Cirebon Bidik-kasusnews.com,.Larangan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon kepada Sekolah Dasar Negeri untuk tidak mengadakan buku Modul diabaikan oleh sejumlah SDN 1 Kaliwadas, Kecamatan Sumber. Buktinya, masih banyak oknum Guru dan kepala sekolah yang menyuruh murid untuk membeli buku Modul yang di tunjuk toko fotocopy oleh sekolah. Jumat, 13/02/2026 Sejumlah orangtua wali murid kepada awak media menuturkan, instruksi pembelian buku Modul ini disampaikan secara lisan saja kepada para murid oleh masing-masing guru wali kelas. Murid ditekankan untuk segera membeli buku Modul. “Yang anehnya ketika kita orangtua tanya ke guru buku itu tidak wajib harus membeli, tapi saat anak pulang sekolah nanti anak nangis-nangis minta uang buat beli buku Modul, katanya guru mereka suruh supaya beli buku Modul. Jadi bingung kami orangtua ini,” ujar orangtua wali murid SDN 1 Kaliwadas. Begitu juga dengan orangtua murid lain pengadaan buku Modul ini terkesan diwajibkan kepada murid. Meskipun tidak secara gamblang disampaikan ke orangtua namun diam-diam oknum guru memaksakan anak murid untuk memiliki buku Modul. Pihak toko fotocopy yang merasa di titipi buku Modul ini semata mata hanya mencari ke untungan, pembelinya dari SDN mana saja, kata pemilik toko Lanjut, pihak toko tidak ada mengharuskan absen siswa/siswi yang membeli buku itu, ada beberapa wali murid meminta nota pembelian sejumlah buku Modul untuk di perlihatkan ke Guru nya bahwa Sanya anaknya sudah membeli buku Modul dengan menunjukan Noto toko penyedia buku Modul. Pungkasnya Kepala SDN 1 Kaliwadas yang baru di pindah jabat kepala SDN 1 Tukmudal pada bulan Februari, Wardina, S.Pd., M.Pd. mengatakan bahwa buku Modul yang di jual Toko FotoCopy diri beralibi tidak tau dan tidak ada penggiring sekolah memerintahkan agar murid murid nya membeli buku modul di Toko FotoCopy tersebut. Ucapnya. Dugaan awak media di sini ada koordinasi yang baik antara penyedia barang dengan pihak Sekolah tentunya hal ini ada timbal balik ke untungan yang di dapat dari jumlah buku Modul yang terjual di toko fotocopy. (Asep Rusliman)

Kuningan Bidik-kasusnews.com,.Pemerintah Kabupaten Kuningan akan segera melakukan perombakan besar-besaran pada struktur birokrasinya. Agenda mutasi, rotasi dan promosi pejabat tersebut direncanakan sebelum memasuki Bulan Suci Ramadan. Hal itu untuk memastikan stabilitas kinerja pemerintahan selama masa ibadah puasa dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kuningan, Hartanto, mengonfirmasi rencana tersebut mengatakan, pelaksanaan mutasi hanya tinggal menunggu penyelesaian proses administrasi di Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Pelantikannya direncanakan digelar sebelum Bulan Ramadan. “Namun hari dan jam pastinya masih bersifat tentatif,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Kamis, 12 Februari 2026. Ratusan Pejabat Terlibat Mutasi kali ini melibatkan jumlah personel yang cukup signifikan di berbagai tingkatan jabatan. Direncanakan akan menyasar ratusan pejabat. Di antaranya rotasi di lingkungan pejabat Eselon II atau setingkat kepala dinas (kadis) dan kepala badan (kaban) sekitar 7 hingga 8 orang. Selain itu, terdapat 1 atau 2 orang yang akan dipromosikan untuk mengisi kekosongan jabatan Eselon III. Sedangkan pergeseran paling masif terjadi di level Eselon IV dengan jumlah mencapai kurang lebih 230 pejabat. Perombakan tersebut diharapkan mampu menyegarkan suasana kerja di tingkat teknis pelayanan masyarakat. Sementara itu, isu mengenai rolling di level Eselon II semakin santer karena dikabarkan lebih bersifat rotasi atau pertukaran posisi antar kadis saja. Meliputi: Guruh Irawan Zulkarnaen yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), diprediksi akan berpindah tugas menjadi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan karena H. Deni Hamdani yang menjabat sebelumnya ramai diisukan bakal menduduki kursi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan . (Asep Rusliman)

