BIDIK-KASUSNEWS.COM Bandar Lampung 18/3/2026 – Semangat gotong royong antara TNI dan rakyat kembali ditunjukkan oleh Sertu Ripian, Babinsa Kelurahan Rajabasa Raya Koramil 410-06/Kodim 0410/KBL. Pada hari Sabtu (16/03/2026), ia terjun langsung ke sawah milik warga binaannya untuk membantu proses panen raya padi di Jl. Terusan H. Komarudin Irigasi, RT 03 LK 01, Kelurahan Rajabasa Raya, Kota Bandar Lampung. Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini merupakan wujud nyata pendampingan TNI dalam program Ketahanan Pangan. Sertu Ripian terlihat bergelut bersama petani memanen padi jenis Ciherang di lahan seluas 2 Hektar milik Pak Sarnaja. Dengan potensi hasil panen yang diperkirakan mencapai 10 ton, momen panen kali ini menjadi berkah tersendiri bagi petani setempat. “Kehadiran Babinsa di tengah-tengah petani bukan hanya untuk pengamanan, tetapi juga untuk membantu secara langsung dan memastikan program ketahanan pangan di wilayah berjalan lancar. Ini adalah bentuk kedekatan TNI dengan rakyat,” ujar Sertu Ripian di sela-sela kegiatan. Para petani menyambut antusias bantuan tenaga dari Babinsa. Kehadiran Serda Ripian dinilai sangat memotivasi dan mempercepat proses pemanenan di musim panen kali ini. Kegiatan berlangsung hingga selesai dengan situasi yang tertib, aman, dan penuh keakraban. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa sinergi antara TNI dan petani menjadi kunci sukses dalam mendukung swasembada pangan nasional. (Agus)

Bidik-kasusnews.com JAKARTA-18-maret-2026 Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk kegiatan mudik Lebaran. Melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi Hari Raya, KPK mengingatkan bahwa fasilitas negara harus digunakan secara tepat dan sesuai fungsi. Penyalahgunaan kendaraan dinas dinilai dapat mencederai integritas serta menimbulkan konflik kepentingan.   Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang diperuntukkan bagi kepentingan operasional pemerintahan, bukan untuk kebutuhan pribadi. “Setiap penggunaan fasilitas negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Kendaraan dinas bukan untuk perjalanan pribadi, apalagi untuk mudik atau liburan,” ujarnya Budi kepada Bidik-kasusnews.   Ia menegaskan, kategori kendaraan dinas meliputi Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), hingga kendaraan sewa yang digunakan instansi pemerintah. Seluruhnya wajib dikelola secara akuntabel dan tidak disalahgunakan.   Dalam rangka mencegah pelanggaran, KPK juga meminta seluruh pimpinan instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk meningkatkan pengawasan selama masa libur Lebaran. Langkah ini dinilai penting guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan fasilitas negara.   Selain itu, KPK mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi serta melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan. Pelaporan dapat dilakukan melalui berbagai kanal resmi yang telah disediakan KPK.   Dengan adanya imbauan ini, KPK berharap seluruh aparatur negara dapat menjaga integritas dan disiplin, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga, khususnya di momentum penting seperti Hari Raya Idulfitri. (Wely)

BIDIK-KASUSNEWS.COM Jakarta Timur, 18 Maret 2026 – Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Munjirin, secara resmi melepas program mudik gratis yang diselenggarakan Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia di Jalan Kampung Melayu Besar, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Rabu (18/3/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Presiden Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia, Arif Pribadi. Sebanyak 250 penyandang disabilitas netra beserta keluarga diberangkatkan menggunakan tiga unit bus menuju tiga daerah tujuan, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Munjirin berharap program mudik gratis ini dapat memberikan perjalanan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi para peserta, sekaligus membantu mengurangi potensi risiko kecelakaan selama arus mudik Lebaran. “Melalui program mudik gratis ini diharapkan perjalanan para penyandang disabilitas netra bersama keluarga menjadi lebih lancar, aman, dan nyaman untuk merayakan Idulfitri di kampung halaman,” ujar Munjirin. Ia juga menilai program tersebut sangat membantu, terutama bagi penyandang disabilitas netra yang ingin pulang kampung tanpa terbebani biaya transportasi. Munjirin turut mengingatkan para peserta agar selalu berhati-hati selama perjalanan serta menjaga kondisi kesehatan. “Semoga seluruh peserta dapat kembali pada 26 Maret dalam keadaan sehat dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa,” tambahnya. