Bidik-kasusnews.com Upaya pengusutan dugaan korupsi di Kabupaten Pekalongan terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah saksi untuk mendalami perkara yang menyeret Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq. Salah satu yang diperiksa adalah mantan Wakil Bupati Pekalongan, Riswadi. Ia dimintai keterangan terkait dugaan praktik benturan kepentingan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut pemeriksaan ini menjadi bagian penting untuk mengurai alur kebijakan serta peran masing-masing pihak dalam proses pengadaan tersebut. “Pendalaman dilakukan terhadap saksi-saksi guna memperjelas konstruksi perkara dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab,” ujar Budi dalam keterangan via WhatsApp kepada Bidik-kasusnews 23/4/2026. Tak hanya Riswadi, penyidik juga memanggil sejumlah pejabat dari berbagai sektor, termasuk pejabat pembuat komitmen (PPK) di beberapa rumah sakit daerah dan dinas teknis. Pemeriksaan dilakukan di Polres Pekalongan Kota. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Dari operasi tersebut, penyidik menetapkan Fadia sebagai tersangka atas dugaan korupsi proyek pengadaan, termasuk jasa outsourcing. Dalam pengembangan perkara, KPK menemukan indikasi keterlibatan pihak keluarga dalam pengelolaan perusahaan yang menjadi rekanan pemerintah. Suami Fadia, Mukhtaruddin Ashraff Abu, serta anaknya, Muhammad Sabiq Ashraff, disebut memiliki peran dalam perusahaan tersebut. Perusahaan itu diduga kerap mendapatkan proyek dari pemerintah daerah, sehingga memunculkan dugaan konflik kepentingan. Dari praktik tersebut, KPK memperkirakan adanya aliran dana mencapai puluhan miliar rupiah yang dinikmati oleh pihak terkait. KPK memastikan proses penyidikan masih terus berjalan. Lembaga antirasuah itu membuka kemungkinan untuk memanggil saksi tambahan hingga menetapkan tersangka baru jika ditemukan bukti yang cukup dalam perkembangan perkara ini.(Wely/Re)

Bidik-kasusnews.com Tulungagung, 23-April-2026-Jawa Timur — Penanganan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah pejabat daerah guna mengungkap praktik yang diduga melibatkan Bupati nonaktif Gatut Sunu Wibowo.   Dalam pemeriksaan terbaru, sembilan pejabat dimintai keterangan sebagai saksi. Fokus utama penyidik adalah menggali asal-usul serta mekanisme pembuatan surat pernyataan pengunduran diri yang sebelumnya ditandatangani oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan bahwa dokumen tersebut menjadi salah satu kunci penting dalam konstruksi perkara. Penyidik mendalami apakah proses penandatanganan dilakukan secara sukarela atau dalam kondisi tertekan. “Yang didalami adalah bagaimana proses penyusunan hingga penandatanganan surat itu, serta pihak-pihak yang terlibat,” ujar Budi dalam keterangan via WhatsApp kepada Bidik-kasusnews 23/4/2025.   Berbeda dari biasanya, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Jawa Timur, bukan di Gedung Merah Putih KPK. Langkah ini dinilai untuk mempercepat pengumpulan keterangan dari para saksi yang berada di wilayah setempat. KPK menduga surat pengunduran diri tersebut memiliki fungsi ganda. Selain sebagai dokumen formal, surat itu disinyalir dapat dijadikan alat kontrol terhadap pejabat, terutama karena tidak mencantumkan tanggal saat ditandatangani. Kondisi ini memungkinkan surat digunakan kapan saja sebagai bentuk tekanan. Indikasi tersebut memperkuat dugaan adanya praktik pemerasan yang terstruktur, di mana jabatan dijadikan alat untuk memaksa kepatuhan terhadap kepentingan tertentu. KPK menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Kasus ini menjadi perhatian karena mencerminkan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola pemerintahan daerah.(Wely)

