Amuntai, Bidik-kasusnews.com – Kapolres Hulu Sungai Utara (HSU) AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si. mengingatkan masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara damai tanpa tindakan anarkis. Imbauan tersebut disampaikan melalui PS. Kasi Humas Polres HSU IPTU Asep Hudzainur sebagai langkah menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah HSU.(31/8/2025) Menurut Kapolres, kebebasan berpendapat merupakan hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun, ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi harus tetap sesuai koridor hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. “Kita semua menginginkan perubahan, bukan kerusakan. Mari sampaikan pendapat dengan damai, tanpa merugikan orang lain,” ujarnya. Kapolres HSU juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya mengganggu jalannya aksi damai. Provokasi dinilai hanya akan memicu kericuhan, merusak fasilitas umum, dan berujung pada tindakan melanggar hukum. “Kita harus bersama-sama waspada terhadap oknum yang menunggangi aksi untuk menciptakan kerusuhan. Jangan sampai niat baik masyarakat justru dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambah IPTU Asep menyampaikan pesan Kapolres. Polres HSU memastikan akan mengawal setiap penyampaian aspirasi agar tetap berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran aparat di lapangan, menurut Kapolres, bukan untuk membatasi, melainkan menjamin agar hak masyarakat terlindungi tanpa mengganggu ketertiban umum. Selain itu, Kapolres mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga mahasiswa untuk bersinergi menjaga keamanan daerah. “Mari bersama menjaga kondusifitas wilayah, agar aspirasi yang disampaikan bisa memberi manfaat bagi pembangunan daerah dan bangsa,” tuturnya. Dengan imbauan tersebut, Polres HSU berharap masyarakat Hulu Sungai Utara tetap mengedepankan musyawarah, menjaga persatuan, serta menghindari tindakan yang berpotensi merugikan banyak pihak.(Agus)

Bogor, Bidik-kasusnews.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menciptakan rasa aman dan damai serta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025). Rapat yang turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih itu membahas evaluasi situasi keamanan terkini, termasuk penanganan insiden meninggalnya seorang pengemudi ojek online akibat kecelakaan, serta dinamika aksi unjuk rasa yang dinilai menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam keterangannya, Panglima TNI menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga ketenangan dan persatuan di tengah berbagai tantangan. “Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, karena hal itu hanya akan merugikan diri kita sendiri dan masyarakat luas,” ujarnya. Lebih lanjut, Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa setiap persoalan di masyarakat sebaiknya diselesaikan dengan cara yang arif dan mengutamakan musyawarah. Ia juga mengingatkan bahwa hukum harus menjadi pegangan utama dalam menyelesaikan konflik agar tidak menimbulkan eskalasi yang merugikan kepentingan bersama. Sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri, menurut Panglima TNI, merupakan kunci dalam menjaga stabilitas nasional. Kerja sama tersebut diyakini mampu memperkuat persatuan bangsa di tengah dinamika situasi yang berkembang. “Masalah yang ada mari kita selesaikan secara musyawarah dan sesuai hukum yang berlaku, demi Indonesia yang damai, aman, dan tenteram,” tegasnya. Dengan ajakan tersebut, Panglima TNI berharap masyarakat tetap tenang, mengutamakan persatuan, dan tidak terjebak dalam provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa.(Agus)

