Bandar Lampung, Bidik-kasusnews.com  Ratusan prajurit Kodam XXI/Radin Inten yang tersebar di seluruh wilayah Bandar Lampung terus menunjukkan dedikasi nyata dalam melindungi dan melayani masyarakat. Kehadiran mereka dinilai warga sebagai anugerah Tuhan, terutama saat menghadapi musibah seperti banjir dan kerusakan infrastruktur yang mengancam keselamatan warga. Salah satu aksi terbaik ditunjukkan oleh Babinsa Kelurahan Garuntang, Pelda Sulindra, dari Koramil 410-02/Teluk Betung Selatan. Pada Minggu, 19 April 2026, ia memantau langsung proses pemecahan runtuhan tembok penahan air yang roboh pasca banjir besar pada Selasa, 14 April 2026 di Jalan Pandawa RT. 06 LK. I, Kelurahan Garuntang, Kecamatan Bumi Waras. Dalam kegiatan tersebut, Pelda Sulindra tidak hanya hadir sebagai pengawas, tetapi juga mengoordinasikan seluruh unsur terkait, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), Lurah Garuntang, RT, Linmas, hingga Danramil dan Dandim 0410/KBL. Berkat perannya yang sigap dan komunikatif, proses pemecahan tembok yang membahayakan rumah warga berjalan cepat, aman, dan terkendali. Warga pun melontarkan pujian tulus. “Kehadiran ratusan prajurit Kodam XXI Radin Inten benar-benar seperti anugerah Tuhan bagi kami warga Bandar Lampung. Terima kasih Pak Babinsa, terutama Pelda Sulindra yang selalu turun langsung dan tidak pernah lelah membantu kami,” ujar Sutrisno (52), warga RT. 06, salah satu korban terdampak. Dandim 0410/KBL yang turut hadir langsung di lokasi menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan keteladanan Babinsa Pelda Sulindra. “Ini adalah bentuk Babinsa terbaik yang selalu hadir di tengah kesulitan rakyat. TNI hadir bukan hanya saat perang, tapi setiap hari untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. Kegiatan pemecahan runtuhan tembok penahan air ini melibatkan puluhan personel gabungan dan alat berat dari Dinas PU. Seluruh proses berjalan lancar dari pukul 07.00 WIB hingga selesai, tanpa kendala berarti. Melalui aksi nyata seperti ini, Kodim 0410/KBL kembali membuktikan bahwa prajuritnya adalah saudara, pelindung, dan berkah bagi rakyat Bandar Lampung. (Agus)

HSU – Bidik-kasusnews.com – Guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat saat berlibur, jajaran Polres Hulu Sungai Utara (HSU) melaksanakan patroli di kawasan objek wisata Candi Agung pada Minggu (19/4/2026). Kegiatan patroli yang dimulai pukul 10.30 Wita tersebut dipimpin oleh Pleton Siaga Pamapta II dengan fokus pada upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif di wilayah hukum Polres HSU. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan patroli sambang serta dialogis dengan pengunjung dan masyarakat sekitar. Selain itu, personel juga memberikan imbauan kamtibmas agar pengunjung tetap waspada terhadap potensi tindak kejahatan serta menjaga barang bawaan masing-masing. Objek wisata Candi Agung yang menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat, khususnya saat akhir pekan, menjadi perhatian utama aparat guna mengantisipasi kerawanan seperti pencurian, gangguan ketertiban, maupun pelanggaran lainnya. Patroli ini melibatkan personel Polres HSU yang tergabung dalam sprint siaga, dengan dukungan sarana berupa kendaraan dinas roda empat dari unit Pamapta dan Satuan Lalu Lintas. Melalui kegiatan ini, Polres HSU berharap kehadiran polisi di tengah masyarakat dapat memberikan rasa aman sekaligus mencegah potensi gangguan kamtibmas sejak dini. Hingga kegiatan berakhir, situasi di kawasan wisata Candi Agung terpantau aman, tertib, dan kondusif tanpa adanya gangguan yang menonjol. Polres HSU menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sejalan dengan semangat “HEBAT, SIGAP, UNGGUL UNTUK MASYARAKAT.” (Agus)

