SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki membuka kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Efektif Pimpinan Organisasi Unggul bagi pejabat eselon III angkatan I di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. ‎ ‎Kegiatan ini diikuti 25 peserta dan akan dilaksanakan secara rutin tiga kali dalam setahun. Ayep menjelaskan, peningkatan kapasitas ASN menjadi kunci dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. ‎ ‎“Jika kualitas SDM meningkat, dampaknya akan terasa terhadap proses pembangunan. Ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan PAD, dan memperkuat fiskal daerah,” kata Ayep, Rabu (5/11/2025). ‎Menurutnya, tren positif pembangunan akan diikuti dengan penurunan angka stunting, kemiskinan, dan pengangguran. ‎ ‎Namun demikian upaya ini membutuhkan waktu tiga hingga lima tahun agar hasilnya dapat dirasakan secara nyata. ‎ ‎Ayep juga menyoroti efisiensi anggaran belanja pegawai yang saat ini masih mencapai 49 persen dari total belanja daerah. ‎ ‎“Sungguh disayangkan, dana sekitar Rp220 miliar yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan justru habis untuk membiayai belanja pegawai,” katanya. ‎ ‎Ia menekankan pentingnya efektivitas kerja aparatur. Pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan satu orang, jangan dikerjakan lima orang. ‎ ‎”ASN harus bekerja secara profesional, terorganisir, mengikuti arahan pimpinan, dan fokus pada hasil,” tegasnya. ‎ ‎Lebih lanjut, Ayep menuturkan bahwa pejabat eselon II di setiap perangkat daerah harus mampu menurunkan kinerja pelayanan hingga ke lapisan masyarakat terbawah dan secara rutin mengekspos hasilnya. ‎ ‎“Setiap enam bulan akan kami evaluasi, terutama terkait capaian penyerapan anggaran dan inovasi pelayanan publik,” jelasnya. ‎ ‎Ia menutup dengan penegasan bahwa regulasi dan anggaran bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat. ‎ ‎“Anggaran habis tapi sampah masih menumpuk berarti ada yang salah. Diperlukan inovasi nyata untuk menyelesaikan masalah seperti ini,” pungkasnya. (Usep)

Cirebon Bidik-kasusnews.com,. Pelayanan kantor desa weru Kidul tidak maksimal dimana para pegawai sebelum jam kerja selesai mereka sudah tidak berada di kantor alias pulang atau jalan jalan keluar kantor dalam masih jam kerja, sehingga pelayanan di kantor kuwu tidak maksimal ketika masyarakat ingin membuat surat surat penting yang harus ditandatangani oleh perangkat desa. Saat awak media menelusuri Kantor Desa weru Kidul pada hari Kamis (29/10/2025) 13 wib,banyak sekali kejanggalan kejanggalan yang ditemukan, kantor BPD juga tidak ada petugasnya, ruang kesehatan rusak parah, WC kotor seperti tidak terurus, ruangan dapur kumuh, nah seperti apa kantor desa weru Kidul ini., dikemanakan dana desanya, Bumdes tidak jelas,kantor desa weru Kidul terlihat depannya saja bagus tetapi di dalamnya tidak maksimal, Sementara kuwu desa weru Kidul kabupaten cirebon ketika para awak media ingin kompirmasi tentang tidak maksimalnya Kantor desa yang di pimpinan nya juga jarang di tempat, sampai berita ini ditayangkan. Disisi lain kantor desa weru Kidul banyak pedagang harian dan mingguan, lapak lapak di pungut karcis, dari mulai parkir, kebersihan, juga aliran lampu listrik., ini jelas jelas menjadi lahan korupsi, bagi perangkat desa tersebut. (Asep.R)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, turun langsung ke lahan pertanian di Desa Sidoarjo, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, untuk melakukan penanaman kacang kedelai bersama kelompok tani setempat, Jumat (31/10/2025). Kegiatan ini merupakan wujud nyata implementasi kerja sama antara Pemerintah Kota Sukabumi dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam memperkuat sinergi ekonomi dan pertanian antardaerah. Turut hadir dalam kegiatan tersebut tokoh nasional sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, serta sejumlah pejabat daerah. Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki menyebut kegiatan penanaman ini bukan sekadar simbolis, tetapi langkah konkret untuk membangun ketahanan pangan sekaligus memperluas jejaring pasar hasil pertanian. ‎“Hari ini kita hidupkan kembali lahan yang dulu pernah ditanami kedelai pada era 90-an. Sekarang kita tanam lagi, dan seluruh hasilnya akan saya beli langsung. Ini bentuk komitmen saya sebagai Wali Kota Sukabumi untuk mendukung petani Gorontalo,” ujar Ayep Zaki. ‎Ia juga mengapresiasi dukungan penuh Rachmat Gobel yang siap membantu kelompok tani melalui penyediaan peralatan dan permodalan. ‎“Pak Rachmat Gobel menyampaikan kesiapannya membantu petani. Saya yakin, dengan dukungan ini, Gorontalo akan kembali menjadi salah satu lumbung kedelai nasional,” imbuhnya. Selain melakukan penanaman simbolis, Ayep Zaki juga memberikan arahan teknis kepada para petani agar proses penanaman dilakukan sesuai standar yang baik dan efisien. “Penanaman kedelai ini hampir sama dengan jagung atau padi, hanya saja jarak tanamnya perlu dijaga, sekitar 40 x 25 sentimeter agar hasilnya optimal,” tuturnya. Kolaborasi antara Sukabumi dan Gorontalo ini diharapkan menjadi model sinergi antardaerah yang efektif dalam membangun sektor pertanian berkelanjutan. ‎Sukabumi akan menjadi mitra pembeli hasil panen kedelai dari Gorontalo, sehingga petani memiliki kepastian pasar dan harga yang stabil. Dengan dukungan lintas daerah, dunia usaha, dan pemerintah pusat, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Momentum pembukaan Liga 4 Seri 2 Piala Gubernur Jawa Barat di Kabupaten Garut, Minggu (26/10/2025), dimanfaatkan Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki untuk memperkuat komunikasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. ‎ ‎Keduanya terlibat perbincangan intens tentang strategi penguatan pembinaan olahraga di daerah. Erick Thohir menilai Sukabumi memiliki potensi besar yang perlu dikelola secara terarah, terutama melalui pemilihan cabang olahraga unggulan yang realistis dan berpeluang mencetak prestasi. ‎ ‎“Setiap daerah punya karakter dan kekuatan sendiri. Yang penting pembinaan difokuskan, supaya hasilnya jelas dan berkesinambungan,” ujar Erick Thohir di hadapan Wali Kota Sukabumi. ‎ ‎Wali Kota Ayep Zaki menyambut arahan tersebut dengan komitmen nyata. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi akan memperkuat sistem pembinaan atlet lokal melalui sinergi lintas lembaga dan peningkatan fasilitas olahraga. ‎ ‎“Pak Erick memberi pandangan strategis yang sejalan dengan arah pembangunan daerah. Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi lagi di Jakarta untuk menindaklanjuti pengembangan infrastruktur, termasuk revitalisasi Lapang Surya Kencana,” ungkap Ayep Zaki. ‎ ‎Menurutnya, revitalisasi lapang tersebut sangat penting sebagai pusat pembinaan sepak bola masyarakat dan sarana melahirkan talenta muda yang siap bersaing di level profesional. ‎ ‎Selain fokus pada bidang olahraga, Wali Kota juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan tiga agenda prioritas pembangunan Kota Sukabumi kepada Menpora. Ketiganya adalah penguatan BLUD dan BUMD, peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta pengembangan ekonomi sosial berbasis wakaf. ‎ ‎Erick Thohir menyambut positif program tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap arah pembangunan