CIREBON,-Bidik-kasusnews.com,.Sebanyak 28 unit Traktor Roda 2 Turbo bantuan dari Kementerian Pertanian RI mulai didistribusikan ke Kabupaten Cirebon, Jumat 4 September 2026. Berdasarkan data, dari lokasi penyimpanan barang 28 unit tersebut 10 unit sudah dalam kondisi siap pakai, sementara 18 unit lainnya masih harus dirakit secara manual oleh pihak Dinas. Bantuan alat mesin pertanian atau alsintan ini disebut merupakan aspirasi dari anggota DPR RI Fraksi PDIP. Hal itu disampaikan sumber internal yang tidak ingin disebutkan namanya. “Benar, bantuan ini diusung oleh anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP,” ujar sumber tersebut kepada media. Menanggapi penyaluran tersebut, Direktur Firma Hukum Sandekala Trimurti, Zeki, meminta agar proses distribusi dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. “Kami dari Aktivis Anti Korupsi berharap bantuan ini langsung ke kelompok tani yang benar-benar butuh. Jangan sampai mampir dulu ke timses atau orang partai, baru ke petani. Itu rawan terjadi praktik transaksional yang tidak terpuji,” tegas Zeki saat dikonfirmasi, Jumat 4 September 2026. Zeki menyoroti ironi yang terjadi. Di satu sisi, kata dia, kader dan pimpinan PDIP di pusat sedang gencar mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor. Namun di daerah, masih ada oknum yang diduga bermain dalam penyaluran bantuan pemerintah. “Apalagi saat ini sedang gencar-gencarnya desakan agar DPR-RI dari Fraksi PDIP mengesahkan UU Perampasan Aset. Tapi di bawah, dewannya masih ‘ngarit’ dari bantuan alsintan,” sindir Zeki. Lebih lanjut, Zeki mengaku telah mengantongi informasi adanya dugaan permintaan “tebusan” dari oknum anggota dewan dari Fraksi PDIP kepada kelompok tani penerima bantuan traktor. “Kami sudah pegang datanya. Dalam waktu dekat kami akan melaporkan hal ini ke DPP PDIP untuk dievaluasi. Ini penting, karena saat ini PDIP sedang menempatkan diri sebagai penyeimbang politik terhadap pemerintah pusat,” pungkasnya. Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dan anggota DPR-RI Fraksi PDIP yang dimaksud belum dapat memberikan keterangan resmi. Dinas Pertanian diminta segera mempublikasikan daftar kelompok tani penerima agar penyaluran 28 unit traktor R2 Turbo ini dapat diawasi publik dan benar-benar sampai ke petani. (Asep Rusliman)

Cirebon Kota,-Bidik-kasusnews.com,.Tim Dalmas Satuan Samapta Polres Cirebon Kota merespons cepat laporan masyarakat terkait dugaan sekelompok pemuda yang hendak melakukan tawuran konten di wilayah Mundu Lor, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Kamis malam (03/09/2026). Peristiwa tersebut dilaporkan sekitar pukul 18.30 WIB. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Tim Dalmas Sat Samapta Polres Cirebon Kota segera mendatangi lokasi untuk melakukan tindakan preventif guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil mengamankan enam orang remaja, dua unit sepeda motor, serta satu senjata tajam jenis celurit yang diduga berkaitan dengan rencana aksi tawuran. Selanjutnya, keenam remaja beserta barang yang diamankan dibawa ke Mako Polres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Langkah cepat yang dilakukan Tim Dalmas merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif, sekaligus mencegah aksi tawuran yang berpotensi membahayakan masyarakat. Polres Cirebon Kota mengimbau kepada para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anaknya, khususnya pada malam hari. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas. Kehadiran personel kepolisian di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen Polres Cirebon Kota untuk memberikan rasa aman serta melakukan pencegahan secara dini terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas. (Asep Rusliman)

