JATENG:Bidik-kasusnews.com Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut positif rencana investasi dari perusahaan asal Tiongkok, PT Haida Group, yang akan membangun pabrik pakan ternak di Kabupaten Kendal. Rencana ini disampaikan langsung dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan Regional General Manager PT Haida Group, Xu Youfu, di Kantor Gubernur pada Sabtu (12/4/2025). Gubernur Ahmad Luthfi mengungkapkan, untuk mendukung investasi ini, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih enam hektare di Kendal. Ia juga menegaskan kesiapan Jawa Tengah dalam mendukung industri peternakan dan pertanian. “Awalnya mereka (PT Haida Group) berencana membangun pabrik di Jawa Barat, namun saya yakinkan bahwa Jawa Tengah lebih siap dalam segala aspek. Mulai dari ketersediaan lahan, iklim investasi yang kondusif, sampai kemudahan perizinan,” ujar Luthfi. Potensi Besar di Sektor Peternakan Luthfi menjelaskan bahwa industri pakan ternak di Jawa Tengah masih terbuka luas karena jumlah pabrik yang masih terbatas, sementara potensi sektor peternakan sangat besar. Jawa Tengah dikenal sebagai pusat produksi ayam potong dan ayam petelur. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga tengah mendorong perluasan lahan tambak di wilayah tersebut hingga mencapai 15 ribu hektare. Pemprov Jateng juga tengah mengupayakan peningkatan fasilitas ekspor-impor, termasuk revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan pengajuan pengembalian status Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani. “Semua ini kami siapkan agar investor seperti Haida Group semakin yakin dan nyaman menanamkan modalnya di Jawa Tengah,” tambahnya. Dukungan untuk Petani Lokal Xu Youfu menyampaikan bahwa investasi PT Haida Group di Indonesia bertujuan untuk menyediakan pakan ternak berkualitas tinggi dan memperkuat ketahanan protein hewani nasional. Jawa Tengah dipilih karena selain kondisi investasi yang kondusif, wilayah ini juga dikenal sebagai salah satu produsen jagung terbesar di Indonesia. “Dengan membangun pabrik di sini, kami tidak hanya memperluas pasar, tetapi juga membantu menyerap hasil panen petani lokal. Ini bentuk kontribusi kami bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Xu. Ia berharap kolaborasi antara Haida Group dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat terus terjalin kuat. Pabrik pakan ternak ini direncanakan mulai dibangun dalam waktu dekat dan ditargetkan selesai dalam kurun waktu satu tahun.(Wely-jateng) Sumber:jatengprov.go.id
JATENG:Bidik-kasusnews.com Semarang-12-April-2025 Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menaruh perhatian besar terhadap sektor kuliner sebagai salah satu potensi unggulan daerah. Dalam pelantikan pengurus baru Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (DPD APJI) Jawa Tengah yang digelar di Gradhika Bhakti Praja, Sabtu (12/4), Luthfi mendorong APJI untuk berperan aktif dalam pengembangan wisata kuliner sekaligus mendukung program pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Menurut Luthfi, kekayaan kuliner di Jawa Tengah bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga peluang besar dalam menggerakkan roda ekonomi. Ia menilai, industri makanan dan minuman merupakan sektor yang tangguh, bahkan tetap tumbuh di tengah pandemi. “Usaha kuliner ini tidak pernah mati. Justru saat pandemi, banyak muncul inovasi baru di bidang kuliner. Ini membuktikan bahwa kuliner adalah sektor yang sangat adaptif,” ujarnya. Lebih lanjut, Luthfi menyampaikan bahwa perkembangan usaha kuliner mampu memberi dampak luas terhadap sektor lain, seperti pertanian, perikanan, dan peternakan. Para pengusaha jasaboga, kata dia, dapat menjadi penghubung antara produsen lokal dengan konsumen, sehingga memperkuat rantai