JATENG – Bidik-Kasusnews.com | Pati – Polresta Pati – Polda Jateng | Bencana alam angin puting beliung melanda wilayah Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, pada Rabu (23/4/2025) sore. Angin kencang yang terjadi sekitar pukul 16.30 WIB itu mengakibatkan kerusakan signifikan di tiga desa, yakni Tambahagung, Kedalingan, dan Angkatan Lor. Kapolresta Pati, AKBP Jaka Wahyudi, melalui Kapolsek Tambakromo, AKP Muhlishon, mengungkapkan bahwa setidaknya 121 bangunan yang terdiri dari rumah warga dan kandang ternak mengalami kerusakan parah. “Kerusakan yang ditimbulkan bervariasi, mulai dari atap rumah yang terlepas dan rontok, hingga bangunan kandang yang roboh akibat kuatnya terjangan angin,” jelas AKP Muhlishon. Berdasarkan data yang dihimpun, Desa Tambahagung menjadi wilayah yang paling terdampak. Di desa tersebut, tercatat 37 rumah rusak di Dukuh Jajar (RT 01 dan 02 RW 01), 35 rumah di Dukuh Sono, dan 12 rumah lainnya di Dukuh Kluwung. Selain itu, enam bangunan yang meliputi kandang ternak dan penggilingan padi juga dilaporkan mengalami kerusakan. Dampak puting beliung juga dirasakan di Desa Kedalingan, dengan 29 rumah warga mengalami kerusakan yang tersebar di berbagai RT dan RW. Sementara itu, di Desa Angkatan Lor, dua rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan akibat terjangan angin kencang tersebut. Menyikapi bencana ini, Kapolsek Tambakromo, AKP Muhlishon, bergerak cepat ke lokasi kejadian untuk memimpin langsung upaya penanganan darurat. Bersama dengan personel Polsek Tambakromo, anggota Koramil Tambakromo, tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, serta anggota Banser, mereka melakukan evakuasi pohon-pohon tumbang yang menghalangi akses dan berpotensi membahayakan keselamatan warga. “Syukur alhamdulillah, dalam musibah angin puting beliung ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa. Namun, kerugian materiil yang dialami oleh warga diperkirakan cukup besar dan saat ini masih dalam proses pendataan secara rinci oleh pihak pemerintah desa,” terang AKP Muhlishon. Lebih lanjut, AKP Muhlishon memastikan bahwa situasi di wilayah terdampak bencana saat ini dalam keadaan aman dan terkendali. Pihaknya bersama dengan instansi terkait terus berkoordinasi untuk melakukan pendataan kerusakan secara menyeluruh dan mengambil langkah-langkah penanganan pasca-bencana. “Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan kepada warga yang terdampak,” pungkasnya.(Kasnadi) Sumber:Humas Resta Pati

Bidik-kasusnews.com Kejaksaan Agung terus mengembangkan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan/atau gratifikasi yang melibatkan oknum dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Pada Selasa (22/4), Tim Jaksa Penyidik dari Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa sepuluh orang saksi terkait perkara tersebut. Kejaksaan angung Republik indonesisa jampidsus Febrie Menyapaikan ke media Bidik-kasusnews.Rabo(23/04/2025 Pemeriksaan dilakukan guna mendalami peran masing-masing saksi dan mengumpulkan alat bukti tambahan yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara dengan tersangka WG dan kawan-kawan. Para saksi yang diperiksa berasal dari berbagai latar belakang, termasuk keluarga tersangka, sopir pribadi, pegawai pengadilan, hingga staf perusahaan swasta. Adapun sepuluh saksi tersebut adalah: 1. DH – Istri dari Tersangka ASB 2. AGS – Sopir Tersangka MS 3. AMT – Panitera Pengganti pada PN Jakarta Pusat 4. MNBMG – Panitera Pengganti pada PN Jakarta Pusat 5. ASH – Sopir Tersangka AR 6. RPW – Staf AALF 7. NTT – Direktur PT Yes Money Changer 8. BM – Penasihat Hukum dari LKBH 9. ASR – Staf AALF 10. AFA – Staf AALF Pemeriksaan para saksi ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk mengungkap tuntas dugaan praktik korupsi yang mencederai integritas lembaga peradilan. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus berlanjut dan dilakukan secara profesional, transparan, serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.ujara Febri Melalui langkah ini, Kejaksaan Agung menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum, demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi peradilan di Indonesia. (Wely-jateng)