Cirebon Kota,-Bidik-kasusnews.com,.– Kasus kekerasan terhadap seorang pelajar yang videonya viral di media sosial berhasil diungkap Unit Reskrim Polsek Cirebon Selatan Timur dengan mengamankan tiga terduga pelaku pada Jumat (04/09/2026), setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman video yang beredar luas di Instagram. Peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada Rabu (02/09/2026) sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Angkasa Raya, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, ketika korban T.F. diduga dikejar oleh tiga pelajar yang berboncengan menggunakan satu unit sepeda motor Honda PCX warna hitam. Dalam pengejaran tersebut, para terduga pelaku kemudian mendekati korban dan salah seorang di antaranya diduga mengayunkan senjata tajam jenis celurit sebanyak tiga kali ke arah tubuh korban, sehingga pakaian korban mengalami robek dan korban mengalami luka yang kemudian mendapatkan penanganan medis berupa dua jahitan. Perkara tersebut mulai dikembangkan polisi setelah video kejadian beredar dan menjadi viral di media sosial Instagram melalui akun @archives.baskot, yang memperlihatkan aksi kekerasan antarpelajar tersebut, sehingga informasi mengenai video dan dugaan kejadian tersebut menjadi petunjuk awal bagi Unit Reskrim Polsek Cirebon Selatan Timur untuk melakukan penyelidikan. Menindaklanjuti informasi tersebut, Unit Reskrim Polsek Cirebon Selatan Timur yang dipimpin Panit I Reskrim Iptu Franciscus Heru P., S.H. melakukan pengecekan ke lokasi kejadian untuk memastikan tempat dan rangkaian peristiwa, sekaligus mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui maupun melihat kejadian tersebut. Penyidik kemudian mencermati rekaman video yang viral, terutama ciri-ciri para pelajar, pakaian atau seragam yang digunakan serta kendaraan yang terlihat dalam video, sehingga petunjuk visual tersebut dapat dikembangkan untuk mencari identitas pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan. Dari pencocokan ciri-ciri tersebut, penyidik selanjutnya berkoordinasi dengan pihak sekolah yang memiliki kesesuaian dengan seragam pelajar dalam video, kemudian melakukan pendalaman terhadap informasi yang diperoleh untuk memastikan identitas para pelajar yang diduga berkaitan dengan kejadian. Petunjuk lain kemudian dikembangkan melalui penelusuran kendaraan yang digunakan dalam kejadian, dengan melakukan koordinasi bersama Samsat Polres Cirebon Kota untuk mencocokkan data kendaraan yang terlihat dalam rekaman dengan informasi hasil penyelidikan, sehingga rangkaian petunjuk mengenai identitas para terduga pelaku semakin mengerucut. Hasil penyelidikan tersebut kemudian mengarah kepada tiga terduga pelaku yang masing-masing berinisial MA, ADB dan PFR, yang seluruhnya masih berstatus anak, dan pada Jumat (04/09/2026) ketiganya berhasil diamankan bersama satu unit sepeda motor Honda PCX warna hitam yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. Pengungkapan perkara dalam waktu sekitar dua hari sejak kejadian tersebut menunjukkan bahwa video yang viral di media sosial dapat menjadi petunjuk awal bagi kepolisian sepanjang dikembangkan melalui proses penyelidikan, sehingga informasi dari ruang digital dapat ditindaklanjuti dengan pengecekan lokasi, keterangan saksi, koordinasi dengan pihak sekolah dan penelusuran data kendaraan. Karena para terduga pelaku masih berstatus anak, penanganan selanjutnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peradilan pidana anak, dan ketiganya diserahkan kepada Sat Reskrim Polres Cirebon Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Kapolsek Cirebon Selatan Timur AKP Juntar Hutasoit, S.H., M.H. menegaskan bahwa video yang viral menjadi salah satu petunjuk awal yang segera dikembangkan melalui penyelidikan untuk mengungkap identitas pihak yang terlibat. “Kami menindaklanjuti informasi dari video yang viral dengan melakukan pengecekan lokasi, meminta keterangan saksi, mencocokkan ciri-ciri dalam video dengan pihak sekolah serta menelusuri kendaraan yang digunakan, hingga pada Jumat tiga terduga pelaku berhasil diamankan untuk proses lebih lanjut,” ujarnya. (Asep Rusliman)

