Jateng – Bidik-Kasusnews.com | Pati – Bupati Pati H. Sudewo bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan koordinator lapangan (korlap) aksi unjuk rasa menggelar rembug bareng untuk membahas polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen serta perubahan jam operasional sekolah. Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (8/8/2025) pukul 14.20–17.50 WIB di Restoran Warisan Nyonya, Jalan P. Diponegoro No. 18A, Pati, dihadiri sekitar 40 orang. Turut hadir Karo Ops Polda Jateng Kombes Pol Basya Radyananda, Dir Intelkam Polda Jateng Kombes Pol Bayu Aji, Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi, Dandim 0718/Pati Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto, Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Heri Dwi Utomo, Kasat Intelkam Polresta Pati AKP Moch. Yusuf, Dr. Torang Rudolf Effendy Manurung, selaku penasihat hukum Bupati Pati, serta tokoh masyarakat, LSM, mahasiswa, dan korlap aksi 13 Agustus 2025, di antaranya Anton Sugiman, Slamet Widodo, alias Om Bob, Lilik Salamun (Ketua LSM Ganesha), Sumadi (Korlap LSM GJL Kabupaten Pati), Cahya Basuki alias Yayak Gundul (Korlap GERPAB), Ustad Dr. Sahal Mahfudh (Korlap ASPIRASI), M. Azwar Anas (ASPIRASI), Isbaul Arif (ASPIRASI), Muhajir dan Lukman (PMII Pati), serta Nur Khamim (Aktivis 98). Rembug bareng menghasilkan dua poin utama: pembatalan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen dan pengembalian jam operasional sekolah dari lima hari kembali menjadi enam hari sesuai kebijakan sebelumnya. Kesepakatan ini diambil demi meredam keresahan masyarakat dan menjaga stabilitas daerah. Pada kesempatan tersebut, Cahya Basuki alias Yayak Gundul, Korlap GERPAB (Gerakan Pati Bersatu), menyampaikan bahwa dinamika yang terjadi belakangan ini adalah hal yang wajar dalam proses demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa saat ini sudah ada titik terang dengan keputusan pembatalan kenaikan pajak dan pengembalian jam sekolah. “Namanya salah paham itu wajar. Kalau kita keliru memahami kebijakan, mari kita pikirkan kembali dengan kepala dingin. Sekarang kenaikan pajak 250 persen sudah dibatalkan, begitu juga aturan lima hari sekolah sudah dikembalikan menjadi enam hari. Ini demi kebersamaan dan persatuan warga Pati,” ujarnya. Yayak Gundul mengajak semua pihak untuk menurunkan tensi menjelang tanggal 13 Agustus. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak punya agenda tersembunyi dan siap menerima kritik atas sikap yang diambil. “Saya ini tidak punya tendensi apa-apa dan saya siap dihujat. Tapi saya tetap bersama rakyat, menyuarakan persoalan yang memang perlu kita perjuangkan, termasuk nasib para PKL. Dari kejadian ini kita sama-sama belajar, termasuk Pak Bupati, bahwa rakyat adalah anak-anaknya yang harus didengar,” tegasnya. Ia menambahkan, fokus perjuangan saat ini adalah memastikan kebijakan yang membebani rakyat dapat dibatalkan, bukan menjatuhkan jabatan kepala daerah. “Arah perjuangan kita jelas, hanya pada penurunan pajak yang memberatkan. Bukan pada upaya mengganti jabatan. Jadi mari kita kawal bersama dengan damai,” pungkasnya. Ustad Dr. Sahal Mahfudh, Korlap ASPIRASI (Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi), mengingatkan para peserta aksi agar tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menimbulkan kekacauan. Ia mengajak massa untuk menempuh jalur damai dan menghindari perilaku yang bisa memecah belah. “Teman-teman