JATENG;Bidik-kasusnews.com Pati,-19-April-2026— Squad Nusantara se-Karesidenan Pati menggelar kegiatan konsolidasi yang berlangsung di Resto Putra Nelayan, Kota Pati. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persaudaraan antar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di wilayah Muria Raya. Konsolidasi tersebut diikuti oleh enam DPC, yakni DPC Pati, Jepara, Kudus, Rembang, Grobogan, dan Blora. Dalam pertemuan ini, seluruh peserta sepakat untuk memperkuat sinergi dan kebersamaan dalam satu wadah yang dikenal dengan nama Squad Nusantara Muria Raya.   Acara berlangsung dengan penuh keakraban dan semangat kekeluargaan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menjalin serta mempererat tali persaudaraan antaranggota, sekaligus membangun kekompakan dan kesolidan organisasi ke depannya. Hadir dalam kegiatan tersebut para ketua dan jajaran KSB dari masing-masing DPC, di antaranya Ketua DPC Jepara Bapak Eko Basuki beserta jajaran, Ketua DPC Pati Bapak Doni selaku tuan rumah beserta jajaran, Ketua DPC Grobogan Bapak Rully, Ketua DPC Rembang Bapak Hartono, serta perwakilan dari DPC Blora Bapak Tabah dan DPC Kudus Bapak Budi.   Dalam forum tersebut, para peserta juga menyepakati agenda pertemuan rutin yang akan dilaksanakan setiap empat bulan sekali secara bergiliran di masing-masing daerah.   Kesepakatan ini diambil sebagai langkah konkret untuk menjaga komunikasi, mempererat hubungan antaranggota, serta meningkatkan solidaritas di tubuh organisasi.   Melalui kegiatan konsolidasi ini, diharapkan Squad Nusantara Muria Raya dapat terus berkembang menjadi organisasi kemasyarakatan yang mengedepankan nilai persaudaraan, kekompakan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.(Wely)

Jakarta Timur – Bidikkasus.com. Upaya pencegahan penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah Kampung Sawah Indah Blok E RT 01/005, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kembali dilakukan melalui langkah cepat dari pihak Puskesmas Cakung. Setelah dilakukan investigasi lapangan oleh tim Jumantik, fogging ulang pun dilaksanakan sebagai tindakan lanjutan guna memutus rantai penyebaran nyamuk. Kegiatan quick respond ini dipimpin oleh Kepala Puskesmas Cakung, dr. Melda Gloria Manurung, bersama tim Jumantik Dasawisma RT 01/05 Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Tim melakukan pemeriksaan lingkungan secara menyeluruh, termasuk pemantauan jentik nyamuk di area permukiman warga yang dinilai berpotensi menjadi titik penyebaran DBD.   Berdasarkan hasil investigasi tersebut, fogging ulang dilakukan di beberapa titik strategis. Penyemprotan ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat setelah sebelumnya muncul kasus DBD di lingkungan tersebut. Selain penyemprotan, tim kesehatan juga memberikan edukasi langsung kepada warga mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin.   Pengurus lingkungan, Joko Suseno, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas respons cepat yang dilakukan oleh Puskesmas Cakung dan tim Jumantik. Ia menilai langkah tersebut sangat membantu warga dalam mengantisipasi potensi penyebaran DBD di wilayah mereka.   Warga berharap kegiatan pengawasan dan edukasi kesehatan dapat terus dilakukan secara berkala, sehingga lingkungan tetap terjaga dan terbebas dari ancaman DBD. Sinergi antara masyarakat, pengurus lingkungan, dan tenaga kesehatan dinilai menjadi kunci utama dalam mencegah munculnya kasus serupa di kemudian hari. (Heri jkt)

