SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kota Sukabumi dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu reaksi tegas dari Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari. Isu tersebut mencuat bersamaan dengan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu (1/4/2026), saat berlangsungnya Rapat Paripurna peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Sukabumi. Menanggapi tuntutan massa, Rojab menegaskan bahwa anggota dewan dilarang terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan program atau proyek yang menggunakan anggaran negara, termasuk pengelolaan dapur MBG. “Kalau memang ada dan terbukti secara administratif, itu jelas tidak diperbolehkan dan harus ditindak,” ujarnya. Ia menjelaskan, setiap dugaan pelanggaran yang memiliki dasar kuat dapat diproses melalui mekanisme internal DPRD, salah satunya lewat Badan Kehormatan untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut. Menurutnya, aturan tata tertib DPRD secara tegas melarang adanya konflik kepentingan, terlebih dalam program pemerintah yang bersumber dari anggaran publik. Keterlibatan anggota dewan dalam program seperti MBG dinilai berpotensi mencederai integritas lembaga dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Meski demikian, Rojab mengingatkan agar setiap tuduhan tidak hanya berhenti pada isu, melainkan harus disertai bukti yang jelas. “Kalau masih sebatas informasi yang beredar, tentu perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Kami akan panggil yang bersangkutan,” katanya. Ia juga memastikan DPRD terbuka terhadap laporan masyarakat dan menjamin setiap aduan akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran, lanjutnya, bisa berupa teguran administratif hingga langkah lanjutan sesuai aturan. Di sisi lain, Rojab menilai aksi unjuk rasa tersebut sebagai bentuk kepedulian publik terhadap jalannya program MBG di Kota Sukabumi. “Kami anggap ini sebagai masukan di momentum hari jadi kota. Kritik seperti ini penting untuk perbaikan ke depan,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali melakukan penyegaran organisasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan aparatur sipil negara (ASN) yang digelar di Aula Sekretariat Daerah, Rabu (1/4/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi, H. Asep Japar. Sebanyak 93 ASN resmi dilantik, meliputi tiga pejabat tinggi pratama serta 90 pegawai yang kini berstatus penuh sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Tiga pejabat tinggi tersebut ditugaskan mengisi jabatan strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Arsip dan Perpustakaan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman, Inspektur Komarudin, serta para pimpinan perangkat daerah. Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi agar semakin adaptif dan profesional dalam melayani masyarakat. Ia mengingatkan bahwa jabatan yang diemban harus dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Menurutnya, ASN memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pola kerja yang cepat, tepat, dan berorientasi solusi harus menjadi prioritas. “Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi fokus utama. ASN dituntut mampu memberikan kepastian dan kemudahan dalam setiap layanan,” ujarnya. Bupati juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang baik, terutama dalam menghadapi berbagai isu yang berkembang di masyarakat maupun media sosial. Ia meminta ASN untuk tidak menghindari kritik, melainkan meresponsnya secara bijak dan sesuai kewenangan. “Setiap persoalan yang muncul harus dijelaskan dengan baik. ASN harus hadir memberikan pemahaman kepada masyarakat, bukan justru menjauh,” tegasnya. Selain itu, ia mengingatkan seluruh ASN untuk menjaga etika, profesionalisme, serta citra pemerintah daerah melalui sikap dan kinerja yang positif. Adapun tiga pejabat eselon II B yang dilantik yakni Deni Yudono sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Ganjar Anugrah sebagai Kepala BKPSDM, dan Dadang Rustandi sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan. Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap tercipta birokrasi yang lebih solid, responsif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Polemik penggunaan istilah “wartawan bodrex” yang mencuat di kalangan jurnalis Kabupaten Sukabumi akhirnya mendapat tanggapan langsung dari pemilik akun media sosial @Rere Said Subakti. Unggahan tersebut sebelumnya menuai reaksi keras karena dianggap merendahkan profesi wartawan, terutama di tengah sorotan terhadap pengelolaan wisata Ujunggenteng. Sejumlah insan pers menegaskan bahwa kritik terkait isu publik mulai dari tiket masuk, kebersihan, hingga dugaan pungutan liar merupakan bagian dari fungsi pers sebagai kontrol sosial. Mereka menilai, penggunaan istilah yang bernada merendahkan dapat mencederai marwah profesi jurnalistik yang dilindungi undang-undang. Menanggapi hal itu, Rere Said Subakti yang diketahui bernama asli Reni Sumarni (38) menyampaikan klarifikasi saat dikonfirmasi di Polsek Ciracap, Rabu (1/4/2026). “Saya tegaskan, tidak ada niat sedikit pun untuk menyindir wartawan secara umum ataupun lembaga pers. Pernyataan saya tidak ditujukan ke sana,” ujarnya. Rere menjelaskan, unggahan tersebut berangkat dari kegelisahannya melihat sejumlah konten di media sosial yang dinilai memicu persepsi negatif terhadap kondisi wisata Ujunggenteng. “Ada beberapa postingan yang menyoroti soal karcis, sampah, hingga dugaan pungli. Itu kemudian berkembang menjadi opini pro dan kontra, bahkan cenderung menyudutkan,” katanya. Ia mengungkapkan, saat itu kawasan wisata tengah menghadapi lonjakan kunjungan karena momentum libur panjang. Kondisi tersebut membuatnya khawatir narasi negatif yang beredar tanpa penjelasan utuh dapat berdampak pada citra daerah. “Pengunjung sedang ramai dari luar daerah. Saya khawatir jika narasi negatif terus menyebar, bisa memengaruhi kepercayaan orang untuk datang,” ungkapnya. Lebih lanjut, Rere menegaskan bahwa istilah yang digunakannya merujuk pada oknum tertentu, bukan profesi wartawan secara keseluruhan. Ia bahkan menyebut individu yang dimaksud bukan berasal dari kalangan jurnalis. “Yang saya maksud adalah oknum, dan itu bukan wartawan. Saya tidak menyebutkan siapa pun karena unggahan saya bersifat umum,” jelasnya. Meski begitu, ia mengakui pilihan kata yang digunakannya menimbulkan multitafsir dan melukai perasaan sejumlah pihak. Ia pun menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. “Saya mohon maaf kepada rekan-rekan wartawan yang merasa tersinggung. Sungguh, itu bukan maksud saya. Ini menjadi pelajaran penting bagi saya,” ucapnya. Rere juga berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di ruang digital agar tidak menimbulkan kesalahpahaman serupa di masa mendatang. “Ke depan saya akan lebih bijak dalam bermedia sosial,” tambahnya. Sementara itu, kalangan jurnalis berharap polemik ini menjadi refleksi bersama tentang pentingnya menjaga etika komunikasi publik. Mereka menekankan bahwa peran pers sebagai pilar demokrasi harus dihormati, sekaligus mengajak semua pihak untuk lebih arif dalam menyampaikan kritik di ruang tterbuka (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, melontarkan pesan yang tegas, lugas dan sarat makna di momen Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Sukabumi. Ia menegaskan, peringatan tahun ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan alarm keras untuk membenahi kinerja birokrasi dan tata kelola anggaran. Dari Lapang Merdeka, Rabu (1/4/2026), Ayep secara terbuka menuntut lonjakan kualitas kerja aparatur. Ia bahkan memasang standar tinggi, dengan target capaian kinerja di atas 90. “Kalau ingin kesejahteraan tercapai, kinerja tidak boleh biasa-biasa saja. Harus di atas standar,” tegasnya. Ayep menyoroti bahwa selama ini masih ada pola kerja yang belum sepenuhnya efektif. Karena itu, empat tahun ke depan harus menjadi fase percepatan, bukan lagi tahap uji coba kebijakan. Di sektor program, rencana pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu yang disorot. Namun, kendala klasik kembali muncul yaitu keterbatasan lahan datar dengan luas ideal. Kondisi geografis Kota Sukabumi dinilai