ‎Hal senada disampaikan anggota Komisi II, H. Gundar Qolyubi, yang menilai kunjungan kerja kali ini sebagai upaya memperkuat peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan melalui KUA-PPAS 2026. “Perencanaan yang baik akan menghasilkan produk yang baik, dan membuat OPD lebih militan menjalankan regulasi,” tegasnya. ‎Anggota Fraksi PKS, Dindin Solahudin, mendukung agar program prioritas RPJMD tetap dijalankan dan mempertanyakan sinkronisasi antara program Bappeda dan RPJMD 2026. ‎Sementara Sahat Simangunsong (NasDem) menekankan pentingnya DPRD hadir bukan hanya mengkritik, tetapi juga memberi solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat. ‎Sorotan juga datang dari legislator PAN, Fatimah, yang menilai format Musrenbang masih belum berinovasi sejak lama. “Sejak saya aktif di posyandu sampai kini, formatnya begitu-begitu saja,” ujarnya. ‎Dari Fraksi PDIP, Raden Koesoemo Hutaripto mengingatkan soal hak DPRD terkait pokok pikiran (pokir) yang diamanatkan UU 23/2014 dan Permendagri 86/2017. ‎Ia menilai Kota Sukabumi perlu segera memiliki mekanisme pokir agar aspirasi masyarakat melalui reses benar-benar masuk dalam perencanaan. ‎Neng Wulan Terisnawati (Demokrat) menegaskan kembali bahwa Wali Kota wajib melaksanakan RPJMD “selurus-lurusnya”. ‎Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Kepala Bappeda Hasan Asari menyatakan pihaknya siap mencatat dan menindaklanjuti seluruh masukan DPRD. ‎Komisi II juga mendorong agar setiap perubahan kebijakan disosialisasikan sejak tahap awal. ‎Hal ini dinilai penting agar tidak terjadi miskomunikasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Dengan demikian, hasil pembangunan yang dirasakan publik benar-benar sejalan dengan arah RPJMD. ‎Selain itu, DPRD meminta keterlibatan masyarakat diperluas dalam proses perencanaan. Komisi II menegaskan akan terus melakukan fungsi pengawasan hingga tuntas masa jabatan wali kota. ‎Mereka berharap target-target pembangunan dapat dicapai tepat waktu sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Sukabumi. ‎Sementara itu, Kepala Bappeda, Hasan Asari mengungkapkan, selama pembahasan berlangsung pihaknya mendengar, menyimak dengan seksama dan mencatat apa-apa yang disampaikan para wakil rakyat itu. ‎”Setiap saran dan masukan para angota Komisi II kami catat dengan baik. Perlu kami sampaikan bahwa Bappeda merupakan institusi penunjang urusan pemerintah daerah kaitan dengan perencanaan dan pengembangan,” ujarnya. (Usep)