SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Bupati Sukabumi H. Asep Japar menghadiri Wisuda ke-16 Program Magister dan Sarjana Universitas Nusa Putra Tahun Akademik 2025/2026 yang berlangsung di Gedung Anton Soedjarwo, Jalan Bhayangkara Nomor 166, Kota Sukabumi, Sabtu (5/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asep Japar menegaskan bahwa toga dan gelar akademik yang kini disandang para wisudawan dan wisudawati bukanlah akhir dari perjalanan pendidikan dan perjuangan. Menurutnya, kelulusan justru menjadi awal bagi para lulusan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat nyata di tengah masyarakat. “Jadilah agen perubahan yang menjunjung tinggi etika, moral, dan integritas. Berikan kontribusi nyata untuk masyarakat dan pembangunan Kabupaten Sukabumi,” ujar Bupati. Bupati juga mengingatkan para lulusan agar tidak berhenti belajar. Perkembangan teknologi yang semakin pesat serta perubahan zaman, kata dia, menuntut setiap individu untuk terus meningkatkan kemampuan dan mampu beradaptasi menghadapi berbagai tantangan. “Ilmu yang diperoleh jangan berhenti pada gelar. Ilmu tersebut harus mampu memberikan manfaat, menjawab persoalan, dan menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Bupati turut memberikan apresiasi kepada para orang tua dan keluarga wisudawan. Menurutnya, keberhasilan para lulusan meraih gelar akademik tidak terlepas dari doa, dukungan, pengorbanan, dan pendampingan keluarga selama menjalani proses pendidikan. “Selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Amalkan ilmu yang telah diperoleh dan teruslah mengembangkan diri melalui proses belajar sepanjang hayat,” ungkapnya. Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Putra, Assoc. Prof. Dr. H. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M., mengatakan bahwa momentum wisuda merupakan bagian penting dari perjalanan akademik para mahasiswa. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan meraih gelar akademik bukan hanya hasil perjuangan pribadi, melainkan juga tidak terlepas dari peran besar orang tua dan keluarga. Kurniawan pun berpesan agar para lulusan tidak melupakan orang tua yang telah memberikan dukungan sejak awal hingga berhasil menyelesaikan pendidikan. “Setelah selesai wisuda ini, saya berharap adik-adik bersimpuh kepada kedua orang tua dan keluarga. Dukungan utama adalah dukungan keluarga,” pungkasnya. Selain itu, Rektor berharap para lulusan tetap membawa dan mengamalkan nilai-nilai Trilogi Nusa Putra dalam menjalani kehidupan dan perjalanan karier ke depan, terutama semangat cinta kasih kepada Tuhan, keluarga, dan sesama manusia. Wisuda ke-16 Universitas Nusa Putra ini menjadi momentum lahirnya sumber daya manusia baru yang diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter, integritas, serta kepedulian untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pembangunan daerah. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Bakal Calon Kepala Desa Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Kang Dedi Kurniadi atau yang akrab disapa KDK, membawa semangat baru dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Buniwangi. Mengusung gagasan regenerasi kepemimpinan, integritas, dan pelayanan kepada masyarakat, KDK menegaskan bahwa sudah saatnya generasi muda mengambil peran lebih besar dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan desa. Menurutnya, pemuda bukan hanya pelengkap dalam perjalanan pembangunan, melainkan kekuatan utama yang harus diberikan ruang dan kesempatan untuk tampil serta membuktikan kemampuannya. “Pemuda adalah harapan bangsa. Jika para pemimpin hari ini masih didominasi oleh orang-orang tua, maka ini menjadi pertanda bahwa pemuda hari ini belum dianggap berharga,” ujar KDK, Sabtu (5/9/2026). KDK menilai kepemimpinan tidak semata-mata harus diukur dari panjangnya pengalaman seseorang. Baginya, pengalaman akan kehilangan makna apabila tidak dibarengi dengan kejujuran dan integritas. “Kami tidak menawarkan pengalaman semata, karena kami memahami bahwa pengalaman tidak selamanya menjamin kinerja yang bagus. Pengalaman tanpa integritas nilainya adalah nol kualitas,” tegasnya. Sebagai alternatif, KDK menawarkan gagasan baru yang berorientasi pada perubahan dan kemajuan Desa Buniwangi. “Kami menawarkan gagasan yang segar, motivasi yang lugas, tujuan yang jelas, prinsip yang tegas, serta visi dan misi yang presisi,” ungkapnya. Ia menegaskan, langkahnya maju sebagai bakal calon kepala desa didasari oleh semangat pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat. “Motivasi kami adalah kebermanfaatan dan kepedulian. Tujuan kami adalah dedikasi. Prinsip kami adalah melakukan yang terbaik dan penuh tanggung jawab, sekecil apa pun tugas yang kami terima,” katanya. Dalam gagasan pembangunan yang ditawarkannya, KDK mengusung visi: “Terciptanya Masyarakat Desa Buniwangi yang Sejahtera, Maju, Mandiri, Harmonis, dan Religius.” Untuk mewujudkan visi tersebut, ia merumuskan sejumlah misi strategis, di antaranya membangun