SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Erpa Aris Purnama, mengunjungi dua keluarga korban kebakaran rumah di Kampung Cirajang Sawah, RT 01 RW 04, Desa Karangmekar, Kecamatan Cimanggu, Jumat (13/2/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian sekaligus memberikan bantuan dan dukungan moril kepada warga terdampak, yakni Deni dan Tajmu. Dalam kesempatan itu, Erpa menyerahkan bantuan uang tunai kepada masing-masing korban. Sebelumnya, rumah milik Deni dan Tajmu dilaporkan mengalami kebakaran pada Rabu (11/2/2026) sekitar pukul 08.00 WIB. Berdasarkan informasi di lapangan, kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik. Api yang muncul dari dalam rumah dengan cepat membesar dan merambat ke bagian bangunan lainnya. Erpa Aris Purnama menyampaikan rasa prihatin atas musibah tersebut. Ia berharap para korban tetap tabah dan memastikan akan mendukung proses pemulihan pascakebakaran. “Saya turut berduka atas musibah ini. Semoga keluarga diberikan kesabaran, dan insyaallah kami siap membantu upaya pemulihan,” ujarnya. Deni dan Tajmu menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan bantuan yang diberikan. Mereka mengaku terbantu dengan perhatian serta dukungan yang diterima. Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kepedulian sosial serta mendukung warga yang mengalami musibah, termasuk korban bencana kebakaran.

SUKABUMI-BIDIK-KASUNEWS.COM – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi kembali mencatatkan capaian membanggakan dengan menerima Piagam Penghargaan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Ombudsman Republik Indonesia. Dalam penilaian tersebut, Lapas Sukabumi meraih nilai 91,58 dengan predikat Kualitas Pelayanan Sangat Baik, sebagaimana tertuang dalam Opini Ombudsman RI yang ditetapkan pada 29 Januari 2026. Penghargaan diserahkan dalam kegiatan Penyerahan Hasil Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan UPT Pemasyarakatan Jawa Barat yang berlangsung di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung, Kamis (12/2/2026). Acara tersebut dihadiri Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharma Wijaya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Kusnali, serta para Kepala UPT Pemasyarakatan se-Jawa Barat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali, menyampaikan apresiasi atas capaian UPT yang meraih predikat sangat baik. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen jajaran Pemasyarakatan Jawa Barat dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. “Capaian ini harus terus dijaga dan ditingkatkan sebagai bagian dari upaya mempertahankan WBK dan menuju WBBM,” ujarnya. Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharma Wijaya, menekankan bahwa Opini Ombudsman bukan sekadar penilaian administratif, melainkan instrumen pembinaan untuk mencegah maladministrasi. “Kami mendorong agar hasil penilaian diintegrasikan dalam perencanaan dan indikator kinerja, serta memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat,” katanya. Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas dedikasi yang telah ditunjukkan. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi, transparansi, dan orientasi pada kepuasan masyarakat,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Bupati Sukabumi H. Asep Japar meresmikan Instalasi Reaktor Biogas dan Rumah Pengering Bertenaga Surya (Solar Dryer House) di Kampung Cihurang, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kamis (12/2/2026). Fasilitas tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Yayasan Rumah Energi melalui Program Pro Women 3 yang telah berjalan sekitar satu tahun di wilayah Pelabuhanratu dan sekitarnya. Direktur Eksekutif Yayasan Rumah Energi, Sumanda Tondang, menegaskan bahwa peresmian ini bukan sekadar peluncuran infrastruktur, tetapi simbol komitmen menuju masa depan yang hijau, lestari, dan mandiri