Bidik-kasusnews.com Jakarta-19-April-2026— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya sejumlah celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama akibat belum kuatnya sistem pengawasan dan tata kelola.   Dalam Laporan Tahunan 2025 Direktorat Monitoring KPK, lembaga antirasuah itu mencatat setidaknya delapan titik rawan yang perlu segera dibenahi, seiring meningkatnya anggaran program dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp171 triliun pada 2026. “Besarnya skala program dan anggaran tersebut belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai,” demikian kutipan dari Antara 17/4/2026.   KPK menilai regulasi pelaksanaan MBG saat ini belum mampu mengakomodasi koordinasi lintas sektor secara efektif, baik antara kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.   Selain itu, mekanisme penyaluran bantuan dinilai masih berpotensi membuka ruang praktik rente karena rantai birokrasi yang panjang. Hal ini juga dikhawatirkan berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran untuk kebutuhan utama, yakni penyediaan pangan bergizi.   Pendekatan yang terpusat pada Badan Gizi Nasional juga menjadi perhatian. KPK menilai model tersebut berisiko membatasi peran pemerintah daerah dalam pengawasan sekaligus pelaksanaan program di lapangan. “Pendekatan yang terlalu sentralistis berpotensi meminggirkan peran pemerintah daerah serta melemahkan mekanisme pengawasan,” tulis KPK dalam laporannya.   Di sisi lain, penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum juga dinilai rawan konflik kepentingan karena belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan baku.   KPK juga menyoroti lemahnya transparansi dalam proses verifikasi mitra, penentuan lokasi dapur, hingga pelaporan keuangan yang belum sepenuhnya akuntabel.   Tak hanya aspek tata kelola, KPK turut menekankan pentingnya pengawasan keamanan pangan. Sejumlah dapur dilaporkan belum memenuhi standar teknis, sementara keterlibatan dinas kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dinilai masih minim.   Selain itu, program MBG juga belum memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Bahkan, pengukuran awal terhadap kondisi gizi penerima manfaat belum dilakukan secara menyeluruh. “Atas temuan tersebut, KPK merekomendasikan penyusunan regulasi pelaksanaan MBG yang komprehensif dan mengikat,” demikian kutipan lanjutan laporan tersebut.   Sebagai langkah perbaikan, KPK mendorong penguatan regulasi setingkat Peraturan Presiden, penyederhanaan mekanisme bantuan, serta peningkatan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.   KPK juga menekankan pentingnya transparansi dalam penetapan mitra, penguatan sistem pelaporan keuangan, serta pelibatan aktif dinas kesehatan dan BPOM guna memastikan keamanan pangan.   Dengan berbagai rekomendasi tersebut, KPK berharap pelaksanaan program MBG ke depan dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan bebas dari praktik korupsi.(Wely)

Bidik-kasusnews.com Jakarta-19-April-2026-Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menegaskan bahwa praktik korupsi yang menjerat kepala daerah tidak selalu berakar dari mahalnya biaya politik saat pemilihan kepala daerah. Lembaga antirasuah ini menemukan beragam motif lain yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, faktor kepentingan pribadi justru menjadi pendorong utama. Bahkan, kebutuhan finansial tertentu juga kerap menjadi alasan di balik tindakan koruptif. “Motifnya beragam, tidak melulu soal biaya politik. Ada kepentingan pribadi dan kebutuhan lain yang memicu,” ungkap Budi, kepada Bidik-kasusnews via WhatsApp 19/4/2026. Meski demikian, KPK tetap mengakui adanya hubungan antara tingginya ongkos politik dengan risiko korupsi. Berdasarkan kajian internal yang dilakukan pada 2025, terdapat sejumlah titik rawan dalam proses politik yang berpotensi disalahgunakan. Di antaranya adalah pengadaan logistik pemilu yang rentan manipulasi, praktik politik uang di berbagai level, hingga penyalahgunaan fasilitas negara dan birokrasi untuk kepentingan tertentu. Kondisi ini dinilai membuka peluang terjadinya pelanggaran sejak sebelum pemilihan berlangsung. Tak berhenti di situ, potensi korupsi