JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – 30 Mei 2025 Pemerintah Kabupaten Jepara menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan, termasuk di sekolah swasta. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Jepara, Witiarso Utomo, saat dikonfirmasi media Bidik-kasusnews pada Jum,at (30/5/2025) Dalam keterangannya, Bupati menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti putusan MK secara serius dan bertanggung jawab. “Kita siap melaksanakan keputusan MK. Saat ini kami sedang mengkaji putusan tersebut sambil menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat,” ujarnya. Langkah Awal: Pemetaan Sekolah Swasta Sebagai langkah konkret, Pemkab Jepara tengah melakukan pemetaan terhadap seluruh SD dan SMP swasta yang ada di wilayahnya. Pendataan ini mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, serta kebutuhan operasional yang diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. “Pemda akan membentuk tim khusus untuk menghitung kebutuhan operasional pendidikan di sekolah swasta. Ini penting agar intervensi pemerintah bisa lebih tepat sasaran,” terang Witiarso. Alokasi 20% APBD untuk Pendidikan Dimaksimalkan Dalam upaya mendukung implementasi kebijakan ini, Bupati menegaskan bahwa pihaknya akan memaksimalkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai dengan ketentuan konstitusi. “Sebagaimana amanat konstitusi, anggaran pendidikan sebesar 20% akan dimaksimalkan untuk pembiayaan program tersebut. Kita ingin pastikan bahwa dukungan ini bisa merata dan memberi dampak nyata,” ungkapnya. Bentuk Tim Verifikasi Untuk memastikan keabsahan data dan transparansi penggunaan anggaran, Pemkab juga telah membentuk tim verifikasi yang akan bekerja mendampingi proses pendataan dan perencanaan bantuan ke sekolah-sekolah swasta. “Tim ini akan memastikan bahwa seluruh proses berjalan objektif dan sesuai aturan. Kita ingin agar bantuan benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan,” tambah Bupati. Menunggu Arahan Teknis Pemerintah Pusat Meskipun berbagai persiapan telah dilakukan di tingkat daerah, Pemkab Jepara masih menunggu juklak dan juknis dari pemerintah pusat sebagai acuan pelaksanaan teknis di lapangan. “Koordinasi dengan pusat tetap kami jaga agar implementasinya nanti bisa sinkron dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” pungkasnya.(Wely-jateng)

BIDIK-KASUSNEWS– Majalengka, 26 Mei 2025 Harapan untuk sehat seolah menjadi mimpi yang jauh bagi Winda Nur Oktavia (10), bocah asal Desa Gunung Wangi, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Sejak lahir, Winda menderita penyakit jantung bawaan yang hingga kini belum juga mendapatkan penanganan medis yang layak. Sudah bertahun-tahun Winda hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur, menanti keajaiban datang di tengah keterbatasan ekonomi keluarganya. Setiap kali penyakitnya kambuh, tangisan dan jeritannya menyayat hati. “Seperti kambing yang disembelih,” kata sang ayah, Didin, dengan suara berat dan mata berkaca-kaca saat ditemui di rumah sederhana mereka, Senin (26/5/2025). Didin dan istrinya telah berusaha keras mencari pertolongan. Mereka berkonsultasi ke dokter, dan hasilnya jelas: Winda harus segera dioperasi. Namun, biaya operasi jantung yang mencapai puluhan juta rupiah menjadi batu sandungan besar bagi keluarga ini yang hidup pas-pasan. Yang lebih memilukan, selama hampir satu dekade, keluarga ini mengaku belum pernah menerima bantuan atau perhatian sedikit pun dari pemerintah desa. “Sama sekali tak pernah ada kunjungan, apalagi bantuan. Pemerintah desa Gunung Wangi seperti tutup mata terhadap penderitaan kami,” ujar Didin kecewa. Ia berharap suara ini bisa mengetuk hati para dermawan dan pihak-pihak yang memiliki wewenang agar tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak. “Kami tidak minta banyak, hanya ingin anak kami bisa hidup normal seperti anak-anak lain, bisa bermain dan bersekolah,” lirihnya. Kondisi ini mencerminkan bagaimana birokrasi sering kali abai terhadap jeritan masyarakat kecil. Dalam situasi seperti ini, solidaritas sosial dan kepedulian menjadi harapan terakhir bagi Winda dan keluarganya. Bagi siapa pun yang tergerak membantu, baik secara moril maupun materiil, harapan hidup Winda kini berada di tangan kita semua. (Rico – MediaBIDIK-KASUSnews)

