JAKARTA SELATAN, Bidik-kasusnews.com      Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Kota Administrasi Jakarta Selatan terus mendorong penguatan pengelolaan sampah dari sumber sebagai upaya menekan volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang. Langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan Sampah dan Pengelolaan Sampah dari Sumber. Instruksi ini menjadi salah satu pijakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah. Kepala Sudin LH Jakarta Selatan, Rizky Febriyanto, meminta jajaran di tingkat wilayah bersama masyarakat memaksimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, pengurangan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Merespons arahan tersebut, Satuan Pelaksana (Satpel) Kecamatan Pesanggrahan melakukan penguatan koordinasi internal dengan jajaran di wilayah kecamatan. Edukasi kepada masyarakat juga terus didorong agar kebiasaan memilah sampah dapat menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Dalam keterangannya kepada awak media, Kasatpel Kecamatan Pesanggrahan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai unsur lingkungan dalam menjalankan gerakan pengelolaan sampah dari sumber. Salah satu upaya yang didorong adalah mengaktifkan kembali Bank Sampah Unit (BSU) di lingkungan masyarakat. Melalui bank sampah, warga dapat memilah sampah yang memiliki nilai ekonomi untuk kemudian dikumpulkan dan dikelola secara lebih produktif. “Kerja sama antara bank sampah dan warga merupakan sistem pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Warga berperan sebagai nasabah yang memasok material, sedangkan bank sampah mengelola dan menyalurkan manfaat ekonominya,” ujarnya. Menurutnya, pengelolaan sampah juga perlu diikuti dengan perubahan pola pikir. Sistem lama yang dikenal dengan konsep “kumpul-angkut-buang” secara bertahap perlu diarahkan menjadi “pilah-angkut-olah”. Transformasi tersebut diharapkan mampu mengurangi sampah yang berakhir di TPST Bantargebang sekaligus meningkatkan nilai guna material yang sebelumnya dianggap tidak bernilai. Untuk memperkuat gerakan tersebut, Satpel Kecamatan Pesanggrahan aktif membangun kolaborasi dengan pengurus RT dan RW, Karang Taruna, serta kader PKK. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat dinilai penting karena sebagian besar sampah berasal dari aktivitas rumah tangga. Selain dipilah untuk dimanfaatkan kembali, sampah anorganik juga dapat diolah menjadi berbagai produk kreatif. Misalnya, bungkus kopi dapat dimanfaatkan menjadi tas, sementara botol plastik dapat diubah menjadi pot tanaman maupun berbagai wadah serbaguna. Pemanfaatan kembali sampah tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan pencemaran lingkungan, tetapi juga membuka peluang munculnya kegiatan ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Kasatpel Kecamatan Pesanggrahan menegaskan pihaknya akan terus membangun kepedulian masyarakat agar sampah tidak hanya dipandang sebagai barang buangan, melainkan dapat dikelola dan memberikan manfaat ekonomi. “Kami ingin masyarakat dapat berkawan dengan sampah, sehingga dari pengelolaan yang baik bisa mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung,” katanya. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip tersebut, lanjutnya, menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kerja, tata kelola serta pelayanan lingkungan secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, gerakan pemilahan sampah dari sumber diharapkan tidak berhenti sebagai program, tetapi berkembang menjadi kebiasaan baru yang mampu menciptakan lingkungan Pesanggrahan yang lebih bersih sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. (Agus)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki meminta jajaran RT, RW, dan Linmas tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan keamanan lingkungan, tetapi turut mengambil peran dalam mendukung sejumlah program strategis pemerintah daerah. Arahan tersebut disampaikan Ayep Zaki saat membuka kegiatan Pembinaan Sadar Hukum kewilayahan dengan menghadirkan narasumber dari Kejaksaan. Menurut Ayep, unsur kewilayahan memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, RT, RW, dan Linmas didorong untuk ikut mengedukasi warga sekaligus mengawal berbagai program yang berkaitan