SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi tidak boleh berdampak pada keberlanjutan program yang sudah berjalan. Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki secara khusus memastikan program 12 PAS tetap dilanjutkan meski dalam waktu dekat terjadi pergantian Kepala Dinas Sosial. Penegasan itu disampaikan Ayep saat menghadiri pelaksanaan 12 PAS yang kini memasuki episode ke-22 dan ke-23 di Kelurahan Sukakarya dan Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Rabu (23/9). Dia menegaskan, 12 PAS merupakan program yang dinantikan masyarakat. Karena itu, perubahan pejabat tidak boleh menjadi alasan pelayanan dan program sosial pemerintah berhenti atau mengalami hambatan. “Program ini sangat dinantikan oleh masyarakat. Saya fokus ke bagaimana 12 PAS terus berjalan,” kata Ayep. Pelaksanaan 12 PAS di Warudoyong sekaligus menjadi momentum terakhir bagi Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi Asep Suhendrawan sebelum mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2026. “Pak Asep akan mengakhiri masa jabatan pada Oktober. Sekarang hari terakhir beliau menjabat,” ujar Ayep. Ayep memastikan estafet kepemimpinan di Dinas Sosial nantinya tetap diarahkan untuk menjaga program yang sudah berjalan. Kepala dinas baru yang akan dilantik pada Oktober diharapkan langsung melanjutkan agenda pelayanan sosial kepada masyarakat. “Pada Oktober nanti akan ada kepala dinas yang baru, untuk melanjutkan program ini,” tegasnya. Bagi Ayep, keberlanjutan program jauh lebih penting daripada siapa pejabat yang sedang menduduki posisi tertentu. Pergantian dalam birokrasi, kata dia, merupakan bagian dari proses pemerintahan, sedangkan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Karena itu, 12 PAS bukan satu-satunya program yang menjadi perhatian. Pemkot Sukabumi juga tengah memfokuskan kebijakan pada pasar murah, penanganan pengangguran, serta penanganan stunting. “Saya fokus ke bagaimana 12 PAS terus berjalan, kemudian juga pasar murah, kemudian juga pengangguran, dan stunting,” ungkapnya. Empat fokus tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan dampak yang lebih nyata kepada masyarakat. Ayep berharap program-program tersebut dijalankan secara konsisten sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan warga. “Saya kira kalau ini fokus, insyaallah Sukabumi akan jauh lebih baik,” katanya. Dalam kegiatan tersebut, Ayep didampingi Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Kepala Dinas Sosial Asep Suhendrawan, Sekretaris Dinas Sosial dr. Lulis Delawati, Camat Warudoyong Raden Abdul Muis, Lurah Sukakarya Sri Andayani serta Lurah Benteng Muhammad Indra Nur Ismi Suwandi, S.STP. Sementara terkait sosok yang akan menggantikan Asep Suhendrawan, Ayep meminta masyarakat menunggu hingga agenda pelantikan pada 1 Oktober 2026. Ia menyebut seluruh proses pengisian jabatan tersebut telah selesai. “Terkait siapa yang akan mengisi jabatan Dinas Sosial masih harus menunggu 1 Oktober. Sudah, sudah semua sudah selesai, tinggal pelantikan saja,” ungkapnya. Ayep juga menyebut agenda pelantikan Oktober mendatang berpotensi mencakup perubahan pada sejumlah posisi lain di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. “Oktober ada pelantikan, perombakan juga yang lain atau hanya pengisian kekosongan,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Era pengawasan birokrasi berbasis data mulai diterapkan Pemerintah Kota Sukabumi. Pemkot kini mengembangkan Sukabumi Smart Artificial Intelligence (SUKASAI) yang diproyeksikan menjadi sistem digital untuk membaca data pemerintahan sekaligus membantu memantau aktivitas aparatur secara real time. Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengatakan, SUKASAI dibangun bukan sekadar sebagai aplikasi pencatat kehadiran pegawai. Sistem tersebut dikembangkan untuk menghubungkan berbagai data dari perangkat daerah sehingga pemerintah dapat memperoleh gambaran kondisi pemerintahan secara lebih cepat. “Ini bukan hanya soal absensi. Kita bisa melihat cuti, sakit, kehadiran, tugas dan berbagai aktivitas kepegawaian secara real time. Kemudian seluruh data perangkat daerah juga masuk,” kata Ayep usai Launching SUKASAI di Lobi BKPSDM Kota Sukabumi, Selasa (22/9/2026). Ayep menambahkan, data yang masuk ke dalam sistem cukup luas. Di antaranya data kependudukan, stunting, kelompok desil 1 sampai 10, pendidikan SD, SMP dan SMA, serta data perizinan. Integrasi tersebut diharapkan membuat pemerintah memiliki basis informasi yang lebih lengkap ketika melakukan analisis maupun menyusun kebijakan. Bahkan, SUKASAI juga dilengkapi referensi berbagai regulasi yang berlaku. Ketika perangkat daerah menghadapi persoalan yang