SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Gelaran Jampang Ngabhuana 3 di Lapang Lodaya Setra, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (10/10/2026), menjadi panggung bagi masyarakat untuk menampilkan kekayaan seni, budaya, tradisi, sekaligus potensi ekonomi wilayah Pajampangan. Mengusung tema “Muka Lawang Jampang”, kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar tersebut disambut antusias ribuan warga. Berbagai kreasi masyarakat turut memeriahkan acara yang mempertemukan pelaku seni budaya, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai elemen masyarakat. Jampang Ngabhuana 3 tidak sekadar menjadi ajang pertunjukan kesenian. Kegiatan ini juga mencerminkan semangat masyarakat dalam menjaga warisan leluhur sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada khalayak yang lebih luas. Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengapresiasi Paguyuban Jampang Tandang Makalangan yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, penyelenggaraan Jampang Ngabhuana merupakan bentuk nyata kecintaan masyarakat terhadap daerahnya. “Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada Paguyuban Jampang Tandang Makalangan. Pelaksanaan Jampang Ngabhuana 3 ini merupakan wujud kecintaan masyarakat Jampang dalam melestarikan seni, budaya, tradisi, dan potensi daerah,” ujar Asep Japar. Ia menilai, pelestarian budaya perlu terus diperkuat di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Budaya lokal, kata dia, bukan hanya peninggalan leluhur yang harus dijaga, melainkan juga identitas dan kebanggaan masyarakat yang dapat mempererat persatuan. Lebih jauh, Asep Japar melihat Jampang Ngabhuana memiliki nilai strategis dalam mendorong pengembangan potensi wilayah. Selain menjadi ruang ekspresi budaya, kegiatan tersebut dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, terutama melalui keterlibatan pedagang dan pelaku UMKM. Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berencana mengupayakan bantuan melalui mekanisme hibah pada tahun mendatang. Dukungan tersebut diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan Jampang Ngabhuana agar semakin berkembang. “Baru tiga tahun berjalan, kegiatan ini sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Insyaallah, ke depan akan kita dukung dan kita upayakan agar tahun depan bisa mendapatkan hibah untuk pengembangan kegiatan ini,” ungkapnya. Asep Japar juga mengapresiasi partisipasi para pedagang dan pelaku UMKM yang memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memperkenalkan produk mereka. Menurutnya, keterlibatan sektor usaha lokal menjadi bagian penting dalam membangun perekonomian masyarakat Pajampangan. “Saya mengucapkan terima kasih kepada para pedagang dan pelaku UMKM yang ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan UMKM di wilayah Pajampangan semakin berkembang dan maju. Mari kita bersama-sama menyukseskan UMKM di Kabupaten Sukabumi,” katanya. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk ikut menjaga adat istiadat dan kebudayaan lokal agar tetap lestari. Menurutnya, kemajuan daerah harus berjalan seiring dengan upaya mempertahankan nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas masyarakat. Asep Japar berharap kolaborasi pemerintah, komunitas budaya, pelaku UMKM, dan masyarakat dapat terus diperkuat untuk mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah atau Mubarakah. Sementara itu, Ketua Umum Paguyuban Jampang Tandang Makalangan, H. Hendra Permana, mengatakan Jampang Ngabhuana menjadi wadah untuk menampung aspirasi serta kreativitas masyarakat, terutama dalam bidang seni dan kebudayaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana menyampaikan harapan masyarakat terhadap pembangunan daerah. “Hari ini warga Jampang berkumpul dengan segala kreasi dan kreativitasnya. Tidak lain dan tidak bukan, semua ini merupakan wujud kecintaan terhadap daerah,” ujar Hendra. Ia menjelaskan, Paguyuban Jampang Tandang Makalangan terus memperluas jaringan kepengurusan untuk menghimpun masyarakat Jampang, baik yang tinggal di Kabupaten Sukabumi maupun Kota Sukabumi. Upaya tersebut dilakukan untuk mempererat hubungan antarmasyarakat sekaligus memperkuat keterlibatan warga dalam menjaga budaya dan mendorong kemajuan Pajampangan. Melalui Jampang Ngabhuana 3, pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi diharapkan dapat berjalan beriringan. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menunjukkan kreativitas, memperkuat identitas daerah, serta mengoptimalkan potensi lokal sebagai salah satu modal pembangunan Pajampangan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pengembangan kawasan industri dan pusat perkotaan menjadi salah satu agenda yang didorong Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Ayep Zaki yang juga menjabat Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sukabumi mengungkapkan, rencana pengembangan tersebut meliputi kawasan industri seluas 60 hektare di Cikundul, Kecamatan Lembursitu, serta kawasan perkotaan seluas sekitar 70 hektare di Kecamatan Cibeureum. Menurut Ayep, pengembangan kawasan industri diharapkan mampu menciptakan pusat kegiatan ekonomi baru. Namun, rencana tersebut