MAJALENGKA Bidik-kasusnews.com,. Bupati Majalengka Eman Suherman membuka secara resmi kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) kajian teknis Pemilu desain surat suara dan Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Majalengka yang bertempat di Gedung Yudha pada Rabu, (15/10/25) yang diikuti oleh partai politik, organisasi masyarakat dan insan media, dan dihadiri langsung oleh Anggota KPU RI, Idham Holik dan dari anggota KPU Propinsi Jawa Barat, Adie Saputro. Dalam sambutannya, Bupati Majalengka Eman Suherman mengatakan bahwa jumlah penduduk Kab. Majalengka data di tahun ini adalah 1,36 juta jiwa dan jumlah pemilih Pileg sebelumnya tercatat 1, 018, 710 orang. “Saya berharap dari FGD ini akan muncul kesepakatan dalam FGD ini, ada komitmen apakah nanti Dapil berubah dari 5 menjadi 7 Dapil atau 8 karena pengalaman di Kab Majalengka sebanyak 13.000 suara tidak masuk ke kursi. Maka FGD ini penting sebagai bahan penyeimbang maka perlu penataan ulang terkait ini. Dan saya bahagia karena esensinya dari kegiatan ini sesuai visi dan misi saya membangun Majalengka Langkung Sae, dan ini momentum, kita evaluasi dari pemilu ke pemilu dan Pemkab Majalengka selalu mensupport dan berkolaborasi, ” papar Eman. Sementara itu Ketua KPU Majalengka Teguh Fajar Putra Utama mengatakan bahwa support dan kolaborasi dari Pemkab Majalengka sangat baik dan mendukung pada setiap tahapan kegiatan Pemilu. Di tempat yang sama, Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa FGD ini memang agenda resmi yang kami minta untuk seluruh kabupaten/kota se Indonesia. “Bagaimana seharusnya Dapil di Kabupaten Majalengka, kalau ke depannya pemilu masih sistem proporsional terbuka seperti di tahun 2024, maka kalau tidak ada masalah masih bisa dilakukan 5 daerah pemilihan. Akan tetapi jika nanti sistem berbeda maka harus disesuaikan, kita lihat nanti bagaimana undang undang yang baru. Ada usulan dari masyarakat sipil bahwa pemilu Legislatif dilaksanakan sistem proporsional campuran maka kita KPU sangat mengapresiasi usulan tersebut dan itu harus didiskusikan mau seperti apa sistemnya, ” tutupnya. Nampak hadir Jajaran Komisioner KPU Majalengka dan jajarannya. Di acara tersebut Bupati Majalengka Eman Suherman mendapatkan penghargaan dari KPU Majalengka atas support yang diberikan pada setiap tahapan Pemilu. (Asep.R.)

Cirebon Bidik-kasusnews.com,.Petugas Polresta Cirebon mengamankan pengedar obat keras terbatas (OKT) tanpa izin resmi berinisial ES (28). Pelaku yang tercatat sebagai warga Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon, tersebut ditangkap di wilayah Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, pada Senin (13/10/2025) kira-kira pukul 18.00 WIB. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, S.I.K, S.H, M.H, mengatakan, sejumlah barang bukti juga turut diamankan dari tangan ES. Diantaranya, 102 butir Tramadol, 205 butir Trihex, uang tunai Rp 52 ribu yang diduga hasil penjualan OKT, handphone, sepeda motor dan lainnya. “Saat ini, kami masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ES dijerat Pasal 435 Juncto Pasal 138 UU RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara,” katanya, Rabu (15/10/2025). Pihaknya memastikan, jajaran Polresta Cirebon tidak akan berhenti memberantas kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba maupun obat-obatan terlarang lainnya termasuk OKT di wilayah Kabupaten Cirebon. “Kami juga meminta peran aktif masyarakat Kabupaten Cirebon untuk segera melaporkan tindak kejahatan yang mengganggu situasi kamtibmas. Dipastikan setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti secepatnya,” pungkasnya. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi terus memperkuat peran Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. ‎ ‎Program tersebut dikhususkan bagi pekerja sektor informal. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi bersama para agen Perisai se-Kecamatan Surade yang digelar di Aula Kantor Camat Surade, Rabu (15/10/2025). ‎ ‎Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan Supriatna, Kepala Kantor Cabang Pelabuhanratu Eliwati, Camat Surade Unang Suryana, serta puluhan agen Perisai. ‎ ‎Dalam sambutannya, Supriatna menjelaskan bahwa Perisai merupakan perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan yang berperan menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk pekerja informal, pelaku UMKM, petani, dan nelayan. ‎ ‎Melalui agen Perisai, masyarakat mendapat kemudahan dalam memperoleh informasi, pendaftaran, serta pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan. ‎ ‎“Perisai bertugas melakukan sosialisasi, edukasi, hingga membantu proses pendaftaran dan pengumpulan iuran peserta, terutama dari pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan pelaku usaha mikro kecil,” ujar Supriatna. ‎ ‎Ia menambahkan, agen Perisai juga memperoleh insentif berdasarkan jumlah peserta baru atau iuran yang berhasil dikumpulkan. Selain membuka peluang pendapatan tambahan, profesi ini juga berperan penting dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja. ‎ ‎“Saat ini terdapat sekitar 110 agen Perisai di Kabupaten Sukabumi. Ke depan kami ingin memperbanyak jumlahnya, terutama di wilayah selatan yang masih minim agen. Kecamatan Surade menjadi titik awal pembentukan agen-agen baru,” jelasnya. ‎ ‎Supriatna juga mengajak masyarakat yang berminat menjadi agen Perisai untuk mendaftar dengan persyaratan sederhana, seperti memiliki ijazah minimal SMA atau paket C, KTP, kartu keluarga, serta rekening bank untuk penyaluran insentif. ‎ ‎Sementara itu, Camat Surade Unang Suryana mengapresiasi kegiatan sosialisasi tersebut. Ia menilai kehadiran agen Perisai akan mempermudah BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas jangkauan layanan hingga tingkat desa. ‎ ‎Sebagai bentuk kepedulian, dalam kesempatan itu BPJS Ketenagakerjaan juga menyalurkan santunan Jaminan Kematian kepada keluarga almarhum Asep Badar, seorang juru masak. Santunan sebesar Rp42 juta diterima langsung oleh istri almarhum, Mia (37), selaku ahli waris. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Kota Sukabumi kembali menegaskan diri sebagai salah satu daerah dengan kinerja pembangunan keluarga terbaik di Jawa Barat. ‎ ‎Melalui berbagai inovasi dan kolaborasi lintas sektor, Kota Sukabumi sukses memborong lima penghargaan sekaligus dalam ajang apresiasi program kependudukan dan keluarga berencana tingkat provinsi yang digelar di Bandung, Rabu (15/10/2025). ‎ ‎Penghargaan tersebut diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil menghadirkan pelayanan publik yang responsif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. ‎ ‎Di antara capaian yang diraih, Kota Sukabumi menempati posisi terbaik dalam kategori kelompok KB pria, pelayanan kontrasepsi jangka panjang, serta pelayanan peserta KB baru. ‎ ‎Tak hanya itu, penghargaan juga diraih untuk klinik swasta berprestasi dan pelayanan KB pasangan pria dan perempuan, yang menunjukkan keberhasilan Kota Sukabumi dalam menggerakkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh. ‎ ‎Kepala DP2KBP3A Kota Sukabumi, Yadi Mulyadi, menyebut bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja bersama dan komitmen seluruh unsur pembangunan daerah. ‎ ‎“Ini bukan hanya capaian instansi, tapi buah dari kebersamaan. Arahan pimpinan, dukungan DPRD, peran kader lapangan, serta kemitraan dengan sektor swasta menjadi energi utama di balik prestasi ini,” ungkapnya. ‎ ‎Sementara itu, Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menilai penghargaan tersebut sebagai bukti bahwa sinergi dan kerja kolaboratif mampu menghasilkan perubahan nyata. ‎ ‎“Prestasi ini adalah wujud nyata semangat Sukabumi Bercahaya. Pemerintah dan masyarakat harus terus berjalan seiring, memperkuat layanan publik yang berorientasi pada keluarga sejahtera,” ujarnya. ‎ ‎Ayep menambahkan, penghargaan ini menjadi momentum untuk memperkokoh program pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di seluruh wilayah Kota Sukabumi. ‎ ‎“Kami tidak akan berhenti di sini. Prestasi harus berlanjut menjadi pelayanan yang semakin dekat dan berdampak,” tegasnya. ‎ ‎Dengan semangat “Kota Sukabumi Bercahaya, untuk Jawa Barat Istimewa, Indonesia Maju”, Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di semua lapisan. (Usep)