membutuhkan kepastian awal mengenai aspek hukum, sistem dapat digunakan sebagai bahan referensi. “Kalau ada perangkat daerah yang ragu, ini salah atau tidak secara hukum, bisa meminta referensi. Nanti rekomendasinya tetap dikonsultasikan dan disahkan oleh konsultan di bidang hukum,” ujar Ayep. Artinya, AI tidak ditempatkan sebagai pihak yang menentukan benar atau salah. Sistem hanya memberikan analisis awal, sedangkan keputusan tetap melalui mekanisme pemerintahan dan pihak yang memiliki kewenangan. Ayep juga mengungkapkan bahwa kemampuan membaca data SUKASAI dapat diarahkan untuk menemukan indikasi persoalan yang perlu diperiksa lebih lanjut. “Kalau ada temuan, misalnya PPA atau persoalan judi online, sistem membaca berdasarkan data secara objektif. Setelah itu diserahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti, apakah sanksinya berat, sedang atau ringan,” jelasnya. Dengan demikian, temuan yang muncul dari sistem tidak otomatis menjadi sanksi. Data tetap harus diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur pemeriksaan. Ayep menegaskan, transformasi digital yang dilakukan Pemkot Sukabumi harus tetap berujung pada perbaikan tata kelola pemerintahan. “Perangkat daerah harus berbau dan bermuara pada sistem yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan keadilan,” tegasnya. Peluncuran SUKASAI turut dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman, para Asisten Daerah, Staf Ahli, kepala SKPD, Direktur BLUD serta para camat. Di balik pengembangan SUKASAI, BKPSDM Kota Sukabumi juga telah melakukan eksperimen dengan pegawai AI bernama Joy. Kepala BKPSDM Kota Sukabumi Taufik Hidayah mengatakan, Joy telah menjalani uji coba selama sekitar dua bulan. Dalam periode tersebut, AI mulai digunakan untuk membantu sejumlah pekerjaan yang membutuhkan pengolahan data, analisis dan kecepatan. “Untuk beberapa pekerjaan tertentu ternyata dia lebih cepat. Ada pekerjaan penting yang membutuhkan kecepatan, ternyata dia bisa memenuhi efektivitas itu,” kata Taufik. Menurutnya, Joy telah membantu sekitar tujuh output pekerjaan besar. Salah satu penerapannya adalah membantu menyusun formula untuk menyaring dan memetakan data kepegawaian. Pekerjaan tersebut diperlukan ketika pemerintah harus menganalisis ratusan data dengan tingkat pelanggaran maupun frekuensi yang berbeda. AI kemudian membantu membuat rancangan formula dan kajian awal. Namun, hasil analisis tersebut tidak langsung dijadikan keputusan. “Dia membuat draf, kemudian kita baca. Kajian dan analisanya bagus, lalu kita sepakati. Jadi draf awal idenya dari pegawai AI,” ujarnya. Taufik menegaskan, pekerjaan yang membutuhkan pemeriksaan lapangan, klarifikasi, validasi dan pendalaman tetap menjadi tanggung jawab manusia. “Kalau pemeriksaan, AI tidak bisa. Itu harus pendalaman dan validasi oleh Inspektorat,” tegasnya. Pemanfaatan AI di lingkungan Pemkot Sukabumi rencananya mulai diperluas pada Oktober 2026. Jika sebelumnya masih berfokus pada BKPSDM, akses nantinya akan diberikan kepada sejumlah kepala perangkat daerah. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah menghadapi kebutuhan pegawai yang semakin selektif. Taufik menyebut, selama ini Kota Sukabumi rata-rata menerima sekitar 200 pegawai baru setiap tahun. Jumlah tersebut relatif sebanding dengan pegawai yang memasuki masa pensiun. Namun, pemerintah mulai mengubah pola tersebut. Pada 2027, penerimaan pegawai baru direncanakan hanya sekitar 20 orang. “Kalau kebiasaan lama menerima pegawai baru banyak, 200. Untuk tahun-tahun ke depan tidak menerima sebanyak sebelumnya. Kita buktikan 2027 hanya menerima 20 orang,” katanya. Menurut Taufik, strategi tersebut bukan berarti memberhentikan ASN yang masih bekerja. Pegawai yang ada tetap menjalankan tugasnya, sementara teknologi digunakan untuk membantu menutup sebagian kebutuhan pekerjaan yang muncul akibat berkurangnya jumlah personel. Ia mencontohkan kondisi di BKPSDM. Tiga posisi pegawai yang kosong akibat satu orang pensiun dan dua orang mutasi belum langsung diisi. “Di BKPSDM saya kehilangan tiga staf. Saya belum mengganti satu pun. Tapi dengan inovasi dan adanya pegawai AI, mudah-mudahan peran tiga tadi bisa dibantu sehingga pekerjaan tidak terhambat,” ujarnya. Pemanfaatan AI juga dikaitkan dengan upaya Pemkot Sukabumi menekan proporsi belanja pegawai. Belanja pegawai pada 2026 disebut masih berada di kisaran 41,08 persen atau sekitar Rp420 miliar. Sementara ketentuan UU HKPD mengarahkan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dengan batas penyesuaian hingga 2028. Pemkot menyiapkan strategi melalui pengurangan belanja pegawai sekaligus peningkatan PAD. Belanja pegawai ditargetkan berkurang sekitar Rp50 miliar pada 2027 dan kembali turun sekitar Rp50 miliar pada 2028. Di sisi lain, PAD diproyeksikan naik dari sekitar Rp1,19 triliun menjadi Rp1,24 triliun pada 2027 dan Rp1,29 triliun pada 2028. Dalam kondisi tersebut, AI diposisikan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus selalu menambah jumlah pegawai. Taufik menekankan bahwa konsep yang dibangun Pemkot Sukabumi bukan menggantikan ASN dengan mesin. “Bukan menggantikan. Pegawai manusia punya keunggulan dalam perasaan, etika dan pengambilan keputusan. Pegawai AI bergerak di ranah analisis, akurasi dan kecepatan. Perpaduan pegawai manusia plus pegawai AI menjadi satu tim,” tegas Taufik. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi akan memperluas deteksi tuberkulosis (TBC) dengan menyasar anak sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penemuan kasus dan memutus penularan TBC di masyarakat. Rencana penyisiran tersebut disampaikan Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki saat menerima bantuan 977 paket Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk anak dari PT Indofarma (Persero) di Balai Kota Sukabumi, Senin (21/9/2026). Ayep menegaskan, penanganan TBC menjadi salah satu fokus Pemkot Sukabumi dalam menangani persoalan kesehatan sekaligus kerentanan sosial masyarakat. “Akan ada pemeriksaan khusus anak sekolah untuk disisir dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi,” kata Ayep. Menurutnya, pemeriksaan secara lebih luas diperlukan untuk mengetahui kasus TBC sedini mungkin sehingga anak yang terindikasi dapat segera mendapatkan penanganan dan pengobatan. Pemkot, lanjut Ayep, tidak ingin penanggulangan TBC berhenti pada pengobatan pasien yang telah terdeteksi. Upaya pencegahan dan penemuan kasus harus diperkuat agar penanganannya lebih efektif. “Fokus di Kota Sukabumi menyelesaikan penyakit sosial, salah satunya TBC. Penyakit kemiskinan, kebodohan, stunting, pengangguran akan kami benahi dalam 5 sampai 10 tahun ke depan,” ujarnya. Selain lingkungan pendidikan, Pemkot Sukabumi juga memberi perhatian terhadap kondisi kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Dari pemeriksaan yang dilakukan, Ayep menyebut masih ditemukan persoalan kesehatan, termasuk TBC. “Dari sekian pekerja CPMI, ada masalah di kesehatan, TBC juga. Masih ada di bawah 5 persen. Kita perlu mengobati lebih dulu. Ini tugas sosial kita bersama melalui program penanggulangan TB,” katanya. Penguatan penanganan TBC tersebut mendapat dukungan dari PT Indofarma melalui programIndofarma Hadir untuk Penanggulangan TB Anak. Sebanyak 977 paket OAT anak diserahkan untuk membantu kebutuhan pengobatan pasien TBC anak di Kota Sukabumi. Direktur PT Indofarma Sahat Sihombing mengatakan, persoalan TBC membutuhkan keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. “Melalui kegiatan Indofarma Hadir untuk Pencegahan dan Penanggulangan TB, kami menyerahkan 977 paket Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk anak. Berharap ketersediaan obat ini bisa membantu anak yang membutuhkan,” ujar Sahat. Ia mengatakan bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Indofarma dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kolaborasi dengan Pemkot Sukabumi, Dinas Kesehatan dan Tim Kerja TB Jawa Barat juga diharapkan terus diperkuat. “Melalui kolaborasi berkelanjutan, sinergi ini dapat diperkuat. Paket OAT anak ini bisa memberikan manfaat dan menjadi ikhtiar kita bersama dalam mendukung Indonesia yang lebih sehat,” tambahnya. Penyerahan bantuan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama dan penyerahan simbolis 977 paket OAT anak kepada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Dengan dukungan obat dan perluasan pemeriksaan, Pemkot Sukabumi menargetkan penanggulangan TBC tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga memperkuat deteksi dini, pencegahan, dan penanganan kasus di kelompok rentan, khususnya anak-anak. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Program pelatihan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Sukabumi mencatat lonjakan capaian yang sangat signifikan. Sepanjang Agustus 2026, sebanyak 1.557 calon PMI telah mengikuti pelatihan persiapan kerja ke luar negeri, atau mencapai 938 persen dari target bulanan sebanyak 166 orang. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator menonjol dalam pelaksanaan program ketenagakerjaan Pemerintah Kota Sukabumi hingga Agustus 2026. Tingginya jumlah peserta menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk memperoleh pembekalan sebelum memasuki pasar kerja luar negeri melalui jalur migrasi yang resmi. Secara kumulatif, jumlah warga yang telah mengikuti pelatihan persiapan menjadi calon PMI hingga Agustus 2026 mencapai 2.022 orang. Angka itu setara dengan 134 persen dari target kumulatif sebanyak 1.323 orang. Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menilai pelatihan menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan tenaga kerja sebelum ditempatkan ke negara tujuan. Menurutnya, bekerja ke luar negeri tidak hanya berkaitan dengan peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga kesempatan memperoleh pengalaman dan wawasan internasional. “Bekerja ke luar negeri bukan hanya soal meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, tetapi juga memperluas pengalaman serta wawasan internasional bagi warga kita,” ujar Ayep Zaki, Rabu (16/9). Ketika mereka kembali nanti, para purna PMI ini diproyeksikan menjadi agent of change atau agen perubahan sosial yang membawa nilai-nilai profesionalisme dan inovasi, khususnya untuk kemajuan Kota Sukabumi, tambahnya. Tingginya capaian pelatihan tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang tercatat sebagai pencari kerja. Sepanjang Agustus 2026, terdapat 697 pencari kerja, atau mencapai 240 persen dari target bulanan sebanyak 291 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 237 orang merupakan pencari kerja dalam negeri, sedangkan 460 orang merupakan calon PMI. Secara kumulatif, jumlah pencari kerja hingga Agustus mencapai 5.052 orang atau 217 persen dari target kumulatif sebanyak 2.328 orang. Untuk indikator keberangkatan, sebanyak sembilan calon PMI diberangkatkan pada Agustus 2026. Secara kumulatif, jumlah calon PMI yang telah resmi diberangkatkan ke negara tujuan mencapai 539 orang, atau 61 persen dari target tahunan sebanyak 664 orang. Ayep mengatakan tingginya capaian pelatihan menjadi modal untuk meningkatkan realisasi keberangkatan PMI. Proses tersebut tetap harus berjalan melalui tahapan administrasi dan penempatan resmi sesuai ketentuan. “Dengan angka pelatihan yang melampaui target, Pemerintah Kota Sukabumi optimis realisasi keberangkatan PMI akan terus meningkat seiring penyelesaian administrasi dan proses penempatan resmi di negara tujuan,” katanya. Lebih jauh, Pemkot Sukabumi menargetkan pengembangan ekosistem migrasi kerja tidak hanya memberikan manfaat bagi warga yang berangkat ke luar negeri. Para purna PMI juga diharapkan mampu membawa pulang pengalaman, keterampilan, profesionalisme, dan wawasan baru yang dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan daerah. “Visi jangka panjang Pemkot Sukabumi untuk menjadikan Kota Sukabumi sebagai pilar penyerapan tenaga kerja berskala nasional. Kami memiliki cita-cita besar agar Kota Sukabumi berkembang menjadi kota yang ramah migran,” tandasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi memastikan keterbatasan fiskal daerah tidak serta-merta menghapus hak aparatur sipil negara (ASN) atas Tunjangan Kinerja (Tukin). Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki menegaskan, tidak ada kebijakan penghapusan Tukin. Persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan kemampuan anggaran daerah, sehingga pembayaran terhadap sejumlah kewajiban dapat mengalami penyesuaian waktu. “Tidak ada penghapusan. Semuanya akan dibayar, tetapi ada beberapa yang mundur karena defisit anggaran,” ujar Ayep. Menurutnya, mekanisme Tukin juga tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kota. Ketentuan mengenai Tukin merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Pemkot Sukabumi pada prinsipnya melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. “Kalau Tukin itu ketentuan dari pusat, dari Kementerian Keuangan. Aturan-aturannya oleh Kementerian Keuangan. Kita hanya menjalankan,” jelasnya. Ayep mengakui kondisi keuangan daerah saat ini membutuhkan pengelolaan yang sangat hati-hati. Penyesuaian anggaran menjadi langkah yang harus dilakukan agar berbagai kewajiban pemerintah tetap dapat diselesaikan. Dalam kondisi tersebut, sebagian pembayaran bahkan berpotensi bergeser hingga 2027. Namun, Ayep kembali memastikan pergeseran waktu pembayaran tidak berarti penghilangan hak ASN. “Semua kita akan selesaikan dengan situasi keuangan yang sangat susah, tapi mundur,” tegasnya. Di luar persoalan Tukin, Ayep juga meminta aparatur di tingkat kelurahan tetap fokus menjalankan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Keterbatasan anggaran, kata dia, tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi peran kelurahan dalam mendukung program pemerintah. Pemberdayaan masyarakat salah satunya diarahkan pada pengolahan sampah organik. Kelurahan juga diminta membantu optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan PBB-P2, mendukung program calon pekerja migran Indonesia (CPMI), serta ikut menjaga lingkungan. Arahan tersebut menegaskan bahwa pemerintah kota tetap mendorong aparatur kewilayahan bekerja aktif di tengah situasi fiskal yang sedang ketat. Di satu sisi, pemerintah harus menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan keuangan daerah. Di sisi lain, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan hak ASN tetap menjadi bagian yang harus diselesaikan secara bertahap dan terukur. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki turun langsung memantau pendistribusian bantuan pangan kepada masyarakat di sejumlah wilayah, Rabu (9/9). Didampingi Camat Warudoyong Raden Abdul Muis, Camat Gunungpuyuh Widya Yudha Setiawan dan Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Ujang Fahrudin atau biasa disapa Jet li. Dalam kunjungannya, Ayep bertatap muka langsung dengan para penerima manfaat. Sejumlah warga mengaku bersyukur dan merasa terbantu dengan adanya bantuan pangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Ayep pun mengingatkan masyarakat agar bantuan yang diterima dimanfaatkan sebaik-baiknya. Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat. “Melalui bantuan ini, saya berharap dapat meringankan beban hidup masyarakat. Tentu saja bantuan ini patut disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Ayep. Khusus di Kelurahan Karangtengah, penyaluran bantuan pangan menyasar 2.152 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 17 RW. Untuk mengantisipasi adanya perubahan data penerima, pihak kelurahan juga menyiapkan 68 data cadangan. Kasi Kesos Kelurahan Karangtengah Asep Santoso menjelaskan, data penerima menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyaluran bantuan. Pendataan dan verifikasi dilakukan agar bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang memang masuk dalam daftar penerima manfaat. Penyaluran bantuan tersebut mendapat sambutan positif dari warga. Salah satunya Titi, warga Babakangarung RT 02/RW 06. Ia mengaku senang setelah menerima bantuan beras sebanyak 30 kilogram untuk alokasi tiga bulan, yakni Juli, Agustus dan September. “Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu kami memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ke depan kalau bisa ingin ditambah dengan minyak goreng,” ujar Titi. Bagi Titi dan warga penerima lainnya, bantuan beras tersebut cukup berarti untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Pemantauan langsung yang dilakukan Wali Kota Sukabumi juga menjadi bagian dari upaya memastikan proses distribusi berjalan dengan baik, sekaligus mendengar secara langsung kebutuhan dan aspirasi masyarakat penerima manfaat. Dengan jumlah penerima yang cukup besar, pemerintah daerah berharap bantuan pangan tidak hanya tersalurkan secara tertib, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Program sosial 12 Pas terus bergulir dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Sukabumi. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki saat berkunjung di Desa Sudajayahilir dan Jayamekar Kecamatan Baros, Rabu (9/9/2026). Hadir mendampingi Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, Kepala Dinas Sosial Asep Suhendrawan, Sekretaris Dinas Sosial dr. Lulis Delawati, Camat Baros Angga Sugia Wijaya, Lurah Sudajayahilir Dendi Firmansyah, Lurah Jayamekar Ragam Zainul Alam, perwakilan Baznas, BJB para Ketua RT dan RW dan tamu undangan lainnya. Dia mengatakan, kegiatan kali ini memasuki pelaksanaan episode ke-20 dan ke-21. Di mana sebanyak kurang lebih 16 warga kembali menerima bantuan melalui program yang didukung oleh berbagai pihak tersebut. “Program 12 PAS ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, perbankan, dan berbagai unsur lainnya dalam membantu masyarakat,” kata Ayep Zaki. Pada putaran kedua tambahnya, pelaksanaan program, para penerima manfaat mendapatkan dukungan dalam bentuk bantuan modal usaha serta bantuan melalui program 12 PAS. “Sebanyak 16 penerima manfaat tersebut berasal dari dua wilayah kelurahan tersebut,” tuturnya. Program ini mendapat dukungan dari sejumlah sponsor dan mitra, di antaranya Baznas, BJB, Telkom, Pegadaian, SCG, Indomaret, Alfamart, serta perkumpulan perbankan daerah Kota Sukabumi. Dia juga menegaskan, kolaborasi berbagai pihak menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program sosial dan pemberdayaan masyarakat. “Keterlibatan dunia usaha, lembaga keuangan, pemerintah dan unsur masyarakat diharapkan dapat memperluas manfaat program bagi warga yang membutuhkan,” ujarnya. Pelaksanaan kegiatan juga mendapat pendampingan dari berbagai unsur. Sejumlah pihak turut terlibat mulai dari unsur DPRD, Sekretaris Daerah, para kepala dinas, PSM Sekmat, lurah, Ketua RW dan RT, PSM, hingga unsur kesejahteraan sosial Kota Sukabumi. Program tersebut kata dia menjadi salah satu upaya untuk memberikan perhatian kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kemandirian ekonomi, terutama bagi penerima bantuan modal usaha. Di tengah pelaksanaan program sosial tersebut, Ayep Zaki juga menyinggung perkembangan positif kondisi ekonomi Kota Sukabumi. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi saat ini menunjukkan capaian yang membanggakan. Berdasarkan data yang disampaikan, Kota Sukabumi berhasil menempati peringkat ke-17 terbaik dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain pertumbuhan ekonomi, Kota Sukabumi juga dinilai mampu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Dalam capaian pengendalian inflasi, Kota Sukabumi berada di peringkat ke-9 secara nasional. Capaian tersebut menjadi optimisme bagi Pemerintah Kota Sukabumi untuk terus memperkuat berbagai kebijakan pembangunan dan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Ayep Zaki menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan warga. Karena itu, program pemberdayaan dan bantuan sosial yang melibatkan banyak pihak akan terus didorong sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih mandiri. Sementara itu, dalam kesempatan tersebut juga disampaikan mengenai agenda penting terkait TKD. Tenggat waktu untuk proses tersebut dijadwalkan pada tanggal 23. Apabila hingga batas waktu tersebut tidak terdapat hal yang masuk atau belum ada perkembangan, maka pada tanggal 24 harus segera ditentukan sejumlah poin dalam anggaran perubahan yang selanjutnya akan dibahas dan disahkan oleh DPRD. Langkah tersebut dinilai penting agar proses penyusunan dan penyesuaian anggaran dapat berjalan sesuai jadwal serta tetap mengakomodasi kebutuhan dan prioritas pembangunan Kota Sukabumi. Melalui sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, perbankan, dan seluruh elemen masyarakat, Pemerintah Kota Sukabumi berharap berbagai program yang dijalankan mampu membuka peluang bagi masyarakat untuk tumbuh dan meningkatkan taraf perekonomiannya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pergerakan ekonomi Kota Sukabumi menunjukkan arah yang semakin positif. Stabilitas harga yang tetap terjaga berjalan beriringan dengan peningkatan aktivitas ekonomi daerah, memberikan optimisme bagi Pemerintah Kota Sukabumi untuk mempertahankan momentum pertumbuhan hingga akhir 2026. Berdasarkan data Pemerintah Kota Sukabumi, inflasi pada Agustus 2026 tercatat 2,77 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Sementara secara bulanan, inflasi berada di angka 0,22 persen month to month (mtm). Capaian tersebut menempatkan Kota Sukabumi di peringkat kesembilan untuk tingkat inflasi tahunan, sekaligus lebih rendah dibandingkan Kota Bogor yang mencatat inflasi sebesar 2,87 persen. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menilai kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi perekonomian daerah. Menurutnya, pengendalian harga harus terus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi yang sedang bergerak positif tidak terganggu oleh tekanan inflasi. “Capaian inflasi ini memberikan harapan positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi. Di tengah dinamika ekonomi global, inflasi kita masih berada pada level yang terkendali. Tantangannya adalah mempertahankan stabilitas tersebut sembari terus mendorong aktivitas ekonomi daerah,” ujar Ayep Zaki, Selasa (8/9/2026). Tingkat inflasi Kota Sukabumi tersebut juga masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2026. Pemerintah menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan toleransi sekitar 1 persen. Meski demikian, sejumlah kelompok pengeluaran masih memberikan tekanan terhadap inflasi. Pada Agustus 2026, sektor transportasi dan pendidikan menjadi salah satu penyumbang dominan. Kenaikan tarif transportasi berbasis daring serta penyesuaian biaya pendidikan pada awal tahun ajaran baru ikut memengaruhi pergerakan harga. Biaya pendidikan tingkat SD dan SMP, termasuk kebutuhan bimbingan belajar, turut menjadi faktor yang diperhatikan pemerintah daerah. Untuk menjaga kondisi tersebut tetap terkendali, Pemkot Sukabumi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat berbagai langkah pengendalian harga. Salah satu upaya yang dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Gunung Puyuh, Lembursitu dan Cibeureum. GPM diarahkan untuk menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus mempertahankan daya beli. Program tersebut juga terus didorong untuk diperluas ke berbagai lokasi sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah. Selain itu, Pemkot Sukabumi memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk membuka peluang kerja sama di bidang pangan. Langkah ini dinilai penting karena ketersediaan dan harga komoditas pangan memiliki pengaruh terhadap pergerakan inflasi. Di tengah upaya menjaga stabilitas harga, indikator pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi juga memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Pada triwulan II 2026, ekonomi Kota Sukabumi tumbuh 5,94 persen secara tahunan atau yoy. Pertumbuhan tersebut menempatkan Kota Sukabumi dalam kelompok 20 daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada periode tersebut. Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 7,39 persen, kemudian Kota Batam sebesar 7,28 persen dan Kota Surabaya sebesar 7,20 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi sebesar 5,94 persen juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,29 persen pada triwulan II 2026. Bagi Ayep Zaki, capaian tersebut memperlihatkan bahwa perekonomian Kota Sukabumi memiliki fondasi yang cukup positif. Karena itu, momentum tersebut harus dijaga dengan kebijakan yang mampu mendorong sektor-sektor produktif sekaligus tetap mengendalikan tekanan harga. “Capaian ini menunjukkan Kota Sukabumi sudah berada di jalur yang tepat. Ke depan, tantangannya adalah bagaimana menjaga pertumbuhan tetap kuat sekaligus menekan laju inflasi melalui kebijakan yang kreatif, terukur, dan berani. Dengan begitu, peningkatan aktivitas ekonomi dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Ayep. Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga berupaya memastikan peningkatan aktivitas ekonomi memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Penguatan sektor ekonomi produktif, menurut Ayep, menjadi salah satu kunci agar tren positif tersebut dapat dipertahankan hingga akhir tahun. “Inflasi harus tetap terkendali, sementara sektor-sektor ekonomi produktif perlu terus diperkuat. Dua hal ini penting untuk menjaga perekonomian Kota Sukabumi tetap tumbuh hingga akhir 2026,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menargetkan Kota Sukabumi mampu masuk dalam jajaran 20 besar daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Target tersebut menjadi salah satu arah pembangunan ekonomi Pemerintah Kota Sukabumi melalui penguatan sektor UMKM, ekonomi kreatif, investasi serta optimalisasi berbagai potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Hal itu disampaikan Ayep Zaki usai menghadiri kegiatan pelatihan desain batik bagi UMKM pemula di Ruper BJB, Selasa (8/9). Menurut Ayep, pertumbuhan ekonomi daerah harus terus didorong melalui berbagai kebijakan yang mampu memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. “Targetnya sekarang kita masuk kepada pertumbuhan ekonomi 20 besar di Indonesia,” ujar Ayep Zaki. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi terus mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Selain itu, kekuatan konsumsi masyarakat, peningkatan investasi hingga aktivitas perdagangan juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ayep menjelaskan, APBD harus mampu memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat. Anggaran pemerintah, kata dia, perlu dikelola secara tepat agar dapat mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor. Di sisi lain, pemerintah juga terus membuka peluang investasi untuk memperkuat perekonomian Kota Sukabumi. “Pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh bagaimana APBD digunakan secara efektif dan efisien, konsumsi masyarakat, investasi, serta aktivitas ekspor dan impor,” ungkapnya. Tak hanya membidik pertumbuhan ekonomi, Kota Sukabumi juga mencatat capaian positif dalam pengendalian inflasi. Ayep menyebut, berdasarkan rilis Agustus secara year on year, Kota Sukabumi berhasil mempertahankan posisinya dalam jajaran 10 besar daerah dengan pengendalian inflasi terbaik di Indonesia. “Yang kedua, kita sudah bisa menjaga inflasi dan masuk 10 besar terbaik di Indonesia,” katanya. Menurutnya, pengendalian inflasi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Dengan harga kebutuhan yang terkendali, masyarakat diharapkan dapat mempertahankan tingkat konsumsi, sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Salah satu sektor yang terus didorong untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah UMKM dan ekonomi kreatif. Pelatihan desain batik yang diikuti 75 peserta menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Sukabumi dalam menciptakan sumber daya manusia baru yang memiliki keterampilan dan kemampuan mengembangkan usaha. Ayep berharap dari puluhan peserta pelatihan tersebut akan muncul pengusaha maupun pengrajin batik baru yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi masyarakat. “Ini pelatihan desain batik untuk tingkat pemula dan UMKM. Mudah-mudahan dari 75 peserta ini ada talenta yang nantinya menjadi pengusaha dan pengrajin batik,” ujarnya. Selain batik, Sukabumi memiliki berbagai potensi ekonomi kreatif yang dapat terus dikembangkan, mulai dari kerajinan bambu hingga produk makanan dan berbagai usaha berbasis kreativitas masyarakat. Pengembangan potensi tersebut menjadi bagian dari pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag). Sementara itu, Kepala Diskumindag Kota Sukabumi Een Rukmini mengatakan, pelatihan desain batik diharapkan mampu melahirkan generasi baru pengrajin batik. Menurutnya, keberadaan pembatik baru sangat penting untuk memperkuat keberlangsungan industri batik di Kota Sukabumi. “Dengan pelatihan ini saya mengharapkan muncul pengrajin-pengrajin baru. Batik ini tidak lekang oleh waktu,” kata Een. Ia berharap para peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan dasar, tetapi juga mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan motif batik yang memiliki karakter khas Sukabumi. Dengan berkembangnya UMKM, meningkatnya investasi, terjaganya inflasi dan semakin kuatnya aktivitas ekonomi masyarakat, Pemerintah Kota Sukabumi optimistis target masuk 20 besar pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia dapat diwujudkan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi mulai menyiapkan cara baru untuk mendorong masyarakat agar lebih disiplin membayar pajak. Di tengah sejumlah target pendapatan yang dinilai belum berjalan maksimal, pola menabung untuk pembayaran pajak menjadi salah satu strategi yang kini tengah didorong. Gagasan tersebut dibahas dalam pertemuan bersama Bank BJB yang melibatkan seluruh camat, lurah, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Sukabumi. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengatakan, masyarakat perlu membiasakan diri menyisihkan sebagian kecil uang secara rutin agar tidak terbebani saat kewajiban pembayaran PBB-P2 dan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tiba. Menurutnya, sistem tersebut cukup sederhana. Jika total kewajiban pajak seseorang mencapai Rp300 ribu dalam setahun, maka masyarakat dapat menyisihkan sekitar Rp6 ribu setiap minggu. “Kalau Rp300 ribu dibagi untuk ditabung selama 50 minggu, kurang lebih hanya Rp6 ribu per minggu. Jadi ketika waktu pembayaran tiba, uangnya sudah ada,” ujar Ayep, usai sosialisasi PAD di Ruper BJB, Senin (7/9). Ia berharap kebiasaan menabung tersebut dapat membantu mengurangi tunggakan sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ayep menegaskan, upaya meningkatkan pendapatan daerah bukan dilakukan dengan menambah beban masyarakat melalui kenaikan tarif pajak. Pemerintah justru ingin memaksimalkan potensi penerimaan dari pajak yang sudah berjalan. “Yang ingin kita tingkatkan adalah pendapatannya, bukan tarifnya. Tarif tidak ada yang naik. Kalau pola ini berjalan dengan baik, peningkatan pendapatan bisa sampai 100 persen,” tegasnya. Selain sektor pajak, Pemkot Sukabumi juga menaruh perhatian terhadap penghimpunan zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas. Target penghimpunan tahun ini dipasang sebesar Rp19 miliar. Namun, Ayep mengakui pencapaian target tersebut masih menghadapi tantangan. “Target tahun ini Rp19 miliar. Mudah-mudahan tercapai, walaupun memang kelihatannya cukup berat. Banyak target yang belum tercapai,” katanya. Ia menekankan, penghimpunan zakat, infak, dan sedekah tetap harus didasarkan pada kesadaran serta keikhlasan masyarakat. Sementara itu, Pemkot Sukabumi juga masih memantau perkembangan kondisi lingkungan menyusul potensi dampak abu vulkanik. Sebagai langkah antisipasi, kegiatan belajar tatap muka bagi siswa TK, SD, dan SMP untuk sementara waktu diliburkan. Meski demikian, proses pembelajaran tetap berlangsung melalui sistem daring dengan pendampingan tenaga pengajar. Ayep mengatakan, kebijakan tersebut akan dievaluasi berdasarkan kondisi di lapangan. Jika situasi telah kembali normal dan tidak lagi ditemukan paparan debu vulkanik, kegiatan sekolah akan kembali dilaksanakan seperti biasa. “Kalau hari ini mereda dan besok sudah tidak ada lagi debu, otomatis aktivitas bisa kembali normal,” ujarnya. Selain menerapkan kebijakan pembelajaran daring, Pemerintah Kota Sukabumi juga telah melakukan pembagian masker kepada masyarakat sebagai upaya perlindungan dari dampak paparan abu vulkanik. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari respons cepat pemerintah dalam menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat di tengah situasi yang terus dipantau agar lebih diperhatikan dan mendapat atensi. (Usep).