HSU | BIDIK-KASUSNEWS.COM — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H. Supian HK, bersama Kapolres Hulu Sungai Utara AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si., melakukan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah terdampak banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Rabu (14/1/2026). Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 13.00 hingga 15.30 WITA tersebut menjadi wujud kepedulian sekaligus komitmen bersama dalam memastikan kondisi keselamatan serta kesejahteraan masyarakat di tengah meningkatnya debit air sungai dalam beberapa waktu terakhir. Adapun lokasi yang dikunjungi meliputi Desa Rintisan, Kecamatan Danau Panggang, serta Desa Tampakang dan Desa Pal Batu, Kecamatan Paminggir. Di sejumlah titik tersebut, rombongan meninjau langsung kondisi permukiman warga, bantaran sungai, serta dampak genangan banjir yang merendam kawasan pemukiman. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kasat Polair Polres HSU IPTU Marwan, Kapolsek Danau Panggang IPTU Makmur, anggota Koramil 11 Danau Panggang, serta personel Sat Polair Polres HSU. Kehadiran unsur TNI dan Polri ini menunjukkan sinergi lintas sektor dalam upaya penanggulangan dan mitigasi bencana banjir di wilayah HSU. Selain melakukan pemantauan, jajaran kepolisian juga memberikan imbauan langsung kepada masyarakat, khususnya warga yang bermukim di bantaran sungai, agar tetap waspada terhadap potensi kenaikan debit air yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat diminta untuk mengutamakan keselamatan diri dan keluarga serta segera melapor apabila kondisi air menunjukkan tanda-tanda membahayakan. Petugas juga secara tegas mengingatkan orang tua agar melarang anak-anak bermain di sekitar sungai. Kondisi arus yang deras dinilai sangat berisiko dan berpotensi menimbulkan kecelakaan, seperti hanyut atau tenggelam, terutama bagi anak-anak. Kapolres Hulu Sungai Utara AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si., melalui IPTU Asep Hudzainur, menyampaikan bahwa Polres HSU terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait guna memastikan informasi kondisi banjir dapat diterima masyarakat secara cepat dan akurat. “Kami juga memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan. Jika terdapat sekolah yang terdampak banjir, akan segera dikoordinasikan untuk pemindahan sementara agar proses belajar mengajar tetap berjalan,” ujar IPTU Asep menyampaikan keterangan Kapolres. Lebih lanjut, Polres HSU bersama TNI dan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dalam kesiapsiagaan personel, pemantauan kondisi lapangan secara berkelanjutan, maupun penanganan cepat apabila terjadi situasi darurat. IPTU Asep Hudzainur juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak panik, serta mematuhi arahan petugas di lapangan. “Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Dengan sinergi antara pemerintah, Polri, TNI, dan masyarakat, diharapkan dampak banjir dapat diminimalkan dan situasi tetap aman serta kondusif,” tutupnya. Polres Hulu Sungai Utara menegaskan akan terus hadir di tengah masyarakat melalui pemantauan intensif dan langkah-langkah preventif sebagai bentuk komitmen Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, khususnya dalam menghadapi bencana alam. (Agus)

CIREBON | BIDIK-KASUSNEWS.COM — Dugaan penyimpangan pengelolaan sumber daya air mencuat di Blok 3 Babakan, Desa Cikalahang, Kabupaten Kuningan. PT Tirta Kemuning Ayu Sukses (PT TKAS), yang merupakan rekanan PDAM Tirta Kemuning Kuningan, diduga melakukan pengalihan aliran air publik menggunakan pompa dorong untuk mengisi reserve awal Ciadu milik perusahaan tersebut. Reserve Ciadu diketahui menjadi titik strategis pertemuan aliran dari sejumlah sumber air utama, seperti Telaga Remis, Telaga Nilem, Cicerem 1, dan Cicerem 2. Kawasan ini selama bertahun-tahun menjadi tumpuan kebutuhan air bersih masyarakat sekitar. Namun di tengah keluhan warga soal keterbatasan pasokan air, justru muncul dugaan adanya rekayasa distribusi air ke kepentingan reserve perusahaan. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Wahyudin selaku Manager PT TKAS tidak membuahkan hasil. Yang bersangkutan dinilai tidak kooperatif dan enggan memberikan penjelasan teknis terkait dasar hukum, perizinan, maupun mekanisme penggunaan pompa dorong. Setiap pertanyaan substantif justru diarahkan kepada PDAM Kabupaten Kuningan. “Tidak ada penjelasan soal izin penggunaan pompa, tidak ada kejelasan aliran air. Semua dilempar ke PDAM. Ini bukan sikap profesional, melainkan bentuk penghindaran tanggung jawab,” ujar salah satu jurnalis di lokasi. Potensi Pelanggaran Regulasi Sumber Daya Air Dugaan pengalihan air ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan berpotensi melanggar regulasi pengelolaan sumber daya air. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa air merupakan kebutuhan dasar rakyat yang pengelolaannya harus mengedepankan asas keberlanjutan, keadilan, kemanfaatan umum, serta transparansi dan akuntabilitas. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut secara tegas menempatkan negara sebagai penjamin hak rakyat atas air, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan dasar minimal. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 mengatur bahwa setiap pengambilan dan pemanfaatan air wajib memiliki izin, pengaturan debit, serta larangan penggunaan alat mekanis seperti pompa dorong tanpa persetujuan teknis. Apabila dugaan penggunaan pompa dorong dan pengalihan air limpahan ini terbukti, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik administrasi maupun pidana, terlebih jika berdampak langsung pada berkurangnya akses air bersih bagi masyarakat. Saling Lempar Tanggung Jawab Perkuat Kecurigaan Publik Pola saling lempar tanggung jawab antara PT TKAS dan PDAM Kuningan justru menimbulkan tanda tanya besar di ruang publik. Sebagai rekanan resmi, PT TKAS tetap merupakan subjek hukum yang memiliki kewajiban transparansi dan akuntabilitas. “Rekanan tidak bisa berlindung di balik institusi lain. Jika terjadi pelanggaran, tanggung jawab hukumnya tetap melekat,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Cirebon. Desakan Audit dan Turunnya Aparat Pengawas Atas kondisi tersebut, Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) mendesak agar: •PDAM Tirta Kemuning Kuningan membuka •secara transparan skema kerja sama dan distribusi air •BBWS Cimanuk–Cisanggarung, Dinas PUPR, dan Inspektorat melakukan audit teknis dan administratif Ombudsman RI serta aparat penegak hukum menelusuri potensi maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan Masyarakat Desa Cikalahang kini menunggu kejelasan. Air adalah hak dasar rakyat, bukan komoditas yang dapat dialihkan secara tertutup. Ketika pengelola air memilih bungkam dan saling melempar tanggung jawab, kecurigaan publik justru semakin menguat. Kini, bola berada di tangan para pemangku kebijakan. Akankah dugaan ini diusut secara transparan, atau kembali tenggelam di balik tembok birokrasi? (Amin)

KUTAI BARAT, BIDIK-KASUSNEWS.COM – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa meninjau kesiapan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 827/Mahakam Cakti Yudha di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Selasa (13/1/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, materiil, serta program kerja Yon TP 827/MCY dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Dalam kesempatan itu, Menhan RI menerima paparan dari Komandan satuan terkait kondisi dan kesiapan operasional Yon TP 827/MCY. Menhan menegaskan bahwa pembinaan prajurit harus dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi, yakni mengedepankan prestasi, kapasitas, dan kapabilitas, bukan senioritas maupun usia. “Kita tidak melihat senior dan junior, tapi kita melihat prestasi,” tegas Menhan. Menhan juga menekankan pentingnya konsep belajar sambil bertugas guna memberikan ruang pengembangan optimal bagi prajurit Tamtama, Bintara, dan Perwira sesuai potensi dan kompetensi masing-masing. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan merupakan kebijakan strategis pertahanan negara yang tidak hanya berorientasi pada aspek militer, tetapi juga berperan aktif mendukung pembangunan nasional, terutama di wilayah terpencil, perbatasan, dan daerah rawan. Selain meninjau kesiapan satuan, Menhan RI turut memeriksa senjata organik serta memberikan arahan dan motivasi kepada prajurit agar senantiasa menjaga disiplin, soliditas, dan semangat pengabdian dalam setiap pelaksanaan tugas. (Agus)

