SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi memfokuskan penguatan kolaborasi lintas instansi dan pemangku kepentingan. Hal itu dilakukan sebagai sebuah strategi utama mengoptimalkan penerimaan pajak daerah tahun 2026. Kepala BPKPD Kota Sukabumi, Galih Marelia Anggraeni, menyampaikan hal tersebut usai Forum Perangkat Daerah (FPD), Selasa (10/2/2026). Ia menegaskan, berbagai masukan konstruktif yang berkembang dalam diskusi penuh dinamika dalam forum menjadi dasar penguatan kebijakan ke depan. “Selain kolaborasi, transparansi pengelolaan keuangan daerah juga diperkuat,” kata Galih. Sesuai arahan Wali Kota Sukabumi kata dia, BPKPD akan merilis laporan pendapatan pajak daerah secara rutin setiap tanggal 15, mencakup pajak, retribusi, belanja, serta kondisi kas daerah. Galih mengungkapkan, capaian pendapatan menunjukkan tren positif seiring penerapan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. “Intensifikasi diarahkan pada optimalisasi wajib pajak yang sudah terdaftar, sementara ekstensifikasi menyasar potensi pajak baru,” ujarnya. Untuk mendukung optimalisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu seperti hotel, restoran, dan parkir, BPKPD terus mengembangkan sistem digital melalui penggunaan tapping box. “Saat ini, sebanyak 115 unit tapping box telah terpasang dan dapat dipantau secara real time,” tuturnya. Sementara itu, penertiban reklame tetap dilakukan secara konsisten melalui kolaborasi dengan Satpol PP. “BPKPD menilai potensi pajak reklame di Kota Sukabumi masih cukup besar dan akan terus dimaksimalkan,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi menambah infrastruktur pendukung sektor ekonomi kreatif dengan meresmikan Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Sukabumi di kawasan Taman Rekreasi Olahraga Kenari, Kecamatan Cikole, Selasa (10/2/2026). Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki yang didampingi Ketua DPRD Wawan Juanda mengatakan, kehadiran gedung tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian kota. “UMKM membutuhkan ruang yang layak agar pembinaan, promosi, dan pengembangan produk dapat berjalan maksimal,” ujarnya. Ia menegaskan, pembangunan daerah harus didorong oleh keberanian mengambil keputusan dan kemampuan membaca kebutuhan masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan pelaku usaha kecil dan perajin lokal. Ayep menjelaskan, pembangunan Gedung Dekranasda dapat direalisasikan karena dukungan anggaran yang tersedia serta komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor produktif. “Lokasi di kawasan Kenari dipilih agar mudah diakses dan terintegrasi dengan ruang publik,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Ayep juga menyinggung pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai fondasi pembangunan. Ia menilai, penguatan PAD menjadi kunci agar pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjawab aspirasi warga. “Kalau ingin pembangunan berjalan, daerah harus mandiri secara keuangan,” ujarnya. Sebagai sosok yang lama berkecimpung dalam pemberdayaan UMKM, Ayep menyampaikan keyakinannya bahwa pelaku usaha lokal Kota Sukabumi memiliki potensi besar untuk bersaing. Ayep menyebut, pengalaman panjangnya di sektor tersebut menjadi bekal dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada UMKM. Gedung Dekranasda Kota Sukabumi dirancang dengan konsep modern dan memanfaatkan ruang bawah tanah sebagai area fungsional. Sementara Ketua DPRD Wawan Juanda berharap, fasilitas tersebut  menjadi pusat aktivitas perajin, sekaligus etalase produk unggulan yang mampu menarik minat pasar lebih luas. “Melalui kehadiran gedung ini, kami mendorong Pemerintah Kota Sukabumi mampu memperkuat eksistensi UMKM agar semakin berdaya dengan kekuatan ekonomi kreatif yang kompetitif. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan publik melalui penyelesaian sejumlah pembangunan infrastruktur strategis, mulai dari jembatan, perumahan warga, hingga fasilitas layanan pemerintahan. Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah karena berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikannya usai meninjau sekaligus meresmikan Kantor Kecamatan Warungkiara, Senin, 9 Februari 2026. Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang memadai akan menciptakan layanan publik yang lebih nyaman, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Selain Kantor Kecamatan Warungkiara, pemerintah daerah juga telah menyelesaikan pembangunan Gedung Data Center Diskominfosan, Gedung Inspektorat, serta Jembatan Tarisi yang menghubungkan dua kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Di tengah keterbatasan anggaran, Bupati meminta agar seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik agar memiliki usia pakai yang panjang serta manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga tengah menyiapkan program hunian tetap bagi warga terdampak bencana, khususnya di wilayah Palabuhanratu. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor guna memastikan masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang lebih aman dan layak. Sementara itu, pembangunan dan perbaikan jalan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa. Bupati menekankan pentingnya pemahaman publik terkait pembagian tanggung jawab tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, menyampaikan bahwa berbagai pembangunan infrastruktur yang telah rampung. Seluruhnya dirancang untuk mendukung pelayanan langsung kepada masyarakat, memperkuat akselerasi digital, serta menunjang mobilitas warga. Camat Warungkiara, Toni Sugiarto, turut mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap wilayahnya. Ia menyebut selain kantor kecamatan, pembangunan jembatan dan rumah tidak layak huni juga telah terealisasi dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. “Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan pemerintah daerah. Seluruh program berjalan dengan baik dan sangat membantu masyarakat,” tutupnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi untuk menegaskan komitmen terhadap kemerdekaan pers dan penguatan demokrasi. Melalui tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat, DPRD menilai pers memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi, membangun kepercayaan publik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan bahwa keberadaan pers sangat dibutuhkan sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah dan lembaga legislatif. “Pers berperan penting dalam menyampaikan informasi yang objektif, mengawal kebijakan publik, dan menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat,” ujarnya, Senin, 9 Februari 2026. Ia menegaskan DPRD Kabupaten Sukabumi akan terus membuka ruang kolaborasi dengan media serta mendukung ekosistem pers yang profesional dan bertanggung jawab. Menurutnya, pers yang independen dan sehat menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat. DPRD Kabupaten Sukabumi berharap insan pers terus menjaga integritas, profesionalisme, dan keberpihakan pada kepentingan publik. (Dicky)

SUKABUMI.BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi Fraksi PKS, Ingu Sudeni, mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat yang paling dominan disampaikan saat ini masih berkaitan dengan kerusakan infrastruktur jalan yang hampir merata di seluruh kelurahan. Hal itu disampaikan Ingu saat mengadakan reses masa persidangan ke II tahun sidang 2025-2026, Ahad (8/2/2026). “Infrastruktur, terutama jalan, hampir di setiap kelurahan kondisinya rusak berat. Itu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat dan memang kita pahami kondisi hari ini,” ujarnya. Ia menegaskan, Komisi II DPRD Kota Sukabumi akan mendorong agar perubahan APBD ke depan lebih memfokuskan anggaran pada prioritas perbaikan infrastruktur, khususnya jalan-jalan kota yang dinilai sudah sangat mendesak untuk diperbaiki. “Insyaallah kami di Komisi II akan mendorong agar pemerintah lebih memfokuskan APBD untuk perbaikan infrastruktur di Kota Sukabumi,” tegasnya. Selain persoalan infrastruktur, Ingu juga menyampaikan bahwa DPRD Kota Sukabumi tengah menyiapkan Raperda inisiatif tahun 2026, dengan total tiga Raperda yang diajukan oleh Komisi I, II, dan III. Khusus Komisi II, DPRD mengusulkan Raperda Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif. Menurut Ingu, Kota Sukabumi masih tertinggal dibanding daerah lain dalam pengembangan ekonomi kreatif. “Kami melihat Kota Sukabumi sangat tertinggal. Kemarin kami berkunjung ke Kota Depok, peran dan