Bandar Lampung, Bidik-kasusnews.com – Semangat kebersamaan prajurit Kodam XXI/Radin Inten semakin terasa dalam pembukaan Turnamen Bulu Tangkis Hari Juang Kartika Tahun 2025 yang digelar di GOR Gemilang Citra Garden, Teluk Betung Barat, Senin (8/12) malam. Acara berlangsung meriah dengan hadirnya jajaran pimpinan Kodam hingga para prajurit dari berbagai satuan.(8/12/2025) Turnamen yang akan berlangsung pada 8–14 Desember 2025 ini diikuti lebih dari 250 atlet dari berbagai satuan di lingkungan Kodam XXI/Radin Inten. Kehadiran Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi yang secara resmi membuka acara semakin menghidupkan suasana pembukaan. Di antara jajaran pejabat yang hadir, tampak Dandim 0410/Kota Bandar Lampung Kolonel Arm Roni Hermawan, S.H., M.M., yang hadir secara langsung untuk memberikan dukungan kepada para prajurit Kodim 0410/KBL yang turut bertanding. Kehadiran tersebut mendapat apresiasi tinggi dari para atlet. “Kehadiran komandan di pinggir lapangan adalah motivasi terbesar bagi kami. Beliau tidak hanya memimpin, tetapi juga hadir di setiap momen penting kami,” ujar salah satu atlet bulu tangkis Kodim 0410/KBL. Dalam sambutannya, Pangdam XXI/RI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai sportivitas. “Sportivitas bukan hanya soal menang, tetapi bagaimana kita menerima setiap hasil pertandingan dengan kebanggaan dan kehormatan,” tegasnya. Pembukaan turnamen diawali dengan penyalaan obor, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, serta amanat resmi Pangdam. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Kasdam XXI/RI Brigjen TNI Andrian Susanto, perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, Walikota Bandar Lampung, dan unsur Forkopimda. Dandim 0410/KBL turut hadir bersama Pasi Intel Mayor Inf Bagus Setyawan, menunjukkan kompaknya jajaran Kodim dalam mendukung kegiatan pembinaan fisik dan mental prajurit. “Turnamen ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah wadah untuk memperkuat karakter, meningkatkan disiplin, dan mempererat hubungan antarsatuan,” ujar Kolonel Roni usai kegiatan. Dengan resmi dibukanya turnamen, diharapkan kegiatan ini melahirkan atlet-atlet berprestasi sekaligus semakin memperkokoh soliditas dan profesionalisme prajurit TNI di Lampung, khususnya di jajaran Kodim 0410/KBL. (Agus)

Amuntai Utara, Bidik-kasusnews.com – Menghadapi meningkatnya curah hujan di awal Desember, Polsek Amuntai Utara Polres Hulu Sungai Utara (HSU) meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan pemantauan langsung terhadap debit air di wilayah rawan banjir. Sekitar pukul 10.45 WITA, Selasa pagi, personel Polsek Amuntai Utara meninjau kondisi Pintu Air Desa Sungai Turak, Kecamatan Amuntai Utara.(09/12/2025) Dua personel yang ditugaskan, Bripka Sri Sugiarto dan Brigadir Erri Dian Saputra, melakukan pengecekan menyeluruh pada pintu air serta kondisi permukaan Sungai Tabalong. Mereka juga berinteraksi dengan warga sekitar untuk menggali informasi tambahan terkait perubahan debit air dalam beberapa hari terakhir. Hasil pemantauan terbaru menunjukkan adanya kenaikan permukaan air Sungai Tabalong dibandingkan hari sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi intensitas hujan yang cukup tinggi, sehingga potensi meluapnya air ke permukiman warga perlu diwaspadai. Sejumlah titik rawan pun menjadi fokus pemantauan berkala oleh Polsek Amuntai Utara. Selain melakukan monitoring, petugas turut memberikan imbauan kepada masyarakat, khususnya warga yang bermukim di bantaran sungai. Warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan serta segera melapor apabila air mulai memasuki pekarangan atau rumah. Petugas juga mengingatkan pentingnya menyiapkan langkah antisipatif, seperti mengamankan dokumen dan barang berharga. Kapolres Hulu Sungai Utara AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si, melalui PS. Kasi Humas Polres HSU IPTU Asep Hudzainur, menegaskan bahwa pemantauan debit air merupakan upaya preventif untuk meminimalisir dampak banjir. “Personel secara rutin mengecek kondisi lapangan agar