SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Persiapan Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 tingkat Kabupaten Sukabumi mulai memasuki tahap pemantapan. Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan berbagai kebutuhan teknis pelaksanaan terus disiapkan menjelang puncak peringatan yang akan digelar pada 22 Oktober 2026. Tahun ini, Lapang Korpri Cisaat diproyeksikan menjadi lokasi utama upacara. Dengan kapasitas yang besar dan potensi jumlah peserta yang cukup banyak, kesiapan sarana, logistik hingga pengaturan protokoler menjadi perhatian dalam rapat persiapan yang digelar di Pendopo Sukabumi, Rabu (7/10/2026). Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, meminta panitia tidak menunda penyelesaian berbagai kebutuhan teknis. Menurutnya, kepastian terkait kondisi dan kesiapan lokasi harus segera diikuti dengan perencanaan yang terukur. “Peringatan Hari Santri Nasional yang insyaallah akan digelar pada 22 Oktober mendatang adalah momen penting. Kami menargetkan Lapang Korpri Cisaat, yang berkapasitas besar, dapat digunakan secara maksimal untuk memfasilitasi upacara peringatan ini,” ujar Ade. Ia mengingatkan, pelaksanaan HSN di Lapang Korpri Cisaat selama ini identik dengan tingginya antusiasme dan jumlah peserta. Karena itu, setiap kebutuhan harus dipastikan sejak awal agar tidak menimbulkan kendala ketika hari pelaksanaan tiba. “Jika sudah ada kepastian teknis, kita akan segera susun perencanaan mulai dari sarana prasarana hingga protokoler. Biasanya, peringatan di Lapang Korpri Cisaat selalu dipadati peserta, sehingga persiapannya harus benar-benar matang,” tegasnya. Peringatan HSN tahun ini mengangkat tema nasional “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”. Pemerintah Kabupaten Sukabumi kemudian memberikan muatan lokal melalui tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas untuk Sukabumi Mubarakah.” Tidak hanya menyangkut kesiapan pemerintah daerah, pelaksanaan HSN 2026 juga mengedepankan sinergi lintas lembaga. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sukabumi, KH. E.S. Mubarok, menyebut kegiatan tahun ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama PCNU, Polri dan unsur TNI. Ia menilai keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bentuk kolaborasi yang patut diapresiasi karena mampu menyatukan sejumlah elemen dalam satu momentum peringatan Hari Santri. “Tahun ini, peringatan Hari Santri di Kabupaten Sukabumi melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, PCNU, Polri, serta unsur TNI. Kami sangat mengapresiasi karena ini merupakan sinergi pertama yang merangkul seluruh elemen secara menyeluruh,” ungkap KH. E.S. Mubarok. Puncak HSN tingkat Kabupaten Sukabumi sendiri dijadwalkan berlangsung pada 22 Oktober 2026. Dengan koordinasi yang dilakukan sejak tahap persiapan, seluruh pihak berharap peringatan tersebut dapat berlangsung tertib dan khidmat sekaligus menjadi momentum memperkuat kontribusi santri dalam pembangunan daerah. Semangat kolaborasi yang dibangun dalam pelaksanaan HSN 2026 diharapkan tidak berhenti pada seremoni, tetapi turut memperkuat peran santri sebagai bagian penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan menuju Sukabumi Mubarakah. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Upaya Pemerintah Kota Sukabumi menekan angka stunting mulai menunjukkan hasil. Tak hanya mengejar penurunan prevalensi, kinerja program percepatan penurunan stunting juga berhasil membawa Kota Sukabumi masuk jajaran lima besar kabupaten/kota di Jawa Barat berdasarkan penilaian web monitoring Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Dalam penilaian tersebut, Kota Sukabumi memperoleh nilai 88,71. Capaian itu menempatkan Sukabumi bersama Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Ciamis dan Kota Depok sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Jawa Barat. Kabid Pemerintahan dan Pengembangan Masyarakat Bappeda Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti mengatakan, capaian tersebut tidak lahir dari kerja satu organisasi perangkat daerah (OPD). Penanganan stunting dibangun melalui kolaborasi lintas sektor, dengan melibatkan perangkat daerah hingga kader Posyandu di tingkat masyarakat. “Capaian 88,71 