Sukabumi,Bidik-kasusnews.Com “diduga Pelajar SMAN Cilograng kedapatan bawa miras dan sajam,diarea Wisata pantai karang hawu desa cisolok kecamatan cisolok kabupaten sukabumi Pada hari rabu tanggal 7 Mei 2025 ” Aksi pelajar SMA Negeri cilogram ini Untuk merayakan atas kelulusan sekolahnya ,Kumpulan pelajar SMAN CILOGRANG tersebut diduga dalan acara perpisahan pelajar berseragam di curat coret pada pakauan abu putih nya memakai pylok warna warni. “Menurut impormasi dari masyarakat setempat sebagian siswa dibawa ke mapolsek Cisolok diduga kedapatan bawa miras dan sajam, Demi kebaikan dan keselamatan bersama, pihak kepolisian sektor cisolok, Untuk sementara para pelajar tersebut diamankan di mapolsek cisolok,Untuk menunggu proses sesuai dengan aturan mapolsek cisilok diwilayah hukum Polres sukabumi, Ubtuk menindak lanjuti pelajar ini ” pungkasnya. (Pewarta wahyu P )

Sukabumi, Bidik-kasusnews.com Reses ke 2 dari komisi 4 ,DPRD kabupaten sukabumi ,Dilla Nurdian pada hari Rabu 7 Mei 2025, mengadakan reses di komisi 4 bidang kesehatan bertempat diaula desa cikakak kecamatan cikakak kabupaten sukabumi . “Dihadiri kepala desa cikakak H Dede Mulyadi, Babinsa Serma Ray K, Bhabinmas Polsek cikakak Aipda Ridwan,ketua Bpd Irwan sutiawan,Ketua Karng taruna U.suryana,ketua Lpmd,tokoh masyarak perangkat desa ,tokoh agama dan unsur masyrakat. “Dalam hal ini Dilla Nurdian anggota dewan menyampikan kepada masyarakat terkait dibidang kesehatan kegunaan Bpjs terhadap pelayanan kesehatan semua tentang pembiayaan ditanggung sama pemerintah daerah, Karena banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan dari rumah sakit sering diabaikan, Bahkan pihak rumah sakitseolah olah harus membeli obat diluar rumah sakit, Diduga dengan alasan obat tersebut tidak ada “tuturnya ” dilla Nurdian saat dikompermasi awak media mengatakan, Untuk pelayanan Bpjs ,Dilla akan bekerjasama dengan Tim untuk memberikan peningkatan pelayanan terhadapat pasien,Karena kegunaan Bpjs ini sidah dibayar oleh pemerintah daerah,Kareena impormasi di luar pasien harus membeli obat diluar rumah sakit “tandasnya (pewarta Wahyu p )

  Subang, Bidik Kasusnews.com Pemerintah Desa Wantilan Kec. Cipeundeuy Subang melakukan pendataan pencari kerja melalui sebuah formulir online. Masyarakat Desa Wantilan yang sedang mencari kerja dapat mengisi formulir tersebut melalui link yang disediakan oleh Pemdes Wantilan. Link tersebut adalah https://bit.ly/FormulirPendataanPencariKerja-DesaWantilan. Sekdes Wantilan Lili mewakili Kades Komarudin, S.Pd., M.I.P., saat di wawancara pada Selasa (6/5/2025) menuturkan Pendataan ini bersifat lokal, hanya untuk masyarakat Desa Wantilan sebagai bentuk persiapan atau antisiapsi bila suatu waktu diperlukan. Pendataan ini bertujuan untuk membantu para pencari kerja di Desa Wantilan mendapatkan informasi tentang peluang kerja yang tersedia. Tujuan dari pendataan ini untuk memetakan kesempatan kerja yang tersedia dengan jumlah pencari kerja. Sehingga dapat di optimalkan guna mengurangi angka pengangguran di desa Wantilan. Seperti diketahui Desa Wantilan merupakan salah satu desa yang terdampak langsung oleh kawasan ekonomi khusus, yaitu Subang Smartpolitan. Dimana sebagian (600 Ha) wilayahnya terdampak langsung oleh kawasan industri. Oleh sebab itu perlu dilakukan pendataan pencari kerja. Di akhir statementnya Lili berharap nanti ada peraturan atau regulasi khusus yang mengatur tentang perekrutan tenaga kerja khususnya untuk masyarakat Desa Wantilan, umumnya untuk masyarakat di Kab. Subang. Rian/Mita