HSU, BIDIK-KASUSNEWS.COM Menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di musim kemarau tahun 2025, Polres Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla pada Senin (26/05/2025) pukul 09.00 WITA di halaman Mapolres HSU. Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si, bersama Wakil Bupati HSU Hero Setiawan serta Kasdim 1001 HSU-BLG Mayor Inf. Andi Tiro yang mewakili Dandim 1001 HSU-BLG. Apel diikuti oleh berbagai unsur, baik dari internal Polri maupun instansi pemerintahan dan relawan kebencanaan, sebagai bentuk kesiapan menghadapi ancaman Karhutla. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres HSU Kompol Aris Munandar, S.H., M.A., Kepala Dinas Sosial HSU Surya Supi, S.STP, M.PA, Kepala BPBD HSU H. Syamrani, Perwakilan Senkom, Para Kabag, Kasat, Kasi, dan Kapolsek jajaran Polres HSU Susunan Pasukan Apel Kesiapsiagaan SST TNI Kodim 1001 HSU-BLG, SST Sat Samapta dan Polairud, SST Gabungan Staf Polres, SST Personel Polsek, SST Satlantas, SST Resintel dan Satresnarkoba, SST Satpol PP HSU, SST BPBD HSU dan SST Manggala Agni Selain pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan gelar peralatan yang dimiliki masing-masing instansi untuk mengecek kesiapan operasional dan daya dukung logistik dalam penanggulangan Karhutla. Membacakan amanat Kapolda Kalsel, dalam amanatnya Kapolres Hulu Sungai Utara AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si, menyampaikan bahwa apel ini merupakan langkah awal yang penting dalam upaya konkret mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan telah menjadi isu kritikal dan ancaman ekologis bersifat periodik, khususnya menjelang musim kemarau di indonesia. Fenomena ini bukan sekadar peristiwa alamiah, melainkan sebuah kejadian kompleks dengan implikasi multidimensional yang merugikan berbagai sendi kehidupan bangsa, mulai dari aspek sosial kemasyarakatan, stabilitas pemerintahan, aparat keamanan, hingga sektor-sektor strategis lainnya. Marilah kita terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam memantau dinamika iklim serta potensi karhutla diwilayah kita. Penyampaian informasi yang akurat dan terkini kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan menjadi kunci dalam upaya mitigasi risiko dan dampak karhutla secara efektif. Harapan kita bersama, semoga langkah-langkah ini turut mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk meninggalkan praktik pembakaran lahan, demi menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan hidup generasi kini dan mendatang. Saya mengimbau kepada seluruh elemen baik masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana karhutla. Pencegahan dini merupakan langkah paling efektif dalam menghindari kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, serta dampak kesehatan masyarakat yang luas dan serius. ujar Kapolres. Polres HSU juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan bila menemukan tanda-tanda kebakaran hutan dan lahan.(Agus)

SUKABUMI, BIDIK-KASUSNEWS.COM – Rotasi pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkot Sukabumi dilakukan melalui uji kompetensi untuk memastikan transparansi dan profesionalisme. Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menegaskan proses ini bebas dari intervensi atau titipan pihak manapun. “Kami pastikan hanya yang memenuhi kriteria yang akan mengisi jabatan strategis. Ini bukan soal kedekatan, tapi kemampuan,” ujar Ayep, Minggu (25/5/2025). Sebanyak 25 pejabat mengikuti seleksi yang dinilai tim independen, terdiri dari unsur perguruan tinggi, LAN, BKN, Asda 2 Jawa Barat, Inspektorat, dan tim internal wali kota. Aspek yang dinilai mencakup administrasi, makalah, wawancara, rekam jejak, pendidikan, dan pengalaman kerja. Menurut Kepala BKPSDM Didin Syarifuddin, hasil seleksi ini menjadi dasar penempatan jabatan kepala dinas di Bappeda, PUTR, Dinas Kesehatan, serta promosi dari eselon 3 untuk posisi kosong di Disdukcapil, BKPSDM, dan RSUD R. Syamsudin S.H. “Setelah selesai, hasilnya dilaporkan ke wali kota untuk diteruskan ke Kemendagri sebagai dasar pengesahan. Harapannya, birokrasi Pemkot makin berkualitas dan pelayanan publik semakin optimal,” jelas Didin. UM