membuat biaya pembangunan melonjak. Alih-alih berhenti di kendala, Pemkot memilih tancap gas dengan skema sekolah perintis. Langkah ini disebut sebagai solusi cepat agar program tetap berjalan sambil menyiapkan konsep jangka panjang. Tak hanya itu, Ayep juga “ngegas” di sektor infrastruktur. Ia memastikan tiga tahun ke depan pembangunan akan difokuskan pada proyek-proyek yang benar-benar berdampak, bukan sekadar mengejar realisasi anggaran. “Jangan sampai bangun hari ini, beberapa tahun sudah rusak. Kita ingin yang tahan lama, minimal 25 tahun manfaatnya,” ujarnya. Sorotan tajam juga diarahkan pada belanja daerah. Ayep terang-terangan menargetkan efisiensi besar-besaran hingga 20–30 persen, khususnya pada belanja barang dan jasa yang selama ini dinilai masih berpotensi boros. Langkah tersebut akan dikawal bersama lembaga pengawas seperti BPK dan BPKP, sebagai upaya memastikan anggaran tidak lagi bocor di titik-titik yang tidak produktif. “Anggaran itu uang rakyat. Harus dipakai seefektif mungkin,” kata Ayep. Sementara itu, terkait kebijakan pusat seperti pembatasan BBM dan penerapan work from home (WFH), Pemkot Sukabumi memilih mengikuti garis kebijakan nasional. Namun, pelayanan publik dipastikan tetap berjalan normal, dengan pejabat strategis tetap bekerja di kantor. Di akhir, Ayep menegaskan bahwa kunci utama keberhasilan pembangunan ada pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tanpa fiskal yang kuat, menurutnya, program sehebat apa pun akan sulit direalisasikan. “HUT ke-112 ini jadi momentum berbenah. Kita gas semua—kinerja, anggaran, dan pembangunan—biar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 semakin mengerucut setelah digelarnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Bale Pangripta Bapperida, Selasa (31/3/2026). Forum ini menjadi titik temu antara pemerintah daerah, DPRD, dan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih fokus dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting untuk memastikan seluruh program pembangunan tersusun secara terarah dan tidak lepas dari kebutuhan masyarakat di lapangan. “Integrasi usulan dari berbagai tingkatan wilayah harus menjadi perhatian utama agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh dan berkelanjutan,” kata Budi. Dalam proses tersebut, DPRD mengambil peran strategis dengan membawa sebanyak 2.238 usulan kegiatan yang tertuang dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Tahun 2026. Usulan itu merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan pengawasan langsung di lapangan. Ribuan usulan tersebut dipastikan telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta arah kebijakan dalam RPJMD 2025–2029, sehingga memiliki relevansi kuat dalam mendukung target pembangunan jangka menengah. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yakni penguatan ekosistem dan regulasi untuk mendorong sektor unggulan daerah. Ketua DPRD menilai, fokus tersebut menjadi langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pengembangan agroindustri dan sektor pariwisata yang dinilai memiliki potensi besar di Kabupaten Sukabumi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan seluruh elemen masyarakat dalam mengawal implementasi program agar berjalan efektif dan tepat sasaran. Melalui Musrenbang ini, diharapkan lahir rumusan prioritas pembangunan yang lebih tajam, terukur, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah pada tahun 2027. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dinamika berbeda terlihat dalam rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi, Selasa (31/3/2026). Tidak sekadar agenda formal, forum ini menjadi penentu arah baru kebijakan daerah setelah rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2025 resmi dikunci menjadi keputusan DPRD yang bersifat definitif. Rapat yang berlangsung sekitar satu jam lebih itu memunculkan satu pesan utama yaitu percepatan kerja politik anggaran. Ketua DPRD Kota Sukabumi, H. Wawan Juanda, S.H., secara terbuka menilai kinerja Panitia Khusus (Pansus) tahun ini sebagai salah satu yang paling cepat, bahkan berani