Bidik-kasusnews.com Jakarta, 13- September -2025 — Kabar pergantian pucuk pimpinan Polri semakin santer terdengar. Presiden Prabowo Subianto disebut telah mengirimkan surat ke DPR terkait rencana penggantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Langkah ini muncul di tengah desakan publik yang semakin kuat dalam beberapa pekan terakhir. Tekanan terhadap Jenderal Listyo Sigit dipicu oleh dua peristiwa krusial, yakni kasus pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang tertabrak anggota Brimob, serta kegagalan aparat dalam mengamankan gelombang unjuk rasa besar di sejumlah kota yang menewaskan sedikitnya 10 orang. Informasi yang beredar menyebutkan Istana telah menyodorkan dua nama jenderal bintang tiga (Komjen) ke DPR sebagai calon pengganti. Salah satunya bahkan baru saja meraih pangkat bintang tiga, yang dianggap sebagai langkah percepatan karier untuk menduduki jabatan Kapolri. Pengamat politik dan militer, Selamat Ginting, menilai pergantian Kapolri hampir pasti dilakukan dalam waktu dekat. “Oktober sudah pasti (Kapolri Listyo Sigit Prabowo) kena reshuffle,” kata Ginting, seperti dikutip dari Suara.com, Jumat (12/9/2025). Menurut Ginting, masalah utama dalam kepemimpinan Listyo Sigit adalah melemahnya kendali terhadap jajaran di lapangan, yang terlihat dari rentetan kerusuhan hingga jatuhnya korban jiwa. Ia juga menyoroti maraknya tulisan “ACAB” di jalan-jalan kota besar sebagai tanda menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Sebagai catatan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Saat itu pengangkatannya menuai kontroversi karena melompati lima angkatan senior. Kini, setelah hampir empat tahun menjabat, posisinya disebut berada di ujung tanduk.(Wely)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Tegal, 13 September 2025 – Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS) Rutan Kelas IIB Jepara menghadiri pertemuan PIPAS Daerah Jawa Tengah yang digelar di Hotel Grand Dian Guci, Kabupaten Tegal. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat soliditas pengurus PIPAS se-Jawa Tengah. Pertemuan resmi tersebut dibuka dengan prosesi pengukuhan pengurus PIPAS Daerah Jawa Tengah, menyanyikan Mars PIPAS, serta sambutan dari Ketua PIPAS Daerah Jawa Tengah, Ny. Sri Mardi Santoso. Acara juga diisi dengan materi pembinaan oleh Hj. Tazkiyatulf Muthmainnah, S.KM., M.Kes, yang menekankan peran strategis PIPAS dalam mendukung kinerja Pemasyarakatan melalui kegiatan sosial, edukatif, dan pemberdayaan keluarga besar Pemasyarakatan. Perwakilan PIPAS Rutan Jepara turut berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan, mulai dari registrasi, bazar, hingga sesi diskusi. Kehadiran ini menjadi wujud nyata komitmen PIPAS Rutan Jepara dalam membangun kebersamaan, meningkatkan kapasitas organisasi, serta memperluas jejaring dengan sesama pengurus di wilayah Jawa Tengah. “PIPAS adalah ruang kebersamaan yang memberi energi positif, baik bagi keluarga besar Pemasyarakatan maupun masyarakat luas. Dengan silaturahmi ini, kami semakin solid dan siap mendukung program-program PIPAS di tingkat daerah maupun pusat,” ungkap salah satu perwakilan PIPAS Rutan Jepara. Acara yang dikemas hangat dan penuh kekeluargaan tersebut ditutup dengan doa bersama, ramah tamah, serta sesi hiburan. Momentum ini diharapkan mampu memperkuat peran PIPAS sebagai wadah inspiratif bagi para anggota dalam mendukung tugas Pemasyarakatan sekaligus memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat.(Wely-jateng)