JATENG – Bidik-KasusNews.com | Pati – Disaat pelaksanaan peluasan Rumah Sakit Sebening Kasih diduga kuat menjadi penadah tanah Galian C ilegal.pasalnya di saat rumah sakit mau melakukan perluasan bangunan menggunakan tanah dari wilayah Gunungwungkal yang tidak mengantongi izin. Dengan adanya kegiatan pengurukan lokasi tersebut banyak sekali warga sekitar lokasi Rumah Sakit Sebening Kasih harus bermandikan Debu yang di akibatkan banyaknya armada Truk bermuatan tanah yang keluar masuk di lokasi tanpa memperhatikan sekitar lokasi Rumah Sakit. Salah satu pegawai rumah Sakit Sebening Kasih (Devi )saat di klarifikasi mejelaskan bahwa terkait pelaksanaan sudah di tanggani sama pengembang,Terang Devi. Berdasarkan penelusuran di lapangan di dapati bahwa tanah untuk pemadatan rumah Sakit Sebening Kasih di duga galian ilegal yang tidak mengantongi Izin yang berada di wilayah Desa Perdopo Kecamatan Gunungwungkal dan Desa Bleber Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati. Dengan adanya praktek galian C ilegal yang di manfaatkan oleh Rumah Sakit dan seolah olah sudah kebal Hukum,tanpa ada pihak berwajib yang menindak tegas atas kegiatan tersebut. Menurut undang-undang yang berlaku menjelaskan bahwa, “penambangan galian C tanpa izin resmi merupakan tindak pidana, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009,tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Ancaman hukuman diatas 4 Tahun Penjara dan denda 10 Miyar Rupiah. Dan, pasal 161 menyebutkan, “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.00,00 (seratus miliar rupiah).” Untuk itu, masyarakat mengaharapkan kepada Penegak Hukum setempat untuk segera bertindak karena sudah jelas kegiatan tambang tersebut melanggar undang-undang. Baik Polresta Pati Maupun Polda Jawa Tengah dan pihak pihak yang membidangi untuk menindaklanjuti, pintanya. ( tim)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara:Desa Jambu Barat, 23 April 2025 — Suasana duka menyelimuti keluarga besar Mas Moh. Sobri, anggota SN Bangsri, atas wafatnya ibunda tercinta, Ibu Hj. Salamah Salwa. Almarhumah menghembuskan napas terakhirnya di kediaman beliau yang beralamat di Dukuh Kawoyo RT 08 RW 02, Desa Jambu Barat. Sebagai bentuk empati dan solidaritas, jajaran pengurus dan anggota Squad Nusantara melakukan kunjungan takziah ke rumah duka. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari DPC Squad Nusantara, di antaranya Ketua Harian 2 Bapak Sugeng Suroso, Seksi PIA Ibu Nana, dan Ketua PAC Bangsri Bapak Aan Gayor yang hadir bersama rombongan Srikandi dan sejumlah anggota lainnya. Kehadiran para pengurus dan anggota SN ini merupakan wujud kepedulian dan rasa kekeluargaan dalam komunitas, sekaligus memberikan doa dan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Dalam suasana haru, rombongan turut mendoakan agar almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. “Takziah ini merupakan bentuk nyata dari semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang selalu dijaga dalam tubuh SN. Semoga kehadiran kami dapat sedikit meringankan duka keluarga almarhumah,” ungkap Bapak Sugeng Suroso Semoga almarhumah Hj. Salamah Salwa mendapat husnul khatimah, diampuni segala dosanya, dan diberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Amin.(Wely-jateng)