LAMPUNG, Bidik-kasusnews.com – Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Lampung, Kombes Pol Yudi Hermawan memimpin pemberian arahan operasional kepada personel DitSamapta Polda Lampung yang akan melaksanakan tugas pengamanan aksi penyampaian pendapat di Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Senin, 1 September 2025. Arahan tersebut disampaikan dalam apel pengecekan persiapan yang digelar di Mako Polda Lampung, Minggu (31/8/2025). Dalam arahannya, Irwasda (Inspektur Pengawas Daerah) menekankan pentingnya profesionalitas, kedisiplinan, dan kesiapan personel dalam menghadapi situasi dinamis di lapangan serta laksanakan tindakan sesuai perintah dan undang-undang. “Personel harus tetap bergerak dalam ikatan dan komando pleton, apapun situasinya. Kedisiplinan dan koordinasi menjadi kunci keberhasilan pengamanan,” tegas Kombes Pol Yudi. Irwasda juga mengingatkan agar seluruh personel menjunjung tinggi hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun siap mengambil tindakan tegas sesuai mandat hukum jika terjadi aksi anarkis dan pelanggaran. “Kami menghormati hak menyampaikan pendapat secara damai. Namun, jika ada massa yang melakukan tindakan anarkis, langkah tegas harus diambil sesuai amanat Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku,” jelasnya. Kombes Pol Yudi Hermawan juga meminta personel untuk mengutamakan pendekatan humanis dan komunikasi yang efektif guna mencegah eskalasi ketegangan. “Utamakan dialog, hindari provokasi, dan jaga situasi agar tetap kondusif. Keamanan dan keselamatan masyarakat serta personel adalah prioritas utama,” tambahnya. Arahan ini merupakan bagian dari persiapan matang Polda Lampung untuk memastikan aksi demonstrasi berjalan tertib, aman, dan tanpa gangguan terhadap aktivitas publik sekitar. Sebanyak ratusan personel DitSamapta yang tergabung dalam satuan pengamanan telah dipersiapkan dengan perlengkapan prosedural standar operasi kepolisian. Polda Lampung mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi menciptakan situasi kondusif selama penyampaian pendapat berlangsung.(Mg)

Cirebon, Bidik-kasusnews.com,.Gelombang aksi solidaritas di Kabupaten Cirebon pada Sabtu (30/8) siang berubah jadi kerusuhan besar. Gedung DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber diserbu massa, dijarah, lalu dibakar. Sejumlah fasilitas kepolisian, termasuk Polsek Sumber dan pos lalu lintas, ikut porak-poranda. Aparat gabungan TNI–Polri diterjunkan untuk mengendalikan situasi. Kerusuhan dipicu kemarahan warga atas meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta, 28 Agustus lalu. Polri menyatakan tujuh anggota Brimob sudah diamankan dan tengah diperiksa secara etik dan pidana. Massa yang sebagian besar dari komunitas ojek online bersama elemen masyarakat lain mulai bergerak dari sekitar Polresta Cirebon menuju kawasan DPRD. Situasi langsung memanas—pelemparan batu pecahkan kaca, lalu gedung DPRD digeruduk, dijarah, dan dibakar. Tak berhenti di situ, massa juga merusak Polsek Sumber, pos polisi lalu lintas, hingga membongkar tugu knalpot brong di perempatan Sumber. Jalan utama sempat lumpuh akibat aksi tersebut Bentrok kian melebar. Saat massa mencoba mendekati markas Brimob di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa, aparat menembakkan gas air mata. Dampaknya menjalar ke warga sekitar—seorang ibu dan anak yang kebetulan melintas di Jalan Pangeran Cakrabuana menjadi korban paparan dan harus dievakuasi kerumah warga sekitar perumahan,di sekitar lokasi juga melaporkan masih merasakan perih akibat sisa gas. Menjelang sore, massa mulai bergerak ke arah Gedung DPRD Kota Cirebon. Informasi lapangan menyebut sebagian orang sudah masuk kawasan perkantoran, meski aparat masih berusaha melakukan penghalauan Hingga berita ini diturunkan, belum ada data resmi soal korban luka maupun total kerugian. Api di Gedung DPRD berhasil dipadamkan meski kerusakan cukup parah. Aparat masih bersiaga di sekitar kawasan pemerintahan untuk mencegah aksi lanjutan. Kericuhan di Cirebon menjadi bagian dari gelombang protes di berbagai kota usai tragedi Affan di Jakarta. Polda menegaskan proses hukum terhadap tujuh anggota Brimob yang terlibat dilakukan secara transparan. Red/Asep.R