masih membutuhkan persiapan dan upaya lebih lanjut agar dapat diwujudkan sesuai kebutuhan pembangunan daerah. “Rencana tersebut masih memerlukan ikhtiar dan persiapan lebih lanjut agar dapat direalisasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah,” ujar Ayep kepada awak media, Sabtu (10/10). Selain pengembangan wilayah, Ayep menegaskan bahwa pembangunan harus disertai langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, perluasan kesempatan kerja, peningkatan akses pendidikan, dan pembenahan data sosial menjadi perhatian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan. Untuk menekan pengangguran, Ayep meminta aparat kelurahan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja guna mendata warga yang belum memperoleh pekerjaan. Pendataan ini diharapkan memudahkan pemerintah menghubungkan pencari kerja dengan peluang kerja, termasuk kesempatan bekerja di luar negeri. Ayep juga menaruh perhatian terhadap warga berusia di bawah 35 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah. Mereka diminta didata melalui kelurahan untuk dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan agar dapat mengikuti pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C. Menurutnya, penyelesaian pendidikan formal menjadi salah satu bekal penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan memperbesar peluang memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 5, juga perlu dilakukan. Ayep meminta masyarakat melaporkan ketidaksesuaian data melalui aparat kelurahan agar pemerintah dapat memperbaikinya dan memastikan program bantuan maupun pemberdayaan lebih tepat sasaran. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, mendorong penguatan sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan ekonomi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saan berharap, berbagai program yang dijalankan dapat terus dikembangkan agar tidak berjalan stagnan. Pengembangan kawasan ekonomi perlu disertai penanganan pengangguran, peningkatan pendidikan, dan pembenahan data kesejahteraan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya komitmen, perencanaan matang, dan koordinasi antarlembaga agar setiap program dapat ditindaklanjuti secara konkret. Dengan demikian, pembangunan Kota Sukabumi tidak hanya berorientasi pada perubahan kawasan secara fisik, tetapi juga mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Aher)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendapat tambahan kekayaan daerah berupa aset hasil rampasan perkara korupsi senilai Rp1,914 miliar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengingatkan agar aset tersebut dikelola secara serius sehingga keberadaannya membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Budi Azhar, penyerahan aset negara kepada pemerintah daerah harus menjadi awal dari pengelolaan yang bertanggung jawab. Setelah proses hibah diterima, Pemkab Sukabumi perlu memastikan aset tersebut memiliki peruntukan yang jelas dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia mengapresiasi langkah KPK dalam menyerahkan aset hasil rampasan kepada pemerintah daerah. Namun, nilai keberhasilan dari proses tersebut tidak semata-mata terletak pada bertambahnya kekayaan milik pemerintah, melainkan pada kemampuan mengubah aset menjadi sesuatu yang berguna bagi kepentingan publik. “Saya mengapresiasi KPK yang sudah memberikan hibah kepada pemerintah daerah. Saya berharap pemerintah daerah bisa memanfaatkan secara optimal hibah ini sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Budi, Sabtu (10/10). Aset yang diserahkan kepada Pemkab Sukabumi mencakup dua bidang tanah dengan luas total 19.700 meter persegi. Di lokasi tersebut juga terdapat bangunan vila dan kolam ikan yang berada di Jalan Sindanglereng, Desa Cijengkol, Kecamatan Caringin. Penyerahan hibah itu ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima di Kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu. Dengan luas lahan dan fasilitas yang tersedia, aset tersebut membutuhkan pengelolaan yang terencana. Pemerintah daerah perlu memperhatikan kondisi fisik, pemeliharaan, serta menentukan pemanfaatan yang sesuai agar potensi kekayaan tersebut tidak terabaikan. Budi Azhar menegaskan, DPRD memandang pemanfaatan aset hibah sebagai bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola kekayaan daerah. Setiap aset yang diterima harus mempunyai kejelasan fungsi sehingga keberadaannya tidak berhenti pada status kepemilikan semata. “Bagi kami di DPRD, pemanfaatan aset hibah tersebut menjadi hal penting agar kekayaan daerah tidak hanya bertambah secara administratif, tetapi juga memiliki nilai guna bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi,” imbuhnya. Pada kesempatan yang sama, Budi Azhar juga mengapresiasi peluncuran SIMPATIK oleh Pemkab Sukabumi. Sistem tersebut diharapkan mampu menyederhanakan proses perencanaan sekaligus mempermudah pengendalian terhadap pelaksanaan program pemerintah. Ia menilai, dukungan sistem informasi dalam proses perencanaan dan pengawasan dapat membantu meningkatkan keteraturan pelaksanaan program. Dengan mekanisme pengendalian yang lebih mudah, pemerintah diharapkan dapat memantau pelaksanaan