     BIDIK-KASUSNEWS.COM PESAWARAN, LAMPUNG — Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pesawaran pada Sabtu (24/5/2025) berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Atas suksesnya pesta demokrasi ini, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Pesawaran atas partisipasi aktif dan kedewasaan dalam berdemokrasi. “Apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Pesawaran. Sikap dewasa dan tertib selama pelaksanaan PSU adalah cerminan kematangan demokrasi yang luar biasa,” ujar Kapolda dalam keterangan persnya, Minggu (25/5/2025). Irjen Helmy menyebut keberhasilan PSU ini sebagai buah dari sinergi semua pihak—termasuk aparat keamanan, penyelenggara pemilu, serta partisipasi warga yang tinggi dan damai di 759 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 148 desa di 11 kecamatan. PSU digelar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencetak sebanyak 359.032 surat suara untuk mendukung kelancaran proses pemungutan. Lebih lanjut, Kapolda menegaskan komitmen institusinya terhadap netralitas dan profesionalisme dalam mengamankan proses demokrasi. “Netralitas aparat adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Kami berdiri untuk semua, demi menjamin keadilan dan integritas dalam setiap tahapan pemilu,” tegasnya. Kapolda juga mengimbau seluruh pihak agar tetap menjaga situasi pasca-PSU tetap damai dan kondusif. “Mari kita terus jaga suasana yang sudah tertib ini. Demokrasi yang baik tidak hanya ditentukan oleh hari pencoblosan, tetapi juga oleh bagaimana kita menyikapi hasilnya secara bijak,” tambahnya. Ia memastikan, jajaran Polda Lampung akan terus siaga dan berperan aktif dalam mengawal seluruh proses hingga tahapan Pilkada benar-benar tuntas. “Komitmen kami adalah mengawal proses demokrasi ini hingga akhir, demi memastikan hasil yang kredibel dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Irjen Pol Helmy Santika. (Mg)

JATENG – Bidik-kasusnews.com | Pati – Bertempat di Pendopo Kabupaten Pati, Bupati Pati Sudewo, Kamis (22/5/2025), menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2026 yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025–2029. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Pati, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bappeda Kabupaten Pati, para tokoh masyarakat, serta pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Pati. Dalam wawancara, Sudewo menegaskan bahwa Musrenbang kali ini memiliki target utama dalam peningkatan indeks kinerja utama daerah. Ia menekankan sejumlah kebijakan strategis yang akan mulai dijalankan pada tahun 2025 dan berlanjut hingga 2026. “Ini adalah Musrenbang yang terintegrasi dengan RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029. Target kami dalam Musrenbang ini untuk peningkatan indeks kinerja utama sebagaimana yang dijelaskan oleh Bappeda tadi,” ujarnya. Beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus pemerintah daerah antara lain infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, serta penanggulangan bencana. Sudewo menyebut, infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas utama RKPD 2026, meskipun pada 2025 sudah banyak ruas jalan yang ditangani. Ia menilai masih banyak jalan dalam kondisi rusak yang membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Di sektor kesehatan, perhatian besar diarahkan pada kondisi pelayanan Rumah Sakit Soewondo yang dinilai sangat memprihatinkan. Sudewo menegaskan, perbaikan layanan kesehatan telah dimulai pada 2025 dan akan terus dilanjutkan sebagai program prioritas pada 2026. Bidang pendidikan juga mendapat sorotan khusus. Menurutnya, pendidikan merupakan pembangunan berkelanjutan yang tidak bisa berhenti di satu titik waktu. Ia berharap pendidikan tetap menjadi prioritas utama hingga RPJMD mendatang. “Pendidikan adalah pembangunan yang berkelanjutan yang tidak mungkin akan berhenti di tahun 2026. Makanya, di tahun 2026 masih jadi prioritas kami sampai tahun-tahun berikutnya,” ucapnya. Selain itu, peningkatan swasembada pangan juga masuk dalam agenda strategis. Sudewo menekankan bahwa keberhasilan swasembada harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani, bukan sekadar produksi atau surplus semata. Ia memperkenalkan tagline “10 Ton Bisa” sebagai semangat baru dalam produksi padi per hektare yang ditargetkan mencapai 10 ton. “Supaya cost produksinya turun dan menjadi efisien, kita akan lakukan modernisasi pengolahan pertanian dan penyediaan alat-alat pertanian,” katanya. Bupati juga menyinggung pentingnya penanganan banjir dan kekeringan. Menurutnya, penanganan bencana dilakukan secara bertahap, telaten, sabar, dan detail, agar dampaknya bisa diminimalkan secara berkelanjutan. “Masalah apa saja harus kami tangani secara telaten,” pungkasnya (Kasnadi)