Sentul, Bidik-kasusnews.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri bersama TNI akan mengambil langkah tegas terhadap berbagai aksi anarkis yang belakangan ini marak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat evaluasi bersama Presiden RI, Panglima TNI, dan sejumlah menteri terkait di Sentul, Sabtu (30/8/2025). Menurut Kapolri, Presiden RI telah memberikan instruksi langsung agar TNI dan Polri segera menindak tegas setiap tindakan melanggar hukum, terutama aksi demonstrasi yang berujung pada kerusuhan. “Tadi Bapak Presiden memintakan kepada saya dan Panglima, khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, kami TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku,” ujar Jenderal Sigit. Kapolri menilai, aksi anarkis seperti pembakaran gedung, perusakan fasilitas umum, hingga penyerangan markas aparat telah melewati batas penyampaian pendapat yang dijamin oleh undang-undang. Ia menekankan bahwa kebebasan berpendapat tetap harus dijalankan dengan memperhatikan kepentingan umum, aturan hukum, serta menjaga persatuan bangsa. Selain menyinggung kerusuhan, Kapolri juga menyoroti perkembangan penanganan kasus tujuh personel Brimob yang menabrak seorang pengemudi ojek online hingga meninggal dunia. Ia memastikan proses hukum berjalan cepat, transparan, dan terbuka bagi pemantauan publik. “Proses penanganan oleh Propam sudah berlangsung dan saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat dan maraton. Dalam satu minggu harus siap sidang etik, dan tidak menutup kemungkinan ada proses pidana jika ditemukan kesalahan,” tegasnya. Untuk menjamin transparansi, Polri juga membuka akses pemantauan kepada Kompolnas dan Komnas HAM selama jalannya proses pemeriksaan. Di akhir pernyataannya, Kapolri mengajak seluruh elemen masyarakat agar tetap tenang serta mendukung langkah TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. “Kami berharap mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, tokoh nasional, dan semua elemen bangsa untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan di tengah situasi yang ada,” pungkas Jenderal Sigit.(Agus)

Mataram, NTB, Bidik-kasusnews.com – Suasana mencekam meliputi Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (30/8/2025), ketika gelombang massa aksi dari gabungan aliansi mahasiswa membakar gedung dewan. Aksi yang diwarnai teriakan “Revolusi” ini dipicu oleh kekecewaan terhadap kenaikan gaji anggota DPR RI sebesar Rp3 juta per hari, ditambah kemarahan publik atas tewasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang dilindas kendaraan taktis Brimob saat aksi sebelumnya di Jakarta. Api membesar dengan cepat, membakar pagar hingga merembet ke seluruh ruangan gedung DPRD. Asap pekat membubung tinggi, sementara ledakan terdengar dari dalam gedung. Massa juga merangsek masuk, melakukan perusakan dan penjarahan. Kursi, lampu, hingga berbagai perabotan kantor dilempar keluar dan dihancurkan. Suasana di sekitar lokasi masih menegangkan. Ratusan aparat kepolisian berjaga ketat, menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, namun hingga kini ribuan pendemo belum mau meninggalkan area gedung. Kerusuhan ini turut menyita perhatian warga sekitar. Sebagian mendukung langkah mahasiswa, namun ada pula yang mengkritisi tindakan anarkis. “Kenapa kantor DPR yang tidak bersalah dibakar? Kenapa bukan oknum anggota DPR yang diminta pertanggungjawaban?” ujar seorang warga. Lainnya berkomentar dengan perumpamaan, “Kalau lumbung padi banyak tikusnya, jangan lumbungnya yang dibakar, tapi tikusnya yang harus diberantas.” Hingga berita ini diturunkan, belum ada data resmi mengenai jumlah kerugian maupun korban jiwa akibat kebakaran hebat ini. Aparat masih berupaya menenangkan situasi dan mencegah api merembet ke bangunan lain di sekitar gedung DPRD NTB.(Agus)