pemerintahan desa yang jujur, transparan, dan bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, KDK berkomitmen memperluas akses pelayanan kesehatan, menggali potensi sumber daya lokal untuk mendorong perekonomian masyarakat, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Desa Buniwangi. Program pembangunan juga akan diarahkan pada penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, pengembangan pendidikan formal dan nonformal, serta peningkatan kegiatan keagamaan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang harmonis dan religius. KDK menilai pembangunan desa tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, tokoh agama, pemuda, serta seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, ia membawa semangat pelayanan yang dirangkum dalam semboyan: “Melayani dengan Hati, Membangun dengan Pasti”. Dalam komitmennya kepada masyarakat Desa Buniwangi, KDK menegaskan empat prinsip utama yang akan menjadi dasar kepemimpinannya jika mendapat kepercayaan masyarakat. Pertama, Transparan, yakni menjalankan pemerintahan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat. Kedua, Amanah, yaitu menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab dengan penuh kesungguhan. Ketiga, Profesional, dengan mengedepankan kerja cerdas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil nyata. Sementara yang keempat adalah Peduli, yakni selalu hadir, mendengar, memahami, dan merasakan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan membawa semangat regenerasi dan gagasan perubahan, KDK optimistis Desa Buniwangi dapat melangkah menuju masa depan yang lebih maju. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun kebersamaan demi kemajuan desa. “Bersama Kita Bisa, Buniwangi Semakin Maju,” pungkasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 memasuki tahapan penting. Sejumlah fraksi DPRD menyampaikan berbagai catatan strategis, mulai dari persoalan keterbatasan ruang fiskal, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, perlindungan hak ASN, hingga penguatan pembangunan desa. Berbagai pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun Sidang 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (4/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua II H. Usep dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, SM. Turut hadir Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., jajaran Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, para camat, serta tamu undangan lainnya. Agenda rapat mengemuka pada penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Sukabumi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026. Pandangan fraksi menjadi bagian dari mekanisme pengawasan politik DPRD terhadap arah kebijakan anggaran pemerintah daerah. Tidak hanya membahas perubahan angka dalam struktur APBD, fraksi-fraksi juga menyoroti dampak kebijakan anggaran terhadap pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan. Fraksi Gerindra, melalui Hera Iskandar, S.E., memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal daerah yang dinilai semakin terbatas. Fraksi tersebut memahami bahwa penyusunan Perubahan APBD 2026 dihadapkan pada tantangan ruang fiskal yang tidak leluasa serta perubahan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa keterbatasan fiskal harus disikapi dengan kebijakan yang tepat dan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap aparatur serta pelayanan masyarakat. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah adanya wacana penundaan realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 10 hingga 20 persen. Menurut Fraksi Gerindra, ASN merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. Peran ASN tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian dari pelayanan langsung kepada masyarakat. Mulai dari penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, pelayanan publik hingga penanggulangan bencana, seluruhnya membutuhkan kinerja aparatur yang optimal. Karena itu, Fraksi Gerindra meminta agar langkah efisiensi anggaran tidak serta-merta menjadikan hak pegawai sebagai sasaran utama. Efisiensi, menurut fraksi tersebut, seharusnya lebih dahulu dilakukan terhadap belanja operasional, perjalanan dinas, serta kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat. Selain persoalan ASN, Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian terhadap koreksi belanja modal, khususnya pada sektor jalan, jaringan dan irigasi. Fraksi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengembalikan alokasi anggaran yang mengalami koreksi sekitar Rp3,45 miliar. Sektor infrastruktur dinilai memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan. Pembangunan jalan dan jaringan irigasi, terutama di wilayah yang memiliki karakter geografis luas seperti Kabupaten Sukabumi, dinilai tidak dapat dipandang sebagai belanja yang dapat dengan mudah dikurangi. Di sisi lain, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah melakukan rasionalisasi terhadap belanja modal gedung