JATENG:Bidik-kasusnews.com Semarang, 25 Mei 2025 – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, salah satunya dengan memanfaatkan potensi wisata sejarah. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat membuka kegiatan Gowes Jasirah 2025 di halaman Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Jawa Tengah, Minggu pagi (25/5/2025). Menurut Sumarno, perekonomian Jawa Tengah selama ini banyak ditopang oleh konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. > “Kalau kita ingin ekonomi Jawa Tengah tumbuh, maka harus ada lebih banyak orang datang, makan, belanja, dan menikmati Jawa Tengah. Salah satu pintu masuknya, tentu saja wisata,” ujarnya. Gowes Jasirah 2025 merupakan bagian dari rangkaian Road to Jasirah Race 2025, ajang sepeda wisata sejarah yang akan digelar pada Juli mendatang. Sekitar 100 pesepeda dari berbagai komunitas berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan menempuh rute sejauh 15 kilometer di Kota Semarang. Jalur yang dilalui antara lain kawasan Pleburan, MT Haryono, Kota Lama, Titik Nol, Tugu Muda, Banjir Kanal, hingga Sam Poo Kong. Sumarno menyambut baik upaya memperkenalkan kembali potensi wisata sejarah melalui kegiatan sepeda wisata ini. Ia menyebut banyak situs sejarah di Jawa Tengah yang memiliki nilai penting namun belum banyak dikenal masyarakat luas. > “Banyak tempat-tempat bersejarah di Jawa Tengah yang potensinya luar biasa, tapi kurang diekspos. Melalui kegiatan ini, kita harap kunjungan wisata bisa meningkat, situs budaya tetap terjaga, dan ekonomi daerah ikut tumbuh,” tambahnya. Selain mendorong pariwisata, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengampanyekan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat. Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Jateng, Rahmat Dwisaputra, menjelaskan bahwa Gowes Jasirah sudah memasuki tahun kedua. Tahun lalu, tema yang diangkat adalah “keliling candi”. Kegiatan tahun ini menjadi ajang pemanasan sebelum Jasirah Race 2025 resmi digelar. Sebagai informasi, Jasirah merupakan aplikasi digital bertema Jejak Wisata Sejarah yang dikembangkan oleh BI Jateng sejak 2022. Aplikasi ini menyediakan informasi seputar destinasi sejarah, pemandu wisata lokal, hingga titik-titik UMKM di berbagai daerah di Jawa Tengah. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, BI Jateng, dan komunitas masyarakat, Jawa Tengah diharapkan bisa semakin dikenal sebagai daerah yang kaya akan sejarah dan budaya, sekaligus menjadi tujuan wisata yang menarik dan berdaya saing.(Wely-jateng) Sumber:jatengprov.go.id

Bidik-kasusnews.com Pemerintah kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi untuk membantu meringankan beban masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Salah satu kebijakan utama yang akan diberlakukan adalah diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga tertentu selama Juni dan Juli 2025. Diskon Listrik untuk Pelanggan <1.300 VA Diskon tarif listrik ini akan diberikan kepada sekitar 79,3 juta rumah tangga yang menjadi pelanggan PLN dengan daya listrik di bawah 1.300 VA. Skema ini mirip dengan program yang berlaku pada awal tahun 2025, namun cakupannya kini lebih terbatas. Jika sebelumnya diskon diberikan hingga pelanggan berdaya 2.200 VA, kali ini pemerintah hanya menyasar pelanggan dengan daya lebih rendah. “Kayak sebelumnya, ya. Tapi kami turunkan di bawah 1.300 VA. Kalau kemarin kan sampai 2.200 VA,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (25/5/2025). Lima Insentif Tambahan Diluncurkan Selain diskon tarif listrik, pemerintah juga menyiapkan lima insentif ekonomi lainnya, yang akan diluncurkan secara resmi pada 5 Juni 2025. Insentif tersebut meliputi: 1. Diskon Transportasi Umum Pemerintah memberikan potongan harga tiket untuk moda transportasi seperti kereta api, pesawat, dan angkutan laut. Diskon ini diberlakukan khusus selama masa libur sekolah guna mendorong mobilitas dan konsumsi masyarakat. 2. Diskon Tarif Tol Sekitar 110 juta pengendara akan mendapat potongan tarif tol selama periode Juni–Juli 2025, seiring dengan meningkatnya arus kendaraan di masa liburan. 3. Bantuan Sosial (Bansos) Tambahan Pemerintah menambah alokasi bantuan berupa kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama dua bulan ke depan. 4. Bantuan Subsidi Upah (BSU) Diperuntukkan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau setara Upah Minimum Provinsi (UMP). Program ini juga mencakup guru honorer sebagai bagian dari kelompok rentan. 5. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Pemerintah memberikan potongan iuran JKK khusus untuk pekerja di sektor padat karya, guna meringankan beban pelaku usaha dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja. Stimulus untuk Jaga Daya Beli Masyarakat Keenam insentif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, mempercepat pemulihan ekonomi, dan menyambut momentum libur sekolah pertengahan tahun. Diharapkan, kebijakan ini mampu meningkatkan konsumsi domestik dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.(Wely-jateng) Sumber:CNBC indonesia