ini merupakan hasil kerja bersama. Tidak hanya intervensi spesifik oleh Dinas Kesehatan, tetapi melibatkan seluruh stakeholder dan perangkat daerah sesuai dengan intervensi spesifik maupun sensitifnya,” ujarnya. Ia menjelaskan, tim penanganan stunting yang sebelumnya dikenal sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kini mengikuti regulasi baru menjadi tim pencegahan percepatan penurunan stunting. Tim tersebut diketuai Wakil Wali Kota Sukabumi, dengan Bappeda sebagai sekretariat, serta melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk KB dan berbagai perangkat daerah melalui kelompok kerja. Skema tersebut menempatkan stunting sebagai persoalan lintas sektor. Dinas Kesehatan menangani intervensi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil serta pemenuhan kebutuhan gizi bayi dan balita. Sementara sektor lain bergerak melalui intervensi sensitif. Dinas Dalduk KB memberikan dukungan sesuai bidangnya, sedangkan DPUTR berperan dalam aspek sanitasi yang dinilai memiliki kaitan dengan kondisi stunting. DKP3 juga berkontribusi melalui program pemanfaatan pekarangan dan penguatan pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. “Stunting itu tidak hanya diintervensi oleh satu dinas saja. Ini kerja bareng, kolaborasi, konvergensi antara berbagai perangkat daerah yang ada di Kota Sukabumi,” katanya. Meski kinerja program mendapatkan apresiasi, pekerjaan rumah belum selesai. Berdasarkan data dari pemerintah pusat, prevalensi stunting Kota Sukabumi masih berada di angka sekitar 19,6 persen. Posisi tersebut memang lebih rendah dibanding angka nasional, tetapi masih berada di atas Jawa Barat. Perjalanan angkanya pun sempat mengalami fluktuasi tajam. Pada 2021, prevalensi stunting Kota Sukabumi tercatat 19,1 persen, kemudian menjadi 19,2 persen pada 2022. Angka tersebut melonjak pada 2023 hingga mencapai 26,9 persen. Namun, tren tersebut berhasil ditekan pada 2024. Prevalensi stunting Kota Sukabumi turun menjadi 19,7 persen. Sementara untuk angka terbaru tahun berjalan, pengukuran dan penetapan data dari pemerintah pusat belum dilakukan. “Yang tahun ini belum. Pengukurannya belum,” jelasnya. Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa dilihat hanya dari satu indikator. Faktor sanitasi, asupan gizi, kondisi lingkungan hingga pola asuh keluarga turut memengaruhi tumbuh kembang anak. Karena itu, Bappeda terus menjalankan fungsi koordinasi untuk memastikan target intervensi dari berbagai perangkat daerah berjalan. Mulai dari jumlah ibu hamil yang mendapatkan makanan tambahan, bayi dan balita yang memperoleh dukungan pemenuhan gizi, hingga remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah. Peran kader Posyandu pun menjadi bagian penting dalam mata rantai penanganan tersebut. Kader dinilai memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan sasaran program. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut menjadi salah satu faktor pendukung pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya bagi kelompok bayi, balita dan ibu hamil atau 3B. Di sisi lain, persoalan stunting masih ditemukan di hampir seluruh wilayah kecamatan di Kota Sukabumi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi harus dilakukan secara merata, bukan hanya menyasar kawasan tertentu. Kemiskinan juga disebut memiliki keterkaitan dengan stunting. Namun, kondisi ekonomi bukan satu-satunya penyebab. Pola asuh keluarga, terutama dalam pemberian makanan dan pemenuhan gizi, juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. “Stunting itu identik dengan kemiskinan, tapi belum tentu yang miskin selalu stunting. Ada juga faktor keluarga, di antaranya pola asuh yang salah dalam penanganan pemberian gizi,” tandasnya. Dengan capaian kinerja 88,71, Pemkot Sukabumi kini memiliki modal untuk memperkuat program. Bagi Bappeda, masuk lima besar Jawa Barat bukan garis akhir, melainkan pemicu agar kolaborasi antarsektor semakin solid dan angka prevalensi stunting terus ditekan menuju target nasional 14 persen. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Setelah lima hari dinyatakan hilang akibat terseret arus laut, Doa Khairul Ikhsan (17), akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan, Rabu, 7 Oktober 2026. Korban sebelumnya dilaporkan hilang pada Sabtu (3/10/2026) saat tengah mandi di kawasan perairan Pantai Istiqomah, Kelurahan Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan korban ditemukan setelah seorang nelayan melihat jasad korban mengapung di sekitar perairan PLTU Tengah. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada tim SAR untuk dilakukan proses evakuasi. “Setelah mendapatkan informasi dari nelayan, personel Basarnas bersama unsur SAR gabungan kemudian melakukan proses evakuasi terhadap korban dan langsung dibawa menuju RSUD Palabuhanratu untuk proses selanjutnya, kemudian akan diserahkan kepada pihak keluarga,” jelas Suryo kepada awak media, Rabu (7/10/2026). Menurut Suryo, korban ditemukan sekitar pukul 07.05 WIB. Tim SAR gabungan kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan evakuasi sekitar pukul 07.50 WIB. Jasad korban ditemukan pada radius sekitar 2,6 NM (nautical miles) dari lokasi awal kejadian. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa menuju Dermaga 2 Palabuhanratu. Selanjutnya, jasad korban langsung dilarikan ke RSUD Palabuhanratu untuk proses penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dalam operasi pencarian tersebut, puluhan personel dari berbagai unsur SAR dilibatkan. Mereka berasal dari Pos SAR Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi, Balawista Sukabumi, Pos TNI AL Palabuhanratu, RAPI Palabuhanratu, HNSI Palabuhanratu, Wanadri, SAKA SAR, Sehati Gerak Bersama, SAR Khatulistiwa, UPP Kelas 3 Palabuhanratu, serta keluarga korban. Suryo menjelaskan, selama operasi pencarian, tim SAR telah melakukan penyisiran secara intensif melalui sejumlah jalur. Pencarian di laut dilakukan menggunakan perahu karet dan kapal patroli Polairud, serta melibatkan kapal nelayan dengan jangkauan hingga radius 10 NM dari titik lokasi kejadian. Tak hanya melalui jalur laut, pencarian juga dilakukan melalui jalur darat dengan penyisiran hingga radius 7 kilometer dari lokasi korban pertama kali dilaporkan hilang. Tim juga melakukan pemantauan dari udara menggunakan drone dengan jangkauan pengamatan hingga radius 700 meter dari lokasi kejadian. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian terhadap Doa Khairul Ikhsan dinyatakan berakhir. Suryo pun mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika beraktivitas di kawasan pantai, khususnya saat kondisi arus dan gelombang tidak memungkinkan. “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri berenang atau mandi di laut ketika kondisi arus tidak memungkinkan. Keselamatan harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (Reno)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Sikap politik tak biasa ditunjukkan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari. Ia memilih menurunkan foto Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya terpampang di ruang kerjanya. Hal itu dilakukan sebagai sikap pribadinya setelah mencermati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Wakil Presiden. Rojab menyoroti bagian fakta persidangan yang menurut pemahamannya berkaitan dengan belum ditemukannya pembuktian mengenai kesetaraan ijazah Gibran dengan ijazah sekolah menengah atas (SMA). “Ya, sikap politik saya kan kayak gitu. Kebetulan di ruangan ada foto Gibran. Saya menyikapi putusan MK kemarin,” ujar Rojab kepada wartawan, Rabu (7/10/2026). Menurut Rojab, persoalan tersebut menjadi titik penting yang membuatnya mengambil keputusan untuk sementara mencopot foto Gibran dari ruang kerjanya. “Di salah satu fakta persidangan terungkap bahwa Mahkamah Konstitusi belum menemukan ijazah Gibran itu setara. Pada fakta persidangan itu dijelaskan begitu,” katanya. Rojab bahkan memberikan penekanan khusus bahwa sikapnya bukan lahir karena dirinya menolak MK. Ia justru mengaku menghormati putusan lembaga tersebut, tetapi memilih mencermati bagian-bagian fakta persidangan yang menurutnya masih menyisakan pertanyaan. “Bukan masalah penolakan MK terhadap gugatan Deni Indrayana. Digarisbawahi, berkaitan dengan ijazah itu, Mahkamah Konstitusi tidak pernah menerima atau menemukan pembuktian bahwa ijazah Gibran setara SMA,” tegasnya. Dari situlah Rojab mengambil sikap. Foto Gibran diturunkan, tetapi tidak dibuang. Foto tersebut