Majalengka Bidik-kasusnews.com,.Pemerintah Kabupaten Majalengka menggelar Rapat Paripurna DPRD dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Majalengka ke-186 yang berlangsung khidmat di Pendopo Gedung Negara Majalengka, Rabu (11/2/2026). Hari Jadi Kabupaten Majalengka ke-186 tahun 2026 mengusung tema “Menapak Sejarah, Bangun Kolaborasi dan Inovasi Menuju Majalengka Langkung SAE” Peringatan tahun ini memiliki makna historis karena untuk pertama kalinya Hari Jadi Majalengka diperingati pada tanggal 11 Februari, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025. Bupati Majalengka, Eman Suherman dalam sambutannya menyampaikan bahwa penetapan tanggal baru tersebut merupakan hasil kajian akademik mendalam yang dipimpin oleh Prof. Dr. Hj. Nina Herlina, M.S. dari Universitas Padjadjaran. Perubahan ini bertujuan untuk meluruskan sejarah sekaligus memperkuat jati diri Kabupaten Majalengka. Dalam kesempatan tersebut, Bupati memaparkan sejumlah capaian strategis pembangunan daerah sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka tercatat sebagai tertinggi kedua di Jawa Barat pada triwulan II 2025 dengan angka 9,01 persen, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,38 persen. Melalui program MATA HATI, angka pengangguran terbuka berhasil ditekan dari 4,01 persen menjadi 3,62 persen, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, total investasi yang masuk ke Majalengka sepanjang tahun 2025 mencapai Rp. 3,4 triliun. Bupati juga menyampaikan bahwa angka kemiskinan berhasil diturunkan sebesar 0,51 persen atau setara dengan 6.110 jiwa. Di bidang infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Majalengka terus menunjukkan komitmennya. Saat ini, sepanjang 806,92 kilometer atau 88,19 persen jalan kabupaten berada dalam kondisi mantap. Pada awal tahun 2026, pemerintah daerah juga menggulirkan program perbaikan 1.715 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dengan total anggaran mencapai Rp. 34,4 miliar. Dalam hal tata kelola pemerintahan, Kabupaten Majalengka kembali menorehkan prestasi dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kali berturut-turut. Selain itu, Majalengka memperoleh predikat “Sangat Baik” pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indeks 3,91, nilai SAKIP yang tinggi, serta menempati peringkat 19 besar nasional dalam Indeks Pelayanan Publik. Bupati Eman Suherman juga menegaskan keberpihakan pemerintah daerah terhadap produk lokal melalui kebijakan “Bela dan Beli Produk UMKM”, termasuk kewajiban penggunaan Genteng Jatiwangi pada seluruh bangunan pemerintah. Menghadapi tantangan pembangunan tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menyiapkan sejumlah program Quick Wins, di antaranya: Satu Desa Satu Sarjana SPBU Mini (Solidaritas pada Buruh untuk Memiliki Hunian) Program SAREBU (Sakola Bareng Ibu-ibu). “Momen Hari Jadi ke-186 ini menjadi titik tolak untuk melangkah ke masa depan dengan semangat kolaborasi dan inovasi menuju Majalengka Langkung Sae,” tegas Bupati. Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir, Jaksa Agung RI ST. Burhanuddin, Anggota DPR RI TB Hasanuddin, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Asep Rusliman)

Majalengka Bidik-kasusnews.com,.Kapolres Majalengka Akbp Rita Suwadi.,S.H.,S.I.K.,M.M., memimpin langsung upacara serah terima jabatan (Sertijab) Wakapolres Majalengka yang dilaksanakan di Lapangan Apel Polres Majalengka, Jumat (13/2/2026). Dalam upacara tersebut, jabatan Wakapolres Majalengka secara resmi diserahterimakan dari Kompol Asep Agustoni, S.E., M.M kepada Kompol Dani Prasetya, S.H., M.H sebagai Wakapolres Majalengka yang baru. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU) Polres Majalengka, para Kapolsek jajaran, serta seluruh personel Polres Majalengka. Dalam amanatnya, Kapolres Majalengka Akbp Rita Suwadi.,S.H.,S,I.K.,M.M.,menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri sebagai bentuk penyegaran serta pengembangan karier personel. Ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kompol Asep Agustoni.,S.E.M.M., atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Wakapolres Majalengka. “Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas loyalitas, kerja keras, dan kontribusi yang telah diberikan dalam mendukung pelaksanaan tugas di Polres Majalengka,” ujar Kapolres. Kepada pejabat yang baru, Kapolres berharap Kompol Dani Prasetya.,S.H.,M.H., dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas yang baru serta terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Upacara serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan berita acara serta pengambilan sumpah jabatan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari Kapolres beserta jajaran kepada pejabat lama dan pejabat baru. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan serta meningkatkan profesionalisme di lingkungan Polres Majalengka. (Asep Rusliman)