dengan pendapatan daerah, ketenagakerjaan, sosial keagamaan, dan kesadaran hukum. “Mereka saya kasih tugas, Pak RT, Pak RW, Linmas untuk berperan aktif,” ujar Ayep Zaki, Kamis (20/8). Dalam arahannya, terdapat lima hal yang menjadi perhatian. Pertama, mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kedua, membantu meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Peran RT dan RW dinilai penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Ketiga, pemerintah daerah ingin unsur kewilayahan turut membantu mencari dan mendata calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang berminat bekerja ke luar negeri melalui prosedur yang benar. Ayep menjelaskan, calon pekerja migran akan mendapatkan pembekalan bahasa dan keterampilan selama enam bulan. Biaya pelatihan hingga keberangkatan disebut berkisar Rp35 juta sampai Rp70 juta per orang. Untuk meringankan beban calon pekerja, warga disebut cukup menyiapkan dana awal sekitar Rp5 juta. Sementara kebutuhan lainnya direncanakan dapat dibiayai melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank BUMN, dengan bunga yang disebut sebesar 6 persen. “Cukup membayar Rp5 juta saja. Sisanya akan pinjam ke BJB maupun ke BNI, maupun juga ke bank-bank BUMN yang memberikan KUR untuk pekerja migran Indonesia,” jelasnya. Bagi calon pekerja yang menghadapi persoalan kelayakan kredit atau memiliki kendala pada SLIK OJK, Ayep menyebut alternatif pembiayaan dapat diupayakan melalui koperasi. Selain sektor ketenagakerjaan dan perpajakan, RT, RW, dan Linmas juga diminta ikut menggerakkan program “Sadar Baznas”. Ayep mengajak masyarakat menyisihkan Rp1.000 per orang setiap pekan untuk zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas. Gerakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penghimpunan dana Baznas Kota Sukabumi. “Targetnya satu orang Rp1.000 saja seminggu untuk Baznas. Sehingga target Baznas satu tahun ini dari Rp5,6 miliar kita naikkan jadi Rp8 miliar,” tegasnya. Tugas kelima yang ditekankan adalah penguatan kesadaran hukum masyarakat. Melalui pembinaan di tingkat kewilayahan, warga diharapkan semakin memahami pentingnya menaati aturan serta menjunjung kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dengan pelibatan langsung RT, RW, dan Linmas, pemerintah daerah berharap berbagai program tersebut dapat lebih mudah diterima dan dijalankan masyarakat karena dikawal hingga tingkat lingkungan. Ayep Zaki juga menegaskan bahwa unsur kewilayahan tidak hanya menjadi pelaksana tugas administratif, tetapi diharapkan menjadi bagian dari penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Sukabumi. Lurah Baros Neneng Yuliani mengatakan, kegiatan bimbingan teknis tersebut menjadi salah satu upaya Kelurahan dalam meningkatkan kapasitas aparatur kewilayahan agar mampu menjalankan peran dan fungsinya secara lebih optimal di tengah masyarakat. Pelaksanaan kegiatan difasilitasi melalui anggaran Dankel dan menjadi bagian dari program pemberdayaan yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun. Sebanyak 54 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka merupakan perwakilan dari 18 RW yang ada di wilayah kelurahan, dengan keterwakilan unsur RT dan Linmas dari masing-masing RW. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari itu mendapat respons positif dari para peserta karena dinilai memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan masing-masing. Pihak kelurahan berharap hasil Bimtek tidak berhenti pada kegiatan pelatihan semata, tetapi dapat diimplementasikan dalam pelayanan dan kegiatan kemasyarakatan. “Para ketua RW, RT, serta anggota Linmas juga diminta memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh untuk mendukung kinerja kewilayahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mendorong penguatan pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi belanja aparatur. Langkah tersebut disiapkan untuk menjaga kemampuan fiskal pemerintah daerah sekaligus memastikan program pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Ayep Zaki mengatakan, peningkatan PAD menjadi salah satu kunci dalam memperluas kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan. “Potensi pendapatan yang dimiliki Kota Sukabumi perlu terus dioptimalkan melalui pengelolaan yang lebih