BIAK NUMFOR, BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka dalam kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Papua, Selasa (13/1/2026), guna memastikan program pemerintah berjalan efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua. Adapun wilayah yang dikunjungi Wapres di antaranya Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayawijaya (Wamena). Agenda kunjungan kerja difokuskan pada peninjauan langsung pelaksanaan program pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, serta penguatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Di Kabupaten Biak Numfor, Wapres meninjau Sekolah Rakyat (SR) yang berlokasi di Distrik Biak Timur. Sekolah ini dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 10 hektare dan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti ruang kelas, asrama putra dan putri, fasilitas makan, seragam sekolah, buku pelajaran, hingga perangkat laptop. Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk memberikan layanan pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam peninjauan tersebut, Wapres Gibran mengecek langsung sejumlah fasilitas sekolah, mulai dari ruang belajar, asrama, kamar mandi, laboratorium komputer, hingga pelaksanaan program MBG. Wapres juga menyempatkan berdialog dengan para siswa untuk mendengar langsung pengalaman mereka selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., yang turut mendampingi kegiatan tersebut, berbaur dengan masyarakat setempat serta meninjau sejumlah fasilitas sekolah. Kehadiran Kasad menegaskan dukungan TNI Angkatan Darat terhadap kebijakan pemerintah dalam mendorong pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah Papua. Selain Kasad, Wakil Presiden juga didampingi oleh Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai. Usai dari Biak Numfor, Wapres melanjutkan kunjungan kerja ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Di wilayah Pegunungan Tengah Papua tersebut, Wapres menyapa masyarakat setempat dan menyaksikan kegiatan olahraga bersama tim sepak bola Sekolah Sepak Bola (SSB) Wamena di Stadion Itlay Ikina. Melalui kunjungan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus hadir di Tanah Papua, memastikan pembangunan berjalan inklusif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan. (Agus)

PADANG, BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kodim 0312/Padang terus mendorong percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana di Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, sebagai langkah awal pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana. Komandan Kodim 0312/Padang Kolonel Inf Ferry Adianto, Rabu (14/1/2026), meninjau langsung progres pembangunan di lokasi dan menyampaikan bahwa pada tahap awal tengah dibangun 100 unit Huntara untuk 100 kepala keluarga di atas lahan seluas sekitar 6.500 meter persegi. Huntara tersebut dibangun dengan konstruksi sementara menggunakan rangka kayu dan papan, dilengkapi dinding GRC agar tetap kokoh, aman, dan layak huni. Selain Huntara, Kodim 0312/Padang juga mendorong percepatan pembangunan 11 unit hunian tetap (Huntap) yang diperuntukkan bagi 11 kepala keluarga atau 37 jiwa korban bencana. Kedua program tersebut dilaksanakan secara paralel guna memastikan kebutuhan tempat tinggal warga dapat segera terpenuhi. “Progres pembangunan Huntara dan Huntap saat ini telah mencapai sekitar 80 persen dan hampir rampung. Ini merupakan wujud kepedulian TNI AD, khususnya Kodim 0312/Padang, dalam membantu masyarakat terdampak bencana agar dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik,” ujar Dandim. Dandim menambahkan, ke depan tidak menutup kemungkinan hunian yang dibangun dapat dikembangkan menjadi bangunan permanen, seiring dukungan dan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya. Kodim 0312/Padang bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat terus bersinergi untuk memastikan pembangunan berjalan lancar, tepat waktu, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga terdampak bencana. (Agus)