juga berlanjut setelah kepala daerah terpilih. Tekanan untuk mengembalikan “modal politik” seringkali diwujudkan melalui pengaturan proyek, pembagian jabatan, hingga pemberian izin usaha kepada pihak tertentu. Tren OTT Kepala Daerah Masih Tinggi Dalam periode 2025 hingga April 2026, KPK mencatat sedikitnya 11 kepala daerah hasil Pilkada 2024 terjerat operasi tangkap tangan (OTT). Hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di tingkat daerah masih menjadi tantangan serius. Beberapa nama yang tersandung kasus pada 2025 antara lain Abdul Azis (Kolaka Timur), Abdul Wahid (Riau), Sugiri Sancoko (Ponorogo), Ardito Wijaya (Lampung Tengah), dan Ade Kuswara Kunang (Bekasi). Sementara pada 2026, kasus serupa menjerat Maidi (Madiun), Sudewo (Pati), Fadia Arafiq (Pekalongan), Muhammad Fikri Thobari (Rejang Lebong), Syamsul Auliya Rachman (Cilacap), serta Gatut Sunu Wibowo (Tulungagung). Melihat kondisi ini, KPK menekankan pentingnya pembenahan sistem politik dan penguatan pengawasan di daerah. Upaya pencegahan dinilai harus berjalan seiring dengan penindakan agar praktik korupsi dapat ditekan secara berkelanjutan. KPK berharap perbaikan tata kelola pemerintahan dan transparansi dalam proses politik mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah.(Wely)

Bidik-kasusnews.com Jakarta — Kabar duka datang dari dunia jurnalistik Indonesia. Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Zulmansyah Sekedang, meninggal dunia pada Sabtu dini hari (18/4/2026) sekitar pukul 00.05 WIB di RS Budi Kemuliaan. Almarhum berpulang di usia 54 tahun, diduga akibat serangan jantung. Kepergian Zulmansyah yang terjadi secara mendadak mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, pada Jumat sore sebelumnya, ia masih aktif berkomunikasi dengan sejumlah pengurus PWI di berbagai daerah, menunjukkan dedikasinya yang tinggi hingga akhir hayat. Sosok Bersahaja dan Dekat dengan Anggota Kepergian almarhum meninggalkan kesan mendalam bagi para kolega. Mantan Plt Ketua PWI Kalimantan Barat, Wawan Suwandi, mengaku tak menyangka kabar tersebut datang begitu cepat. Ia mengingat Zulmansyah sebagai pribadi yang hangat, terbuka, dan mudah bergaul dengan siapa saja. Menurutnya, Zulmansyah bukan hanya pemimpin organisasi, tetapi juga sosok yang mampu menjalin komunikasi erat dengan anggota hingga ke daerah. Setiap kunjungannya selalu meninggalkan kesan positif dan mempererat soliditas organisasi. Perjalanan Panjang di Dunia Pers Lahir di Banda Aceh pada 2 Juli 1972, Zulmansyah dikenal sebagai figur yang telah lama berkiprah di dunia jurnalistik. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Administrasi Negara di Universitas Riau dan aktif dalam berbagai organisasi sejak masa kuliah, termasuk kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan. Karier profesionalnya berkembang pesat di lingkungan Riau Pos Group. Di tingkat daerah, ia dipercaya memimpin PWI Riau selama dua periode. Kepemimpinannya dinilai mampu membawa organisasi lebih solid dan progresif. Perjalanan kariernya terus menanjak hingga ke tingkat nasional sebagai Sekjen PWI Pusat. Bahkan, dalam dinamika organisasi, ia sempat dipercaya sebagai Ketua Umum PWI melalui Kongres Luar Biasa pada 2024. Kehilangan Besar bagi Pers Indonesia. Wafatnya Zulmansyah Sekedang menjadi kehilangan besar bagi dunia pers nasional. Dedikasi dan kontribusinya dalam memperjuangkan profesionalisme serta kemerdekaan pers di Indonesia akan selalu dikenang. Ucapan belasungkawa terus mengalir dari berbagai kalangan, khususnya keluarga besar PWI di seluruh Indonesia. Harapan dan doa dipanjatkan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Selamat jalan, Zulmansyah Sekedang. Jejak pengabdianmu akan tetap hidup dalam perjalanan pers Indonesia.