efektif,” kata Ayep, lewat akun instagramnya, Jumat (14/8). Selain menggenjot pendapatan lanjut dia, Pemkot Sukabumi juga mengambil langkah pengendalian dari sisi belanja. Salah satunya dengan menerapkan moratorium terbatas penerimaan pegawai agar kebutuhan belanja aparatur tetap terkendali. Menurutnya, kebijakan tersebut harus diikuti dengan peningkatan produktivitas kerja. Keterbatasan penambahan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan perlu diimbangi dengan pemanfaatan teknologi yang mampu membantu pekerjaan aparatur. Dalam konteks tersebut ujarnya, pengembangan Sukabumi Smart Artificial Intelligence (SAI) menjadi salah satu instrumen yang dipersiapkan Pemkot Sukabumi. “Pada akhirnya, teknologi berbasis kecerdasan buatan itu diarahkan untuk mendukung pekerjaan pemerintahan sekaligus meningkatkan kecepatan pelayanan publik,” tandasnya. Ayep Zaki menilai transformasi digital dapat menjadi solusi untuk menciptakan pola kerja yang lebih sederhana dan efisien. Dengan dukungan sistem digital, aparatur diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal tanpa harus selalu bergantung pada penambahan jumlah pegawai. Langkah tersebut juga mencerminkan upaya pemerintah daerah menyesuaikan tata kelola pemerintahan dengan perkembangan teknologi. Efisiensi tidak hanya dilakukan melalui penghematan anggaran, tetapi juga melalui pembaruan cara kerja. Pemkot Sukabumi pun berupaya menjaga agar kebijakan pengendalian belanja tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan. “Justru, efisiensi diarahkan untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif dan mampu memberikan pelayanan secara cepat,” kata dia. Dia kembali menegaskan bahwa penguatan fiskal membutuhkan keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan pengelolaan belanja. “Keduanya harus berjalan bersama agar keuangan daerah tetap memiliki ruang yang cukup untuk mendukung pembangunan,” tuturnya. Dengan strategi tersebut, Pemkot Sukabumi menargetkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin produktif, efisien, dan adaptif. Optimalisasi PAD dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian dari langkah pemerintah menghadapi tantangan fiskal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Tahun 2026, Jumat (14/8/2026). Pidato Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian energi sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Ayep Zaki mengatakan, arah kebijakan nasional tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena ketahanan pangan dan kemandirian energi memiliki kaitan langsung dengan stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Ayep berdalih kemandirian nasional harus dibangun melalui kerja bersama dan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. “Ketahanan pangan dan energi adalah bagian penting dari kemandirian bangsa. Pemerintah harus memastikan pembangunan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya. Ia menilai penguatan ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari upaya meningkatkan produktivitas masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal. Begitu pula dengan sektor energi yang membutuhkan perencanaan jangka panjang agar Indonesia memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan kondisi global. Selain kedua sektor tersebut, Ayep Zaki menyebut pesan Presiden mengenai pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja. Selain ini dia berpesan untuk terus meningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pembenahan birokrasi merupakan agenda yang saling berkaitan. “Seluruhnya harus diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang semakin mandiri dan sejahtera,” terang dia. Menurut Ayep, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar agenda strategis nasional dapat diterapkan secara efektif. Pemerintah daerah akan terus menjalankan perannya sesuai kewenangan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan DPRD dan seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi H. Wawan Juanda mengatakan, pidato kenegaraan memberikan gambaran mengenai arah pembangunan Indonesia. “Ketahanan pangan dan energi merupakan isu strategis. DPRD akan terus mengawal kebijakan pembangunan melalui fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Wawan. Wawan menambahkan, penguatan kedua sektor tersebut membutuhkan dukungan lintas sektor. Pemerintah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat harus memiliki komitmen yang sama untuk membangun ketahanan daerah yang pada akhirnya turut memperkuat ketahanan nasional. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dalam menjalankan pembangunan. Perbedaan pendapat maupun kepentingan politik hendaknya tidak menghilangkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun daerah. Rapat paripurna yang dipimpin H. Wawan Juanda tersebut diikuti sekitar 120 peserta. Selain Wali Kota dan Ketua DPRD, hadir Wakil Wali Kota Bobby Maulana, unsur Forkopimda, anggota DPRD, Sekretaris Daerah H. Andang Tjahjadi, jajaran perangkat daerah, camat, lurah serta unsur BUMN, BUMD dan BLUD Kota Sukabumi. Rangkaian kegiatan meliputi menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pengesahan kuorum dan agenda rapat, penyampaian pidato Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI. Disamping itu di ruang sidang juga dilakukan pemutaran video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kemudian dilanjutkan Pidato Kenegaraan Presiden RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo turut menyoroti upaya pemerintah memperkuat kemandirian nasional melalui swasembada pangan dan energi. Hal lain yang disampaikan kepala negara yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan desa dan infrastruktur. Pidato tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bersama bahwa kemandirian pangan dan energi bukan hanya agenda pemerintah pusat, melainkan membutuhkan dukungan seluruh daerah. Sinergi kebijakan nasional dan pembangunan daerah menjadi salah satu kunci untuk menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Potensi zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Kota Sukabumi yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp148 miliar menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Sukabumi dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mendorong agar potensi tersebut dapat dikelola lebih optimal sehingga tidak hanya menjadi sumber penghimpunan dana sosial, tetapi turut memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dorongan tersebut disampaikan Ayep Zaki seusai pelantikan pengurus Baznas Kota Sukabumi periode 2026–2031, Rabu (13/8/2026). Ia menilai diperlukan target yang jelas agar peningkatan penghimpunan zakat dapat dilakukan secara bertahap. “Targetnya dalam satu tahun ini zakat kita Rp8 miliar total. Kemudian target kedua Rp12 miliar dan target ketiganya Rp16 miliar,” ujar Ayep Zaki. Menurutnya, Baznas ke depan harus ditempatkan sebagai bagian dari instrumen pembangunan daerah. Pengelolaan zakat dan wakaf diharapkan dapat berjalan beriringan dengan berbagai sumber pembiayaan pemerintah, termasuk APBD, bantuan keuangan provinsi dan PAD. “Baznas dijadikan satu instrumen pembangunan. Mulai dari APBD kita, bantuan keuangan dari provinsi, termasuk PAD kita, Baznas dan wakaf,” jelasnya. Ayep Zaki juga menilai sektor wakaf masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan. Saat ini, pengelolaan wakaf di Kota Sukabumi disebut menghasilkan sekitar Rp125 juta per tahun. Untuk memastikan program Baznas berjalan berdasarkan kebutuhan masyarakat, Pemkot Sukabumi akan mengintegrasikan data Baznas ke dalam Sukasai atau Sukabumi Smart Artificial Intelligence. Melalui sistem tersebut, penyusunan strategi, program hingga rencana aksi Baznas dapat dilakukan berdasarkan data. Realisasi program juga nantinya dapat dipantau secara digital. “Kita akan menyusun satu strategi kerja, program kerja dan action plan Baznas. Realisasi kerjanya akan dimonitor oleh Sukasai. Jadi semua data Baznas akan kita masukkan ke Sukasai,” kata Ayep Zaki. Sementara itu, Ketua Baznas Kota Sukabumi Aceng Najmudin Nawawi menyebut realisasi penghimpunan ZIS saat ini masih berada di kisaran Rp5 miliar. Angka tersebut masih jauh dibandingkan potensi yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp148 miliar. Menurut Aceng, kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut menjadi tantangan yang harus segera dijawab melalui strategi penghimpunan yang lebih kuat. “Ke depan barangkali penguatan regulasi dulu dan pemutakhiran digitalisasi. Sehingga kita bisa menganalisis seperti apa dan harus bagaimana untuk mengoptimalisasikan zakat, infak, dan sedekah di Kota Sukabumi,” ujarnya. Baznas Kota Sukabumi pun akan mendorong penguatan regulasi sekaligus memperbarui sistem digitalisasi. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan basis data yang lebih akurat untuk memetakan potensi muzaki sekaligus meningkatkan penghimpunan ZIS secara bertahap. Dengan dukungan pemerintah dan pemanfaatan teknologi, potensi ZIS yang selama ini belum tergarap maksimal diharapkan dapat dioptimalkan menjadi kekuatan sosial-ekonomi baru bagi masyarakat Kota Sukabumi. Kegiatan diakhiri dengan serah terima jabatan dari Miftah Amir kepada Aceng Aceng Najmudin Nawawi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengingatkan para orang tua agar lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak, tidak hanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga dengan membangun kebiasaan positif di rumah. Pesan tersebut disampaikan Ayep saat menghadiri Sosialisasi “Ibu Cerdas, Pola Asuh Hebat, Anak Bahagia” se-Kelurahan Kebonjati yang berlangsung di Aula Keluarga Kebonjati, Kamis (13/8/2026). Dalam kegiatan tersebut, Ayep hadir bersama Ketua TP PKK Kota Sukabumi. Turut hadir Camat Cikole, Lurah Kebonjati Yunan Ananda, serta kader PKK dan Posyandu yang mengikuti kegiatan. Ayep menilai perhatian terhadap kebutuhan anak harus dilakukan sejak dini. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pemenuhan asupan makanan bergizi untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan anak. Ia menyebut telur sebagai salah satu bahan pangan yang dapat menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Selain itu, susu dan makanan bergizi lainnya juga perlu diberikan sesuai kebutuhan anak. “Berikan anak nutrisi yang lengkap, salah satunya telur karena telur memiliki kandungan nutrisi yang lengkap. Termasuk susu dan lainnya,” kata Ayep. Di sisi lain, Ayep mengingatkan orang tua agar tidak membiarkan anak terlalu lama terpaku pada layar televisi maupun telepon seluler. Menurutnya, penggunaan gawai perlu mendapatkan pengawasan agar tidak mengurangi kesempatan anak melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat. Ayep pun mendorong keluarga untuk mengajak anak kembali melakukan berbagai kegiatan sederhana yang dapat mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir, seperti menggambar, menulis serta membaca buku. “Jangan biarkan anak terus-menerus menonton televisi ataupun bermain handphone. Lebih baik diarahkan untuk menggambar, menulis hingga membaca buku,” ujarnya. Menurut Ayep, pola pendampingan tersebut penting untuk membentuk kebiasaan anak sejak usia dini. Ia meyakini anak akan memiliki ruang tumbuh dan berkembang yang lebih baik ketika orang tua memberikan perhatian sekaligus membatasi aktivitas yang kurang produktif. Sementara itu, Lurah Kebonjati Yunan Ananda mengatakan kegiatan sosialisasi menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kader PKK dan Posyandu dalam memberikan edukasi kepada keluarga. Yunan menjelaskan, kader Posyandu memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, terutama dalam memberikan pemahaman terkait tumbuh kembang dan kebutuhan nutrisi anak. Karena itu, materi mengenai pola asuh dinilai penting untuk terus disampaikan secara berkelanjutan. “Temanya ibu cerdas, pola asuh hebat, anak bahagia. Artinya, kader Posyandu setiap hari ikut memberikan edukasi tentang pola asuh anak sekaligus memberikan perhatian terhadap nutrisi,” ungkapnya. Ia menambahkan, pesan mengenai pentingnya makanan bergizi seperti telur, susu dan sumber nutrisi lainnya akan terus diteruskan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh melalui sosialisasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yunan berharap kolaborasi PKK dan Posyandu semakin mampu mendorong terciptanya pola asuh yang baik di tingkat keluarga. Para kader juga diminta tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi aktif menyampaikan kembali edukasi kepada masyarakat. “Harapannya, PKK dan Posyandu di Kelurahan Kebonjati bisa mengedukasikan kembali kepada masyarakat mengenai pentingnya pola asuh yang baik dan pemenuhan nutrisi bagi anak,” pungkas Yunan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau terus diperluas Pemerintah Kota Sukabumi. Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), pemerintah daerah menargetkan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menjangkau 35 lokasi di sejumlah kecamatan sepanjang tahun ini. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi Pemkot Sukabumi dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi daerah. GPM tidak hanya menghadirkan bahan kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar, tetapi juga melibatkan pelaku UMKM dalam aktivitas perdagangan di lokasi kegiatan. Salah satu pelaksanaan GPM digelar di kawasan Cipelang Herang, Kelurahan Karang Tengah, Selasa (11/8/2026). Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki hadir memantau langsung kegiatan yang mendapat perhatian masyarakat tersebut. Berbagai kebutuhan pokok tersedia dalam kegiatan itu, di antaranya beras, minyak goreng dan daging ayam. Harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga pasar. Alhasil, masyarakat memiliki alternatif untuk memperoleh kebutuhan pangan dengan biaya yang lebih ringan. Ayep Zaki mengatakan, pemerintah daerah akan terus mendorong keberlanjutan GPM karena program tersebut memberikan manfaat ganda. Selain membantu menjaga daya beli masyarakat, kegiatan itu juga menciptakan ruang transaksi bagi pelaku usaha lokal. “GPM kami dorong untuk terus berlanjut, karena manfaatnya tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar,” ujar Ayep. Ia menjelaskan, pembiayaan GPM yang dilaksanakan kali ini berasal dari hadiah penghargaan yang diterima Pemkot Sukabumi atas prestasinya meraih peringkat terbaik kedua dalam penanganan inflasi tingkat Jawa-Bali dari Kementerian Dalam Negeri. Menurut Ayep, pelibatan UMKM dalam kegiatan pangan murah merupakan bagian penting dari upaya menggerakkan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mendapatkan kesempatan menjajakan produk mereka, sementara warga memperoleh lebih banyak pilihan kebutuhan di satu lokasi. “GPM bukan hanya instrumen untuk membantu masyarakat mendapatkan pangan murah. Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi UMKM untuk berjualan sehingga perputaran ekonomi di sekitar lokasi dapat semakin meningkat,” katanya. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Kota Sukabumi Ade Darmawan mengatakan, target 35 lokasi tersebut disiapkan untuk memperluas jangkauan program. DKP3 juga merancang pelaksanaan GPM dengan frekuensi lebih tinggi, yakni sekitar empat sampai delapan kali dalam satu bulan. Ade menuturkan, peningkatan frekuensi diharapkan membuat masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Komoditas utama yang disediakan tetap mencakup beras, minyak goreng dan daging ayam. Selain membantu masyarakat dari sisi harga, GPM juga diarahkan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan. Dengan pelaksanaan yang lebih rutin dan lokasi yang tersebar, pemerintah berharap intervensi terhadap harga pangan dapat dilakukan secara lebih luas. “Frekuensi pelaksanaan akan kami tingkatkan agar masyarakat di berbagai wilayah Kota Sukabumi memiliki akses yang lebih mudah terhadap bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujar Ade. Di sisi lain, UMKM menjadi salah satu unsur yang terus didorong untuk terlibat. Kehadiran pelaku usaha lokal dalam GPM dinilai dapat membuka peluang peningkatan omzet sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di lingkungan tempat kegiatan berlangsung. “GPM kami harapkan tidak berhenti sebagai program pengendalian inflasi, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan baik oleh konsumen maupun pelaku usaha,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat penanganan persoalan sosial masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Upaya tersebut tidak hanya diarahkan pada perlindungan sosial, tetapi juga percepatan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan peningkatan kualitas fasilitas publik. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengatakan, keberhasilan berbagai program pemerintah sangat bergantung pada keterlibatan banyak pihak. Karena itu, pemerintah daerah membuka ruang sinergi dengan lembaga sosial, dunia usaha, perbankan, aparat keamanan, hingga unsur kewilayahan. Sejumlah pihak yang selama ini terlibat dalam mendukung program sosial tersebut antara lain Bank BJB, Telkom, BAZNAS, Pegadaian, Indomaret dan Alfamart. Dukungan juga datang dari jajaran kepolisian melalui Kapolsek dan Bhabinkamtibmas serta TNI melalui Babinsa. Menurut Ayep, kolaborasi tersebut menjadi kekuatan penting dalam memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Antusiasme warga dalam berbagai kegiatan sosial juga dinilai menunjukkan respons positif terhadap program yang dijalankan. “Tingginya antusiasme masyarakat yang hadir menunjukkan bahwa program yang dijalankan pemerintah mendapat respons positif,” kata Ayep Zaki, Kamis (6/8). Karena itu, kolaborasi tersebut akan terus dipertahankan dan diperluas agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat, tambahnya. Selain menjalankan Program 12 PAS, Pemkot Sukabumi juga memusatkan perhatian pada tiga persoalan yang dinilai membutuhkan penanganan berkelanjutan, yakni stunting, kemiskinan ekstrem dan pengangguran. Ketiganya menjadi sasaran intervensi melalui kebijakan serta dukungan anggaran yang bersumber dari APBD. Ayep menyebut persoalan pengangguran memerlukan langkah yang lebih konkret, terutama melalui pemberdayaan masyarakat dan pembukaan kesempatan kerja. Pemerintah daerah berharap dukungan anggaran yang diberikan dapat membantu mempercepat penurunan angka pengangguran di Kota Sukabumi. “Intervensi anggaran diharapkan mampu mempercepat penurunan angka pengangguran di Kota Sukabumi,” ujarnya. Pada sektor perumahan, Pemkot Sukabumi juga terus mendorong percepatan penanganan Rutilahu. Tahun 2026, sebanyak 1.025 unit rumah ditargetkan mendapat pembangunan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dari target tersebut, sekitar 380 unit pada tahap pertama telah memasuki proses pelaksanaan. Dukungan terhadap penanganan Rutilahu juga berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memberikan bantuan untuk 33 unit rumah. Sementara itu, Yayasan Buddha Tzu Chi turut berkontribusi dengan rencana pembangunan 80 unit rumah bagi masyarakat yang membutuhkan. Ayep menilai dukungan dari berbagai pihak tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas cakupan pembangunan Rutilahu di Kota Sukabumi. Ia menyebut capaian tersebut menjadi salah satu realisasi pembangunan Rutilahu terbesar yang pernah dilaksanakan di daerah tersebut. Pemantauan langsung ke lapangan juga akan terus dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai target dan menghasilkan rumah yang layak bagi masyarakat penerima manfaat. Tak berhenti pada sektor perumahan, Pemkot Sukabumi pada 2026 turut mengalokasikan program rehabilitasi terhadap 13 gedung sekolah dasar (SD). Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sarana pendidikan sekaligus memperbaiki pelayanan publik. Dengan dukungan lintas sektor yang terus diperkuat, Pemkot Sukabumi berharap berbagai program sosial, perumahan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi membuka peluang bagi pihak yang berminat mengelola Pasar Lembursitu sebagai langkah mendorong kembali aktivitas perdagangan dan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut. Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menyampaikan hal itu saat membuka Festival Ekonomi Semesta (FESTA) Part 2 di Kecamatan Lembursitu, Sabtu (1/8/2026). Menurutnya, keberadaan pasar rakyat harus kembali dioptimalkan agar mampu menjadi ruang aktivitas ekonomi warga. Ayep mengatakan, kondisi Pasar Lembursitu yang selama ini belum beroperasi secara optimal membutuhkan terobosan agar dapat kembali dimanfaatkan masyarakat. Karena itu, Pemkot Sukabumi memberikan kesempatan kepada siapa pun yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk mengelolanya. Menariknya, pemerintah tidak akan membebankan biaya pengelolaan pada tahap awal. Pihak yang terpilih bahkan diberikan kesempatan mengelola pasar secara gratis hingga aktivitas perdagangan di lokasi tersebut kembali berjalan normal. “Siapa pun yang ingin mengelola pasar ini silakan mengajukan penawaran ke Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian. Gratis sampai pasar ini kembali berjalan,” ujar Ayep. Meski tanpa biaya pengelolaan, calon pengelola tetap harus memiliki komitmen terhadap keberlangsungan pasar. Kebersihan, ketertiban, keamanan, serta kenyamanan lingkungan menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Ayep menilai pasar rakyat mempunyai posisi penting dalam menggerakkan ekonomi lokal. Selain menjadi tempat transaksi kebutuhan masyarakat, pasar juga dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Karena itu, Pemkot Sukabumi terus mendorong agar aset-aset daerah dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. “Dalam hal ini pemerintah akan terus mendorong pemanfaatan aset daerah agar memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” kata dia. Festival Ekonomi Semesta (FESTA) Part 2 di Kecamatan Lembursitu menjadi salah satu momentum untuk mendorong kembali geliat ekonomi kawasan. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang promosi berbagai potensi usaha dan produk ekonomi masyarakat setempat. Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah perangkat daerah dan BUMD, di antaranya Diskumindag, DLH, BPSDM, Bappeda, BJB, BPR, Camat Lembursitu, para lurah, pelaku UMKM serta tamu undangan lainnya. (Usep).

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat langkah menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital. Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki saat membuka Festival Ekonomi Semesta (FESTA) Part 2 di Pasar Lembursitu, Sabtu (1/8/2026). Di mana event tersebut menjadi sebuah ajang penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan pelaku UMKM berbasis digital dengan mengadopsi sistem Sukabumi Smart Artificial Intelegens (Sukasai). Ayep mengatakan, dua tahun pertama masa pemerintahannya difokuskan untuk membangun fondasi pembangunan yang meliputi pembenahan birokrasi, penguatan ekonomi daerah, serta penerapan sistem digital di berbagai sektor pelayanan publik. “Jika fondasi kuat maka dengan sendirinya akan mempercepat pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya,” ujarnya. Untuk itu Ia menilai transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Karena itu, dengan hadirnya Sukasai (Sukabumi Smart Artificial Intelligence) membawa dampak positif bagi perjalanan pemerintah ke depan. “Sekarang Sukasai menjadi pusat integrasi data pemerintahan yang mencakup administrasi kependudukan, perpajakan, perizinan, kepegawaian hingga data pelaku UMKM,” terangnya. Dengan seluruh data yang terhubung dalam satu sistem lanjut dia, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan. Sistem tersebut juga diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan akuntabel. Selain mendukung pelayanan publik, Sukasai diyakini menjadi instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui data yang akurat dan terintegrasi, potensi penerimaan daerah dapat dipetakan secara lebih maksimal sehingga mendukung pembiayaan pembangunan. Pada kesempatan itu, Ayep juga mengajak organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat untuk segera mendaftarkan diri ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Langkah tersebut dinilai penting agar pembinaan organisasi dapat dilakukan secara tertib sesuai regulasi. Ia menambahkan, pemerintah berencana menyiapkan dukungan pembinaan bagi organisasi kemasyarakatan mulai 2027 apabila kondisi fiskal daerah terus membaik. Menurutnya, ormas memiliki peran besar dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sementara itu, Kepala Diskumindag Kota Sukabumi, Een Rukmini, menjelaskan FESTA Part 2 digelar sebagai upaya menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar Lembursitu. Berbagai kegiatan disiapkan untuk menarik minat masyarakat sekaligus meningkatkan tingkat hunian kios dan los pasar. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan pameran produk UMKM, tetapi juga memberikan dukungan nyata melalui fasilitasi digitalisasi transaksi. Para pedagang dibantu membuka rekening perbankan dan menggunakan QRIS agar mampu mengikuti perkembangan sistem pembayaran modern. Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari rangkaian FESTA. Sebanyak 20 pelaku UMKM memperoleh perlindungan jaminan sosial secara gratis. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Sukabumi berharap Pasar Lembursitu kembali menjadi pusat aktivitas ekonomi yang produktif. Meningkatnya jumlah pedagang dan transaksi diharapkan berdampak pada pertumbuhan UMKM, kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap PAD Kota Sukabumi. (Usep)