SUMBAR, Bidik-kasusnews.com — Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana galodo di Provinsi Sumatera Barat, Kamis (18/12/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan akses transportasi dan aktivitas masyarakat pascabencana kembali berjalan normal. Galodo, yang dalam istilah lokal Sumatera Barat merujuk pada banjir bandang bercampur material lumpur, kayu, dan bebatuan dari hulu sungai, menyebabkan kerusakan signifikan pada permukiman serta infrastruktur publik. Sejumlah ruas jalan dan jembatan dilaporkan terputus, sehingga menghambat mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak. Dalam peninjauan tersebut, Presiden RI bersama Kasad melihat langsung Jembatan Bailey yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat di Jorong Padang Mantuang, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Jembatan darurat ini menjadi akses vital bagi masyarakat setelah sebelumnya mengalami kerusakan berat akibat terjangan galodo. Jembatan Bailey dengan panjang 30 meter dan lebar 3,9 meter itu dibangun secara cepat dengan melibatkan prajurit TNI AD dan rampung dalam waktu satu minggu. Sejak Rabu (17/12/2025), jembatan tersebut telah dapat digunakan oleh kendaraan roda dua dan roda empat dengan batas beban maksimal 2,1 ton, sehingga konektivitas warga yang sempat terputus kini kembali tersambung. Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi prajurit TNI AD di lapangan yang bergerak cepat dalam membangun jembatan darurat. Menurutnya, keberadaan Jembatan Bailey memiliki peran strategis dalam mendukung pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana. “Pemulihan akses merupakan langkah awal yang sangat penting agar kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal. TNI AD akan terus hadir dan bergerak cepat membantu masyarakat yang terdampak bencana,” tegas Kasad. Melalui kunjungan ini, Kasad kembali menegaskan komitmen TNI Angkatan Darat untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana, khususnya pada pemulihan infrastruktur vital yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan berfungsinya kembali akses utama di wilayah terdampak, diharapkan roda perekonomian dan aktivitas warga Sumatera Barat dapat segera bangkit pascagalodo. (Agus)

Temanggung- Bidik-KasusNews.com – Bupati Temanggung Agus Setyawan ikut menanam padi di area persawahan BPP Kecamatan Temanggung, Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya meningkatkan produktivitas padi sebagai tanaman pangan. Pemda juga berusaha untuk menekan harga pokok produksi (HPP) dengan mekanisme penggunaan peralatan berbasis teknologi. Seperti terlihat saat acara Penanaman Padi Serempak dan Sarasehan Penyuluh Pertanian di area persawahan sekitar BPP Kecamatan Temanggung, pada Kamis (18/12/2025) pagi. Dalam kegiatan ini, diperagakan metode penanaman bibit padi jenis inpari 32 menggunakan alat bernama transplanter. Selain dapat menekan pengeluaran biaya tenaga kerja, alat tersebut memiliki kecepatan dan efisiensi hingga mencapai 60 persen. Bupati Temanggung Agus Setyawan mengatakan, dengan transplanter petani dapat menanam bibit padi di lahan seluas 1 hektare. Hanya dengan waktu 3,5 sampai 5 jam, khususnya kontur lahan tanam yang datar. “Harapannya, penggunaan alat ini nantinya dapat diadopsi oleh para petani di Temanggung. Ini sebagai salah satu solusi menekan HPP dan meningkatkan produktivitas pertanian,” ungkapnya. Selain transplanter, dipamerkan mekanisasi penggunaan drone sebagai alat bantu penyemprotan pupuk dan pestisida di lahan pertanian. Alat ini membantu meringankan beban petani lantaran memiliki daya jelajah hingga 20 hektare per hari. Juga memiliki kapasitas membawa 30 liter pupuk cair dan 25 kilogram granul. Kedua alat berbasis teknologi ini, merupakan upaya yang cukup efektif dalam menekan HPP pertanian. Terlebih, sejauh ini para petani terkendala tidak dapat menentukan harga hasil panen mereka. “Makanya, kami meminta para penyuluh pertanian, untuk terus membimbing petani agar memproleh hasil maksimal dan menekan HPP. Ini sekaligus upaya menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, pungkasnya. Jurnalis ( trm )