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 25 Mei 2025 – Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Raya Jepara–Kudus Km. 08, tepatnya di depan rumah H. Suhud, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, pada Minggu pagi (25/5) sekitar pukul 06.15 WIB. Peristiwa ini melibatkan sebuah kendaraan bermotor jenis Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi K 8853 HC dan seorang pengendara sepeda angin. Berdasarkan laporan dari Satuan Lalu Lintas Polres Jepara, kecelakaan bermula ketika kendaraan Daihatsu Grand Max yang dikemudikan oleh Muhammad Ismail (49), warga Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, melaju dari arah Kudus menuju Jepara dengan kecepatan sedang. Diduga karena mengantuk, pengemudi kehilangan konsentrasi dan tidak mampu menguasai kendaraannya. Akibatnya, mobil tersebut menabrak sepeda angin yang melaju searah di depannya.ungkap kasat lantas jepara AKP Dionisius Yudi kepada Bidik-kasusnews Minggu(25/5/2025) Pengendara sepeda angin yang diketahui bernama M. Punjul (44), warga Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, mengalami luka-luka di bagian kepala, dada, dan tangan. Korban langsung dilarikan ke RSUD RA Kartini Jepara untuk mendapatkan perawatan medis. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp3.000.000. Dalam kendaraan Grand Max tersebut, terdapat dua penumpang lainnya, yaitu Joko Prasetyo (29) dan Okta Yoga Setiawan (27), yang tidak mengalami luka. Sementara itu, pengemudi diketahui tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A.tambanya Polisi telah melakukan sejumlah langkah penanganan di tempat kejadian perkara, antara lain menerima laporan, mencatat identitas korban, mengamankan barang bukti, serta melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melengkapi administrasi penyidikan. Kasus ini telah dilaporkan kepada pimpinan untuk penanganan lanjutan. Kecelakaan ini kembali mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan kondisi fisik yang prima saat berkendara. Mengantuk saat mengemudi menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas di Indonesia, yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.(Wely-jateng)

Bidik-kasusnews.com Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya tata kelola yang bersih dan transparan dalam pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), salah satu agenda strategis pemerintah yang bertujuan untuk membangun kedaulatan pangan dan pemerataan ekonomi dari desa ke kota. Pesan tersebut disampaikan dalam forum audiensi antara KPK dan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/5). Forum ini menjadi bagian dari upaya koordinasi lintas lembaga demi memastikan program KDMP berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya keterlibatan KPK sejak tahap awal pembangunan koperasi untuk menjaga integritas pelaksanaan program. Ia juga mengingatkan potensi risiko yang bisa muncul jika perencanaan dan pengelolaan tidak dilakukan secara cermat. > “Pembentukan koperasi desa ini harus dipikirkan secara maksimal agar tidak menimbulkan kerugian. Jangan sampai keberadaan koperasi justru menimbulkan kecemburuan dengan pelaku UMKM yang sudah ada,” ujar Setyo. “Karena menggunakan keuangan negara, aspek transparansi dalam pelaksanaan wajib menjadi perhatian utama.” Jawaban atas Tantangan Koperasi di Indonesia KDMP merupakan bagian dari delapan program prioritas nasional (Asta Cita) yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025. Pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Namun, Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa program ini masih menghadapi banyak tantangan. Permasalahan utama meliputi rendahnya tata kelola koperasi, keterbatasan akses pembiayaan, minimnya pendampingan usaha, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. > “Masih banyak koperasi bermasalah yang belum mampu bertransformasi secara digital. Tantangan lainnya termasuk kualitas SDM, kondisi ekonomi desa yang beragam, serta isu keberlanjutan,” jelas Budi Arie. “Namun demikian, ini adalah momen kebangkitan koperasi yang sudah lama tersisih dari sistem ekonomi nasional.” Ia berharap koperasi tidak sekadar hadir secara administratif, tetapi benar-benar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ketahanan desa. Rekomendasi KPK: Tata Kelola yang Bersih dan Antikorupsi Dalam kesempatan tersebut, KPK menyampaikan beberapa rekomendasi strategis untuk memastikan implementasi KDMP berjalan tanpa penyimpangan: 1. Hindari benturan kepentingan dan libatkan seluruh anggota koperasi secara aktif. 