situasi dapat terpantau dengan baik. Langkah ini penting agar potensi banjir bisa direspons lebih cepat dan tepat. Kami mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera melapor jika terjadi kenaikan air yang mengkhawatirkan,” ujarnya. Ia menambahkan, Polres HSU telah menyiapkan skema tanggap darurat apabila debit air meningkat secara signifikan. Koordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, perangkat desa, hingga relawan kebencanaan terus diperkuat demi memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan terburuk. Kegiatan monitoring tersebut berlangsung aman dan mendapat sambutan positif dari warga setempat. Dengan sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat, diharapkan peningkatan curah hujan di wilayah HSU dapat dihadapi secara lebih sigap sehingga risiko banjir dapat ditekan. (Agus)

Bandar Lampung, Bidik-kasusnews.com – Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam kembali diperkuat di wilayah pesisir Bandar Lampung. Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 410-03/Teluk Betung Utara (TBU) terjun langsung dalam posko siaga antisipasi banjir rob yang dipusatkan di Pos Gardu Siskamling, Jalan Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Senin malam (8/12/2025). Posko siaga ini merupakan wujud sinergi antara TNI, Pemerintah Daerah, dan unsur penanggulangan bencana lainnya. Babinsa Koramil TBU bersama Camat Teluk Betung Timur, Bambang, serta tim gabungan dari BPBD, Damkar, Satpol PP, dan Linmas melakukan pengecekan intensif terhadap kondisi pesisir untuk memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan naiknya air laut ke permukiman warga. Pemantauan dilakukan sejak pukul 19.30 WIB dengan fokus utama mendeteksi potensi gelombang pasang yang dapat mengancam keselamatan maupun aset masyarakat. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa kondisi air laut masih stabil. “Alhamdulillah, sampai malam ini permukaan air laut masih normal. Belum terlihat adanya rob yang mengarah ke daratan atau rumah warga. Meski begitu, kewaspadaan tetap kami jaga,” ujar salah seorang Babinsa yang bertugas. Keterlibatan Babinsa tidak hanya memberikan dukungan fisik, tetapi juga menjadi penggerak dalam koordinasi lintas instansi. Peran ini memperkuat hubungan TNI dengan masyarakat, sekaligus memastikan setiap potensi ancaman bencana dapat diatasi secara cepat dan terkoordinasi. Adapun personel yang terlibat dalam posko siaga tersebut meliputi: Camat Teluk Betung Timur 3 anggota Koramil 410-03/TBU 4 personel Damkar 2 personel Satpol PP 4 personel BPBD 10 anggota Linmas Kelurahan Kota Karang Seluruh kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Koramil 410-03/TBU bersama instansi terkait akan terus melakukan pemantauan berkala dan siap mengambil langkah cepat apabila terjadi perubahan kondisi di wilayah pesisir. Dengan kesiapsiagaan ini, diharapkan masyarakat tetap merasa aman dan terlindungi dari potensi bencana banjir rob.(Agus)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com — Polda Metro Jaya kembali menggagalkan rencana aksi kerusuhan yang berpotensi mengancam keamanan publik di wilayah hukumnya. Aksi ini terbongkar setelah tim Direktorat Reserse Siber bersama Satgas Penegakan Hukum menemukan unggahan provokatif di media sosial yang memuat ajakan berkumpul hingga indikasi perencanaan tindakan anarkis. Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, para pelaku diduga menyiapkan bom molotov untuk menciptakan kekacauan saat aksi berlangsung. “Dalam penindakan, kami mengamankan beberapa bom molotov yang telah dirakit dan siap digunakan. Ini jelas membahayakan keselamatan masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (08/12/25). Selain merakit bahan peledak sederhana, para pelaku juga terpantau berupaya merekrut massa melalui ajakan terselubung di media sosial. Unggahan tersebut diarahkan untuk mengumpulkan kelompok tertentu yang diduga akan dimobilisasi dalam aksi yang berpotensi ricuh. Wadirsiber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menegaskan bahwa kepolisian tidak