Bidik-kasusnews.com Jakarta-19-April-2026— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya sejumlah celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama akibat belum kuatnya sistem pengawasan dan tata kelola.   Dalam Laporan Tahunan 2025 Direktorat Monitoring KPK, lembaga antirasuah itu mencatat setidaknya delapan titik rawan yang perlu segera dibenahi, seiring meningkatnya anggaran program dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp171 triliun pada 2026. “Besarnya skala program dan anggaran tersebut belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai,” demikian kutipan dari Antara 17/4/2026.   KPK menilai regulasi pelaksanaan MBG saat ini belum mampu mengakomodasi koordinasi lintas sektor secara efektif, baik antara kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.   Selain itu, mekanisme penyaluran bantuan dinilai masih berpotensi membuka ruang praktik rente karena rantai birokrasi yang panjang. Hal ini juga dikhawatirkan berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran untuk kebutuhan utama, yakni penyediaan pangan bergizi.   Pendekatan yang terpusat pada Badan Gizi Nasional juga menjadi perhatian. KPK menilai model tersebut berisiko membatasi peran pemerintah daerah dalam pengawasan sekaligus pelaksanaan program di lapangan. “Pendekatan yang terlalu sentralistis berpotensi meminggirkan peran pemerintah daerah serta melemahkan mekanisme pengawasan,” tulis KPK dalam laporannya.   Di sisi lain, penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum juga dinilai rawan konflik kepentingan karena belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan baku.   KPK juga menyoroti lemahnya transparansi dalam proses verifikasi mitra, penentuan lokasi dapur, hingga pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya akuntabel.   Tak hanya aspek tata kelola, KPK turut menekankan pentingnya pengawasan keamanan pangan. Sejumlah dapur dilaporkan belum memenuhi standar teknis, sementara keterlibatan dinas kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dinilai masih minim.   Selain itu, program MBG juga belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Bahkan, pengukuran awal terhadap kondisi gizi penerima manfaat belum dilakukan secara menyeluruh. “Atas temuan tersebut, KPK merekomendasikan penyusunan regulasi pelaksanaan MBG yang komprehensif dan mengikat,” demikian kutipan lanjutan laporan tersebut.   Sebagai langkah perbaikan, KPK mendorong penguatan regulasi setingkat Peraturan Presiden, penyederhanaan mekanisme bantuan, serta peningkatan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.   KPK juga menekankan pentingnya transparansi dalam penetapan mitra, penguatan sistem pelaporan keuangan, serta pelibatan aktif dinas kesehatan dan BPOM guna memastikan keamanan pangan.   Dengan berbagai rekomendasi tersebut, KPK berharap pelaksanaan program MBG ke depan dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan bebas dari praktik korupsi.(Wely)

Bidik-kasusnews.com Jakarta-19-April-2026-Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menegaskan bahwa praktik korupsi yang menjerat kepala daerah tidak selalu berakar dari mahalnya biaya politik saat pemilihan kepala daerah. Lembaga antirasuah ini menemukan beragam motif lain yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, faktor kepentingan pribadi justru menjadi pendorong utama. Bahkan, kebutuhan finansial tertentu juga kerap menjadi alasan di balik tindakan koruptif. “Motifnya beragam, tidak melulu soal biaya politik. Ada kepentingan pribadi dan kebutuhan lain yang memicu,” ungkap Budi, kepada