Bidik-kasusnews.com JAKARTA — Penanganan perkara dugaan korupsi kuota haji masih terus bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Kamis (23/4/2026), penyidik kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Khalid Basalamah sebagai saksi.   Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari pendalaman terkait tata kelola kuota haji khusus. Penyidik berupaya menelusuri bagaimana proses distribusi kuota tambahan dilakukan oleh para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).   Dalam penyidikan ini, KPK menaruh perhatian pada potensi penyimpangan, termasuk dugaan praktik jual beli kuota yang tidak sesuai dengan aturan. Oleh karena itu, keterangan dari pihak biro perjalanan haji dinilai penting untuk mengungkap alur serta pihak-pihak yang terlibat. “Pemeriksaan terhadap saksi dari kalangan PIHK dibutuhkan untuk memperjelas mekanisme yang terjadi di lapangan,” ujar Budi kepada Bidik-kasusnews 23/4/2026 via WhatsApp.   KPK juga menyatakan akan terus memanggil sejumlah pihak lain guna melengkapi berkas perkara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap proses dalam penyelenggaraan haji berjalan transparan dan tidak disalahgunakan.   Sebelumnya, Khalid Basalamah telah diperiksa dalam kasus serupa pada tahun 2025. Saat itu, ia mengungkap bahwa dirinya sempat mengalami persoalan dalam proses keberangkatan haji setelah beralih dari skema haji furoda ke penggunaan visa haji khusus yang ditawarkan oleh pihak lain.   Hingga kini, KPK belum mengungkap secara rinci konstruksi perkara maupun pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, lembaga tersebut menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini demi menjaga integritas pengelolaan ibadah haji di Indonesia.(Wely)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com – Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) Tahun 2027. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama PWI Lampung di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026). Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir atau yang akrab disapa Cak Munir, menyampaikan bahwa pelaksanaan HPN dan Porwanas 2027 akan digelar secara bersamaan pada pekan kedua April 2027. “HPN dan Porwanas tahun depan di Lampung akan dilaksanakan pada waktu yang sama, yakni pada pekan kedua April 2027,” ujarnya saat memimpin rapat pleno. Ia menjelaskan, peringatan HPN yang biasanya jatuh pada 9 Februari tidak digelar secara besar karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1448 Hijriah. Meski demikian, peringatan tetap dilakukan secara sederhana. “Untuk peringatannya tetap ada, namun hanya berupa potong tumpeng bersama seluruh PWI provinsi setelah salat tarawih. Sedangkan puncak perayaan akan digelar bersamaan dengan Porwanas di April,” jelasnya. Cak Munir juga menegaskan bahwa keputusan penetapan Lampung sebagai tuan rumah akan dituangkan dalam surat keputusan resmi PWI Pusat untuk kemudian diserahkan kepada PWI Lampung sebagai dasar persiapan. Sementara itu, Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat keputusan penetapan tersebut. Ia menyebutkan bahwa Lampung siap menjadi tuan rumah dua agenda nasional tersebut. “Alhamdulillah, PWI Pusat telah resmi menetapkan Lampung sebagai tuan rumah HPN dan Porwanas 2027 melalui surat keputusan,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa surat keputusan tersebut dalam waktu dekat akan disampaikan kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, sebagai bentuk koordinasi awal persiapan pelaksanaan. Dengan penunjukan ini, Lampung diharapkan mampu menjadi tuan rumah yang sukses, sekaligus mendorong geliat sektor pariwisata dan ekonomi daerah melalui momentum kegiatan berskala nasional tersebut. (Agus)

Tangerang, Banten, Bidik-kasusnews.com  Penggusuran pedagang kaki lima (PKL) di area fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum/fasos) Perumahan Mutiara Garuda, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, memicu polemik di tengah masyarakat, Rabu (22/4/2026). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kampung Melayu Timur secara tegas mengecam tindakan pengembang, PT Indo Global Adya Pratama, yang dinilai bertindak di luar kewenangannya. Perwakilan LPM, Jalaludin, menyatakan bahwa lahan yang menjadi lokasi penggusuran bukan lagi berada dalam kendali pihak developer. Ia menegaskan bahwa fasum dan fasos tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang sejak 22 Oktober 2021. “Lahan itu sudah resmi menjadi aset pemerintah daerah. Penyerahan dilakukan oleh Direktur PT Indo Global Adya Pratama kepada Bupati Tangerang saat itu. Jadi, developer tidak memiliki hak untuk melakukan penggusuran,” ujar Jalaludin. Menurutnya, tindakan sepihak tersebut berpotensi mencederai kewenangan institusi pemerintah, khususnya dalam hal penertiban di atas aset daerah. Jalaludin menambahkan, penegakan aturan terhadap PKL seharusnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan pendekatan yang adil dan menyeluruh, bukan secara parsial. “Penertiban harus dilakukan oleh Satpol PP dan tidak boleh tebang pilih. Masih ada persoalan lain seperti aktivitas pasar di Komplek Garuda yang berdiri di atas saluran air dan selama ini dikeluhkan warga, namun belum tersentuh,” katanya. Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Indo Global Adya Pratama belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi kepada Direktur Kepatuhan perusahaan, Nur Munir, melalui pesan singkat belum mendapat respons. Kasus ini menambah daftar persoalan pengelolaan fasum dan fasos di kawasan permukiman, sekaligus menyoroti pentingnya kejelasan kewenangan dalam penataan ruang publik agar tidak memicu konflik di tengah masyarakat. (Agus)

HSU – BIDIK-KASUSNEWS.COM – Polsek Banjang, Polres Hulu Sungai Utara, melakukan pengecekan langsung pendistribusian Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan ke delapan sekolah di wilayah Kecamatan Banjang, Rabu (22/4/2026). Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WITA di Desa Rantau Bujur, RT 01, tersebut dilaksanakan oleh personel Aiptu Noryadi dan Bripda Alfito Gusna. Pengecekan ini bertujuan memastikan kualitas, keamanan, serta ketepatan distribusi makanan kepada para siswa penerima manfaat. Program MBG yang disalurkan oleh SPPG Polres HSU bersama Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Hulu Sungai Utara ini menjangkau sebanyak 1.046 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari RA, TK, SD, MI, MTs hingga MA di Kecamatan Banjang. Menu yang disajikan terdiri dari ayam goreng ketumbar, tahu kremesan, tumis wortel dan kacang panjang, nasi putih daun jeruk, serta buah pepaya. Selain memperhatikan cita rasa, kandungan gizi dalam setiap porsi juga menjadi fokus utama, dengan nilai energi mencapai 647,94 kkal untuk porsi besar dan 490,20 kkal untuk porsi kecil. Sebelum didistribusikan, sampel makanan terlebih dahulu diperiksa oleh Dokpol Polres HSU guna memastikan standar keamanan pangan (food safety), sanitasi lingkungan, serta kandungan gizi terpenuhi sesuai ketentuan. Kapolsek Banjang, AKP Robby Ansharie Bahasuan, SH., MM, bersama Ketua Ranting Bhayangkari Polsek Banjang, Ami Robi Bahasuan, turut meninjau langsung proses pengolahan makanan di dapur SPPG. Peninjauan dilakukan mulai dari tahap memasak, pemorsian, hingga pendistribusian ke sekolah-sekolah penerima. “Pengawasan ini dilakukan agar seluruh proses berjalan sesuai standar, sehingga makanan yang diterima siswa benar-benar aman, sehat, dan bergizi,” ujar Kapolsek. Distribusi MBG dilakukan melalui tiga rute dengan sasaran sekolah yang telah ditentukan, di antaranya RA Al-Ukhuwwah, TK Sari Kencana, SDN Teluk Buluh, MIS Asasussalam, hingga MI Integral Al-Ukhuwwah sebagai penerima terbanyak. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan program Makanan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata dalam mendukung kesehatan dan tumbuh kembang para pelajar di Kecamatan Banjang. (Agus)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, Rabu 22 April 2026 — Suasana produktif terlihat di Blok W Rutan Kelas IIB Jepara saat sejumlah warga binaan mengikuti kegiatan pelatihan kerajinan tangan. Dalam kegiatan tersebut, mereka membuat tempat jarum, sebuah produk sederhana yang memiliki nilai fungsi sekaligus melatih keterampilan. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pembinaan yang menitikberatkan pada pengembangan kemampuan praktis. Warga binaan tampak antusias mengikuti setiap tahapan pembuatan, mulai dari persiapan bahan hingga proses penyelesaian. Selain menghasilkan produk, proses ini juga menjadi media pembelajaran untuk meningkatkan ketelitian dan fokus.   