pernah menghalangi penyampaian pendapat secara damai. “Aksi demokrasi dilindungi undang-undang. Yang kami tindak adalah pihak-pihak yang ingin menunggangi aksi damai menjadi kerusuhan,” ujarnya. Penyidik juga masih mendalami pola komunikasi serta peran masing-masing pelaku dalam perencanaan aksi. Tiga orang telah diamankan di Jakarta, Bekasi, dan Bandung. Polisi turut menyita bom molotov, bom asap, serta dokumen elektronik berisi ajakan dan skema rencana kerusuhan. Para pelaku diketahui menggunakan aplikasi pesan tertutup Session untuk berkoordinasi, dan kini data percakapan tersebut tengah dianalisis melalui digital forensik. Kombes Pol Budi Hermanto menambahkan, Polda Metro Jaya berkomitmen memastikan setiap penyampaian aspirasi publik berjalan aman dan tertib. Ia mengimbau orang tua lebih mengawasi aktivitas digital anak-anak agar tidak mudah terpengaruh ajakan berisiko. Saat ini, Satgas Penegakan Hukum masih melakukan penyelidikan lanjutan dan memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. “Jika masyarakat melihat atau mendengar potensi gangguan kamtibmas, segera hubungi Call Center 110. Polda Metro Jaya siap memberikan pelayanan cepat dan responsif,” tegasnya. (Agus)

Tapanuli Selatan, Bidik-kasusnews.com – Wakil Panglima (Wapang) TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. meninjau langsung sejumlah wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sabtu (6/12/2025). Dalam peninjauan ini, Wapang TNI didampingi Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto menggunakan helikopter Caracal TNI AU yang mendarat di lapangan bola PTPN IV Desa Aek Pining, Kecamatan Batang Toru. Setibanya di lokasi, rombongan disambut unsur Satgas Penanggulangan Bencana serta pejabat TNI dan pemerintah daerah. Wapang TNI menerima paparan singkat mengenai kondisi terkini di tiga desa terdampak, termasuk progres penanganan darurat, pembukaan akses, dan kesiapan personel TNI yang dikerahkan sejak awal kejadian. Peninjauan ini sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh langkah penanganan berjalan efektif dan terarah. Dari Aek Pining, rombongan bergerak menuju Desa Garoga untuk meninjau kerusakan jalan dan jembatan yang terputus akibat tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir. Di titik tersebut, Wapang TNI mendengarkan laporan tambahan dari Satgas Gulbencal Kodam I/BB terkait percepatan pembukaan akses serta dukungan alat berat yang terus bekerja memulihkan infrastruktur dasar masyarakat. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke Posko Pengungsian dan Dapur Umum Kodam I/BB di Desa Batu Hula. Di lokasi ini, Wapang TNI memastikan bahwa penanganan pengungsi berjalan baik, termasuk layanan kesehatan, distribusi logistik, serta kesiapan personel yang memberikan dukungan setiap hari. Kehadiran posko tersebut menjadi salah satu titik pelayanan utama bagi warga yang untuk sementara harus meninggalkan rumah akibat bencana. Usai memastikan keseluruhan progres penanganan darurat di lapangan, Wakil Panglima TNI bertolak menuju Padang, Sumatera Barat, menggunakan helikopter Caracal TNI AU. Dalam kunjungan ini, Wapang TNI turut didampingi Pangdam I/BB, Danrem 023/KS, Danrem 022/PT, para asisten Kasdam I/BB, Danmen Arh 2/SSM, Bupati Tapanuli Selatan, serta unsur TNI–Polri lainnya. (Agus)

Tapteng, Bidik-kasusnews.com – Satgas Yonzipur I/DD mulai melakukan pemasangan jembatan Bailey di Desa Garoga, Tapanuli Selatan, pada Minggu (7/12/2025). Jembatan darurat ini menjadi penghubung utama antara Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Tapanuli Tengah (Tapteng) setelah akses sebelumnya putus akibat banjir bandang beberapa hari lalu. Kerusakan jembatan membuat arus mobilitas warga dan distribusi bantuan terhenti. Untuk mempercepat pemulihan, Satgas Yonzipur I/DD mengerahkan personel Zeni beserta dukungan alat berat berupa crane dan excavator guna menata komponen jembatan dan mempersiapkan fondasi di lokasi terdampak. Jembatan Bailey yang dipasang memiliki spesifikasi panjang 33 meter dan lebar 3,05 meter, dengan kemampuan menahan beban hingga 35 ton. Sebanyak 20 personel Yonzipur I/DD terlibat dalam pekerjaan konstruksi tersebut, yang ditargetkan rampung secepat mungkin mengingat jalur Garoga merupakan akses vital bagi mobilitas masyarakat dua kabupaten. Kapendam I/BB menyampaikan bahwa proses pemasangan terus dikebut demi memastikan jalur penghubung dapat segera dibuka kembali. “Kami berharap pemasangan ini cepat tuntas sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman,” ujarnya. (Agus)

