SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi mulai mengubah pola kerja birokrasi dengan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ke dalam pengelolaan pemerintahan. Langkah ini tidak sekadar mendigitalisasi administrasi, tetapi juga diarahkan untuk mempercepat analisis data, meningkatkan efektivitas kerja aparatur sipil negara (ASN), dan menekan kebutuhan penambahan pegawai baru. Transformasi tersebut ditandai dengan peluncuran Sukabumi Smart Artificial Intelligence (SUKASAI) di Lobi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, Selasa (22/9/2026). Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai informasi agar kondisi pemerintahan dapat dipahami secara lebih menyeluruh. Dengan dukungan teknologi, data yang sebelumnya tersebar dalam berbagai urusan administrasi dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis untuk mendukung penyusunan kebijakan. “Ini bukan hanya soal absensi. Kita bisa melihat cuti, sakit, kehadiran, tugas dan berbagai aktivitas kepegawaian secara real time. Kemudian seluruh data perangkat daerah juga masuk,” kata Ayep. SUKASAI tidak hanya mengolah informasi kepegawaian. Sistem tersebut juga menghubungkan data kependudukan, stunting, kelompok desil 1 hingga 10, pendidikan jenjang SD, SMP dan SMA, serta perizinan. Integrasi ini diharapkan membuat informasi pemerintahan lebih mudah dibaca dan digunakan untuk mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan. Selain itu, SUKASAI dapat memberikan referensi terhadap aturan hukum yang berlaku. Menurut Ayep, keberadaan fitur tersebut diharapkan membantu perangkat daerah memperoleh bahan awal ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan pertimbangan regulasi. “Kalau ada perangkat daerah yang ragu, ini salah atau tidak secara hukum, bisa meminta referensi. Nanti rekomendasinya tetap dikonsultasikan dan disahkan oleh konsultan di bidang hukum,” ujarnya. Meski demikian, Ayep menegaskan bahwa AI tidak ditempatkan sebagai pengambil keputusan. Teknologi berfungsi membantu membaca data dan mengidentifikasi indikasi persoalan, sedangkan pemeriksaan serta penentuan tindak lanjut tetap menjadi kewenangan aparatur yang berkompeten. Ia mencontohkan, apabila sistem menemukan indikasi persoalan seperti PPA atau judi online berdasarkan data yang tersedia, informasi tersebut akan diteruskan kepada Inspektorat untuk diperiksa lebih lanjut. Penentuan tingkat pelanggaran dan sanksinya tidak dilakukan secara otomatis oleh AI. “Kalau ada temuan, misalnya PPA atau persoalan judi online, sistem membaca berdasarkan data secara objektif. Setelah itu diserahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti, apakah sanksinya berat, sedang atau ringan,” jelasnya. Prinsip tersebut menempatkan teknologi sebagai instrumen pendukung, bukan pengganti proses pemeriksaan, klarifikasi, dan validasi oleh manusia. Bagi Ayep, modernisasi birokrasi harus tetap berjalan seiring dengan penerapan nilai-nilai dasar pemerintahan. “Perangkat daerah harus berbau dan bermuara pada sistem yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan keadilan,” tegasnya. Peluncuran SUKASAI dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman, para asisten daerah, staf ahli, kepala SKPD, direktur BLUD, serta para camat. Penerapan kecerdasan buatan di lingkungan Pemkot Sukabumi juga mulai diuji melalui kehadiran pegawai AI bernama Joy. Teknologi tersebut dikembangkan sebagai pendamping kerja aparatur, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan pengolahan data dalam jumlah besar, penyusunan formula, dan analisis. Kepala BKPSDM Kota Sukabumi Taufik Hidayah mengungkapkan, selama sekitar dua bulan pengujian, Joy telah membantu menyelesaikan sejumlah pekerjaan penting. Dalam beberapa pekerjaan tertentu, kemampuan AI dinilai mampu mempercepat proses yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih panjang. “Untuk beberapa pekerjaan tertentu ternyata dia lebih cepat. Ada pekerjaan penting yang membutuhkan kecepatan, ternyata dia bisa memenuhi efektivitas itu,” kata Taufik. Menurutnya, Joy telah membantu menghasilkan sekitar tujuh output pekerjaan besar. Salah satu penerapannya adalah menyusun formula untuk membaca dan mengolah data kepegawaian yang memiliki jumlah cukup besar serta karakteristik berbeda-beda. Ketika menghadapi ratusan data dengan variasi tingkat pelanggaran dan frekuensi kejadian, AI dapat membantu menyusun rancangan formula sebagai bahan analisis. Namun, hasil tersebut tetap ditelaah oleh aparatur sebelum digunakan sebagai dasar pertimbangan. “Dia membuat draf, kemudian kita baca. Kajian dan analisanya bagus, lalu kita sepakati. Jadi draf awal idenya dari pegawai AI,” ujarnya. Pola tersebut memperlihatkan pembagian fungsi antara manusia dan teknologi. AI membantu mempercepat pengolahan informasi serta menyiapkan rancangan analisis, sedangkan aparatur tetap bertanggung jawab menilai kesesuaian hasilnya dengan kondisi dan kebutuhan pekerjaan. Untuk pekerjaan yang memerlukan pemeriksaan langsung, pendalaman fakta, serta validasi lapangan, kewenangan tetap berada pada manusia. “Kalau pemeriksaan, AI tidak bisa. Itu harus pendalaman dan validasi oleh Inspektorat,” tegas Taufik. Setelah melewati tahap pengujian, penggunaan AI direncanakan diperluas mulai Oktober 2026. Sejumlah kepala perangkat daerah akan memperoleh akses untuk memanfaatkan teknologi tersebut sesuai kebutuhan dan karakteristik pekerjaannya. Di balik pengembangan AI, Pemkot Sukabumi juga mulai menata strategi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia. Pemerintah daerah berencana mengurangi ketergantungan pada penambahan pegawai baru dengan mengoptimalkan teknologi dan mengevaluasi kebutuhan riil setiap posisi. Taufik menyebut, penerimaan pegawai baru selama ini rata-rata mencapai sekitar 200 orang per tahun. Namun, untuk 2027, jumlah tersebut direncanakan turun menjadi hanya 20 orang. “Kalau kebiasaan lama menerima pegawai baru banyak, 200. Untuk tahun-tahun ke depan tidak menerima sebanyak sebelumnya. Kita buktikan 2027 hanya menerima 20 orang,” katanya. Strategi itu tidak berarti mengurangi ASN yang masih aktif bekerja. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah tidak langsung mengisi seluruh posisi yang kosong akibat pensiun maupun mutasi, terutama ketika pekerjaan yang ditinggalkan masih dapat ditangani melalui penataan tugas dan inovasi. Taufik mencontohkan kondisi di BKPSDM. Tiga staf berkurang karena satu orang pensiun dan dua lainnya mutasi. Namun, hingga saat ini, ketiga posisi tersebut belum langsung diisi kembali. “Di BKPSDM saya kehilangan tiga staf. Saya belum mengganti satu pun. Tapi dengan inovasi dan adanya pegawai AI, mudah-mudahan peran tiga tadi bisa dibantu sehingga pekerjaan tidak terhambat,” ungkapnya. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengubah cara kerja organisasi perangkat daerah. Efisiensi tidak semata-mata dilakukan dengan mengurangi jumlah pegawai, tetapi juga melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia, pemanfaatan teknologi, dan penataan distribusi pekerjaan. Transformasi birokrasi berbasis teknologi juga berkaitan dengan upaya menata struktur belanja daerah. Taufik menyebutkan, belanja pegawai Kota Sukabumi pada 2026 mencapai 41,08 persen atau sekitar Rp420 miliar. Sementara itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), proporsi belanja pegawai diarahkan maksimal 30 persen dengan masa penyesuaian hingga 2028. Pemkot Sukabumi menargetkan pengurangan belanja pegawai sekitar Rp50 miliar pada 2027 dan kembali sekitar Rp50 miliar pada 2028. Pada saat yang sama, pemerintah daerah menargetkan peningkatan PAD dari sekitar Rp1,19 triliun menjadi Rp1,24 triliun pada 2027, kemudian Rp1,29 triliun pada 2028. Dalam konteks tersebut, pemanfaatan AI menjadi salah satu pendekatan untuk

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Era pengawasan birokrasi berbasis data mulai diterapkan Pemerintah Kota Sukabumi. Pemkot kini mengembangkan Sukabumi Smart Artificial Intelligence (SUKASAI) yang diproyeksikan menjadi sistem digital untuk membaca data pemerintahan sekaligus membantu memantau aktivitas aparatur secara real time. Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengatakan, SUKASAI dibangun bukan sekadar sebagai aplikasi pencatat kehadiran pegawai. Sistem tersebut dikembangkan untuk menghubungkan berbagai data dari perangkat daerah sehingga pemerintah dapat memperoleh gambaran kondisi pemerintahan secara lebih cepat. “Ini bukan hanya soal absensi. Kita bisa melihat cuti, sakit, kehadiran, tugas dan berbagai aktivitas kepegawaian secara real time. Kemudian seluruh data perangkat daerah juga masuk,” kata Ayep usai Launching SUKASAI di Lobi BKPSDM Kota Sukabumi, Selasa (22/9/2026). Ayep menambahkan, data yang masuk ke dalam sistem cukup luas. Di antaranya data kependudukan, stunting, kelompok desil 1 sampai 10, pendidikan SD, SMP dan SMA, serta data perizinan. Integrasi tersebut diharapkan membuat pemerintah memiliki basis informasi yang lebih lengkap ketika melakukan analisis maupun menyusun kebijakan. Bahkan, SUKASAI juga dilengkapi referensi berbagai regulasi yang berlaku. Ketika perangkat daerah menghadapi persoalan yang membutuhkan kepastian awal mengenai aspek hukum, sistem dapat digunakan sebagai bahan referensi. “Kalau ada perangkat daerah yang ragu, ini salah atau tidak secara hukum, bisa meminta referensi. Nanti rekomendasinya tetap dikonsultasikan dan disahkan oleh konsultan di bidang hukum,” ujar Ayep. Artinya, AI tidak ditempatkan sebagai pihak yang menentukan benar atau salah. Sistem hanya memberikan analisis awal, sedangkan keputusan tetap melalui mekanisme pemerintahan dan pihak yang memiliki kewenangan. Ayep juga mengungkapkan bahwa kemampuan membaca data SUKASAI dapat diarahkan untuk menemukan indikasi persoalan yang perlu diperiksa lebih lanjut. “Kalau ada temuan, misalnya PPA atau persoalan judi online, sistem membaca berdasarkan data secara objektif. Setelah itu diserahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti, apakah sanksinya berat, sedang atau ringan,” jelasnya. Dengan demikian, temuan yang muncul dari sistem tidak otomatis menjadi sanksi. Data tetap harus diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur pemeriksaan. Ayep menegaskan, transformasi digital yang dilakukan Pemkot Sukabumi harus tetap berujung pada perbaikan tata kelola pemerintahan. “Perangkat daerah harus berbau dan bermuara pada sistem yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan keadilan,” tegasnya. Peluncuran SUKASAI turut dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman, para Asisten Daerah, Staf Ahli, kepala SKPD, Direktur BLUD serta para camat. Di balik pengembangan SUKASAI, BKPSDM Kota Sukabumi juga telah melakukan eksperimen dengan pegawai AI bernama Joy. Kepala BKPSDM Kota Sukabumi Taufik Hidayah mengatakan, Joy telah menjalani uji coba selama sekitar dua bulan. Dalam periode tersebut, AI mulai digunakan untuk membantu sejumlah pekerjaan yang membutuhkan