pasok pangan di tingkat daerah. Tak hanya soal pariwisata, Gubernur juga melibatkan APJI dalam program nasional makan bergizi gratis (MBG). Ia mengatakan, APJI akan dilibatkan dalam penyediaan layanan dapur melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sedang disiapkan pemerintah daerah. “Kita sudah berkoordinasi dengan Ketua Umum DPP APJI dan jajarannya. Mereka siap terlibat dalam pelaksanaan program MBG agar bisa berjalan optimal di Jawa Tengah,” jelasnya. Ketua Umum DPP APJI Jawa Tengah, Tashya Megananda Yukki, mengapresiasi dukungan Gubernur dan menyatakan komitmen penuh APJI dalam dua program besar tersebut. Selain mendukung MBG, APJI juga merancang penyelenggaraan festival kuliner guna mempromosikan potensi kuliner khas daerah. “Kami sangat antusias dan siap bersinergi. Festival kuliner ini akan menjadi ajang promosi produk lokal sekaligus memperkuat jaringan pengusaha jasaboga di Jawa Tengah,” ujar Tashya. Melalui kolaborasi ini, diharapkan kuliner tidak hanya menjadi kekayaan budaya yang dilestarikan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.(Wely-jateng) Sumber:Jatengprov.go.id
JATENG:Bidik-kasusnews.com Semarang – 11 April 2025 Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendapat dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jawa Tengah dalam upayanya membangun perekonomian daerah dan memperkuat ketahanan pangan. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Kepala OJK Jateng, Hidayat Prabowo, saat beraudiensi dengan Gubernur di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi mengungkapkan keinginannya untuk membentuk forum perbankan dan industri keuangan sebagai wadah kolaborasi guna mempercepat pembangunan di Jawa Tengah. “Tadi Pak Gubernur minta ada forum dengan perbankan dan industri keuangan, karena beliau semangatnya adalah kolaborasi. Itu sangat sejalan dengan OJK. Kita tidak bisa jalan sendiri, OJK tidak bisa jalan sendiri. Tentu sinergi dan kolaborasi sangat bermanfaat,” ujar Hidayat. Hidayat juga menegaskan bahwa sinergi antara OJK dan Pemprov Jateng selama ini sudah berjalan dengan baik dan akan terus diperkuat. OJK berkomitmen mendukung seluruh program pembangunan pemerintah provinsi, khususnya dalam pengawasan dan pemberdayaan lembaga keuangan. Tak hanya fokus pada sektor keuangan, OJK juga aktif berkontribusi dalam bidang ketahanan pangan. Pada tahun 2024, OJK telah menginisiasi program pemberdayaan dan pengelolaan keuangan bagi petani jagung dan padi di wilayah Grobogan dan Kendal. Model ini dinilai berhasil dan akan direplikasi ke seluruh daerah di Jawa Tengah. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, OJK akan memperluas program serupa kepada masyarakat nelayan. Tahun ini, OJK bersama Pemprov Jateng akan fokus pada sektor rajungan di Jepara yang memiliki potensi ekspor tinggi. “OJK di sini berperan untuk menyinergikan, mengoordinasikan, dan membangun ekosistem. Baik itu ekosistem produksinya, maupun ekosistem sektor keuangan,” lanjut Hidayat. Gubernur Ahmad Luthfi dikenal konsisten mengedepankan kolaborasi lintas sektor dalam membangun Jawa Tengah. Sejak awal masa jabatannya, ia telah menjalin sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, 44 perguruan tinggi melalui Forum Rektor, serta anggota legislatif baik di tingkat provinsi maupun pusat melalui Forum Berlian Ngopeni Nglakoni dan Forum Senayan. Dengan adanya dukungan penuh dari OJK, diharapkan program-program strategis yang dicanangkan Pemprov Jateng akan semakin kuat dan memberikan dampak signifikan bagi pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan.(Wely-jateng) Sumber:jatengprov.go.id
