SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi untuk menegaskan komitmen terhadap kemerdekaan pers dan penguatan demokrasi. Melalui tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat, DPRD menilai pers memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi, membangun kepercayaan publik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan bahwa keberadaan pers sangat dibutuhkan sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah dan lembaga legislatif. “Pers berperan penting dalam menyampaikan informasi yang objektif, mengawal kebijakan publik, dan menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat,” ujarnya, Senin, 9 Februari 2026. Ia menegaskan DPRD Kabupaten Sukabumi akan terus membuka ruang kolaborasi dengan media serta mendukung ekosistem pers yang profesional dan bertanggung jawab. Menurutnya, pers yang independen dan sehat menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat. DPRD Kabupaten Sukabumi berharap insan pers terus menjaga integritas, profesionalisme, dan keberpihakan pada kepentingan publik. (Dicky)

SUKABUMI.BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi Fraksi PKS, Ingu Sudeni, mengungkapkan bahwa aspirasi masyarakat yang paling dominan disampaikan saat ini masih berkaitan dengan kerusakan infrastruktur jalan yang hampir merata di seluruh kelurahan. Hal itu disampaikan Ingu saat mengadakan reses masa persidangan ke II tahun sidang 2025-2026, Ahad (8/2/2026). “Infrastruktur, terutama jalan, hampir di setiap kelurahan kondisinya rusak berat. Itu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat dan memang kita pahami kondisi hari ini,” ujarnya. Ia menegaskan, Komisi II DPRD Kota Sukabumi akan mendorong agar perubahan APBD ke depan lebih memfokuskan anggaran pada prioritas perbaikan infrastruktur, khususnya jalan-jalan kota yang dinilai sudah sangat mendesak untuk diperbaiki. “Insyaallah kami di Komisi II akan mendorong agar pemerintah lebih memfokuskan APBD untuk perbaikan infrastruktur di Kota Sukabumi,” tegasnya. Selain persoalan infrastruktur, Ingu juga menyampaikan bahwa DPRD Kota Sukabumi tengah menyiapkan Raperda inisiatif tahun 2026, dengan total tiga Raperda yang diajukan oleh Komisi I, II, dan III. Khusus Komisi II, DPRD mengusulkan Raperda Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif. Menurut Ingu, Kota Sukabumi masih tertinggal dibanding daerah lain dalam pengembangan ekonomi kreatif. “Kami melihat Kota Sukabumi sangat tertinggal. Kemarin kami berkunjung ke Kota Depok, peran dan support system pemerintahnya terhadap ekonomi kreatif sudah luar biasa. Sementara kita masih sangat kurang,” jelasnya. Ia menyebutkan, Raperda tersebut direncanakan mulai digodok pada semester kedua tahun 2026 sebagai upaya memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaku ekonomi kreatif lokal. Sementara itu, Ingu juga menyoroti Raperda Inisiatif dari Komisi III, yakni Raperda Perlindungan Guru, yang dinilainya sangat urgen melihat kondisi dunia pendidikan saat ini. “Banyak guru yang dikriminalisasi tanpa kesalahan yang jelas dan akhirnya berujung ke proses hukum. Di Kota Sukabumi sendiri belum ada regulasi khusus yang melindungi guru,” ungkapnya. Menurutnya, perlindungan guru tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga kesejahteraan, termasuk pengaturan hak-hak dasar guru honorer dan guru madrasah. “Inisiatif ini juga mencakup kesejahteraan guru, seperti pengaturan standar minimum gaji pokok, baik untuk guru honorer maupun guru madrasah,” tambah Ingu. Ia mengakui, DPRD menerima banyak aduan dari para guru terkait kesenjangan kesejahteraan, terutama antara guru PNS dan non-PNS, serta polemik rencana pengangkatan pegawai MBG menjadi P3K. “Harusnya yang diprioritaskan itu tenaga pendidik. Kalau bicara kecerdasan anak bangsa, selesaikan dulu persoalan gurunya, termasuk sarana dan prasarana sekolah,” tegasnya. Terkait infrastruktur pendidikan, Ingu juga menyoroti belum adanya SMA di wilayah Baros, yang menjadi persoalan serius akibat sistem zonasi. “Baros itu tidak punya SMA, sementara zonasi membatasi pilihan. Kami di Komisi III sudah mendorong ke Pemerintah Provinsi