pengolahan data, analisis dan kecepatan. “Untuk beberapa pekerjaan tertentu ternyata dia lebih cepat. Ada pekerjaan penting yang membutuhkan kecepatan, ternyata dia bisa memenuhi efektivitas itu,” kata Taufik. Menurutnya, Joy telah membantu sekitar tujuh output pekerjaan besar. Salah satu penerapannya adalah membantu menyusun formula untuk menyaring dan memetakan data kepegawaian. Pekerjaan tersebut diperlukan ketika pemerintah harus menganalisis ratusan data dengan tingkat pelanggaran maupun frekuensi yang berbeda. AI kemudian membantu membuat rancangan formula dan kajian awal. Namun, hasil analisis tersebut tidak langsung dijadikan keputusan. “Dia membuat draf, kemudian kita baca. Kajian dan analisanya bagus, lalu kita sepakati. Jadi draf awal idenya dari pegawai AI,” ujarnya. Taufik menegaskan, pekerjaan yang membutuhkan pemeriksaan lapangan, klarifikasi, validasi dan pendalaman tetap menjadi tanggung jawab manusia. “Kalau pemeriksaan, AI tidak bisa. Itu harus pendalaman dan validasi oleh Inspektorat,” tegasnya. Pemanfaatan AI di lingkungan Pemkot Sukabumi rencananya mulai diperluas pada Oktober 2026. Jika sebelumnya masih berfokus pada BKPSDM, akses nantinya akan diberikan kepada sejumlah kepala perangkat daerah. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah menghadapi kebutuhan pegawai yang semakin selektif. Taufik menyebut, selama ini Kota Sukabumi rata-rata menerima sekitar 200 pegawai baru setiap tahun. Jumlah tersebut relatif sebanding dengan pegawai yang memasuki masa pensiun. Namun, pemerintah mulai mengubah pola tersebut. Pada 2027, penerimaan pegawai baru direncanakan hanya sekitar 20 orang. “Kalau kebiasaan lama menerima pegawai baru banyak, 200. Untuk tahun-tahun ke depan tidak menerima sebanyak sebelumnya. Kita buktikan 2027 hanya menerima 20 orang,” katanya. Menurut Taufik, strategi tersebut bukan berarti memberhentikan ASN yang masih bekerja. Pegawai yang ada tetap menjalankan tugasnya, sementara teknologi digunakan untuk membantu menutup sebagian kebutuhan pekerjaan yang muncul akibat berkurangnya jumlah personel. Ia mencontohkan kondisi di BKPSDM. Tiga posisi pegawai yang kosong akibat satu orang pensiun dan dua orang mutasi belum langsung diisi. “Di BKPSDM saya kehilangan tiga staf. Saya belum mengganti satu pun. Tapi dengan inovasi dan adanya pegawai AI, mudah-mudahan peran tiga tadi bisa dibantu sehingga pekerjaan tidak terhambat,” ujarnya. Pemanfaatan AI juga dikaitkan dengan upaya Pemkot Sukabumi menekan proporsi belanja pegawai. Belanja pegawai pada 2026 disebut masih berada di kisaran 41,08 persen atau sekitar Rp420 miliar. Sementara ketentuan UU HKPD mengarahkan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dengan batas penyesuaian hingga 2028. Pemkot menyiapkan strategi melalui pengurangan belanja pegawai sekaligus peningkatan PAD. Belanja pegawai ditargetkan berkurang sekitar Rp50 miliar pada 2027 dan kembali turun sekitar Rp50 miliar pada 2028. Di sisi lain, PAD diproyeksikan naik dari sekitar Rp1,19 triliun menjadi Rp1,24 triliun pada 2027 dan Rp1,29 triliun pada 2028. Dalam kondisi tersebut, AI diposisikan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus selalu menambah jumlah pegawai. Taufik menekankan bahwa konsep yang dibangun Pemkot Sukabumi bukan menggantikan ASN dengan mesin. “Bukan menggantikan. Pegawai manusia punya keunggulan dalam perasaan, etika dan pengambilan keputusan. Pegawai AI bergerak di ranah analisis, akurasi dan kecepatan. Perpaduan pegawai manusia plus pegawai AI menjadi satu tim,” tegas Taufik. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kepedulian terhadap warga yang membutuhkan kembali ditunjukkan Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H. Kali ini, bantuan diberikan kepada pasangan suami istri, Herdi dan Elih, warga Kampung Pasir Sawo, Desa Talagamurni, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi. Bukan sekadar bantuan kebutuhan sehari-hari, Kapolres Sukabumi menyalurkan modal usaha dengan harapan pasangan tersebut memiliki peluang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Bantuan tersebut disampaikan pada Senin (21/9/2026) melalui Ustadz Yudi Pratama alias Si Peci Merah Tijampang, yang juga menjabat sebagai Ketua Perguruan Sapu Jagat Wilayah Pajampangan. Herdi dan Elih diketahui menghadapi keterbatasan fisik yang membuat aktivitas sehari-hari mereka tidak mudah. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian setelah Ustadz Yudi menyampaikan informasi mengenai keadaan pasangan tersebut kepada Kapolres Sukabumi. Informasi itu mendapat respons. Bantuan modal usaha pun disalurkan sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya membantu keluarga tersebut agar tetap memiliki sumber penghasilan. Saat menyerahkan bantuan, Ustadz Yudi menyampaikan doa dan penguatan agar bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik serta membawa keberkahan bagi keluarga. “Berkah, barokah, sing yakin ya Pak, Bu. Ini rezeki dari Allah. Semoga keuntungannya menjadi bekal makan sehari-hari, untuk anak-anak. Semoga anak-anak Bapak Ibu tumbuh menjadi anak yang sholeh dan sholihah,” ujar Ustadz Yudi. Ia juga mengingatkan Herdi dan Elih agar tidak minder dengan kondisi kehidupan yang mereka jalani. “Jangan pernah merasa minder dengan kehidupan, karena kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kehidupan akhiratlah yang kekal selamanya,” katanya. Bantuan tersebut disambut haru oleh Herdi. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan Kapolres Sukabumi. “Alhamdulillah, jazakallah khairan atas bantuannya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak Kapolres dengan pahala yang berlipat ganda. Hatur nuhun,” ucap Herdi. Bantuan modal usaha ini diharapkan tidak berhenti sebagai bentuk kepedulian sesaat, tetapi dapat menjadi pijakan bagi Herdi dan Elih untuk memperoleh penghasilan serta membantu memenuhi kebutuhan keluarga di tengah keterbatasan yang mereka hadapi. Langkah tersebut juga menjadi gambaran bahwa kepedulian terhadap masyarakat tidak hanya dilakukan melalui penanganan persoalan keamanan dan ketertiban, tetapi juga dengan hadir membantu warga yang berada dalam kondisi membutuhkan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Dukungan terhadap pelaksanaan Jampang Ngabuana 3 terus mengalir. Kali ini, dukungan datang dari keluarga besar SMAN 1 Surade, Kabupaten Sukabumi, yang menyambut positif agenda budaya tahunan yang digagas Paguyuban Jampang Tandang Makalangan (PJTM). Kepala SMAN 1 Surade, Hardika, S.Pd., secara langsung menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut. Pernyataan itu disampaikannya di halaman sekolah, Senin (21/9/2026), didampingi sejumlah siswa. Tidak hanya mewakili SMAN 1 Surade, Hardika juga menyampaikan dukungan atas nama SMAN 1 Cibitung. Menurutnya, Jampang Ngabuana 3 bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga budaya sekaligus memperkuat tali silaturahmi masyarakat Pajampangan. “Atas nama SMAN 1 Surade dan SMAN 1 Cibitung, kami mengapresiasi dan mendukung penuh, serta mengucapkan selamat kepada Paguyuban Jampang Tandang Makalangan di bawah pimpinan Ketua Umum Bapak H. Hendra Permana, S.Sos., M.M., yang akan menyelenggarakan kegiatan tahunan Jampang Ngabuana 3,” ujar Hardika. Jampang Ngabuana 3 dijadwalkan berlangsung selama dua hari dua malam pada 10–11 Oktober 2026, berlokasi di Lapangan Lodaya, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Hardika berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, lancar dan sukses. Ia juga berharap konsistensi PJTM dalam menggelar kegiatan tersebut dapat terus terjaga sehingga nilai-nilai budaya dan kebersamaan masyarakat Pajampangan tetap hidup di tengah perkembangan zaman. “Semoga kegiatannya berjalan lancar, sukses, serta senantiasa konsisten dalam merawat budaya dan mempererat silaturahmi warga Pajampangan,” harapnya. Dukungan keluarga besar SMAN 1 Surade kemudian ditutup dengan suasana penuh semangat. Para siswa dan warga sekolah turut menyambut dengan yel-yel serta tepuk tangan meriah sebagai bentuk dukungan terhadap Jampang Ngabuana 3. “SMA 1 Surade Semanisracage! SMA 1 Cibitung — Nangtung!” (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Jajaran Satnarkoba Polres Sukabumi Kota menangkap seorang pria berinisial RBC (29) yang diduga sebagai pemilik 25 paket narkotika jenis sabu di wilayah Cisaat, Kabupaten Sukabumi. RBC, warga Cibatu, Kecamatan Cisaat, diamankan polisi pada Sabtu (19/9/2026) sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah bengkel di wilayah Desa Sukasari, Kecamatan Cisaat. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan 25 paket yang diduga sabu dengan berat keseluruhan 10,15 gram. Puluhan paket tersebut ditemukan tersimpan di dalam saku celana yang dikenakan RBC. Selain 25 paket sabu, petugas turut mengamankan satu unit telepon seluler dan satu unit timbangan digital yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kasat Narkoba Polres Sukabumi Kota AKP Bayu Saeful Bahari membenarkan penangkapan tersebut. Ia mengatakan seluruh barang bukti awal diamankan saat petugas melakukan penindakan terhadap RBC. “Selain 25 paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 10,15 gram, petugas juga mengamankan satu unit handphone dan satu unit timbangan digital,” kata AKP Bayu kepada awak media, Senin (21/9/2026). Penangkapan di Cisaat kemudian dikembangkan polisi. Penyidik tidak berhenti setelah menemukan puluhan paket sabu dari RBC, tetapi langsung menelusuri tempat tinggal yang ditempati terduga pelaku. Polisi mendatangi dan menggeledah rumah kontrakan RBC di kawasan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Penggeledahan dilakukan untuk mencari kemungkinan adanya barang bukti lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika tersebut. Hasil penggeledahan kembali menemukan barang yang diduga narkotika. Dari rumah kontrakan tersebut, petugas mengamankan dua paket sedang sabu serta satu unit timbangan digital. “Setelah terduga pelaku diamankan, petugas melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah kontrakannya. Dari lokasi tersebut kembali ditemukan dua paket sedang narkotika jenis sabu serta satu unit timbangan digital,” ujar AKP Bayu. Temuan di rumah kontrakan tersebut kini menjadi bagian dari rangkaian barang bukti yang tengah didalami penyidik. Polisi masih memeriksa keterkaitan seluruh barang bukti dengan aktivitas RBC. Tak hanya itu, penyidik juga tengah menelusuri asal-usul narkotika tersebut. Polisi mendalami apakah RBC hanya berperan sebagai pemilik atau memiliki keterkaitan dengan jaringan peredaran narkotika. “Kami masih mendalami asal-usul barang bukti tersebut, termasuk dugaan keterlibatan RBC dalam jaringan peredaran narkotika,” katanya. Bayu menegaskan proses penyidikan masih berjalan. Polisi masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang berkaitan. Atas dugaan perbuatannya, RBC dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disesuaikan dengan Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan tersebut, menurut kepolisian, memuat ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. Saat ini RBC masih menjalani proses penyidikan. Polisi memastikan pengembangan kasus terus dilakukan untuk mengungkap asal-usul 27 paket yang diduga sabu tersebut serta kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain di balik peredaran narkotika itu. “Terduga pelaku saat ini masih menjalani proses penyidikan. Kami masih melakukan pendalaman terhadap perkara ini, termasuk asal-usul barang bukti narkotika yang diamankan,” pungkas Bayu. (Reno)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi akan memperluas deteksi tuberkulosis (TBC) dengan menyasar anak sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penemuan kasus dan memutus penularan TBC di masyarakat. Rencana penyisiran tersebut disampaikan Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki saat menerima bantuan 977 paket Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk anak dari PT Indofarma (Persero) di Balai Kota Sukabumi, Senin (21/9/2026). Ayep menegaskan, penanganan TBC menjadi salah satu fokus Pemkot Sukabumi dalam menangani persoalan kesehatan sekaligus kerentanan sosial masyarakat. “Akan ada pemeriksaan khusus anak sekolah untuk disisir dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi,” kata Ayep. Menurutnya, pemeriksaan secara lebih luas diperlukan untuk mengetahui kasus TBC sedini mungkin sehingga anak yang terindikasi dapat segera mendapatkan penanganan dan pengobatan. Pemkot, lanjut Ayep, tidak ingin penanggulangan TBC berhenti pada pengobatan pasien yang telah terdeteksi. Upaya pencegahan dan penemuan kasus harus diperkuat agar penanganannya lebih efektif. “Fokus di Kota Sukabumi menyelesaikan penyakit sosial, salah satunya TBC. Penyakit kemiskinan, kebodohan, stunting, pengangguran akan kami benahi dalam 5 sampai 10 tahun ke depan,” ujarnya. Selain lingkungan pendidikan, Pemkot Sukabumi juga memberi perhatian terhadap kondisi kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Dari pemeriksaan yang dilakukan, Ayep menyebut masih ditemukan persoalan kesehatan, termasuk TBC. “Dari sekian pekerja CPMI, ada masalah di kesehatan, TBC juga. Masih ada di bawah 5 persen. Kita perlu mengobati lebih dulu. Ini tugas sosial kita bersama melalui program penanggulangan TB,” katanya. Penguatan penanganan TBC tersebut mendapat dukungan dari PT Indofarma melalui programIndofarma Hadir untuk Penanggulangan TB Anak. Sebanyak 977 paket OAT anak diserahkan untuk membantu kebutuhan pengobatan pasien TBC anak di Kota Sukabumi. Direktur PT Indofarma Sahat Sihombing mengatakan, persoalan TBC membutuhkan keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. “Melalui kegiatan Indofarma Hadir untuk Pencegahan dan Penanggulangan TB, kami menyerahkan 977 paket Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk anak. Berharap ketersediaan obat ini bisa membantu anak yang membutuhkan,” ujar Sahat. Ia mengatakan bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Indofarma dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kolaborasi dengan Pemkot Sukabumi, Dinas Kesehatan dan Tim Kerja TB Jawa Barat juga diharapkan terus diperkuat. “Melalui kolaborasi berkelanjutan, sinergi ini dapat diperkuat. Paket OAT anak ini bisa memberikan manfaat dan menjadi ikhtiar kita bersama dalam mendukung Indonesia yang lebih sehat,” tambahnya. Penyerahan bantuan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama dan penyerahan simbolis 977 paket OAT anak kepada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Dengan dukungan obat dan perluasan pemeriksaan, Pemkot Sukabumi menargetkan penanggulangan TBC tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga memperkuat deteksi dini, pencegahan, dan penanganan kasus di kelompok rentan, khususnya anak-anak. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – udaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi terus digenjot. Hingga tahapan penginputan Indeks Inovasi Daerah atau Innovative Goverment Award (IGA) 2026, sebanyak 1.157 inovasi telah dihimpun dari berbagai perangkat daerah. Jumlah tersebut menjadi salah satu gambaran masifnya upaya perangkat daerah melahirkan terobosan, baik dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan maupun program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Sukabumi, Wahyu Retnaningtyas Utami, S.H., M.H. atau Ira, mengatakan angka tersebut belum serta-merta menunjukkan seluruh inovasi siap dikirim dalam penilaian IGA. Menurutnya, setiap inovasi masih harus melalui proses verifikasi dan memenuhi sejumlah indikator, termasuk aspek implementasi dan keberlanjutan. “Kalau IGA itu yang sudah diimplementasikan minimal satu tahun, bagusnya dua tahun. Karena itu kemarin kita arahkan diinput dulu. Nanti kalau ada indikator-indikator baru, tinggal dilengkapi sehingga tahun depan bisa dikirim,” ujar Ira, Senin (21/9/2026). Ia menilai proses IGA tahun ini memberikan pengalaman berbeda karena tim pengelola mengikuti tahapan sejak awal, mulai penginputan hingga evaluasi. Kondisi tersebut membuat berbagai kekurangan dapat diketahui lebih dini dan menjadi bahan pembenahan. “Kalau tahun kemarin untuk penginputannya sudah selesai, jadi tinggal menunggu laporan dan hasil. Tahun sekarang benar-benar dari awal, sehingga banyak hal yang bisa dievaluasi dan ternyata masih banyak yang harus diperbaiki,” katanya. Di balik meningkatnya jumlah inovasi tersebut, perhatian pimpinan daerah terhadap inovasi disebut turut menjadi