Samarinda, Bidik-kasusnews.com — Upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali diperkuat melalui kegiatan kunjungan kerja serta monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan Tim P4GN HSU ke Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (8/12/2025). Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00 hingga 12.00 Wita tersebut dihadiri oleh unsur lintas lembaga, yakni Polres HSU, BNK HSU, Kejaksaan Negeri Amuntai, Kodim 1001/HSU-Balangan, dan Kesbangpol HSU. Seluruh rangkaian acara dipusatkan di Aula Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah. Pantau 28 Pasien Rehabilitasi Asal HSU Dalam agenda monitoring ini, Tim P4GN HSU mendapatkan laporan perkembangan kondisi 28 warga HSU yang menjalani rehabilitasi penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2025. Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa proses pemulihan warga binaan berjalan sesuai standar serta mendapatkan pendampingan yang tepat. Rangkaian Acara Berjalan Khidmat Kegiatan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan pembacaan doa, serta penyampaian sejumlah sambutan. Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah memberikan paparan terkait proses pembinaan pasien, disusul sambutan dari Kepala BNK HSU dan perwakilan Kesbangpol. Para peserta menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di daerah, terutama melalui mekanisme rehabilitasi yang humanis dan terukur. Situasi Kegiatan Aman dan Tertib Seluruh agenda Monev berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan lancar. Tim P4GN HSU menyatakan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan program penanganan dan pencegahan narkoba di Kabupaten HSU berjalan optimal. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan komitmen Polres HSU beserta jajaran dalam mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara berkelanjutan. (Agus)

CIREBON, BIDIK-KASUSNEWS.COM — Polemik pengelolaan keuangan kembali mencuat di Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Warga mempertanyakan kejelasan anggaran Rp237 juta yang tercantum dalam dokumen perencanaan desa sebagai program pemeliharaan kambing namun hingga kini tak kunjung terealisasi sesuai peruntukan. Lebih jauh, dana yang seharusnya masuk dan dikelola melalui rekening BUMDes itu diduga dicairkan oleh pejabat desa di luar prosedur resmi dan dialihkan menjadi program penanaman jagung. Dugaan Pelanggaran Sejumlah Regulasi Berdasarkan penelusuran warga dan pemerhati anggaran desa, terdapat sejumlah indikasi pelanggaran aturan yang mengatur tata kelola keuangan desa. Mulai dari UU Desa, PP turunan, hingga Permendagri tentang Keuangan Desa dan Permendesa tentang BUMDes. Beberapa aturan yang dinilai paling jelas dilanggar antara lain: UU No. 6/2014 tentang Desa, yang mewajibkan keuangan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib administrasi. PP No. 43/2014 jo. PP 47/2015, yang mengatur bahwa perubahan kegiatan APBDes wajib melalui Musyawarah Desa (Musdes) serta penetapan revisi RKPDes dan APBDes. Permendagri 20/2018, yang menegaskan bahwa semua pencairan harus melalui bendahara resmi, bukan perorangan. Permendesa 4/2015 jo. 22/2016, yang mewajibkan setiap penyertaan modal desa masuk ke rekening BUMDes, bukan dikelola langsung oleh perangkat desa. Jika dana Rp237 juta memang tidak pernah masuk rekening BUMDes, sebagaimana dinyatakan beberapa warga, maka hal ini merupakan pelanggaran prosedur yang serius. Warga Sebut Ada Kejanggalan: ‘Anggarannya Ratusan Juta, Tapi Cair Lewat Tangan Individu’ Sejumlah warga menyebut pola pencairan