KUNINGAN,-Bidik-kasusnews.com,.Ketika ada pelantikan kepala daerah baru, pemerintah kabupaten biasanya menerbitkan instruksi atau himbauan resmi agar seluruh instansi di bawahnya—termasuk pemerintah desa—memasang foto resmi pemimpin daerah yang sedang menjabat sebagai bentuk penghormatan tata krama birokrasi. Desa Giriwaringin Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan Jawa Barat,diduga abaikan bentuk penghormatan dan tata Krama Birokrasi kepada Pemimpin daerah propinsi Jawa Barat dan Bupati Kuningan,karena diruangan pelayanan yang menjadi sorotan warga tidak terpasang Poto pemimpin daerah. Dari penelusuran awak media saat silahturahmi ke desa Giriwaringin Kecamatan Maleber Kuningan,diruangan nya tidak ada terpampang Poto Gubernur Jawa Barat dan Bupati Kuningan yang ada Poto Presiden dan wakil Presiden Indonesia dan temboknya kelihatan jelas kotor padahal ruang tersebut ruang pelayanan masyarakat Desa Giriwaringin. Saat dikonfirmasi Rabu 2 September 2026 ,Sekdes (Ulis) Giriwaringin yang pada saat itu kami temui, “Poto Gubernur Jawa Barat baik Poto Bupati Kuningan sudah ada namun tidak dipasang karenakarena temboknya keras cepat pecah kalau dipaku” ucapnya . Perlu diingat ,masyarakat perlu tau dan mengenal siapa nama Gubernur Jawa Barat dan Bupati Kuningan saat ini kalau di kantor desanya tidak terpasang Poto pemimpin daerahnya,ini jelas bahwa Desa Giriwaringin tidak menghormati birokrasi adanya Pemimpin. Warga sekitar yang berhasil kami wawancaraipun merasa kecewa terhadap situasi yang ada disekitar ruangan dan halaman Desa Giriwaringin,papan informasi kelihatan rusak tidak terawat dan air mancur tidak berfungsi,padahal awal pembuatan tentunya menggunakan anggaran dari pemerintah. Secara hukum, tidak ada undang-undang nasional yang mewajibkan secara mutlak pemasangan foto Gubernur dan Bupati di dalam ruangan kantor desa. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 hanya mewajibkan pemasangan Lambang Negara (Garuda Pancasila) di instansi, meskipun demikian, pemasangan foto kepala daerah di kantor desa tetap dilakukan atas dasar bentuk Tata Krama penghormatan birokrasi terhadap Pemimpinnya. (Asep Rusliman)

MAJALENGKA,-Bidik-kasusnews.com,. Pemerintah Kabupaten Majalengka memastikan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk PPPK Paruh Waktu, tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan dalam proses penataan aparatur pemerintah. Pemkab Majalengka juga mengimbau seluruh PPPK maupun tenaga non-ASN yang masih menjalankan tugas agar tidak larut dalam kekhawatiran mengenai perubahan status kepegawaian. Para pegawai diminta tetap fokus menjalankan tugas, menjaga disiplin serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Majalengka, Ikin Asikin menyikapi dinamika penataan tenaga non-ASN dan PPPK Paruh Waktu, termasuk perkembangan pembahasan pemerintah pusat mengenai keberlanjutan status dan pengembangan karier PPPK. PPPK Paruh Waktu Merupakan Bagian dari ASN Secara regulasi, PPPK Paruh Waktu merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Skema ini diatur melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang hingga saat ini berstatus berlaku. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyelesaian penataan tenaga non-ASN dalam proses pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024. PPPK Paruh Waktu bukan sekadar tenaga honorer biasa. Setelah diangkat sesuai ketentuan, yang bersangkutan memiliki status sebagai PPPK dan menjalankan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja dengan instansi pemerintah. Karena itu, para PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Majalengka diminta tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Pemerintah Pusat Terus Menata Status PPPK. Kepala BKPSDM