Kepala Rutan Kelas IIB Jepara, Renza Maisetyo, menjelaskan bahwa pelatihan seperti ini dirancang untuk memberikan pengalaman positif selama masa pembinaan. Ia menilai, aktivitas kreatif dapat membantu membangun pola pikir yang lebih konstruktif. “Melalui kegiatan ini, kami mendorong warga binaan untuk tetap aktif dan produktif. Harapannya, keterampilan yang diperoleh bisa menjadi bekal yang bermanfaat setelah mereka kembali ke tengah masyarakat,” ujarnya.   Lebih dari sekadar kegiatan mengisi waktu, pelatihan kerajinan ini juga menjadi bentuk nyata pendekatan pembinaan yang humanis. Rutan Jepara terus berupaya menghadirkan program-program yang mampu menumbuhkan rasa percaya diri serta membuka peluang bagi warga binaan untuk berkembang secara positif.(Wely) Sumber:Humas Rutan jepara

JATENG:Bidik-kasusnews.com JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara terus mendorong pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi desa sebagai langkah konkret menuju kemandirian energi. Salah satu upaya tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Desa Bucu, Kecamatan Kembang, dalam ajang Jateng Energy Transition Awards (JETA) 2026. Kegiatan pemaparan program dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kembang pada Rabu (22/4/2026), sebagai bagian dari proses penilaian oleh tim JETA. Program ini digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat transisi energi sekaligus mengintegrasikannya dengan sektor pariwisata dan ekonomi lokal.   Desa Bucu diusung sebagai perwakilan Jepara dengan inovasi pengolahan limbah ternak menjadi biogas. Potensi peternakan sapi yang cukup besar di desa tersebut menjadi modal utama dalam pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan.   Tak hanya dimanfaatkan sebagai sumber energi rumah tangga, biogas juga diharapkan mampu menunjang kegiatan pelaku UMKM setempat. Selain itu, konsep ini dikembangkan sebagai bagian dari wisata edukasi, yang memberi nilai tambah bagi sektor pariwisata desa, terutama dengan keberadaan destinasi alam seperti Air Terjun Songgo Langit.   Camat Kembang, Hermawan Oktavianto, menilai bahwa program ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.   “Pengembangan biogas di Desa Bucu bukan hanya solusi energi, tetapi juga menjadi pintu masuk peningkatan ekonomi masyarakat. Ini adalah langkah strategis menuju desa mandiri energi yang berkelanjutan,” ujarnya.   Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jepara Mudhofir, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Ali Hidayat, serta Petinggi Desa Bucu Mustaqim.   Saat ini, Kabupaten Jepara berhasil masuk dalam tujuh besar peserta JETA 2026 dan telah melalui tahap visitasi lapangan. Tahap ini menjadi penentu dalam menilai kesiapan serta dampak nyata program yang diusulkan.   Dengan jumlah ternak sapi yang mencapai lebih dari 1.600 ekor, Desa Bucu dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi percontohan desa mandiri energi di Jawa Tengah. Program ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap energi fosil, sekaligus meningkatkan kesejahteraan melalui efisiensi biaya dan pengembangan usaha lokal.   Melalui inovasi ini, Pemkab Jepara menegaskan komitmennya dalam menghadirkan solusi energi berkelanjutan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat.(Wely) Sumber: Diskominfo jepara

Bandar Lampung, Bidik-kasusnews.com,  Dalam rangka mendukung program kajian strategis pertahanan nasional, jajaran Kodim 0410/Kota Bandar Lampung (KBL) menerima kunjungan Tim Survei Kajian Ketahanan dan Kerawanan Daerah (KKDN) dari Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Universitas Pertahanan (Unhan) RI, bertempat di Makodim 0410/KBL, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Rabu (22/4/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari sinergi TNI AD, khususnya Kodam XXI/Radin Inten, dengan dunia akademik dalam memperkuat analisis data pertahanan di tingkat daerah. Kegiatan yang berlangsung pukul 14.35 WIB hingga 15.07 WIB tersebut dihadiri oleh jajaran perwira