agar pembangunan SMA di Baros segera direspons,” ujarnya. Soal transparansi anggaran, Ingu menilai masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi soal saldo keuangan daerah, melainkan membutuhkan kejelasan arah dan prioritas APBD. “Masyarakat tidak butuh sekadar informasi saldo. Yang mereka butuhkan adalah kepastian, jalan mana diperbaiki, kapan, triwulan berapa. Itu yang diharapkan,” katanya. Ia juga menanggapi pernyataan kepala daerah terkait kondisi jalan rusak yang disebut hanya 20 persen. Menurutnya, kondisi di lapangan justru sebaliknya. “Saya paham mungkin maksudnya 20 persen yang bagus dan 80 persen rusak. Faktanya di lapangan memang begitu. Kalau tidak ada anggaran, artinya tidak diprioritaskan,” pungkas Ingu. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota DPRD Kota Sukabumi Komisi III, Agus Rakman, menegaskan periode keduanya di parlemen akan difokuskan pada penguatan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di Daerah Pemilihan 3. Hal itu disampaikan Agus saat melaksanakan kegiatan reses perencanaan tahun 2027, Sabtu (7/2/2026). Ia menilai reses sebagai sarana penting untuk menyerap aspirasi warga secara langsung sekaligus memetakan persoalan riil yang dihadapi masyarakat. Menurut Agus, kehadiran wakil rakyat tidak cukup hanya mendengar keluhan, tetapi harus mampu menghadirkan solusi konkret melalui jalur kebijakan. Seluruh masukan warga, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi dan diperjuangkan di tingkat legislatif. “Reses ini ruang dialog terbuka. Masyarakat bebas menyampaikan persoalan, dan itu menjadi tanggung jawab kami untuk menindaklanjutinya,” ujar Agus. Kegiatan tersebut dihadiri Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar H. Charli Dahlan, perwakilan Dinas Sosial Kota Sukabumi, serta PDAM. Sejumlah warga menyampaikan aspirasi terkait bantuan sosial, pelayanan dasar, dan kesejahteraan. Perwakilan Dinas Sosial Kota Sukabumi, Ageung, menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan DPRD, khususnya Komisi III, untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Data penerima manfaat, kata dia, dipetakan berdasarkan kategori desil sebagai dasar program perlindungan sosial. Ia juga menyebut adanya penyesuaian data penerima bantuan oleh pemerintah pusat, termasuk pencabutan bantuan bagi penerima yang dinilai tidak memenuhi ketentuan. Sementara itu, Direktur Perumda Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, Dian Afriandi, menyampaikan bahwa PDAM berhasil menekan tingkat kehilangan air hingga 65 persen serta mencatat 19.627 pelanggan aktif. Pada Februari 2026, PDAM juga meluncurkan produk air minum dalam kemasan. Agus menutup reses dengan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat agar ditindaklanjuti oleh perangkat daerah demi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Sukabumi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota Komisi I DPRD Kota Sukabumi dari Partai Demokrat, Ir. Henry Slamet, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah pusat yang dinilainya masih minim aksi nyata dalam menangani persoalan sampah. Menurut Henry, berbagai pernyataan dan wacana yang kerap disampaikan belum berbanding lurus dengan tindakan konkret di lapangan. Ia menegaskan, masalah sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan janji atau slogan. Hal itu disampaikan Henry saat Reses Kedua Masa Sidang 2025–2026, Jumat (6/2/2026). Di hadapan warga, ia menekankan perlunya kerja nyata dan keberpihakan anggaran dari pemerintah pusat kepada daerah. “Penanganan sampah itu butuh aksi, bukan sekadar banyak bicara. Daerah perlu dukungan riil,” tegasnya. Henry mendorong pemerintah pusat agar lebih proaktif membantu daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana, seperti armada pengangkut sampah, beko, dumptruk, serta peralatan pendukung lainnya agar penanganan sampah berjalan optimal. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya edukasi masyarakat terkait pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Menurutnya, persoalan sampah terjadi hampir di semua daerah dan hanya bisa diatasi dengan kesadaran kolektif serta pengelolaan yang berkelanjutan. Pada kesempatan yang sama, Henry turut menyinggung isu wakaf dan dinamika pemerintahan daerah. Terkait wakaf, ia menilai hal tersebut merupakan komitmen pribadi karena menyangkut perintah agama, sehingga tetap bisa berjalan meski kerja sama dengan pemerintah daerah dihentikan. Sementara mengenai pelantikan pejabat di lingkungan Pemkot Sukabumi, Henry menilai langkah tersebut sebagai bagian dari penataan birokrasi. Namun ia mengingatkan kondisi keuangan daerah yang masih terbatas dan berdampak pada keterlambatan pembayaran gaji, termasuk bagi anggota DPRD. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, H. Dadang Hermawan, melaksanakan reses perdana Tahun Sidang 2026 di Desa Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, Kamis 5 Februari 2026. Reses yang digelar di Pondok Hexa, Ujunggenteng, dimanfaatkan warga sebagai ruang dialog terbuka untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan di wilayah pesisir. Sejumlah persoalan mendesak mencuat, mulai dari kondisi infrastruktur jalan, pembangunan tanggul penahan tanah di kawasan pantai, hingga keterbatasan sarana olahraga dan fasilitas penunjang ekonomi masyarakat nelayan. Dadang Hermawan menilai aspirasi warga sangat relevan dengan karakter Ujunggenteng sebagai kawasan pesisir dan sentra hasil laut di Ciracap. Ia menyebut penguatan infrastruktur pesisir menjadi kebutuhan utama untuk melindungi aktivitas dan permukiman nelayan. “Aspirasi yang paling dominan adalah perbaikan TPT di kawasan pesisir Kalapa Condong, yang memang rawan abrasi,” ujar Dadang. Selain TPT, warga juga mengusulkan peningkatan jalan lingkungan serta pembangunan lapangan sepak bola yang dinilai belum memadai sebagai sarana olahraga dan pembinaan generasi muda. Dadang memastikan seluruh aspirasi masyarakat telah dicatat dan akan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD. Ia menegaskan usulan tersebut akan didorong agar masuk dalam perubahan anggaran 2026 maupun perencanaan pembangunan tahun 2027. “Semua masukan ini akan kami rangkum dalam laporan reses dan kami perjuangkan sesuai kewenangan dan prioritas anggaran,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Desa Ujunggenteng, Sahid Siam, mengapresiasi kehadiran anggota DPRD di tengah masyarakat. Menurutnya, reses menjadi momentum penting untuk memperjuangkan kebutuhan desa, terutama di tengah keterbatasan anggaran. “Kami sangat menyambut baik kegiatan ini. Dukungan DPRD sangat dibutuhkan, apalagi saat ini dana desa mengalami pemangkasan,” ungkap Sahid. Ia juga berharap sinergi antara pemerintah desa dan DPRD dapat mendorong penyelesaian persoalan lain yang selama ini dirasakan warga, termasuk di sektor pertanian, irigasi, dan penanganan pasca panen. Kegiatan reses tersebut dihadiri unsur Forkopimcam Ciracap, Danpos AL Ujunggenteng, Danpos AU Ujunggenteng, Polsus KKP Ujunggenteng, Ketua HNSI Ujunggenteng, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta undangan lainnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Erpa Aris Purnama, S.Si., melanjutkan kegiatan reses Tahun Sidang 2026 dengan menyerap aspirasi masyarakat di dua lokasi berbeda wilayah Daerah Pemilihan VI, Kamis (5/2/2026). Dua titik yang dikunjungi yakni Kampung Cipari, Desa Sukatani serta Kampung Cidadap, Desa Pasiripis, Kecamatan Surade. Pada kesempatan tersebut, Erpa mendengarkan langsung berbagai keluhan dan kebutuhan warga. Di Kampung Cipari, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan perbaikan masjid yang selama ini menjadi pusat aktivitas keagamaan dan sosial. Selain itu, warga juga berharap adanya dukungan peningkatan ekonomi melalui bantuan ternak, Kelompok Wanita Tani, UMKM, serta perbaikan jalan lingkungan. Sementara di Kampung Cidadap, Desa Pasiripis, persoalan infrastruktur jalan menjadi aspirasi utama. Warga mengeluhkan kondisi jalan desa yang rusak dan dinilai menghambat aktivitas sehari-hari serta pergerakan ekonomi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Erpa Aris Purnama menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan warga. “Aspirasi masyarakat ini akan menjadi catatan penting