Majalengka, Ikin Asikin menjelaskan bahwa pemerintah pusat saat ini terus melakukan penataan kebijakan ASN, termasuk mencari skema penyelesaian bagi PPPK Paruh Waktu yang nantinya dapat berproses menuju PPPK penuh waktu sesuai kebutuhan dan kemampuan pemerintah. Namun demikian, setiap kebijakan baru tetap harus menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Hal ini penting karena proses perubahan status kepegawaian tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pernyataan atau wacana, tetapi harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta keputusan resmi pemerintah. “Yang terpenting sekarang, rekan-rekan tetap melaksanakan tugas dengan baik. Jangan sampai dinamika terkait status kepegawaian justru mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kepala BKPSDM, Jum’at (4/9/2026). Tidak Perlu Cemas dan Tidak Akan Dirumahkan. Pemkab Majalengka bersama Bupati memberikan perhatian serius terhadap keberadaan PPPK maupun tenaga yang sedang dalam proses penataan. Pemkab memastikan tidak mengambil langkah yang merugikan pegawai secara sepihak, termasuk tidak serta-merta merumahkan pegawai hanya karena adanya dinamika kebijakan penataan PPPK. Pemerintah daerah juga terus mengawal perkembangan kebijakan pemerintah pusat agar kepentingan dan hak-hak pegawai dapat tetap diperhatikan. “Atas arahan Bapak Bupati, kami terus mengawal persoalan ini. Jadi tidak perlu cemas. Tetap bekerja, tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat,” tegas Ikin Asikin. Pemkab Majalengka menegaskan tidak ingin mengambil kesimpulan sendiri terkait kebijakan PPPK Paruh Waktu. Setiap perkembangan dari pemerintah pusat akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya. Sebelumnya, Menteri PANRB juga telah menerbitkan Surat Nomor B/4014/M.SM.01.00/2025 tentang Perpanjangan Waktu Pengusulan PPPK Paruh Waktu. Surat tersebut memberikan perpanjangan waktu pengusulan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu oleh instansi pemerintah sampai 25 Agustus 2025. Selanjutnya, BKN menerbitkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata cara penetapan Nomor Induk PPPK Paruh Waktu. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam proses administrasi pengangkatan PPPK Paruh Waktu. Dengan demikian, proses penataan PPPK harus dilaksanakan secara bertahap dan berdasarkan dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah. BKN: Banyak PPPK Paruh Waktu Beralih Menjadi Penuh Waktu. Pemkab Majalengka meminta para pegawai tidak mudah terprovokasi informasi yang belum memiliki dasar resmi. Para pegawai juga diimbau tidak melakukan tindakan berlebihan maupun meninggalkan tugas pelayanan hanya karena adanya informasi mengenai perubahan status PPPK. Kepala BKPSDM menekankan bahwa komunikasi dan penyampaian aspirasi tetap dapat dilakukan melalui jalur audiensi dan mekanisme kelembagaan yang santun serta sesuai ketentuan hukum. “Jangan sampai karena persoalan status, pelayanan masyarakat terganggu. Mari kita sama-sama menjaga kondusivitas. Pemerintah daerah akan terus berkomunikasi dan mengawal kebijakan pemerintah pusat,” katanya. Pemkab Majalengka menilai keberadaan PPPK memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun tenaga teknis lainnya. Karena itu, pegawai diminta menjadikan kinerja sebagai prioritas utama sembari menunggu kebijakan lanjutan. “Tugas utama kita adalah memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Majalengka. Tetap semangat, jaga kinerja dan tidak perlu cemas. Pemkab Majalengka terus memperjuangkan dan mengawal kepentingan rekan-rekan sekalian,” tegas Kepala BKPSDM. Pemkab Majalengka memastikan akan mengikuti setiap regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat dan segera melakukan penyesuaian apabila terdapat kebijakan baru mengenai PPPK Paruh Waktu maupun PPPK penuh waktu. (Asep Rusliman)