Majalengka Bidik-kasusnews.com,.Kapolres Majalengka, Akbp Rita Suwadi.,S.H.S.I.K.,M.M., mengikuti kegiatan Zoom peresmian SPPG Polri, groundbreaking pembangunan SPPG Polri, serta peresmian Gudang Ketahanan Pangan Polri oleh Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan secara serentak melalui daring, Jumat (13/2/2026). Kegiatan Zoom Meeting tersebut berlangsung di SPPG Komala Bhayangkari Polres Majalengka yang beralamat di Jalan Pangeran Muhammad Blok Kamis RT 008 RW 001, Desa Pelabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Majalengka, Dena Muhamad Rhamdhan.,S.I.P serta sejumlah pejabat dan personel Polres Majalengka, di antaranya Kabag Ren, Kasiwas, Paurmin Bag SDM, Paurmin Log, PJ Ketua Bhayangkari, PIC SPPG Yayan Bhayangkari, Badan Usaha Yayasan Bhayangkari, dan Operator SPPG. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Gizi (SPPG) serta gudang ketahanan pangan Polri. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Majalengka menyampaikan bahwa kehadiran SPPG dan gudang ketahanan pangan Polri diharapkan dapat mendukung program pemenuhan gizi serta memperkuat ketersediaan pangan, khususnya di wilayah Kabupaten Majalengka. “Kami siap mendukung penuh program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui optimalisasi peran SPPG Polri,” ujar Kapolres. Kegiatan Zoom berlangsung dengan tertib dan khidmat, sebagai wujud sinergitas antara Polri dan pemerintah daerah dalam menyukseskan program strategis nasional di bidang ketahanan pangan. (Asep Rusliman)

Majalengka Bidik-kasusnews.com,.Dengan penuh semangat dan kerja keras, Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Kodim 0617/Majalengka terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di Desa Sindangwangi, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Pada Kamis (12/2/2026), personel Satgas tampak bercucuran keringat saat membangun pondasi pos keamanan lingkungan (pos kamling) sebagai bagian dari sasaran fisik program TMMD.. Pembangunan pos kamling tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan desa, sekaligus memperkuat kebersamaan antara TNI dan warga. Saat ditemui dilapangan, Komandan SSK TMMD ke-127, Letda Inf Angga Wira Aditya, menyampaikan bahwa pembangunan pos kamling ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI dalam membantu pemerintah daerah meningkatkan fasilitas umum bagi masyarakat. “Meski harus bekerja di bawah terik matahari, seluruh personel Satgas tetap semangat demi mempercepat proses pembangunan. Kami berharap keberadaan pos kamling ini nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga untuk menjaga keamanan lingkungan,” ujar Letda Inf Angga Wira Aditya. Ia menambahkan, program TMMD bukan hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga membangun semangat gotong royong dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Warga Desa Sindangwangi pun menyambut baik pembangunan tersebut. Mereka turut membantu proses pengerjaan sebagai bentuk dukungan terhadap program TMMD yang dinilai membawa manfaat nyata bagi desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan keamanan lingkungan semakin terjaga dan sinergi antara TNI dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan desa yang aman, nyaman, dan sejahtera. Sumber : (Pendim_0617) (Asep.R)

KOTA CIREBON Bidik-kasusnews.com,.(Jum’at, 13/2/2026), – Kodim 0614/Kota Cirebon bekerja sama dengan BBWS Cirebon serta didukung dari berbagai instansi terkait menggelar kegiatan bersih-bersih pantai yang dipusatkan di pesisir Pantai Kesenden, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden RI dalam rangka mendukung program “Indonesia Asri dan Bebas Sampah”. Aksi bersih pantai ini melibatkan unsur TNI, aparatur pemerintah daerah, komunitas peduli lingkungan, serta elemen masyarakat setempat yang secara bersama-sama membersihkan sampah di sepanjang garis pantai. Komandan Kodim 0614/Kota Cirebon, Letkol Arm Drajat Santoso, S.Kom menyampaikan bahwa kegiatan Gerakan Indonesia Asri kami bekerjasama dengan BBWS Cirebon, tidak hanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya wilayah pesisir yang rentan terhadap penumpukan sampah kiriman. “Melalui Gerakan Indonesia Asri ini, kami ingin menumbuhkan semangat gotong royong serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Pantai yang bersih bukan hanya enak dipandang, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan perekonomian masyarakat,” ujarnya. Sementara itu, perwakilan BBWS Cirebon menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga kebersihan sungai dan muara yang bermuara ke laut. Sampah yang tidak terkelola dengan baik di hulu akan berdampak langsung pada kondisi pesisir. Dalam peranan dan keikutsertaannya pada kegiatan ini, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cirebon menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung upaya pelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir dan daerah aliran sungai, melalui kolaborasi lintas sektor bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kegiatan bersih-bersih ini pun disambut antusias warga sekitar. Banyak masyarakat yang merasa puas dan bangga dapat terlibat langsung dalam aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka. Selain membuat kawasan pesisir lebih tertata, kegiatan ini juga mempererat kebersamaan antara aparat dan masyarakat. Diharapkan, dengan selesainya kegiatan bersih-bersih ini, kesadaran dan komitmen seluruh pihak untuk menjaga kebersihan pantai tidak berhenti sampai di sini. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, sehingga pesisir Pantai Kesenden tetap terjaga kebersihannya serta menjadi lingkungan yang asri, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Komandan Kodim 0614/Kota Cirebon turut menyampaikan himbauan kepada seluruh peserta kegiatan dan masyarakat pesisir di wilayah Kota Cirebon. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, baik di lingkungan permukiman, sungai, maupun di area pantai. Menurutnya, kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat, melainkan tanggung jawab bersama sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan generasi mendatang. “Pantai yang bersih adalah cerminan kepedulian kita bersama. Jangan sampai kegiatan ini hanya bersifat seremonial. Mari kita jadikan kebersihan sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya. Selain itu, ia juga mendorong peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengingatkan satu sama lain apabila masih ditemukan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Dengan sinergi dan kesadaran kolektif, diharapkan kawasan pesisir tetap terjaga kebersihannya serta mendukung terwujudnya program Indonesia Asri dan Bebas Sampah secara berkelanjutan. (pendim0614)* (Asep.R)

Cirebon Bidik-kasusnews.com,.Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon berhasil mengungkap 12 kasus peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang selama periode Januari – Februari 2026. Sebanyak 16 tersangka telah diamankan dari hasil pengungkapan tersebut. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Imara Utama, S.H, S.I.K, M.H, menyampaikan bahwa dari 12 kasus yang terungkap terdiri dari 3 kasus peredaran sabu-sabu, 1 kasus peredaran ganja kering, dan 8 kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin. Pihaknya turut mengamankan 16 tersangka dari seluruh kasus tersebut. “Kasus-kasus tersebut diungkap di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Cirebon. Modus transaksi yang digunakan para pelaku beragam, mulai dari transaksi langsung, sistem bayar di tempat (COD), hingga lainnya,” ujar Kombes Pol Imara Utama, S.H, S.I.K, M.H, dalam konferensi pers, Kamis (11/12/2025). Ia mengatakan, dari hasil pengungkapan 12 kasus tersebut, petugas Polresta Cirebon berhasil menyita sejumlah barang bukti. Diantaranya Sabu-sabu 5,9 gram, 1,1 gram ganja kering, 10.501 butir obat keras terbatas, uang tunai Rp 4,04 juta, handphone, lakban, timbangan, dan lainnya. Tersangka peredaran narkotika jenis sabu-sabu dan ganja kering dijerat Pasal 114 Ayat 1 dan 2 junto Pasal 112 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara 6 hingga 20 tahun serta denda Rp1 miliar hingga Rp 13 miliar. Sementara itu, tersangka peredaran obat keras tanpa izin dijerat Pasal 435 junto Pasal 138 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Sediaan Farmasi, dengan ancaman pidana penjara 12 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. “Kami memastikan akan terus memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Polresta Cirebon guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari narkoba,” pungkasnya. (Asep Rusliman)