WONOSOBO, BIDIK-KASUSNEWS.COM – Program Pemerintah Sekolah Rakyat yang digalangkan Presiden Prabowo bertujuan mewujudkan rakyat yang cerdas. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa keberadaan sekolah rakyat menjadi strategi nasional untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Hal itu disampaikan saat meninjau langsung penyelenggaraan Sekolah Rakyat Wonosobo, Sabtu (30/8/2025). Kunjungan Agus sekaligus memantau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang telah berlangsung sejak 15 Agustus 2025. “Saya ingin memastikan seluruh proses berjalan baik, termasuk MPLS yang masih berlangsung. Dari hasil peninjauan, saya nyatakan berjalan sesuai harapan,” ujar Agus. Dalam kesempatan itu, Agus menyisir berbagai fasilitas, mulai dari ruang kelas, asrama siswa, kamar mandi, hingga menu makanan. Bahkan, ia menanyakan langsung pada pihak sekolah soal kualitas gizi dan layanan makan harian bagi siswa. “Makanannya bagus, bahkan ada tambahan di malam hari. Kebersihan juga terjaga karena diurus Tagana,” ungkapnya. Agus menyebut bahwa konsep sekolah rakyat yang berbasis boarding school memberi tantangan tersendiri. Siswa harus tinggal jauh dari keluarga, sehingga peran guru dan kepala sekolah tidak hanya mengajar, tapi juga menjadi orang tua pengganti. “Saya pesan kepada guru agar punya empati dan perhatian personal pada anak-anak, bukan sekadar menyampaikan pelajaran,” tandasnya. Menurut Agus, Presiden Prabowo Subianto memberi mandat agar sekolah rakyat dijadikan jembatan sosial bagi anak-anak dari keluarga miskin. Harapannya, sekolah ini mampu memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. “Kemensos bersama kementerian lain akan terus memastikan seluruh aspek berjalan baik, mulai dari belajar mengajar, pengasuhan, hingga dukungan pendamping,” jelasnya. Dari hasil pemantauan, Wamensos menilai bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat Wonosobo sudah tertata dengan baik. “Harapan pemerintah, adanya Sekolah Rakyat akan terwujud masyarakat cerdas,” pungkasnya. Jurnalis ( trm )

Amuntai, Bidik-kasusnews.com – Polres Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Sholat Ghoib dan doa bersama di Masjid Al-Hidayah Mapolres HSU pada Sabtu (30/8) pukul 12.30 WITA. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian atas wafatnya almarhum Affan Kurniawan, sekaligus momentum mempererat silaturahmi antara Polri, tokoh agama, ormas, mahasiswa, dan masyarakat.(30/8/2025) Acara berlangsung khidmat dengan dihadiri Kapolres HSU, Waka Polres HSU, PJU Polres HSU, Kapolsek jajaran, tokoh agama, pimpinan ormas, mahasiswa, komunitas driver ojol, serta perwakilan masyarakat. Hadir pula Ustadz Abdul Bari, pimpinan GP Ansor, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Amuntai, Ormas Laung Kuning, dan KNPI HSU. Rangkaian kegiatan diawali dengan Sholat Ghoib untuk almarhum Affan Kurniawan, dilanjutkan pembacaan Surah Yasin, tahlil, serta doa bersama untuk keselamatan bangsa dan perlindungan bagi seluruh anggota Polri dalam bertugas. Kapolres HSU, AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si, melalui PS. Kasi Humas IPTU Asep Hudzainur menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya bentuk duka cita, melainkan juga sarana memperkokoh kebersamaan. “Kami bersama masyarakat mendoakan almarhum agar mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, serta memohon keselamatan bagi bangsa dan kekuatan bagi seluruh personel dalam menjalankan tugas,” ujar IPTU Asep. Dalam acara tersebut, Kapolres HSU juga menekankan pentingnya persatuan, soliditas, dan sinergi antara aparat kepolisian dengan masyarakat. Sesi tanya jawab yang digelar usai pengarahan berjalan interaktif, menunjukkan komunikasi yang baik antara warga dan aparat. Kegiatan kemudian ditutup dengan tausiyah oleh Ustadz Husaini, S.H., S.Sos, yang mengingatkan pentingnya menjaga ukhuwah islamiyah, memperkuat iman dan takwa, serta menjadikan doa sebagai benteng dalam menghadapi berbagai tantangan. Polres HSU memastikan kegiatan keagamaan serupa akan terus digelar secara rutin, baik berupa doa bersama, pengajian, maupun ceramah agama. Hal ini dilakukan demi menciptakan suasana harmonis dan kondusif di tengah masyarakat. Acara doa bersama ini berjalan lancar, penuh kekhidmatan, serta mendapat apresiasi dari seluruh peserta. Semua berharap doa yang dipanjatkan menjadi keberkahan, baik bagi almarhum maupun bagi bangsa Indonesia.