diserahkan kepada Sekretariat DPRD Kota Sukabumi untuk disimpan sementara. “Ini sikap politik saya, dan sementara saya turunkan dulu sampai nanti ada fakta hukum lain yang menyatakan bahwa ijazah Gibran itu memang sudah setara ijazah SMA,” ujarnya. Bagi Rojab, langkah tersebut menjadi bentuk penegasan bahwa dirinya memilih menunggu kepastian hukum sebelum kembali memajang foto Wakil Presiden di ruang kerjanya. Ia pun berhati-hati menempatkan sikap tersebut. Rojab tidak menyatakan bahwa persoalan ijazah Gibran telah terbukti bermasalah. Ia hanya menjadikan apa yang dipahaminya sebagai fakta persidangan sebagai dasar sikap politik pribadi. “Ini sifatnya sementara. Berkaitan dengan itu ada pelanggaran atau tidak, penurunan itu sebenarnya tidak. Ini tetap disimpan baik-baik sampai adanya pembuktian secara sah terkait ijazah tersebut,” tuturnya. Sikap Rojab juga tidak dimaksudkan sebagai instruksi kepada anggota DPRD lainnya. Ia menegaskan keputusan tersebut hanya berlaku di ruang kerjanya dan tidak mewakili lembaga DPRD Kota Sukabumi. “Kebetulan di ruangan saya ada foto Gibran, jadi saya tidak memaksakan kepada anggota dewan lainnya,” katanya. Rojab bahkan memastikan keputusan tersebut bukan sikap resmi partai politik tempatnya bernaung. Menurutnya, langkah itu merupakan sikap personal yang melekat pada dirinya sebagai pejabat publik. “Ini bukan sikap partai, tapi lebih kepada sikap pribadi saya yang melekat kepada jabatan,” ujarnya. Meski demikian, Rojab mengaku telah melaporkan sikap tersebut kepada partainya. “Saya juga sudah melapor terkait hal ini kepada partai,” katanya. Penurunan foto Gibran tersebut pada akhirnya menjadi simbol kritik politik Rojab terhadap persoalan yang masih menjadi perhatian publik. Ia memilih tidak membakar, membuang, ataupun memusnahkan foto tersebut, melainkan menyimpannya sambil menunggu perkembangan hukum. Pesan politik yang disampaikan Rojab pun cukup jelas yaitu foto itu belum akan kembali ke tempat semula sebelum dirinya mendapatkan keyakinan dari fakta hukum yang menurutnya memberikan kepastian mengenai persoalan kesetaraan ijazah tersebut. Namun, sikap politik tersebut tetap harus ditempatkan berbeda dengan kesimpulan hukum. Persoalan mengenai keabsahan ijazah, pemenuhan persyaratan pencalonan, serta konsekuensi hukumnya merupakan perkara yang berada dalam kewenangan lembaga hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sementara, ruang kerja Rojab tanpa foto Gibran. Foto tersebut kini tersimpan di Sekretariat DPRD Kota Sukabumi. Rojab memilih menunggu, sembari menyatakan bahwa keputusan untuk memasangnya kembali akan bergantung pada perkembangan dan fakta hukum selanjutnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Keberhasilan Tim Nasional (Timnas) Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP. Budi Azhar menyampaikan ucapan selamat sekaligus rasa bangganya atas perjuangan Timnas Indonesia yang berhasil menuntaskan laga pamungkas dengan hasil membanggakan. “WE ARE THE CHAMPIONS! Kemenangan ini menjadi kebanggaan yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Budi Azhar Mutawali. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil dari kerja keras, semangat, serta perjuangan para pemain bersama jajaran tim pelatih selama menjalani kompetisi. Gelar juara itu juga menjadi capaian yang dinilai semakin bermakna setelah Indonesia menanti selama 35 tahun. Budi berharap keberhasilan tersebut tidak berhenti sebagai sebuah pencapaian, tetapi dapat menjadi momentum untuk membangun kepercayaan diri dan semangat juang yang lebih kuat dalam perjalanan sepak bola Indonesia. “Semoga capaian ini menjadi pijakan kokoh untuk terus menumbuhkan kepercayaan diri dan semangat juang, serta membuka jalan bagi lahirnya prestasi-prestasi baru sepak bola tanah air di masa depan. Indonesia Bangga!” katanya. Apresiasi terhadap keberhasilan Timnas Indonesia juga disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Erpa Aris Purnama, S.Si. Ia turut menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan skuad Garuda mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026. “Selamat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026! Bangga untuk Indonesia,” tegas Erpa Aris Purnama. Capaian Timnas Indonesia