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI), Sony, yang juga menjadi peserta mudik gratis, mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih atas terselenggaranya program tersebut. “Alhamdulillah, kami sangat terbantu dengan adanya program mudik gratis ini. Fasilitasnya ramah bagi disabilitas netra, kami juga didampingi keluarga dan panitia, sehingga perjalanan insyaallah aman dan nyaman,” ungkapnya. (Heri)

Jakarta | Bidik-kasusnews.com, 18 Maret 2026 – Pengamanan dan Pelayanan angkutan Lebaran Tahun 2026/1447 H dan Kunjungan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia terhadap KM Labobar di Terminal Penumpang Nusantara II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (18/3). Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Aris Wibowo, S.I.K., M.H., mengungkapkan bahwa Pengamanan dan Pelayanan bertujuan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi laut serta pelayanan kepada masyarakat puncak arus mudik Lebaran moda transportasi laut. Dalam kegiatan tersebut, rombongan pejabat negara melakukan peninjauan langsung fasilitas terminal penumpang serta kondisi kapal KM Labobar. Selain itu, mereka juga berinteraksi dengan para penumpang dan memberikan cendera mata berupa buku cerita anak sebagai bentuk perhatian dan apresiasi kepada masyarakat. AKBP Aris Wibowo, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kehadiran Negara dalam menjamin kelancaran angkutan Lebaran. Dalam hal ini Kapolres juga memberikan imbauan kamtibmas dan bila ada gangguan Kamtibmas yang membutuhkan kehadiran Polisi silahkan hubungi telephone 110 bebas pulsa dan siaga 24 jam. Laporan pemudik pasti akan di tindaklanjuti dengan cepat dan mendapatkan perhatian dari Kepolisian. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan angkutan Lebaran berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan lancar, ujar Kapolres. “Sinergi antara Polri, TNI, Kementerian Perhubungan, PT. Pelindo, PT Pelni, dan seluruh Stakeholder Pelabuhan menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini,” ungkapnya. Diketahui, KM Labobar yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok memiliki rute panjang meliputi Jakarta hingga kawasan Indonesia Timur, dengan jumlah penumpang naik mencapai 1.901 orang pada pelayaran kali ini. Kehadiran pejabat negara dalam kegiatan ini turut meningkatkan aktivitas masyarakat dan awak media di area pelabuhan. Selain itu, tingginya jumlah penumpang juga berpotensi menimbulkan kepadatan di terminal, antrian boarding, serta akses keluar masuk pelabuhan. Untuk itu, Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama stakeholder terkait akan terus menerus meningkatkan langkah pengamanan terbuka dan tertutup serta memperkuat koordinasi lintas instansi guna mengantisipasi potensi kerawanan. Sehingga kegiatan mudik masyarakat yang menggunakan transportasi kapal laut melalui Pelabuhan Tanjung Priok berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan kondusif, “Mudik Aman Keluarga Bahagia”. (Agus)

BIDIK-KASUSNEWS.COM Hulu Sungai Utara – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, jajaran Kepolisian Republik Indonesia melalui Polres Hulu Sungai Utara mulai mengintensifkan pengecekan Pos Pengamanan (Pos Pam) dan Pos Pelayanan (Pos Yan) dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Operasi yang berlangsung sejak 13 Maret 2026 ini difokuskan pada pengamanan arus mudik dan arus balik, guna memastikan masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman. Pengecekan dilakukan langsung oleh Wakapolres bersama jajaran Kasat, di antaranya Kasat Samapta dan Kasat Intelkam. Kegiatan kontrol tersebut menitikberatkan pada kesiapan operasional di setiap pos, mulai dari kehadiran personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, hingga instansi terkait lainnya, hingga kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Kasat