Bidik-kasusnews via WhatsApp 19/4/2026. Meski demikian, KPK tetap mengakui adanya hubungan antara tingginya ongkos politik dengan risiko korupsi. Berdasarkan kajian internal yang dilakukan pada 2025, terdapat sejumlah titik rawan dalam proses politik yang berpotensi disalahgunakan. Di antaranya adalah pengadaan logistik pemilu yang rentan manipulasi, praktik politik uang di berbagai level, hingga penyalahgunaan fasilitas negara dan birokrasi untuk kepentingan tertentu. Kondisi ini dinilai membuka peluang terjadinya pelanggaran sejak sebelum pemilihan berlangsung. Tak berhenti di situ, potensi korupsi juga berlanjut setelah kepala daerah terpilih. Tekanan untuk mengembalikan “modal politik” seringkali diwujudkan melalui pengaturan proyek, pembagian jabatan, hingga pemberian izin usaha kepada pihak tertentu. Tren OTT Kepala Daerah Masih Tinggi Dalam periode 2025 hingga April 2026, KPK mencatat sedikitnya 11 kepala daerah hasil Pilkada 2024 terjerat operasi tangkap tangan (OTT). Hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di tingkat daerah masih menjadi tantangan serius. Beberapa nama yang tersandung kasus pada 2025 antara lain Abdul Azis (Kolaka Timur), Abdul Wahid (Riau), Sugiri Sancoko (Ponorogo), Ardito Wijaya (Lampung Tengah), dan Ade Kuswara Kunang (Bekasi). Sementara pada 2026, kasus serupa menjerat Maidi (Madiun), Sudewo (Pati), Fadia Arafiq (Pekalongan), Muhammad Fikri Thobari (Rejang Lebong), Syamsul Auliya Rachman (Cilacap), serta Gatut Sunu Wibowo (Tulungagung). Melihat kondisi ini, KPK menekankan pentingnya pembenahan sistem politik dan penguatan pengawasan di daerah. Upaya pencegahan dinilai harus berjalan seiring dengan penindakan agar praktik korupsi dapat ditekan secara berkelanjutan. KPK berharap perbaikan tata kelola pemerintahan dan transparansi dalam proses politik mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah.(Wely)

Jakarta Timur, Bidik-kasusnews.com, Upaya pencegahan penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah Kampung Sawah Indah Blok E RT 01/005, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kembali dilakukan melalui langkah cepat dari pihak Puskesmas Cakung. Setelah dilakukan investigasi lapangan oleh tim Jumantik, fogging ulang pun dilaksanakan sebagai tindakan lanjutan guna memutus rantai penyebaran nyamuk. Kegiatan quick respond ini dipimpin oleh Kepala Puskesmas Cakung, dr. Melda Gloria Manurung, bersama tim Jumantik Dasawisma RT 01/05 Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Tim melakukan pemeriksaan lingkungan secara menyeluruh, termasuk pemantauan jentik nyamuk di area permukiman warga yang dinilai berpotensi menjadi titik penyebaran DBD. Berdasarkan hasil investigasi tersebut, fogging ulang dilakukan di beberapa titik strategis. Penyemprotan ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat setelah sebelumnya muncul kasus DBD di lingkungan tersebut. Selain penyemprotan, tim kesehatan juga memberikan edukasi langsung kepada warga mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin. Pengurus lingkungan, Joko Suseno, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas respons cepat yang dilakukan oleh Puskesmas Cakung dan tim Jumantik. Ia menilai langkah tersebut sangat membantu warga dalam mengantisipasi potensi penyebaran DBD di wilayah mereka. Warga berharap kegiatan pengawasan dan edukasi kesehatan dapat terus dilakukan secara berkala, sehingga lingkungan tetap terjaga dan terbebas dari ancaman DBD. Sinergi antara masyarakat, pengurus lingkungan, dan tenaga kesehatan dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah munculnya kasus serupa di kemudian hari. Heri jkt