CIREBON, Bidik-kasusnews.com – Pemerintah Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan infrastruktur desa secara berkelanjutan. Di bawah kepemimpinan Kuwu H. Kosasih, S.H., berbagai pembangunan fisik telah dilakukan dengan memanfaatkan lahan desa dan sumber anggaran yang tersedia. Saat ditemui wartawan Media BIDIK- KASUSnews.com pada Senin (5/5), H. Kosasih menyampaikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya bersifat kosmetik, tetapi juga strategis untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan ekonomi desa. “Lahan kantor desa yang luas kami maksimalkan untuk berbagai fasilitas. Kami lakukan penataan mulai dari pembuatan pagar baru, gapura, kanopi motor, hingga paving block di seluruh area kantor desa. Ini supaya lebih nyaman, aman, dan tidak becek saat hujan,” ungkap Kuwu Kosasih. Selain itu, aula atau gedung serbaguna desa juga telah dirapikan dan kini dapat dimanfaatkan warga untuk berbagai kegiatan sosial seperti pernikahan atau sunatan. Pemerintah desa bahkan menyediakan tempat parkir luas dan kios-kios usaha yang saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menariknya, Desa Pamengkang juga mulai mengembangkan sektor perikanan dengan membuat kolam-kolam untuk pendederan dan pembesaran ikan. “Semua dikelola perangkat desa dan BUMDes, ini bagian dari upaya kami untuk mendorong kemandirian ekonomi desa,” jelasnya. Salah satu proyek besar yang tengah direncanakan adalah pembangunan lumbung beras desa. H. Kosasih berharap ke depan Desa Pamengkang bisa menjadi desa swasembada beras dengan sistem penyimpanan yang baik dan pengelolaan berkelanjutan oleh BUMDes. “Kami punya potensi pertanian yang besar. Kalau dikelola dengan baik, akan menjadi sumber ketahanan pangan desa dan tentu saja bisa menambah Pendapatan Asli Desa (PAD),” pungkas H. Kosasih. Pembangunan pagar desa yang tengah dilakukan juga menjadi prioritas karena kondisi pagar lama yang miring dan membahayakan. “Kami tak ingin ambil risiko, apalagi kantor desa ini sering dilalui anak-anak dan warga. Jadi kami ganti dengan pagar baru yang lebih kokoh,” ujarnya. Dengan langkah-langkah strategis ini, Desa Pamengkang kini tidak hanya menjadi desa yang lebih tertata secara fisik, tetapi juga sedang menuju kemandirian ekonomi melalui pemanfaatan maksimal potensi desa. ( Rico)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com Jakarta — Dalam rangka memperkuat kedisiplinan dan semangat nasionalisme, Batalyon Arhanud 6/BAY menggelar upacara bendera rutin di Lapangan Upacara Asrama Arhanud 6/BAY, Senin pagi (5/5). Upacara dimulai tepat pukul 07.00 WIB dan diikuti oleh seluruh prajurit serta staf satuan dengan penuh khidmat dan semangat.(5/5/2025) Kegiatan upacara ini merupakan bagian dari tradisi pembinaan satuan TNI AD yang tidak hanya bertujuan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga mempererat solidaritas dan rasa tanggung jawab sebagai garda pertahanan negara. Komandan Batalyon Arhanud 6/BAY, Letkol Arh Mohamad Arifin, S.I.P., M.Tr. (SOU), dalam amanatnya menegaskan pentingnya menjaga semangat juang, loyalitas, dan profesionalisme di tengah tantangan tugas yang kian dinamis. “Upacara bendera bukan sekadar rutinitas, melainkan momen penting untuk merefleksikan kembali komitmen kita sebagai prajurit dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Disiplin, fisik yang prima, serta jiwa nasionalisme harus terus dipelihara,” tegas Letkol Arifin. Ia juga mengingatkan seluruh personel agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai landasan moral dan etika dalam setiap pelaksanaan tugas. Upacara berjalan dengan tertib dan penuh semangat, mencerminkan soliditas dan kekompakan seluruh elemen Batalyon Arhanud 6/BAY dalam mendukung tugas-tugas pertahanan nasional.(Agus)