energi. “Hari ini bukan hanya peresmian fisik solar dryer dan biogas, tetapi simbol komitmen nyata dalam mewujudkan transisi energi yang inklusif dan tidak meninggalkan siapa pun, termasuk perempuan,” ujarnya. Sumanda menjelaskan, Yayasan Rumah Energi telah berkiprah di Indonesia selama 13 tahun dengan program di 20 provinsi. Hingga kini, sekitar 30 ribu reaktor biogas rumah tangga telah diimplementasikan. Instalasi di Simpenan menjadi yang pertama di Indonesia yang mengintegrasikan reaktor biogas dengan dapur MBG (Makan Bergizi Gratis). Limbah dapur MBG sekitar 80 kilogram per hari diolah menjadi biogas yang mampu menghasilkan energi memasak hingga lima jam per hari. Selain itu, Solar Dryer House dihadirkan untuk mendukung produktivitas petani, khususnya petani bawang di Desa Loji. Teknologi pengering bertenaga surya ini membantu proses pascapanen tanpa bergantung pada cuaca, sekaligus meningkatkan kualitas dan nilai jual produk. Program tersebut didukung PT Insight Investment Management yang membiayai penuh pembangunan fasilitas. Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengapresiasi sinergi yang terbangun. Menurutnya, program ini selaras dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat swasembada pangan dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Ia menilai pemanfaatan limbah dapur menjadi energi dan pupuk cair turunan biogas mampu mendukung sektor pertanian sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil. “Keberhasilan Kabupaten Sukabumi yang belum lama ini mendapat apresiasi dari Presiden atas capaian swasembada pangan perlu diperkuat dengan inovasi pengelolaan limbah dan energi terbarukan. Limbah MBG ini harus bisa dimanfaatkan untuk mendukung swasembada pangan di Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya. Dalam kesempatan tersebut, Yayasan Rumah Energi menyerahkan secara simbolis pupuk cair hasil turunan biogas kepada Bupati. Petani Desa Loji turut menyerahkan bawang hasil panen sebagai simbol integrasi energi terbarukan dan ketahanan pangan di tingkat desa. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUS.NEWS.COM – Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Suara Hati Sukabumi Raya, menyalurkan bantuan sosial berupa kaki palsu bagi warga Sukabumi bahkan datang dari Bogor dan Cianjur dan Padalarang. Hal itu disampaikan Ketua LKS Sukabumi Raya, Panji saat dihubungi wartawan, Kamis (12/2/2026). “Lembaga sosial ini berafiliasi dengan Dinas Sosial untuk menjembatani kegiatan-kegiatan kemasyarakatan bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki jiwa dan kesetiakawanan sosial,” kata Panji. Panji menambahkan, kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak 2014 lalu. Artinya lebih dari 10 tahun sudah menyalurkan ratusan pasang kaki palsu untuk masyarakat yang membutuhkan. ‘Kita bekerjasama dengan Yayasan Tuna Daksa, jika kita dapatkan kesempatan bisa dua kali dalam satu tahun saat stok kaki palsunya ada,” ujarnya. Jumlah pendaftar kata Panji ada 75 orang. Namun karena kendala teknis, yang dapat direalisasikan ada sekitar 58 orang. “Saat diukur rata-rata belum siap atau kondisinya belum pulih,” terangnya. Panji juga menyatakan, pola penyebarluasan informasi dilakukan juga oleh para penerima manfaat sebelumnya baik secara spontanitas bertemu di satu tempat atau pun informasi dari sumber-sumber lainnya. “Kita tidak akan melihat latar belakang orang itu. Pokoknya jika mereka benar-benar membutuhkan kali palsu, selama persediaan barangnya ada, InsyaAllah akan dibantu,” tandasnya. Kegiatan ini lanjut dia, tidak hanya membantu menyediakan kaki palsu saja tapi juga membuat ekosistem usaha yang bisa mereka kembangkan. “Paling tidak setelah mendapatkan bantuan ini, bisa memotivasi mereka untuk menata kembali hidup, layaknya orang normal kebanyakan,” kata dia. Perlu diketahui ujarnya, bahwa para penerima bantuan ini adalah para