JATENG: Bidik-KasusNews.com | Pati – Polresta Pati – Polda Jateng | Hamparan sawah Dukuh Randu, Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, menjadi tempat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, TNI, dan Polri dalam mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan. Pada Rabu (23/4/2025), kegiatan tanam padi serentak digelar, dilanjutkan dengan partisipasi dalam Zoom Meeting bersama Presiden Republik Indonesia, sebagai bagian dari gerakan nasional yang melibatkan 14 provinsi sentra utama pertanian. Polresta Pati, melalui jajaran Polsek Pati, turut hadir mengawal kelancaran dan keamanan acara, memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga selesai ini, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Pati, Bapak Risma Ardi Chandra, didampingi Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Pati, AKBP Jaka Wahyudi, Komandan Kodim 0718 Pati, Letkol Inf Jon Young Saragi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati, Nikentri Meiningrum, serta jajaran pejabat terkait. Kehadiran Kapolresta Pati dan Kapolsek Pati, Iptu Heru Purnomo, menegaskan komitmen kepolisian dalam mendukung program-program pemerintah daerah. Kapolresta Pati, AKBP Jaka Wahyudi, memastikan bahwa jajarannya memberikan dukungan penuh demi kelancaran dan keamanan kegiatan. “Kehadiran kami di sini bukan hanya untuk pengamanan, tetapi juga sebagai bentuk dukungan nyata terhadap upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujarnya. Lebih lanjut, AKBP Jaka Wahyudi menjelaskan bahwa pengamanan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam menciptakan situasi kondusif bagi pelaksanaan program-program pemerintah. “Kami ingin memastikan bahwa kegiatan ini berjalan lancar dan aman, sehingga tujuan utama dari kegiatan ini, yaitu mendukung ketahanan pangan nasional, dapat tercapai,” tambahnya. Wakil Bupati Pati, Bapak Risma Ardi Chandra, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi atas semangat para petani, kelompok tani, serta dukungan dari TNI-Polri dan dinas terkait. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam mewujudkan program strategis nasional. “Kegiatan tanam serentak ini adalah wujud nyata komitmen kita bersama dalam mendukung swasembada pangan nasional. Saya sangat mengapresiasi semangat para petani, kelompok tani, serta dukungan dari TNI/Polri dan dinas terkait,” ujar Wakil Bupati Risma Ardi Chandra. Kegiatan tanam padi serentak ini bertujuan untuk mendukung percepatan swasembada pangan nasional sebagai bagian dari Asta Cita Presiden RI, meningkatkan luas tambah tanam (LTT) dan produktivitas pertanian, mengoptimalkan pemanfaatan lahan oleh petani, serta mendukung perekonomian kelompok tani dan penanganan inflasi di Kabupaten Pati. Sebagai penutup, AKBP Jaka Wahyudi menegaskan bahwa pengamanan kegiatan ini menunjukkan komitmen Kepolisian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. “Seluruh rangkaian kegiatan tanam padi serentak dan Zoom Meeting dengan Presiden RI di Kabupaten Pati berjalan dengan aman dan tertib,” pungkasnya.(Kasnadi) Sumber:Humas Resta Pati

JATENG: Bidik-KasusNews.com | Pati – Polresta Pati – Polda Jateng | Di tengah dinamika tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin kompleks, Kapolresta Pati, AKBP Jaka Wahyudi, mengambil langkah proaktif dengan membekali ujung tombak kepolisian di tingkat desa dan kelurahan, yakni para Bhabinkamtibmas, dengan serangkaian strategi modern. Bertempat di halaman Mapolresta Pati, Selasa (22/4/2025), pukul 08.30 WIB hingga selesai, Kapolresta memberikan arahan yang menekankan pada penguasaan media sosial dan kemampuan problem solving yang efektif. Dalam arahannya di hadapan para Bhabinkamtibmas, AKBP Jaka Wahyudi menyampaikan sejumlah kebijakan strategis. Diantaranya penguatan struktur organisasi di tingkat Polsek melalui penambahan Daftar Susunan Personel (DSP) untuk memperkuat lini terdepan pelayanan kepolisian. Lebih dari itu, apresiasi yang disampaikan AKBP Jaka Wahyudi atas pengakuan Presiden terhadap keberhasilan Operasi Ketupat Candi 2025 menjadi suntikan semangat bagi seluruh jajaran, termasuk para Bhabinkamtibmas yang turut berperan dalam menjaga keamanan selama perayaan Idul Fitri. Menyadari era digital yang tak terhindarkan, AKBP Jaka Wahyudi menginstruksikan agar setiap personel aktif memanfaatkan platform digital untuk melaporkan kegiatan mereka