JAWA BARAT,-Bidik-kasusnews.com,. 4 September 2026 – Musim kemarau bukan sekadar persoalan cuaca panas dan berkurangnya curah hujan. Kondisi tersebut juga membawa ancaman serius berupa meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat hingga mengancam keselamatan dan aktivitas warga. Menyikapi kondisi tersebut, Humas DPW FRIC Jawa Barat, Suwardi, mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya di kawasan yang memiliki vegetasi kering dan mudah terbakar. Menurut Suwardi, kebakaran besar kerap kali bermula dari hal yang terlihat sepele. Bara api dari pembakaran sampah, puntung rokok yang dibuang sembarangan, maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar dapat menjadi pemicu kebakaran ketika kondisi lingkungan sedang kering. “Jangan anggap remeh api sekecil apa pun. Di musim kemarau, satu percikan bisa menjadi awal kebakaran yang sulit dikendalikan. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari kesadaran setiap orang,” tegas Suwardi. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah secara sembarangan, terlebih di dekat lahan kering, semak belukar, hutan, maupun kawasan yang memiliki potensi mudah terbakar. Selain itu, masyarakat yang hendak membuka atau membersihkan lahan diimbau untuk tidak menggunakan metode pembakaran. Cara tersebut dinilai berisiko karena api dapat dengan cepat menjalar akibat kondisi angin dan material yang kering. Suwardi juga mendorong masyarakat untuk menjadi mata dan telinga di lingkungannya masing-masing. Jika melihat asap, titik api, atau indikasi kebakaran, warga diminta segera melaporkan kepada petugas atau aparat terkait agar dapat dilakukan penanganan sedini mungkin. “Jangan menunggu api membesar baru bertindak. Ketika ada asap atau titik api, segera laporkan. Kecepatan informasi sangat penting agar api bisa ditangani sebelum meluas,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pencegahan Karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun petugas pemadam kebakaran. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting karena sebagian besar potensi kebakaran dapat ditekan apabila setiap warga memiliki kepedulian dan disiplin terhadap lingkungan. Menurutnya, menjaga hutan dan lahan tetap aman dari kebakaran berarti menjaga kualitas udara, ekosistem, sumber air, serta kesehatan masyarakat. “Cegah Karhutla mulai dari kita. Jangan bermain api, jangan membakar sembarangan, dan jangan diam ketika melihat potensi kebakaran. Hutan yang terjaga bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk kehidupan generasi yang akan datang,” kata Suwardi. Humas DPW FRIC Jawa Barat tersebut berharap pesan pencegahan Karhutla dapat menjadi gerakan bersama di tengah masyarakat, terutama selama musim kemarau. Kesadaran sederhana untuk tidak membakar dan berani melapor, menurutnya, dapat menjadi langkah besar dalam mencegah bencana yang dampaknya dirasakan banyak orang. Satu api kecil mungkin terlihat sepele, tetapi jika dibiarkan dapat berubah menjadi bencana besar. Karena itu, cegah sebelum membesar, laporkan sebelum meluas. (Asep Rusliman)

CIREBON KOTA,-Bidik-kasusnews.com,. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Bimantoro Kurniawan, S.I.K., M.M., secara langsung memimpin dan turut berpartisipasi dalam kegiatan uji menembak bersama personel Satuan Samapta (Sat Samapta) Polres Cirebon Kota, yang dilaksanakan pada Kamis (03/09/2026). Kegiatan latihan menembak berkala ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengasah kemampuan teknis, ketepatan sasaran, serta kesiapsiagaan operasional seluruh personel dalam menggunakan senjata api dinas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Demi menjamin pelaksanaan latihan berjalan aman, tertib, dan sesuai standar taktis yang tinggi, Polres Cirebon Kota melibatkan instruktur berpengalaman dari personel Brimob Batalyon C Pelopor Polda Jabar sebagai pendamping sekaligus penguji dalam kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaannya, uji menembak difokuskan pada pengujian kemampuan dan kesiapan personel menggunakan senjata api laras panjang yang diletakkan di atas meja, menyerupai jenis Pindad PM2. Pendekatan ini dirancang untuk melatih ketangkasan, ketelitian, serta pengendalian diri anggota saat menembak dalam berbagai kondisi situasi yang mungkin dihadapi di lapangan. Kehadiran Kapolres Cirebon Kota secara langsung di lokasi latihan menunjukkan perhatian serius pimpinan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia kepolisian. Langkah ini ditegaskan sebagai komitmen nyata jajaran manajemen Polres Cirebon Kota untuk terus mempertahankan profesionalisme, kedisiplinan, serta kesiapan mental seluruh anggota saat menjalankan tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan setiap personel Sat Samapta tidak hanya menguasai kemampuan teknis penggunaan senjata api, tetapi juga semakin siap dan sigap merespons berbagai situasi darurat di lapangan, sehingga kehadiran Polri di tengah masyarakat dapat memberikan rasa aman dan perlindungan yang maksimal. (Asep Rusliman)

Kuningan,-Bidik-kasusnews.com,.Memasuki September 2026, Pemerintah Kabupaten Kuningan masih menyiapkan sederet agenda yang melibatkan masyarakat, mulai dari kegiatan sosial, festival ekonomi kreatif, tradisi budaya, olahraga, hingga karnaval. Rangkaian Hari Jadi Kuningan tahun ini tidak hanya dikemas dalam bentuk acara seremonial. Pemerintah daerah berupaya menghadirkan kegiatan yang menyentuh berbagai sektor sekaligus, mulai dari sosial, keagamaan, budaya, ekonomi kerakyatan hingga pelayanan publik. Sejumlah agenda bahkan dirancang untuk mempertemukan pemerintah secara langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Kuningan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan U Kusmana SSos MSi, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Panitia Hari Jadi ke-528 Kuningan, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan telah disusun dengan tujuan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Salah satu agenda baru yang menjadi perhatian adalah Ciremai Coffee Culture. Festival kopi tersebut akan menjadi salah satu magnet dalam rangkaian perayaan Hari Jadi Kuningan tahun ini. Ciremai Coffee Culture dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 September 2026. Kegiatan tersebut mengusung konsep berbeda dibandingkan pameran pembangunan yang sebelumnya kerap menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari jadi daerah. Festival ini akan mempertemukan pelaku industri kopi dari berbagai daerah. Tidak hanya produk kopi lokal Kuningan, sejumlah perusahaan kopi nasional juga dijadwalkan ikut meramaikan kegiatan tersebut. (Asep Rusliman)

INDRAMAYU,-Bidik-kasusnews.com,. Polres Indramayu menggelar malam pengantar purna bakti Kasi Propam dan Kasiwas sekaligus bersilaturahmi dengan insan media di Aula Atmani Wedhana Polres Indramayu, Rabu malam (2/9/2026). Acara penuh kekeluargaan ini dihadiri Kapolres Indramayu AKBP Prianggo P. M., SIK, M.Si., Wakapolres Kompol Tahir Muhiddin, S.E., S.I.K., M.M, CPHR., jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Indramayu, serta wartawan dari berbagai media di Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas dedikasi serta pengabdian yang telah diberikan oleh purnawirawan, sekaligus memperkuat kemitraan strategis antara Polres Indramayu dan pers. Kapolres Indramayu AKBP Prianggo P. M., dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pejabat purna bakti atas integritas dan kerja kerasnya selama bertugas menjaga kedisiplinan internal serta pengawasan di lingkungan Polres Indramayu. “Kegiatan silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, memberikan penghargaan atas pengabdian, sekaligus menjaga sinergi antara kepolisian dan insan pers yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat,” ujar AKBP Prianggo P. M. Kapolres berharap hubungan baik dan silaturahmi dengan insan pers terus terjaga demi merawat kondusivitas serta membangun kepercayaan publik di wilayah Kabupaten Indramayu. Dalam kesempatan itu, Perwakilan wartawan yang hadir turut menyampaikan apresiasi dan doa terbaik. Sosok purnawirawan tersebut dikenal terbuka dalam membangun komunikasi serta mendukung keterbukaan informasi bagi kalangan jurnalis. (Asep Rusliman)