CIREBON Bidik-kasusnews.com,. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, Polresta Cirebon menggelar kegiatan Pelayanan SIMKAR (SIM Karyawan) di wilayah hukumnya, Selasa (14/10/2025). Kegiatan tersebut dilaksanakan di PT. Long Rich Indonesia, Jl. DI Panjaitan, Kalibuntu, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Kegiatan pelayanan ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polresta Cirebon KOMPOL Mangku Anom Sutresno, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Kasat Intelkam KOMPOL Joni Surya Nugraha, S.IP., M.H., serta Kasubnit 2 Regident Sat Lantas IPTU Asep Dedi. Turut hadir pula para karyawan PT. Long Rich Indonesia yang antusias memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan perpanjangan maupun pembuatan SIM baru. Program SIMKAR (SIM Karyawan) merupakan inovasi Polresta Cirebon dalam memberikan kemudahan bagi para pekerja yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus administrasi Surat Izin Mengemudi (SIM). Melalui layanan ini, karyawan tidak perlu meninggalkan jam kerja atau datang langsung ke kantor Satpas Polresta Cirebon, karena proses pembuatan maupun perpanjangan SIM dilaksanakan langsung di lokasi perusahaan. Kasat Lantas Polresta Cirebon, KOMPOL Mangku Anom Sutresno, menjelaskan bahwa layanan SIMKAR merupakan bentuk nyata komitmen Polresta Cirebon untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan humanis. “Kami berupaya menghadirkan pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kalangan pekerja. Diharapkan program SIMKAR ini dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus SIM tanpa mengganggu aktivitas kerja,” ungkapnya. Sementara itu, Kapolresta Cirebon KOMBES POL Sumarni, S.I.K., S.H., M.H. menyampaikan bahwa inovasi pelayanan publik seperti SIMKAR merupakan langkah konkret dalam membangun kepercayaan dan kedekatan antara Polri dengan masyarakat. “Kami ingin masyarakat merasakan bahwa pelayanan Polri kini semakin mudah dijangkau dan terus berbenah menuju pelayanan yang prima. Layanan seperti SIMKAR ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk melayani dengan sepenuh hati,” tegas Kapolresta Cirebon. Dengan terselenggaranya kegiatan Pelayanan SIMKAR (SIM Karyawan) di PT. Long Rich Indonesia, Polresta Cirebon berharap program ini dapat terus berlanjut dan diperluas ke berbagai perusahaan lainnya di wilayah hukum Polresta Cirebon, sebagai wujud nyata Polri hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik. (Asep Rusliman)

Kuningan Bidik-kasusnews.com,.Dalam upaya mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga, Komandan Kodim 0615/Kuningan, Letkol Arh Hafda Prima Agung, melaksanakan kunjungan silaturahmi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kuningan, Selasa (14/10/2025). Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Bupati dan Mapolres Kuningan, menandai komitmen bersama untuk membangun Kuningan yang lebih baik. Acara tersebut turut dihadiri oleh Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rahmat Yanuar, Kapolres Kuningan AKBP Muhammad Ali Akbar, serta para pejabat utama dari Kodim 0615/Kuningan dan Polres Kuningan. Kehadiran para tokoh tersebut menjadi simbol kuatnya semangat kolaborasi antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah. Dalam sambutannya, Bupati Kuningan menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama yang baik dengan Kodim, terutama dalam bidang pertahanan, kegiatan teritorial, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Ia juga menekankan pentingnya peran TNI dalam pengawasan proyek pembangunan daerah, seperti perbaikan infrastruktur jalan, agar hasilnya lebih optimal dan berkelanjutan. Sementara itu, Dandim 0615/Kuningan, Letkol Arh Hafda Prima Agung, menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program pembangunan daerah. Ia juga mengungkapkan rencana peluncuran program Koperasi Merah Putih yang akan menjadi aset bagi desa, serta memohon dukungan Pemda dalam penyediaan lokasi pembangunan koperasi tersebut. Kapolres Kuningan, AKBP Muhammad Ali Akbar, menyambut baik langkah sinergi ini. Ia menegaskan kesiapan Polres Kuningan untuk terus bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), serta berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat semakin memperkuat pondasi Kuningan sebagai daerah yang aman, tertib, dan sejahtera. Silaturahmi ini menjadi lebih dari sekadar perkenalan bagi Dandim 0615/Kuningan. Momen ini menjadi wadah penyamaan persepsi dan mempererat hubungan kerja antarlembaga. Forkopimda Kuningan berkomitmen memperkuat komunikasi terbuka, meningkatkan deteksi dini potensi gangguan kamtibmas, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan daerah. Dengan terbangunnya sinergi yang kokoh antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah, Kabupaten Kuningan diharapkan terus berkembang menjadi daerah yang maju, aman, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. (Asep.R)