Sukabumi yang menekankan kolaborasi, efisiensi, dan pemberdayaan masyarakat. ‎ ‎“Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga penguatan karakter dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Erick. ‎ ‎Sementara itu, kehadiran Wali Kota Sukabumi di Garut juga menjadi bentuk dukungan bagi tim Perssi Sukabumi yang tengah berlaga di Blok 1 Grup D. Ia berharap Perssi mampu menunjukkan performa terbaik dan naik ke Liga 4 Seri 1. ‎ ‎“Perssi membawa semangat Sukabumi untuk terus maju dan berprestasi,” tandasnya. ‎ ‎Sinergi antara Menpora dan Pemerintah Kota Sukabumi ini diharapkan membuka babak baru dalam pembinaan olahraga daerah, memperluas kesempatan kompetisi, serta memperkuat posisi Sukabumi sebagai salah satu pusat pengembangan atlet potensial di Jawa Barat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, terus memperjuangkan keseimbangan fiskal daerah di tengah tantangan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. ‎ ‎Melalui langkah efisiensi dan optimalisasi anggaran, Pemkot Sukabumi berupaya menjaga agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik. ‎ ‎Dalam Rapat Pembahasan APBD bersama Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (22/10/2025), Ayep menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang adaptif terhadap kondisi fiskal nasional. ‎ ‎“Kita harus realistis menghadapi penurunan TKD dengan strategi efisiensi yang cermat. Setiap anggaran harus benar-benar berdampak dan produktif,” ujarnya. ‎ ‎Menurutnya, efisiensi bukan berarti pemangkasan program, melainkan penataan ulang prioritas agar dana publik digunakan secara tepat sasaran. ‎ ‎Ia menilai kondisi keuangan Kota Sukabumi masih cukup sehat, dengan rasio pendapatan 75 persen dan belanja 70 persen. ‎ ‎“Kita jaga keseimbangan agar tidak menimbulkan SILPA yang tinggi, karena itu akan memengaruhi daya dorong ekonomi daerah,” jelasnya. ‎ ‎Ayep menyebut, pemerintah daerah kini dihadapkan pada situasi di mana sumber pendanaan eksternal makin terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. ‎ ‎Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perencanaan yang efisien dan sinergi lintas sektor agar target pembangunan tetap tercapai. ‎ ‎“Kami berjuang agar setiap rupiah anggaran memiliki nilai manfaat yang jelas bagi masyarakat. Fokusnya adalah efisiensi, bukan penghematan buta,” kata Ayep. ‎ ‎Selain itu, Pemkot Sukabumi juga memperkuat sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan akurasi penerimaan pajak serta retribusi. ‎ ‎Upaya ini, kata Ayep, merupakan bagian dari reformasi fiskal menuju tata kelola keuangan yang lebih modern dan akuntabel. ‎ ‎“Digitalisasi pendapatan menjadi solusi jangka panjang. Dengan sistem yang efisien dan transparan, kita bisa menjaga kepercayaan publik sekaligus menutup celah kebocoran anggaran,” tambahnya. ‎ ‎Ayep menegaskan, perjuangan menjaga keseimbangan fiskal ini bukan sekadar urusan administrasi, tetapi juga tanggung jawab moral pemerintah terhadap masyarakat. “Kami ingin menunjukkan bahwa meski TKD menurun, semangat membangun Sukabumi tidak ikut menurun,” tutupnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki didampingi Wakil Wali Kota, Bobby Maulana kembali turun ke lapangan memastikan program Pemerlu Atensi Sosial (PAS) berjalan tepat sasaran. ‎ ‎Di tengah akhir pekan, ia menyalurkan bantuan sosial bagi lima keluarga penerima manfaat di Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Minggu (19/10/2025). ‎ ‎Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Sosial Een Rukmini, Camat Citamiang Sandra Utama Teguh, Lurah Dayeuhluhur Supardi, serta jajaran perangkat daerah lainnya. ‎ ‎Ayep menegaskan bahwa program “Ayeuna Waktuna Berbagi Berkah” bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjangkau warga rentan. ‎ “Saya ingin memastikan bantuan ini benar-benar sampai ke mereka yang membutuhkan. Karena itu, saya turun langsung, bukan hanya menunggu laporan,” ujarnya. ‎ ‎Dalam kunjungan itu, Ayep juga menaruh perhatian pada dua warga, Mih Uum dan Bah Aceng, yang telah puluhan tahun tinggal di tanah milik orang lain. ‎ “Alhamdulillah ada warga yang bersedia menghibahkan tanahnya. Saya sudah minta lurah segera urus administrasinya. Insya Allah tahun 2026 rumah mereka bisa dibangun,” katanya. ‎ ‎Program 12 PAS yang digulirkan Pemkot Sukabumi mencakup berbagai kelompok rentan mulai dari warga miskin, lansia, penyandang disabilitas, hingga masyarakat tanpa tempat tinggal. ‎ ‎Melalui kegiatan rutin setiap akhir pekan, pemerintah berupaya membangun sistem perlindungan sosial yang lebih responsif dan berdampak langsung. ‎ ‎“Program ini akan terus kami kawal sampai lima tahun ke depan. Semoga langkah kecil ini membawa berkah dan memperkuat solidaritas sosial di Kota Sukabumi,” tutupnya. ‎ ‎Adapun lima penerima manfaat yang dikunjungi yakni Ejeh (RT 01 RW 17), Nata (RT 01 RW 16), Aep (RT 01 RW 16), Mimin (RT 03 RW 16), dan Uum (RT 04 RW 13) di Kampung Koleberes, Kelurahan Dayeuhluhur. (Usep)

Bidik-kasusnews.com,Pontianak Kalimantan Barat Sidang Perdana Sekda Kota Singkawang dan Eks Pj Walikota Singkawang, Sumastro dalam kasus (HPL) pemberian keringanan retribusi jasa usaha pemanfaatan hak atas tanah Pemkot Singkawang di Taman Wisata Pasir Panjang, (Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan Tahun 2021. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Pontianak, Kamis, 16 Oktober 2025, siang. Agenda kali ini adalah pembacaan dakwaan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Singkawang selaku jaksa penuntut umum, Coky Soulus. Di dalam ruang sidang, terdakwa Sumastro tampak duduk di kursi pesakitan dengan mengenakan kemeja berwarna putih. Keluarga hingga kolega terdakwa tampak hadir menyaksikan sidang perdana tersebut. Usai sidang, Sumastro yang keluar ruangan dengan mengenakan rompi pink dan masker hitam memilih untuk bungkam saat sejumlah awak media meminta tanggapan. Sekda Singkawang, Sumastro, juga memilih bungkam saat awak media menanyakan, dugaan keterlibatan Walikota Singkawang, Tjhai Chui Mie dalam kasus perkara HPL Pasir Panjang Kota Singkawang Dia hanya mengangkat tangan kirinya pertanda tak ingin memberi keterangan sedikitpun kepada awak media. Dikawal aparat, ia langsung menuju mobil meninggalkan Kantor Pengadilan Tipikor Pontianak yang berlokasi di Jalan Uray Bawadi, Kota Pontianak. Seperti diketahui, Sumastro ditetapkan sebagai tersangka oleh Kajari Singkawang pada 10 Juli 2025 terkait tindak pidana korupsi Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Sumastro pada saat ditetapkan sebagai tersangka menjabat sebagai Sekda Singkawang. Kuasa Hukum Sumastro, Dimas Fakhrul Alamsyah juga enggan memberikan banyak komentar kepada awak media usai persidangan. Ia hanya menyebut sidang berjalan dengan lancar. Pihaknya pun berjanji menyiapkan tanggapan sesuai waktu yang ditentukan. Sumber:Wandaly Wartawan Mulyawan