kegiatan secara lebih efektif. “Ya, tentunya saya mengapresiasi juga kepada pemerintah yang sudah meluncurkan SIMPATIK. Mudah-mudahan dengan sistem ini, perencanaan bisa lebih mudah dan lebih baik. Kemudian, pengontrolannya juga lebih mudah,” ujarnya. Budi Azhar memastikan DPRD Kabupaten Sukabumi akan terus menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan aset maupun pelaksanaan program pemerintah berjalan dengan baik dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Pengawasan kami akan lebih maksimal,” tandasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Empat dekade lebih perjalanan Pitaloka AMS Distrik 013 menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian, solidaritas, dan produktivitas organisasi. Memasuki usia ke-41 tahun, Pitaloka Kota Sukabumi didorong semakin solid dalam membangun kapasitas kader serta menghadirkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Ketua Umum Pitaloka, Euis Purnama, saat menghadiri peringatan Milangkala ke-41 Pitaloka AMS Distrik 013 Kota Sukabumi di Kecamatan Warudoyong, Sabtu (10/10). Dalam kesempatan itu, Euis mengapresiasi perjalanan panjang Pitaloka yang mampu bertahan melewati berbagai dinamika organisasi. Baginya, usia 41 tahun bukan sekadar penanda perjalanan, melainkan fase penting untuk memperkuat fondasi organisasi dan meningkatkan kualitas kontribusi para kader. Ia secara khusus mengapresiasi kepemimpinan Mamih Deudeu yang memberikan ruang kepada rayon-rayon untuk terlibat langsung dalam kepanitiaan Milangkala. Pelibatan tersebut dinilai sebagai bentuk kepercayaan terhadap kemampuan kader di tingkat wilayah dalam menjalankan tanggung jawab organisasi. Menurut Euis, kesempatan tersebut perlu dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kompetensi, serta menumbuhkan kemandirian setiap rayon. “Kader tidak hanya menjadi bagian dari struktur organisasi, tetapi juga mampu menjadi penggerak berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Euis. Kepercayaan kepada rayon, lanjutnya, harus menjadi bagian dari proses pembinaan yang berkelanjutan. Setiap wilayah diharapkan mampu mengembangkan program sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, sekaligus menunjukkan hasil kerja yang dapat dirasakan secara langsung. Sementara itu, Ketua Pitaloka AMS Distrik 013 Kota Sukabumi, Mamih Deudeu, menegaskan bahwa kemandirian organisasi perempuan tersebut harus berjalan beriringan dengan terpeliharanya hubungan historis dan organisatoris bersama AMS sebagai organisasi induk. Ia menilai, Pitaloka perlu memiliki keleluasaan dalam mengembangkan kapasitas kader dan menjalankan agenda organisasi. Namun, kebebasan tersebut tidak berarti mengabaikan koordinasi, komunikasi, maupun hubungan yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan kedua organisasi. Mamih Deudeu mencontohkan pelaksanaan pelantikan pengurus Pitaloka yang dapat dijalankan oleh kader perempuan sendiri, termasuk dalam hal membawa bendera organisasi. “Ini sebagai bukti bahwa kader Pitaloka memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas organisasi secara profesional dan bertanggung jawab,” tegasnya. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kemandirian tidak boleh dimaknai sebagai upaya menjauhkan diri dari AMS. “Hubungan yang harmonis tetap diperlukan, terutama ketika kedua organisasi memiliki kegiatan yang dapat disinergikan untuk memperkuat kontribusi kepada masyarakat,” ujarnya. Ia juga menyinggung rencana AMS memperingati hari ulang tahunnya pada 10 November mendatang. Momentum tersebut diharapkan menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan, membangun kolaborasi, dan memperkuat kebersamaan tanpa menghilangkan identitas maupun ruang gerak masing-masing organisasi. Lebih jauh, Mamih Deudeu berharap Pitaloka semakin konsisten melahirkan karya dan mampu mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kematangan organisasi harus tercermin dari kualitas kegiatan, kekompakan anggota, serta manfaat yang dihasilkan, bukan semata-mata dari lamanya usia organisasi. Semangat menebarkan kebaikan dan memberikan manfaat juga menjadi pesan penting dalam peringatan Milangkala kali ini. Ia mengaku tetap berupaya menghadiri kegiatan Pitaloka di daerah meskipun kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih, karena ingin berbagi pengalaman sekaligus memberikan dorongan bagi kemajuan organisasi. Dalam pengembangan organisasi di tingkat wilayah, Mamih Deudeu menyebut sejumlah rayon di Kota Sukabumi, mulai dari Ciwangi, Singasari, Baros, Warudoyong, Gunungpuyuh, Cibeureum, hingga Citamiang. Seluruh rayon tersebut diharapkan terus bertumbuh, memperkuat kapasitas kader, dan mengambil peran sesuai potensi masing-masing. Ia juga mendorong setiap rayon menyusun program kerja dengan karakteristik dan fokus yang jelas. Bidang kegiatan seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelayanan posyandu, serta kegiatan sosial kemasyarakatan perlu dikoordinasikan agar pelaksanaannya lebih terarah dan tidak saling tumpang tindih. Pembagian peran yang proporsional dinilai dapat membuka ruang bagi setiap rayon untuk mengembangkan keunggulan masing-masing. Di sisi lain, koordinasi antarrayon menjadi