pelaku usaha. Dengan bantuan kaki palsu ini akan meringankan beban kehidupan yang serba problematik. “Disamping itu mereka juga akan dibekali dengan pelatihan-pelatihan kerja untuk meningkatkan keahlian mereka di bidang tertentu yang tidak kalah bersaing dengan manusia normal,” ucapnya. Masih kata Panji, pihaknya juga membuka ruang komunikasi untuk bekerjasama dengan Kementrian Sosial dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tidak berhenti di situ, LKS juga membantu mereka dalam memasarkan produk-produk hasil kreativitas dan produktivitas yang dihasilkan dari hasil pelatihan-pelatihan yang diinisiasi oleh lembaga. Selain bergerak dibidang usaha kecil menengah para disabilitas juga diarahkan untuk menggeluti bidang olahraga seperti tenis meja dan renang. Sementara itu Pembina LKS, yang juga Manajer Hotel Augusta di Jalan Raya Cikukulu Desa Cisande Kecamatan Cicanyayan Kabupaten Sukabumi, H. Asep Suparwan menuturkan, bahwa kegiatan sosial seperti ini sudah barang tentu merupakan tuntunan bukan tontonan. “Agama Islam mengajarkan pada seluruh umat manusia untuk saling membantu dan menolong sesama. Termasuk membantu nasib saudara-saudara kita para disabilitas,” kata H. Asep. Lebih jauh dia mengatakan, dengan kaki palsu ini diharapkan mereka lebih percaya diri untuk bersaing dengan orang normal di sekelilingnya. “Kita mendorong mereka untuk lebih produktif dan menghilang kesan bahwa kaum difabel itu menjadi beban bagi negara dan masyarakat,” ujarnya. Bahkan saat ini banyak dari mereka telah menjadi orang-orang sukses dan menjadi motor penggerak ekonomi,” kata Pembina Media Online Bidikkasusnews.com itu, Seorang penerima manfaat kaki palsu Fajar, seorang pengemudi Grab mengatakan, peran dan sepak terjang difabel sepertinya tidak bisa dipandang sebelah mata. “Saya pakai kaki palsu sejak 2014. Selama itu pula saya berdikari sendiri dan tidak menggantungkan hidup dari belas kasihan orang lain,” tegasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kecamatan Cimanggu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tahun 2026 di aula Kantor Desa Cimanggu, Kamis (12/2/2026). Forum perencanaan tahunan ini menitikberatkan pada penguatan agroindustri dan pariwisata sebagai arah pembangunan wilayah. Musrenbang yang berlangsung di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi tersebut mengusung tema Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata. Camat Cimanggu, Dusep Sadeli, menyampaikan bahwa hasil Musrenbang menghasilkan 30 usulan prioritas yang berasal dari enam desa. “Alhamdulillah Musrenbang berjalan lancar. Dari enam desa, masing-masing mengajukan lima usulan prioritas, sehingga total ada 30 skala prioritas,” ujarnya. Menurutnya, usulan tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor pertanian, serta pengembangan potensi wisata lokal. Dusep berharap, program-program yang diusulkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kami optimis, dengan sinergi antara sektor pertanian, industri olahan, dan pariwisata, Cimanggu mampu memperkuat daya saing wilayah dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kecamatan Surade menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk Tahun Anggaran 2026–2027. Kegiatan tersebut dipusatkan di Aula Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Rabu (11/2/2026). Musrenbang menjadi forum strategis dalam menyerap, merumuskan, serta menyelaraskan berbagai usulan pembangunan dari seluruh desa di wilayah Kecamatan Surade. Tahun ini, Musrenbang mengusung tema “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata”, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi yang menitikberatkan pada penguatan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah. Pelaksanaan Musrenbang dilakukan secara hybrid, yakni tatap muka dan terhubung melalui Zoom Meeting dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperinda) Kabupaten