Samapta dalam kegiatan ini berfokus pada pengawasan kehadiran personel di titik-titik rawan, pengaturan arus lalu lintas, serta memastikan fasilitas di Pos Pam dan Pos Yan berfungsi secara optimal. Sementara itu, Kasat Intelkam mengedepankan deteksi dini dengan memantau potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di sekitar wilayah pengamanan. Pengecekan intensif dilakukan sejak hari pertama operasi, khususnya pada 13 hingga 14 Maret 2026, sebagai langkah awal dalam memetakan situasi arus mudik serta mengantisipasi berbagai potensi kerawanan di lapangan. Selain memastikan kesiapan teknis, kegiatan ini juga bertujuan memberikan motivasi kepada personel yang bertugas agar tetap semangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kehadiran aparat di lapangan diharapkan mampu menciptakan rasa aman sekaligus memperlancar arus lalu lintas selama periode mudik. Polres Hulu Sungai Utara menegaskan bahwa kegiatan pengecekan Pos Pam dan Pos Yan merupakan agenda rutin selama Operasi Ketupat berlangsung. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan prima serta menjaga stabilitas keamanan selama momentum Lebaran. Dengan kesiapan yang terus dimatangkan, diharapkan pelaksanaan mudik tahun ini dapat berjalan tertib, lancar, dan minim gangguan, sehingga masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan penuh rasa aman dan nyaman. (Agus)

BIDIK-KASUSNEWS.COM Hulu Sungai Utara – Jajaran Polres Hulu Sungai Utara terus memperkuat kesiapan pengamanan arus mudik Lebaran melalui kegiatan pengecekan Pos Pengamanan (Pos Pam) dan Pos Pelayanan (Pos Yan) dalam rangka Operasi Ketupat 2026. Pengecekan ini dipimpin langsung oleh Wakapolres bersama Kasat Samapta dan Kasat Intelkam guna memastikan seluruh personel serta sarana prasarana siap memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat selama periode mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah yang berlangsung pada 13 hingga 25 Maret 2026. Dalam kegiatan tersebut, fokus utama diarahkan pada kesiapan personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, serta instansi terkait lainnya. Kehadiran petugas di setiap pos menjadi prioritas guna memastikan pelayanan dan pengamanan berjalan maksimal. Selain itu, tim juga melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas pendukung operasional, mulai dari kelengkapan peralatan, panel data digital, hingga kondisi fisik pos pengamanan. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin efektivitas kerja petugas di lapangan. Peran intelijen turut dioptimalkan dalam kegiatan ini. Kasat Intelkam memastikan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas di sekitar wilayah pos pengamanan, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Sementara itu, Kasat Samapta menekankan pentingnya kewaspadaan serta pendekatan humanis kepada masyarakat. Petugas di lapangan diinstruksikan untuk responsif dalam menangani situasi, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik. Operasi Ketupat 2026 sendiri mengedepankan pengamanan terpadu dengan dukungan teknologi modern, seperti pemantauan melalui Command Center dan pemanfaatan sistem tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement). Pos Pam dan Pos Yan juga difungsikan sebagai pusat informasi dan pelayanan masyarakat, termasuk laporan gangguan keamanan maupun kondisi arus lalu lintas. Melalui pengecekan ini, diharapkan seluruh pos pengamanan di wilayah Hulu Sungai Utara benar-benar siap siaga dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat. Kehadiran aparat di lapangan diharapkan mampu menciptakan situasi mudik yang aman, tertib, dan kondusif. Polres Hulu Sungai Utara menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, memastikan setiap perjalanan mudik berlangsung dengan rasa aman dan nyaman. (Agus)