(Agus)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com – Gelombang unjuk rasa yang berlangsung sejak Senin lalu hingga hari ini kembali memanas di sejumlah titik di Jakarta. Massa dari berbagai elemen, mulai dari buruh, mahasiswa, hingga pelajar asal Jabodetabek, turun ke jalan menyuarakan aspirasi. Namun, aksi tersebut berujung ricuh dengan insiden pembakaran fasilitas umum, perusakan, hingga penjarahan toko. Kericuhan ini menuai kecaman dari tokoh masyarakat Madura yang tergabung dalam Madas Nusantara. Panglima Brikom Madas Nusantara Andi Wijiono, bersama Wakil I Imam Sunaryo dan Wakil II Husni Tamrin, menilai tindakan anarkis tersebut jauh dari budaya Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan musyawarah. “Budaya Indonesia sejatinya tidak identik dengan kericuhan. Aksi massa yang awalnya fokus pada tuntutan rakyat justru dibelokkan oleh oknum tertentu hingga berujung bentrok antar sesama anak bangsa,” tegas Andi Wijiono dalam pernyataannya, Jumat (30/8). Lebih jauh, pihaknya juga menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol) yang menjadi korban dalam aksi tersebut. “Kami berharap tidak ada lagi chaos, rusuh, atau aksi anarkis yang menyakiti sesama. Perbedaan pendapat harus disalurkan dengan cara damai, bukan dengan kekerasan,” tambahnya. Madas Nusantara menegaskan bahwa aksi unjuk rasa seharusnya menjadi wadah menyampaikan aspirasi rakyat, bukan ajang perpecahan maupun tindak kriminal. Mereka menyerukan semua pihak untuk menjaga kondusifitas dan tidak mudah terprovokasi.(Agus)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com — Gelombang aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak Senin (25/8/2025) hingga Jumat (29/8/2025) kembali memanas di sejumlah titik di Jakarta. Massa yang terdiri dari buruh, mahasiswa, hingga pelajar dari wilayah Jabodetabek turun ke jalan menyuarakan tuntutan, namun kericuhan yang terjadi menimbulkan keprihatinan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat Betawi.(29/8/2025) Tokoh muda Betawi, Ridwan Arsa, menegaskan bahwa budaya Betawi sejatinya tidak identik dengan kerusuhan. Menurutnya, aksi massa yang awalnya fokus menyampaikan aspirasi rakyat justru dibelokkan oleh oknum tertentu hingga berujung bentrokan antar sesama anak bangsa. “Jakarta itu kota global dan berbudaya. Budaya Betawi sangat toleran, nggak ricuh seperti itu menyampaikan aspirasi. Saya berduka atas adanya korban dalam aksi kemarin malam. Sebagai anak Betawi, saya berharap jangan ada chaos, rusuh, ricuh di tanah Betawi,” ujar Ridwan dalam keterangan resminya, Jumat (29/8/2025). Ridwan juga mengingatkan para pesilat dan jawara Betawi untuk menjaga keamanan kampung serta tidak mudah terprovokasi pihak luar. Ia menegaskan bahwa kericuhan yang terjadi bisa jadi dipicu oleh campur tangan asing yang ingin mengacaukan stabilitas nasional. Pernyataan Ridwan senada dengan pandangan Jenderal (Purn) A.M. Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), yang sebelumnya menyebut adanya aktor asing di balik kerusuhan di depan Gedung DPR RI. Hendropriyono bahkan menilai banyak peserta aksi tidak menyadari bahwa mereka dijadikan alat kepentingan pihak luar. Situasi ini kian sensitif mengingat dalam waktu dekat Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Victory Day China–80 Tahun Parade Militer, serta menyampaikan pidato perdana di Sidang Umum PBB pada 23 September 2025 mendatang. Agenda internasional tersebut disebut akan menjadi sorotan dunia, dengan Indonesia membawa konsep “Pola Diplomasi Nusantara” yang menekankan musyawarah, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan antarbangsa. Di tengah memanasnya situasi, beredarnya simbol bendera One Piece dalam aksi juga menimbulkan perdebatan. Simbol yang tampak seperti sekadar atribut kartun populer itu disebut sebagian pengamat sebagai bentuk propaganda simbolik terkait sejarah konflik dengan Jepang. Ridwan menegaskan bahwa pemuda, mahasiswa, dan warga Betawi harus menjaga kondusivitas Jakarta di tengah isu geopolitik yang berkembang. “Jakarta kota gue. Kite tuan rumah harus menjaga kampung dari maling-maling. Jangan sampai kaki tangan antek asing ngacak-ngacak Jakarta buat huru-hara di tanah Betawi,” pungkasnya. (Agus)