salah satu pendorong. Salah satu mekanisme yang berjalan adalah Key Performance Indicator (KPI) yang dilaporkan perangkat daerah secara rutin. Dalam mekanisme tersebut, inovasi menjadi salah satu aspek yang ikut dipantau dan dilaporkan setiap bulan. “Dengan KPI itu semua perangkat daerah memang terdorong, berlomba-lomba dan harus memperhatikan inovasi karena Pak Wali sangat konsen dengan inovasi,” ungkap Ira. Meski hingga kini belum ada keputusan wali kota maupun peraturan wali kota yang secara khusus mewajibkan setiap perangkat daerah menghasilkan minimal satu inovasi setiap bulan, mekanisme KPI dinilai telah menciptakan dorongan tersendiri bagi perangkat daerah untuk terus mencari pembaruan. Dari sisi sektor, inovasi bidang kesehatan masih menjadi salah satu penyumbang yang cukup besar. Puskesmas menjadi salah satu lingkungan yang aktif melahirkan inovasi karena tuntutan peningkatan kualitas pelayanan dan akreditasi ikut mendorong jajaran kesehatan melakukan berbagai pembaruan. Namun geliat inovasi tidak hanya terjadi di sektor kesehatan. Ira menyebut perangkat daerah di wilayah, terutama kecamatan dan kelurahan, mulai menunjukkan perkembangan. Sejumlah inovasi kewilayahan telah dilaporkan dan masuk dalam sistem IGA, meskipun sebagian masih berada dalam tahap penginputan sehingga belum dapat dikirim untuk penilaian. “Teman-teman di wilayah juga tidak kalah. Kalau kita lihat di media sosial, banyak lurah yang baru punya inovasi-inovasi. Banyak yang sudah dilaporkan dan diinput sementara di IGA, tetapi belum bisa dilaporkan,” ujarnya. Bahkan, sebagian inovasi kewilayahan mulai diarahkan untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inovasi tersebut tidak hanya menyasar aspek kemudahan pelayanan masyarakat, tetapi juga diarahkan agar memberikan kontribusi terhadap penguatan pendapatan daerah. “Banyak, terutama teman-teman wilayah. Mereka memang sedang digenjot untuk PAD. Banyak inovasi baru yang arahnya ke sana, salah satunya bagaimana mempermudah masyarakat,” tutur Ira. Meski demikian, inovasi yang telah masuk belum langsung ditentukan sebagai kandidat unggulan Kota Sukabumi. Saat ini, tim Litbang masih menunggu proses verifikasi serta tema besar yang nantinya ditetapkan Kementerian Dalam Negeri untuk tahapan penilaian dan presentasi inovasi daerah. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tema tersebut biasanya baru diketahui sekitar Oktober hingga November. Karena itu, tim belum dapat melakukan penyaringan secara final sebelum arah penilaian dari Kemendagri diketahui. “Kita belum tahu kira-kira tema besar yang akan diambil. Nanti setelah ada dari Kemendagri, baru kita tentukan dan disaring,” kata Ira. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri. Inovasi yang saat ini terlihat potensial belum tentu sesuai dengan tema penilaian yang nantinya ditetapkan. Karena itu, penginputan inovasi dalam jumlah besar menjadi penting. Semakin banyak inovasi yang terdokumentasi, semakin banyak pula pilihan yang dapat dikaji ketika tema penilaian telah ditetapkan. Pada penilaian sebelumnya, Kota Sukabumi sempat mengunggulkan inovasi Spada Santun dan Smart-K. Namun pengalaman tersebut menjadi pembelajaran bahwa penentuan inovasi unggulan tetap harus disesuaikan dengan tema besar yang ditetapkan Kemendagri. Ira berharap tema IGA 2026 nantinya dapat selaras dengan inovasi yang selama ini dikembangkan perangkat daerah. Dengan begitu, inovasi yang telah dihimpun tidak berhenti sebagai angka dalam sistem, tetapi dapat menunjukkan implementasi dan dampak nyata terhadap pelayanan masyarakat serta tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, 1.157 inovasi bukanlah titik akhir, melainkan bahan yang kini harus diseleksi, diverifikasi dan diperkuat. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap inovasi memiliki dokumentasi yang memadai, benar-benar diterapkan, berkelanjutan dan memberikan manfaat yang dapat dibuktikan. Proses tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkot Sukabumi membangun budaya inovasi yang tidak hanya muncul karena kebutuhan penilaian IGA, tetapi tumbuh sebagai bagian dari cara perangkat daerah bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi memperkuat langkah penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan menggerakkan enam Kelompok Kerja (Pokja) yang memiliki fokus intervensi berbeda. Penyusunan dan finalisasi program kerja dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi sebagai upaya menyatukan berbagai program agar penanganan pengangguran lebih terarah dan terukur. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Bappeda Kota Sukabumi Erni Agus Riyani, S.Si., M.A.P., Senin (21/9). Langkah ini kata Erni, makin menegaskan bahwa persoalan pengangguran tidak cukup dijawab hanya dengan membuka lowongan pekerjaan. “Ada mata rantai yang harus dibenahi secara bersamaan, mulai dari kompetensi pencari kerja, ketersediaan lapangan pekerjaan, pengembangan usaha, investasi, perlindungan tenaga kerja hingga kualitas data ketenagakerjaan,” kata dia. Melalui rapat koordinasi penyusunan Pokja dan rapat finalisasi program kerja ujarnya, Bappeda bersama Tim Penanganan TPT memantapkan pembagian peran serta program yang akan dijalankan masing-masing kelompok kerja. Tim Penanganan TPT Kota Sukabumi ujarnya, dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 100.3.3.3/KEP.51/BAPPEDA/2026. Tim tersebut nantinya menjadi wadah koordinasi untuk mengidentifikasi persoalan, merumuskan kebijakan, mengoordinasikan program serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan TPT. Enam Pokja yang dibentuk memiliki fokus berbeda namun saling berkaitan. Lebih jauh menjelang, Pokja Peningkatan Kesempatan Kerja diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pasar kerja sekaligus memperkuat penempatan tenaga kerja. Kemudian Pokja Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja berfokus memastikan tenaga kerja memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Upaya tersebut mencakup pelatihan, sertifikasi hingga pemetaan kebutuhan kompetensi. Sementara Pokja Pengembangan Kewirausahaan, UMKM dan Ekosistem Ekonomi Kreatif diarahkan untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi melalui penguatan pelaku usaha dan penciptaan peluang kerja baru. Dari sisi investasi, Pokja Peningkatan Iklim Investasi kata Erni, memiliki peran mendorong terciptanya iklim yang mendukung masuk dan berkembangnya investasi. Aspek perizinan, infrastruktur, tata ruang serta berbagai faktor pendukung investasi menjadi bagian yang perlu dikoordinasikan. Selanjutnya, Pokja Perlindungan Sosial Tenaga Kerja memperkuat perhatian terhadap perlindungan pekerja, termasuk kelompok pekerja rentan. Sedangkan Pokja Peningkatan Tata Kelola Data Ketenagakerjaan menjadi fondasi penting untuk memastikan kebijakan disusun berdasarkan data yang berkualitas. Keenam Pokja tersebut dirancang tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap kelompok memiliki tugas mengidentifikasi potensi dan persoalan, mengoordinasikan program, menyediakan data dan informasi, mengikuti proses evaluasi serta menyampaikan perkembangan dan capaian kegiatan. Pola kerja tersebut menjadi penting karena satu persoalan ketenagakerjaan dapat berkaitan langsung dengan persoalan lainnya. Pencari kerja membutuhkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dunia usaha membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan. Sementara penciptaan lapangan kerja membutuhkan iklim investasi dan ekosistem usaha yang mendukung. Di tengah rangkaian tersebut, data menjadi pijakan untuk menentukan arah intervensi. Data ketenagakerjaan yang akurat diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui kondisi pasar kerja, memetakan persoalan serta menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, Bappeda mendorong agar finalisasi program kerja enam Pokja tidak berhenti pada penyusunan daftar kegiatan. Setiap program diharapkan memiliki sasaran, indikator, target, pihak yang terlibat serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Dengan pendekatan tersebut, enam Pokja diharapkan menjadi satu kesatuan kerja. Data digunakan untuk membaca persoalan, peningkatan kompetensi menjawab kebutuhan tenaga kerja. Disamping itu, perluasan kesempatan kerja mempertemukan pencari kerja dengan pasar kerja, sementara kewirausahaan, UMKM, ekonomi kreatif dan investasi membuka ruang penciptaan pekerjaan baru. Pada saat yang sama, aspek perlindungan sosial tetap diperkuat agar pertumbuhan kesempatan kerja berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap pekerja. Bappeda menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar program penanganan TPT tidak tumpang tindih dan dapat saling memperkuat. Perangkat daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan mengambil peran sesuai bidang masing-masing. Dengan telah dimantapkannya program kerja enam Pokja, penanganan TPT Kota Sukabumi memasuki tahap yang lebih konkret. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rencana benar-benar diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang terukur. Sebab, target akhirnya bukan sekadar tersusunnya program kerja, tetapi terciptanya lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatnya kualitas tenaga kerja. Tidak hanya itu juga akan tercipta tumbuhnya usaha baru dan terbentuknya ekosistem ketenagakerjaan yang mampu memberikan peluang ekonomi lebih luas bagi masyarakat Kota Sukabumi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Tegalbuleud AKP H.M. Iqsan, menyerahkan bantuan berupa 200 zak semen untuk kegiatan pengecoran beton jalan di Kedusunan Sukarata, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi, pada Minggu (20/9/2026) malam. Dalam penyerahannya, Kapolsek Tegalbuleud AKP H.M. Iqsan menyampaikan bantuan tersebut atas nama Kapolres Sukabumi. “Kami atas nama Kapolres Sukabumi menyerahkan bantuan berupa 200 zak semen untuk pengecoran jalan melalui Ustadz Yudi Pratama, mohon untuk diterima,” ujarnya. Menerima bantuan tersebut, Ustadz Yudi Pratama, yang juga dikenal dengan sebutan,” Si Peci Merah Tijampang” serta Ketua Perguruan Sapu Jagat Wilayah Pajampangan, mewakili warga masyarakat Kedusunan Sukarata menyampaikan rasa syukur dan terima kasih. “Barokallah bantuannya, kami terima dan akan langsung digunakan. Kami sangat mengapresiasi langkah dan kemurahan hati Pak Kapolres AKBP Benny Cahyadi melalui Kapolsek Tegalbuleud AKP H.M. Iqsan. Terima kasih kepada Pak Kapolres atas bantuannya, semoga kebaikan Bapak menjadi amal ibadah,” ucap Ustadz Yudi. Beliau turut mendoakan: “Semoga Allah senantiasa melimpahkan panjang umur dan kemurahan rezeki kepada Pak Kapolres maupun Pak Kapolsek Tegalbuleud.” Suasana tampak sangat hangat dan antusias. Ratusan warga tampak kompak, berjibaku bekerja sama bergotong royong mengerjakan pengecoran jalan tersebut. Kapolsek Tegalbuleud AKP H.M. Iqsan tidak hanya menyerahkan bantuan, melainkan turut hadir langsung di tengah warga, sekaligus memberikan apresiasi atas