Jakarta, Bidik-kasusnews.com — Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang mengaitkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dengan dugaan ketidakberesan pengadaan Laptop Guru di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemensos. Kemensos menegaskan bahwa informasi tersebut tidak tepat dan keliru secara faktual maupun administratif. Klarifikasi disampaikan oleh Salahuddin Yahya, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan pengadaan Laptop Guru. Ia menegaskan bahwa Menteri Sosial tidak memiliki kewenangan teknis dalam proses pengadaan tersebut, baik sebagai KPA maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Perlu diluruskan bahwa KPA pada pengadaan Laptop Guru adalah saya, bukan Menteri Sosial. Seluruh proses perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak berada dalam kewenangan teknis KPA dan unit pengadaan,” ujar Salahuddin Yahya dalam keterangan pers, Kamis (18/12/2025). Menanggapi sorotan terhadap nilai Rp14,9 juta per unit yang disebut sebagai indikasi mark-up, Kemensos menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan pagu anggaran awal sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Pagu berfungsi sebagai batas maksimal belanja, bukan sebagai harga kontrak final. Dalam pelaksanaannya, pengadaan Laptop Guru dilakukan melalui mekanisme mini kompetisi pada sistem LPSE Kementerian Sosial dengan nomor paket ID MC-01KA016NX514MPEB3HY01P85CN, yang dilaksanakan pada 14 November 2025. Mekanisme ini memungkinkan terjadinya persaingan harga secara terbuka, objektif, dan tercatat secara elektronik. “Hasil mini kompetisi menghasilkan harga satuan kontrak sebesar Rp13.209.000 per unit, atau lebih rendah sekitar 11,75 persen dari pagu awal. Dari proses ini, negara justru memperoleh penghematan anggaran sebesar Rp3,89 miliar, sehingga tudingan mark-up tidak berdasar,” tegas Salahuddin. Terkait kritik mengenai spesifikasi teknis yang dinilai tidak jelas, Kemensos menegaskan bahwa seluruh spesifikasi telah disusun secara rinci dan dituangkan dalam dokumen pemilihan serta sistem pengadaan elektronik. Spesifikasi tersebut, menurutnya, dirancang untuk menjamin kualitas perangkat, kompatibilitas penggunaan, serta keberlanjutan layanan, tanpa mengarah pada penguncian penyedia tertentu. Kemensos juga menepis anggapan bahwa metode e-purchasing dan mini kompetisi mengurangi akuntabilitas. Kedua metode tersebut merupakan mekanisme resmi yang diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta seluruh prosesnya dapat diaudit oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal sesuai ketentuan perundang-undangan. “Kemensos terbuka terhadap pengawasan dari siapa pun, termasuk aparat penegak hukum, sepanjang dilakukan berdasarkan data dan prosedur yang benar. Publik berhak mendapatkan informasi yang utuh agar tidak terjadi kesimpulan yang menyesatkan,” ujar Salahuddin Yahya. Melalui klarifikasi ini, Kementerian Sosial menegaskan komitmennya untuk terus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran negara, sekaligus menghormati fungsi kontrol publik dan peran media sebagai pilar demokrasi. (Agus)

Bogor, Bidik-kasusnews.com — Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam pembinaan olahraga prestasi dengan menggelar Kejuaraan Nasional Indoor Skydiving Dankorbrimob Cup II Tahun 2025, yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Korps Brimob Polri. Ajang bergengsi ini mengusung tema “Brimob Presisi untuk Masyarakat.” Kejuaraan secara resmi dibuka oleh Dankorbrimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat melalui upacara pembukaan yang berlangsung di Gedung Soemardi Wind Tunnel Korps Brimob Polri, Cikeas Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/12/2025). Kejurnas Indoor