bagi saya untuk diperjuangkan di DPRD Kabupaten Sukabumi. Saya akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar persoalan yang ada dapat segera dicarikan solusi,” ujarnya. Erpa juga menekankan bahwa kegiatan reses merupakan sarana penting bagi anggota dewan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. “Kami ingin pembangunan, khususnya di wilayah Dapil VI, benar-benar berangkat dari aspirasi warga. Karena itu, komunikasi dan kehadiran langsung di tengah masyarakat akan terus kami lakukan,” tambahnya. Melalui reses ini, Erpa berharap aspirasi masyarakat dapat terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga Kabupaten Sukabumi, khususnya wilayah selatan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Erpa Aris Purnama, S.Si., menggelar Reses Kesatu Tahun Sidang 2026 di Kampung Cipari, RT 02 RW 04, Desa Sukatani, Kecamatan Surade, Kamis (5/2/2026). Kegiatan reses dihadiri Kepala Desa Sukatani H. Sulaeman, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta puluhan warga. Acara dipandu oleh Asep Solihin dan diawali pembacaan ayat suci Alquran serta sholawat oleh Ustadz Abas. Dalam forum tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi strategis, di antaranya peningkatan infrastruktur jalan lingkungan, penguatan sarana pertanian, dukungan bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) dan UMKM, kemudahan perizinan, pengembangan peternakan, hingga perluasan lapangan kerja. Perwakilan warga Usman Gojali menyoroti kebutuhan akses peternakan dan dampak aturan pernikahan baru. Sementara itu, Ibu Asma mengusulkan penguatan KWT dan UMKM lokal. Aspirasi lain disampaikan Ibu Saptinah terkait bantuan bagi anak penyandang disabilitas, Siti Naria Solehah (12). Erpa Aris Purnama menyampaikan terima kasih dan komitmennya untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat. Ia menegaskan, seluruh usulan akan diinput melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan diperjuangkan dalam program pembangunan tahun 2027. “Reses menjadi ruang penting untuk mendengar kebutuhan riil masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan kami perjuangkan sesuai kewenangan,” ujarnya. Ia juga menegaskan komitmen mendorong penguatan UMKM, khususnya di wilayah Dapil VI, sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Erpa secara langsung memberikan bantuan uang tunai kepada anak penyandang disabilitas serta bantuan untuk keperluan masjid setempat. Kegiatan reses ditutup dengan doa yang dipimpin Ustadz Solihin. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Suasana Posyandu Aster 4, Gang Ampera, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kamis, 5 Februari 2026, berubah menjadi ruang dialog terbuka antara warga dan pengambil kebijakan. Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, Gundar Kolyubi, memanfaatkan momentum Reses Kesatu Masa Sidang 2025–2026. Kegiatan tersebut menjadi solusi efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pengelola layanan publik secara langsung. Tak hanya menyerap aspirasi, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi itu secara khusus menghadirkan PDAM Tirta Bumi Wibawa dan Dinas Sosial Kota Sukabumi. Langkah ini dilakukan agar warga memperoleh penjelasan utuh sekaligus kepastian terkait layanan air bersih dan program kesejahteraan sosial. “Reses harus memberi manfaat nyata. Warga tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga mendapatkan pemahaman langsung tentang hak dan layanan yang mereka terima,” ujar Gundar. Ia menegaskan, pengawasan terhadap pelayanan publik merupakan bagian penting dari tugas Komisi II DPRD. Sektor air bersih dan sosial. Menurutnya, semuanya harus dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam dialog tersebut, Direktur PDAM Tirta Bumi Wibawa Dian Apriyandi memaparkan langkah-langkah strategis peningkatan kualitas serta keberlanjutan distribusi air bersih. Sementara Sekretaris Dinas Sosial Kota Sukabumi dr. Lulis Delawati menjelaskan program bantuan sosial beserta alur pendataan penerima manfaat. Interaksi berlangsung dinamis. Warga menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari kebutuhan