serta pengadaan peralatan dan mesin yang masih mengalami penundaan. Fraksi tersebut juga menyoroti pengelolaan keuangan RSUD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Evaluasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan agar akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dapat dikelola secara lebih efektif. Fraksi Gerindra mendorong agar dana yang tersedia dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk memastikan ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam aspek pendapatan daerah, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk terus menggali dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Digitalisasi sistem pemungutan retribusi menjadi salah satu langkah yang didorong untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi penerimaan daerah. Selain itu, intensifikasi pajak daerah juga perlu terus dilakukan. Meski demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan agar upaya peningkatan PAD tidak menimbulkan beban berlebihan terhadap pelaku usaha, khususnya sektor UMKM. Optimalisasi pendapatan daerah, menurut fraksi tersebut, harus berjalan seiring dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Fraksi PKS melalui H. Iwan Ridwan, M.Pd., memberikan perhatian serius terhadap persoalan kemandirian keuangan daerah. Fraksi PKS menilai tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Sukabumi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah. Di tengah meningkatnya ketergantungan terhadap dana transfer, rasio kemandirian keuangan daerah justru dinilai mengalami penurunan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru tanpa menjadikan masyarakat dan dunia usaha sebagai pihak yang menanggung beban utama. Fraksi PKS mendorong percepatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah berdasarkan potensi ekonomi yang benar-benar tersedia di Kabupaten Sukabumi. Pemerintah daerah diminta lebih serius memetakan potensi ekonomi daerah yang belum tergarap secara maksimal. Langkah peningkatan PAD, menurut Fraksi PKS, harus dilakukan melalui perbaikan sistem, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta pengelolaan sumber daya ekonomi secara lebih profesional. Isu pembangunan desa juga menjadi salah satu catatan yang disampaikan Fraksi PKS. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi dan banyaknya desa yang memiliki karakteristik serta kebutuhan pembangunan berbeda, Fraksi PKS menilai penguatan pemerintahan desa harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara masyarakat di daerah pelosok masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar. Fraksi PKS mendorong agar perhatian pemerintah daerah terhadap desa dapat diperkuat melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. Pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian struktur pendapatan dan belanja. Di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan untuk menentukan skala prioritas secara tepat. Bagaimana menjaga hak ASN tanpa mengabaikan kondisi keuangan daerah, mempertahankan pembangunan infrastruktur, meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat, serta memastikan desa tetap mendapatkan perhatian pembangunan menjadi sejumlah persoalan yang mengemuka dalam rapat paripurna tersebut. Pandangan dan catatan dari fraksi-fraksi selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Diharapkan, perubahan APBD yang dihasilkan tidak sekadar menjadi dokumen penyesuaian anggaran, melainkan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Semangat kebersamaan terlihat dalam kegiatan Jum’at Barokah dan aksi gerakan Jumat Bersih yang dipimpin langsung oleh jajaran Koramil 2213 / Jampangkulon. Kegiatan berlangsung di lingkungan Pasar Cinagen, yang merupakan wilayah perbatasan antara Desa Nagraksari dan Desa Cinagen, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, pada Jumat (4/9/2026). Turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini unsur Forkopimcam Jampangkulon, personel Polsek Jampangkulon, perangkat Desa Nagraksari maupun Desa Bojonggenteng, petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Wilayah VI Jampangkulon, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Pelda Jamjam Efendi menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial merapikan lingkungan pasar, melainkan memiliki tujuan strategis untuk mendorong kesadaran seluruh lapisan masyarakat agar semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan tempat tinggal dan beraktivitas. “Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Hal ini memerlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, TNI-Polri, dan masyarakat agar tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman,” tegas Pelda Jamjam. Sementara itu, Kapolsek Jampangkulon, AKP Muhlis, menyoroti kendala riil yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengangkutan sampah di wilayah tersebut, terutama berkaitan dengan keterbatasan armada angkutan milik DLH. “DLH saat ini terkendala kekurangan armada. Cakupan wilayah pelayanannya sangat luas, mencakup sembilan kecamatan di Jampangkulon ditambah wilayah pelayanan di Sagaranten. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri,” ungkap AKP Muhlis. Ia menjelaskan komposisi sarana yang tersedia saat ini: “Terdapat lima unit truk pengangkut sampah, namun dari jumlah tersebut hanya empat unit yang dapat beroperasi maksimal karena satu unit lainnya sedang mengalami kerusakan teknis.” Selain truk besar, disediakan pula kendaraan pendukung berupa roda tiga atau cator serta kendaraan bak terbuka jenis Carry untuk membantu proses pengangkutan sampah di titik-titik yang lebih sulit dijangkau atau berkapasitas lebih kecil. AKP Muhlis berharap keterbatasan fasilitas dan armada ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah agar persoalan penanganan dan pengangkutan sampah di berbagai wilayah dapat teratasi secara lebih optimal, teratur, dan berkelanjutan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Semangat kebersamaan akan mewarnai peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (HJKS) ke-156 Tahun 2026. Bupati Sukabumi H. Asep Japar bersama Wakil Bupati H. Andreas dijadwalkan memimpin kegiatan touring bertajuk “Hayu Ngalongok Dulur Dilembur” menuju kawasan wisata Pantai Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan HJKS ke-156 dengan mengusung semangat “Hayu Ngalongok Dulur Dilembur, Maruruh Hikmah Mihareup Berkah, Pikeun Sukabumi Mubarokah.” Touring bersama ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 19 September 2026, mulai pukul 06.00 WIB hingga selesai. Selain Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, kegiatan juga akan melibatkan jajaran Forkopimda serta masyarakat. Rombongan akan memulai perjalanan dari Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, peserta akan melintasi sejumlah wilayah, mulai dari Jampang Tengah, Lengkong, Alun-alun Jampangkulon, Surade, hingga tiba di titik akhir Pantai Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Dr. Drs. H. Ali Iskandar, mengajak masyarakat untuk turut ambil bagian dan menjadikan momentum tersebut sebagai ajang mempererat kebersamaan warga Sukabumi. “Hayu dulur, ngalongok dulur dilembur. Saatnya warga Sukabumi ngahiji, ngariung, dan ngabring bersama-sama,” ujar Ali Iskandar, Jumat (4/9). Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekadar perjalanan bermotor menuju wilayah selatan Sukabumi. Lebih dari itu, touring “Hayu Ngalongok Dulur Dilembur” menjadi simbol untuk memperkuat tali persaudaraan dan membangun semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Momentum HJKS ke-156 juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk semakin mengenalkan potensi daerah, khususnya wilayah selatan Kabupaten Sukabumi yang memiliki kekayaan alam dan destinasi wisata unggulan. Ali Iskandar pun mengajak masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan tersebut dan ikut memeriahkan perayaan hari jadi Kabupaten Sukabumi. “Tong cicing di imah, hayu gabung, ngabring, nguriling, urang ramekeun, urang sauyunan, urang jaga duduluran,” serunya. Melalui kegiatan tersebut, semangat ngahiji, sauyunan, dan duduluran diharapkan semakin kuat dalam menyambut usia ke-156 Kabupaten Sukabumi. Peringatan HJKS tahun ini pun tidak hanya menjadi perayaan bertambahnya usia Kabupaten Sukabumi, tetapi juga momentum untuk mempererat hubungan antarmasyarakat serta bersama-sama menatap masa depan menuju Sukabumi yang semakin mubarokah. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – DPRD Kota Sukabumi bergerak cepat dalam menyikapi pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Percepatan pembahasan dinilai penting agar program pembangunan dan pelayanan pemerintahan tetap berjalan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda atau biasa disapa Wanju usai rapat paripurna penyampaian APBD Perubahan 2026 dan pandangan fraksi-fraksi, Kamis (3/9/2026). Dia menyatakan, pembahasan APBD Perubahan tidak akan dilakukan melalui Panitia Khusus (Pansus), melainkan akan menjadi tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya. “Kami jelas langsung follow up dengan gerak cepat. Karena ini sedang dibutuhkan oleh semuanya. Supaya Sukabumi berjalan dan pembangunan terus berjalan, APBD Perubahan 2026 harus segera kita bahas,” ujarnya. Untuk itu DPRD menargetkan pembahasan APBD Perubahan dapat diselesaikan tidak lebih dari 21 September 2026. Namun, pihaknya berharap proses tersebut bisa rampung lebih cepat apabila seluruh aspek pendukung pembahasan sudah jelas. “Kita ingin lebih cepat. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik, supaya pembangunan terus berjalan,” katanya. Meski demikian, jadwal pembahasan APBD Perubahan masih berkaitan dengan informasi yang ditunggu dari pemerintah pusat terkait penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Menurut Wawan, terdapat informasi dari Kementerian Dalam Negeri bahwa hingga 24 September mendatang akan ada perkembangan atau informasi tambahan terkait penyaluran TKD. DPRD Kota Sukabumi pun berharap adanya tambahan penyaluran dana yang selama ini masih kurang diterima daerah. “Selama tiga tahun sebelumnya ada kurang salur akumulasi sekitar Rp54 miliar. Kita berharap kalau misalnya minimal sebagian bisa cair, tentu itu akan sangat membantu kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit,” ungkapnya. Kepastian mengenai tambahan TKD tersebut dinilai akan memengaruhi percepatan jadwal pembahasan APBD Perubahan. Wawan menyebut terdapat sejumlah opsi waktu penyelesaian pembahasan, mulai dari tanggal 11, 21 hingga 24 September 2026. “Kalau TKD turun sebelum tanggal 11, tentu kita bisa lebih cepat lagi membahasnya. Karena kita ingin APBD Perubahan segera diproses untuk evaluasi gubernur dan setelah itu bisa diregistrasi agar anggaran perubahan tahun 2026 dapat segera berjalan,” jelasnya. Selain membahas APBD Perubahan, pimpinan DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga dijadwalkan melakukan koordinasi ke Jakarta pada Senin mendatang. Rombongan tersebut rencananya akan mendatangi Kementerian Dalam Negeri dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Agenda tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyaluran dana yang masih kurang diterima daerah, tetapi juga akan membahas rencana pinjaman daerah. “Insyaallah hari Senin pimpinan DPRD bersama TAPD akan berangkat ke Kemendagri dan PT SMI. Kita akan menanyakan soal dana salur yang kurang selama ini, dan kemungkinan terkait pinjaman daerah juga akan dibicarakan,” katanya. Terkait rencana pinjaman daerah, Wawan menjelaskan bahwa pembahasan dan kajian harus dilakukan sejak sekarang, meskipun persetujuan DPRD diperkirakan baru akan masuk dalam agenda pembahasan pada November mendatang. Adapun penggunaan pinjaman daerah melalui PT SMI, menurutnya, diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. “Infrastruktur. Kalau melalui SMI, penggunaannya memang untuk infrastruktur,” tegasnya. Sementara itu, terkait kemungkinan penggunaan pinjaman untuk penanganan persoalan sampah, pembahasan tersebut belum dapat dipastikan karena penggunaan pembiayaan dari PT SMI memiliki ketentuan dan peruntukan tertentu. Dengan kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tekanan, DPRD berharap kepastian tambahan TKD dari pemerintah pusat dapat segera diperoleh sehingga pembahasan APBD Perubahan 2026 dapat dipercepat dan program pembangunan di Kota Sukabumi tetap berjalan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi memperkuat strategi penanganan sampah dengan mengoptimalkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) serta menyiapkan beragam teknologi pengolahan untuk mengurangi timbunan sampah dan menekan biaya operasional daerah. Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana mengatakan, sejumlah metode yang disiapkan meliputi budidaya maggot, produksi Refuse Derived Fuel (RDF), pirolisis hingga penggunaan mesin insinerator. Berbagai pendekatan tersebut akan dikembangkan secara bertahap dengan mempertimbangkan efektivitas pengolahan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah. Salah satu fokus pengembangan diarahkan ke TPS3R di wilayah Cisarua dan Cikole. Kedua kawasan tersebut diproyeksikan menjadi bagian penting dalam memperkuat pengolahan sampah di tingkat wilayah, sehingga sampah tidak hanya diangkut dan dibuang, tetapi dipilah serta dimanfaatkan berdasarkan jenisnya. “Kita rencanakan di Cisarua kita optimalkan TPS3R. Di Cisarua dan Cikole nanti ada pengolahan maggot, kemudian ada RDF, dan ada pirolisis,” ujar Bobby seusai menghadiri acara Capacity Building Kelurahan Gedongpanjang di Taman Rekreasi Cakrawala Selabintana, Kamis (3/9/2026). Menurutnya, pengolahan sampah berbasis TPS3R perlu mengedepankan pemilahan sejak awal. Sampah plastik, misalnya, dapat dicacah untuk menjadi bahan baku RDF, sedangkan sampah organik bisa dimanfaatkan melalui budidaya maggot yang berpotensi digunakan sebagai pakan ternak. Selain itu, pengolahan sampah juga diarahkan untuk mendukung ekonomi sirkular. Dengan pola tersebut, sampah yang sebelumnya menjadi beban lingkungan diharapkan dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna maupun nilai ekonomi. “Beragam pemilahan sampah. Ada yang dibakar, kemudian ekonomi sirkularnya bisa menjadi paving block dan lain sebagainya,” jelasnya. Di sisi lain, Pemkot Sukabumi telah mengajukan bantuan tiga mesin pengolahan sampah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pengolahan sampah di sejumlah TPS3R, termasuk melalui penyediaan mesin insinerator. “Dari provinsi kita mengajukan tiga mesin pengolahan sampah. Provinsi insyaallah memberikan insinerator. Itu juga nanti kita akan taruh di masing-masing TPS3R,” ungkap Bobby. Meski menyiapkan sejumlah teknologi, pemerintah daerah tidak ingin terburu-buru menentukan satu metode sebagai pilihan utama. Setiap sistem akan diamati dan dievaluasi untuk mengetahui tingkat efektivitasnya, termasuk kesesuaian dengan karakteristik sampah di Kota Sukabumi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan pengolahan sampah pada 2027. Pemerintah akan mengutamakan sistem yang dinilai paling optimal, sesuai standar, dan memungkinkan untuk diterapkan secara berkelanjutan. “Kita akan lihat. Di 2027 mana dari dua sistem ini yang paling optimal, kita akan upayakan itu,” katanya. Bobby menegaskan, teknologi yang akan dikembangkan lebih luas harus memenuhi standar Kementerian Lingkungan Hidup serta mampu menjawab kebutuhan pengolahan sampah di daerah. Pemkot Sukabumi juga membuka peluang mengadopsi teknologi yang telah terbukti efektif, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi setempat. “Kalau memang mesin itu sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup, kita amati, tiru dan modifikasi. Kita akan lihat mana yang paling optimal,” ujarnya. Dari total 12 TPS3R yang tersedia, Pemkot Sukabumi menargetkan sedikitnya enam lokasi dapat dioptimalkan pada 2027. Pencapaian target tersebut akan disesuaikan dengan ketersediaan dan kemampuan anggaran daerah. Penguatan pengolahan di tingkat wilayah juga dipandang penting untuk menekan biaya operasional, terutama kebutuhan bahan bakar serta biaya perawatan armada dan mesin pengangkut sampah. Jika sampah dapat diselesaikan lebih dekat dengan sumbernya, beban pengangkutan menuju tempat pembuangan akhir diharapkan ikut berkurang. “Kalau TPS3R ini maksimal dan sampah selesai di kecamatan masing-masing, ini bisa menurunkan belanja bahan bakar dan lain-lain,” kata Bobby. Selain mengembangkan TPS3R, Pemkot Sukabumi menambah anggaran operasional Tim Saber Kebersihan sejak Juli hingga akhir tahun. Anggaran tersebut bersumber dari insentif fiskal yang diterima Kota Sukabumi setelah meraih peringkat kedua se-Jawa dan Bali. Tim Saber difokuskan menjaga kebersihan di kawasan pusat kota, terutama ruas jalan dengan aktivitas masyarakat yang tinggi. Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian di antaranya Jalan Ahmad Yani, Jalan R.E. Martadinata, kawasan Dago, serta wilayah lainnya. “Tim Saber itu untuk pencegahan dan kebersihan di tengah kota, supaya tidak terlalu balatak. Seperti di Jalan Ahmad Yani, R.E. Martadinata, kemudian daerah Dago dan wilayah lainnya,” jelasnya. Namun, Bobby mengingatkan bahwa penguatan teknologi dan penambahan anggaran tidak akan cukup apabila tidak disertai perubahan perilaku masyarakat. Pemilahan dan pengolahan sampah perlu dimulai dari rumah tangga serta didukung partisipasi warga di lingkungan masing-masing. Karena itu, pemerintah turut mendorong pembentukan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan melibatkan satuan tugas tingkat RT, pengepul, dan bank sampah. Pola tersebut telah dicoba di salah satu kelurahan dan dinilai berpotensi menjadi contoh bagi wilayah lain. “Iya, kita coba. Sebetulnya itu kita mengikuti salah satu kelurahan yang sudah ada. Ada satgas RT bekerja sama dengan pengepul dan bekerja sama dengan bank sampah,” ujarnya. Melalui pola tersebut, warga ikut berpartisipasi dalam mendukung biaya operasional, sementara pengelolaan sampah dilakukan secara kolaboratif dengan memanfaatkan jaringan yang sudah terbentuk di lingkungan. Pemkot Sukabumi berharap kombinasi penguatan TPS3R, penerapan teknologi pengolahan, pengembangan ekonomi sirkular, serta keterlibatan masyarakat dapat membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan mandiri. Langkah tersebut sekaligus ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir, menekan pengeluaran operasional, serta mendorong setiap wilayah memiliki kemampuan lebih besar dalam menangani sampahnya sendiri. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Semangat olahraga dan kebersamaan mewarnai pembukaan Turnamen Sepak Bola Piala Kepala Desa Ciracap yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Desa Ciracap ke-61 tahun 2026. Turnamen tersebut secara resmi dibuka oleh Camat Ciracap, Rukman Taufik, Kamis (3/9/2026). Pembukaan turut dihadiri Kepala Desa Ciracap Sopandi, unsur Forkopimcam, Bhabinkamtibmas, perwakilan BPD, Ketua Karang Taruna Kecamatan Ciracap, serta perangkat Desa Ciracap. Sebanyak 54 klub sepak bola ambil bagian dalam turnamen yang akan berlangsung mulai 3 hingga 29 September 2026. Peserta tidak hanya berasal dari wilayah sekitar Kecamatan Ciracap, namun juga datang dari daerah lain. Bahkan, klub dari Agrabinta, Kabupaten Cianjur, menjadi peserta dengan jarak tempuh terjauh. Camat Ciracap Rukman Taufik mengapresiasi inisiatif Pemerintah Desa Ciracap beserta seluruh panitia yang telah mempersiapkan turnamen tersebut. Menurutnya, kegiatan olahraga seperti ini tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan dan mengasah potensi di dunia sepak bola. “Selamat bertanding bagi para klub dan pemain yang telah hadir dari berbagai daerah. Mainlah dengan sportif, junjung tinggi semangat kebersamaan dan keadilan di lapangan,” ujar Rukman. Ia berharap, dari turnamen tersebut akan muncul bibit-bibit atlet sepak bola potensial yang nantinya dapat membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Rukman juga memberikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Kepala Desa Ciracap, Karang Taruna Kecamatan, jajaran pemerintahan kecamatan hingga panitia pelaksana yang telah bekerja mempersiapkan kegiatan tersebut. Sementara itu, Kepala Desa Ciracap Sopandi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Turnamen Sepak Bola Piala Kepala Desa Ciracap. Ia secara khusus mengapresiasi kehadiran Camat Ciracap dan unsur Forkopimcam yang turut mendukung serta meresmikan pembukaan turnamen. “Semoga seluruh rangkaian acara ini dapat berjalan lancar, tertib, dan aman tanpa halangan suatu apapun,” ujar Sopandi. Turnamen Piala Kepala Desa Ciracap dijadwalkan berlangsung hingga 29 September 2026. Puncak kegiatan nantinya akan bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Desa Ciracap ke-61. Ajang ini diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari kemeriahan hari jadi desa, tetapi juga mampu mempererat silaturahmi antarklub serta masyarakat dari berbagai wilayah melalui semangat sportivitas. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 mulai memasuki tahap pembahasan di DPRD Kabupaten Sukabumi. Setelah pemerintah daerah menyampaikan Nota Pengantar Bupati, perhatian kini beralih kepada fraksi-fraksi DPRD yang akan memberikan pandangan umum terhadap rancangan perubahan anggaran tersebut. Tahapan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-17 Tahun Sidang 2026 yang digelar di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (3/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., serta dihadiri Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., jajaran Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sukabumi dan sejumlah tamu undangan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati H. Andreas menyampaikan Nota Pengantar Bupati atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Andreas menegaskan, penyampaian nota tersebut baru menjadi awal dari rangkaian pembahasan. Selanjutnya, DPRD akan memberikan pandangan melalui masing-masing fraksi sebelum pembahasan anggaran dilanjutkan lebih mendalam. “Insya Allah ini segera dibahas oleh teman-teman dari dewan dan segera ditindaklanjuti besok untuk tahapan pandangan-pandangan setiap fraksi,” ujar Andreas. Ia menyebut, pembahasan akan mencermati berbagai perubahan maupun peningkatan anggaran, termasuk memastikan kejelasan mengenai peruntukan dan penggunaannya. “Anggaran-anggaran peningkatan itu alokasinya untuk apa dan seperti apa, nanti akan dibahas. Nanti ada pandangan setiap fraksi yang akan memberikan masukan kepada pemerintah daerah,” jelasnya. Dengan demikian, pandangan fraksi nantinya menjadi salah satu bagian penting dalam menguji sekaligus memberikan masukan terhadap arah perubahan kebijakan anggaran pemerintah daerah. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali mengatakan, tahapan berikutnya telah dijadwalkan melalui rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda Perubahan APBD 2026. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung Jumat (4/9/2026). “Insya Allah kita akan lanjutkan dengan paripurna berikutnya, yaitu pandangan dari fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati yang sudah disampaikan,” kata Budi Azhar. Selain membahas perubahan APBD, paripurna juga menetapkan sejumlah agenda kelembagaan DPRD. Salah satunya perubahan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya berdasarkan Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 026/F-GERINDRA/DPRD/VIII/2026 tertanggal 24 Agustus 2026. Dalam susunan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi, Taopik Guntur digantikan oleh Ruslan Abdul Hakim. Paripurna juga menindaklanjuti keputusan rapat paripurna 11 Agustus 2026 terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata. Pansus tersebut diisi perwakilan dari seluruh fraksi, yakni Golkar, Gerindra, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Demokrat dan PPP. Dengan masuknya agenda pandangan umum fraksi, pembahasan Perubahan APBD 2026 dipastikan memasuki tahapan yang lebih substantif. Berbagai masukan dari legislatif nantinya akan menjadi bagian dari proses pembahasan bersama pemerintah daerah sebelum rancangan perubahan anggaran tersebut ditetapkan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Memperkuat pelayanan kepada masyarakat tidak hanya membutuhkan program yang baik, tetapi juga kekompakan seluruh unsur yang berada di tingkat kewilayahan. Semangat itulah yang dibangun Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, dengan menyatukan seluruh unsur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam kegiatan capacity building di alam terbuka. Sebanyak 140 peserta mengikuti kegiatan yang digelar di Taman Rekreasi Cakrawala, Desa Perbawati, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kamis (3/9/2026). Mengusung tema “Berbeda Pikiran, Satu Tujuan, Gedong Panjang Hebat”, kegiatan tersebut menjadi ruang kebersamaan bagi berbagai unsur kewilayahan yang selama ini memiliki tugas dan peran masing-masing. Lurah Gedongpanjang, Hauwera Aulia Handayani atau biasa disapa Uni itu mengatakan, konsep kegiatan sengaja dibuat berbeda dari pembinaan LKK pada umumnya. Jika pembinaan biasanya dilakukan secara terpisah dan lebih banyak berlangsung di dalam ruangan, kali ini seluruh unsur kelembagaan dikumpulkan dalam satu kegiatan dengan suasana yang lebih terbuka dan interaktif. “Tujuannya untuk memperkuat kebersamaan, kekompakan, serta semangat pelayanan kepada masyarakat. Seluruh unsur kelembagaan kami hadirkan bersama dalam satu kegiatan,” ujar Hauwera. Peserta yang hadir berasal dari berbagai unsur LKK, mulai dari enam RW, 30 RT, 22 anggota PKK Kelurahan, 44 kader Posyandu, 36 anggota Linmas hingga dua orang dari Karang Taruna. Menurut Hauwera, seluruh unsur tersebut selama ini memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, keberhasilan pembangunan dan pelayanan di tingkat kelurahan membutuhkan komunikasi serta sinergi yang kuat. Karena itu, kegiatan capacity building menjadi salah satu upaya untuk membangun rasa saling mengenal, memahami dan memperkuat kerja sama antarlembaga. “Semua kami satukan agar semakin kompak, solid, dan bergerak dalam satu tujuan,” ungkapnya. Tidak hanya diisi dengan sosialisasi dan pembekalan materi, para peserta juga mengikuti berbagai permainan dan aktivitas yang dirancang untuk membangun kerja sama, komunikasi, kepemimpinan dan kekompakan. Suasana alam terbuka pun memberikan pengalaman berbeda bagi para peserta. Mereka tidak hanya mengikuti materi secara formal, tetapi terlibat langsung dalam berbagai aktivitas bersama. Konsep tersebut dipilih agar kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan monoton serta mampu memberikan semangat baru bagi seluruh pengurus LKK. Dengan tagline “Bangga Melayani, Gedong Panjang di Hati”, pemerintah kelurahan berharap kegiatan tersebut dapat membangkitkan kembali motivasi para pengurus lembaga kemasyarakatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Harapannya RT, RW dan seluruh LKK bisa kembali refresh, semakin termotivasi, dan lebih optimal dalam melayani masyarakat. Mereka merupakan perpanjangan tangan kami di wilayah,” jelas dia. Selain membangun kekompakan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk menyampaikan sejumlah program strategis Pemerintah Kota Sukabumi yang membutuhkan peran aktif masyarakat dan unsur kewilayahan. Salah satunya berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui optimalisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2. Hauwera menyebut Kelurahan Gedongpanjang sebelumnya berhasil mencatatkan capaian pembayaran PBB tertinggi se-Kota Sukabumi dan mendapat apresiasi langsung dari Wali Kota Sukabumi. Pihak kelurahan juga terus melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam mendukung program penyerapan tenaga kerja, termasuk bagi warga yang ingin bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi. “Sudah ada beberapa warga yang kami dampingi untuk berangkat bekerja ke luar negeri melalui program yang tersedia. Sosialisasi kepada masyarakat juga terus kami lakukan,” katanya. Perhatian terhadap persoalan lingkungan juga turut diperkuat melalui peran aktif unsur LKK. Kelurahan Gedongpanjang membagikan tempat penampungan botol plastik kepada setiap RW sebagai langkah mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah. Sampah plastik yang terkumpul nantinya diharapkan dapat dikelola melalui Bank Sampah Unit Mandiri. Selain membantu mengurangi sampah, pengelolaan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan RW. “Pemerintah kelurahan memfasilitasi agar masyarakat mulai terbiasa memilah sampah dari sumbernya. Nantinya sampah plastik yang terkumpul bisa dikelola dan memberikan manfaat kembali kepada masyarakat,” tuturnya. Sementara itu, Camat Citamiang Aries Ariandi memberikan apresiasi terhadap konsep kegiatan yang dilakukan Kelurahan Gedongpanjang. Menurutnya, kegiatan yang menyatukan seluruh unsur LKK dalam satu forum seperti ini merupakan yang pertama dilaksanakan di wilayah Kecamatan Citamiang. Meski secara substansi pembinaan LKK memiliki kesamaan dengan kegiatan di kelurahan lain, konsep yang diterapkan Kelurahan Gedongpanjang dinilai memiliki nilai lebih dalam membangun kebersamaan. “Yang membedakan adalah bagaimana seluruh LKK disatukan untuk membangun kebersamaan dan memiliki satu visi dalam memajukan Kelurahan Gedongpanjang,” ujarnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana dan Ketua TP PKK Kota Sukabumi Ranti Rachmatilah. Melalui kegiatan tersebut, Kelurahan Gedongpanjang berharap semangat kebersamaan yang terbangun tidak berhenti hanya dalam kegiatan capacity building. Lebih dari itu, kekompakan seluruh unsur LKK diharapkan terus terjaga dan menjadi kekuatan bersama dalam menjalankan berbagai program kewilayahan. Sebab, meski setiap lembaga memiliki tugas dan pemikiran yang berbeda, seluruhnya tetap memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik dan membangun Kelurahan Gedongpanjang menjadi semakin maju. (Usep)