kunci agar berbagai program dapat saling melengkapi dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Dengan pengelolaan program yang terarah, potensi kader perempuan diharapkan semakin optimal. Pitaloka juga diharapkan mampu membangun organisasi yang tidak hanya kuat secara internal, tetapi juga produktif dalam menciptakan kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan kemasyarakatan. Peringatan Milangkala ke-41 akhirnya menjadi pengingat bahwa perjalanan panjang organisasi perlu diikuti dengan pembaruan semangat dan peningkatan kualitas kerja. Kemandirian, solidaritas, serta pembagian peran yang jelas menjadi modal penting bagi Pitaloka Kota Sukabumi untuk terus berkembang. Melalui komitmen bersama dan program kerja yang berkesinambungan, Pitaloka diharapkan semakin matang sebagai organisasi perempuan yang berdaya, produktif, dan mampu menebarkan manfaat bagi anggota maupun masyarakat luas. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sukabumi terus diperkuat melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Upaya tersebut mendapat perhatian langsung dari Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI sekaligus Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, saat mengunjungi Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Jumat (9/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas mendampingi Wamen BKKBN untuk melihat hasil kolaborasi berbagai pihak dalam penanganan stunting di tingkat desa. Kegiatan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pelaksanaan intervensi serta memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat. Andreas menilai, kunjungan pemerintah pusat menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan langkah dalam mempercepat penurunan angka stunting. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat juga menjadi dorongan bagi pemerintah daerah agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan pendampingan. “Kehadiran Ibu Wamen merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah pusat terhadap percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sukabumi. Ini juga momentum bagi kami untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan Kabupaten Sukabumi dalam percepatan penurunan angka stunting,” ujarnya. Ia mengungkapkan, penanganan stunting bukan persoalan sederhana karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Persoalan gizi, sanitasi, pola asuh, hingga perilaku hidup bersih dan sehat membutuhkan penanganan yang saling terhubung. Karena itu, upaya menekan angka stunting tidak akan berjalan optimal apabila hanya mengandalkan satu sektor atau program tertentu. “Ketika turun langsung ke lapangan, penanganan stunting memang kompleks. Namun, rumusan dan masalahnya sama. Tinggal konsisten saja terhadap apa yang diprogramkan. Salah satunya penanganannya lewat kolaborasi semua unsur,” kata Andreas. Menurutnya, pengalaman Desa Gede Pangrango dalam membangun kerja sama lintas unsur dapat menjadi pembelajaran bagi desa-desa lain di Kabupaten Sukabumi. Pola penanganan yang terstruktur, disertai pembagian peran dan konsistensi pelaksanaan program, dinilai penting agar intervensi yang dilakukan dapat menyentuh kebutuhan masyarakat secara lebih tepat. Andreas menegaskan, pencegahan stunting harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap pencegahan hingga penanganan terhadap keluarga yang membutuhkan intervensi. Dengan pendekatan dari hulu ke hilir, berbagai faktor risiko dapat diidentifikasi dan ditangani melalui keterlibatan pemerintah, pihak swasta, serta masyarakat. “Pencegahan stunting ini harus ditangani dari hulu hingga ke hilir. Makanya kolaborasi menjadi kunci,” ungkapnya. Ia juga menaruh harapan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto. Program tersebut, menurutnya, menjadi salah satu penopang dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. “MBG ini menjadi salah satu penopang untuk perbaikan gizi. Pak Presiden ingin memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Jadi mari kita dukung program presiden dan kompak agar penurunan stunting dapat terwujud bagi kemajuan Bangsa Indonesia,” bebernya. Sementara itu, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menegaskan bahwa kolaborasi merupakan unsur penting dalam keberhasilan penanganan stunting. Menurutnya, Desa Gede Pangrango dapat menjadi contoh bagaimana keterlibatan berbagai pihak mampu membangun upaya penanganan yang lebih terpadu di tingkat masyarakat. “Dengan kolaborasi, bisa menjadi lebih baik. Tanpa kolaborasi, sulit penurunan stunting,” terangnya. Ia menjelaskan, upaya penurunan stunting juga harus disertai intervensi yang menyentuh berbagai aspek, tidak hanya pemenuhan kebutuhan gizi. Perbaikan sanitasi, penerapan pola asuh yang tepat, serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) turut menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ratu Ayu pun mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat dalam upaya penanganan stunting di Desa Gede Pangrango. Ia berharap kolaborasi yang telah berjalan dapat dipertahankan dan diperkuat agar menjadi praktik baik yang dapat diterapkan di wilayah lain. “Makanya saya mengapresiasi