tersebut diharapkan dapat menjadi energi positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat persatuan dan semangat kebersamaan. Di sisi lain, prestasi tersebut juga diharapkan mampu menginspirasi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi dan meraih prestasi, baik di bidang olahraga maupun bidang lainnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Penguatan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan menjadi salah satu perhatian dalam Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyusun program kerja yang tidak hanya berkaitan dengan dakwah, tetapi juga menyentuh kerukunan, ekonomi, hingga penguatan ukhuwah. Mukerda MUI Kabupaten Sukabumi berlangsung di Pondok Modern Assalam Putri, Selasa (6/10/2026), dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas. Andreas menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Mukerda tersebut. Menurutnya, forum ini penting karena menjadi kesempatan bagi jajaran MUI untuk merumuskan berbagai langkah dan program yang dapat memberikan manfaat langsung bagi umat dan masyarakat. “Kami Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program kerja MUI,” kata Andreas. Ia menjelaskan, dukungan tersebut di antaranya diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, menjaga kerukunan umat, serta membimbing masyarakat agar kehidupan sosial di Kabupaten Sukabumi semakin agamis, harmonis, dan sejahtera. Menurut Andreas, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata dilihat dari pembangunan fisik. Aspek mental dan spiritual masyarakat juga menjadi bagian penting yang harus mendapatkan perhatian. Terlebih, MUI memiliki posisi strategis sebagai wadah berhimpunnya para ulama, kyai, dan tokoh agama yang selama ini memiliki peran besar dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat. “Kami sangat mengharapkan dukungan, doa, dan bimbingan dari para kyai, alim ulama, sesepuh, dan segenap pengurus MUI,” ujarnya. Andreas berharap sinergi antara pemerintah daerah dan para ulama dapat terus diperkuat sehingga Kabupaten Sukabumi senantiasa memperoleh petunjuk, bimbingan, keberkahan, serta ridho Allah SWT. Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Sukabumi KH E Fatahillah mengatakan, pihaknya berkomitmen membangun kemitraan yang semakin kuat dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Karena itu, program kerja MUI periode 2026-2031 akan diarahkan agar memiliki keterkaitan dengan visi pembangunan daerah. “MUI merupakan mitra pemerintah. Maka dari itu, kami periode 2026-2031 memiliki visi terwujudnya MUI Kabupaten Sukabumi yang istiqomah dalam berdakwah, mudawwamah dalam ibadah menuju masyarakat yang mubarakah,” ungkapnya. Salah satu agenda yang akan didorong MUI yakni program pendampingan keagamaan bagi masyarakat yang berada di lingkungan industri. Program tersebut direncanakan melalui kolaborasi antara MUI dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. “Semoga program ini terwujud secepatnya,” bebernya. Dalam forum Mukerda, KH E Fatahillah juga mendorong seluruh peserta untuk menyampaikan gagasan terbaik yang dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Sukabumi. Ia menilai, program yang dirumuskan MUI perlu menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga keberadaan organisasi ulama tersebut semakin dirasakan manfaatnya. “Keluarkan ide positif untuk kemajuan Kabupaten Sukabumi yang mubarakah, baik di bidang takwa, kerukunan umat, ekonomi, dan ukhuwah,” pungkasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Tantangan generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan menguasai teknologi. Penguatan karakter dan etika menjadi bagian penting agar kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan memberi manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas saat memimpin sebagai Pembina Upacara Apel Besar memperingati Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di Pondok Modern Assalam Putri, Warungkiara, Selasa (6/10/2026). Andreas mengatakan, Gerakan Pramuka selama ini telah menjadi bagian penting dalam proses pembentukan generasi muda. Berbagai nilai yang diajarkan melalui Tri Satya dan Dasa Dharma dinilai mampu membangun pribadi yang