Bandar Lampung, Bidik-kasusnews.com – Aksi nyata membumi kembali ditunjukkan oleh Babinsa Kelurahan Jagabaya II, Kopka Maradona dari Koramil 410-04/TKT. Pagi ini, Sabtu (18/4), ia memimpin langsung operasi “Gerebek Sungai” yang spektakuler di bantaran Sungai Way Awi, Jalan Pulau Tidore, Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Wayhalim. (18/4/2026) Bukan sekadar bersih-bersih biasa, kegiatan ini menyedot perhatian publik karena skala aksinya yang masif dan kehadiran pejabat kota hingga jenderal bintang satu. Yang paling menyentuh dan menjadi best moment yang diprediksi bakal viral adalah aksi heroik Kopka Maradona yang terjun langsung ke lumpur dan puing-puing bekas tembok rubuh pasca banjir, mengangkut secara manual material berat yang menyumbat aliran sungai sambil memotivasi warga dan puluhan personel gabungan. “Lumpur, sampah, dan puing beton tidak boleh membuat kita ragu. Sungai ini nadi kehidupan warga Jagabaya. Jika Babinsa tidak memulai, siapa lagi?” ujar Kopka Maradona dengan suara lantang kala mengangkat sebatang kayu besar dari dasar sungai, disambut sorak semangat dari relawan. Kolaborasi Luar Biasa, Libatkan Ratusan Personel Aksi ini bukan monolog. Terbukti, gotong royong ini melibatkan kekuatan super: 31 personel YonTP, 28 petugas Damkar, 10 BPBD, 10 PU Kota, 10 Pol PP, hingga 40 personel Satgas Kecamatan Wayhalim. Total lebih dari 130 orang bahu-membahu mengeruk sampah dan material rubuh. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 07.00 WIB hingga selesai itu semakin bergengsi dengan hadirnya jajaran petinggi: Walikota Bandar Lampung, Bunda Hj. Eva Diana – yang bahkan tak ragu memegang cangkul. Danrem 043/Gatam, Brigjen TNI Sumarlin Marzuki, S.E., M.Han. Dandim 0410/KBL, Kolonel Arm Roni Hermawan, SH., MM. Camat Wayhalim, Pak Darwon, Sos., MM, serta Kabag BPBD Kota, Pak Idham Basar. Dalam sambutan singkatnya, Walikota mengapresiasi Babinsa sebagai motor penggerak. “Ini contoh terbaik kepemimpinan dari bawah. Pak Kopka Maradona membuktikan, seorang Babinsa adalah garda terdepan pemulihan lingkungan,” puji Bunda Eva. Berkat kerja keras yang terkoordinasi dan dipimpin langsung oleh Babinsa, aliran Sungai Way Awi yang semula tersendat kini kembali deras. Ratusan karung sampah dan material bangunan berhasil dievakuasi, mengurangi potensi banjir bandang di musim penghujan. (Agus)

Bandar Lampung, Bidik-kasusnews.com  Kehadiran seorang Babinsa di tengah masyarakat bukan hanya sekadar menjalankan tugas pengawasan wilayah, tetapi juga menjadi motor penggerak aksi nyata kemanusiaan. Seperti yang ditunjukkan oleh Pelda Sulindra, Babinsa Kelurahan Garuntang, Koramil 410-02/TBS, yang pada Sabtu (18/4) pagi tampil sebagai garda terdepan dalam kegiatan Gerebek Sungai serta pembersihan puing bangunan dan material sungai pasca banjir yang melanda Jalan Pandawa, RT 06 LK I, Kelurahan Garuntang, Kecamatan Bumi Waras. Banjir besar yang terjadi pada Selasa (15/4) lalu mengakibatkan tembok penahan air roboh, rumah-rumah warga dipenuhi material, dan aliran sungai tersumbat sampah serta reruntuhan. Merespon situasi tersebut, Pelda Sulindra tidak hanya melapor, tetapi langsung bergerak menginisiasi dan memonitoring aksi pembersihan bersama lintas unsur. Sejak pukul 07.00 WIB, Babinsa yang akrab disapa Pak Dindra itu telah berada di lokasi paling kritis. Dengan sigap ia memantau dan ikut terjun dalam tiga sasaran utama, membersihkan sampah dan reruntuhan material rumah menuju lokasi korban, menyingkirkan sampah di sekitar wilayah bencana, serta membersihkan sungai sekaligus mengumpulkan batu kali untuk pembangunan kembali tembok penahan air yang ambruk. “Ini tanggung jawab moral kami