semua pihak yang terlibat. Semoga kolaborasi ini dapat terus dilakukan,” pungkasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pembongkaran tempat penampungan sementara (TPS) sampah di RT 04/RW 05, Kelurahan Cikondang, Kota Sukabumi, menjadi langkah awal untuk mengubah pola pengelolaan sampah di tengah masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi mendorong warga tidak lagi sekadar membuang sampah, tetapi mulai memilah dan mengolahnya sejak dari rumah. TPS yang dinilai liar dan dikelola secara independen tersebut ditertibkan menyusul permintaan masyarakat. Penanganan ini tidak hanya berorientasi pada pembersihan lokasi, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa persoalan sampah harus diselesaikan dari sumbernya, bukan semata-mata mengandalkan pengangkutan menuju tempat pemrosesan akhir (TPA). Kepala DLH Kota Sukabumi, Yudi Sutriana, menegaskan bahwa pendekatan pengelolaan sampah kini harus bergeser dari hilir ke hulu. Menurutnya, pola lama yang mengandalkan pengumpulan sampah di TPS sebelum diangkut ke TPA tidak cukup untuk menekan timbulan sampah secara berkelanjutan. “Sekarang metodenya sudah bukan lagi di hilir. Kita mulai dari hulu, sudah mulai diolah dan dipilah oleh masyarakat,” kata Yudi, Kamis (8/10/2026). Penertiban TPS tersebut melibatkan DLH, pemerintah kelurahan, kecamatan, Polsek, Babinsa, Bhabinkamtibmas, RT, RW, serta masyarakat setempat. Dalam kegiatan itu, DLH mengerahkan satu unit truk sampah, satu mobil pikap, dan alat berat ekskavator untuk membongkar bangunan TPS yang dilengkapi teralis besi beserta fasilitas penampungannya. Yudi menjelaskan, TPS selama ini menjadi salah satu fasilitas pelayanan persampahan. Namun, apabila warga hanya membuang sampah dalam kondisi tercampur untuk kemudian diangkut dan dibuang kembali ke TPA, persoalan penumpukan sampah akan terus berulang. Tantangan tersebut cukup besar mengingat produksi sampah di Kota Sukabumi masih mencapai sekitar 190 ton per hari, bahkan meningkat hingga sekitar 200 ton ketika masa liburan. Dengan jumlah penduduk sekitar 381 ribu jiwa, setiap orang rata-rata menghasilkan kurang lebih setengah kilogram sampah setiap hari. “Kalau 190 sampai 200 ton itu dibagi dengan 381 ribu jiwa, kurang lebih setiap jiwa menghasilkan 0,5 kilogram sampah,” jelasnya. Kondisi serupa menjadi perhatian di lingkungan RT 04/RW 05, Kelurahan Cikondang. Berdasarkan keterangan warga, kawasan tersebut dihuni sekitar 30 kepala keluarga. Jika setiap keluarga rata-rata terdiri atas empat orang, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 120 jiwa. Dengan asumsi produksi sampah setengah kilogram per orang per hari, timbulan sampah di lingkungan tersebut diperkirakan sekitar 60 kilogram sehari. Kendati demikian, volume sampah yang terkumpul di TPS disebut lebih besar daripada perkiraan berdasarkan jumlah penduduk tersebut. Karena itu, DLH mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah. Sampah organik, anorganik, dan residu harus dipisahkan agar tidak seluruhnya berakhir di TPS maupun TPA. Untuk menangani sampah organik, masyarakat diarahkan mengolah sisa makanan dan bahan organik lainnya menjadi kompos. DLH juga mendorong setiap RW memiliki komposter atau biopori berukuran besar sebagai sarana pengolahan sampah organik di lingkungan permukiman. Sementara itu, sampah anorganik dapat dikumpulkan dan ditimbang untuk memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Adapun sampah residu tetap memerlukan penanganan lebih lanjut sesuai karakteristiknya. “Anorganik bisa ditabung, bisa menjadi uang. Organiknya bisa jadi kompos. Kami siap membantu proses fasilitasi pengelolaan sampah organik,” kata Yudi. Ia menekankan, pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada DLH. Keterlibatan perangkat daerah lainnya, aparat kewilayahan, pengurus lingkungan, dan masyarakat diperlukan agar pemilahan serta pengolahan sampah dapat berjalan konsisten. Sosialisasi pun terus didorong untuk membangun kebiasaan memilah sampah dari sumbernya. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi mengurangi beban TPA Cikundul yang selama ini menerima timbulan sampah dalam jumlah besar. Menurut Yudi, volume sampah yang masuk ke TPA Cikundul telah menurun dari sekitar 190 ton menjadi sekitar 132 ton per hari. Meski demikian, DLH masih berupaya menekan jumlah tersebut hingga mendekati 100 ton per hari. “Harapannya produksi sampah yang masuk ke TPA dari 190 ton bisa kita bawa ke target 100 ton,” tegasnya. Pembongkaran TPS di Cikondang juga membuka peluang pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang lebih produktif. Area yang sebelumnya digunakan sebagai tempat penampungan sampah tersebut direncanakan dapat dialihfungsikan, termasuk menjadi lokasi usaha kuliner. Yudi menilai rencana tersebut menjadi gambaran bahwa penataan lingkungan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Kawasan yang sebelumnya identik dengan penumpukan sampah diharapkan berubah menjadi ruang yang lebih bersih dan bernilai guna. “Kalau kita hanya fasilitas pembersihan dengan alat berat, kita ingin mudah-mudahan pola seperti ini terus berkembang,” ujarnya. Ia mengingatkan, kebiasaan membuang sampah secara