tangguh, memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama. Menurutnya, kiprah Gerakan Pramuka juga dapat dilihat dari banyaknya kader yang kemudian tumbuh menjadi pemimpin, pendidik, ilmuwan maupun tokoh masyarakat yang mengabdikan diri dan memberikan kontribusi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka telah terbukti menjadi landasan penting dalam membentuk generasi yang tangguh, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, serta mampu menghadapi berbagai perubahan zaman, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan,” ujar Andreas. Ia menekankan, nilai-nilai tersebut jangan berhenti pada kegiatan kepramukaan semata. Lebih dari itu, Tri Satya dan Dasa Dharma harus menjadi pedoman yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Andreas menilai, karakter yang kuat akan menjadi penyeimbang bagi generasi muda ketika berhadapan dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Kemampuan digital, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan kebijaksanaan, tanggung jawab serta kepedulian sosial. Dengan pembinaan yang terarah, ia optimistis Gerakan Pramuka dapat terus melahirkan generasi yang memiliki kesiapan untuk mengambil peran dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. “Saya meyakini, Gerakan Pramuka mampu melahirkan generasi muda yang siap berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Apalagi jika dilakukan dengan pembinaan yang terarah,” ucapnya. Dalam kesempatan tersebut, Andreas turut mengapresiasi perkembangan Gerakan Pramuka di Kabupaten Sukabumi. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sukabumi di bawah kepemimpinan Ade Suryaman disebut telah menorehkan sejumlah capaian. Salah satu capaian tersebut adalah keberhasilan melampaui target 5.000 Pramuka Garuda sejak 2023. Menurut Andreas, capaian itu menjadi bukti bahwa pembinaan kepramukaan di Kabupaten Sukabumi terus berjalan dan perlu dipertahankan. “Ini patut diapresiasi. Capaian ini harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan sebagai bagian dari sinergi dalam memperkuat pendidikan kepramukaan,” ungkapnya. Apel Besar memperingati Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 tersebut juga dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan lainnya, termasuk penyerahan berbagai penghargaan sebagai bentuk apresiasi dalam Gerakan Pramuka. (Reno)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Penerimaan pajak daerah Kota Sukabumi menunjukkan tren peningkatan. Hingga September 2026, realisasi penerimaan tercatat sekitar Rp51,4 miliar, naik sekitar Rp8,8 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp42,6 miliar. Kenaikan tersebut menjadi sinyal positif bagi kinerja pendapatan daerah. Namun, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) masih berupaya mengoptimalkan sejumlah sektor pajak agar potensi penerimaan dapat tergarap lebih maksimal. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah (P3D) BPKPD Kota Sukabumi, Ziad Panji Nurhari, mengatakan realisasi penerimaan pajak daerah hingga akhir September 2026 telah mencapai sekitar 88 persen dari target yang ditetapkan untuk periode tersebut. “Kalau dipresentasikan ke target sampai akhir September sudah 88 persen. Namun, ada beberapa jenis pajak yang masih harus kita optimalkan,” ujar Ziad saat ditemui wartawan, Selasa (6/10/2026). Menurutnya, target penerimaan pajak daerah setiap tahun mengalami perubahan dan cenderung meningkat. Kondisi tersebut mendorong BPKPD untuk terus memperkuat strategi penggalian potensi sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak. Dua sektor yang menjadi perhatian khusus saat ini adalah pajak air tanah dan pajak parkir yang dikelola pihak ketiga. Keduanya dinilai masih memerlukan langkah optimalisasi, terutama melalui pendataan, pengawasan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Di sektor pajak parkir, Ziad mengungkapkan bahwa potensi penerimaan di Kota Sukabumi relatif terbatas. Saat ini, tercatat sekitar 17 wajib pajak parkir yang dikelola. Karena itu, strategi yang ditempuh lebih diarahkan pada intensifikasi pengawasan dibandingkan penambahan objek pajak baru. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemasangan alat perekam transaksi di sejumlah titik parkir dengan tingkat kunjungan tinggi. Langkah tersebut dijalankan melalui kolaborasi Bidang P3D dengan Bidang Perencanaan dan Pengendalian (Rendal). “Untuk beberapa titik parkir yang kunjungannya sangat tinggi, kita sudah pasang alat rekam transaksi sebagai pengawasan. Jadi secara real time bisa terlihat penerimaannya seperti apa,” jelasnya. Melalui perangkat tersebut, petugas dapat memantau transaksi secara langsung sehingga data penerimaan lebih terukur. Pengawasan ini sekaligus menjadi instrumen untuk memastikan pelaporan pajak sesuai dengan aktivitas transaksi yang sebenarnya. Sementara itu, optimalisasi pajak air tanah menghadapi tantangan tersendiri karena proses perizinan pengambilan dan pemanfaatannya berkaitan dengan sistem Online Single Submission (OSS) serta kewenangan pemerintah provinsi. Untuk mengantisipasi potensi objek pajak yang belum terdata, BPKPD terus menjalin koordinasi dengan instansi terkait. Informasi mengenai penerbitan izin baru menjadi salah satu dasar untuk menelusuri dan memastikan apakah pemanfaatan air tanah tersebut memenuhi ketentuan sebagai objek pajak daerah. “Potensinya masih ada, seperti dari sektor perhotelan. Kita selalu berkoordinasi dengan instansi provinsi. Kalau ada pengurusan izin baru, selalu dikoordinasikan dan diinformasikan kepada kami,” katanya. Meski demikian, Ziad menegaskan bahwa tidak semua penggunaan air tanah dikenakan pajak. Terdapat kategori penggunaan tertentu, termasuk sektor perumahan, yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Selain menggali potensi penerimaan, BPKPD juga menaruh perhatian pada kejujuran wajib pajak dalam melaporkan omzet. Pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi transaksi berpotensi membuat penerimaan daerah belum mencerminkan potensi yang sebenarnya. Karena itu, pengawasan dilakukan melalui berbagai instrumen, mulai dari pemasangan alat perekam transaksi hingga uji petik langsung di lapangan bersama Bidang Rendal. Langkah tersebut bertujuan membandingkan laporan omzet wajib pajak dengan kondisi transaksi yang ditemukan petugas. “Masih ada beberapa wajib pajak yang harus lebih ditingkatkan lagi kejujurannya dalam laporan omzet. Kita punya beberapa instrumen, di antaranya pemasangan alat rekam transaksi dan uji petik untuk menghitung omzet secara real time,” tegas Ziad. Dengan kenaikan penerimaan sekitar Rp8,8 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu, BPKPD Kota Sukabumi berupaya menjaga tren positif tersebut melalui penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Upaya ini diharapkan dapat memastikan potensi pajak yang memenuhi ketentuan tercatat dan memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Sukabumi menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Upacara peringatan tersebut berlangsung di Alun-alun Palabuhanratu, Senin (5/10/2026), dan dipimpin langsung oleh Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi Letkol Inf Agung Ariwibowo. Bupati Sukabumi H. Asep Japar turut hadir bersama unsur Forkopimda, Forkopimcam, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini mengangkat tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.” Tema tersebut menempatkan kedekatan dan kepercayaan masyarakat sebagai bagian penting dari kekuatan TNI dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang dibacakan Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi, ditegaskan bahwa perkembangan lingkungan strategis saat ini semakin kompleks. Kondisi tersebut ditandai dengan dinamika geopolitik, perkembangan teknologi yang cepat hingga munculnya berbagai bentuk ancaman hibrida. Menghadapi situasi tersebut, TNI dituntut mempertahankan sekaligus meningkatkan budaya pengabdian PRIMA, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Nilai-nilai tersebut menjadi pijakan bagi setiap prajurit untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan bentuk ancaman yang terus berkembang. Dalam amanatnya, Panglima TNI juga menyampaikan empat hal yang harus menjadi perhatian seluruh personel. Pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kedua, menjaga soliditas internal TNI serta memperkuat sinergitas dengan seluruh instansi. Selanjutnya, seluruh prajurit diminta senantiasa memegang teguh netralitas dan hukum serta meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi potensi bencana maupun dinamika keamanan di wilayah. Sementara itu, Bupati Sukabumi H. Asep Japar menilai peringatan HUT ke-81 TNI memiliki arti penting dalam mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat. Menurutnya, kekuatan sinergi tersebut perlu terus dipelihara karena menjadi bagian penting dalam menciptakan kondisi daerah yang aman sekaligus mendukung pembangunan Kabupaten Sukabumi. “Dengan momentum HUT TNI ini, mudah-mudahan di Kabupaten Sukabumi khususnya, kita semakin solid dan kuat antara TNI dengan masyarakat dalam membangun Kabupaten Sukabumi yang mubarokah,” ungkap Asep Japar. Ia berharap kebersamaan antara TNI dan masyarakat tidak hanya terbangun dalam momentum peringatan hari ulang tahun, tetapi terus diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan kerja bersama di tengah masyarakat. Sinergitas tersebut diharapkan semakin memperkokoh persatuan, memperkuat semangat menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Sukabumi yang mubarokah. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi mulai menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Cicurug dan Sukaraja untuk mengantisipasi pertumbuhan wilayah yang diperkirakan semakin pesat. Langkah ini sekaligus diarahkan untuk memastikan perkembangan kawasan tetap tertata dan mampu mendukung masuknya investasi. Perhatian khusus diberikan terhadap Kecamatan Cicurug yang berbatasan langsung dengan Bogor. Percepatan pembangunan di wilayah Bogor dinilai berpotensi memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Cicurug sehingga diperlukan pemetaan ruang yang lebih terarah sejak awal. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman saat membuka FGD 1 RDTR dan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang digelar DPTR di salah satu hotel di wilayah Kecamatan Sukabumi, Senin (5/10/2026). Ade mengatakan, penyusunan RDTR Cicurug dan Sukaraja merupakan bagian dari perluasan penataan ruang di Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya, daerah yang telah memiliki RDTR baru mencakup Palabuhanratu, Cikembar, dan Cisaat. “Kita baru tiga wilayah yang memiliki RDTR, yakni Palabuhanratu, Cikembar, dan Cisaat. Sekarang nambah Cicurug dan Sukaraja,” ujar Ade. Menurutnya, RDTR memiliki peran penting dalam memetakan pemanfaatan ruang secara lebih jelas. Dengan adanya dokumen tersebut, pemerintah dapat mengarahkan berbagai aktivitas sesuai dengan fungsi kawasan, sekaligus memberikan kepastian ruang bagi masyarakat dan dunia usaha. “Ketika sudah ada RDTR, harapan kita bisa menunjang investasi di Kabupaten Sukabumi. RDTR ini dapat memberikan kepastian ruang untuk masyarakat dan pengusaha,” katanya. Pemilihan Cicurug dan Sukaraja, lanjut Ade, juga mempertimbangkan potensi pertumbuhan kedua wilayah tersebut. Cicurug menjadi salah satu perhatian karena letaknya yang berdekatan dengan wilayah Bogor yang saat ini mengalami perkembangan pembangunan cukup cepat. “Bogor kita lihat percepatan pembangunannya sangat luar biasa. Ini akan sangat berpengaruh terhadap Kecamatan Cicurug,” ungkapnya. Karena itu, keberadaan RDTR diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengantisipasi perkembangan kawasan agar tidak berjalan tanpa arah. Pemetaan nantinya mencakup berbagai peruntukan, di antaranya kawasan pertanian, industri, hingga permukiman. “Dengan adanya RDTR, pemetaan kawasan bisa lebih tertib. Seperti ruang pertanian, industri, hingga pemukiman,” jelasnya. Ade juga meminta seluruh pihak yang terlibat memberikan masukan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, masukan dari pemerintah kewilayahan sangat dibutuhkan agar dokumen RDTR yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan perkembangan daerah. “Berikan semua masukan terbaik agar menghasilkan yang terbaik. Termasuk para camat dan kades yang benar-benar memahami wilayah,” pintanya. Setelah penyusunan RDTR selesai, dokumen tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses perizinan sekaligus memberikan kemudahan bagi investor yang hendak mengembangkan usaha di Kabupaten Sukabumi. “Kalau sudah jadi, RDTR ini akan diintegrasikan dengan OSS. Hal ini dapat membantu mempermudah proses perizinan,” pungkas Ade. (Dicky)