air bersih hingga akses bantuan sosial. Dia juga berharap sinergi yang terbangun antara DPRD dan perangkat daerah mampu mempercepat tindak lanjut aspirasi sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam pelayanan publik di Kota Sukabumi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, H. Dadang Hermawan, melaksanakan Reses ke Satu Masa Sidang Tahun 2026 di Aula Desa Purwasedar, Kecamatan Ciracap, Rabu 4 Februari 2026. Kegiatan reses tersebut dihadiri Kepala Desa Purwasedar beserta perangkat desa, tokoh masyarakat, serta puluhan warga dari daerah pemilihan VI Kabupaten Sukabumi. Reses merupakan agenda rutin anggota DPRD yang diamanatkan undang-undang sebagai sarana bertemu langsung dengan konstituen guna menyerap, mendengar, serta mengawal aspirasi masyarakat agar dapat direalisasikan oleh pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu, H. Dadang Hermawan menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dirangkum dan dibahas bersama pimpinan DPRD untuk selanjutnya diperjuangkan melalui mekanisme rapat paripurna. “Aspirasi dari bapak dan ibu semua kami tampung, kami rangkum, dan akan kami diskusikan dengan pimpinan agar dapat ditindaklanjuti,” ujarnya. Berbagai aspirasi masyarakat mencuat dalam reses tersebut, di antaranya perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, bantuan alat dan mesin pertanian, permodalan UMKM, perbaikan rumah tidak layak huni, jalan lingkungan, sarana air bersih, drainase, pembangunan TPT, serta saluran air pertanian. H. Dadang Hermawan juga menjelaskan peran dan kewenangannya sebagai anggota DPRD yang bertugas di Komisi III, khususnya dalam menjaring dan mengawal kebutuhan masyarakat di berbagai sektor pembangunan. “Semua usulan masyarakat akan menjadi bahan kajian agar dapat direalisasikan sesuai kewenangan dan program pemerintah daerah,” tegasnya. Selain itu, ia turut menyinggung Program Kawasan Desa Mitra Potensial (KDMP) sebagai langkah strategis pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan, termasuk pengembangan usaha, branding produk, dan strategi pemasaran. Ia juga menekankan pentingnya dukungan terhadap pinjaman bergulir serta penguatan ketahanan pangan, khususnya pada kelompok perikanan agar dapat berjalan optimal. “Mari kita benahi bersama dan dorong keberlangsungan program ketahanan pangan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUNEWS.COM – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 di Bale Pangripta Bapperida, Kamis (29/1/2026). Forum tersebut dihadiri anggota DPRD lintas fraksi, unsur pemerintah daerah, pemangku kepentingan, serta tamu undangan lainnya sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Budi Azhar menegaskan RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025–2029 yang memasuki tahun ketiga pelaksanaan. RKPD menjadi dasar penentuan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan tahun 2027. Ia menyampaikan tema pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 yakni Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata. Tema tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Ketua DPRD juga menekankan pentingnya pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif dalam penyusunan RKPD agar perencanaan yang dihasilkan bersifat inklusif, realistis, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sejumlah masukan strategis disampaikan DPRD, antara lain perbaikan infrastruktur jalan dan drainase, penguatan UMKM, sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Masukan lainnya adalah peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin, penguatan pendidikan serta kesejahteraan guru P3K, hingga bantuan sarana keagamaan. Infrastruktur jalan menjadi aspirasi paling dominan yang disuarakan masyarakat. Rancangan Awal RKPD 2027 selanjutnya akan diperdalam melalui Reses Kesatu DPRD Kabupaten Sukabumi pada 4–6 Februari 2026 guna memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi secara optimal. Menutup sambutannya, Budi Azhar menegaskan komitmen DPRD untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang MUBARAKAH, Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah. (Dicky)