ACEH UTARA, BIDIK-KASUSNEWS.COM – Bantuan Presiden Republik Indonesia untuk mendukung percepatan penanganan bencana di Provinsi Aceh tiba di Pelabuhan Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara, Selasa (13/1/2026). Bantuan tersebut diangkut menggunakan Kapal ADRI LIII dan disambut langsung Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.I.P., bersama jajaran terkait. Kedatangan bantuan ini merupakan wujud respons cepat pemerintah pusat dalam mendukung upaya tanggap darurat, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak bencana. Adapun bantuan yang tiba meliputi delapan unit kendaraan Reverse Osmosis (RO) pengolahan air bersih, tiga unit ekskavator standar, dua unit ekskavator _long arm_, serta tiga unit buldoser. Seluruh alat dan kendaraan tersebut disiapkan untuk mendukung pembersihan material pascabencana, pembukaan akses wilayah, normalisasi sungai, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat. Pangdam Iskandar Muda meninjau langsung proses sandar kapal, bongkar muat, serta pengecekan awal kondisi alat dan kendaraan guna memastikan seluruh bantuan dalam keadaan aman dan siap dioperasionalkan sebelum didistribusikan ke lokasi yang membutuhkan. Pangdam IM menegaskan bahwa bantuan Presiden RI memiliki nilai strategis dalam mempercepat penanganan bencana di Aceh. “Alat berat dan kendaraan operasional ini akan segera dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung percepatan evakuasi, pembukaan akses wilayah, serta pemulihan infrastruktur dan fasilitas umum,” ujarnya. Lebih lanjut, Pangdam IM menyampaikan bahwa Kodam Iskandar Muda siap mendukung penuh pendistribusian dan pengoperasian bantuan secara terpadu dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait agar pemanfaatannya tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat terdampak. Selanjutnya, seluruh bantuan akan segera digerakkan sesuai kebutuhan di lapangan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mempercepat normalisasi wilayah terdampak serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh. (Agus)

Aceh Tamiang, Bidik-kasusnews.com — Prajurit Batalyon Infanteri 117/Ksatria Yudha (Yonif 117/KY) melaksanakan kegiatan karya bakti pembersihan lingkungan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 4 Kuala Simpang, Kampung Durian, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu (14/1/2026). Kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap dunia pendidikan sekaligus upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman bagi para siswa. Pembersihan difokuskan pada ruang kelas, halaman sekolah, selokan, serta fasilitas umum di sekitar lingkungan madrasah. Prajurit Yonif 117/KY bergotong royong bersama pihak sekolah dan masyarakat membersihkan sampah, merapikan halaman, serta membersihkan saluran air guna mencegah genangan dan potensi munculnya penyakit. Selain menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan karya bakti ini juga bertujuan menanamkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan disiplin kepada para siswa sejak dini, sehingga tercipta suasana belajar yang lebih kondusif. Yonif 117/KY secara berkelanjutan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat serta kehadiran nyata prajurit dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat di wilayah binaan. Salah seorang warga setempat, Sukardi, menyampaikan apresiasi atas kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran prajurit TNI sangat membantu menciptakan lingkungan belajar yang bersih sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. (Agus)