Jakarta, Bidik-kasusnews.com — Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) mengungkap data dan tantangan besar dalam pemberantasan narkoba di Tanah Air dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025). Kepala BNN RI, Komjen Pol. Marthinus Hukom, menekankan bahwa peredaran narkotika di Indonesia bukan hanya soal penegakan hukum, tapi juga menyangkut keselamatan generasi bangsa. Dalam pemaparannya, ia mengungkapkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,73% atau sekitar 3,33 juta orang dari kelompok usia 15–64 tahun. Mayoritas di antaranya adalah usia produktif. Yang lebih mencengangkan, Marthinus menyebut nilai perputaran uang dari transaksi narkoba di Indonesia mencapai ± Rp 500 triliun per tahun. Angka ini mencerminkan betapa besar dan terorganisirnya sindikat narkoba yang beroperasi di dalam negeri. “Kita memproyeksikan bahwa dengan jumlah pengguna saat ini, setidaknya lebih dari 20 ton narkotika beredar di Indonesia. Karena itu, strategi kami tidak hanya fokus pada penangkapan, tetapi juga pada pendekatan intelijen, pemetaan jaringan, dan pengawasan jalur distribusi,” tegasnya. Dalam rapat tersebut, Kepala BNN juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. BNN terus membangun sinergi dengan Polri, TNI, Bea Cukai, serta pemerintah daerah untuk mempersempit ruang gerak sindikat narkoba. Namun demikian, Kepala BNN juga mengungkapkan sejumlah hambatan operasional yang dihadapi, mulai dari keterbatasan anggaran hingga tantangan dalam penegakan hukum lintas sektor. Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan peran dan anggaran BNN. Ia mendorong adanya peningkatan anggaran secara signifikan agar pemberantasan narkoba bisa dilakukan secara maksimal. “Mustahil kita menuntut kerja besar tanpa dukungan dana yang memadai. Jika anggaran BNN bisa ditingkatkan 10 kali lipat, saya yakin kinerjanya akan jauh lebih optimal,” ujar Benny. RDP ini diharapkan menjadi titik tolak dalam memperkuat kolaborasi antara BNN dan para pemangku kepentingan untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari ancaman narkoba. (Agus)

JAKARTA, Bidik-kasusnews.com – Seorang warga Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, bernama Muhajirin Siringoringo, secara resmi melaporkan Bupati Rokan Hilir, Bustamam, ke Bareskrim Polri, pada Senin (5/5/2025) atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Laporan ini dilakukan atas dasar berbagai kejanggalan yang ditemukan dalam dokumen ijazah yang digunakan oleh sang bupati. Muhajirin mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara nama dan tanda tangan yang tertera dalam ijazah dengan data pada KTP Bupati Bustamam. Dalam ijazah yang diterbitkan oleh SMEA PGRI Kota Pekanbaru tahun 1968, nama yang tercantum adalah “Bistamam Hanafi”, sedangkan pada KTP tertulis nama “Bistamam”. Selain itu, tanda tangan dalam ijazah juga dinilai tidak sesuai dengan yang tertera di KTP. “Kejanggalan lainnya adalah tinta tulisan di ijazah tampak sangat baru, tidak sebanding dengan usia kertas yang sudah tua. Selain itu, blangko ijazah yang digunakan masih memakai ejaan lama, sedangkan tulisan tangan di dalamnya sudah memakai ejaan yang disempurnakan. Ini menambah kecurigaan kami bahwa ijazah tersebut palsu,” jelas Muhajirin, di Lobby Gedung Bareskrim Polri, Senin (5/5). Ia juga menambahkan bahwa tidak ditemukan ijazah SD dan SMP atas nama yang bersangkutan. Sebagai gantinya, hanya ada surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) yang diterbitkan oleh dinas terkait, yang