sebagai aparat kewilayahan. Warga sedang susah, Babinsa harus ada di depan. Sungai harus bersih, tembok harus dibangun lagi agar banjir tidak terulang,” ujar Pelda Sulindra di sela-sela mengangkat bongkahan batu kali bersama warga. Aksi nyata Babinsa tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diwakili langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, yang turut hadir bersama Danramil 410-02/TBS, Camat Bumi Waras, Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup, Lurah Garuntang, Damkar, anggota Yon TP 848/SPC, serta para ketua RT dan Linmas setempat. Wali Kota dalam sambutannya menekankan bahwa sinergi antara TNI, khususnya Babinsa, dengan pemerintah kota dan masyarakat menjadi kunci cepatnya penanganan pasca bencana. “Pak Babinsa tidak hanya memerintah, tetapi memberi contoh. Ini yang kita butuhkan,” tegasnya. Berkat kepemimpinan dan keteladanan Pelda Sulindra, kegiatan yang melibatkan puluhan unsur tersebut berjalan aman, tertib, dan penuh semangat gotong royong. Hingga kegiatan selesai pada siang hari, aliran sungai mulai lancar, material bangunan tertata, dan warga pun lega. Danramil 410-02/TBS yang turun langsung mendampingi Babinsa menyampaikan bahwa kinerja Pelda Sulindra adalah cerminan dari komitmen TNI AD untuk terus dekat, peduli, dan solutif bagi rakyat. Aksi ini menjadi bukti bahwa seorang Babinsa adalah ujung tombak kemanusiaan di wilayahnya. Rakyat aman, Babinsa hadir. Sungai bersih, banjir pun sirna. (Agus)

JAKARTA, Bidik-kasusnews.com — Kasus dugaan peluru nyasar yang melukai seorang siswa di Gresik, Jawa Timur, masih terus bergulir. Pihak Marinir TNI AL menyatakan sejak awal telah menempuh langkah penanganan secara kemanusiaan sekaligus mendukung proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Peristiwa tersebut terjadi pada 17 Desember 2025 dan diduga berkaitan dengan aktivitas latihan menembak di Lapangan Tembak FX Soepramono, Karangpilang, Surabaya. Insiden itu menyebabkan dua siswa mengalami luka, salah satunya Darrell Fausta Hamdani (14). Awalnya, penanganan terhadap korban disebut berjalan secara kooperatif. Namun dalam perkembangannya, keluarga korban melayangkan surat somasi yang ditujukan kepada Kolonel Marinir Rizal Ikhwan Nusofa, yang saat itu menjabat sebagai Danmenbanpur 2 Mar. Kondisi tersebut dinilai membuat proses penyelesaian perkara menjadi lebih kompleks. Pada Jumat malam (17/04/2026) di kawasan Jakarta Selatan, Letkol Laut (PM) Reza Ali Aksha menyampaikan bahwa sejak awal fokus utama institusi adalah keselamatan korban, pendampingan keluarga, tanggung jawab institusi, serta penyelesaian terbaik bagi seluruh pihak. Menurut Reza, kegiatan latihan menembak yang dilaksanakan saat itu merupakan bagian dari program rutin pembinaan kemampuan prajurit guna meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan keterampilan personel. Ia juga menjelaskan bahwa lokasi latihan tersebut telah digunakan selama puluhan tahun. Namun, perkembangan kawasan pemukiman warga di sekitar area menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian ke depan. “Dulu kawasan itu relatif kosong. Seiring waktu, mulai muncul permukiman. Setiap latihan tetap dilakukan dengan prosedur pengamanan, termasuk pemberitahuan kepada warga dan pemasangan tanda larangan,” ujarnya. Sementara itu, kuasa hukum Ninayanti menilai somasi yang dilayangkan kepada perwira tersebut tidak tepat sasaran. “Somasi itu kami nilai error in persona atau salah alamat, karena seharusnya ditujukan kepada pejabat yang berwenang secara institusional,” katanya. Ia menambahkan bahwa pihak TNI AL tetap menunjukkan empati kepada korban melalui pembiayaan operasi, perawatan