JATENG:Bidik-kasusnews.com SEMARANG – Kebijakan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor mendapat sambutan positif dari masyarakat. Hal ini terlihat dari ramainya antrean di Kantor Samsat Banyumanik II, Kamis (10/4), saat gubernur meninjau langsung pelayanan di sana. Kebijakan ini memberikan penghapusan denda serta tunggakan pajak pokok kendaraan dan denda jasa raharja, berlaku dari 8 April hingga 30 Juni 2025. Program ini menjadi angin segar bagi warga yang selama ini terbebani tunggakan pajak, terlebih dalam kondisi ekonomi yang masih menantang. Sudiran, warga Kaliwungu, Kendal, menjadi salah satu warga yang memanfaatkan program ini. Motor yang telah ia gunakan selama bertahun-tahun menunggak pajak hingga 10 tahun. Ia mengaku sangat terbantu. “Saya langsung datang begitu tahu ada program ini. Sangat meringankan,” ungkapnya sambil menunjukkan sejumlah dokumen pembayaran. Cerita serupa datang dari Ali Subana, warga Pedurungan, yang juga mengurus tunggakan pajak motornya selama tiga tahun. “Tadinya saya cek sekitar Rp650 ribu, tapi masih menunggu finalnya,” ucapnya. Tidak hanya penghapusan denda, proses pembayaran pun dinilai lebih mudah dan cepat oleh wajib pajak. Hastanti, salah satu warga, mengaku mendapat bantuan langsung dari petugas saat proses pengurusan. Gubernur Luthfi menyebutkan, program ini tidak hanya bertujuan memberi keringanan, tetapi juga sebagai cara membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Ia menegaskan, dana pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan daerah. “Ini menjadi stimulus yang baik. Banyak yang menunggak 3 hingga 10 tahun, dan sekarang mereka punya kesempatan untuk mulai bersih,” katanya. Dengan program ini, pemerintah berharap bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat serta mendorong pendapatan daerah yang berdampak langsung pada pembangunan Jawa Tengah ke depan.(Wely-jateng) Sumber:jatengprov.go.id
JATENG:Bidik-kasusnews.com BOYOLALI – Kamis pagi (10/4/2025), suasana di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, dipenuhi pelukan perpisahan dan senyum haru. Sebanyak 3.500 perantau asal Jawa Tengah kembali diberangkatkan ke tempat kerja mereka melalui program Balik Rantau Gratis yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bukan sekadar perjalanan pulang, bagi banyak orang program ini menjadi simbol harapan dan semangat baru. Mujiono (43), warga Boyolali yang bekerja di Bekasi, mengaku lega bisa menghemat biaya transportasi yang kian mahal. “Kalau bayar sendiri, saya dan keluarga bisa habis dua juta. Sekarang bisa hemat dan uangnya dipakai untuk keperluan Lebaran di kampung,” katanya sambil tersenyum. Cerita serupa datang dari Tari, ibu dua anak asal Sragen yang bekerja sebagai admin di Balaraja, Tangerang. “Ini sangat membantu. Kalau harus bayar sendiri, pulang-pergi bisa habis tiga juta. Dengan program ini, saya bisa fokus ke biaya sekolah anak dan kebutuhan lain,” ujarnya. Bahkan lansia seperti Sarinem (90), turut merasakan manfaat program ini. Didampingi anaknya, Ningsih, ia naik bus dengan mata berbinar. “Kalau harus bayar sendiri, kami tidak sanggup. Program ini sangat membantu,” ucap Ningsih. Program ini mencakup berbagai titik keberangkatan di Jateng, mulai dari Boyolali, Sragen, Klaten, hingga Temanggung, dengan tujuan utama Jakarta dan Bandung. Total 85 bus disediakan, bekerja sama dengan rumah sakit daerah, BUMD, Baznas, dan pemerintah kabupaten/kota. Kepala Dinas Perhubungan Jateng, Henggar Budi Anggoro menyatakan, sasaran utama program ini adalah para pekerja sektor informal. “Mereka ini para pejuang keluarga yang perlu dukungan, agar bisa kembali bekerja tanpa terbebani ongkos mahal,” jelasnya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, program ini tidak hanya soal transportasi. “Ini adalah bentuk empati dan gotong royong antara pemerintah, BUMD, dan masyarakat. Ke depan, kami ingin jumlah armada ditambah dan layanan makin tertib,” katanya. Selain armada bus, Pemprov Jateng juga menyiapkan transportasi kereta api untuk mendukung arus balik. Dengan langkah ini, mereka berharap tidak hanya mengurai kepadatan lalu lintas, tetapi juga memastikan para perantau bisa kembali bekerja dengan aman dan nyaman. Karena di balik setiap kursi penumpang, ada cerita perjuangan. Dan dengan satu tiket gratis, ada secercah harapan baru untuk masa depan yang lebih baik.(Wely-jateng) Sumber:jatengprov.go.id