Skydiving Dankorbrimob Cup II 2025 mempertandingkan delapan babak perlombaan yang digelar selama tiga hari, mulai 18 hingga 21 Desember 2025, dan diikuti oleh 156 atlet dari dalam dan luar negeri. Para atlet tersebut bersaing dalam sepuluh nomor pertandingan, mulai dari kategori pemula hingga advance. Adapun nomor yang dipertandingkan meliputi FS 4-Way Open Advance, FS 4-Way Female (Putri), Vertical FS 4-Way, Solo Speed Dynamic, FS 8-Way Open Advance, FS 4-Way Open Rookie, Vertical FS 2-Way, FS 2-Way Open Advance, FS 2-Way Putri, serta FS 2-Way Open Rookie. Kejuaraan ini diikuti oleh atlet dari berbagai unsur, di antaranya Korps Brimob Polri, Satbrimob Polda Metro Jaya, Satbrimob Polda Banten, Satbrimob Polda Sulawesi Tengah, Brigif Kostrad TNI AD, Denjaka TNI AL, Taifib TNI AL, serta sejumlah klub terjun payung nasional seperti PTP Armada, PTP Lampung, PTP Garuda, dan PTP Jawa Barat. Tak hanya itu, kejuaraan ini juga diikuti atlet dari Thailand dan Malaysia, yang semakin menambah kualitas dan prestise kompetisi. Upacara pembukaan turut dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Karorenminops Korbrimob Polri Brigjen Pol. Rudy Harianto, Danpas Pelopor Korbrimob Polri Brigjen Pol. Gatot Mangkurat Putra P.J., Danpas Gegana Korbrimob Polri Brigjen Pol. Mulyadi, serta pejabat utama Korps Brimob Polri lainnya. Hadir pula Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI Sri Wahyuni, Ketua Komite Terjun Payung FASI Irvan Zuladry, pengurus KONI Pusat, PB FASI, perwakilan TNI, juri nasional dan internasional, serta para atlet dan ofisial. Dalam sambutannya, Komjen Pol. Ramdani Hidayat menegaskan bahwa kejuaraan ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sarana pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga dirgantara. Ia berharap pelaksanaan kejuaraan dapat berlangsung secara profesional, objektif, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. “Melalui kejuaraan ini, saya berharap lahir atlet-atlet indoor skydiving berprestasi, tercipta rekor nasional maupun internasional baru, serta terbangun soliditas, kebersamaan, dan semangat persatuan antar peserta,” ujar Dankorbrimob Polri. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Kejurnas Indoor Skydiving Dankorbrimob Cup II 2025 memiliki makna strategis sebagai wujud nyata dukungan Korps Brimob Polri terhadap pengembangan olahraga prestasi, sekaligus memperkuat citra Brimob sebagai institusi yang profesional, modern, dan humanis. Usai rangkaian upacara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti proyek pembangunan rumah dinas personel Resimen IV Pasukan Pelopor Korbrimob Polri oleh Dankorbrimob Polri, didampingi Danpas Pelopor Korbrimob Polri serta perwakilan dari PT Satria Wirathama Perkasa. Dengan terselenggaranya kejuaraan ini, Korps Brimob Polri berharap dapat terus melahirkan atlet-atlet berdaya saing tinggi sekaligus memperkuat sinergi olahraga prestasi nasional menuju panggung internasional. (Agus)

MAGELANG | BIDIK-KASUSNEWS.COM – Merasa jiwanya terancam karena ulah seseorang DWC/ alias Jojon, Umanti warga Kiringan Magelang melaporkan ketakutannya kepada pihak berwajib. Meskipun kejadian sudah terjadi beberapa hari lalu namun terjadi lagi untuk kedua kalinya menjadikan dirinya trauma sehingga terpaksa membawa kejadian tersebut ke ranah hukum. Dirinya mendatangi SPKT Polresta Magelang, Kamis (18/12/2025). Bukti pelaporan tercatat dengan nomor STTLP/ 402/ XII/2025/ SPKT/ RES MGL KOTA/ POLDA JATENG Ditemani oleh suaminya yang notabene ketua LSM Harimau Magelang, Umanti merasa harus melaporkan pelaku karena mengancam keselamatan dirinya juga ibunya yang sudah tua. “Saya ketakutan dengan perlakuan pelaku yang waktu itu membawa senjata tajam dan mengeluarkan kata-kata kotor ditujukan pada saya. Kejadian di depan rumah saya sehingga ibu saya ikut ketakutan,” Ujarnya. Dirinya menyampaikan jika pelaku mendatangi rumahnya dengan keadaan mabuk dan berteriak-teriak pada malam