terus-menerus ke TPS tanpa disertai pengolahan tidak akan membentuk budaya pengelolaan sampah. TPS pada awalnya menjadi alternatif setelah masyarakat tidak diperbolehkan membakar sampah karena berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, TPS juga dapat memunculkan persoalan baru, mulai dari bau tidak sedap hingga tercampurnya sampah berbahaya dan beracun (B3). “Kalau terus sistemnya hanya tempat pembuangan sampah, membuang sampah, membuang sampah, kesadaran pengelolaan sampah tidak akan menjadi budaya,” katanya. Yudi menambahkan, Wakil Wali Kota Sukabumi turut mengapresiasi langkah masyarakat dalam menata lingkungan. Ia menegaskan bahwa penanganan sampah merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat kewilayahan, dan warga. Selain memperkuat pengolahan sampah di tingkat masyarakat, DLH Kota Sukabumi juga menyiapkan alternatif teknologi untuk menangani sampah yang belum dapat diselesaikan melalui pemilahan dan pengolahan. Salah satu opsi yang tengah digagas adalah penggunaan mesin *incinerator*, setelah sebelumnya DLH mempertimbangkan teknologi *Refuse Derived Fuel* (RDF). Yudi menjelaskan, teknologi RDF memiliki potensi menghasilkan bahan bakar dari sampah. Namun, penerapannya membutuhkan pihak penerima atau *off-taker* yang bersedia menerima produk tersebut sesuai spesifikasi yang ditentukan. “RDF produksinya bagus, tetapi tidak menyelesaikan semuanya karena ada spesifikasi dari off-taker. Karena itu, salah satu arah yang sedang kita gagas adalah incinerator,” jelas Yudi. Rencana penerapan teknologi tersebut masih dalam tahap persiapan dan akan diajukan dalam pembahasan perubahan anggaran. Penggunaannya juga harus memenuhi ketentuan lingkungan, terutama terkait pengendalian pencemaran udara dan pengujian emisi. Yudi menyebutkan, konsep *incinerator* yang tengah dipertimbangkan menggunakan pembakaran bersuhu tinggi, berkisar 800 hingga 1.000 derajat Celsius. Cerobong pembakaran harus memenuhi ketentuan yang berlaku, sementara emisi yang dihasilkan wajib melalui pengujian. Selain itu, sisa abu pembakaran berpotensi dimanfaatkan kembali, salah satunya sebagai bahan pembuatan *paving block*. Meski demikian, pemanfaatan tersebut tetap perlu memperhatikan karakteristik dan keamanan material yang dihasilkan. “Cerobong asapnya tinggi dan harus lulus uji emisi. Nanti sisa abunya bisa dimanfaatkan untuk paving block. Ini yang sedang kita gagas,” katanya. Kendati menyiapkan alternatif teknologi, Yudi menegaskan bahwa langkah tersebut tidak menggantikan kewajiban masyarakat untuk memilah sampah. Pengurangan timbulan sampah dari

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Upaya mempercepat penanganan stunting di Kota Sukabumi terus diperkuat melalui intervensi nutrisi bagi keluarga yang masuk kategori berisiko. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi turut mengambil bagian dalam upaya tersebut dengan menyalurkan Program Gerakan Nutrisi Telur untuk Keluarga Berisiko Stunting (Genting). Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Masyarakat Bappeda Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti, mengatakan penyaluran Program Genting merupakan bagian dari langkah nyata untuk mendukung percepatan penanganan stunting. Menurut Nenden, pemberian intervensi kepada keluarga berisiko menjadi salah satu upaya untuk membantu meningkatkan asupan nutrisi yang diperlukan. “Program tersebut sebagai langkah nyata dalam mendukung percepatan penanganan stunting lewat pemberian intervensi kepada keluarga berisiko stunting,” kata Nenden dalam sesi wawancara, Kamis (8/10/2026). Ia menjelaskan, persoalan stunting membutuhkan penanganan yang dilakukan secara bersama-sama. Karena itu, penguatan sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan upaya percepatan penanganan stunting. Program Genting diharapkan dapat menjadi bagian dari intervensi yang memberikan dukungan nutrisi kepada keluarga yang membutuhkan. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas asupan nutrisi dapat berjalan seiring dengan langkah penanganan stunting yang dilakukan pemerintah. Di sisi lain, keterlibatan lintas sektor menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan penanganan stunting yang lebih terpadu. Sinergi tersebut diperlukan agar upaya yang dilakukan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung sesuai peran masing-masing. Bappeda memandang penguatan intervensi dan kolaborasi tersebut sebagai bagian dari upaya jangka panjang dalam meningkatkan kualitas generasi di Kota Sukabumi. “Diharapkan meningkatkan asupan nutrisi serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan generasi Kota Sukabumi yang sehat, cerdas dan berkualitas,” ujar Nenden. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menerima hibah dua bidang tanah dan bangunan yang sebelumnya menjadi barang rampasan negara dan dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Aset dengan nilai hampir Rp1,94 miliar tersebut kini resmi diserahkan kepada Pemkab Sukabumi untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan daerah. Serah terima aset berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Kamis (8/10/2026). Prosesi ditandai dengan penandatanganan naskah hibah dan berita acara serah terima barang milik negara (BMN) oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK RI Irjen Pol Asep Guntur Rahayu bersama Bupati Sukabumi H Asep Japar. Dua bidang tanah beserta bangunan tersebut memiliki luas keseluruhan sekitar 19.700 meter persegi. Aset itu sebelumnya dikuasai secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana korupsi dan kemudian menjadi bagian dari barang rampasan negara setelah melalui proses hukum. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK RI Irjen Pol Asep Guntur Rahayu menjelaskan, pengembalian aset kepada pemerintah daerah merupakan bagian dari tahapan akhir penanganan perkara korupsi setelah melewati proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan. Menurutnya, aset yang telah diserahkan kepada Pemkab Sukabumi diharapkan dapat digunakan secara optimal dan diarahkan untuk mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. “Dengan dikembalikan kepada Pemkab Sukabumi, aset ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya. KPK, lanjut Asep, juga memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengajukan permohonan pemanfaatan aset rampasan negara lainnya yang masih berada dalam pengelolaan KPK. Pemanfaatan tersebut dapat mencakup berbagai jenis aset, termasuk kendaraan, dengan catatan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ia pun mengingatkan agar aset yang telah diserahkan tidak hanya tercatat dalam administrasi pemerintah, tetapi dirawat dan dimanfaatkan secara optimal. Pada kegiatan yang sama, KPK turut memberikan sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana korupsi dan pemulihan aset. Pemkab Sukabumi juga meluncurkan Sistem Informasi dan Manajemen Portofolio Aset Terintegrasi untuk Kemitraan (SIMPATIK). Asep Guntur mengapresiasi inovasi tersebut karena digitalisasi dinilai dapat membantu pemerintah daerah melakukan penataan aset secara lebih efektif. Sistem digital juga dinilai mampu mengurangi berbagai persoalan administrasi, seperti dokumen yang hilang, terselip maupun kesulitan dalam penelusuran data.   “Kami akan melakukan evaluasi ke depan terhadap aplikasi SIMPATIK sebagai produk Kabupaten Sukabumi, termasuk sejauh mana pelaksanaannya,” katanya. Bupati Sukabumi H Asep Japar menegaskan, penerimaan aset hibah dari KPK membawa tanggung jawab bagi pemerintah daerah. Menurutnya, aset tersebut harus dikelola secara tertib, transparan, akuntabel dan efektif sehingga keberadaannya memberikan nilai tambah bagi pembangunan. “Penyerahan hibah ini diharapkan tidak hanya menambah daftar inventaris aset Pemerintah Kabupaten Sukabumi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan daerah,” kata Asep Japar. Ia menilai penyerahan aset eks barang rampasan negara tersebut juga menjadi bagian dari penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Bupati menambahkan, keberadaan SIMPATIK menjadi salah satu upaya Pemkab Sukabumi untuk membangun sistem pengelolaan aset yang lebih terintegrasi dan berbasis digital. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mendata serta menginventarisasi aset sekaligus memetakan aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. “Sistem ini diharapkan memudahkan pemerintah daerah mendata, menginventarisasi, serta memetakan aset yang belum dimanfaatkan secara optimal agar dapat menjadi lebih produktif,” tandasnya. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan dokumen dan sertifikat aset dari KPK RI kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari proses serah terima dan pengelolaan aset oleh pemerintah daerah. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat upaya percepatan penanganan stunting melalui intervensi gizi yang menyasar keluarga berisiko. Salah satu langkah yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi yakni menyalurkan Program Gerakan Nutrisi Telur untuk Keluarga Berisiko Stunting (Genting). Program tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi keluarga yang masuk kategori berisiko stunting, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sejak dini. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Masyarakat Bappeda Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti, mengatakan penyaluran Program Genting merupakan bentuk dukungan nyata terhadap langkah percepatan penanganan stunting di Kota Sukabumi. Menurutnya, pemberian nutrisi melalui program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan asupan gizi keluarga sasaran, sehingga menjadi salah satu bagian dari upaya pencegahan risiko stunting. “Program ini merupakan langkah nyata dalam mendukung percepatan penanganan stunting melalui pemberian intervensi kepada keluarga berisiko stunting,” kata Nenden dalam sesi wawancara, Kamis (8/10/2026). Ia menjelaskan, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar intervensi yang diberikan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan keluarga sasaran. Karena itu, pelaksanaan Program Genting juga diarahkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi, tetapi juga menjadi bagian dari langkah berkelanjutan dalam membangun kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Melalui keterlibatan berbagai unsur, upaya