JATENG:Bidik-kasusnews com SEMARANG – Kolaborasi nyata antara pemerintah daerah dan wakil rakyat dari Jawa Tengah mulai menunjukkan arah yang lebih terstruktur. Melalui Forum Senayan Peduli Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Luthfi berhasil mengumpulkan seluruh legislator dari Dapil Jateng yang duduk di DPR RI, MPR RI, dan DPD RI dalam satu panggung untuk menyatukan visi pembangunan provinsi. Forum ini bukan sekadar ajang silaturahmi politik. Di dalamnya, para legislator menyatakan komitmennya untuk mengawal program-program prioritas Jateng melalui peran strategis mereka dalam penganggaran dan legislasi di tingkat nasional. Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto, menyebut forum ini sebagai inisiatif cerdas. “Ini forum yang patut diapresiasi. Menyatukan semua wakil rakyat dari Jateng dalam satu agenda besar untuk membangun daerahnya adalah langkah yang luar biasa,” ujarnya. Hal serupa disampaikan oleh Novita Wijayanti dari DPR RI. Ia menilai Forum Senayan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemda dan pusat. “Pemprov bisa menyampaikan prioritas pembangunan, dan kami siap mengawalnya di komisi masing-masing,” ucapnya. Langkah konkret pun mulai disusun. Forum besar ini direncanakan akan ditindaklanjuti dalam bentuk pertemuan-pertemuan kecil berbasis komisi DPR RI. Dengan cara ini, pembahasan bisa lebih mendalam sesuai dengan bidang kerja masing-masing komisi, seperti infrastruktur, pendidikan, hingga ketahanan pangan. Ahmad Luthfi, Gubernur Jateng yang juga mantan Kapolda Jateng, menegaskan pentingnya sinergi ini. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Keterbatasan anggaran daerah harus diimbangi dengan dorongan dari pusat. Forum ini menjadi solusi untuk menjembatani kebutuhan daerah dan peluang dukungan APBN,” paparnya. Tahun 2025, Pemprov Jateng memfokuskan pembangunan pada tiga sektor utama: infrastruktur jalan, pendidikan, dan swasembada pangan. Dengan kolaborasi lintas lembaga ini, harapannya pembangunan di Jateng akan berjalan lebih cepat dan merata. (Wely-jateng) Sumber:jatengprov.go.id
JATENG:Bidik-kasusnews com Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mendukung kelancaran pembangunan di wilayahnya. Dalam pertemuan bersama Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Tri Handoyo, pada Rabu (9/4/2025), Luthfi menyampaikan harapannya agar BPKP terus terlibat aktif dalam pengawasan program-program strategis pemerintah provinsi. Menurut Gubernur, perencanaan pembangunan lima tahun ke depan telah disusun dengan fokus utama pada layanan dasar dan penguatan infrastruktur berbasis desa. Agar pelaksanaannya berjalan sesuai arah yang diharapkan, keterlibatan BPKP dalam audit dan investigasi sangat dibutuhkan. “Penting sekali untuk BPKP melakukan audit dan investigasi, sehingga ke depan tidak ada penyelewengan. Pengawasan ini menjadi fondasi agar program pembangunan berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Tri Handoyo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan laporan hasil pengawasan lima tahun terakhir kepada Pemprov Jawa Tengah. Laporan tersebut memuat evaluasi terhadap berbagai sektor prioritas seperti pengentasan kemiskinan, distribusi tenaga kesehatan, pengurangan pengangguran, hingga pembangunan infrastruktur. “Langkah-langkah strategis sudah kami siapkan dan sejalan dengan visi Pak Gubernur. Kami siap memberikan dukungan pengawasan terhadap seluruh program pembangunan,” tegas Tri. Ia juga menambahkan bahwa BPKP akan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas seluruh proses pembangunan. Dengan komitmen bersama antara Pemprov Jawa Tengah dan BPKP, diharapkan pembangunan lima tahun mendatang benar-benar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. (Wely-jateng) Sumber:jatengprov.go.id.(9/4/2025)