Bidik-kasusnews.com,Sintang Kalimantan Barat, Selasa 17 Maret 2026. Proyek pembangunan penguatan Tebing Sungai Melawi di Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kini menuai sorotan tajam publik. Proyek yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak tersebut diduga dikerjakan tidak optimal dan terindikasi berkualitas rendah. Ironisnya, Proyek dengan nilai anggaran mencapai Rp 20.179.800.000 itu baru saja rampung dikerjakan dan bahkan masih dalam masa pemeliharaan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Sejumlah bagian konstruksi sudah mengalami keretakan, sementara beberapa saluran drainase tampak tidak diplester dan dibiarkan tidak selesai dengan baik. Temuan awak Media di lokasi memperlihatkan indikasi kuat adanya pekerjaan yang tidak sesuai standar teknis. Retakan pada struktur beton yang seharusnya kokoh justru muncul dalam waktu singkat, memunculkan pertanyaan besar: apakah pengerjaan dilakukan asal jadi ? Ataukah pengawasan yang lemah membuka celah bagi praktik yang merugikan Negara ? Kondisi ini jelas berpotensi membahayakan. Jika kerusakan terus berlanjut, bukan hanya fungsi penguatan tebing yang gagal, tetapi juga bisa menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan sekitar, termasuk risiko longsor dan kerusakan infrastruktur yang lebih luas. Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak, yakni Tomy. Namun sangat disayangkan, respons yang diberikan jauh dari profesional. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Senin, 16 Maret 2026, yang bersangkutan tidak memberikan penjelasan Substansial, bahkan hanya membalas dengan stiker. Sikap ini dinilai mencerminkan minimnya keseriusan dalam menanggapi persoalan yang menyangkut penggunaan uang Negara. Publik pun mulai geram. Proyek bernilai miliaran rupiah yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi menjadi masalah baru. Transparansi dan Akuntabilitas kembali dipertanyakan. Desakan pun menguat agar Aparat Penegak Hukum turun tangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat diminta segera melakukan audit dan penyelidikan menyeluruh terhadap proyek ini. Jika ditemukan adanya penyimpangan, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses secara Hukum tanpa pandang bulu. Uang rakyat tidak boleh dihamburkan untuk pekerjaan yang asal jadi dan jauh dari standar kualitas. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa pengawasan proyek Pemerintah tidak boleh setengah hati. Tanpa pengawasan ketat dan Integritas pelaksana, Proyek pembangunan hanya akan menjadi ladang masalah, bukan solusi bagi Masyarakat. *** // TIMRED [*]

CIKAMPEK | BIDIK-KASUSNEWS.COM, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa one way sepenggal tahap pertama guna mengantisipasi kepadatan arus mudik di ruas tol arah Jawa. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho S.H., M.Hum di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, Selasa (17/3/2026). “Kami laporkan bahwa situasi arus lalu lintas saat ini dari tol kilometer 29, 57, dan 70 cukup padat. Maka dari itu, kami Korlantas Polri telah berkolaborasi dengan stakeholder, termasuk Bapak Menteri dan Dirut Jasa Marga. Kami akan melakukan sosialisasi berkaitan dengan penerapan one way sepenggal tahap pertama antara Kilometer 70 sampai Kilometer 263 di wilayah Jawa Tengah,” kata Kakorlantas. Penerapan one way sepenggal ini diharapkan mampu mengurai kepadatan dan memperlancar arus kendaraan dari Jakarta menuju wilayah Jawa, khususnya pada periode puncak arus mudik. Korlantas Polri optimis langkah tersebut dapat mendukung kelancaran perjalanan masyarakat, sehingga arus lalu lintas selama Operasi Ketupat dapat tetap aman, tertib, dan terkendali. “Diharapkan dengan rekayasa lalu lintas ini dapat memperlancar arus kendaraan dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Semoga dengan penerapan one way sepenggal tahap pertama di wilayah one way nasional ini dapat semakin memperlancar arus lalu lintas menuju Trans Jawa,” ungkapnya. Kakorlantas menyebut kebijakan pemerintah terkait Work From Anywhere serta Surat Keputusan Bersama dinilai membantu mendistribusikan pergerakan masyarakat sehingga tidak menumpuk pada satu waktu. “Dengan adanya Work From Anywhere ini terurai keberangkatannya. Adanya kebijakan pemerintah yang tegas tentang SKB ini sangat strategis untuk bisa mengelola flow daripada arus lalu lintas,” ujar dia. Sebelumnya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan one way (Satu arah) nasional pada 18 Maret atau pada hari keenam Operasi Ketupat 2026. “Saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri dengan Dirut Jasa Marga bahwa puncak arus mudik yang diperkirakan adalah tanggal 18 Maret. Jadi, tanggal 18 Maret itu