Magelang | Bidik-kasusnews.com – Gerakan Pemuda Ka’bah ( GPK ) Aliansi Tepi Barat mengadakan audiensi dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Magelang pada ( 14/1/2026 )pukul 10:00WIB di ruang rapat Gedung DPRD Kabupaten Magelang, guna menyampaikan aspirasi terkait dengan nasib para guru Pendidikan Agama Islam ( PAI ) baik itu guru SD, SMP,SMA/SMK tentang kejelasan status pembinaan,dan ketimpangan kesejahteraan. Dalam audiensi tersebut dihadiri oleh perwakilan komisi IV DPRD Kabupaten Magelang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Disdikbud ) Kabupaten Magelang, Kementerian Agama ( Kemenag ) Kabupaten Magelang, Pewakilan Guru PAI dan asosiasi guru. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang Gunawan, menyampaikan bahwa, “Ini merupakan tindak lanjut dari audiensi pertama, kalau yang kemarin disampaikan secara lisan, hari ini sudah menyertakan bukti bukti sebagai bahan tindak lanjut, dan dari lembaga DPR komisi IV yang diberikan tugas oleh pimpinan untuk menindak lanjuti dan menjadi bahan yang sangat bagus”, terangnya. Ia menyampaikan harapan, sama dengan harapan apa yang disampaikan dengan teman teman GPK, kalau hukum ini harus ada kepastian hukum yang berkeadilan. Dirinya juga menyampaikan bahwa pihak DPRD Kabupaten Magelang Komisi IV sudah melakukan pengawasan, namun masih banyak hal yang kurang dari pengawasan kami, tentu pengawasan dari masyarakat sangat kita butuhkan untuk kita sering bersama, dan membuka selebar lebarnya bagi masyarakat dan para guru untuk menyampaikan masukan, kritik dan rekomendasi kebijakan. Di samping itu juga Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang menjelaskan bahwa semua problematika akan kita inventarisasi, kita tindak lanjuti dan kita carikan solusi terbaik”,ungkapnya. Sementara itu Pujiyanto alias Yanto Pethuk, selaku Komandan Gerakan Pemuda Ka’bah ( GPK ) Aliansi Tepi Barat saat dikonfirmasi awak media menyampaikan, “Kami sangat mengapresiasi kepada Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Magelang yang mampu atau bisa menerima aspirasi dari kami, pada dasarnya aspirasi dari kami tidak luput dari segala sesuatu dari regulasi dinas pendidikan atau suwa kelola di dinas pendidikan, dan jangan sampai ada sebuah ketimpangan, karena nasib para guru ini memang harus di perjuangkan, karena dari guru inilah salah satu yang mencerdaskan anak bangsa.Dengan rangkaian problematika dan rangkaian peristiwa ini, kami akan mengawal terus sampai tuntas”, tegas Yanto. Ia juga menambahkan bahwa akan dilakukan audiensi lagi untuk mengundang kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Magelang, Kemenag Kabupaten Magelang, juga Eksekutif dan Legislatif, agar ada sinkronisasi antara Legislatif dan Eksekutif. Pujiyanto berharap, agar di dunia pendidikan jangan sampai ada ketimpangan ketimpangan yang dilakukan oleh kebijakan pejabat yang tidak sesuai dengan regulasi atau kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan dari perundang undangan”,pungkasnya. (Yusuf)

BANDAR LAMPUNG, BIDIK-KASUSNEWS.COM — Dedikasi dan kesiapsiagaan aparat teritorial kembali ditunjukkan Babinsa Kelurahan Waylaga, Koramil 410-01/Panjang. Serka Arfai bergerak cepat menangani kecelakaan tunggal sebuah truk bermuatan bungkil yang mengalami rem blong dan terperosok ke parit jalan raya pada Rabu pagi (14/1/2026). Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 08.28 WIB di ruas Jalan Ir. Sutami menuju Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di RT 14 Kelurahan Waylaga, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Informasi awal diterima Serka Arfai dari warga sekitar yang melaporkan adanya kendaraan terjun ke parit jalan raya. Tanpa menunda waktu, Babinsa yang dikenal aktif dan responsif di wilayah binaannya itu langsung menuju lokasi dengan membawa perlengkapan pertolongan pertama. Setibanya di tempat kejadian, ia mendapati sebuah truk Hino 500 berwarna hijau bernomor polisi BE 8591 HW berada dalam posisi miring di dalam parit dengan kedalaman cukup berbahaya. Truk tersebut dikemudikan Marsono (28), warga Desa Muara Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, Provinsi Jambi. Berdasarkan keterangan di lokasi, kendaraan mengalami gangguan pada sistem pengereman sehingga tidak dapat dikendalikan dan akhirnya terperosok ke parit di sisi jalan. Serka Arfai segera melakukan pemeriksaan awal terhadap korban. Ia menemukan sopir masih dalam kondisi sadar, namun mengalami luka cukup serius di bagian kepala akibat benturan. Dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan di lokasi yang licin dan sempit, Babinsa tersebut langsung memberikan pertolongan pertama untuk menghentikan perdarahan. Selain