dana ini tidak lazim dan berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kewenangan. “Kalau anggaran ratusan juta yang harusnya masuk BUMDes malah cair lewat tangan individu, itu sudah janggal. Ditambah dialihkan ke jagung tanpa Musdes. Itu jelas tidak sesuai prosedur,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. Warga mendesak Inspektorat Kabupaten Cirebon, DPMD, serta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari alur pencairan, rekening penampung, dokumen SPJ, hingga siapa saja yang diduga menikmati aliran dana tersebut. Klarifikasi Pemerintah Desa: “Uangnya Aman, Baru Dipakai Rp40 Juta” Pemerintah Desa Kanci Kulon memberikan klarifikasi awal untuk meredam keresahan publik. Kuwu Kanci Kulon menyebut dana tersebut tidak hilang dan masih dalam pengelolaan desa. “Uangnya aman. Baru digunakan sekitar Rp40 juta untuk kegiatan ketahanan pangan jagung. Tidak ada niat menyelewengkan. Semua akan kami buka dalam rapat desa nanti,” kata Kuwu. Namun pengakuan ini sekaligus menegaskan dua hal yang menjadi perhatian publik: Dana belum masuk rekening BUMDes, padahal menjadi kewajiban hukum. Telah digunakan Rp40 juta untuk penanaman jagung, meski kegiatan tersebut tidak tercantum dalam APBDes maupun RKPDes. Situasi ini justru memperkuat dugaan warga bahwa penggunaan dana berjalan tanpa dasar hukum dan tanpa mekanisme resmi. Sekretaris Desa menambahkan bahwa desa akan menggelar rapat khusus untuk memberikan penjelasan lebih rinci. “Kami siap buka data. Akan ada rapat desa khusus untuk menjelaskan penggunaan anggaran,” ujarnya. Pernyataan ini dinilai warga belum menjawab pokok persoalan: apa dasar hukum pencairan dan pengalihan kegiatan tersebut? Kemana Dokumen Resminya? Hingga berita ini diterbitkan, belum ada dokumen resmi yang ditunjukkan pemerintah desa, termasuk: SPJ penggunaan Rp40 juta, Bukti transfer ke rekening BUMDes, SK kegiatan penanaman jagung, Notulen Musdes perubahan kegiatan (jika pernah dilakukan). Minimnya dokumen membuat klarifikasi lisan pemerintah desa dinilai belum cukup untuk menjawab kecurigaan publik. Tuntutan Warga: Audit Investigasi dan Transparansi Total Masyarakat Kanci Kulon kini menuntut langkah konkret, bukan sekadar janji rapat: Audit investigasi dana Rp237 juta oleh Inspektorat. Pembukaan dokumen SPJ dan rekening BUMDes secara transparan. Evaluasi dan pemeriksaan pejabat desa yang diduga mencairkan dana tanpa kewenangan. Penerapan sanksi administratif atau pidana jika terbukti ada penyimpangan. Bagi warga, anggaran ratusan juta untuk program pemberdayaan ekonomi desa tidak boleh dikelola tanpa aturan dan tidak boleh dialihkan sesuka hati. Catatan Redaksi Klarifikasi Pemdes Kanci Kulon memberikan gambaran awal, namun tidak menyentuh inti masalah: legalitas pencairan, transparansi alur dana, dan keabsahan pengalihan program. Perbedaan antara penjelasan lisan dan ketentuan hukum tertulis menunjukkan adanya ruang ketidakjelasan yang perlu ditelusuri lebih jauh oleh otoritas berwenang. Warga menunggu tindakan tegas, bukan sekadar janji klarifikasi. Kasus ini belum selesai—ini baru permulaan. (Tim)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara kembali melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sebagai upaya memperkuat sistem pembinaan bagi warga binaan. Agenda rutin tersebut berlangsung di ruang rapat Rutan Jepara pada Senin (08/12/2025) dan diikuti oleh jajaran pejabat struktural, petugas pembinaan, serta unsur pengamanan. Sidang TPP menjadi wadah koordinasi bagi seluruh unsur pemasyarakatan untuk menilai perkembangan perilaku, kedisiplinan, dan partisipasi warga binaan dalam berbagai program pembinaan. Melalui forum ini, setiap warga binaan yang diusulkan untuk mengikuti tahapan layanan pemasyarakatan dievaluasi secara menyeluruh berdasarkan asesmen risiko, catatan pembinaan, hingga kelengkapan administrasi. Ketua TPP Rutan Jepara menegaskan bahwa penilaian dilakukan secara transparan dan berlandaskan data yang obyektif. “Setiap rekomendasi yang dihasilkan dalam sidang TPP merupakan hasil kajian bersama. Kami memastikan