menyebutnya berpotensi menjadi yang tercepat secara nasional. Menurut Wawan, kecepatan tersebut bukan sekadar soal waktu, tetapi mencerminkan kematangan koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan tidak hanya pada penyelesaian dokumen, melainkan pada kualitas rekomendasi yang dihasilkan dan kesiapan pemerintah daerah dalam mengeksekusinya. “Semua catatan strategis sudah dirumuskan. Sekarang ukurannya bukan lagi di pembahasan, tapi pada sejauh mana ini dijalankan,” isyaratnya. Di balik penetapan tersebut, tersimpan sejumlah tekanan kebijakan yang harus segera dijawab pemerintah daerah. DPRD menyoroti perlunya penguatan sektor layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sekaligus mendorong reformulasi strategi fiskal di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Sorotan paling tajam mengarah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD memberi sinyal bahwa peningkatan PAD tidak bisa lagi mengandalkan pola lama, melainkan membutuhkan pendekatan yang lebih agresif, terukur, dan berbasis potensi riil. Menjawab hal itu, Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah taktis dalam waktu dekat. Salah satunya melalui penyisiran ulang sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) oleh tim khusus yang akan mulai bekerja dalam waktu dekat. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari reposisi strategi pendapatan daerah. Ayep menyebut, tren PAD menunjukkan peningkatan, dengan kenaikan sekitar 9 persen pada Maret dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka sementara diproyeksikan menyentuh Rp123 miliar, mendekati target awal Rp125 miliar. Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut belum menjadi titik aman. Pemerintah masih akan melakukan penyesuaian hingga batas akhir perhitungan, sekaligus membuka ruang koreksi dalam perubahan anggaran. Lebih jauh, Ayep memberikan gambaran bahwa efisiensi anggaran yang dijalankan saat ini tidak bersifat simbolik. Pemerintah mulai mengarah pada perombakan pola belanja, termasuk kemungkinan memangkas rantai distribusi dengan melakukan pembelian langsung ke produsen. “Efisiensi itu harus terasa dampaknya. Bukan hanya mengurangi biaya, tapi juga meningkatkan kualitas belanja,” ujarnya. Di sisi lain, suasana paripurna juga memperlihatkan solidnya relasi politik antara DPRD dan pemerintah kota. Tidak ada friksi terbuka, justru yang mengemuka adalah kesepahaman untuk menjaga ritme pembangunan tetap stabil di tengah tekanan fiskal. Penetapan rekomendasi LKPJ ini sekaligus menjadi penanda bahwa fase evaluasi telah selesai, dan Kota Sukabumi kini memasuki tahap eksekusi yang lebih menantang. Ayep juga memastikan akan terus mengawal implementasi rekomendasi, sementara pemerintah dituntut bergerak cepat agar seluruh catatan tidak berhenti sebagai dokumen semata. Dengan waktu yang terus berjalan menuju perubahan APBD, hasil paripurna ini menjadi fondasi awal bagi arah kebijakan berikutnya—apakah mampu mendorong lompatan kinerja, atau justru kembali terjebak pada rutinitas tahunan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Momentum halal bihalal dimanfaatkan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, untuk menegaskan perubahan arah kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Di hadapan para pejabat dan ASN, Selasa (31/3/2026), ia menyoroti pentingnya pergeseran cara kerja birokrasi agar lebih efisien dan berdampak nyata. Dalam arahannya, Ayep menekankan bahwa pengelolaan anggaran tidak boleh lagi berjalan dengan pola lama yang cenderung boros. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk menata ulang sistem belanja, terutama dengan mengurangi ketergantungan terhadap pihak ketiga. Menurutnya, praktik pengadaan melalui perantara harus mulai ditinggalkan dan diganti dengan skema belanja langsung ke produsen. Langkah ini dinilai mampu menekan biaya sekaligus meningkatkan transparansi penggunaan anggaran. “Perubahan ini harus dimulai sekarang. Kita ingin anggaran benar-benar digunakan secara efektif dan langsung menyentuh kebutuhan,” ujarnya. Ia menyebut, efisiensi yang dihasilkan dari pola tersebut bisa mencapai kisaran 30 persen, khususnya pada belanja rutin seperti pengadaan barang operasional dan kebutuhan layanan publik. Untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai aturan, Ayep meminta Sekretaris Daerah dan Inspektorat memperkuat koordinasi dengan lembaga pengawas, termasuk BPK dan BPKP, agar setiap langkah efisiensi tetap akuntabel. Selain itu, ia juga menyinggung pola kerja ASN yang harus lebih adaptif. Skema work from home (WFH) dimungkinkan, namun tidak diberlakukan penuh. Pemerintah mempertimbangkan penerapan terbatas pada hari Jumat, sementara hari kerja lainnya tetap berjalan normal guna menjaga kualitas pelayanan. Di sektor pembangunan, Ayep mengungkapkan fokus pemerintah dalam beberapa tahun ke depan akan diarahkan pada percepatan infrastruktur. Sejumlah titik prioritas seperti Jalan Gudang, Jalan Otista, dan kawasan depan Stukpa direncanakan mulai dikerjakan dalam waktu dekat. Langkah tersebut, kata dia, menjadi bagian dari upaya menghadirkan hasil pembangunan yang dapat langsung dirasakan masyarakat, sekaligus menandai momentum Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Sukabumi. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menyampaikan bahwa rangkaian peringatan HUT kota telah disiapkan dengan berbagai kegiatan. Mulai dari ziarah ke taman pahlawan, apel dan rapat paripurna DPRD, hingga karnaval pada 18 April sebagai puncak acara. Selain itu, akan digelar car free day, pertunjukan musik, serta rencana kunjungan duta besar negara sahabat. Rangkaian peringatan dijadwalkan berakhir pada awal Mei dengan festival kaligrafi tingkat anak-anak, sebagai bagian dari upaya membangun nilai budaya dan religius di tengah masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menunjukkan peran aktifnya dalam memperkuat sinergi antar daerah saat menghadiri kegiatan silaturahmi bersama Gubernur Jawa Barat, Senin, 30 Maret 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman depan Gedung Sate, Bandung. Dalam forum tersebut, Budi Azhar Mutawali terlibat langsung dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan para pimpinan daerah lain se-Jawa Barat. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan antara DPRD Kabupaten Sukabumi dengan pemerintah provinsi maupun daerah lainnya. Menurutnya, forum silaturahmi seperti ini memiliki peran penting dalam menciptakan keselarasan kebijakan serta mendorong efektivitas pembangunan di daerah. Ia menilai, komunikasi yang intensif antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks. “Kami memandang kegiatan ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi. DPRD Kabupaten Sukabumi siap bersinergi dan mendukung arah kebijakan pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Lebih lanjut, Budi Azhar juga menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Sukabumi dalam mengawal berbagai program pembangunan agar berjalan optimal dan tepat sasaran. Ia menilai, dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi bagian penting dalam percepatan pembangunan di tingkat daerah. Melalui keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi berharap hubungan koordinatif antar daerah semakin solid, sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Warga Kampung Babakan RT 05 RW 03, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di aliran Sungai Cijambe, Senin (30/3/2026). Peristiwa tersebut dengan cepat dilaporkan kepada aparat Polsek Warudoyong. Petugas kepolisian bersama tim terkait langsung menuju lokasi untuk memastikan kondisi di tempat kejadian perkara (TKP). Kapolsek Warudoyong, Kompol Ana Ratnadewi, mengatakan pihaknya segera melakukan penanganan dengan berkoordinasi bersama tim Inafis dan tenaga kesehatan dari Puskesmas Sukakarya. Proses evakuasi pun dilakukan sebelum jasad korban dibawa ke RSUD R. Syamsudin S.H untuk penanganan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan sementara dari pihak keluarga, korban diketahui bernama Enan, 60 tahun yang sehari-hari bekerja mencari rumput. Istri korban menyebutkan bahwa aktivitas tersebut rutin dilakukan setiap