(Wely)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara — Kegiatan hiburan orkes dangdut yang diselenggarakan oleh pemuda Wedelan Lor, Desa Wedelan, Kecamatan Bangsri, pada Jumat (17/04/2026) pukul 13.00 WIB berlangsung dengan aman dan tertib. Pengamanan acara tersebut dipercayakan kepada Squad Nusantara melalui Satuan Siap Perintah DPC (SSPD). Pengamanan dipimpin langsung oleh Ketua DPC Squad Nusantara, Eko Basuki, bersama 23 anggota SSPD yang merupakan pasukan inti baru hasil seleksi dari anggota terbaik Squad Nusantara se-Kabupaten Jepara. Kehadiran satuan ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan selama kegiatan berlangsung.   Dalam pelaksanaannya, SSPD tidak bekerja sendiri. Mereka turut berkolaborasi dengan aparat keamanan setempat, yakni Polsek dan Koramil Kecamatan Bangsri. Sinergi ini terbukti efektif dalam menciptakan situasi yang kondusif selama acara berlangsung.   Salah satu anggota SSPD menyampaikan rasa syukur atas kelancaran kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan masyarakat Wedelan yang turut berperan dalam menjaga keamanan lingkungan.   Di sisi lain, panitia acara yang diwakili oleh Mas Mamat selaku pemuda Wedelan Lor mengungkapkan rasa terima kasih atas keterlibatan Squad Nusantara. Menurutnya, kehadiran SSPD sangat membantu sehingga acara dapat berjalan tanpa hambatan.   Pimpinan SSPD DPC juga menyampaikan harapannya agar ke depan masyarakat dapat terus menjalin kerja sama dalam setiap kegiatan, khususnya hiburan rakyat seperti orkes dangdut. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tertib di tengah masyarakat.   Keberhasilan pengamanan ini menjadi bukti bahwa peran serta organisasi masyarakat, jika dikelola dengan baik dan bersinergi dengan aparat, dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar.(Wely)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 17 April 2026 — Kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan oleh Squad Nusantara PAC Mlonggo melalui kegiatan santunan kepada anak yatim dan piatu di wilayah Kecamatan Mlonggo, Jumat (17/4). Kegiatan sosial ini dilaksanakan sebagai bentuk empati dan tanggung jawab sosial organisasi terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak yatim piatu. Penyaluran santunan dilakukan secara langsung oleh jajaran pengurus Squad Nusantara PAC Mlonggo dengan menyambangi sejumlah penerima di wilayah kecamatan tersebut.   Adapun pengurus yang turut hadir dalam kegiatan ini di antaranya Agus, Eko, Sulis, Aris, dan Asro. Meski Ketua PAC tidak dapat hadir, kegiatan tetap berjalan dengan lancar di bawah koordinasi Wakil Ketua, Eko, yang memimpin langsung jalannya santunan.   Dalam keterangannya, Eko menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan kebersamaan Squad Nusantara terhadap masyarakat sekitar. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit meringankan beban anak-anak yatim piatu serta membawa kebahagiaan bagi mereka. “Semoga santunan ini bisa memberikan manfaat dan menjadi penyemangat bagi adik-adik kita. Ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berbagi dan peduli terhadap sesama,” ujar Eko di sela kegiatan.   Kegiatan santunan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Warga mengapresiasi langkah Squad Nusantara PAC Mlonggo yang dinilai konsisten dalam melakukan kegiatan sosial dan kemanusiaan.   Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat semakin tumbuh dan terjaga.(Wely)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara,17-April-2024- Srikandi Squad Nusantara DPC Jepara kembali menunjukkan aksi nyata kepedulian sosial dengan menjenguk Ketua PAC Squad Nusantara Kembang, Bapak Kusno, yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit dr. Rehatta Kelet, Jumat (17/4) pukul 13.00 WIB.   Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Srikandi DPC Jepara, Ibu Riana Sofa, bersama jajaran pengurus. Turut hadir Wakil Kabid Sosial DPC Jepara, Ibu Dian Dwi Rahayanti, yang ikut memberikan dukungan kepada Bapak Kusno.   