Cirebon Bidik-kasusnews.com,. Pada hari Selasa, 14 Oktober 2025, acara pengukuhan dan pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cirebon masa bakti 2025-2029 telah berlangsung di Pendopo Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan organisasi olahraga, menandai momentum penting dalam pembangunan olahraga di daerah kabupaten Cirebon tersebut. Ketua KONI Kabupaten Cirebon, Jigus, dalam sambutannya mengajak semua pihak yang hadir untuk mendukung kepengurusan baru dalam menjalankan amanah memajukan olahraga di Kabupaten Cirebon. Ia menegaskan, “Pelantikan ini bukan hanya seremonial semata, melainkan langkah awal untuk menjalankan amanah memajukan olahraga di Kabupaten Cirebon.” KONI Kabupaten Cirebon memiliki tugas utama meningkatkan kualitas cabang olahraga dan membina atlet berprestasi. Meski menghadapi tantangan berat, Jigus optimis pengurus baru dapat membawa kemajuan signifikan bagi dunia olahraga di daerah ini. Dalam kesempatan yang sama, Jigus memberi ucapan terimakasih kepada Ketua KONI periode sebelumnya penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama masa tugasnya. Ketua KONI Provinsi Jawa Barat, Prof. Dr. Muhammad Budiana, S.Ip., M.Si., menyatakan dukungannya agar kepengurusan KONI di Kabupaten Cirebon dipimpin oleh kepala daerah. “Saya mendukung penuh Kabupaten Cirebon menjadikan ketua KONI-nya dari kalangan kepala daerah untuk mengambil langkah kemajuan olahraga di kabupaten ini. Kami KONI Jabar Barat terus memberikan dorongan agar kepengurusan KONI di daerah dipimpin oleh kepala daerah supaya pengelolaan dan koordinasi dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa sinergi antara KONI dan pemerintah daerah dalam pembinaan atlet serta pengembangan fasilitas olahraga menjadi salah satu hal paling mudah dikelola. Hal ini juga untuk menghindari ketidakharmonisan antar pengurus. Bupati Kabupaten Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag turut hadir dan menyampaikan harapannya, “Alhamdulillah kita bisa hadir dan melihat pelantikan pengurus KONI Kabupaten Cirebon, semoga dapat membawa kemajuan olahraga di daerah ini. Saya hanya meminta dua hal kepada pengurus, yakni dapat meraih juara dan memasyarakatkan olahraga.” Bupati juga mengingatkan perkembangan KONI sebelumnya yang berhasil meraih peringkat 22. “Untuk pengurus sekarang, harus lebih baik dari sebelumnya,” tutupnya. (Asep.R)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Sebanyak 150 penjamah makanan dari enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah VI Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, mengikuti Pelatihan Penjamah Makanan yang digelar oleh Yayasan Gunung Gede Bersahaja dan Yayasan Satria Prasada. ‎ ‎Kegiatan tersebut berlangsung di halaman GOR Surade, Selasa (14/10/2025). ‎ ‎Pelatihan yang digelar sehari penuh itu dibagi dalam beberapa sesi dengan fokus utama pada peningkatan kebersihan, keamanan, dan pengolahan bahan pangan.   ‎Peserta mendapatkan materi mengenai cemaran dan penyakit bawaan pangan, meliputi cemaran fisik, biologi, kimia, serta alergen. ‎ ‎Selain itu, peserta juga dibekali pengetahuan pencegahan kontaminasi, mulai dari kebersihan alat dan bahan, penghindaran penggunaan zat berbahaya, hingga penerapan sanitasi dan penyimpanan pangan yang benar. ‎ ‎Danramil 0622-14 Surade Kapten Infanteri Dikdik menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya menjaga keamanan pangan di lingkungan SPPG. ‎ ‎“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas para penjamah makanan agar mampu mengolah dan menyajikan makanan yang higienis dan sehat bagi anak-anak kita,” ujarnya. ‎ ‎Selain teori, peserta juga mengikuti praktik langsung tentang penjamahan makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga kebersihan dapur. ‎ ‎Usai pelatihan, mereka akan memperoleh sertifikat kelayakan higiene dan sanitasi sebagai bentuk pengakuan kompetensi. ‎ ‎Ketua Yayasan Gunung Gede Bersahaja, Rima Triyana, S.H. menjelaskan, pentingnya memahami seluruh tahapan pengolahan makanan agar terhindar dari risiko keracunan. ‎ ‎“Alhamdulillah, hingga kini kedua yayasan belum pernah mengalami kasus keracunan massal. Ini harus terus kita