di lapangan. Langkah ini bukan sekadar formalitas pelaporan, melainkan sebuah strategi untuk membangun jembatan komunikasi yang lebih transparan dan akuntabel dengan masyarakat. Selain kemampuan digital, AKBP Jaka Wahyudi mendorong para Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian setiap permasalahan di tingkat bawah diutamakan melalui jalur musyawarah dan mufakat. Pendekatan humanis ini diyakini akan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan kondusif bagi terciptanya harmoni di setiap wilayah binaan. Tidak hanya berorientasi pada penanganan masalah yang terjadi, AKBP Jaka Wahyudi mengingatkan seluruh personel untuk aktif memantau dinamika informasi sebagai langkah preventif agar potensi dampak negatif tidak meluas di wilayah hukum Polresta Pati. Sebagai penutup, AKBP Jaka Wahyudi kembali menegaskan esensi tugas seorang Bhabinkamtibmas, yakni sebagai garda terdepan dalam menerima aspirasi dan laporan masyarakat, serta menindaklanjutinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Hal ini merupakan wujud komitmen Polresta Pati dalam memberikan pelayanan yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah strategis Kapolresta Pati ini diharapkan dapat memberdayakan para Bhabinkamtibmas sebagai agen perubahan di tingkat akar rumput. Dengan bekal kemampuan komunikasi digital dan pendekatan problem solving yang efektif, diharapkan mereka dapat menjadi sosok polisi yang lebih dekat, responsif, dan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat Pati.(Kasnadi) Sumber:Humas Resta Pati

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Pemerintah Kabupaten Jepara terus mendorong pengembangan potensi lokal di berbagai wilayah, termasuk di Kecamatan Kalinyamatan. Melalui program “Bupati Ngantor di Desa”, Bupati Jepara H. Witiarso Utomo atau yang akrab disapa Mas Wiwit, mengangkat Kalinyamatan sebagai kawasan strategis untuk pengembangan destinasi wisata berbasis kearifan lokal. Dalam kunjungannya ke Balai Desa Banyuputih pada Selasa (22/4/2025), Mas Wiwit menegaskan pentingnya menjaring aspirasi langsung dari masyarakat sebagai dasar perumusan arah pembangunan. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi antar-desa di Kalinyamatan perlu diperkuat guna membentuk kelompok destinasi wisata yang memiliki ciri khas dan daya tarik tersendiri. “Kalau ingin wisatawan tinggal lebih lama, tentu harus tersedia lebih banyak tempat menarik untuk dikunjungi,” ujarnya. Ia menargetkan pembentukan 16 sentra wisata di seluruh wilayah Jepara untuk meningkatkan durasi kunjungan wisatawan dari rata-rata 1,5 hari menjadi tiga hari. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar (Gus Hajar), Penjabat Sekda Ary Bachtiar, dan sejumlah pimpinan perangkat daerah. Kehadiran mereka merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mendengar dan merespons langsung kebutuhan warga. Usai kegiatan penjaringan aspirasi, forum diskusi terpumpun digelar untuk mengidentifikasi potensi ekonomi desa-desa di Kalinyamatan. Bupati menilai sektor UMKM dan pertanian memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai motor penggerak ekonomi lokal. “Kita akan bangun UMKM dan pertanian di Kalinyamatan. Saya yakin ke depannya akan cukup sukses,” tegasnya. Mas Wiwit juga menekankan pentingnya menghadirkan etalase yang mampu merepresentasikan potensi daerah, terutama saat menerima tamu dari kementerian maupun luar negeri. “Sering kali kita bingung mau menunjukkan apa. Ini perlu dipikirkan bersama,” tuturnya. Sebagai langkah konkret, Bupati mendorong pembentukan jejaring promosi potensi lokal secara terpadu antar-kecamatan, yang akan didukung oleh sistem transportasi lintas wilayah. Menurutnya, dengan populasi sekitar 1,2 juta jiwa, Jepara memiliki kekuatan ekonomi lokal yang besar jika masyarakat saling mendukung melalui kunjungan dan belanja antardaerah. Sebelum forum ditutup, Mas Wiwit kembali menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus menunjang sektor-sektor penggerak ekonomi rakyat, salah satunya melalui pariwisata. “Melestarikan budaya itu penting, tapi kalau tidak ada yang melihat, hasilnya akan sia-sia. Potensi lokal harus diberikan ruang dan perhatian agar memiliki nilai ekonomi,” pungkasnya.