Jakarta | Bidik-kasusnews.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengerahkan pasukan terpilih untuk menjalankan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina, sejak 17 Agustus 2025. Misi yang diberi nama Satgas Garuda Merah Putih II ini fokus pada pengamanan sekaligus penyaluran bantuan makanan bagi masyarakat sipil yang terdampak gempuran rudal Israel. Sebanyak 88 prajurit TNI, terdiri dari kru penerbang dan pendukung teknis, dikerahkan menggunakan tiga pesawat Hercules C-130J dari Skadron Udara 31 TNI AU. Sejak pertengahan Agustus hingga 9 September 2025, pasukan telah menyalurkan bantuan logistik melalui metode airdrop dari pangkalan aju di Yordania dan Mesir, dengan total bantuan mencapai 91,4 ton atau sekitar 520 bundel. Menurut Puspen TNI, pengiriman pasukan ini merupakan bentuk nyata solidaritas Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina, sekaligus pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Pasukan yang diberangkatkan dipilih karena memiliki kemampuan khusus dalam distribusi logistik di wilayah konflik. Sebagai penutup misi, Satgas juga menyerahkan perlengkapan airdropping berupa 1.286 unit payung udara utama dan 40 bundel logistik kepada pihak Mesir serta Baznas di East Cairo Airbase. Penyerahan disaksikan langsung Dubes RI untuk Mesir, Atase Pertahanan RI di Kairo, East Cairo Airbase Commander, serta Brigade Commander Ltc. Essam Mustafa Mahfus. Hibah tersebut menjadi kontribusi konkret Indonesia dalam memperkuat jalur bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina. Seluruh personel dan pesawat Hercules TNI AU kini dalam kondisi siap untuk kembali ke Tanah Air. Satgas dijadwalkan terbang dari Kairo menuju Abu Dhabi pada 10 September, melanjutkan perjalanan ke Chennai pada 11 September, transit di Banda Aceh pada 12 September, dan diperkirakan tiba di Jakarta pada 13 September 2025. Misi kemanusiaan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam diplomasi internasional, tidak hanya melalui forum resmi, tetapi juga dengan aksi nyata di lapangan. Kehadiran pasukan TNI di Gaza menjadi simbol bahwa bangsa Indonesia hadir bersama rakyat Palestina di tengah krisis kemanusiaan. (Agus)

Jakarta | Bidik-kasusnews.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto melaksanakan silaturahmi dengan Ketua Badan Pertimbangan Pusat Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno di Aula Soeryadi PPAD, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Jumat (12/9/2025). Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Plt. Ketua Umum PPAD Mayjen TNI (Purn) Dr. Komaruddin Simanjuntak. Silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Panglima TNI menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan serta penghargaan kepada para sesepuh dan purnawirawan TNI AD yang telah berjasa besar bagi bangsa dan negara. Purnawirawan TNI, Bagian Tak Terpisahkan dari Keluarga Besar TNI Dalam kesempatan itu, Jenderal Agus Subiyanto menekankan bahwa purnawirawan TNI tetap menjadi bagian penting dari keluarga besar TNI. Pengalaman, pemikiran, dan keteladanan mereka sangat dibutuhkan dalam mendukung tugas pokok TNI menjaga keutuhan NKRI. Selain itu, sinergi antara prajurit aktif dan purnawirawan juga dinilai penting dalam berbagai kegiatan sosial, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Perkuat Ikatan Emosional Prajurit Aktif dan Purnawirawan Pertemuan Panglima TNI dan jajaran PPAD ini menjadi momentum strategis untuk mempererat ikatan emosional antara generasi prajurit aktif dengan para purnawirawan. Semangat pengabdian tanpa henti ini diharapkan dapat memperkuat soliditas TNI sekaligus mendorong terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera. Silaturahmi tersebut juga menegaskan bahwa nilai-nilai kebersamaan, patriotisme, serta jiwa korsa antara TNI aktif dan purnawirawan akan terus dijaga demi kejayaan TNI dan keutuhan NKRI. (Agus)

Jakarta | Bidik-kasusnews.com – Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Suyudi Ario Seto, resmi menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol). Kenaikan pangkat tersebut dikukuhkan dalam Upacara Korps Raport yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/9/2025). Penganugerahan pangkat ini diberikan setelah Suyudi Ario Seto resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Kepala BNN RI pada 25 Agustus 2025. Rekam Jejak Panjang di Kepolisian Suyudi Ario Seto merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 yang telah menempuh sejumlah pendidikan strategis, seperti PTIK tahun 2003 dan Sespimti pada 2018. Dengan