2. Bangun sistem pengawasan yang andal untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang. 3. Jamin transparansi anggaran dan cegah manipulasi data koperasi fiktif. 4. Bentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk mitigasi gratifikasi dan penguatan regulasi internal. 5. Kembangkan pelatihan berbasis digital (e-learning) guna memperkuat budaya integritas. KPK menegaskan bahwa pengawasan sejak dini sangat penting agar anggaran negara yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan menjadi celah terjadinya korupsi. Pertemuan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Kemenkop dan KPK, termasuk Wakil Menteri Kemenkop Ferry Juliantono, serta Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dan beberapa deputi serta direktur dari kedua lembaga. (Wely-jateng) Sumber:kpk.go.id

JATENG – Bidik-kasusnews.com | Pati – Bertempat di Pendopo Kabupaten Pati, Bupati Pati Sudewo, Kamis (22/5/2025), menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2026 yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025–2029. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Pati, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bappeda Kabupaten Pati, para tokoh masyarakat, serta pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Pati. Dalam wawancara, Sudewo menegaskan bahwa Musrenbang kali ini memiliki target utama dalam peningkatan indeks kinerja utama daerah. Ia menekankan sejumlah kebijakan strategis yang akan mulai dijalankan pada tahun 2025 dan berlanjut hingga 2026. “Ini adalah Musrenbang yang terintegrasi dengan RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029. Target kami dalam Musrenbang ini untuk peningkatan indeks kinerja utama sebagaimana yang dijelaskan oleh Bappeda tadi,” ujarnya. Beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus pemerintah daerah antara lain infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, serta penanggulangan bencana. Sudewo menyebut, infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas utama RKPD 2026, meskipun pada 2025 sudah banyak ruas jalan yang ditangani. Ia menilai masih banyak jalan dalam kondisi rusak yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Di sektor kesehatan, perhatian besar diarahkan pada kondisi pelayanan Rumah Sakit Soewondo yang dinilai sangat memprihatinkan. Sudewo menegaskan, perbaikan layanan kesehatan telah dimulai pada 2025 dan akan terus dilanjutkan sebagai program prioritas pada 2026. Bidang pendidikan juga mendapat sorotan khusus. Menurutnya, pendidikan merupakan pembangunan berkelanjutan yang tidak bisa berhenti di satu titik waktu. Ia berharap pendidikan tetap menjadi prioritas utama hingga RPJMD mendatang. “Pendidikan adalah pembangunan yang berkelanjutan yang tidak mungkin akan berhenti di tahun 2026. Makanya, di tahun 2026 masih jadi prioritas kami sampai tahun-tahun berikutnya,” ucapnya. Selain itu, peningkatan swasembada pangan juga masuk dalam agenda strategis. Sudewo menekankan bahwa keberhasilan swasembada harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani, bukan sekadar produksi atau surplus semata. Ia memperkenalkan tagline “10 Ton Bisa” sebagai semangat baru dalam produksi padi per hektare yang ditargetkan mencapai 10 ton. “Supaya cost produksinya turun dan menjadi efisien, kita akan lakukan modernisasi pengolahan pertanian dan penyediaan alat-alat pertanian,” katanya. Bupati juga menyinggung pentingnya penanganan banjir dan kekeringan. Menurutnya, penanganan bencana dilakukan secara bertahap, telaten, sabar, dan detail, agar dampaknya bisa diminimalkan secara berkelanjutan. “Masalah apa saja harus kami tangani secara telaten,” pungkasnya (Kasnadi)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan bahwa upaya penanganan jebolnya tembok penahan air laut di Pos 1 Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, telah dilakukan secara sigap oleh tim gabungan. Tim ini terdiri dari BPBD Jawa Tengah, BPBD Kota Semarang, dan PT Pelindo. Menurut Gubernur, peristiwa jebolnya tembok tersebut terjadi pada Jumat (23/5/2025) sekitar pukul 14.30 WIB, setelah kawasan pelabuhan terdampak rob cukup tinggi akibat curah hujan yang intens. Akibatnya, tembok penahan sepanjang kurang lebih 25 meter ambruk. “Itu bukan tanggul, melainkan tembok penahan air. Karena curah hujan yang terlalu tinggi, air rob naik dan menyebabkan tembok sepanjang sekitar 