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat komitmennya dalam melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. ‎ ‎Salah satu langkah konkretnya adalah menjadikan Kelurahan Selabatu sebagai kelurahan percontohan ramah perempuan dan anak. ‎ ‎Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, mengatakan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak harus dimulai sejak dini dan dilakukan secara berkelanjutan. ‎ ‎“Perlindungan itu dimulai dari bagaimana kita merawat anak sejak dalam kandungan hingga remaja. Ini proses berkelanjutan yang harus dijaga bersama,” ujarnya saat menghadiri kegiatan di ruang pertemuan DP2KBP3A, Jumat (17/10/2025). ‎ ‎Menurutnya, Kelurahan Selabatu dipilih karena dinilai telah menunjukkan keseriusan dalam membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan serta anak. ‎ ‎“Selabatu akan dijadikan model kelurahan ramah perempuan dan anak. Harapannya, ini bisa menjadi contoh bagi 33 kelurahan lain di Kota Sukabumi,” tambahnya. ‎ ‎Ayep menegaskan, perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi merupakan tugas bersama seluruh elemen masyarakat. ‎ “Ini tugas wali kota, tugas kita semua. Generasi mendatang harus kita siapkan sejak sekarang,” tegasnya. ‎ ‎Ia juga menyoroti pentingnya perhatian lebih terhadap perempuan, mengingat kasus kekerasan masih banyak terjadi di berbagai daerah. ‎ ‎“Kenapa perempuan? Karena memang banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Maka perhatian kita harus lebih besar,” jelasnya. ‎ ‎Pemerintah Kota Sukabumi, lanjut Ayep, juga memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian KB. ‎ ‎Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah itu untuk memastikan kebijakan perlindungan perempuan dan anak benar-benar berjalan di lapangan. ‎ ‎Selain itu, capaian DP2KBP3A Kota Sukabumi yang meraih prestasi tingkat Jawa Barat menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam isu ini. ‎ “Itu menunjukkan perangkat daerah bekerja sungguh-sungguh. Tidak hanya DP3A, dinas lain juga harus berperspektif gender dalam setiap programnya,” pungkasnya. ‎ ‎Sementara itu, Kepala DP2KBP3A Kota Sukabumi, Yadi Mulyadi, menuturkan bahwa Kelurahan Selabatu menjadi lokasi perintisan Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak (KRPA). ‎ ‎Jumlah peserta yang dilibatkan kata Yadi dengan adalah sekitar 80 peserta. Mereka berasal dari unsur kader posyandu, ketua RW dan RT, serta tokoh masyarakat setempat. ‎ “Kegiatan ini untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak di tengah masyarakat. Ini baru tahap sosialisasi, dan akan dibedah lebih lanjut peran masing-masing pihak dalam mewujudkan KRPA,” ujarnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menutup polemik yang sempat mencuat beberapa waktu terakhir dengan menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat dan DPRD Kota Sukabumi. ‎ ‎Dalam konferensi pers di Balai Kota Sukabumi, Selasa (14/10/2025), Ayep menyampaikan penyesalannya atas kejadian yang memicu sorotan publik. Ia menegaskan bahwa peristiwa itu murni spontanitas manusiawi, tanpa niat buruk terhadap siapa pun. ‎ ‎“Saya menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Sukabumi apabila kejadian ini dianggap meresahkan. Sekali lagi, saya mohon maaf. Itu murni spontanitas sebagai manusia,” ujarnya dengan nada tenang. ‎ ‎Ayep mengaku peristiwa tersebut terjadi di hadapan beberapa orang, termasuk Bobi Maulana, Jamal, dan Opik. Namun ia berharap persoalan itu tidak lagi diperpanjang dan justru dijadikan bahan introspeksi bersama untuk memperkuat komunikasi antarlembaga. ‎ ‎“Saya ingin membangun kebaikan dan kebenaran. Kalau ada perbedaan pandangan, mari kita selesaikan dengan komunikasi yang baik,” tambahnya. ‎ ‎Sebelum berbicara di hadapan media, Ayep menjelaskan bahwa dirinya telah lebih dulu mengirimkan surat permintaan maaf resmi kepada DPRD Kota Sukabumi. ‎ ‎Surat itu juga ditandatangani oleh Wakil Wali Kota dan dikirim sebelum pukul 12.00 siang di hari yang sama. ‎ ‎“Suratnya sudah kami kirim secara resmi. Isinya