penanganan stunting diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dukungan nyata bagi keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Selain pemenuhan nutrisi, keberhasilan percepatan penanganan stunting juga memerlukan kesinambungan program dan kepedulian bersama terhadap tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, intervensi kepada keluarga berisiko menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya generasi yang memiliki kondisi kesehatan dan kualitas pertumbuhan yang lebih baik. Nenden berharap, melalui Program Genting, upaya peningkatan asupan gizi dan kerja sama antarsektor dapat terus diperkuat demi mewujudkan generasi Kota Sukabumi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. “Diharapkan meningkatkan asupan nutrisi serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan generasi Kota Sukabumi yang sehat, cerdas dan berkualitas,” ujarnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Sukabumi, Fetty Mulyani, menegaskan bahwa kepengurusan KADIN Kota Sukabumi periode 2025-2030 masih sah dan aktif hingga saat ini. Ia menyatakan tidak ada alasan untuk menghentikan kepengurusan yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Kota (Mukota) pada 8 Juli 2025. Pernyataan tersebut disampaikan Fetty menyusul beredarnya informasi mengenai pembentukan Caretaker KADIN Kota Sukabumi serta wacana pelaksanaan Mukota ulang. Menurut Fetty, Mukota yang digelar pada 8 Juli 2025 telah menetapkan dirinya sebagai Ketua KADIN Kota Sukabumi masa bakti 2025-2030. Proses tersebut, kata dia, berlangsung secara sah, demokratis dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. “KADIN Kota Sukabumi telah melaksanakan Musyawarah Kota (Mukota) yang sah, demokratis, dan sesuai AD/ART pada tanggal 8 Juli 2025, dan telah menetapkan Fetty Mulyani sebagai Ketua Definitif Masa Bakti 2025-2030,” ujar Fetty dalam pernyataan resminya, Rabu (7/10). Fetty menegaskan, hasil Mukota tersebut masih menjadi dasar legalitas kepengurusan KADIN Kota Sukabumi. Selama kepengurusan definitif masih menjalankan tugas dan program organisasi, menurutnya, tidak terdapat kekosongan yang dapat dijadikan alasan untuk membentuk caretaker. “Kepengurusan KADIN Kota Sukabumi di bawah pimpinan Fetty Mulyani hingga saat ini masih aktif, sah, dan menjalankan program kerja organisasi sebagaimana mestinya,” tegasnya. Karena itu, wacana Mukota ulang dinilai perlu dilihat kembali berdasarkan ketentuan organisasi. Fetty menyebut mekanisme pembentukan caretaker maupun pelaksanaan Mukota ulang tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi harus memiliki dasar sesuai AD/ART KADIN Indonesia. Ia berpandangan, mekanisme tersebut berkaitan dengan kondisi adanya kekosongan kepengurusan. Sementara KADIN Kota Sukabumi saat ini masih memiliki kepengurusan definitif hasil Mukota 8 Juli 2025 yang menjalankan mandat organisasi. “Karena kepengurusan definitif masih ada, maka pembentukan Caretaker dan Mukota Ulang tersebut adalah tidak sesuai AD/ART, tidak memiliki dasar hukum, dan tidak sah,” katanya. Dengan posisi tersebut, Fetty memastikan masa jabatan kepengurusan yang dipimpinnya tetap berjalan hingga 2030 sesuai hasil Mukota. Ia bersama jajaran pengurus juga menyatakan tetap menjalankan aktivitas dan program organisasi seperti biasa. Fetty menilai dinamika internal yang berkembang tidak semestinya mengganggu fungsi KADIN sebagai wadah dunia usaha. KADIN, kata dia, harus tetap hadir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta membangun komunikasi dengan pemerintah dan para pelaku usaha. Dalam pernyataannya, Fetty juga menyinggung adanya gugatan hukum yang disebut tengah dihadapi KADIN Provinsi Jawa Barat. Namun, tidak dijelaskan secara rinci mengenai nomor perkara, pihak yang menggugat, objek perkara maupun perkembangan proses hukumnya. Karena itu, informasi mengenai persoalan hukum tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait agar publik memperoleh informasi yang lengkap dan tidak terjadi kesimpangsiuran. Di tengah dinamika organisasi tersebut, Fetty memastikan kepengurusan KADIN Kota Sukabumi tetap solid. Pihaknya memilih untuk tetap fokus menjalankan program yang berkaitan dengan kepentingan dunia usaha, UMKM dan investasi. “KADIN Kota Sukabumi di bawah kepemimpinan yang sah tetap solid, tetap satu, dan tetap fokus untuk bersinergi dengan Pemerintah Kota Sukabumi dalam memajukan dunia usaha, UMKM, dan investasi demi kesejahteraan masyarakat Kota Sukabumi,” ungkapnya. Fetty juga meminta masyarakat dan media tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa wacana caretaker ataupun Mukota ulang telah menjadi keputusan final. Menurutnya, status kepengurusan harus dilihat berdasarkan hasil Mukota serta aturan organisasi yang berlaku. Ia kembali menegaskan bahwa dirinya merupakan Ketua Definitif KADIN Kota Sukabumi masa bakti 2025-2030 berdasarkan hasil Mukota 8 Juli 2025. Dengan demikian, kepengurusan tersebut menyatakan akan tetap menjalankan mandat hingga berakhirnya masa jabatan pada 2030, sembari memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Sukabumi dalam mendorong kemajuan dunia usaha, UMKM, investasi dan iklim usaha yang kondusif. (Usep)