pengalaman panjang di kepolisian, ia dipercaya untuk memimpin BNN RI dalam memperkuat upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Deretan Perwira Tinggi Naik Pangkat Selain Suyudi, dalam upacara Korps Raport tersebut Kapolri juga menaikkan pangkat sejumlah perwira tinggi Polri. Di antaranya, Kabaharkam Polri Karyoto yang kini menyandang pangkat Komjen Pol. Kemudian terdapat tujuh perwira tinggi Polri yang naik menjadi Inspektur Jenderal (Irjen) Pol, antara lain Kapolda Kaltara, Kapolda Banten, dan Kapolda Aceh. Sementara itu, 18 perwira lainnya resmi naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol, meliputi Wakapolda, pejabat utama Mabes Polri, hingga pejabat di BNPT dan BIN. Sambutan Syukur dan Pesan Kebersamaan Usai upacara, Komjen Pol Suyudi Ario Seto tiba di kantor BNN RI dan disambut jajaran pimpinan serta keluarga besar BNN. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan. “Pangkat bukan hanya kebanggaan, tapi juga amanah besar. Saya bisa sampai di titik ini berkat doa keluarga, sahabat, dan seluruh jajaran. Doa adalah kekuatan, kita tidak pernah tahu doa siapa yang dikabulkan Tuhan,” ujarnya. Ia juga menegaskan pentingnya kebersamaan seluruh jajaran BNN dalam menjalankan tugas memberantas narkoba. “Saya bukan siapa-siapa tanpa dukungan keluarga besar BNN. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan dalam menjalankan tugas mulia melindungi bangsa dari ancaman narkoba,” tambahnya. Komitmen Perkuat Peran BNN Dengan pangkat barunya, Komjen Pol Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran BNN RI dalam menjaga generasi bangsa dari bahaya narkotika. Sinergi dan dukungan seluruh pihak disebutnya sebagai kunci keberhasilan war on drugs for humanity. ( Agus)

Makassar | Bidik-kasusnews.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Lanud Sultan Hasanuddin menggelar kegiatan Bakti Teritorial Prima berupa pembersihan lingkungan di Jalan Poros Borongloe, Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Jumat (12/9/2025). Komandan Lanud Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han., menyampaikan apresiasinya atas partisipasi prajurit dan masyarakat dalam aksi peduli lingkungan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Udara terhadap kebersihan serta bentuk kemanunggalan TNI dengan rakyat. “Melalui bakti teritorial ini, kami ingin menghadirkan TNI di tengah masyarakat dengan aksi nyata yang bermanfaat. Lingkungan yang bersih dan sehat akan membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari,” ujarnya. Dalam kegiatan itu, prajurit Lanud bersama warga bergotong-royong membersihkan saluran air, mengangkut sampah, serta merapikan area jalan umum agar lebih indah, bersih, dan nyaman. Masyarakat sekitar menyambut antusias dan ikut bergabung dalam aksi tersebut. Turut hadir dalam kegiatan, Kadister Lanud HND Letkol Pom I Nyoman Swardita, S.H., M.I.Pol., Kasi Tahwil Dister Lanud HND Letkol Kes Dr. Amiruddin, SKM., SH., MH., serta Kepala Desa Bontomatene. Kehadiran TNI AU di tengah masyarakat ini diharapkan dapat terus mempererat sinergi, meningkatkan kepedulian, serta menumbuhkan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. ( Agus)

Jakarta | Bidik-kasusnews.com – Polemik dualisme kepemimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) kembali mencuat setelah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan atas nama SOKSI versi Misbakhun pada 2 September 2025. Terbitnya SK tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan kader SOKSI, mengingat kepengurusan resmi SOKSI sejak Musyawarah Nasional (Munas) 2017 telah dipimpin Ketua Umum Ali Wongso Sinaga dan tercatat sah di Kemenkumham. Ketua Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI, Riko Heryanto, mempertanyakan legalitas SK itu. Ia menilai penerbitan SK tersebut janggal karena Misbakhun sebelumnya tercatat sebagai pimpinan organisasi berbeda, yakni Depinas SOKSI, bukan SOKSI. “Bagaimana mungkin organisasi bernama Depinas SOKSI bisa berubah nama menjadi Organisasi SOKSI hanya lewat pembaruan