tidak ada keputusan yang diambil tanpa pemeriksaan detail terhadap kesiapan warga binaan,” ujarnya. Dalam sidang tersebut, petugas pembinaan memaparkan laporan perkembangan program yang diikuti warga binaan, seperti kegiatan kerohanian, pelatihan kemandirian, serta keterlibatan dalam kegiatan kerja. Sementara itu, petugas pengamanan menyampaikan evaluasi terkait kepatuhan terhadap tata tertib serta potensi risiko keamanan yang mungkin muncul. Kepala Rutan Jepara, Renza Maisetyo, memberikan apresiasi kepada tim TPP yang tetap menjaga profesionalisme dalam setiap tahapan evaluasi. Menurutnya, keberadaan TPP merupakan fondasi penting untuk memastikan sistem pembinaan berjalan efektif dan akuntabel. “Kami berkomitmen menjalankan proses pembinaan yang adil, terukur, dan berorientasi pada pemulihan. TPP adalah bentuk akuntabilitas kami kepada publik,” tuturnya. Pelaksanaan sidang TPP ini meneguhkan kembali komitmen Rutan Jepara dalam memberikan pelayanan pemasyarakatan yang humanis dan sesuai regulasi. Melalui evaluasi berkala, diharapkan warga binaan dapat memperoleh haknya secara tepat serta mampu menjalani proses pembinaan yang mendukung reintegrasi sosial mereka di masa depan.(Wely-jateng) Sumber:humas Rutan jepara

Bandar Lampung, Bidik-kasusnews.com — Respons cepat dan kolaboratif ditunjukkan jajaran pemerintah kelurahan, tenaga kesehatan, dan aparat teritorial TNI dalam penanganan kondisi Kakek Muntahar (62), warga Gedong Air yang sebelumnya viral di media sosial karena sakit dan hidup dalam kondisi memprihatinkan. Berkat sinergi lintas sektor tersebut, sang kakek kini telah mendapatkan perawatan medis yang layak di Rumah Sakit Hermina.(8/12/2025) Aksi penanganan bermula pada Minggu pagi (7/12/2025), ketika Ketua RT 05 Lingkungan 2, Rudi Purnomo, bersama Lurah Gedong Air, tenaga kesehatan dari Puskesmas Gedong Air, serta Babinsa Koramil 410-05/TKP Serka Mari Untung, mendatangi rumah kontrakan Kakek Muntahar di Jalan Sisingamangaraja. Setelah pemeriksaan awal di puskesmas, kondisinya dinilai membutuhkan penanganan lebih lanjut sehingga ia dirujuk ke RS Hermina. Kehadiran Babinsa Serka Mari Untung dalam proses ini bukan hanya sebagai bentuk kepedulian, tetapi juga bagian dari tugas pendampingan dan komunikasi sosial terhadap warga binaan. Dari informasi lapangan, diketahui bahwa Kakek Muntahar dan istrinya, Watini, sudah lama mengontrak di Gedong Air, namun dokumen kependudukannya masih beralamat di Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjungkarang Pusat. Menurut Ketua RT Rudi Purnomo, alasan utama sang kakek enggan memindahkan domisili adalah kekhawatirannya terhadap status BPJS Kesehatan. Kondisi ini membuatnya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah daerah, mengingat basis data penyaluran bantuan mengacu pada administrasi kependudukan. “Alhamdulillah, setelah pendampingan intensif dari perangkat lingkungan, Babinsa, dan kelurahan, pada 2 Desember 2025 Kakek Muntahar akhirnya bersedia memindahkan domisilinya sesuai alamat tempat tinggal sekarang,” ungkap Rudi. Dengan perubahan data kependudukan ini, akses keluarga tersebut untuk mendapatkan bantuan sosial dan program perlindungan pemerintah menjadi lebih terbuka. Dari keterangan pihak RS Hermina, Kakek Muntahar didiagnosis menderita tuberkulosis (TBC) dan kini sedang menjalani perawatan. Sebelum viral, warga sekitar dan pengurus masjid setempat disebut telah beberapa kali memberikan bantuan kepada keluarga tersebut. Aksi cepat lintas unsur—mulai dari kelurahan, tenaga kesehatan, Babinsa Serka Mari Untung, hingga Bhabinkamtibmas—dinilai sebagai bentuk penanganan masalah sosial yang komprehensif. Tidak hanya fokus pada pertolongan kesehatan, tetapi juga menyelesaikan akar persoalan administrasi kependudukan agar solusi yang diberikan bersifat berkelanjutan. Keterlibatan aktif Babinsa dalam pendampingan warga ini sejalan dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), sekaligus menegaskan kedekatan dan kehadiran nyata aparat teritorial dalam membantu masyarakat di wilayah binaannya. (Agus)