Sukabumi. Kegiatan tersebut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Erpa Aris Purnama, S.Si dari Komisi I Fraksi PKS, Anggota DPRD dari Komisi III Fraksi Partai PKB H. Dadang Hermawan. Tampak hadir Danramil 0622-14 Surade Katen Dikdik, Kapolsek Surade Iptu Ade Hendra, Ketua MUI Kecamatan Surade Asep Mustofa (Aa Bentang), serta para kepala desa se-Kecamatan Surade. Kehadiran unsur legislatif, TNI-Polri, tokoh agama, dan pemerintah desa mencerminkan kuatnya sinergi lintas sektor dalam mendukung perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Camat Surade Unang Suryana menegaskan bahwa Musrenbang kecamatan merupakan tahapan krusial dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Seluruh usulan, menurutnya, harus disusun secara matang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan kebijakan daerah dan kemampuan anggaran. “Musrenbang ini adalah ruang strategis untuk menyatukan kepentingan masyarakat desa dengan arah pembangunan kabupaten. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan DPRD agar hasilnya benar-benar dapat diwujudkan,” ujarnya. Peran DPRD dalam Musrenbang turut menjadi sorotan. Erpa Aris Purnama menekankan bahwa kehadirannya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari tanggung jawab wakil rakyat dalam menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat sejak tahap perencanaan. “Musrenbang kecamatan menjadi fondasi penting bagi DPRD. Setiap usulan masyarakat Surade akan kami catat dan perjuangkan dalam pembahasan RKPD dan APBD, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pertanian, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegasnya. Ia juga menyoroti potensi besar Kecamatan Surade dalam pengembangan agroindustri dan pariwisata desa. Potensi tersebut, menurutnya, harus didukung kebijakan yang tepat sasaran, pembangunan infrastruktur penunjang, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. “Jika perencanaan dilakukan dengan baik dan dikawal bersama, Surade berpeluang tumbuh secara ekonomi tanpa meninggalkan kearifan lokal. DPRD siap menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah,” tambahnya. Senada dengan itu, H. Dadang Hermawan menyampaikan dukungan terhadap program prioritas yang berorientasi pada penguatan ekonomi desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan yang berkelanjutan. Dalam sesi diskusi, para kepala desa secara aktif menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari peningkatan infrastruktur jalan desa, sarana prasarana pertanian, penguatan UMKM, hingga pengembangan destinasi wisata lokal. Perwakilan Kepala Desa Pasiripis, Wahyudin, mengapresiasi kehadiran DPRD dan seluruh unsur terkait. Ia berharap hasil Musrenbang dapat ditindaklanjuti dalam program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Dengan DPRD yang hadir dan mendengar langsung aspirasi desa, kami optimistis usulan pembangunan dapat dikawal hingga tingkat kabupaten,” ujarnya. Hasil Musrenbang Kecamatan Surade selanjutnya akan dirangkum sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026–2027. Pemerintah berharap sinergi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, aspiratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi memperoleh suntikan aset berupa hibah 15 bidang tanah dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang seluruhnya berada di Wilayah Kota Sukabumi. Nilai asetnya ditaksir mencapai Rp9 miliar. Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menyampaikan apresiasi tinggi atas pelimpahan aset hasil rampasan negara tersebut. Hibah tanah tersebut ungkapnya bukan sekadar penambahan nilai aset, tetapi juga menjadi modal penting dalam memperkuat fondasi fiskal dan arah pembangunan kota. “Alhamdulillah, hari ini kami menerima hibah berupa 15 bidang tanah. Insya Allah, aset ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat sekaligus memperkuat kepemilikan aset daerah,” ujarnya. Prosesi serah terima hibah berlangsung di Aula Oman Sahroni, Pemerintah Kabupaten Subang, Rabu (11/2/2026). Teristimewa kegiatan yang merupakan catatan sejarah bagi Kota Sukabumi itu turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) bersama delapan kepala daerah penerima hibah lainnya. Ayep menegaskan, tambahan aset tersebut memiliki arti penting bagi Kota Sukabumi yang secara geografis memiliki wilayah relatif kecil. Nilai aset yang signifikan dinilai mampu memberikan ruang gerak lebih luas dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, terutama pada sektor infrastruktur dan pelayanan publik. “Hibah ini memperkuat kapasitas daerah, baik dari sisi aset maupun perencanaan pembangunan. Ini menjadi bagian dari upaya memperkokoh struktur ekonomi dan pelayanan kota,” jelasnya. Ia juga mengapresiasi langkah KPK RI yang mendorong optimalisasi pemanfaatan aset hasil tindak pidana korupsi untuk kepentingan publik. Pemerintah Kota Sukabumi, lanjutnya, berkomitmen menjaga tata kelola aset secara transparan, akuntabel, dan produktif. Hibah tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemanfaatan aset rampasan negara agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai sebagai pendekatan strategis dalam penatausahaan aset negara yang berorientasi pada kemanfaatan publik. Sementara itu, perwakilan Bidang Aset BPKPD Kota Sukabumi, Asep Rahmat, menyoroti tiga poin penting dalam hibah tersebut. Pertama, hibah mencerminkan implementasi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pengelolaan aset negara. Kedua, proses hibah mempertegas penguatan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas pemerintahan guna memastikan tata kelola yang bersih dari praktik KKN. Ketiga, terdapat dua aspek krusial yang akan dimonitor dan dievaluasi secara berkelanjutan, yakni pencatatan serta pemanfaatan aset. “Termasuk kewajiban pemasangan plang sebagai penegasan bahwa aset tersebut merupakan hasil rampasan tindak pidana korupsi,” tandasnya. Dengan hibah yang telah diterima, Pemerintah Kota Sukabumi kini akan menindaklanjuti sejumlah tahapan, mulai dari proses administrasi, penatausahaan, hingga penyusunan strategi pemanfaatan aset. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong kontribusi optimal aset terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi menempatkan persoalan sampah sebagai agenda strategis pembangunan perkotaan. Isu ini tidak lagi dipandang sebatas urusan kebersihan, tetapi telah berkembang menjadi tantangan lingkungan, kesehatan, hingga tata kelola kota yang membutuhkan pendekatan komprehensif. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, usai menghadiri Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Perencanaan Tahun 2027 di Kecamatan Citamiang, Rabu (11/2/2026). Menurut Bobby, dinamika perkotaan yang terus berkembang berdampak langsung pada peningkatan timbulan sampah. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengelolaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. “Penanganan sampah harus dilihat sebagai bagian dari manajemen kota. Ini menyangkut lingkungan hidup, kualitas layanan publik, hingga perilaku masyarakat,” ujarnya. Ia menekankan, langkah penanganan tidak bisa lagi bersifat parsial. Pemerintah daerah, kata Bobby, kini mendorong pendekatan hulu hingga hilir, mulai dari pengurangan timbulan sampah, optimalisasi pengangkutan, hingga pengelolaan akhir. Di sisi operasional, Pemkot Sukabumi terus memperkuat kapasitas layanan. Salah satu langkah konkret adalah penyerahan tujuh unit motor sampah kepada Kecamatan Citamiang guna meningkatkan efektivitas pengangkutan di tingkat lingkungan. “Penguatan armada menjadi kebutuhan mendasar. Kita ingin layanan pengangkutan lebih cepat, lebih responsif, dan menjangkau wilayah-wilayah padat,” jelasnya. Namun demikian, Bobby menegaskan bahwa