Jakarta -Bidik-kasusnews.com Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Ia memerintahkan seluruh jajaran kepolisian agar meningkatkan intensitas penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba. “Saya ingin membersihkan Indonesia dari peredaran narkoba yang sekarang sudah semakin masif. Caranya,ya, !! kita harus lebih masif dalam bertindak. Negara tidak boleh kalah dengan bandar narkoba,” ujar Suyudi, seperti dikutip CNN Indonesia. Sejak awal Oktober 2026, aparat gabungan dari Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, dan unsur pemerintah daerah menggelar operasi di sejumlah wilayah yang diduga menjadi pusat peredaran narkoba. Di Jakarta Barat, operasi pada Jumat (09/10/2026) menyasar kawasan Kampung Ambon di Cengkareng dan Kampung Boncos di Palmerah. Sebanyak 24 orang diamankan dalam penindakan tersebut. Operasi serupa juga dilakukan di Sumatera Utara pada Minggu (11/10/2026). Sebanyak 451 personel gabungan menyisir sembilan titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba. Dalam operasi itu, 36 orang diamankan dan petugas menyita sabu sekitar 102 gram serta sejumlah barang bukti lainnya. Di Pekanbaru, Riau, aparat mengamankan 68 orang dalam penggerebekan di sebuah tempat hiburan malam. Hasil pemeriksaan urine menunjukkan 63 orang positif mengandung zat narkotika. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, sebanyak 104 orang diamankan dalam operasi di kawasan Borta, Kecamatan Tallo. Tiga orang di antaranya diduga merupakan bandar narkoba. Penindakan juga berlangsung di Palu, Palembang,dan Palangka Raya sebagai bagian dari upaya mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di berbagai daerah. Kapolri menegaskan bahwa penanganan kasus narkoba perlu membedakan pengguna dengan bandar maupun pengedar. Pengguna yang memenuhi persyaratan dapat diarahkan menjalani rehabilitasi, sedangkan pihak yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika diproses sesuai hukum. Rangkaian operasi tersebut menjadi bagian dari upaya Polri memperkuat pemberantasan narkoba melalui kerja sama lintas lembaga dan dukungan masyarakat. Kepolisian juga diharapkan menindaklanjuti setiap temuan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti. (Basori)
Jakarta-Bidik-kasusnews.com Di tengah tantangan global dan regional yang semakin kompleks, Polri terus memperkuat profesionalisme personel, kolaborasi lintas negara, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk mengantisipasi berbagai ancaman, mulai dari kejahatan siber,disinformasi, perdagangan orang, hingga peredaran narkotika dan kejahatan lintas batas. Melalui penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, Polri berkomitmen menjaga stabilitas keamanan nasional, melindungi masyarakat, dan menciptakan situasi yang kondusif bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia. Polri #KomitmenBersama Publik Siap Tuntaskan Program Prioritas Kapolri Sumber:Humas Mabes Polri Wartawan Basori
Jakarta – Bidik-kasusnews.com Mabes polri Pesan tegas tentang kerendahan hati disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kepada seluruh jajaran Korps Bhayangkara. Dalam khotbah Shalat Jumat di Masjid Al-Ikhlas, Mabes Polri, Jakarta, Jumat 09 Oktober 2026,ia mengingatkan bahwa jabatan, pangkat, kekuasaan, hingga kekayaan bukan alasan bagi seseorang untuk merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijalankan. Menurut Kapolri, seluruh pencapaian dan kedudukan yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan titipan Allah SWT yang patut disyukuri dan digunakan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Dalam khotbahnya, kapolri Suyudi menekankan pentingnya menjaga sikap sederhana, menghormati orang lain, serta menjauhi kesombongan, terutama bagi mereka yang dipercaya memegang jabatan dan kekuasaan. “Jadilah pribadi yang selalu rendah hati, jangan sombong, dan jangan pernah merasa lebih hebat daripada orang lain. Jabatan, pangkat, dan kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Hormati sesama, bantulah mereka yang membutuhkan, dan tetaplah menjadi pribadi yang sederhana,” ucapnya. Semakin Tinggi Jabatan, Semakin Besar Tanggung Jawab Kapolri menegaskan bahwa kerendahan hati merupakan cerminan akhlak mulia yang harus melekat dalam diri setiap individu. Nilai tersebut dinilai semakin penting bagi seseorang yang memiliki kewenangan besar dan dipercaya memimpin orang lain. Ia mengingatkan agar jabatan tidak membuat seseorang lupa diri, apalagi menggunakan kedudukannya untuk merendahkan orang lain. Sebaliknya, kekuasaan harus menjadi sarana untuk mengabdi, melayani masyarakat, dan memberikan teladan yang baik. Menurutnya,seorang pemimpin tidak cukup hanya mengandalkan pangkat atau kewenangan. Sikap bijaksana, kepedulian terhadap sesama, serta kesediaan membantu mereka yang membutuhkan juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab kepemimpinan. Keimanan Harus Terlihat dalam Perilaku Sehari-hari Suyudi juga mengingatkan bahwa nilai-nilai keimanan tidak seharusnya berhenti pada ibadah dan ucapan semata. Keimanan perlu diwujudkan melalui perilaku nyata dalam menjalankan tugas, membangun hubungan keluarga, maupun berinteraksi di tengah masyarakat. Kejujuran, keikhlasan, rasa syukur, dan kepedulian terhadap orang lain harus menjadi landasan dalam menjalankan setiap amanah. Dengan begitu, tanggung jawab yang dipercayakan dapat dilaksanakan secara lebih baik dan membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi anggota kepolisian agar senantiasa menjaga integritas dalam bertugas. Kedudukan sebagai aparat penegak hukum harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan menjadi alasan untuk bersikap arogan atau merasa lebih tinggi daripada masyarakat. Shalat Jumat Jadi Momentum Memperkuat Persaudaraan Kegiatan Shalat Jumat yang berlangsung mulai pukul 11.50 hingga 12.50 WIB tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi di lingkungan Mabes Polri. Selain meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, kegiatan itu diharapkan dapat memperkuat nilai kebersamaan, persaudaraan, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Pesan Kapolri tersebut menegaskan satu hal penting: jabatan dan pangkat dapat berubah, tetapi sikap rendah hati, kejujuran, serta tanggung jawab harus tetap dijaga. Sebab, kehormatan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh tingginya kedudukan, tetapi juga oleh cara ia memperlakukan orang lain. (Basori)
Bidik-kasusnews.com,Sintang Kalimantan Barta,Selasa 13 Oktober 2026. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang kalbar,kembali menjadi sorotan serius. Dokumentasi lapangan yang diterima Awak Media pada Sabtu, 10 Oktober 2026, memperlihatkan sejumlah besar, yang diperkirakan hampir ratusan seat Lanting Jek yang beraktivitas maupun berjejer di sepanjang kawasan perairan Sungai Kapuas. Yang membuat persoalan ini semakin mengundang tanda tanya,lokasi yang didokumentasikan berada tidak jauh dari kawasan Perkotaan Sintang.Dalam rekaman,terdapat metadata koordinat pada titik pengambilan gambar, antara lain 0.090376, 111.511504 dan 0.087832, 111.512319, dengan waktu dokumentasi sekitar pukul 15.59 WIB. Visual lapangan tersebut memperlihatkan keberadaan banyak struktur/lanting di atas maupun di tepian sungai.Namun, jumlah pasti unit yang terlihat dan status masing-masing lanting sebagai sarana PETI tetap memerlukan verifikasi langsung dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan Instansi berwenang. Seorang Warga yang ditemui di sekitar lokasi dan meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku resah melihat aktivitas yang menurutnya sudah berlangsung secara terbuka. Masyarakat mempertanyakan pengawasan Aparat Penegak Hukum. Kalau aktivitas itu memang PETI dan dilakukan secara terang-terangan di kawasan yang mudah dilihat Publik, mengapa bisa terus berjalan?” ujarnya. Menurutnya, keberadaan banyak lanting jek di kawasan DAS Kapuas menimbulkan kesan seolah-olah para pelaku tidak takut terhadap Proses Hukum. Jangan sampai Masyarakat punya kesan bahwa aktivitas seperti ini Kebal Hukum. Kalau memang Ilegal, tindak tegas. Kalau Legal, tunjukkan dasar izinnya. Jangan Masyarakat dibuat bertanya-tanya,” tegasnya. Pernyataan tersebut tentu menjadi persoalan yang perlu dijawab secara objektif oleh pihak berwenang. Tidak tepat jika dugaan pembiaran langsung dianggap sebagai fakta tanpa pemeriksaan, namun banyaknya aktivitas yang terlihat dalam Dokumentasi jelas layak menjadi dasar bagi Aparat Penegak Hukum untuk melakukan pengecekan lapangan. Masyarakat meminta Kapolda Kalimantan Barat tidak hanya menerima laporan di atas meja, tetapi memerintahkan jajaran terkait untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kawasan DAS Kapuas Sintang. Jika benar terdapat aktivitas PETI tanpa izin, maka penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk menelusuri siapa pemodal, operator, pemilik lanting, jalur distribusi hasil tambang, serta pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Lebih jauh, apabila dalam penyelidikan ditemukan adanya Oknum Aparat yang memberikan perlindungan atau membekingi aktivitas Ilegal, maka persoalannya bukan lagi sekadar PETI, tetapi sudah menyentuh Integritas Penegakan Hukum. Polda Kalbar sebaiknya turun bersama Tim dan periksa langsung. Kalau memang Ilegal, bongkar sampai ke pemodalnya. Jangan hanya pekerja lapangan yang ditindak, sementara aktor di belakangnya tidak tersentuh,” pungkas Warga tersebut. Jangan Sampai Sungai Kapuas Menjadi Wilayah Tanpa Pengawasan. Aktivitas PETI bukan hanya menyangkut persoalan Hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas air, Ekosistem Sungai, Sedimentasi, keselamatan pelayaran, serta kehidupan Masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya pada Sungai Kapuas. Karena itu, keberadaan banyak lanting/jek di kawasan tersebut semestinya tidak dipandang sebagai pemandangan biasa. Kapolda Kalbar, Kapolres Sintang, Pemkab Sintang, serta Instansi terkait perlu menjawab satu pertanyaan sederhana: jika benar aktivitas PETI berlangsung di kawasan tersebut, siapa yang mengawasi dan kapan tindakan tegas dilakukan? Publik berhak mendapatkan kepastian. Sungai Kapuas bukan Wilayah tanpa Hukum. Dokumentasi dan koordinat di atas menunjukkan lokasi pengambilan gambar, bukan dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh lanting yang terlihat merupakan sarana PETI. Status Legalitas dan aktivitas masing-masing unit perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan oleh Aparat dan Instansi berwenang. Pihak Polres Sintang, Polda Kalbar, serta pihak terkait perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi. MEDIA // TIMRED [*]
BIDIK-KASUSNEWS.COM,MEMPAWAH HILIR, KABUPATEN MEMPAWAH — KALIMANTAN BARAT Karang Taruna Muda Insan Cita Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, melaksanakan kegiatan distribusi air bersih bagi masyarakat Kelurahan Tanjung yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kemarau dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena meskipun hujan telah turun, air hujan yang ditampung oleh masyarakat tampak berwarna hitam dan keruh. Kondisi ini diduga berkaitan dengan partikel asap dan kotoran akibat karhutla yang mencemari air hujan, sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkannya secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melihat kondisi tersebut,Karang Taruna Muda Insan Cita Kelurahan Tanjung hadir melalui Program kegiatan distribusi air bersih sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga, terutama untuk keperluan rumah tangga yang membutuhkan air bersih dan layak digunakan. Muhammad Iqbal Ketua Karang Taruna Muda Insan Cita Kelurahan Tanjung berharap kegiatan ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah dampak karhutla yang dirasakan warga. (Ujarnya) Kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa dampak karhutla tidak hanya berupa kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas lingkungan dan sumber air yang dibutuhkan masyarakat. Melalui aksi nyata ini, Karang Taruna Muda Insan Cita Kelurahan Tanjung menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, membantu warga yang membutuhkan, serta mendorong tumbuhnya solidaritas dan kepedulian terhadap lingkungan. Air bersih adalah kebutuhan dasar.Di tengah kondisi sulit, kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan untuk saling membantu. Karang Taruna Muda Insan Cita Kelurahan Tanjung — hadir, peduli, dan bergerak untuk masyarakat. Wartawan Murni
Bidik-kasusnews.com,Singkawang Kalimantan Barat Selasa 6 Oktober 2026 Terbitnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor B/2739/IX/RES.5/2026 oleh Satreskrim Polres Singkawang pada 28 September 2026 kembali membuka kotak pandora dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Laporan yang dilayangkan oleh M. Khadavi bersama tim investigasi terkait aktivitas di SPBU 64.791.022 Pasiran ini kini mendesak atensi serius dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat. Kronologi dan Temuan Lapangan Sorotan tajam ini bermula dari temuan lapangan pada 19 September 2026. Tim investigasi mendapati dua unit kendaraan pikap dengan nomor polisi KB 1661 CA dan KB 8945 ME diduga melakukan pengisian BBM bersubsidi dalam jumlah besar yang tidak wajar. Berdasarkan data dan alat bukti berupa rekaman video serta audio yang dihimpun tim di lapangan, mencuat sejumlah nama yang diduga mengetahui atau terlibat dalam praktik tersebut: Frans Novento, selaku pemilik (owner) SPBU. Sulaiman, selaku pengawas atau manajer SPBU. Oknum berinisial HU, anggota Polres Singkawang yang namanya turut disebut dalam pusaran kasus ini. Bola Panas Barang Bukti dan Pengakuan Pengawas Persoalan kian pelik setelah kedua kendaraan pikap yang menjadi barang bukti kini dilaporkan tidak lagi berada di lokasi SPBU. “Sulaiman disebut menyampaikan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah Kanit Polres Singkawang,” ungkap perwakilan tim investigasi. Pernyataan ini melahirkan sederet pertanyaan krusial yang menuntut transparansi penegak hukum: Siapa pihak yang sebenarnya memerintahkan pemindahan kendaraan tersebut ? Apa landasan hukum yang mendasari kebijakan perpindahan barang bukti ? Ke mana persisnya kendaraan tersebut dibawa, dan bagaimana status hukum barang bukti saat ini ? Aliran Dana dan Dugaan Jaringan Oknum Kasus ini berpotensi berkembang menjadi pelanggaran hukum yang terstruktur menyusul munculnya informasi mengenai dugaan setoran sekitar Rp1,5 juta per bulan, serta sistem pengaturan jatah pengisian BBM kepada pihak-pihak tertentu. Jika dugaan ini terbukti benar, maka persoalan ini bukan lagi sekadar pelanggaran distribusi BBM bersubsidi biasa, melainkan indikasi kuat adanya sindikat mafia migas yang dilindungi oleh oknum penegak hukum. Desakan Tegas untuk Aparat dan Regulator M. Khadavi secara terbuka meminta jajaran Polda Kalbar untuk bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas perkara ini. “Kalau terbukti ada oknum yang terlibat, tindak tegas.Jangan hanya berhenti di atas kertas. Kalau benar, copot oknumnya,” tegas Khadavi. Selain kepolisian, desakan serupa juga diarahkan kepada Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas. Kedua lembaga tersebut diminta untuk melakukan audit menyeluruh yang meliputi: Pemeriksaan data transaksi dan rekaman CCTV. Validasi penggunaan QR Code dan volume pembelian riil. Identifikasi kendaraan, kapasitas tangki, serta dugaan modifikasi fisik kendaraan. Penelusuran alur distribusi BBM setelah keluar dari area SPBU Pasiran. Ujian Integritas Penegak Hukum di Kalbar Kasus ini kini menjadi ujian nyata bagi Kapolda Kalbar untuk membuktikan komitmen pemberantasan mafia migas di wilayah hukumnya. Publik menanti transparansi proses hukum agar prinsip keadilan tetap tegak tanpa pandang bulu. Jangan sampai seragam kehormatan justru beralih fungsi menjadi tameng, dan jabatan struktural menjadi benteng pelindung bagi pihak-pihak yang mencederai hak masyarakat kecil atas BBM bersubsidi. Sumber: M. Khadavi Catatan Redaksi: Berita ini disajikan secara berimbang dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan kode etik jurnalistik. Hak jawab dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait (Manajemen SPBU, Polres Singkawang, maupun pihak terlapor) tetap dibuka demi akurasi pemberitaan. (Team/read)
Bidik-kasusnews.com,Sintang Kalimantan Barat,Sabtu 03 Oktober 2026. Aktivitas pembangunan/rehabilitasi di SLB Negeri 25 Sintang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan tajam. Pasalnya, saat awak media melakukan penelusuran di lokasi pada Rabu 30 September 2026, aktivitas pekerjaan terlihat berjalan, namun papan informasi pekerjaan tidak tampak di area yang terdokumentasi. Kondisi tersebut sontak memunculkan pertanyaan publik yang tidak boleh dianggap sepele: Proyek apa yang sedang dikerjakan ? Berapa nilai anggarannya ? Dari mana sumber dananya? Siapa penanggung jawabnya? Siapa yang mengawasi ? Bagaimana mekanisme swakelolanya ? Dan mengapa informasi kegiatan tidak terpampang secara terbuka di lokasi ? Pertanyaan tersebut semakin relevan karena Proyek yang diduga berkaitan dengan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 merupakan kegiatan yang menggunakan sumber Pembiayaan Pemerintah. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 memang dilaksanakan antara lain melalui mekanisme Swakelola. Pemerintah menjelaskan bahwa dana bantuan Pemerintah disalurkan untuk dikelola Satuan Pendidikan dan pelaksanaannya tetap memiliki kerangka tata kelola serta ketentuan yang harus dipatuhi. Swakelola bukan berarti bebas dari pengawasan. Swakelola bukan berarti bebas dari transparansi. Dan swakelola bukan berarti Publik kehilangan hak untuk mengetahui bagaimana uang negara digunakan. Istilah “Proyek Siluman” mulai mencuat karena tidak terlihatnya papan informasi pekerjaan di lokasi. Namun,redaksi menegaskan bahwa istilah tersebut masih merupakan dugaan berdasarkan kondisi lapangan, bukan kesimpulan bahwa proyek tersebut Ilegal. Justru karena itulah pihak terkait harus segera membuka seluruh informasi kegiatan kepada Publik. Sebab, jika Proyek tersebut memang sah, memiliki dasar anggaran yang jelas, memiliki Mekanisme Pelaksanaan yang sesuai, serta memiliki penanggung jawab dan pengawasan yang jelas, maka seharusnya tidak ada alasan informasi mendasar mengenai kegiatan tersebut sulit diketahui Masyarakat. Publik tidak meminta sesuatu yang berlebihan dan hanya ingin mengetahui: Uang Negara digunakan untuk apa, berapa nilainya,siapa yang mengelola, bagaimana pekerjaannya dilaksanakan, dan siapa yang bertanggung jawab. Data resmi Kemendikdasmen mencatat SLB Negeri 25 Sintang dengan NPSN 30102600, berstatus Negeri dan beralamat di Jalan PKP Mujahidin, Tanjung Puri, Kecamatan Sintang kalbar. Dengan demikian, keberadaan satuan pendidikan tersebut bukan persoalan yang samar. Pertanyaan Publik justru bergeser kepada status pekerjaan yang sedang berlangsung di lingkungan Sekolah tersebut. Terlebih, pemerintah pada 2026 memang menempatkan Revitalisasi Satuan Pendidikan sebagai Program prioritas. Kemendikdasmen menyebut cakupan Revitalisasi 2026 mencapai puluhan ribu Satuan Pendidikan, sementara SLB juga menjadi bagian dari Prioritas Program tersebut. Artinya, semakin besar Program dan semakin besar uang Publik yang dikelola, semakin besar pula tuntutan terhadap Akuntabilitas dan keterbukaan. Dalam penelusuran di lokasi, awak Media sempat meminta informasi kepada seorang oknum security yang enggan disebutkan namanya. Namun, yang bersangkutan disebut tidak memberikan informasi yang berarti mengenai kegiatan pekerjaan tersebut. Kondisi ini justru menambah tanda tanya. Apakah memang tidak mengetahui ? Ataukah tidak memiliki kewenangan memberikan informasi ? Atau memang ada pihak yang bertanggung jawab tetapi belum terbuka kepada Publik? Semua itu harus dijelaskan oleh pihak yang berwenang. Redaksi juga tidak serta-merta membebankan tanggung jawab proyek kepada kepala sekolah, guru maupun komite sekolah. Struktur penanggung jawab, pelaksana, Pengelola Keuangan,Tim Pembangunan, dan Pengawasan harus dibuktikan melalui Dokumen Resmi Kegiatan. Ini penting agar jangan sampai pihak yang tidak memiliki kewenangan justru menjadi sasaran tudingan. Dalam penjelasan Kemendikdasmen mengenai skema Revitalisasi, Kepala Satuan Pendidikan ditempatkan sebagai bagian dari manajemen Pelaksanaan Program dan bukan otomatis sebagai pelaksana teknis pembangunan fisik. Karena itu, jika benar kegiatan di SLB Negeri 25 Sintang merupakan bagian dari Program Revitalisasi 2026, maka yang harus dibuka adalah siapa Struktur Pengelola kegiatan, siapa yang bertanggung jawab terhadap keuangan, siapa pelaksana teknis, siapa pengawas, dan bagaimana seluruh proses tersebut didokumentasikan. Jangan sampai istilah “Swakelola” justru menjadi tameng untuk mengaburkan pertanggungjawaban. Selain transparansi anggaran dan pekerjaan, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga menjadi sorotan. Dalam Dokumentasi lapangan yang diterima Media, terdapat pekerja yang diduga tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja secara memadai. Jika kondisi tersebut benar, maka pertanyaannya sederhana: Siapa yang bertanggung jawab memastikan pekerja bekerja dalam kondisi aman ? Pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan. Karena itu, penerapan keselamatan kerja tidak boleh dianggap sebagai aksesori proyek. Jangan sampai Pemerintah berbicara tentang pembangunan Sekolah yang aman bagi Peserta Didik, tetapi keselamatan orang-orang yang mengerjakannya justru luput dari perhatian. Melihat munculnya sejumlah pertanyaan mengenai transparansi, sumber Anggaran, Mekanisme Swakelola, Pengawasan dan Pelaksanaan pekerjaan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, BPKP Perwakilan Kalimantan Barat, serta Inspektorat yang memiliki kewenangan pengawasan diminta tidak tinggal diam. Jika semuanya benar dan sesuai aturan, hasil pemeriksaan harus mampu menjawab kegaduhan publik. Jika ditemukan persoalan administratif, harus diperbaiki. Jika ditemukan indikasi kerugian negara atau pelanggaran hukum, penanganannya tentu harus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan berarti Redaksi menyatakan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi. Namun, jika dalam proses pemeriksaan ditemukan Indikasi korupsi atau penyalahgunaan Keuangan Negara yang memenuhi kewenangan KPK, maka Lembaga Antirasuah tersebut patut mencermati dan mengambil langkah sesuai kewenangannya. Sebab, proyek Pendidikan yang menggunakan Uang Negara tidak boleh menjadi ruang gelap yang hanya diketahui segelintir pihak. Uang untuk sekolah harus kembali menjadi manfaat untuk Sekolah, bukan menjadi ruang abu-abu dalam Pengelolaan Anggaran. Ketika dikonfirmasi media, Nurahman, Kabid pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan pihaknya masih melakukan pengecekan dan ditindaklanjuti. > “Masih dicek dulu dan akan di tindaklanjuti datanya tentang pekerjaan Proyek tersebut,” ujar Nurahman saat dikonfirmasi media, Kamis, 1 Oktober 2026. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa detail pekerjaan memang masih perlu dipastikan. Namun Publik tentu berharap pengecekan tersebut tidak berhenti pada “masih dicek”. Yang dibutuhkan masyarakat adalah jawaban konkret dan terbuka. Setidaknya ada sejumlah pertanyaan yang kini menunggu jawaban resmi: 1. Apa nama resmi kegiatan/proyek tersebut? 2. Berapa nilai Anggarannya? 3. Benarkah bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026? 4. Apakah benar masuk Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026? 5. Apakah benar dilaksanakan dengan Mekanisme Swakelola? 6. Siapa Pengelola dan penanggung jawab kegiatan? 7. Siapa yang melakukan pengawasan Teknis dan Keuangan? 8. Mengapa papan informasi kegiatan tidak terlihat di lokasi saat penelusuran Media? 9. Apakah seluruh pekerja telah mendapatkan perlindungan K3 dan menggunakan APD yang sesuai? Kesembilan pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Itulah pertanyaan dasar yang semestinya mudah dijawab apabila seluruh Administrasi, Anggaran, pelaksanaan dan pengawasan Proyek memang berjalan secara transparan. Program revitalisasi Sekolah memiliki tujuan memperbaiki Sarana Pendidikan agar Peserta Didik memperoleh lingkungan belajar yang layak, aman dan
Bidik-kasusnews.com,Sintang Kalimantan Barat Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno, S.H., S.I.K.,M.Si. turun langsung memantau dan memimpin razia knalpot brong di wilayah Kota Sintang. Sabtu-26-Sept-2026 Dalam kegiatan tersebut,di dampingi Kasat lantas Polres Sintang AKP Angga Pribadi Amsriyanto Nainggolan, S.T.K., S.I.K., LL.M. mengamankan puluhan kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong ke Mapolres Sintang. Penertiban dilakukan di sejumlah ruas jalan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dan lokasi yang kerap dikeluhkan warga akibat suara bising. Selain mengganggu kenyamanan, penggunaan knalpot tidak standar juga dinilai berpotensi memicu aksi balap liar serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Terhadap pelanggar, petugas melakukan penindakan berupa tilang, mewajibkan pemilik mengganti knalpot brong dengan knalpot standar pabrikan, serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa. Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno menegaskan bahwa penertiban knalpot brong akan terus dilakukan secara berkelanjutan. “Penindakan terhadap kendaraan berknalpot brong akan terus kami lakukan secara konsisten. Tujuannya bukan semata-mata penegakan hukum, tetapi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat serta mencegah potensi balap liar yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan,” ujar Kapolres. (Team/read)
Bidik-kasusnews.com,Pontianak Kalimantan Barat Otoritas penegak hukum di Kalimantan Barat menghadapi tekanan publik untuk membongkar jaringan distribusi rokok ilegal merek “Gudang Cengkeh” yang diduga beroperasi tanpa pita cukai sah. Sorotan utama investigasi kini mengarah pada sosok bernama “Ahui”, yang disebut-sebut sebagai pengendali di balik pergerakan barang tersebut di Kota Pontianak Kalbar dan sekitarnya. Berdasarkan pantauan dan verifikasi lapangan yang dihimpun pada Jumat (04/09/2026), sebuah kendaraan pikap box berwarna putih dengan nomor polisi KB 8369 ME terpantau melakukan aktivitas pembongkaran muatan di Komplek Purnama Tujuh Agung,Kelurahan Parit Tokkaya, Kecamatan Pontianak Selatan.Lokasi ini diduga kuat berfungsi sebagai titik penampungan atau hubungan distribusi jaringan tersebut. Pola Distribusi yang Terstruktur Konfirmasi lapangan menunjukkan pola narasi yang konsisten dari berbagai sumber. Sang pengemudi kendaraan mengaku hanya sebagai pihak yang diupah untuk mendistribusikan rokok ke berbagai titik ritel, termasuk kawasan Pasar Tengah dan wilayah penyangga Pontianak. Secara spesifik, ia menyebut barang tersebut merupakan milik seorang pria bernama Ahui. Narasi serupa dikuatkan oleh keterangan sejumlah pemilik toko yang menerima pasokan, yang juga merujuk pada nama yang sama sebagai penyedia utama barang dagangan tersebut. Meski demikian, penyebutan nama Ahui hingga saat ini masih berstatus informasi awal dan belum memiliki kekuatan pembuktian hukum. Redaksi mencatat bahwa status keterlibatan pihak manapun harus melalui proses verifikasi penegak hukum yang ketat dan presumsi tak bersalah tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan. Peredaran rokok tanpa pita cukai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana yang merugikan pendapatan negara dan diancam hukuman berat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, para pihak yang terlibat dalam rantai pasok ini berpotensi dijerat dengan sejumlah pasal krusial: *(1)*.Pasal 55 UU Cukai: Setiap orang yang mengedarkan Barang Kena Cukai (BKC) yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. *(2)*.Pasal 56 UU Cukai: Setiap orang yang menyimpan BKC yang tidak dilekati pita cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun, serta pidana denda paling sedikit 1 (satu) kali dan paling banyak 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal ini sangat relevan untuk menjerat pihak yang menggunakan lokasi sebagai tempat penampungan. *(3)*.Pasal 54 ayat (2) UU Cukai: Jika rokok tersebut dikemas ulang atau tidak sesuai dengan ketentuan pengemasan yang ditetapkan, ancamannya adalah pidana penjara 1 hingga 5 tahun dan denda 2 hingga 10 kali nilai cukai. Selain itu, apabila dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan indikasi pemalsuan merek dagang (misalnya, merek “Gudang Cengkeh” yang diproduksi atau dikemas oleh pihak yang tidak berhak), aparat dapat menambahkan jeratan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 100 UU tersebut mengancam pelaku penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar. Fenomena ini mengangkat isu strategis mengenai potensi kebocoran pendapatan negara dan lemahnya pengawasan rantai pasok (supply chain) rokok ilegal di tingkat hulu. Publik dan pengamat kebijakan mendesak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Polda Kalimantan Barat untuk tidak berhenti pada penindakan simbolis di tingkat pengecer. Investigasi dituntut untuk ditelusuri secara komprehensif dan berbasis data, mencakup validitas dokumen, pelacakan asal-usul barang, hingga pemetaan jaringan distribusi yang diduga melintas batas wilayah administratif. Sesuai dengan kode etik jurnalistik, upaya verifikasi redaksi untuk menghubungi Ahui guna memberikan hak jawab (right of reply) terkait dugaan kepemilikan dan distribusi tersebut telah dilakukan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan atau klarifikasi yang diterima. Sikap diam ini tetap dicatat sebagai bagian dari proses konfirmasi yang belum tertutup, dan ruang klarifikasi tetap dibuka apabila ada perkembangan baru. Tolak Ukur Keseriusan Negara Langkah konkret aparat dalam waktu dekat akan menjadi tolok ukur keseriusan negara dalam memberantas perdagangan gelap yang merugikan pendapatan cukai negara. Publik kini menatap apakah kasus ini akan berakhir sebagai temuan lapangan biasa, atau benar-benar dibongkar hingga ke akar permasalahannya untuk memberikan efek jera. Tim Investigasi Awak media akan terus memantau perkembangan penyelidikan ini dan memperbarui informasi seiring dengan adanya keterangan resmi dari pihak berwenang. Sumber : Tim Investigasi Red/Tim
Bidik-kasusnews.com,Sintang,Kalimantan Barat Upaya pencarian korban tenggelam di perairan Sungai Kapuas, Desa Nanga Sepauk, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, akhirnya membuahkan hasil. Tim gabungan menemukan korban pada Jumat (25/9/2026), setelah melakukan penyisiran sejak pagi hari. Korban ditemukan sekitar pukul 09.30 WIB di wilayah RT 04 Sungai Kapar, Dusun Sungai Lais, Desa Nanga Sepauk. Lokasi penemuan berada sekitar 5 kilometer dari titik awal korban dilaporkan tenggelam. Korban diketahui merupakan seorang pelajar berinisial P, berusia 14 tahun dan berdomisili di Kecamatan Sepauk. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi untuk menjalani pemeriksaan medis. Sebelum operasi pencarian berlangsung, personel gabungan terlebih dahulu melaksanakan apel sekitar pukul 07.30 WIB. Apel tersebut dilakukan untuk menyampaikan arahan serta pembagian teknis pelaksanaan pencarian di sepanjang aliran Sungai Kapuas. Setelah pengarahan selesai, tim bergerak menuju lokasi kejadian. Sekitar pukul 08.30 WIB, pencarian mulai dipusatkan di sekitar titik awal korban terakhir kali dilaporkan tenggelam. Petugas kemudian melakukan penyisiran dengan mengikuti arah aliran Sungai Kapuas menuju bagian hilir. Kondisi sungai dan arus menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan selama proses pencarian. Penyisiran terus dilakukan hingga tim bergerak ke wilayah RT 04 Sungai Kapar, Dusun Sungai Lais, Desa Nanga Sepauk. Setelah sekitar satu jam melakukan pencarian, tim gabungan akhirnya menemukan korban pada pukul 09.30 WIB. Korban ditemukan dalam posisi telungkup dengan jarak kurang lebih 5 kilometer dari lokasi awal kejadian. Temuan tersebut kemudian segera ditindaklanjuti dengan proses evakuasi. Korban dibawa menuju Puskesmas Kecamatan Sepauk sekitar pukul 10.15 WIB untuk menjalani pemeriksaan Visum et Repertum. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari prosedur penanganan korban sebelum jenazah diserahkan kepada pihak keluarga. Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, jenazah korban kemudian dibawa dan disemayamkan di Yayasan Gotong Royong Kecamatan Sepauk. Selanjutnya, pihak keluarga mempersiapkan prosesi pemakaman korban. Dengan ditemukannya korban, rangkaian operasi pencarian yang dilakukan tim gabungan sejak laporan kejadian diterima dinyatakan berakhir. Jarak lokasi penemuan yang mencapai sekitar 5 kilometer dari titik awal tenggelam turut menggambarkan kondisi pencarian di wilayah perairan Sungai Kapuas. Tim harus melakukan penyisiran mengikuti arah aliran sungai untuk menemukan keberadaan korban. Imbauan Keselamatan Beraktivitas di Sungai Peristiwa tersebut kembali menjadi pengingat mengenai pentingnya kewaspadaan ketika melakukan aktivitas di wilayah perairan, khususnya sungai yang memiliki arus dan kondisi kedalaman yang dapat berubah. Polsek Sepauk bersama pihak terkait juga terus mendorong masyarakat agar meningkatkan perhatian terhadap aspek keselamatan saat beraktivitas di sungai. Edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu langkah pencegahan, terutama bagi anak-anak dan pelajar yang beraktivitas di sekitar bantaran sungai. Koordinasi dengan masyarakat di sepanjang aliran Sungai Kapuas dan Sungai Sepauk juga dinilai penting untuk meningkatkan kewaspadaan serta mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat. Pihak kepolisian bersama unsur terkait mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan faktor keselamatan ketika berada di sekitar sungai. Pengawasan terhadap anak-anak ketika beraktivitas di kawasan perairan juga perlu menjadi perhatian bersama. Penemuan korban dalam operasi pencarian gabungan ini sekaligus menutup proses pencarian yang dilakukan sejak pagi. Selanjutnya, penanganan korban diserahkan kepada keluarga untuk proses pemakaman. Tim Gabungan