medis, hingga pendampingan lanjutan. Namun, sebagian bentuk bantuan lanjutan dan santunan disebut tidak diterima pihak keluarga korban. Reza kemudian menjelaskan sejumlah langkah yang telah dilakukan institusi, antara lain: * Penanganan medis penuh terhadap korban serta pemberian santunan awal. * Mediasi berulang dengan melibatkan unsur LBH, tokoh masyarakat, dan keluarga korban. * Salah satu korban telah selesai melalui jalur kekeluargaan. * Upaya pendekatan lanjutan berupa silaturahmi dan santunan Rp50 juta telah dilakukan, namun belum diterima pihak keluarga korban lainnya. * Penanganan komunikasi publik melalui kanal resmi secara terukur. * Koordinasi intensif dengan Polisi Militer Angkatan Laut guna penguatan aspek hukum. Di sisi lain, proses hukum disebut masih berjalan. Hingga saat ini, sekitar 119 personel yang terlibat dalam kegiatan latihan telah dimintai keterangan sebagai bagian dari penyelidikan. “Ini menunjukkan proses hukum berjalan,” ujar Reza. Ninayanti juga meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan insiden tersebut sebagai kesalahan tembak dari pihak Marinir, karena penyebab pasti masih menunggu hasil penyelidikan resmi. “Jangan sampai ini menjadi bola liar di masyarakat. Apakah benar peluru berasal dari Marinir atau tidak, itu masih berproses,” ujarnya. Selain itu, ia menyinggung adanya tuntutan ganti rugi dari pihak keluarga korban sebesar sekitar Rp340 juta untuk kerugian material dan Rp1,5 miliar untuk kerugian immaterial. Menurutnya, tuntutan tersebut masih perlu dibahas sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Pihak Marinir menegaskan bahwa fokus utama saat ini tetap pada pemulihan korban agar dapat kembali beraktivitas normal. Menurut Reza, korban diketahui telah kembali bersekolah sejak awal Januari 2026. Menutup keterangannya, Reza menyampaikan bahwa pihaknya tetap membuka ruang komunikasi dan menerima masukan konstruktif dari berbagai pihak demi mendukung pengungkapan perkara secara akuntabel, akurat, dan kredibel.

Bidik-kasusnews.com Jakarta — Kabar duka datang dari dunia jurnalistik Indonesia. Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang, meninggal dunia pada Sabtu dini hari (18/4/2026) sekitar pukul 00.05 WIB di RS Budi Kemuliaan. Almarhum berpulang di usia 54 tahun, diduga akibat serangan jantung. Kepergian Zulmansyah yang terjadi secara mendadak mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, pada Jumat sore sebelumnya, ia masih aktif berkomunikasi dengan sejumlah pengurus PWI di berbagai daerah, menunjukkan dedikasinya yang tinggi hingga akhir hayat. Sosok Bersahaja dan Dekat dengan Anggota Kepergian almarhum meninggalkan kesan mendalam bagi para kolega. Mantan Plt Ketua PWI Kalimantan Barat, Wawan Suwandi, mengaku tak menyangka kabar tersebut datang begitu cepat. Ia mengingat Zulmansyah sebagai pribadi yang hangat, terbuka, dan mudah bergaul dengan siapa saja. Menurutnya, Zulmansyah bukan hanya pemimpin organisasi, tetapi juga sosok yang mampu menjalin komunikasi erat dengan anggota hingga ke daerah. Setiap kunjungannya selalu meninggalkan kesan positif dan mempererat soliditas organisasi. Perjalanan Panjang di Dunia Pers Lahir di Banda Aceh pada 2 Juli 1972, Zulmansyah dikenal sebagai figur yang telah lama berkiprah di dunia jurnalistik. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Administrasi Negara di Universitas Riau dan aktif dalam berbagai organisasi sejak masa kuliah, termasuk kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan. Karier profesionalnya berkembang pesat di lingkungan Riau Pos Group. Di tingkat daerah, ia dipercaya memimpin PWI Riau selama dua periode. Kepemimpinannya dinilai mampu membawa organisasi lebih solid dan progresif. Perjalanan kariernya terus menanjak hingga ke tingkat nasional sebagai Sekjen PWI Pusat. Bahkan, dalam dinamika organisasi, ia sempat dipercaya sebagai Ketua Umum PWI melalui Kongres Luar Biasa pada 2024. Kehilangan Besar bagi Pers Indonesia. Wafatnya Zulmansyah Sekedang menjadi kehilangan besar bagi dunia pers nasional. Dedikasi dan kontribusinya dalam memperjuangkan profesionalisme serta kemerdekaan pers di Indonesia akan selalu dikenang. Ucapan belasungkawa terus mengalir dari berbagai kalangan, khususnya keluarga besar PWI di seluruh Indonesia. Harapan dan doa dipanjatkan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Selamat jalan, Zulmansyah Sekedang. Jejak pengabdianmu akan tetap hidup dalam perjalanan pers Indonesia.(Wely)

Bidik-kasusnews.com,Jakarta Dunia pers Indonesia kembali diselimuti awan duka. Salah satu putra terbaiknya, tokoh pers senior yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, H. Zulmansyah Sekedang (54), mengembuskan napas terakhir pada Sabtu (18/4/2026) pukul 00.05 WIB di RS Budi Kemuliaan, Jakarta. Kabar kepergian almarhum menyisakan duka mendalam bagi rekan sejawat dan insan pers di seluruh tanah air. Almarhum diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Kepergiannya tergolong mendadak, mengingat pada Jumat sore, Zulmansyah dilaporkan masih aktif berkomunikasi dengan sejumlah pengurus PWI. Sosok yang Hangat dan Familiar Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Kalimantan Barat, Wawan Suwandi, mengaku sangat terkejut mendengar kabar duka tersebut. Ia mengenang percakapan terakhirnya dengan almarhum melalui sambungan telepon dan pesan singkat WhatsApp yang masih berlangsung akrab sesaat sebelum almarhum berpulang. Menurut Wawan, Zulmansyah adalah sosok pemimpin yang rendah hati dan memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa ke seluruh lapisan anggota di daerah. “Almarhum orangnya sangat mudah diajak berkomunikasi dan sangat familiar dengan semua anggota PWI. Beliau beberapa kali berkunjung ke Kalimantan Barat dalam rangka agenda organisasi dan selalu meninggalkan kesan yang baik,” kenang Wawan. Jejak Karier dan Dedikasi Lahir di Banda Aceh pada 2 Juli 1972, Zulmansyah merupakan sosok yang telah lama malang melintang di dunia jurnalistik. Pria asal Aceh Tenggara ini menempuh pendidikan tingginya di S1 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Riau (UNRI), Pekanbaru. Kecintaannya pada dunia organisasi dan jurnalistik sudah terpupuk sejak masa kuliah melalui keterlibatannya di: • SKK Bahana Mahasiswa • Mapala Sakai • Senat Mahasiswa UNRI • Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru Dalam karier profesionalnya, ia merupakan tokoh kunci di lingkungan Riau Pos Group. Puncak kepemimpinannya di daerah ditandai dengan menjabat sebagai Ketua PWI Provinsi Riau selama dua periode (2017–2022 dan 2022–2027). Dedikasinya kemudian membawanya ke kancah nasional sebagai Sekretaris Jenderal PWI Pusat. Bahkan, dalam dinamika organisasi, Zulmansyah sempat terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat periode 2023–2028 melalui mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB) pada Agustus 2024 lalu. Penghormatan Terakhir Kepergian Zulmansyah Sekedang menjadi kehilangan besar bagi marwah pers nasional. Ucapan belasungkawa terus mengalir dari berbagai pengurus PWI daerah, termasuk keluarga besar PWI Kalimantan Barat. “Semoga almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan,” pungkas Wawan mewakili jajaran PWI Kalbar. Selamat jalan, Bang Zulmansyah Sekedang. Dedikasimu untuk kemerdekaan pers akan selalu dikenang. (Team/read)