Kodim 0410/KBL yang dipimpin oleh Pasi Intelijen (Pasi Intel) Kodim 0410/KBL yang juga menjabat sebagai Komandan Ramil (Danramil) 410-03/Teluk Betung Utara (TBU), Mayor Inf Bagus Setiawan. Kedatangan rombongan Unhan disambut secara hangat meskipun Dandim 0410/KBL tengah menjalankan tugas penting mendampingi Kepala Staf Kodam (Kasdam) XXI/Radin Inten dalam rangka menyambut kedatangan Danpusterad di wilayah Kota Bandar Lampung Dalam sambutannya, Mayor Inf Bagus Setiawan menegaskan bahwa Kodim 0410/KBL sebagai bagian dari jajaran Kodam XXI/Radin Inten berkomitmen penuh untuk mendukung setiap upaya penguatan pertahanan, termasuk kegiatan akademik yang aplikatif seperti survei KKDN ini. “Kami mengucapkan selamat datang kepada Tim Survei KKDN Unhan. Meskipun Bapak Dandim sedang menjalankan tugas kedinasan yang sangat penting mendampingi Kasdam Radin Inten, kami segenap perwira Kodim siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Semoga kehadiran bapak-bapak di sini membawa keberkahan dan menjadi kontribusi nyata bagi pertahanan negara, khususnya di wilayah Provinsi Lampung,” ujar Mayor Inf Bagus Setiawan. Sementara itu, Ketua Tim Survei sekaligus Kaprodi Magister Peperangan Asimetris FSP Unhan RI, Kolonel Arh Dr. Bambang Utomo, S.I.P., M.Sos., menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas sambutan dari jajaran Kodim 0410/KBL. “Kunjungan ini merupakan bagian dari program Unhan yang melibatkan mahasiswa magister dengan pendampingan langsung dari para dosen senior. Rencananya, pada tanggal 17 hingga 22 Mei 2026 mendatang, kami akan melaksanakan pengumpulan data di wilayah Provinsi Lampung dengan fokus isu utama Bencana Alam dan Maritim. Khusus untuk wilayah kerja Kodim 0410/KBL, fokus kajian akan diarahkan pada lingkungan dan bencana alam. Kami berharap Kodim 0410/KBL dapat menjadi garda terdepan penyedia data di lapangan,” jelas Kolonel Bambang. Kehadiran tim survei yang terdiri dari 12 orang, termasuk para kaprodi, dosen tetap, serta mahasiswa magister dari berbagai program studi seperti Strategi Perang Semesta, Diplomasi Pertahanan, dan Strategi Pertahanan Laut, menandakan tingginya perhatian dunia pendidikan tinggi pertahanan terhadap kondisi riil di daerah. Kegiatan yang berlangsung singkat namun padat ini ditutup dengan kesan positif dari kedua belah pihak. Kodim 0410/KBL berharap hasil survei nantinya dapat menjadi bahan kebijakan strategis yang bermanfaat bagi peningkatan ketahanan wilayah, khususnya dalam penanganan bencana alam di Kota Bandar Lampung. Rombongan Unhan selanjutnya bertolak menuju Hotel Batiqa untuk melanjutkan rangkaian kegiatan. (Agus)

Yahukimo, Bidik-kasusnews.com, Koops TNI Habema — Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Yahukimo, Yones Yohame (35), tewas ditembak dalam serangan yang dilakukan kelompok bersenjata dari OPM Kodap XVI/Yahukimo di Distrik Dekai, Kab. Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa (21/4/2026) malam. Peristiwa terjadi sekitar pukul 20.20 WIT di Komplek Perumahan Eselon III. Korban ditembak saat berada di depan tempat tinggalnya dan mengalami luka tembak di dada kanan. Ia sempat dilarikan ke RSUD Dekai, namun dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 22.00 WIT. Insiden ini menambah daftar panjang kekejaman OPM yang menyasar warga sipil di wilayah Papua Pegunungan, termasuk terhadap aparatur sipil negara, tenaga kesehatan, guru, serta pekerja pendatang di sejumlah wilayah. Korban diketahui merupakan putra daerah yang aktif dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf Wirya Arthadiguna, menyampaikan pihaknya mengecam penembakan tersebut dan akan mengambil langkah lanjutan. “Koops TNI Habema akan berkoordinasi dengan Polri dan melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang terlibat dalam penembakan ini,” ujarnya. Saat ini aparat gabungan TNI-Polri tengah melakukan pengejaran, pelaku diduga melarikan diri ke wilayah hutan. Koops TNI Habema juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, sembari memastikan pengamanan di Papua Pegunungan terus diperkuat. (Agus) Sumber: Koops TNI Habema