SK? Ini jelas pengambilalihan paksa nama organisasi,” tegas Riko kepada wartawan di Kantor Depinas SOKSI, Epicentrum, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Riko menambahkan, perubahan nama organisasi dalam SK tanpa dasar hukum yang jelas merupakan bentuk dugaan penyalahgunaan wewenang. Karena itu, ia mendesak Kemenkumham segera membatalkan SK SOKSI versi Misbakhun. “Dengan pembatalan itu, Kemenkumham bisa mengembalikan fungsi penegakan hukum dan menjaga marwah lembaga negara,” ujarnya. Lebih lanjut, Riko menjelaskan akar persoalan ini bermula pada tahun 2020, ketika Misbakhun sebagai Sekjen Depinas SOKSI mendaftarkan organisasinya ke Kemenkumham dengan nama yang mirip SOKSI. Pendaftaran itu memicu kebingungan publik karena menimbulkan kesan seolah ada dua organisasi SOKSI yang sah. Riko yang juga calon legislatif DPR RI dari Partai Golkar pada Pemilu 2024 mengaku kecewa atas langkah tersebut. Menurutnya, organisasi tidak boleh diambil alih dengan cara manipulatif. “Kalau ingin memimpin organisasi, lakukan secara legal. Jangan pakai cara akal-akalan yang justru merusak marwah organisasi,” katanya. Ia juga mengingatkan politisi dan pejabat negara agar belajar dari gelombang demonstrasi besar, baik di Indonesia maupun luar negeri, yang dipicu keresahan rakyat terhadap penyalahgunaan kekuasaan. “Masyarakat kini sudah melek hukum, mereka bisa melihat dengan jelas praktik penyalahgunaan wewenang. Kalau kebiasaan ini tidak dihapuskan, keresahan publik akan terus terjadi,” tegas Riko. Menutup pernyataannya, Riko kembali menekankan agar SK Kemenkumham cq Dirjen AHU terkait kepengurusan SOKSI versi Misbakhun ditinjau ulang. “SK itu jelas mengindikasikan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemaksaan kehendak. Demi kepastian hukum dan etika, seharusnya segera dibatalkan,” pungkasnya. ( Fahmi)

Jakarta | Bidik-kasusnews.com – Polemik dualisme kepemimpinan di tubuh Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) kembali mencuat. Hal ini dipicu terbitnya Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang mengesahkan kepengurusan SOKSI versi Misbakhun pada 2 September 2025. Ketua Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI, Riko Heryanto, menilai penerbitan SK tersebut sarat kejanggalan dan berpotensi merusak marwah organisasi. Menurutnya, sejak Musyawarah Nasional (Munas) 2010, SOKSI yang sah dipimpin oleh Ketua Umum Ali Wongso Sinaga dan telah terdaftar secara legal di Kemenkumham. “Bagaimana mungkin organisasi bernama Depinas SOKSI tiba-tiba berubah menjadi Organisasi SOKSI hanya lewat SK Kementerian? Ini jelas pengambilalihan paksa nama organisasi,” tegas Riko dalam konferensi pers di Kantor Depinas SOKSI, Epicentrum, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Ia menyebut perubahan nama organisasi dalam SK Kemenkumham tanpa proses hukum yang sah merupakan ironi besar. “Tidak mungkin nama organisasi bisa berubah hanya karena pembaruan struktur. Anehnya, hal ini justru disahkan oleh Dirjen AHU,” lanjutnya. Atas dasar itu, Riko mendesak Kemenkumham segera membatalkan SK kepengurusan SOKSI versi Misbakhun. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum, memulihkan kepercayaan publik, dan menegakkan wibawa lembaga negara. “Dengan membatalkan SK itu, Kemenkumham menunjukkan komitmen menjaga hukum dan tidak memberi ruang pada praktik penyalahgunaan wewenang,” ujar Riko. Lebih jauh, Riko menjelaskan bahwa polemik ini bermula sejak 2020, ketika Misbakhun yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal Depinas SOKSI mendaftarkan organisasinya ke Kemenkumham dengan nama mirip SOKSI. Pendaftaran itu menimbulkan kebingungan di kalangan kader maupun publik, seolah-olah terdapat dua SOKSI yang sah. Riko yang juga caleg Partai Golkar dalam Pemilu 2024 menilai langkah Misbakhun tidak hanya manipulatif, tetapi juga berpotensi menodai nama baik organisasi. “Kalau ingin memimpin, lakukan dengan cara legal. Jangan merusak marwah organisasi,” katanya. Ia juga mengingatkan agar politisi dan pejabat negara belajar dari gelombang demonstrasi besar di berbagai negara yang kerap dipicu penyalahgunaan wewenang. “Rakyat sudah melek hukum, mereka bisa menilai dengan jelas. Kalau praktik seperti ini dibiarkan, keresahan publik akan terus berulang,” tandasnya. Menutup pernyataannya, Riko menegaskan kembali bahwa SK Dirjen AHU tentang SOKSI versi Misbakhun perlu ditinjau ulang. “SK itu jelas mengindikasikan dugaan penyalahgunaan wewenang. Demi keadilan, etika, dan kepastian hukum, sudah seharusnya dibatalkan,” pungkasnya. ( Fahmi)