25 meter ambruk,” jelas Ahmad Luthfi saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali. Meski terjadi kerusakan, Gubernur memastikan bahwa insiden ini tidak mengganggu aktivitas operasional Pelabuhan Tanjung Emas, baik untuk angkutan barang maupun penumpang. “Saya sudah koordinasi dengan Pelindo. Kejadian ini tidak mempengaruhi operasional angkutan barang maupun orang di pelabuhan,” tegasnya. Penanganan awal di lokasi dilakukan dengan menutup area jebol menggunakan karung berisi pasir. Setelah air pasang surut, tim gabungan akan segera melakukan perbaikan permanen. “Setelah air pasang itu surut, akan kita perbaiki secara bersama-sama. Kita dari BPBD, Pelindo, dan unsur-unsur lain, sudah berada di sana semua,” tambahnya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memantau situasi di lokasi dan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama terhadap potensi rob susulan yang dapat terjadi akibat cuaca ekstrem.(Wely-jateng) Sumber:jatengprov.go.id

JATENG – Bidik-kasusnews.com | Pati, Jawa Tengah – Polresta Pati secara resmi menggelar acara pelepasan Bintara Remaja Orang Asli Papua (OAP) yang telah menuntaskan masa pembinaan dan siap kembali mengabdi di tanah kelahirannya. Acara yang berlangsung khidmat ini menjadi momen penting bagi para bintara muda untuk memulai babak baru dalam karier kepolisian mereka. Kegiatan pelepasan tersebut dilaksanakan pada Jumat, 23 Mei 2025, bertempat di Aula Rupatama Polresta Pati. Dimulai pukul 08.30 WIB hingga selesai, acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Polresta Pati serta anggota Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) yang selama ini turut membimbing para bintara remaja. Meski awalnya direncanakan bertugas selama 6 bulan hingga 1 tahun, para Bintara harus kembali lebih awal ke wilayah asal karena kebutuhan operasional di daerah masing-masing. Kapolresta Pati, AKBP Jaka Wahyudi, memimpin langsung acara pelepasan ini. Turut hadir pula Wakapolresta Pati, AKBP Dandy Ario Yustiawan, serta para Pejabat Utama (PJU) Polresta Pati yang memberikan dukungan dan arahan kepada para bintara muda. Dalam sambutannya, Kapolresta Pati AKBP Jaka Wahyudi menyampaikan apresiasi dan pesan-pesan penting kepada para Bintara Remaja OAP. Beliau menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme sebagai anggota Polri, terutama saat kembali bertugas di daerah asal mereka. “Terima kasih atas dedikasi dan semangat kalian selama berada di Polresta Pati. Kalian adalah aset berharga bagi bangsa, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua,” ujar AKBP Jaka Wahyudi. Rangkaian acara pelepasan meliputi pembukaan, dilanjutkan dengan arahan dari Kapolresta Pati. Setelah itu, momen kebersamaan diperkuat dengan pemberian cinderamata sebagai kenang-kenangan dari Polresta Pati, serta sesi foto bersama untuk mengabadikan momen bersejarah ini. Acara kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah, memberikan kesempatan bagi para bintara remaja untuk berinteraksi lebih dekat dengan para pimpinan dan anggota Bag SDM. Suasana hangat dan kekeluargaan mewarnai sesi ini, mencerminkan ikatan yang telah terjalin selama masa pembinaan. Kegiatan pelepasan Bintara Remaja OAP ini berjalan dengan tertib dan lancar, menandai berakhirnya satu fase dan dimulainya pengabdian baru. Semoga bekal ilmu dan pengalaman yang didapatkan selama di Polresta Pati dapat menjadi fondasi kuat bagi para bintara muda dalam menjalankan tugas mulia mereka di tanah Papua.(Kasnadi) Sumber:humas Resta pati

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Upaya pemberantasan premanisme di wilayah pesisir terus ditingkatkan oleh jajaran Polres Jepara. Salah satunya melalui patroli malam yang kini rutin digelar oleh Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polres Jepara di sekitar Dermaga Pantai Kartini, Jumat malam (23/5/2025). Langkah ini merupakan bagian dari Operasi Aman Candi 2025 yang bertujuan menciptakan suasana aman dan kondusif, khususnya di kawasan wisata yang rawan menjadi sasaran tindak kriminal. Dalam patroli tersebut, petugas tak hanya berfokus pada pengawasan visual, tetapi juga melakukan pendekatan secara persuasif melalui dialog dengan masyarakat serta para pelaku usaha yang beraktivitas di malam hari. Kasihumas Polres Jepara, AKP Dwi Prayitna, menjelaskan bahwa patroli ini adalah bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat untuk mencegah gangguan keamanan, terutama dari aksi-aksi premanisme yang meresahkan. “Kami ingin masyarakat merasa tenang. Dengan patroli rutin dan pendekatan dialogis, kami harap hubungan polisi dan warga semakin erat, serta timbul kesadaran bersama untuk menjaga keamanan lingkungan,” ujar AKP Dwi. Polres Jepara menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keamanan wilayah, khususnya titik-titik vital seperti kawasan wisata, pelabuhan, dan pusat ekonomi lokal. Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melapor jika menemukan indikasi gangguan kamtibmas, agar langkah pencegahan bisa dilakukan sedini mungkin.(Wely-jateng) Sumber:humas polres jepara