nanti antara jam 10 sampai jam 12 akan kita berlakukan one way nasional arus mudik,” ucap Kakorlantas Irjen Pol. Agus Suryonugroho, di Pos Terpadu Rest Area KM 57 Tol Cikampek, Senin (16/3/2026). “Ketika nanti (berdasarkan) infrastruktur teknologi traffic accounting-nya bisa terkendalikan, mungkin juga bisa berubah untuk one way nasional atau one way sepenggal tahap pertama yang tentunya nanti akan kami umumkan,” pungkasnya. (Agung/Red)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Banjarnegara-17-Maret-2026 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Squad Nusantara Kabupaten Jepara menghadiri kegiatan buka bersama yang diselenggarakan oleh Kepala Desa (Kades) Hoho di Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan tersebut berlangsung penuh kehangatan dan kebersamaan, sekaligus dirangkai dengan pembagian sembako kepada masyarakat. Acara ini dihadiri oleh anggota Squad Nusantara dari berbagai daerah se-Jawa Tengah. Momentum tersebut dimanfaatkan sebagai ajang mempererat tali silaturahmi antaranggota serta meningkatkan solidaritas dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Dari Kabupaten Jepara, DPC Squad Nusantara hadir bersama empat ranting yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kehadiran ini menunjukkan komitmen dan kekompakan dalam mendukung kegiatan positif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.   Ketua DPC Squad Nusantara Kabupaten Jepara, yang akrab disapa Mbah So, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat kebersamaan sekaligus berbagi di bulan suci Ramadan. “Alhamdulillah, kami dari Jepara bisa hadir bersama empat ranting. Ini bukan hanya soal silaturahmi, tapi juga bentuk kepedulian kepada masyarakat,” ungkapnya.   Pembagian sembako kepada warga pun disambut dengan antusias. Warga merasa terbantu dengan adanya kegiatan tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan selama Ramadan.   Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial terus terjaga serta semakin mempererat hubungan antaranggota Squad Nusantara di seluruh wilayah Jawa Tengah.(Wely)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara-17-Maret-2026- Menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Jepara terus berbenah guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar simulasi terpadu layanan kunjungan, sebagai bentuk kesiapan menghadapi lonjakan pengunjung saat hari raya. Kegiatan ini melibatkan petugas internal serta peserta magang dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Simulasi difokuskan pada penyempurnaan alur layanan kunjungan, sekaligus memastikan standar keamanan tetap terjaga tanpa mengurangi kenyamanan pengunjung. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Jepara, Bachtiar Oktaffiandi, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kepadatan saat momen lebaran. Ia menegaskan bahwa kesiapan petugas dan kejelasan alur layanan menjadi kunci utama dalam memberikan pengalaman kunjungan yang tertib dan aman.   “Momentum Idulfitri identik dengan meningkatnya kunjungan keluarga warga binaan. Oleh karena itu, kami memastikan seluruh proses berjalan sistematis, mulai dari kedatangan hingga kepulangan pengunjung,” jelasnya.   Dalam simulasi tersebut, setiap tahapan diuji secara rinci. Pengaturan kendaraan di area parkir menjadi perhatian awal untuk mencegah kemacetan. Selanjutnya, sistem antrean diterapkan agar alur masuk pengunjung lebih tertib dan terkontrol.   Di ruang tunggu, petugas memberikan edukasi singkat terkait prosedur kunjungan serta aturan yang harus dipatuhi. Proses pendaftaran juga diperketat melalui verifikasi identitas guna menjamin keamanan dan ketertiban. Setelah itu, pengunjung menjalani pemeriksaan sebagai langkah preventif terhadap barang terlarang. Setelah seluruh tahapan dilalui, pengunjung dapat bertemu dengan warga binaan di area yang telah ditentukan dengan pengawasan petugas. Sementara itu, jalur keluar diatur terpisah untuk menjaga kelancaran arus pengunjung.   Melalui simulasi ini, Rutan Jepara menunjukkan komitmen dalam menghadirkan layanan kunjungan yang profesional, humanis, dan aman. Diharapkan, suasana hangat kebersamaan di hari raya tetap dapat dirasakan tanpa mengesampingkan aspek ketertiban dan keamanan. (Wely) Sumber:Humas Rutan jepara