support system pemerintahnya terhadap ekonomi kreatif sudah luar biasa. Sementara kita masih sangat kurang,” jelasnya. Ia menyebutkan, Raperda tersebut direncanakan mulai digodok pada semester kedua tahun 2026 sebagai upaya memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaku ekonomi kreatif lokal. Sementara itu, Ingu juga menyoroti Raperda Inisiatif dari Komisi III, yakni Raperda Perlindungan Guru, yang dinilainya sangat urgen melihat kondisi dunia pendidikan saat ini. “Banyak guru yang dikriminalisasi tanpa kesalahan yang jelas dan akhirnya berujung ke proses hukum. Di Kota Sukabumi sendiri belum ada regulasi khusus yang melindungi guru,” ungkapnya. Menurutnya, perlindungan guru tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga kesejahteraan, termasuk pengaturan hak-hak dasar guru honorer dan guru madrasah. “Inisiatif ini juga mencakup kesejahteraan guru, seperti pengaturan standar minimum gaji pokok, baik untuk guru honorer maupun guru madrasah,” tambah Ingu. Ia mengakui, DPRD menerima banyak aduan dari para guru terkait kesenjangan kesejahteraan, terutama antara guru PNS dan non-PNS, serta polemik rencana pengangkatan pegawai MBG menjadi P3K. “Harusnya yang diprioritaskan itu tenaga pendidik. Kalau bicara kecerdasan anak bangsa, selesaikan dulu persoalan gurunya, termasuk sarana dan prasarana sekolah,” tegasnya. Terkait infrastruktur pendidikan, Ingu juga menyoroti belum adanya SMA di wilayah Baros, yang menjadi persoalan serius akibat sistem zonasi. “Baros itu tidak punya SMA, sementara zonasi membatasi pilihan. Kami di Komisi III sudah mendorong ke Pemerintah Provinsi agar pembangunan SMA di Baros segera direspons,” ujarnya. Soal transparansi anggaran, Ingu menilai masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi soal saldo keuangan daerah, melainkan membutuhkan kejelasan arah dan prioritas APBD. “Masyarakat tidak butuh sekadar informasi saldo. Yang mereka butuhkan adalah kepastian, jalan mana diperbaiki, kapan, triwulan berapa. Itu yang diharapkan,” katanya. Ia juga menanggapi pernyataan kepala daerah terkait kondisi jalan rusak yang disebut hanya 20 persen. Menurutnya, kondisi di lapangan justru sebaliknya. “Saya paham mungkin maksudnya 20 persen yang bagus dan 80 persen rusak. Faktanya di lapangan memang begitu. Kalau tidak ada anggaran, artinya tidak diprioritaskan,” pungkas Ingu. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUNEWS.COM – Agenda reses Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Raden Koesoemo Hutaripto, di RW 16 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, berubah menjadi forum penyampaian aspirasi warga. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari realisasi Musrenbang, pengelolaan sampah, hingga kondisi infrastruktur yang dinilai belum optimal. Warga menyoroti berbagai usulan pembangunan yang telah diajukan berulang kali namun belum juga terealisasi. Menanggapi hal tersebut, Raden menegaskan DPRD memiliki fungsi pengawasan dan berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti di dokumen perencanaan. “Kami ingin memastikan usulan warga tidak hilang di tengah proses birokrasi. Yang bersifat prioritas akan kami dorong dan kawal langsung,” ujar Raden, Minggu (8/2/2026). Isu persampahan menjadi pembahasan intens. Raden menilai kebijakan pengurangan titik pengumpulan sampah berpotensi memunculkan persoalan baru jika tidak dibarengi sistem pengangkutan dan pengelolaan yang terintegrasi. Selain itu, kondisi TPA yang mendekati ambang batas daya tampung dinilai memperberat tantangan lingkungan di Kota Sukabumi. “Kalau sampah menumpuk, dampaknya bukan hanya estetika, tetapi juga kesehatan masyarakat. Ini harus menjadi perhatian bersama,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Raden juga menyinggung arah pembangunan ekonomi daerah. Dengan keterbatasan wilayah dan minimnya sumber daya alam, sektor jasa, perdagangan, serta ekonomi kreatif dinilai menjadi tumpuan utama pertumbuhan. Pembahasan raperda inisiatif ekonomi kreatif di DPRD disebut sebagai langkah strategis memperkuat daya saing daerah. “Ekonomi kreatif harus menjadi penggerak. Jika ini berjalan, efeknya akan langsung terasa pada pendapatan masyarakat,” tambahnya. Terkait infrastruktur, Raden mengakui pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp159 miliar berdampak pada tertundanya sejumlah proyek fisik. Meski demikian, DPRD tetap melakukan pengawasan, termasuk terhadap ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi maupun nasional. Salah satu yang dipantau adalah rencana penanganan Jalan Merbabu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Koordinasi lintas kewenangan harus terus dijaga. DPRD ada untuk memastikan kepentingan warga tetap diperjuangkan,” tutupnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kawasan Pajampangan di selatan Kabupaten Sukabumi sejak lama dikenal sebagai gudangnya wisata pantai. Nama-nama seperti Ujunggenteng, Minajaya, Pangumbahan hingga Cibuaya sudah akrab di telinga wisatawan, bahkan sebagian di antaranya dikenal hingga mancanegara. Namun di balik popularitas itu, masih tersimpan destinasi yang belum banyak tersentuh, salah satunya Pantai Karanggantungan yang berada di Desa Pasiripis, Kecamatan Surade. Pantai Karanggantungan kerap dijuluki sebagai Tanah Lot-nya Sukabumi. Julukan tersebut bukan tanpa alasan. Gugusan tebing karang yang mengelilingi pantai, berpadu dengan deburan ombak Samudera Hindia, menghadirkan panorama alam yang kuat dan eksotis. Suasana yang tenang membuat pantai ini cocok bagi wisatawan yang ingin bersantai, menikmati alam, hingga berburu konten fotografi dan video. Salah satu spot favorit pengunjung adalah undakan tangga bambu yang mengarah langsung ke bibir pantai, menghadirkan sudut pandang unik dari ketinggian. Camat Surade, Suryana, mengatakan akses menuju Pantai Karanggantungan dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Namun pengunjung diimbau ekstra hati-hati karena sebagian ruas jalan masih berupa batu dan belum beraspal. “Jika dikelola secara profesional, Pantai Karanggantungan berpotensi menyamai bahkan melampaui ketenaran pantai-pantai lain yang sudah lebih dulu dikenal,” ujarnya, Minggu (8/2/2026). Tak hanya kaya akan wisata alam, Kecamatan Surade juga memiliki kuliner khas yang telah melegenda, yakni Bakakak Hayam Surade. Ayam panggang utuh ini lazim disajikan dalam berbagai acara adat seperti pernikahan, khitanan, hingga ritual budaya. Bakakak Surade racikan Nana Juanda (57) dan Neneng Savanah (53), warga Kampung Kateu, dikenal memiliki cita rasa berbeda. Meski proses pengolahannya tergolong sederhana, racikan bumbu dan teknik pemanggangan khas membuat bakakak ini memiliki kelezatan tersendiri. Sejumlah pejabat hingga tamu dari luar daerah pernah mencicipinya, termasuk mantan Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami. Bahkan tamu dari Aceh, Kalimantan, hingga Bali disebut pernah merasakan langsung keunikan Bakakak Hayam Surade. Perpaduan pesona Pantai Karanggantungan dan kekayaan kuliner lokal ini menjadi potensi besar bagi Surade untuk terus berkembang sebagai destinasi wisata alam dan budaya di selatan Sukabumi. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUNEWS.COM – Karang Taruna Desa Cipeundeuy, Kecamatan Surade, akan membuka Lapak Bazar Ramadhan sebagai upaya mendukung peningkatan penjualan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama bulan suci Ramadhan. Ketua Karang Taruna Desa Cipeundeuy, Abag Beken, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produk kepada masyarakat secara langsung. “Lapak Bazar Ramadhan ini kami siapkan sebagai ruang promosi dan penjualan bagi UMKM Desa Cipeundeuy,” ujar Abag Beken, Sabtu 7 Februari 2026. Ia menjelaskan, bazar akan digelar di lokasi strategis di wilayah Desa Cipeundeuy dengan fasilitas yang memadai serta didukung promosi yang menarik agar mampu menarik minat pengunjung. “Kami berharap kegiatan ini dapat membantu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa,” tambahnya. Karang Taruna Desa Cipeundeuy juga mengajak seluruh pelaku UMKM setempat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Program Lapak Bazar Ramadhan ini turut mendapat dukungan dari Kepala Desa Cipeundeuy, Bakang Anwar As’Adi, yang menjadi inisiator serta konsisten mendukung berbagai kegiatan kepemudaan. Menurut Bakang ada kabar baik dari salah satu OPD yang menyanggupi untuk memfasilitasi kegiatan dengan mengontak Bulog untuk ikut andil mendorong kelancaran kegiatan ini. “Alhamdulillah, bazar yang diinisiasi karang taruna dan unsur kelembagaan lain ditanggapi oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Sekarang tinggal karang taruna dan lintas lembaga terus berkoordinasi untuk mensukseskanny,” tuturnya. Bagi pelaku UMKM yang ingin bergabung, informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi panitia melalui Ketua Karang Taruna, Abag Beken, di Kantor Desa Cipeundeuy. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Turnamen Tenis Meja Bupati Cup 2026 resmi bergulir di Kampung Cibolang Kidul, Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (7/2/2026). Ajang ini menyedot perhatian ratusan atlet tenis meja dari Kabupaten dan Kota Sukabumi yang datang membawa semangat kompetisi dan kebersamaan. Sepanjang pertandingan, atmosfer arena dipenuhi sorak dukungan serta adu strategi antar-atlet dari berbagai klub. Bupati Cup 2026 tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga ruang konsolidasi antar-pelaku olahraga tenis meja di Sukabumi. Ketua Panitia Penyelenggara, Mahdi Abdul Hadi, menyebutkan turnamen ini digelar untuk menjaga iklim kompetisi tetap hidup sekaligus memperluas ruang pembinaan atlet di semua level. Sebanyak kurang lebih 500 atlet tercatat mengikuti turnamen ini, yang terbagi dalam Divisi D sebanyak 350 atlet, Divisi C 150 atlet, dan Divisi A sekitar 20 atlet. Seluruh peserta berasal dari 34 persatuan tenis meja se-Kabupaten dan Kota Sukabumi. Turnamen berlangsung selama tiga hari, dari 6 hingga 8 Februari 2026. Mahdi berharap seluruh pertandingan dapat berjalan lancar dengan menjunjung tinggi sportivitas dan saling menghormati antar-atlet. Bupati Sukabumi H Asep Japar dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah daerah terus membuka ruang bagi tumbuhnya kegiatan olahraga yang bersifat kompetitif dan membangun. Menurutnya, turnamen seperti Bupati Cup menjadi salah satu sarana penting dalam menyiapkan atlet daerah agar lebih siap bersaing di level yang lebih tinggi. Turnamen secara resmi dibuka oleh Bupati Sukabumi dengan melakukan servis pembuka sebagai tanda dimulainya seluruh rangkaian pertandingan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota DPRD Kota Sukabumi Komisi III, Agus Rakman, menegaskan periode keduanya di parlemen akan difokuskan pada penguatan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di Daerah Pemilihan 3. Hal itu disampaikan Agus saat melaksanakan kegiatan reses perencanaan tahun 2027, Sabtu (7/2/2026). Ia menilai reses sebagai sarana penting untuk menyerap aspirasi warga secara langsung sekaligus memetakan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Menurut Agus, kehadiran wakil rakyat tidak cukup hanya mendengar keluhan, tetapi harus mampu menghadirkan solusi konkret melalui jalur kebijakan. Seluruh masukan warga, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi dan diperjuangkan di tingkat legislatif. “Reses ini ruang dialog terbuka. Masyarakat bebas menyampaikan persoalan, dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk menindaklanjutinya,” ujar Agus. Kegiatan tersebut dihadiri Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar H. Charli Dahlan, perwakilan Dinas Sosial Kota Sukabumi, serta PDAM. Sejumlah warga menyampaikan aspirasi terkait bantuan sosial, pelayanan dasar, dan kesejahteraan. Perwakilan Dinas Sosial Kota Sukabumi, Ageung, menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan DPRD, khususnya Komisi III, untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Data penerima manfaat, kata dia, dipetakan berdasarkan kategori desil sebagai dasar program perlindungan sosial. Ia juga menyebut adanya penyesuaian data penerima bantuan oleh pemerintah pusat, termasuk pencabutan bantuan bagi penerima yang dinilai tidak memenuhi ketentuan. Sementara itu, Direktur Perumda Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, Dian Afriandi, menyampaikan bahwa PDAM berhasil menekan tingkat kehilangan air hingga 65 persen serta mencatat 19.627 pelanggan aktif. Pada Februari 2026, PDAM juga meluncurkan produk air minum dalam kemasan. Agus menutup reses dengan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat agar ditindaklanjuti oleh perangkat daerah demi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Sukabumi. (Usep)