CIREBON Bidik-kasusnews.com,. Menjelang datangnya Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah, Kapolresta Cirebon Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) harga dan ketersediaan bahan pokok di dua pasar tradisional, yakni Pasar Sumber dan Pasar Pasalaran, Kabupaten Cirebon. Jumat (13/2/2026). Kegiatan dihadiri Bupati Cirebon Imron, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, unsur TNI, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, jajaran pejabat utama Polresta Cirebon, para Kapolsek, kepala pasar, serta awak media. Rombongan pertama menyambangi Pasar Sumber di Jalan R. Dewi Sartika, Kecamatan Sumber. Kapolresta Cirebon bersama Forkopimda menyusuri lorong-lorong pasar, menyapa pedagang sekaligus menanyakan harga dan ketersediaan barang secara langsung. Di lapak beras, Kapolresta tampak mengambil sampel beras dari dalam karung untuk memastikan kualitasnya. Ia juga berdiskusi mengenai perbedaan harga beras premium dan medium, serta kestabilan distribusinya menjelang Ramadan. Berdasarkan hasil pengecekan di Pasar Sumber, harga beras premium berada di kisaran Rp15.000–Rp15.500 per kilogram dan beras medium Rp13.000–Rp13.500 per kilogram, keduanya terpantau stabil. Harga gula pasir berada di kisaran Rp17.500–Rp18.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp19.000–Rp19.500 per liter, serta daging sapi Rp130.000–Rp140.000 per kilogram. Namun demikian, terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga. Cabai rawit merah menjadi yang tertinggi dengan harga Rp98.000–Rp100.000 per kilogram. Telur ayam negeri naik menjadi Rp30.500–Rp31.000 per kilogram. Bawang putih dan bawang kating juga tercatat mengalami kenaikan, begitu pula kentang yang mencapai Rp16.000 per kilogram. Sementara itu, daging ayam ras justru mengalami penurunan harga menjadi Rp38.000–Rp39.000 per kilogram. Kapolresta Cirebon menyampaikan bahwa kenaikan harga menjelang Ramadan merupakan pola tahunan yang kerap terjadi akibat meningkatnya permintaan masyarakat. Meski demikian, pihaknya memastikan bahwa lonjakan tersebut masih dalam batas wajar. “Kami turun langsung untuk memastikan stok tersedia dan harga masih terkendali. Kami juga memonitor dari hulu ke hilir, mulai dari supplier, petani, peternak hingga pedagang. Tujuannya agar masyarakat tidak terbebani kenaikan yang terlalu tinggi,” ujar Kombes Pol. Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H.,. Ia menegaskan, Polresta Cirebon bersama Forkopimda akan terus melakukan pemantauan secara berkala selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri. Setelah dari Pasar Sumber, rombongan melanjutkan pengecekan ke Pasar Pasalaran di Kecamatan Weru. Di lokasi ini, harga bahan pokok secara umum juga terpantau relatif stabil. Beras premium dijual seharga Rp14.900 per kilogram, beras medium Rp13.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp90.000 per kilogram, daging sapi Rp140.000 per kilogram, serta telur ayam negeri Rp31.000 per kilogram. Beberapa komoditas seperti kol mengalami kenaikan sekitar Rp1.000, sedangkan mayoritas bahan pokok lainnya masih dalam kondisi tetap. Kapolresta Cirebon juga berdialog dengan pedagang sayur mayur dan komoditas lainnya untuk memastikan tidak ada kendala distribusi yang berpotensi mengganggu stabilitas harga. Selain memantau harga di tingkat pasar, Polresta Cirebon melalui Satreskrim turut melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi guna mengantisipasi praktik penimbunan dan permainan harga oleh oknum tertentu. “Kami sudah menyiapkan langkah antisipasi. Jika ditemukan adanya penimbunan atau permainan harga yang merugikan masyarakat, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya. Ia juga mengimbau para pedagang agar tidak menaikkan harga secara berlebihan di luar kewajaran. “Kami harapkan para pedagang tetap menjaga stabilitas harga dan menyesuaikan dengan harga dari supplier. Jangan sampai ada kenaikan yang tidak rasional,” tambahnya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Cirebon juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan panic buying dan tetap berbelanja sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diminta segera melapor apabila menemukan dugaan penimbunan atau gangguan kamtibmas melalui Layanan Hotline 110. Kegiatan sidak berjalan dengan tertib, aman dan kondusif. Monitoring serupa akan terus dilakukan di sejumlah pasar lainnya di wilayah hukum Polresta Cirebon guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman serta harga terkendali sepanjang Ramadan 1447 H hingga Idulfitri. (Asep Rusliman)