Indramayu | Bidik-kasusnews.com,.Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Indramayu, Polda Jabar, menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang melibatkan tersangka berinisial AS. Rekonstruksi ini berlangsung di Lapangan Tembak Polres Indramayu pada Jumat pagi (12/9/2025). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh tersangka AS serta sejumlah pihak terkait, seperti Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin, Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP Muchammad Arwin Bacha., penyidik Satreskrim, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Indramayu, serta penasihat hukum dari pihak korban dan tersangka. Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Muchammad Arwin Bachar, menjelaskan bahwa rekonstruksi ini bertujuan memperjelas kronologi kasus dan menyamakan persepsi antara penyidik dan penuntut umum. “Pelaksanaan rekonstruksi ini diikuti langsung oleh tersangka AS. Dari pihak kejaksaan juga hadir, begitu pula kuasa hukum tersangka dan pihak keluarga korban telah kami tembusi. Harapannya, ada kesamaan persepsi antara penyidik dan penuntut umum terkait kronologis peristiwa,” ujar Kapolres Indramayu, AKBP Mochamad Fajar Gemilang, melalui Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Muchammad Arwin Bachar. 24 Adegan Ungkap Kronologi Lengkap Menurut Arwin, rekonstruksi memperagakan sebanyak 24 adegan yang menggambarkan urutan kejadian. Adegan dimulai dari saat tersangka menjemput korban pada malam hari, masuk ke kos-kosan, hingga peristiwa setelah kejadian dan upaya pelarian tersangka dari tempat kejadian perkara (TKP). Arwin menegaskan, rekonstruksi ini sangat penting untuk memberikan gambaran jelas kepada jaksa penuntut umum sehingga proses persidangan dapat berjalan dengan lebih solid. “Dari adegan yang diperagakan, jaksa sudah mendapatkan gambaran yang jelas terkait peristiwa yang terjadi,” pungkasnya. (Asep Rusliman)

Indramayu | BIDIK-KASUSnews.com , Indramayu ~ Kasus pembunuhan yang menewaskan lima orang sekeluarga di Kabupaten Indramayu mulai menemui titik terang. Satreskrim Polres Indramayu Polda Jabar berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku, Senin dini hari (8/9/2025). Kapolres Indramayu, AKBP Mochamad Fajar Gemilang, melalui Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Muchammad Arwin Bachar, mengatakan penangkapan dilakukan sekitar pukul 03.00 WIB di wilayah Kecamatan Kedokan Bunder. “Dini hari tadi kami mengamankan dua orang diduga pelaku pembunuhan yang mengakibatkan meninggal dunia satu keluarga. Keduanya berhasil kami amankan di Kedokan Bunder,” ungkap AKP Arwin kepada awak media di Mako Polres Indramayu. Menurutnya, kedua pelaku sempat melarikan diri ke Jawa Tengah. Namun, dalam pelariannya mereka kebingungan hingga akhirnya kembali lagi ke Indramayu, sebelum akhirnya ditangkap kepolisian. Dijelaskan lebih lanjut, pelaku dan korban memiliki hubungan saling mengenal. Salah satu pelaku bahkan pernah bekerja bersama dengan salah satu korban di sebuah perusahaan. “Keduanya berinisial R dan P, warga Indramayu. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami motif serta modus yang digunakan,” ujar Kasat Reskrim. Sejumlah barang bukti juga sudah diamankan polisi, antara lain tiga kendaraan milik korban, pakaian korban hasil autopsi, sprei, serta barang-barang lain yang terkait kasus tersebut. “Modus dan motif masih kami dalami. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan pada saat rilis resmi,” pungkasnya. ( Rico )