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Pemerintah Kabupaten Jepara kembali menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program “Bupati Ngantor di Desa”. Pada Selasa (22/4/2025), Desa Banyuputih, Kecamatan Kalinyamatan, menjadi lokasi kegiatan. Dalam kunjungan ini, Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, didampingi Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar dan jajaran kepala perangkat daerah, mendengarkan langsung keluhan serta aspirasi warga. Dalam forum serap aspirasi yang digelar di balai desa, Petinggi Banyuputih, Joko Prakoso, menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi warganya. Isu utama yang disoroti yakni kondisi jalan desa yang semakin padat dan minimnya saluran drainase. Kepadatan lalu lintas terjadi setiap pagi, terutama saat musim hujan, karena desa tersebut menjadi lokasi berbagai industri padat karya seperti PT HWI yang mempekerjakan lebih dari 22 ribu orang. Joko juga mengusulkan percepatan pembangunan jalan dan drainase, serta mengingatkan kembali rencana pembangunan jembatan penghubung antara Desa Banyuputih dan Pendosawalan yang sudah diajukan sejak tahun 2020 namun belum terealisasi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sekaligus Penjabat Sekretaris Daerah Jepara, Ary Bachtiar, menyampaikan bahwa pembangunan jembatan telah masuk dalam perencanaan tahun ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp4 miliar. “Pembangunan sempat tertunda karena refocusing anggaran. Namun tahun ini, proyek tersebut akan kembali diprioritaskan,” jelas Ary. Ia menambahkan, pembangunan jalan di kawasan Banyuputih direncanakan dimulai paling lambat tahun 2026, dengan opsi pengerjaan menggunakan konstruksi beton agar lebih tahan lama dan sesuai dengan kondisi kawasan industri. Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyinggung belum adanya program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari industri yang beroperasi di wilayah tersebut. Hingga saat ini, belum ada kontribusi CSR yang diterima oleh desa. Menanggapi hal ini, Bupati Jepara Mas Wiwit menekankan pentingnya perencanaan program CSR yang terstruktur. Ia meminta pemerintah desa untuk menyusun daftar kebutuhan konkret yang dapat diajukan kepada perusahaan, sesuai dengan tema CSR yang mereka miliki. “Setiap perusahaan memiliki fokus CSR yang berbeda, mulai dari sosial, lingkungan, hingga pendidikan. Jika usulan kita jelas dan sesuai tema, mereka pasti bisa menindaklanjuti. Pemerintah siap menjembatani komunikasi tersebut,” tegasnya. Mas Wiwit juga mengungkapkan bahwa Pemkab Jepara telah menjadwalkan pertemuan rutin dengan pihak perusahaan setiap dua hingga tiga bulan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi. Sementara itu, Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar atau Gus Hajar, menyampaikan apresiasinya terhadap program “Bupati Ngantor di Desa” yang dinilainya mampu menjangkau langsung kebutuhan dan keluhan warga. Ia menyebut program ini sebagai wujud nyata kepemimpinan yang dekat dengan rakyat. “Bupati hadir secara langsung dan mendengarkan masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip ‘Khoirunnas anfa’uhum linnas’—sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya,” ungkap Gus Hajar. Ia juga menyoroti pentingnya peran guru ngaji dan tokoh agama dalam menjaga nilai religius masyarakat di tengah derasnya arus investasi asing. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen memperkuat aspek religius sebagai bagian dari identitas dan karakter Kabupaten Jepara. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan aspirasi warga dapat segera ditindaklanjuti melalui program pembangunan yang konkret, terencana, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta. Mas Wiwit menutup kegiatan dengan mengajak seluruh petinggi desa untuk aktif menyusun arah pembangunan yang selaras antara infrastruktur, sosial kemasyarakatan, dan kearifan lokal. (Wely-jateng) Sumber: Diskominfo