ndramayu Bidik-kasusnews.com,. Dari Pantauan Awak media dari emat kecamatan yakni Kecamatan Juntinyuat,kecamatan Balongan,Kecamatan Karangampel dan Kecamatan krangkeng dalam menjalankan Usaha Kecil menenga (UMKM,) diantaranya Pertanian,Penggilingan padi,Nelayan,Pompanisasi sawah dan tambak DLL setiap hari berbondong-bondong untuk mengantri BBM Solar subsidi di SPBU 3445215 mereka sangat antusias sabar dalam mendapat kemudahan mendapatkan pelayanan BBM,di temui Media Kumis krangkeng menerangkan kepada media bahwa saya selalu mengantri setiap hari karena untuk menggerakkan Penggilingan padi(Beras)hrs pake solar dari semua pemilik memberikan kuasa kepada saya,Dari Nelayan juga Suharno Juntinyuat menerangkan saya tiap hari harus bli solar karena disuruh juragan prahu,Mang kaswiyah Majakerta Balongan juga menerangkan dengan keterangan yang sama dan dari Mang Ajo desa sambimaya PB menerangkan sama dengan Kumis,Lurah Karangampel membrrikan keterangan yang sama untuk mengisi Penggilingan padi, Santi ,Caswidi Nelayan Limbangan juga ikut memberikan keterangan yang sama. Menurut saya (Santi) SPBU ini sangat membantu untuk kelangsungan hidup para Nelayan dan penggilingan padi yang ada di Desa Lomang dan Limbangan klu tidak ada solar mungkin kita susah untuk melangsungkan hidup karena kita orang tani harus kerja cari sendiri, klu PNS si kita juga ga mau kerja sebagai Nelayan atau buruh tani lainya karena di SPBU Karangampel tidak ada jual solar subsidi,kata Pakar Ahli Undang-undang sdh menjadi hak warga Negara,Pasal 27 UUD 1945 Ayat 2 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,menurut mereka kerja jadi Petani,Nelayan,UMKM sangat layak karena untuk jadi PNS mereka tidak ada Link di atas. Masih dari Ahli UUD 1945 pasal 33 Ayat 1.Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan(Koperasi Pelelangan ikan) 2.Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Oleh Negara(BPH Migas,Pertamina,) 3.Bumi air dan kekayaan alam yg terkandung didalamnya dikuasai negara(BPH Migas,Pertamina, ) dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat(Konsumen kendaraan dan Non Kendaraan). Di temui terpisah manager SPBU Abdul Gani menerangkan,SPBU melayani sesuai dengan konstitusi negara dimana ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yg dihadiri berbagai Partai Politik yg di wakili dari Berbagai fraksi dan komisi di gedung Parlemen untuk membahas Kemudahan masyarakat red Nelayan,petani,UMKM DLL dalam mendapat BBM bersubsidi maka lahirlah UU No 2 THN 2023 yg mengatur regulasi penyaluran BBM bersubsidi diantaranya setiap pembelian BBM bersubsidi wajib hukumnya menunjukan ke SPBU Surat rekomendasi dari Muspida dan barcode yg sdh di aprove oleh BPH Migas,masi dari Abdul Gani dalam mendapatkan Surat rekomendasi dari Muspida itu prosesnya panjang masyarakat dari mengambil Formulir di Masing-masing Dinas terkait lalu minta surat keterangan usaha dari Desa/Kelurahan di stempel maju lagi minta persetujuan dari Muspika Camat dan Polsek setempat di stempel dan di lanjut ke Muspida Dinas terkait Dispertan,Diskanla,Disperindag DLL baru dapat Surat rekomendasi dan Barcode dan sdh Syah untuk beli di SPBU,dan apa bila ada pihak-pihak yang kurang setuju dengan aturan pemerintah sebaiknya mengajukan gugatan ke MK,klu kita SPBU tidak bisa untuk menolak karena konsumen juga berhak untuk mengajukan gugatan ke Pertamina melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia(YLKI) karena konsumen sdh menempuh prosedur pembelian. Lagian konsumen membeli BBM itusdh Legal karena sdh byr pajak dari Negara yg dititipkan kepada Harga Eceran tertinggi(HET) tiga pajak tersebut Pajak pertambahan nilai(PPN) Pajak penghasilan(PPh)kedua pajak ini masuk ke kas APBN yg bisa membiayai gaji Persiden,Wakil,MPR/DPR,Lembaga tinggi Negara,TNI Polri na yang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor(PBBKB)Pertamina itu setor ke kas Daerah melalui Pajak Pratama yg fungsinya untuk pembangunan Daerah. Semuavkonsumen di SPBU 3445215 tertib Administrasi apabila Surat rekomendasi itu sdh Expayer mereka langsung Daftar ulang di masing-masing Dinas terkait tutupnya. (Asep Rusliman)