kekompakan dan semangat kebersamaan yang ditunjukkan warga. Warga tampak sumringah. Perbaikan jalan ini tentunya akan sangat mempermudah akses warga sehari-hari, termasuk bagi anak-anak yang berangkat dan pulang ke sekolah. Warga juga menyampaikan terima kasih tidak hanya kepada Kapolres Sukabumi dan Kapolsek Tegalbuleud, tetapi juga kepada Ustadz Yudi Pratama yang telah memperjuangkan kebutuhan pembangunan di wilayahnya. ( Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Persoalan sampah di Kota Sukabumi membutuhkan perubahan mendasar dalam pola penanganan. Pemerintah tidak bisa terus mengandalkan petugas kebersihan dan tempat pembuangan akhir (TPA), melainkan harus mendorong keterlibatan masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menegaskan, pengelolaan sampah dari sumbernya menjadi langkah penting untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA Cikundul. Kesadaran masyarakat untuk memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu dinilai menjadi kunci agar penanganan sampah lebih efektif dan berkelanjutan. Menurut Bobby, kebiasaan membuang seluruh jenis sampah dalam satu wadah harus mulai diubah. Setiap jenis sampah memiliki karakteristik berbeda sehingga membutuhkan metode pengolahan yang sesuai. Karena itu, Pemerintah Kota Sukabumi bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus memperluas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Upaya tersebut diarahkan agar pemilahan sampah tidak berhenti sebagai imbauan, tetapi berkembang menjadi kebiasaan sehari-hari di setiap keluarga. “Yang paling penting sebenarnya dari hulunya, dari rumah tangga. Sampah harus dipilah sejak dari rumah, antara organik, anorganik dan residu,” tegas Bobby usai kegiatan World Clean Up Day tingkat Kota Sukabumi, Minggu (20/9/2026). Ia menjelaskan, penanganan yang hanya berfokus pada bagian hilir tidak akan menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Sampah yang sudah tercampur cenderung lebih sulit diolah dan pada akhirnya menambah beban TPA. Selain mengubah perilaku masyarakat, Pemkot Sukabumi juga berencana mengoptimalkan kembali Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). Dari sekitar 12 hingga 13 TPS 3R yang tersedia, pemerintah menargetkan sedikitnya separuhnya dapat kembali diaktifkan pada 2027, dengan mempertimbangkan dukungan anggaran yang memadai. Bobby menekankan, pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, mulai dari pemerintah, kelurahan, pengurus RW dan RT hingga setiap keluarga. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pemilahan dan pengolahan sampah dapat berjalan secara konsisten di tingkat lingkungan. Salah satu langkah yang didorong adalah pembentukan satuan tugas (satgas) sampah di tingkat RT. Satgas ini diharapkan dapat mengambil sampah dari rumah ke rumah sekaligus memberikan edukasi kepada warga agar sampah sudah dipilah sebelum diserahkan untuk diangkut. Dengan sistem tersebut, sampah yang terkumpul tidak lagi bercampur sehingga lebih mudah ditangani. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau dimanfaatkan melalui lubang biopori, sedangkan sampah anorganik dapat dipilah untuk didaur ulang dan dikembangkan menjadi sumber nilai ekonomi. Semangat pengelolaan sampah berbasis masyarakat itu juga diperkuat Ketua Restu Bumi Kia Prolita. Ia menilai, pengelolaan sampah di lingkungan tidak semata-mata berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga membuka peluang untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan produktif. Menurut Kia, sejumlah wilayah mulai mengembangkan pengolahan sampah organik melalui biopori hingga pemanfaatannya sebagai pupuk untuk tanaman hidroponik. Praktik tersebut menunjukkan bahwa sampah yang sebelumnya dianggap tidak berguna masih dapat dimanfaatkan kembali apabila dikelola dengan tepat. “Jadi sampah yang tadinya harus dibuang, kita kelola supaya mempunyai nilai ekonomis,” ujarnya. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep ekonomi sirkular, yakni mengembalikan material yang masih dapat dimanfaatkan ke dalam siklus penggunaan sehingga tidak langsung berakhir sebagai limbah. Sampah organik dapat mendukung kebutuhan pupuk tanaman, sementara sampah anorganik berpotensi memberikan nilai tambah melalui pemilahan dan daur ulang. Kia menilai, penerapan pola tersebut perlu diperluas melalui edukasi dan pendampingan yang berkesinambungan. Masyarakat harus didorong untuk mengubah cara pandang terhadap sampah, dari sesuatu yang sekadar dibuang menjadi material yang masih memiliki potensi manfaat. Melalui sosialisasi dan kegiatan *clean-up day*, upaya membangun kesadaran itu terus didorong dari tingkat kelurahan hingga lingkungan RT dan RW. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting agar gerakan pengelolaan sampah tidak hanya berlangsung saat kegiatan tertentu, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak cukup diukur dari banyaknya sampah yang berhasil diangkut. Pengurangan sampah sejak sumbernya, optimalisasi fasilitas pengolahan, serta kemampuan masyarakat memanfaatkan kembali material yang masih bernilai juga menjadi bagian penting dalam mengurangi tekanan terhadap TPA Cikundul. Perubahan itu harus dimulai dari rumah tangga, diperkuat melalui pengelolaan di lingkungan, dan didukung oleh pemerintah melalui edukasi serta fasilitas yang memadai. Dengan begitu, sampah tidak hanya menjadi persoalan kebersihan, tetapi juga berpeluang menjadi sumber manfaat dan nilai ekonomi bagi masyarakat Kota Sukabumi. (Usep)