JATENG:Bidik-kasusnews.com Semarang, 23 Mei 2025 – Hj. Laila Saidah Witiarso Utomo, S.H., M.Kn., resmi dikukuhkan sebagai Bunda Literasi dan Bunda PAUD Kabupaten Jepara. Prosesi pengukuhan berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, dalam rangkaian acara pelantikan Bunda PAUD Provinsi Jawa Tengah, Bunda Literasi, serta Bunda PAUD dari seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Tengah. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Bunda PAUD dan Literasi Provinsi Jawa Tengah, Hj. Nawal Arafah Yasin, M.Si., yang menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menangani isu-isu strategis seperti stunting dan literasi usia dini. “Penguatan peran Bunda PAUD dan Bunda Literasi sangat penting untuk menjawab tantangan generasi ke depan. Meski pendidikan usia dini bukan kewenangan utama provinsi, sinergi tetap dibutuhkan agar persoalan anak, termasuk stunting, bisa ditangani bersama,” ujar Nawal dalam sambutannya. Sebagai istri Bupati Jepara, Laila Saidah menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah ini bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai tanggung jawab yang nyata. Ia menyatakan akan menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang literasi dan pendidikan anak usia dini. “Tugas ini bukan sekadar simbolis, tetapi tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sepenuh hati. Saya ingin setiap anak di Jepara memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkembang,” tegasnya. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Jepara untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masa depan anak-anak. Pada prosesi pengukuhan tersebut, Laila didampingi oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko, serta Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Ali Hidayat. Kegiatan ini juga dirangkai dengan peluncuran aplikasi SiArtis dan pengumuman pemenang lomba perpustakaan tingkat daerah, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan literasi di Jawa Tengah.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara –23-mei-2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 86 miliar pada tahun anggaran 2025. Pinjaman ini diajukan sebagai bagian dari strategi percepatan pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan infrastruktur jalan yang aman dan nyaman. Menurut keterangan penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda)kabupaten jepara Ary Bachtiar saat di konfirmasi Bidik-kasusnews jum,at(23/5/2025)Menyapaikan pihak Pemkab, pinjaman tersebut bertujuan mempercepat pembangunan yang seharusnya dilakukan dalam kurun waktu lima tahun menjadi hanya satu hingga dua tahun. Fokus utamanya adalah pada pembangunan dan perbaikan jalan-jalan strategis dengan tingkat kebutuhan mobilitas yang tinggi. “Anggaran ini akan digunakan sepenuhnya untuk peningkatan kualitas dan panjang ruas jalan di wilayah-wilayah dengan road demand tinggi. Ini demi mendukung kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Ary Bachtiar Sebelumnya, Pemkab Jepara telah mengalokasikan Rp 40 miliar untuk perbaikan jalan. Namun dana tersebut hanya mampu membiayai proyek-proyek jalan berskala kecil, yang bersumber dari usulan-usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Oleh karena itu, penambahan anggaran melalui pinjaman daerah dinilai sebagai solusi untuk menjangkau proyek yang lebih luas dan berdampak signifikan. Skema pengembalian pinjaman ini akan dilakukan secara bertahap atau dicicil hingga akhir masa jabatan Bupati. “Ini bukan beban fiskal, melainkan strategi percepatan. Anggaran tahunan yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan jalan akan dialihkan untuk membayar cicilan pinjaman,” tambahnya. Pinjaman akan diberikan oleh Bank Jateng, yang berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman. Proses pengajuan pinjaman ini juga akan melibatkan Kementerian Keuangan, yang bertugas menilai kemampuan fiskal daerah sebagai salah satu syarat persetujuan. Terkait tanggapan masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara, Pemkab optimistis mendapatkan dukungan. “Rencana ini akan kami bahas bersama DPRD. Mengingat urgensi perbaikan infrastruktur jalan bagi masyarakat, kami yakin DPRD akan memberikan dukungan penuh,” pungkasnya.(Wely-jateng)