penguatan infrastruktur saja tidak cukup. Tantangan utama pengelolaan sampah, menurutnya, justru berada pada aspek perilaku dan kesadaran kolektif masyarakat. “Persoalan sampah sangat erat dengan kebiasaan sehari-hari. Karena itu, edukasi publik menjadi kunci penting,” katanya. Pemerintah Kota Sukabumi saat ini mendorong perubahan pola pikir masyarakat melalui penguatan budaya memilah sampah sejak tingkat rumah tangga. Langkah ini dinilai krusial untuk menekan beban di sisi hilir. “Pemilahan organik dan non-organik harus menjadi kebiasaan. Jika ini berjalan baik, volume sampah yang harus diangkut dan dikelola akan jauh berkurang,” ujarnya. Selain itu, pendekatan ekonomi sirkular juga mulai diperkuat. Sampah, lanjut Bobby, memiliki potensi nilai ekonomis jika dikelola secara tepat. “Sampah bukan semata limbah. Ada nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan, baik melalui daur ulang, bank sampah, maupun sistem digital yang mulai berkembang,” ungkapnya. Dalam rangka memperkuat gerakan kebersihan, Pemkot Sukabumi juga menggencarkan kegiatan korve rutin yang melibatkan ASN, masyarakat, serta unsur lintas institusi, termasuk Stukpa Lemdiklat Polri. “Kita ingin membangun gerakan bersama. Kebersihan kota adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya pemerintah,” tegas Bobby. Sementara itu, Kepala DLH Kota Sukabumi, Reni Rosyida Muthmainah, menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan sampah tetap difokuskan pada penguatan di sektor hulu. “Kita dorong strategi pengurangan sampah dari sumbernya. Edukasi masyarakat, penguatan regulasi, dan partisipasi publik menjadi prioritas utama,” jelasnya. Menurut Reni, perubahan perilaku masyarakat merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pengelolaan sampah jangka panjang. “Pengelolaan sampah bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal budaya. Kesadaran masyarakat untuk mengurangi dan memilah sampah menjadi fondasi utama,” ujarnya. DLH juga mengapresiasi berbagai inovasi berbasis masyarakat yang mulai tumbuh di sejumlah wilayah. Salah satunya adalah program Bank Sami, yang mengedepankan pendekatan insentif sederhana untuk mendorong partisipasi warga. “Program seperti Bank Sami menunjukkan bahwa solusi bisa lahir dari kreativitas masyarakat. Pendekatan ini efektif membangun kebiasaan baru dalam mengelola sampah,” katanya. Dengan penguatan sistem layanan, edukasi publik, serta kolaborasi lintas sektor, Pemkot Sukabumi berharap penanganan sampah dapat berjalan lebih terstruktur, efektif, dan berkelanjutan. “Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan nyaman. Ini bukan pekerjaan jangka pendek, tetapi proses berkelanjutan,” pungkas Reni. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda atau Kang Wanju, menilai kehadiran Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) sebagai tonggak baru dalam penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif di Kota Sukabumi. Gedung ini menjadi yang pertama sejak Kota Sukabumi berdiri dan diposisikan sebagai pusat aktivitas pengrajin serta pelaku usaha lokal. Menurut Kang Wanju, pembangunan Gedung Dekranasda bukanlah gagasan instan, melainkan hasil dari pembahasan panjang lintas sektor yang sempat tertunda karena keterbatasan waktu dan kesiapan anggaran. Realisasi pembangunan saat ini, kata dia, menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah bersama DPRD dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan. “Gedung Dekranasda ini diharapkan menjadi ruang kolaboratif antara pelaku UMKM, pemerintah, dan masyarakat,” kata Wanju (10/2/2025). Selain meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pengrajin, keberadaan gedung ini juga diyakini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah PAD Kota Sukabumi. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Sukabumi, Ranty Rachmatillah, menjelaskan bahwa gedung tersebut akan difungsikan sebagai pusat pembinaan sekaligus etalase promosi produk UMKM. Hingga Desember 2025, tercatat sekitar 200 pelaku usaha telah masuk dalam ekosistem Dekranasda, meskipun sebagian masih dalam tahap kurasi. Ranty menyebutkan, pengembangan produk akan difokuskan pada kerajinan berbasis tujuh bahan utama seperti kain, kayu, dan batu, dengan tetap menjaga karakter serta pakem kerajinan daerah. Ke depan, Dekranasda akan dikembangkan dalam tiga klaster utama, yakni Dekranasda, fashion, dan UMKM, dengan porsi sekitar 20 persen produk makanan yang telah melalui proses kurasi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional setelah berhasil menempati peringkat kedua peningkatan produksi pangan nasional tahun 2025. Capaian tersebut menjadi sorotan utama dalam Diseminasi Produksi Swasembada Pangan sekaligus Syukuran Swasembada Pangan Kabupaten Sukabumi yang digelar Dinas Pertanian di Hotel Augusta Palabuhanratu, Selasa, 10 Februari 2026. Rapat diseminasi dibuka Asisten Daerah II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sukabumi, Puji Widodo, dan dihadiri unsur Forkopimda, jajaran Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BULOG, BPS, para penyuluh pertanian, hingga petani dan mitra pangan di 47 kecamatan. Puji Widodo menegaskan, keberhasilan swasembada pangan 2025 bukan hanya capaian statistik, tetapi hasil konsistensi kebijakan, kerja lapangan, dan kolaborasi lintas sektor. Ia menyebut capaian tersebut sebagai modal kuat untuk melangkah lebih tinggi pada 2026. “Target minimal tahun 2026 adalah mempertahankan capaian. Namun dengan semangat dan kolaborasi yang sama, peluang menuju peringkat satu nasional sangat terbuka,” ujarnya. Menurutnya, peran penyuluh pertanian menjadi kunci utama keberhasilan, terutama dalam peningkatan luas tanam dan menjaga produktivitas. Ia juga menekankan bahwa sektor pertanian Sukabumi terus menunjukkan daya saing, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga inovasi dan kelembagaan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Aep Majmudin, memaparkan bahwa pada 2025 target produksi padi ditetapkan 899.599 ton dan jagung 104.492 ton. Realisasinya melampaui target, dengan produksi padi mencapai 1.077.867 ton atau hampir 120 persen, serta produksi jagung 133.144 ton atau lebih dari 127 persen. Luas panen padi tercatat 185.661 hektare dan jagung 26.457 hektare, keduanya melampaui target swasembada. Bahkan masih terdapat potensi luas panen padi sekitar 5.485 hektare yang belum terlaporkan, yang menjadi bahan evaluasi perbaikan sistem data pada 2026. Atas kinerja tersebut, Kabupaten Sukabumi meraih penghargaan peringkat kedua peningkatan produksi beras nasional 2025 dari Presiden, serta peringkat pertama peningkatan produksi padi dan jagung tingkat Provinsi Jawa Barat. Memasuki 2026, Pemkab Sukabumi menetapkan sasaran produksi padi sekitar 876 ribu ton dan jagung 118 ribu ton. Kinerja Luas Tambah Tanam padi pada Januari 2026 juga menunjukkan tren positif dengan capaian lebih dari 111 persen target nasional. Dukungan pemerintah pusat berupa benih, sarana produksi, alat mesin pertanian, serta penyerapan gabah oleh BULOG dinilai memperkuat stabilitas harga dan pendapatan petani. Sementara itu, Penanggung Jawab Luas Tambah Tanam Kementerian Pertanian, Leli Nuryati, mengungkapkan bahwa Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan pendaftaran varietas lokal padi terbanyak di Indonesia, yakni 39 varietas, dengan 26 di antaranya varietas padi. “Ini peringkat pertama nasional. Varietas lokal lebih adaptif terhadap iklim dan tahan hama, sehingga sangat strategis untuk ketahanan pangan jangka panjang,” ungkapnya. Kegiatan ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan, penyerahan buku Kekayaan Varietas Lokal Padi Terdaftar di Indonesia, serta penandatanganan komitmen bersama mendukung Program Swasembada Pangan Tahun 2026. (Dicky)