jaga. Dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, proses memasak hingga penyajian, semuanya harus memenuhi standar keamanan pangan,” terangnya. ‎ ‎Sementara itu, dr. Hj. Solitaire Engine Fransica Ram Moses, sebagai pemateri, menekankan pentingnya aspek keamanan pangan dan keterampilan teknis dalam pengolahan makanan bergizi. ‎ ‎Perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dari Puskesmas Surade, Yuswandi, menambahkan bahwa seluruh kepala SPPG telah mendapat pendidikan selama 3–7 bulan di bawah bimbingan ahli gizi. ‎ ‎Menu disusun berdasarkan perhitungan gizi yang tepat agar makanan yang diberikan aman, bergizi, dan layak konsumsi,” jelasnya. Terdapat enam SPPG yakni Buniwangi Surade, SPPG Sirnasari Surade, SPPG Purwasedar Ciracap, SPPG Sukaluyu Kalibunder, SPPG Cimanggu Cimanggu, SPPG Cibenda Ciemas. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, menghadiri Rapat Konsolidasi Regional (Rakon) Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten dalam rangka peningkatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan berlangsung di SICC Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (13/10/2025). ‎ ‎Wabup hadir didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bapelitbangda, Sekretaris BPKAD, Sekretaris Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kabag Perekonomian, serta Kepala Korwil BGN Kabupaten Sukabumi. ‎ ‎Rakon yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ini dibuka secara resmi oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, dan dihadiri oleh para kepala daerah serta wakil kepala daerah se-Jawa Barat dan Banten. ‎ ‎Dalam arahannya, Dadan Hindayana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola dan pelaksanaan program MBG agar lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. ‎ ‎“Seluruh langkah harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel agar masyarakat yakin bahwa makanan dalam program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi,” tegas Dadan. ‎ ‎Ia menambahkan, rapat konsolidasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar daerah serta menjaga standar gizi dan keamanan pangan. ‎ ‎“Kolaborasi lintas sektor sangat penting agar makanan yang disajikan tetap sehat, bergizi seimbang, dan aman dikonsumsi. Ini adalah investasi untuk mencetak generasi sehat dan kuat menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya. (Usep)

CIREBON Bidik-kasusnews.com,. Dugaan praktik pungutan liar kembali mencoreng wajah dunia pendidikan dasar di Kabupaten Cirebon. Kali ini, sorotan publik tertuju pada SDN 1 Grogol, Kecamatan Gunungjati, yang disebut-sebut melakukan pungutan sebesar Rp50.000 kepada wali murid penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Informasi yang dihimpun tim media menyebutkan, pungutan tersebut dilakukan dengan dalih untuk pembangunan pagar sekolah. Namun, langkah ini menuai tanda tanya besar, sebab dana PIP sejatinya merupakan bantuan langsung dari pemerintah pusat yang diperuntukkan murni bagi kebutuhan siswa kurang mampu, bukan untuk membiayai kepentingan fisik sekolah. Salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, > “Kami disuruh bayar lima puluh ribu, katanya buat pagar sekolah. Tapi bukankah uang PIP itu hak anak kami? Harusnya nggak boleh diminta lagi.” Lebih mencengangkan lagi, saat tim investigasi mencoba mengonfirmasi hal ini, Kepala Sekolah SDN 1 Grogol, Ratna, justru membenarkan adanya pungutan tersebut. Ia beralasan bahwa pungutan dilakukan atas dasar hasil rapat bersama komite sekolah untuk pembangunan pagar. Namun, pembenaran itu justru memperkuat dugaan bahwa ada pelanggaran terhadap Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang secara tegas melarang segala bentuk pungutan wajib di sekolah negeri, apalagi terhadap penerima bantuan pemerintah seperti PIP. Langkah sekolah yang mengatasnamakan kesepakatan komite tidak dapat dijadikan pembenaran hukum. Sebab, dalam aturan tersebut, partisipasi masyarakat bersifat sukarela, tidak memaksa, dan tidak boleh dijadikan syarat bagi siswa penerima bantuan. Para orang tua berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan Inspektorat Daerah segera turun tangan menelusuri dugaan praktik pungutan berkedok “pembangunan” ini. Jangan sampai dalih “pagar sekolah” justru menjadi tembok penghalang keadilan dan kesejahteraan siswa miskin. ( Asep.R )