hari dengan alasan mencari adiknya. Untuk kedua kalinya pada rabu (17/12), pelaku mendatanginya lagi dan melihat dirinya sedang mengobrol dengan sang adik, sehingga dirinya menanyakan kenapa mencari adiknya, namun kemarahan pelaku justru tersulut dan mengancam dirinya dengan senjata tajam. Akibatnya ibunya jatuh sakit karena kaget dan ketakutan akan terulang lagi kejadian yang sama. Saat itu juga pelaku diamankan oleh keamanan kampung setempat. Dani S Setyawan, Suami palapor mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan kejadian tersebut, terlebih sebagai ketua LSM dirinya mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh pelaku karena selain membahayakan juga meninggalkan trauma bagi keluarga istrinya. Dirinya akan terus mengawal permasalahan ini sampai pelaku benar- benar mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan yang telah dilakukannya. “Saya berharap betul kejadian ini ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian secara profesional sehingga pelaku harus di adili dan dihukum yang setimpal sesuai dengan perbuatannya, supaya jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Apabila tidak ada tindak lanjut saya pastikan perwakilan pengerahan masa tiap wilayah se Indonesia LSM Harimau berpartisipasi satu komando, satu sakit semua merasakan sakit, akan kita bawa pelaku ancaman ini secara mandiri ke kantor polisi bila lamban penangananya, ini adalah ancaman serius dengan Sajam sesuai dengan undang- undang darurat membawa Sajam untuk mengancam jiwa manusia, sehingga di harapkan pelaku harus dihukum sesuai dengan perbuatannya,” tegasnya.(Yusup)

Bandar Lampung, Bidik-kasusnew.com — Guna memastikan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berlangsung aman, tertib, dan kondusif, Komando Distrik Militer (Kodim) 0410/Kota Bandar Lampung (KBL) turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Lilin Krakatau 2025, yang digelar di Aula Patriatama Polresta Bandar Lampung, Kamis (18/12/2025). Rakor yang diikuti sekitar 70 peserta dari berbagai instansi terkait ini menjadi langkah strategis dalam menyatukan persepsi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor menjelang momentum libur panjang akhir tahun. Hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0410/KBL Kolonel Arm Roni Hermawan, S.H., M.M., bersama jajaran, di antaranya Paurlat Kapten Inf Atang. Rapat dipimpin langsung oleh Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay, S.I.K., serta dihadiri Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, unsur TNI–Polri, pemerintah daerah, dan instansi pendukung lainnya. Dalam arahannya, Kapolresta Bandar Lampung menegaskan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini mengedepankan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, aparat tidak hanya berfokus pada aspek pengamanan, tetapi juga memastikan kenyamanan dan kelancaran aktivitas warga. Sebagai bentuk implementasi, akan didirikan delapan pos terpadu pengamanan dan pelayanan di sejumlah titik strategis. “Kita mengamankan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat, dengan menyiapkan pos terpadu sebagai pusat pengamanan, pelayanan, dan respons cepat,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya pemetaan daerah rawan, pengamanan rumah ibadah, pengaturan lalu lintas, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam. Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas soliditas lintas sektor yang terbangun. Ia menilai koordinasi yang kuat antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjadi kunci terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Nataru. Sebagai tindak lanjut rakor, delapan pos terpadu akan disebar di titik-titik vital dan pusat keramaian, di antaranya Terminal Rajabasa, Tugu Radin Inten, Kota Teluk, Baruna Panjang, kawasan Panjang, serta pusat aktivitas masyarakat seperti Ramayana dan Sukamaju. Sementara itu, Dandim 0410/KBL Kolonel Arm Roni Hermawan menegaskan bahwa