Dalam kesempatan tersebut, Srikandi bersama para Ketua PAC se-Kabupaten Jepara juga melakukan penggalangan dana sebagai bentuk solidaritas. Dana yang terkumpul diserahkan langsung kepada Bapak Kusno untuk membantu meringankan biaya pengobatan.   Ketua Srikandi DPC Jepara, Riana Sofa, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan kebersamaan antaranggota dalam organisasi. Ia berharap bantuan dan dukungan yang diberikan dapat memberikan semangat bagi Bapak Kusno agar segera pulih. “Kami hadir sebagai keluarga. Semoga beliau segera diberi kesembuhan dan bisa kembali beraktivitas bersama kami,” ujarnya.   Kegiatan berlangsung dengan penuh keakraban dan ditutup dengan doa bersama untuk kesembuhan Bapak Kusno. (Wely)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 17 April 2026 — Kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan oleh Srikandi DPC Squad Nusantara Jepara. Pada Jumat (17/4) pukul 14.00 WIB, rombongan Srikandi menggelar kegiatan sosial dengan menjenguk istri dari Bapak Darsito, anggota Squad Nusantara PUTU SHIMA Keling, yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit dr. Rehata Kelet.   Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Srikandi DPC Jepara, Ibu Riana Sofa, bersama jajaran pengurus lainnya. Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan moril sekaligus wujud solidaritas terhadap keluarga besar Squad Nusantara yang sedang menghadapi ujian kesehatan.   Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Kepala Bidang Sosial DPC Squad Nusantara Jepara, Dian Dwi Rahayanti, yang ikut memberikan semangat serta doa bagi kesembuhan pasien.   Dalam suasana penuh kehangatan, rombongan Srikandi menyampaikan harapan agar istri Bapak Darsito segera diberi kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kegiatan ini sekaligus mempererat tali silaturahmi antaranggota serta menegaskan pentingnya kebersamaan dan rasa empati dalam organisasi.   Aksi sosial seperti ini diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari komitmen Srikandi DPC Jepara dalam menebar kepedulian dan memperkuat solidaritas di tengah masyarakat.(Wely)

Bidik-kasusnews.com Jakarta,- Tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan rangkaian penggeledahan di wilayah Tulungagung pada Kamis (16/4). Langkah ini merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) berupa pemerasan yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut. Pada hari pertama, penggeledahan dilakukan di tiga lokasi berbeda, yakni rumah dinas bupati, kediaman pribadi seorang pihak berinisial GSW, serta rumah milik pihak berinisial YOG. Dari hasil sementara, penyidik menemukan sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan perkara,ungkap juru bicara kpk budi Prasetyo kepada Bidik-kasusnews via watsap 17/4/2026. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah surat pernyataan pengunduran diri dari beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak mencantumkan tanggal. Dokumen tersebut diduga digunakan sebagai alat tekanan agar para pejabat daerah mengikuti arahan atau perintah tertentu dari pihak bupati,tambahnya. KPK menilai penggeledahan ini krusial untuk memperkuat alat bukti dalam mengungkap praktik pemerasan yang diduga terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Proses ini juga diharapkan dapat memperjelas konstruksi perkara serta pihak-pihak yang terlibat. Dalam keterangannya, KPK turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Tulungagung atas dukungan yang diberikan dalam proses penegakan hukum. Partisipasi publik dinilai penting untuk memastikan transparansi dan kelancaran penyidikan. KPK menegaskan akan terus menyampaikan perkembangan terbaru terkait hasil penggeledahan serta langkah lanjutan dalam penanganan kasus ini.(Wely)