disebut-sebut sebagai dokumen pengganti karena ijazah aslinya hilang. Muhajirin menegaskan bahwa laporannya merupakan langkah pribadi sebagai warga negara yang merasa prihatin terhadap integritas kepemimpinan di daerahnya. “Kami tidak ingin pemimpin lahir dari rahim kebohongan. Karena pemimpin adalah cerminan rakyatnya,” ujarnya. Ia juga menyinggung kebijakan kontroversial Bupati Bustamam yang baru saja menjabat, termasuk pemecatan lebih dari 2.800 tenaga honorer hanya melalui sambungan telepon. Kebijakan ini memicu keresahan di tengah masyarakat Rokan Hilir. Dalam laporannya, Muhajirin menyebut pelanggaran terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal-pasal dalam KUHP terkait pemalsuan dokumen. Ia berharap laporan ini akan diusut tuntas oleh Bareskrim Polri dan dapat menjadi langkah awal untuk membersihkan birokrasi dari unsur-unsur yang tidak berintegritas. Kasus ini tengah menjadi perhatian publik, terutama di Provinsi Riau, dan telah menjadi topik hangat di berbagai media sosial. Sementara itu, pihak Bupati Bustamam belum memberikan klarifikasi resmi, meski disebut telah dihubungi oleh pihak pelapor melalui jalur tidak langsung. (Fahmy)

Subang Bidik-kasusnews.com. Pemdes Cimayasari, Kec. Cipeundeuy Subang, alokasikan 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan, yang meliputi budidaya jagung, peternakan kambing dan budidaya ikan, yang nanti pengelolaannya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes, sebagai badan usaha milik desa, berperan penting dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai usaha, termasuk budidaya jagung, peternakan kambing dan budidaya ikan. Alokasi ini sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap desa mengalokasikan 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan. Menurut Kades Arnalim saat di temui di ruang kerjanya pada Senin (5/5/2025) menjelaskan bahwa Program ketahanan pangan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian peternakan dan perikanan. Pada sektor pertanian akan di lakukan penanaman jagung di lahan seluas lebih dari 1,5 hektar di desanya. Selain itu rencananya juga akan menyalurkan bantuan ternak kambing. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan, khususnya melalui sektor peternakan. Pada sektor perikanan, akan membuat kolam-kolam baru untuk budidaya ikan. Adapun untuk Pelaksanaan penyaluran bantuan akan diberikan kepada Kelompok tani, ternak atau Kelompok perikanan maupun masyarakat umum yang telah memenuhi kriteria tertentu. Bantuan-bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, dan dapat meningkatkan pendapatan, serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Pungkasnya. Rian/Mita

Kuningan,Bidik-Kasusnews.com – Di balik sederet prestasi gemilang yang berhasil diraih SDN 2 Sukamaju, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan, tersimpan sebuah tantangan besar yang menghambat kelancaran proses belajar mengajar: kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan. Tarjusa, S.Pd., Kepala SDN 2 Sukamaju, dikenal sebagai sosok pemimpin pendidikan yang berdedikasi dan berjiwa visioner. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan serta pemahaman mendalam dalam ranah didaktik dan metodik, ia sukses membawa sekolah yang dipimpinnya menjadi salah satu sekolah dasar berprestasi di wilayahnya. Berkat kekompakan tim guru dan kerja kolektif yang terarah, mutu pendidikan di SDN 2 Sukamaju terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain aktif di berbagai organisasi pendidikan, sosial, dan kemasyarakatan, Tarjusa juga dikenal luas di tengah masyarakat karena kepribadiannya yang supel, mudah bergaul, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan. Ia tak pernah lelah berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa—mewujudkan generasi cerdas, berakhlak mulia, dan bermartabat. Namun sayangnya, kondisi fisik sekolah tidak sejalan dengan prestasi akademik yang diraih. Saat ditemui di ruang kerjanya, Tarjusa menyampaikan keprihatinannya terhadap bangunan sekolah yang sudah tua dan mengalami kerusakan cukup parah. “Sebagian besar atap ruang kelas sudah rapuh, kuda-kuda atap rusak dan mulai miring. Ini sangat membahayakan keselamatan siswa dan guru. Aktivitas belajar terganggu dan kami khawatir bila tidak segera ditangani akan berdampak lebih buruk,” ungkap Tarjusa kepada jurnalis. Ia berharap perhatian dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk segera mengalokasikan anggaran renovasi total terhadap bangunan SDN 2 Sukamaju, demi menjamin keselamatan dan kenyamanan proses belajar mengajar. “Kami sangat berharap ada tindak lanjut nyata. SDN 2 Sukamaju memiliki potensi besar dalam mencetak generasi berkualitas, tapi kami tidak bisa berjuang sendiri tanpa dukungan fasilitas yang memadai,” tambahnya. Dengan semangat kepemimpinan yang tulus dan kerja sama seluruh tenaga pendidik, Tarjusa terus mendorong kualitas pendidikan, sembari berharap segera ada tangan-tangan perhatian yang peduli pada kondisi infrastruktur sekolah. (Rajak)

Kuningan,Bidik-Kasusnews.com – Pemerintah Desa Cipancur, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, terus bergerak aktif dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dipimpin oleh sosok visioner Ending Suardi, Desa Cipancur menunjukkan kemajuan nyata, salah satunya melalui pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun (Kadus) Wage yang berlangsung demokratis pada Senin, 29 April 2025. Pemilihan Kadus Wage ini dilaksanakan secara terbuka di kantor Kecamatan Kalimanggis, dimulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB. Dua kandidat yang mengikuti seleksi adalah Oyan Royani dan Rahmawati. Setelah melalui tahapan seleksi yang ketat, Rahmawati berhasil meraih kepercayaan dan ditetapkan sebagai Kepala Dusun Wage yang baru. Mamud, salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cipancur yang juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan, turut dipercaya menjadi panitia pemilihan tersebut. Ia menilai proses pemilihan berjalan lancar, transparan, dan mencerminkan semangat demokrasi di tingkat desa. Kepala Desa Cipancur, Ending Suardi, menegaskan pentingnya kolaborasi antarwarga dalam membangun desa. Ia meyakini bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai tanpa dukungan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat, termasuk BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). “Kami terus mengedepankan prinsip gotong royong dan partisipasi aktif masyarakat. Ini bukan hanya program pemerintah desa, tapi gerakan bersama untuk kemajuan Cipancur,” ujar Ending. Dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati namun berwibawa, Ending Suardi memiliki komitmen kuat untuk memajukan desanya melalui pendekatan yang humanis dan akuntabel. Salah satu visi utamanya adalah menjadi pemimpin yang amanah dan senantiasa mendahulukan kepentingan warganya. “Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Kami akan terus bekerja keras dan sepenuh hati untuk mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. Dengan terpilihnya Kepala Dusun baru dan semangat kepemimpinan yang inklusif, Desa Cipancur diharapkan terus melangkah maju menjadi desa mandiri yang berdaya saing. (Rajak)