keterlibatan Kodim dalam Operasi Lilin Krakatau 2025 merupakan wujud nyata komitmen TNI dalam mendukung pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa sinergitas lintas sektor menjadi faktor utama dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga maupun pendatang. “Melalui koordinasi yang solid, TNI siap bersinergi dengan Polri dan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan penuh rasa damai,” tegasnya. Operasi Lilin Krakatau 2025 sendiri dirancang tidak hanya sebagai operasi pengamanan, tetapi juga operasi kemanusiaan, dengan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi gangguan, termasuk cuaca ekstrem dan bencana alam, melalui keterlibatan satgas dari instansi terkait. Dengan kesiapan dan komitmen bersama tersebut, seluruh elemen di Kota Bandar Lampung menyatakan siap mengawal perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, dengan mengedepankan pendekatan humanis, pelayanan prima, serta keamanan yang menyeluruh bagi masyarakat. (Agus)

Majalengka, Bidik-kasusnews.com — Desa Sangiang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, tengah menjadi perhatian publik menyusul mencuatnya sejumlah persoalan yang dinilai saling tumpang tindih dan belum memperoleh penjelasan resmi dari pemerintah desa. Beragam isu tersebut mulai dari dugaan pengeroyokan terhadap warga, maraknya aktivitas galian batu, hingga proyek rabat beton desa yang kualitasnya dipertanyakan. Tim awak media mencatat, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Penjabat (PJ) Kuwu Desa Sangiang, Maman Badrujaman, sejak awal mencuatnya persoalan. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi terbuka yang disampaikan kepada publik, sehingga memunculkan tanda tanya terkait transparansi dan tata kelola pemerintahan desa. Isu pertama yang menjadi sorotan adalah dugaan pengeroyokan terhadap seorang warga Desa Sangiang. Informasi mengenai peristiwa tersebut berkembang di tengah masyarakat, namun belum diiringi penjelasan resmi dari pihak desa terkait langkah perlindungan warga maupun koordinasi dengan aparat penegak hukum. Minimnya informasi tersebut menimbulkan kekhawatiran publik terhadap jaminan rasa aman dan kepastian hukum di tingkat desa. Selain itu, aktivitas galian batu yang disebut-sebut berlangsung cukup masif di wilayah Desa Sangiang turut memicu kegelisahan masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan aspek legalitas perizinan, dampak lingkungan, serta kontribusi aktivitas tersebut terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Ketiadaan penjelasan resmi dari pemerintah desa dinilai memperlemah fungsi pengawasan dan akuntabilitas. Sorotan semakin tajam setelah muncul dugaan proyek rabat beton desa senilai sekitar Rp98 juta yang dinilai tidak sesuai dengan kualitas pekerjaan di lapangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kondisi fisik proyek tersebut dipertanyakan, mulai dari ketebalan rabat, kualitas material, hingga dugaan tidak terpenuhinya standar teknis sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Apabila dugaan tersebut terbukti, proyek rabat beton ini berpotensi melanggar sejumlah regulasi, antara lain: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 26 ayat (4) yang mewajibkan kepala desa menjalankan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur penggunaan dana desa harus efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun fisik. Peraturan LKPP tentang Pengadaan Barang/Jasa Desa, yang mewajibkan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku. Rangkaian persoalan tersebut memunculkan dugaan lemahnya tata kelola pemerintahan desa dan potensi maladministrasi. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan dapat merugikan keuangan negara sekaligus mengabaikan hak masyarakat desa atas pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan. Perlu ditegaskan, pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 6 menegaskan peran pers dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap kepentingan umum. Sementara Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap upaya menghambat kerja jurnalistik dapat dikenai sanksi pidana. Tim awak media menegaskan bahwa laporan ini disusun dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tetap membuka ruang klarifikasi. Oleh karena itu, PJ Kuwu Desa Sangiang, Maman Badrujaman, diharapkan dapat memberikan penjelasan resmi dan terbuka terkait: 1. Peran dan sikap pemerintah desa dalam penanganan dugaan pengeroyokan warga. 2. Legalitas, pengawasan, serta dampak aktivitas galian batu di wilayah Desa Sangiang. 3. Rincian penggunaan dan pengawasan anggaran proyek rabat beton senilai Rp98 juta. Transparansi bukan hanya kewajiban moral, melainkan amanat undang-undang. Publik berhak mengetahui bagaimana uang negara dikelola dan sejauh mana pemerintah desa hadir melindungi kepentingan warganya. Hingga berita ini ditayangkan, pihak PJ Kuwu Desa Sangiang belum memberikan tanggapan resmi. (Tim)

HSU, BIDIK-KASUSNEWS.COM — Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Hulu Sungai Utara (HSU) melaksanakan kegiatan Police Go To Pesantren di Pondok Pesantren Al-Muttaqin, Desa Sungai Karias, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten HSU, Kamis (18/12/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Zebra Intan 2025 Polres HSU. Program tersebut bertujuan memberikan edukasi dan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada para santri sejak usia dini guna menumbuhkan budaya keselamatan di jalan raya. Kegiatan dipimpin langsung oleh KBO Satlantas Polres HSU, IPDA Amin Mulyadi Jaya, S.H., M.A., didampingi Kanit Kamsel Satlantas Polres HSU AIPDA Eddy Gusfa serta Kanit Binmas Polsek Amuntai Tengah AIPTU Iwan Krisnawan. Dalam kesempatan tersebut, para santri diberikan pemahaman mengenai aturan dasar lalu lintas, pentingnya penggunaan helm standar, larangan mengendarai kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur, serta dampak dan risiko yang ditimbulkan akibat pelanggaran lalu lintas. IPDA Amin Mulyadi Jaya menjelaskan bahwa edukasi sejak dini menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi muda yang sadar hukum dan mengutamakan keselamatan. “Melalui kegiatan Police Go To Pesantren, kami ingin menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak dini agar para santri memahami bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya. Selain meningkatkan pemahaman tentang keselamatan berkendara, kegiatan ini juga bertujuan membentuk sikap disiplin dan etika berlalu lintas yang dapat diterapkan baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Satlantas Polres HSU berharap, melalui Operasi Zebra Intan 2025, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib berlalu lintas terus meningkat sehingga dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres HSU. Kegiatan ini sejalan dengan semangat Polantas Presisi yang mengedepankan pendekatan humanis, edukatif, serta bersahabat demi mewujudkan keselamatan berlalu lintas untuk kemanusiaan. Stop Pelanggaran, Stop Kecelakaan. Keselamatan untuk Kemanusiaan. (Agus)

KUNINGAN, BIDIK- KASUSNEWS.COM — Proses pengaspalan jalan di Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan, saat ini tengah berjalan. Pemerintah Desa Rambatan bersama masyarakat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan atas dimulainya pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai sangat dibutuhkan warga. Kuwu Desa Rambatan, Adis, mengatakan bahwa dimulainya pengaspalan tersebut menjadi bukti nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan dasar masyarakat desa, khususnya dalam peningkatan akses transportasi dan konektivitas wilayah. “Meski pengerjaan masih berlangsung, kami bersyukur dan berterima kasih karena aspirasi warga akhirnya dapat direalisasikan. Jalan ini sangat penting untuk menunjang aktivitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat,” ujar