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 22 April 2025 — Dunia ketenagakerjaan di Kabupaten Jepara kembali diguncang oleh kabar tidak mengenakkan. Ali Sujarwo, salah satu anggota PAC Squad Nusantara Pecangaan, yang telah mengabdi lebih dari 12 tahun di PT. Tricoville Indonesia, menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan tidak prosedural. Ali Sujarwo Anggota PAC Squad Nusantara Pecangaan Menyapaikan kepada wartawan Selasa (22/04/2025) PHK tersebut terjadi pada 25 Maret 2025, dan dilakukan secara lisan, tanpa adanya surat resmi atau penjelasan tertulis dari pihak manajemen perusahaan. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara PHK, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya.ujar Ali sujarwo Merasa haknya dilanggar, Ali Sujarwo tidak tinggal diam. Bersama pendampingan NUR Yuli sebagai pengacara dan rekan-rekan organisasi Squad Nusantara jepara ia menuntut agar hak-haknya sebagai karyawan yang telah mengabdi puluhan tahun dipenuhi. Tuntutan tersebut meliputi pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan kompensasi lainnya sesuai ketentuan. Upaya penyelesaian sempat dilakukan melalui mediasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jepara. Tercatat dua kali pertemuan mediasi telah dilaksanakan, dengan mediasi terakhir digelar pada Kamis, 17 April 2025. Namun hingga ini , belum ada titik terang terkait penyelesaian nasib Ali Sujarwo. Kasus ini membuka mata banyak pihak tentang pentingnya penegakan hukum ketenagakerjaan yang adil dan berpihak pada pekerja. PHK secara lisan, apalagi terhadap karyawan tetap dengan masa kerja panjang. DPC Squad Nusantara Jepara menyatakan dukungannya penuh terhadap perjuangan Ali Sujarwo, dan menyerukan kepada pemerintah daerah serta instansi terkait untuk segera turun tangan secara tegas dan adil.ujar ketua DPC Squad Nusantara Keadilan harus ditegakkan. Hak pekerja bukan untuk dinegosiasikan, tetapi untuk dipenuhi. Semoga kasus ini menjadi peringatan keras bagi perusahaan lain agar tidak semena-mena dalam memperlakukan para buruh yang telah bekerja keras membangun industri di negeri ini.(Wely-jateng) .

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 22 April 2025 – Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama, DPC Squad Nusantara Srikandi Jepara mengadakan kegiatan bakti sosial (baksos) pada Selasa (22/04/2025) di Dukuh Sekelor, Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Kegiatan ini menyasar salah satu warga yang tengah mengalami sakit, yaitu Ibu Suli, yang tinggal di RT 06 RW 05 Dukuh Sekelor. Dalam aksi kemanusiaan ini, tim Srikandi memberikan bantuan berupa uang tunai sebagai wujud perhatian dan empati terhadap kondisi kesehatan serta kebutuhan hidup Ibu Suli. Ketua Srikandi DPC Squad Nusantara Jepara, Ibu Riana Shofa, memimpin langsung kegiatan ini bersama Bendahara Srikandi, Ibu Dian, serta sejumlah anggota PAC Keling. Mereka menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen organisasi dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan. “Kegiatan sosial ini merupakan wujud nyata dari semangat solidaritas dan gotong royong. Kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan beban Ibu Suli dan keluarga,” ujar Ibu Riana Shofa. Selain sebagai bentuk bantuan materiil, kehadiran tim Srikandi juga memberikan dukungan moril yang diharapkan dapat membangkitkan semangat bagi warga yang sedang menghadapi ujian kesehatan. Dengan semangat kebersamaan, DPC Squad Nusantara Srikandi Jepara terus berupaya hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi nyata demi terciptanya lingkungan sosial yang lebih peduli dan tanggap terhadap sesama.(Wely-jateng)