pagi. “Menurut keterangan istrinya, korban memang biasa pergi mencari rumput. Namun korban juga memiliki riwayat sakit di bagian kaki yang sudah cukup lama,” ujar Kompol Ana di lokasi. Dari dugaan awal, korban kemungkinan terpeleset saat berada di sekitar aliran sungai hingga akhirnya terjatuh dan hanyut. Saat ditemukan, posisi korban dalam keadaan tertelungkup. “Di sekitar lokasi juga ditemukan barang milik korban berupa parang dan karung, tidak jauh dari tubuhnya,” tambahnya. Meski demikian, pihak kepolisian belum dapat memastikan penyebab pasti kematian korban. Saat ini, proses penyelidikan masih menunggu hasil autopsi dari rumah sakit. “Untuk penyebab pastinya, kami masih menunggu hasil autopsi,” tegasnya. Sementara itu, warga setempat yang pertama kali menemukan korban menyebutkan, jasad tersebut ditemukan sekitar pukul 11.00 WIB dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan mulai kaku. Penemuan tersebut langsung dilaporkan kepada warga lainnya dan aparat setempat, sehingga penanganan dapat segera dilakukan oleh pihak berwenang. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Keluarga besar Ormas Manggala Garuda Putih (MGP) DPC Pajampangan menggelar kegiatan Halal Bihalal yang berlangsung di kawasan wisata Pantai Taman Pandan, Desa Cikangkung, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Minggu (29/3/2026). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan aksi bakti sosial berupa santunan kepada 100 anak yatim, serta pagelaran seni budaya yang turut menyemarakkan suasana.   Acara dipandu oleh Arif Rahman Hakim sebagai pembawa acara dengan gaya khas yang diselingi canda. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua MGP DPC Pajampangan Sudirman Geheng, para Ketua PAC MGP se-Pajampangan, sesepuh DPC MGP Ustadz Asep Mustofa yang akrab disapa Aa Bentang, para pengasuh paguron, puluhan anggota Manggala, serta tamu undangan lainnya. Momentum ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar anggota, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yatim di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi. Ketua panitia, Ade Bima, menyampaikan bahwa selain santunan, kegiatan juga diisi dengan pagelaran seni tradisional seperti pencak silat dan kuda lumping yang ditampilkan oleh Padepokan Layung Mekar. “Kegiatan ini bukan sekadar halal bihalal, tetapi juga wujud nyata kepedulian kami kepada masyarakat. Santunan anak yatim dan pelestarian seni tradisional menjadi bagian penting dari jati diri Manggala Garuda Putih,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa seluruh pembiayaan kegiatan berasal dari swadaya anggota tanpa mengajukan proposal bantuan kepada pihak lain. “Alhamdulillah, kegiatan ini terlaksana dari hasil iuran anggota. Ini menjadi bukti kebersamaan dan kekompakan kami dalam berorganisasi,” tambahnya. Lebih lanjut, Ade Bima menyebutkan bahwa Manggala Garuda Putih selama ini tidak hanya fokus pada penguatan organisasi, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemanusiaan. “Selama ini kami rutin terlibat dalam kegiatan bakti sosial, santunan, hingga membantu masyarakat dalam kondisi darurat. Kami ingin terus hadir memberikan manfaat nyata,” jelasnya. Sementara itu, Ketua DPC MGP Pajampangan, Sudirman Geheng, mengapresiasi kerja keras panitia sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan sukses. Menurutnya, kegiatan tahunan ini bukan sekadar rekreasi di kawasan pantai, melainkan sarana mempererat silaturahmi antar anggota dan pengurus. “Alhamdulillah, setiap tahun kegiatan ini kami laksanakan untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota, sehingga tercipta budaya silih asah, silih asih, dan silih asuh,” ungkapnya. Acara juga diisi dengan tausiah keagamaan yang disampaikan oleh Ustadz Asep Mustofa (Aa Bentang) yang memberikan pesan-pesan moral dan spiritual kepada seluruh peserta yang hadir. Panitia pun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang turut hadir dan meramaikan kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan sosial dan pelestarian budaya di wilayah Pajampangan, Kabupaten Sukabumi. (Dicky)