SUKABUMI,Bidik-kasusnews.com,. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengajak sekitar 5.000 peserta Kemah Nasional Pramuka PUI 2026 untuk mempersiapkan diri menjadi generasi penerus sekaligus calon pemimpin bangsa. Pesan itu disampaikan Listyo Sigit saat memimpin Apel Akbar Kemah Nasional Pramuka PUI di Selabintana Camping Ground, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026). Di hadapan ribuan peserta yang terdiri dari Pramuka PUI, pelajar, mahasiswa, Brigade Intisab, SCB, Pemuda PUI dan Guru PUI, Kapolri menekankan pentingnya membangun karakter generasi muda sejak dini. Menurutnya, tantangan yang dihadapi generasi muda ke depan akan semakin kompleks. Karena itu, pendidikan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan serta semangat kebangsaan menjadi bekal penting. “Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Karena itu harus dipersiapkan sejak sekarang, bukan hanya dengan kemampuan akademik, tetapi juga karakter, kedisiplinan, kepemimpinan dan rasa cinta tanah air,” kata Jenderal Listyo Sigit dalam sambutannya. Kapolri juga mengapresiasi kegiatan Kemah Nasional Pramuka PUI yang mempertemukan ribuan anak muda dari berbagai latar belakang. “Melalui kegiatan seperti ini, anak-anak muda belajar bagaimana bekerja sama, saling menghargai, membangun kebersamaan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat,” ujarnya. Jenderal Listyo berharap pengalaman yang diperoleh selama mengikuti Kemah Nasional tidak berhenti ketika peserta meninggalkan lokasi perkemahan. “Saya berharap nilai-nilai yang didapat selama kegiatan ini bisa dibawa kembali ke lingkungan masing-masing dan menjadi bekal untuk terus berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara,” tutur Kapolri. Kemah Nasional Pramuka PUI 2026 digelar pada 2-4 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan dan kaderisasi generasi muda melalui kepanduan, kebangsaan, keagamaan, kepemimpinan, kreativitas dan pengabdian. Ketua Umum DPP PUI H Raizal Arifin mengatakan kegiatan tersebut memang dirancang sebagai ruang kaderisasi bagi generasi muda. “Kemah Nasional Pramuka PUI bukan sekadar kegiatan berkemah, tetapi bagian dari ikhtiar kaderisasi untuk melahirkan generasi muda yang berkarakter, memiliki jiwa kepemimpinan, kokoh spiritualitasnya, cinta Indonesia, dan siap memberikan kontribusi nyata bagi bangsa,” kata Raizal. Beragam kegiatan digelar selama perkemahan. Mulai dari Jumpa Tokoh, Karang Pamitran, talkshow “Bangga Menjadi PUI”, hingga kegiatan pembinaan spiritual seperti qiyamul lail, salat Subuh, tausyiah dan dzikir Misbahul Falah. Peserta juga mengikuti Bakti Lingkungan serta berbagai kegiatan kreativitas seperti pentas seni, kreasi peserta dan penampilan Drumband PUI. Raizal menyebut nilai-nilai kepanduan diharapkan dapat menjadi bekal peserta dalam kehidupan sehari-hari. “Pramuka bukan hanya tentang kegiatan di alam terbuka. Di dalamnya ada pendidikan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, persaudaraan, kecintaan kepada lingkungan, dan semangat pengabdian,” tuturnya. Dia berharap Kemah Nasional Pramuka PUI melahirkan generasi muda yang memiliki karakter kuat sekaligus siap mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. “Kami berharap dari Kemah Nasional ini lahir generasi muda yang bangga menjadi bagian dari PUI, bangga menjadi Pramuka, mencintai Indonesia, serta siap mengambil peran dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa,” pungkasnya. (Red)