Adis Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., dan Wakil Bupati Kuningan Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn., yang dinilai konsisten mendorong pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pedesaan. Apresiasi juga ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Kuningan, Ir. I. Putu Bagiasna, M.T., beserta jajaran teknis, termasuk UPTD PUTR Wilayah Kadugede yang dipimpin Yoyo Sukriya, S.T., atas pengawalan pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar sesuai dengan ketentuan teknis. Selama proses pengaspalan, diberlakukan penutupan sementara di sejumlah titik jalan. Pemerintah desa menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan pengguna jalan atas kesabaran serta kepatuhan terhadap pengaturan lalu lintas sementara yang diterapkan. “Partisipasi dan pengertian warga sangat membantu kelancaran pekerjaan di lapangan,” tambahnya. Pemerintah Desa Rambatan berharap proses pengaspalan dapat berjalan lancar hingga selesai sesuai perencanaan, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat, terutama untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya transportasi, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan. “Pembangunan ini diharapkan menjadi langkah awal peningkatan fasilitas publik lainnya di Desa Rambatan melalui sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat,” pungkas Adis.

KUNINGAN, BIDIK-KASUSNEWS.COM — Pemerintah Desa Rambatan, Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan atas terealisasinya pengaspalan jalan desa yang dinilai membawa dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Kuwu Desa Rambatan, Adis, mengatakan pembangunan infrastruktur jalan tersebut bukan sekadar perbaikan fisik, melainkan bagian dari upaya membuka akses yang lebih baik bagi warga, terutama dalam menunjang pendidikan, layanan kesehatan, dan pergerakan ekonomi masyarakat desa. “Atas nama pemerintah desa dan seluruh warga Rambatan, kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pemkab Kuningan. Jalan yang kini telah diaspal memberikan kemudahan mobilitas dan meningkatkan kenyamanan aktivitas warga sehari-hari,” ujar Adis Ucapan apresiasi tersebut secara khusus ditujukan kepada Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., atas kebijakan dan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur pedesaan, serta Wakil Bupati Kuningan Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn., yang dinilai konsisten mendorong pemerataan pelayanan publik hingga ke wilayah pelosok. Penghargaan juga disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Kuningan, Ir. I. Putu Bagiasna, M.T., beserta jajaran, yang telah mengawal pelaksanaan teknis pekerjaan agar berjalan sesuai standar kualitas. Termasuk peran Kepala UPTD PUTR Wilayah Kadugede, Yoyo Sukriya, S.T., bersama tim lapangan yang intensif mengawasi pengerjaan di wilayah selatan Kuningan. Selain itu, koordinasi lintas sektor yang difasilitasi Camat Ciniru, Rahman, S.Pd., M.Si., turut memastikan proses pekerjaan berlangsung lancar dan komunikatif antara pemerintah kecamatan, desa, serta pihak pelaksana. Adis juga mengapresiasi kesabaran masyarakat selama proses pengerjaan, khususnya saat diberlakukan penutupan sementara di sejumlah titik jalan. Menurutnya, kepatuhan warga terhadap pengaturan lalu lintas darurat menjadi faktor penting dalam mempercepat penyelesaian proyek. “Pembangunan jalan ini diharapkan mampu memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya transportasi, serta memberikan rasa aman bagi anak-anak yang berangkat ke sekolah,” tambahnya. Pemerintah Desa Rambatan berharap sinergi antara pemerintah kabupaten, dinas teknis, kecamatan, dan masyarakat dapat terus terjaga, sehingga pembangunan fasilitas publik lainnya dapat berlanjut dan kesejahteraan warga semakin meningkat. “Jalan yang layak adalah wujud nyata kehadiran negara di desa. Semoga Kabupaten Kuningan semakin maju dan sejahtera,” pungkas Adis.