penanganan medis awal, Serka Arfai juga memberikan pendampingan psikologis kepada korban agar tetap tenang dan tidak panik. Ia turut mengatur warga yang berdatangan agar tidak mengganggu proses evakuasi serta mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas. Pada saat yang sama, ia meminta bantuan warga untuk menghubungi petugas kesehatan dan pihak kepolisian. Tak berselang lama, tim medis dari Puskesmas Panjang tiba di lokasi. Serka Arfai berkoordinasi dengan petugas kesehatan dalam proses evakuasi korban ke ambulans, sekaligus menyampaikan kronologi kejadian dan kondisi terakhir korban. Selanjutnya, korban dirujuk ke Rumah Sakit Lmaumel untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Tidak hanya fokus pada korban, Babinsa Waylaga juga berperan aktif dalam pengamanan dan penanganan kendaraan yang terperosok. Ia melaporkan kejadian tersebut kepada Koramil 410-01/Panjang serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Petugas dari Satlantas Polresta Bandar Lampung dan Polsek Sukarame kemudian tiba untuk melakukan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut. Proses evakuasi truk dilakukan dengan hati-hati menggunakan alat berat. Selama proses berlangsung, Serka Arfai tetap berada di lokasi guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif hingga kendaraan berhasil dievakuasi dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Aksi cepat dan kepedulian Serka Arfai ini menjadi gambaran nyata peran Babinsa sebagai garda terdepan di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan wilayah, tetapi juga sebagai penolong pertama dalam situasi darurat. Dedikasi tersebut mendapat apresiasi dari warga sekitar yang merasa terbantu dengan kehadiran aparat di saat genting. (Agus)

JAKARTA | BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pangdam XII/Tanjungpura, Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Danpuspenerbad), dan Kepala Dinas Sejarah Angkatan Darat (Kadisjarahad) yang digelar di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (14/1/2026). Jabatan Pangdam XII/Tanjungpura diserahterimakan dari Mayjen TNI Jamallulael, S.Sos., M.Si., kepada Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, S.I.P., M.Si. Sementara itu, jabatan Danpuspenerbad diserahterimakan dari Mayjen TNI Zainuddin kepada Brigjen TNI Mochamad Masrukin, M.Han., serta jabatan Kadisjarahad dari Brigjen TNI Veri Sudijianto Sudin, S.I.P., M.Si., kepada Brigjen TNI Teddy Arifiyanto Setimiharja, S.I.P., M.M., M.Han. Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., dalam amanat tertulis yang dibacakan Wakasad menegaskan bahwa serah terima jabatan di lingkungan TNI AD bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan peningkatan kinerja satuan. Kasad juga menekankan bahwa kepemimpinan bukan semata-mata tentang jabatan, melainkan kemampuan untuk memberi arah, membentuk karakter satuan, serta menghadirkan solusi atas setiap tantangan yang dihadapi. Pergantian kepemimpinan diharapkan mampu menghadirkan semangat dan perspektif baru dalam menjawab dinamika tugas TNI AD yang semakin kompleks. “Di tengah perkembangan lingkungan strategis dan meningkatnya tuntutan masyarakat, setiap pemimpin dituntut untuk mampu bergerak cepat, berpikir adaptif, dan bertindak tepat,” kutip Wakasad. Kasad juga memberikan penekanan kepada para pejabat baru agar segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing serta menghadirkan inovasi yang solutif dan aplikatif. Kepemimpinan yang dibangun diharapkan tetap berpegang pada prinsip, tegas dalam pelaksanaan tugas, serta bijak dalam pembinaan personel. Selain itu, para pejabat diminta untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan operasional satuan melalui latihan yang intensif dan realistis, serta mengelola potensi sumber daya secara optimal dengan membangun sistem kerja yang adaptif dan memanfaatkan teknologi secara tepat guna. Melalui estafet kepemimpinan ini, Kasad berharap seluruh satuan dapat terus meningkatkan profesionalisme, soliditas, dan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, sekaligus memberikan kontribusi terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. (Agus)