TEMANGGUNG, BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Dandim 0706/Temanggung Letkol Inf Hermawan menghadiri Tausiah Pendidikan bertema “Kolaborasi dan Transformasi Membangun Pendidikan Muhammadiyah Unggul dan Berdaya Saing”, di Gedung Pemuda, Temanggung. (23/5/25) Acara ini dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Pd., Bupati Temanggung Agus Setyawan, jajaran Forkopimda, serta para guru Muhammadiyah se-Kabupaten Temanggung. Bupati Agus Setyawan mengapresiasi peran Muhammadiyah di Temanggung, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. “Masyarakat kami mayoritas NU, tapi kalau sakit, larinya ke PKU Muhammadiyah. Ini bukti hubungan sosial di Temanggung sangat kondusif dan saling menguatkan,” Tuturnya. Ia juga mengusulkan adanya skema transfer langsung dari pemerintah pusat untuk 106 guru swasta yang telah mengikuti seleksi P3K tahun 2023 namun belum mendapat kejelasan. “Mereka ingin sowan ke Bapak Menteri. Kami mohon bantuan agar bisa dijembatani ke Presiden. Mereka pejuang pendidikan yang layak diperjuangkan nasibnya,” tegas Agus. Sementara itu, Menteri Abdul Mu’ti dalam tausiahnya memaparkan program pembentukan karakter siswa, salah satunya melalui kegiatan Pagi Ceria. “Setiap pagi sebelum belajar, anak-anak senam, menyanyikan Indonesia Raya, dan berdoa bersama. Ini untuk membentuk karakter dan semangat nasionalisme sejak dini,” jelasnya. Kegiatan ini menjadi bukti nyata kolaborasi lintas sektor dalam membangun pendidikan yang unggul dan berdaya saing di Temanggung. Pungkasnya. Jurnalis ( TRM )

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Dua remaja inspiratif, Iqbal Farel dan Putri Cinta Aurelia, resmi mewakili Kabupaten Jepara sebagai Duta Generasi Berencana (Genre) 2024. Keduanya kini bersiap mengikuti ajang Apresiasi Duta Genre Tingkat Jawa Tengah 2025 dengan membawa misi besar: menjadi agen perubahan dan suara aspirasi remaja di daerah masing-masing. Sebagai langkah awal, Iqbal dan Cinta melakukan sinergitas bersama Ayah dan Bunda Genre, dalam rangka menjaring masukan, dukungan, serta membangun kolaborasi dengan masyarakat dan stakeholder terkait. Dukungan kuat datang dari Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo (Mas Wiwit), yang bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jepara, Ella Witiarso Utomo, secara langsung menerima audiensi Duta Genre di Peringgitan Pendapa Kartini, Rabu (21/5/2025). Dalam sambutannya, Mas Wiwit menyampaikan kebanggaannya atas semangat dan kiprah para remaja Jepara yang tergabung dalam program Genre. Ia berharap, Iqbal dan Cinta tidak hanya mampu bersaing di tingkat provinsi, tetapi juga bisa melangkah hingga ke panggung nasional. “Duta Genre bukan hanya sebagai figur atau model belaka, tetapi merupakan agen perubahan yang membawa semangat positif demi masa depan generasi muda. Ini adalah bagian penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegas Mas Wiwit. Ia pun menambahkan pesan inspiratif: “Teruslah menjadi inspirasi, Terus Karya Tataning Bumi.” Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara, Muh Ali, menegaskan bahwa Duta Genre memiliki tanggung jawab besar. Selain menjadi panutan, mereka juga bertugas menyuarakan isu-isu penting remaja, seperti perencanaan masa depan, edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, seks pranikah, hingga penyalahgunaan narkoba. “Peran mereka sangat strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Duta Genre harus menjadi motivator bagi teman sebaya agar tumbuh sebagai remaja yang tangguh, produktif, dan berdaya saing,” jelas Muh Ali. Dengan semangat dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, masyarakat Jepara menaruh harapan besar kepada Iqbal Farel dan Putri Cinta Aurelia untuk membawa nama baik Kabupaten Jepara ke tingkat yang lebih tinggi, sekaligus menjadi pelopor generasi muda yang cerdas, berakhlak, dan berdaya juang tinggi.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara, 21 Mei 2025 – Pemerintah Kabupaten Jepara secara resmi mencanangkan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 Tahun 2025 dalam sebuah upacara yang diselenggarakan di Lapangan Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, pada Rabu (21/5). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo, dan dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para camat, serta petinggi desa se-Kabupaten Jepara. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam meneguhkan nilai-nilai gotong royong serta pemberdayaan keluarga sebagai pilar pembangunan desa. Dalam sambutannya, Bupati Witiarso menekankan pentingnya menjadikan gotong royong sebagai gerakan nyata yang berkelanjutan. “Tagline yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, ‘Ngopeni Ngelakoni Warga melalui BBGRM’, menjadi motivasi bagi kita semua. Harapan kami, kegiatan ini tidak berhenti pada acara hari ini saja, tetapi benar-benar diterapkan di seluruh desa di Kabupaten Jepara,” ujar Witiarso. Mengusung tema “Wujud Nyata Ngopeni Ngelakoni Warga melalui Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat,” kegiatan BBGRM tahun ini diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (Dinsospermades) akan mendorong pelaksanaan kegiatan gotong royong secara merata di seluruh desa. Salah satu bentuk konkret yang akan dilakukan adalah penyelenggaraan lomba antar desa untuk mengukur dan memacu kreativitas masyarakat dalam mengembangkan budaya gotong royong. “Memang mungkin hadiahnya tidak sebesar lomba desa, tetapi ini menjadi gerakan riil bahwa pemerintah mendukung gotong royong. Ini bagian dari upaya kita dalam nguri-uri atau melestarikan persatuan dan kesatuan masyarakat Jepara,” tambah Bupati. Sebagai bentuk komitmen terhadap pelestarian lingkungan, kegiatan ini juga diisi dengan penanaman pohon secara simbolis oleh Bupati Jepara. Selain itu, bantuan sosial turut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan BBGRM dan HKG PKK ke-53. Pencanangan ini menjadi wujud nyata keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan, serta menjadi pengingat bahwa gotong royong adalah jati diri bangsa yang harus terus dirawat dan dikembangkan. Dengan semangat kebersamaan, Pemerintah Kabupaten Jepara berharap visi Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius dapat terwujud melalui peran aktif seluruh lapisan masyarakat.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-124 tahun 2025 yang dilaksanakan di Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, terus menunjukkan progres positif. Hingga pertengahan masa pelaksanaan, capaian fisik program telah mencapai 70 persen. TMMD kali ini mencakup berbagai kegiatan strategis, di antaranya pembangunan sembilan ruas jalan, rehabilitasi lima rumah tidak layak huni (RTLH), dan pembuatan enam unit sumur bor. Program ini dinilai mampu menjawab langsung kebutuhan dasar warga desa, terutama dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas. Pada Rabu (21/5/2025), Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, yang akrab disapa Mas Wiwit, meninjau langsung progres pelaksanaan TMMD. Ia hadir bersama Komandan Kodim 0719/Jepara Letkol Arm Khoirul Cahyadi, Ketua DPRD Jepara H. Agus Sutisna, Kepala Pengadilan Negeri Jepara Erven Langgeng Kaseh, sejumlah kepala perangkat daerah, serta unsur Forkopimcam Tahunan. Dalam kunjungannya, Mas Wiwit mengungkapkan apresiasinya terhadap kerja keras seluruh pihak yang terlibat. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. “Jalan yang dibangun ini akan memperlancar akses masyarakat. Harapannya, bisa berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi lokal,” ujar Bupati. Ia juga menilai TMMD sebagai bentuk nyata pelestarian nilai-nilai gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Mas Wiwit menambahkan, kunjungannya kali ini dilakukan setelah sebelumnya menghadiri kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo. Ia menilai sinergi antara TMMD dan BBGRM menjadi kekuatan kolaboratif dalam pembangunan desa. “TMMD dan BBGRM adalah wujud nyata ‘sengkuyung bareng’. Masyarakat diajak aktif, agar pembangunan menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya. Komandan Kodim 0719/Jepara, Letkol Arm Khoirul Cahyadi, mengungkapkan bahwa keberhasilan TMMD tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. “Alhamdulillah, berkat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat kecamatan, Polres, TNI Angkatan Laut, dan tentunya masyarakat, progres fisik telah mencapai 70 persen. Ini bukti bahwa kerja bersama bisa menghadirkan dampak nyata,” jelasnya. Ia menambahkan, TMMD tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mempererat kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta. “Jepara milik kita bersama. Pembangunan berkelanjutan harus melibatkan semua pihak, sesuai kapasitas masing-masing,” tambahnya. Senada dengan itu, Ketua DPRD Jepara H. Agus Sutisna juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan TMMD. Ia menilai program ini langsung menyentuh kebutuhan masyarakat desa dan merupakan contoh nyata sinergi antara militer dan sipil. “Terima kasih kepada jajaran Kodim 0719/Jepara yang telah menunjukkan kerja luar biasa. Saya yakin manfaatnya tidak hanya dirasakan di tingkat kabupaten, tetapi juga menyentuh sampai ke desa,” pungkasnya. Dengan progres yang telah tercapai, diharapkan pelaksanaan TMMD Reguler ke-124 ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga Desa Kecapi dan sekitarnya.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara