Bidik-kasusnews.com,Kubu Raya Kalimantan Barat Sebuah truk Fuso, sejumlah merek rokok, dan aktivitas bongkar muat di tengah hiruk-pikuk Jalan Adi Sucipto.Pemandangan di kawasan Pergudangan Sakura Bizz, Blok M3A, Kabupaten Kubu Raya, itu menyisakan pertanyaan yang tak bisa dijawab hanya dengan melihat barang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Gabungan sejumlah awak media menemukan aktivitas bongkar muat yang patut ditelusuri pada pukul 14.41 WIB. Kendaraan yang menjadi sorotan ialah truk Fuso bernomor polisi B 9079 WV. Muatannya diduga berupa berbagai jenis rokok, di antaranya merek Tabaco, Utara, dan Pin Bold. Yang mengundang perhatian bukan semata-mata keberadaan rokok di dalam truk.Temuan awal awak media juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian jumlah batang pada kemasan. Bungkus yang disebut mencantumkan 12 batang diduga berisi 20 batang. Informasi tersebut masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan fisik, dokumen produk, dan keterangan pihak berwenang. Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh rokok itu ilegal atau telah melanggar ketentuan cukai. Namun, temuan tersebut membuka persoalan yang lebih luas: bagaimana jalur distribusi rokok itu bekerja, siapa yang bertanggung jawab atas pengirimannya, dan apakah seluruh persyaratan cukai telah dipenuhi? Bongkar muat bukan bukti pelanggaran. Tetapi, jika terdapat ketidaksesuaian pada kemasan atau pita cukai, temuan itu layak diperiksa. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu dimintai penjelasan mengenai status produk-produk tersebut, termasuk apakah dokumen pengiriman dan pita cukainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan asal barang, identitas produsen, serta tujuan distribusinya. Di tengah aktivitas ekonomi yang terus bergerak, pengawasan barang kena cukai menjadi bagian penting untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan. Karena itu, temuan di Pergudangan Sakura Bizz tidak semestinya berhenti sebagai catatan visual awak media. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi mengenai legalitas rokok yang dimaksud maupun hasil pemeriksaan terhadap truk Fuso tersebut. Pihak pengangkut, pemilik barang, dan instansi berwenang masih perlu dimintai konfirmasi. Kini, pertanyaan yang tersisa bukan hanya apa isi truk itu, melainkan juga apakah seluruh proses distribusinya telah sesuai aturan. Jawabannya membutuhkan pemeriksaan, bukan sekadar dugaan. (Team/Read)
Bidik-kasusnews.com,Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Sabtu 17 Oktober 2026. Aktivitas sejumlah lanting Jek yang diduga digunakan untuk kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan Publik. Informasi tersebut disampaikan salah seorang Warga setempat yang enggan disebutkan namanya. Menurut Warga, keberadaan aktivitas tersebut perlu segera diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (APH) karena berada di kawasan sungai yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan Masyarakat. “Kami hanya berharap Aparat turun langsung. Jangan sampai aktivitas PETI seperti ini dibiarkan begitu saja.Sungai Kapuas ini bukan hanya tempat mencari emas,tetapi juga tempat Masyarakat mencari ikan untuk menghidupi keluarga,” ungkap Warga tersebut. Yang menjadi persoalan, menurut Warga, bukan sekadar ada atau tidaknya aktivitas PETI. Yang lebih penting adalah, bagaimana dampaknya terhadap sungai serta Masyarakat di sekitarnya. Keberadaan lanting jek yang terekam dalam dokumentasi tersebut semestinya tidak hanya menjadi tontonan. Polres Kapuas Hulu, Polda Kalbar, Instansi Gakkum dan pemerintah terkait diminta turun ke lapangan untuk memastikan sebenarnya kegiatan apa yang berlangsung. Namun dugaan adanya aktivitas pertambangan Ilegal, tidak ada alasan bagi Aparat untuk membiarkannya berlarut-larut. Sebab, membiarkan dugaan aktivitas PETI berlangsung di tengah Masyarakat hanya akan menimbulkan pertanyaan lebih besar. Apakah pengawasan memang berjalan, atau justru hanya tajam ketika kasus sudah ramai diberitakan? Warga mengingatkan agar kepentingan ekonomi dari aktivitas pertambangan tidak mengorbankan Masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari Sungai Kapuas. “Kalau sungai rusak atau ikan semakin sulit didapat, yang kena dampaknya masyarakat biasa. Kami yang setiap hari mencari ikan bisa kehilangan sumber penghasilan,” ujar Warga. Karena itu, Aparat diminta tindak tegas kegiatan PETI tersebut dan melihat dampak nyata terhadap kondisi sungai, kualitas air dan keberadaan ikan. Jika ditemukan indikasi pencemaran atau kerusakan lingkungan, pemeriksaan dan pengujian oleh Instansi berwenang harus dilakukan secara terbuka. Kritik Warga kini mengarah kepada Aparat dan Instansi terkait. Apakah aktivitas tersebut sudah pernah diperiksa ? Siapa pengelolanya ? Dan jika belum diperiksa, mengapa seolah dibiarkan ? Masyarakat mengharapkan Aparat turun ke sungai, melihat langsung kondisi lapangan, memeriksa dan mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran. Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu keterangan resmi dari Polres Kapuas Hulu, Polda Kalbar, Instansi Gakkum yang berwenang, Pemerintah Daerah maupun pihak pengelola lanting jek terkait status kegiatan tersebut. Jika memang legal, jelaskan secara terbuka. Jika ditemukan pelanggaran, tindak sesuai Hukum. Jangan sampai Sungai Kapuas terus menjadi korban, sementara Masyarakat pencari ikan hanya bisa menonton dari tepian. TIMRED [*]
Bidik-kasusnews.com, Polda Kalimantan Barat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat telah melakukan pengecekan terhadap suku cadang kendaraan bermotor di sejumlah bengkel serta toko onderdil yang tersebar di Kota Pontianak dan beberapa kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Barat, Jumat (16/10/26). Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 8 hingga 14 Oktober 2026 di beberapa lokasi di Kota Pontianak, Singkawang dan Kubu Raya ini merupakan tindak lanjut atas informasi dari masyarakat mengenai maraknya peredaran komponen otomotif yang diduga tidak memenuhi standardisasi wajib. Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan untuk memberikan perlindungan serta menjamin hak-hak konsumen, khususnya para pemilik dan pengguna kendaraan roda empat. Dalam penelusuran di lapangan, petugas menemukan indikasi keberadaan suku cadang kendaraan yang diperjualbelikan di beberapa tempat usaha belum memenuhi ketentuan standar mutu yang diwajibkan oleh pemerintah. Penindakan hukum dan pengawasan ini merujuk pada landasan regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf a juncto Pasal 62, yang memuat sanksi tegas bagi pelaku usaha yang terbukti memproduksi maupun memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Acuan ketentuan teknis serta regulasi industri yang menjadi parameter pemeriksaan petugas mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) diantaranya yaitu : Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) untuk ban kendaraan, standar untuk produk minyak pelumas (oli), standar untuk kaca mobil safety,standar untuk velg kendaraan bermotor, serta regulasi teknis terkait komponen kendaraan serta standar mutu industri otomotif termasuk aki / baterai kendaraan bermotor. Di samping pelaksanaan pengawasan teknis, menyikapi isu penutupan massal sejumlah bengkel dan toko sparepart di kawasan Pontianak dan sekitarnya, Polda Kalbar juga menegaskan tidak pernah mengeluarkan surat imbauan, peringatan, maupun instruksi tertulis dan lisan untuk menutup operasional bengkel atau toko suku cadang di wilayah Kalimantan Barat. Menjelaskan hal tersebut, Kabidhumas Polda Kalbar, Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menerangkan latar belakang tindakan kepolisian sekaligus menyampaikan imbauan resmi kepada para pelaku usaha dan masyarakat luas. “Langkah pemeriksaan ini dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen agar mendapatkan produk suku cadang yang aman dan sesuai standar mutu yang berlaku. Kami mengimbau kepada seluruh pelaku usaha bengkel dan toko suku cadang untuk tetap menjalankan aktivitas perdagangan seperti biasa dan tidak perlu panik. Kepada masyarakat luas, kami minta untuk tetap tenang, bijak, serta tidak mudah terpancing oleh isu-isu maupun kabar hoaks yang menyesatkan,” pungkas Bambang. Polda Kalbar memastikan bahwa kegiatan pengawasan ini akan terus dilakukan secara konsisten dan penegakan hukum juga akan dilakukan kepada pelaku usaha dan semua pihak yang secara sengaja memperjualbelikan suku cadang yang tidak sesuai standar demi mewujudkan iklim usaha yang sehat serta memberikan rasa aman bagi masyarakat pemilik kendaraan. Wartawan Si juli
Bidik-kasusnews.com,Sintang Kalimantan Barat Menanggapi pemberitaan yang beredar di salah satu media online tanggal 15 Oktober 2026 yang menyebutkan SPBU 64.786.20 Jerora Sintang menjual BBM di atas ketentuan dan adanya pemberian uang kepada oknum wartawan,pihak Manajemen SPBU 64.786.20 Jerora Sintang menyampaikan klarifikasi resmi. Manajemen menegaskan bahwa apa yang dituduhkan dalam pemberitaan tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan cenderung menyesatkan. Berikut poin-poin klarifikasi resmi dari Manajemen SPBU 64.786.20 Jerora Sintang: 1. Soal Harga BBM di Atas Ketentuan: Manajemen SPBU 64.786.20 Jerora Sintang menegaskan bahwa seluruh penjualan BBM, baik jenis Pertalite, Pertamax, Dexlite maupun Bio Solar, telah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga.Tidak ada penjualan di atas harga resmi. Semua transaksi tercatat secara digital melalui sistem MyPertamina dan CCTV 24 jam, serta dapat diaudit kapan saja oleh pihak Pertamina maupun BPH Migas. Harga kami sesuai ketentuan Pertamina. Kalau ada yang mengatakan kami jual di atas HET, itu fitnah. Silakan cek langsung di dispenser, di struk, dan di sistem. Semua transparan, tegas perwakilan Manajemen SPBU 64.786.20 Jerora. 2. Soal Dugaan Pemberian Uang kepada Oknum Wartawan : Manajemen juga membantah keras isu adanya pemberian uang kepada oknum wartawan untuk membungkam pemberitaan. Pihak SPBU 64.786.20 Jerora menyatakan tidak pernah melakukan praktik suap atau gratifikasi kepada pihak manapun, termasuk kepada insan pers. Kami sangat menghormati profesi wartawan sebagai mitra kontrol sosial. Tuduhan pemberian uang itu sama sekali tidak benar. Kami tidak pernah memberikan uang kepada siapapun dengan tujuan menutup-nutupi pemberitaan, jelasnya. 3. Komitmen Terbuka untuk Diaudit : Sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab, Manajemen SPBU 64.786.20 Jerora Sintang menyatakan siap dan sangat terbuka jika pihak PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pemeriksaan, audit, dan pengawasan terhadap operasional SPBU. Pihak manajemen juga mengimbau kepada semua pihak untuk tidak mudah percaya terhadap pemberitaan yang belum terverifikasi, tanpa konfirmasi, dan berpotensi mencemarkan nama baik. Kami berharap rekan-rekan media dapat menerapkan prinsip cover both side dan asas praduga tak bersalah sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. tutup manajemen. Dengan adanya klarifikasi ini, Manajemen SPBU 64.786.20 Jerora Sintang berharap kesalahpahaman informasi yang beredar di tengah masyarakat dapat diluruskan. Dan perlu diketahui Operasional SPBU selama ini berjalan normal dalam melayani masyarakat Kabupaten Sintang. (Team/read)
Jakarta Bidik-kasusnews.com Polri menggencarkan pemberantasan peredaran narkoba melalui operasi terpadu di berbagai wilayah Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., menegaskan bahwa upaya pemberantasan harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan agar negara tidak kalah dari bandar narkoba. Sejak awal Oktober 2026, Polri bersama BNN, TNI, pemerintah daerah, dan unsur terkait mengintensifkan penindakan di sejumlah kawasan rawan narkoba, mulai dari Jakarta, Sumatera Utara, Riau, hingga Sulawesi dan Kalimantan. Dalam rangkaian operasi tersebut, puluhan hingga ratusan orang diamankan di sejumlah daerah. Petugas juga menyita barang bukti narkotika dan melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba, sebagai bagian dari upaya mengungkap jaringan yang lebih luas. Kapolri menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.Selain penegakan hukum terhadap bandar dan pengedar, pengguna yang memenuhi ketentuan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi. Melalui penindakan, pencegahan, rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat, Polri berkomitmen mempersempit ruang gerak jaringan narkoba serta melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Komitmen Polri Bersama Maksimal Menegakkan Hukum dan #LindungiIndonesia (Basori)
Jakarta Bidik-kasusnews.com Jenderal Suyudi Ario Seto Minta Seluruh Petugas Bergerak Perangi Narkoba di Lingkungan Warga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto menginstruksikan seluruh jajaran dan personel kepolisian di tingkat polda, polres, hingga polsek untuk bergerak aktif dan masif dalam memberantas peredaran gelap narkotika langsung di tengah lingkungan pemukiman warga. Langkah ini menegaskan komitmen kepolisian dalam memperkuat garda terdepan pencegahan serta penindakan narkoba dengan mengedepankan pendekatan berbasis komunitas dan tindakan tegas terhadap jaringan peredaran gelap. #Brantasnarkoba #Kapolri #kapolribaru #beritaviral #beritahariini # (Basori)
Pontianak – Bidik-kasusnews.com Kompol Refandri Meidika Putra, S.I.K. Peserta didik (Serdik) Sespimen Angkatan 67 TA 2026, Sespim Lemdiklat Polri Salam sejahtera bagi kita semua. Musim kemarau kembali melanda wilayah Kalimantan Barat.Seperti yang kita saksikan bersama, setiap tahun pada periode ini, kabut asap kerap menyelimuti berbagai kabupaten dan kota di provinsi kita. Asap tebal bukan sekadar mengganggu pemandangan, melainkan berdampak nyata terhadap kesehatan kita, kelancaran transportasi, hingga aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Seringkali sumber asap yang meluas ini berawal dari satu hal yang dianggap sepele yaitu pembakaran lahan. Banyak yang mengira membakar lahan adalah cara cepat dan murah untuk membersihkan lahan atau membuka lahan baru. Padahal, api yang sudah menyulut sulit dikendalikan, terlebih saat angin bertiup kencang dan kondisi tanah kering. Lahan yang semula hendak dibersihkan dapat berubah menjadi kebakaran yang meluas ke area yang lebih luas, hutan, maupun pemukiman warga. Perlu saya tegaskan: membakar lahan adalah perbuatan yang melanggar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, siapa pun yang dengan sengaja membakar hutan atau lahan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan cara ini. Saat kondisi kebakaran memburuk dan asap meluas secara signifikan, pemerintah dapat menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Pada masa ini, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, membatasi aktivitas luar ruangan yang tidak perlu, serta mendukung langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait. Pencegahan kebakaran lahan bukan hanya tugas aparat kepolisian atau pemerintah saja. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Mulai hari ini, mari kita sepakati beberapa hal sederhana namun penting: ⛔ Jangan membakar lahan maupun sampah, apa pun alasannya. ⛔Gunakan cara manual atau mekanis untuk membersihkan lahan. ⛔ Segera laporkan kepada pihak berwenang jika melihat asap atau api di sekitar lingkungan kita. ⛔ Saling mengingatkan tetangga dan kerabat agar tidak melakukan pembakaran. ⛔ Saat musim kemarau, perketat pengawasan terhadap sumber api di sekitar tempat tinggal. Kalimantan Barat adalah rumah kita bersama. Udara bersih, lingkungan yang aman, dan kesehatan keluarga adalah hak kita semua. Mari kita jaga rumah kita dari ancaman api dan asap. Mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh masyarakat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wartawan Mulyawan
Jakarta Bidik-kasusnews.com Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersilaturahmi dengan Habib Umar bin Hafidz di Mabes Polri, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi ulama,Polri, dan masyarakat demi menjaga persatuan, keamanan,serta kedamaian Indonesia. Mari bersama menjaga persatuan dan menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta harmonis! (Basori)
Bidik-kasusnews.com,Polres Landak Polda Kalbar,Polres Landak terus melakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di wilayah Kota Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Berdasarkan data pengungkapan kasus selama 2024 hingga 2026, tercatat puluhan laporan polisi dengan sejumlah tersangka yang berhasil diproses. Rabu, (14/10/2026) Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K., melalui Kasat Narkoba, Iptu Yulianus Van Chanel TK, S.I.P., menyampaikan bahwa pemberantasan narkoba merupakan upaya berkelanjutan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Berdasarkan data yang dihimpun, pada 2024 tercatat sebanyak 17 laporan polisi dengan 19 tersangka, Jumlah tersebut meningkat pada 2025, yakni menjadi 27 laporan polisi dengan 28 tersangka. Sementara itu, pada 2026 tercatat sebanyak 12 laporan polisi dengan 14 tersangka. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2024 hingga 2026, tercatat total 56 laporan polisi dengan 61 tersangka,terkait pengungkapan kasus narkoba di wilayah Kota Ngabang. Selain penindakan terhadap masyarakat yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, Polres Landak juga menegaskan bahwa institusi Polri tidak memberikan toleransi terhadap personel yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkotika. Berdasarkan data yang disampaikan, sejak 2015 hingga 2026, sebanyak 14 personel Polri telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),karena keterlibatan dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Penindakan tersebut menjadi bagian dari penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri, sekaligus menunjukkan bahwa setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Polres Landak juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah peredaran narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat diharapkan dapat mempersempit ruang gerak peredaran narkoba serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di Kabupaten Landak. Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat menghubungi layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis. “Polres Landak berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional dan berkelanjutan guna mendukung upaya pemberantasan narkoba serta menjaga keamanan masyarakat.” Wartawan Si Juli
Jakarta Bidik-kasusnews.com Selamat atas ditunjuknya dan dilantiknya Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., M.Hum. sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri. Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan tugas, serta mampu membawa Korlantas Polri semakin maju, profesional, dan humanis dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan. Polisi Bersama Masyarakat 🇮🇩 (Basori)