permintaan maaf kelembagaan apabila peristiwa itu dianggap kurang baik,” terang Ayep. ‎ ‎Ia berharap langkah tersebut menjadi sinyal positif untuk memulihkan hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta menegaskan bahwa kedua lembaga harus bekerja sejajar demi kepentingan rakyat. ‎ ‎“Saya sepakat dengan Ketua DPRD bahwa hubungan eksekutif dan legislatif adalah kemitraan sejajar, bukan bawahan, bukan lawan politik. Kita semua bekerja untuk rakyat,” katanya. ‎ ‎Dalam kesempatan yang sama, Ayep juga menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan bersih dan profesional. Ia menolak segala bentuk titipan, baik dalam penempatan jabatan maupun pengadaan proyek. ‎ ‎“Saya tidak akan mengakomodasi titipan-titipan dalam bentuk apa pun. Semua proses jabatan dan pengadaan akan mengikuti mekanisme yang berlaku. Dengan begitu, beban saya justru lebih ringan,” tegasnya. ‎ ‎Ia juga menambahkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, dirinya selalu melibatkan para ahli hukum dan politik untuk memastikan kebijakan tetap sesuai dengan koridor hukum dan konstitusi. ‎ ‎“Saya bukan ahli hukum tata negara, bukan ahli politik. Karena itu, saya selalu melibatkan para ahli agar setiap kebijakan tetap tegak lurus dengan aturan,” jelasnya. ‎ ‎Ayep berharap dinamika yang terjadi justru bisa menjadi momentum positif untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga dan meningkatkan profesionalitas birokrasi di Kota Sukabumi. ‎ ‎“Saya yakin, dari kejadian ini akan lahir implikasi positif. Pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak pada rakyat akan kita wujudkan bersama DPRD,” ungkapnya. ‎ ‎Ia pun mengajak seluruh pihak untuk menjaga suasana damai dan tidak memperkeruh keadaan dengan komentar atau ujaran kebencian di ruang publik. ‎ ‎“Mari kita jaga kondusifitas. Saya akan selalu berada di garda terdepan untuk membangun Sukabumi yang damai dan harmonis,” tutupnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki menegaskan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) harus terbebas dari ijon. Hal tersebut disampaikan Ayep saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) se Kecamatan Baros, Senin (13/10/2025). ‎ ‎”Pokoknya P2RW harus steril dari ijon. Program ini jangan melibatkan pengusaha. Semua dikerjakan oleh masyarakat sehingga bisa saling mengawasi,” kata Ayep. ‎ ‎Dia juga menekankan bahwa P2RW itu bukan proyek untuk bagi-bagi keuntungan tapi merupakan program pembangunan di tingkat RW yang berasal dari warga oleh warga dan untuk warga. ‎ ‎”Jika ada bukti-bukti awal adanya penyalahgunaan anggaran oleh pelaksana di lapangan saya tak akan pandang bulu akan laporkan siapapun pada aparat penegak hukum,” ujarnya. ‎ ‎Kendati demikian kata dia, jika tidak ditemukan buktikan awal permulaan yang cukup tidak akan ada pelaporan. “Kalau tidak ada bukti kuat, salah-salah nanti ada pelaporan balik,” ujarnya. ‎ ‎Dia menambahkan, dana P2RW itu meupakan amanah yang perlu dijalankan dan diawasi bersama oleh semua elemen masyarakat. ‎ ‎”Dana P2RW adalah uang amanah. Saya minta semua orang yang terlibat harus mengedepankan kejujuran dan transparansi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” kata Ayep. ‎ ‎Sementara itu Plt Camat Baros Yanuar Ridwan mengatakan, sebelumnya semua ketua RW lebih dahulu menandatangani pakta integritas. Semua harus berjalan sesuai dengan SOP guna menghindari jerat hukum. ‎ ‎”Jumlah RW se Kecamatan Baros ada 40. Semua harus satu tekad dan komitmen bersama untuk mensukseskan program ini. Ada enam item diantaranya jalan lingkungan, talud, posyandu, sampah sarana keagamaan,” tutupnya. (Usep)