JATENG:Bidik-kasusnews.com Semarang – Gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama 35 bupati dan wali kota di wilayahnya mendapat apresiasi karena dinilai cair dan bersifat kekeluargaan. Alih-alih bersikap sebagai atasan, Gubernur Ahmad Luthfi memilih pendekatan yang merangkul, terbuka, dan siap berkomunikasi dengan semua kepala daerah, baik secara formal maupun nonformal. Pendekatan ini terbukti efektif. Banyak bupati dan wali kota mengakui bahwa pola komunikasi yang santai namun intensif ini mampu menghilangkan sumbatan komunikasi antarwilayah. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Pati, Sudewo, seusai mengikuti acara Halalbihalal bersama Gubernur yang berlangsung di Semarang, Selasa (8/4/2025). “Gaya kepemimpinan cair, ada suasana kekeluargaan antara gubernur dan bupati/wali kota. Komunikasi tidak harus formal, tapi bisa dilakukan secara nonformal seperti ini,” ujarnya. Acara Halalbihalal yang dikemas secara santai tersebut dihadiri oleh seluruh bupati/wali kota beserta wakilnya, serta jajaran Forkopimda. Menurut Gubernur Ahmad Luthfi, forum semacam ini menjadi bentuk nyata dari soliditas dan kebersamaan, apalagi permasalahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota cenderung serupa. Oleh karena itu, penyelesaiannya pun harus dilakukan bersama. “Segala permasalahan akan teratasi jika para pengemban wilayah bersinergi atau saiyeg saeka praya,” kata Gubernur. Istilah saiyeg saeka praya berasal dari Bahasa Jawa yang berarti semangat gotong-royong dan kerja sama dengan tekad kuat menuju tujuan yang sama. Semangat inilah yang menjadi landasan kerja sama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam berbagai program pembangunan. Salah satu contoh konkret sinergi ini adalah kesepakatan bersama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 yang mencakup pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, embung, dan fasilitas pendidikan. Langkah ini juga sejalan dengan visi nasional, termasuk program swasembada pangan yang menjadi bagian dari agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Luthfi mengakui, dalam forum-forum nonformal seperti ini kerap muncul berbagai persoalan. Namun dengan pola komunikasi yang terbuka dan tidak kaku, berbagai masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif. “Hal-hal yang tidak formal jadinya muncul. Gubernur gini, eh bupatinya gini. Tapi selesai dengan pola komunikasi yang lancar,” bebernya. Dengan pendekatan kepemimpinan yang cair, Gubernur Ahmad Luthfi berhasil membangun ekosistem kerja sama yang harmonis dan produktif demi kemajuan Jawa Tengah.(Wely-jateng) Sumber:jatengprov.go.id(8/4/2025)
JATENG:Bidik-kasusnews.com Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumumkan rencana untuk menyalurkan bantuan keuangan desa sebesar Rp1,2 triliun pada tahun 2025. Bantuan ini akan dialokasikan untuk 8.593 titik pembangunan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di desa-desa, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat perekonomian lokal. Pengawasan Ketat untuk Mencegah Penyimpangan Dana Desa Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dalam penggunaan dana desa untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dalam rangka itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menggandeng Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawasi pengelolaan dana desa secara lebih efektif. Selain itu, untuk mempermudah pengaduan, pos aduan akan dibentuk di setiap kabupaten untuk menampung laporan-laporan terkait penggunaan dana desa. Luthfi juga berharap dengan pengawasan yang lebih ketat dan adanya saluran aduan yang jelas, masyarakat bisa berperan aktif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Fokus pada Infrastruktur yang Mendukung Perekonomian Desa Bantuan keuangan desa ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan ekonomi desa, seperti pembangunan jalan desa yang menghubungkan kawasan-kawasan ekonomi antar desa serta fasilitas yang mendukung sektor pertanian. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, diharapkan distribusi produk pertanian dan hasil desa lainnya dapat berjalan lebih lancar, meningkatkan daya saing, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar desa. Gubernur Luthfi mengajak kepala desa untuk berani berinovasi dalam memanfaatkan dana desa guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung kepada masyarakat desa. Luthfi menggarisbawahi bahwa kepala desa harus mengelola dana desa dengan penuh tanggung jawab dan transparansi untuk kepentingan rakyat. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Luthfi juga mengingatkan agar dana yang diterima oleh desa-desa digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang baik akan membuka akses dan peluang ekonomi baru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. “Desa adalah ujung tombak pembangunan wilayah. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan bijak dan tepat sasaran,” ujar Luthfi. Dengan adanya bantuan keuangan desa yang besar dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan pembangunan di desa-desa Jawa Tengah dapat berjalan lebih baik, mempercepat pemerataan pembangunan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa.(Wely-jateng) Sumber:jatengprov.go.id(8/4/2025)
Majalengka,Bidik-kasusnews.com – Bersama dengan unsur pengamanan lainya dari TNI dan stakeholder terkait, Polres Majalengka Polda Jawa Barat menerjunkan ratusan personelnya untuk mengamankan kunjungan kerja (Kunker) Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Majalengka, Senin (7/4/2025). Kunjungan Presiden yang didampingi sejumlah Menteri tersebut dalam Rangka Panen Raya Padi Serentak di 14 Provinsi Sentra Utama Padi. Sedikitnya 200 personel Polres Majalengka diterjunkan untuk pengamanan disekitar lokasi ataupun jalur yang dilalui oleh Presiden RI tersebut. Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto bersama Dandim 0617/Majalengka sebelumnya juga memimpin apel kesiapan pengamanan yang digelar di halaman BIJB Kertajati Majalengka. Kapolres Majalengka bersama Dandim mengungkapkan pengamanan dilakukan baik secara terbuka dan tertutup dibawah kendali dari Paspampres. Pelaksanaan Kunjungan kerja Presiden diwilayah Majalengka berjalan lancar dan kondusif, seluruh personil Polres Majalengka yang terlibat pengamanan melakukan pengamanan semaksimal mungkin. Begitupun para personil yang melakukan pengamanan jalur melaksanakan tugas pokok masing-masing dengan menguasai wilayah-wilayah yang sudah ditempatkan atau diploting. Polres Majalengka dibantu Personil gabungan TNI-Polri dan dinas terkait melaksanakan pengamanan dengan sebelumnya sudah mengantisipasi kerawanan yang akan menimbulkan gangguan, berharap kunjungan kerja Presiden RI diwilayah Majalengka berjalan kondusif. Dari pantauan dilapangn Presiden RI tiba dilokasi sekitar pukul 10.00 Wib, Ribuan masyarakat Majalengka ikut menyambut kedatangan Presiden RI beserta rombongan, saat ini masih berlangsung kegiatan acara Panen raya Padi. Asep Rusliman