semua, yang akan berangkat pada aksi nanti, mari kita jaga hati dan niat. Jangan sampai kita ditunggangi oleh pihak yang membawa misi kerusakan, permusuhan, dan pertumpahan darah. Setan selalu senang melihat kita berselisih dan saling menyakiti. Lebih baik kita jaga lisan dari kata-kata kasar, dan jauhkan tangan dari tindakan yang menumpahkan darah,” pesannya. Bupati Pati H. Sudewo kemudian menyampaikan terima kasih atas masukan yang diberikan para korlap dan tokoh masyarakat. Ia mengakui masih banyak kekurangan dalam memimpin daerah dan berjanji akan terus belajar serta mendengarkan aspirasi warga. “Saya mohon dukungan agar Pati tetap aman dan kondusif. Terkait pembangunan infrastruktur yang saat ini tertunda, akan kita agendakan kembali di tahun depan,” ucapnya. Bupati juga menegaskan bahwa kebijakan lima hari sekolah telah dikembalikan menjadi enam hari, sesuai aspirasi masyarakat. “Saya minta kerja sama semua pihak, khususnya pada 13 Agustus nanti, untuk menjaga kondusivitas. Isu yang viral ini bisa mempengaruhi iklim investasi dan membuat investor ragu masuk ke Pati,” katanya. Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi dalam kesempatan itu mengajak agar rencana aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025 dibatalkan dan diganti dengan acara tasyakuran bersama. Menurutnya, langkah ini akan mengurangi potensi gesekan di lapangan. “Harapan dengan adanya kegiatan ini, aksi tanggal 13 itu ditiadakan dan diganti dengan acara tasyakuran bersama. Otomatis massa yang hadir akan lebih kondusif dan jumlahnya berkurang,” ujarnya. Kapolresta menegaskan pihaknya akan menyiapkan pengamanan maksimal terkait situasi pada 13 Agustus. Ia mengingatkan bahwa kegiatan di ruang publik, terlebih di bulan kemerdekaan, akan membawa nama baik Kabupaten Pati. “Marwahnya Pati itu ada di alun-alun kabupaten. Jangan sampai diwarnai atau disusupi oleh kelompok-kelompok anarko yang sengaja datang dari luar untuk mengacau, membuat rusuh, anarki yang tidak sesuai agenda orang Pati,” tegasnya. Ia juga mengimbau masyarakat bijak menyikapi situasi dan menjaga iklim kondusif agar perekonomian tetap berjalan baik. “Kalau gaduh, tidak ada orang yang mau datang untuk investasi, masyarakat susah cari pekerjaan,” ujarnya. Untuk itu, Polresta Pati akan menyeleksi dan mengidentifikasi setiap kelompok yang hadir di alun-alun jika kegiatan tetap berlangsung. “Kami akan pastikan bahwa yang hadir adalah mereka yang terdaftar dan jelas kepemimpinannya di lapangan. Jangan sampai ada pihak luar yang mencoba memprovokasi,” katanya. Kapolresta menyebut koordinasi dengan unsur Forkopimda telah dilakukan untuk mengantisipasi potensi kerawanan. “Marilah kita bersama-sama untuk menjaga situasi Kabupaten Pati kondusif jangan sampai aksi di tumpangi kelompok anarko yang akan bikin rusuh dan rusak di Pati,” pungkasnya.(Kasnadi) Sumber:(Humas Polresta Pati)

Kalbar, Bidik-kasusnews.com Kubu Raya Kalimantan Barat Sabtu—09-Agustus-2025 Puluhan warga Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, secara kompak memasang sejumlah baliho besar di titik-titik strategis wilayah mereka. Baliho tersebut memuat pernyataan tegas bahwa lahan yang selama ini mereka kelola merupakan bagian dari wilayah administratif Desa Rasau Jaya Umum, sekaligus bentuk penolakan terhadap klaim sepihak sekelompok orang yang mengaku sebagai pemilik lahan. Aksi ini dipicu keresahan warga setelah muncul pihak-pihak yang tiba-tiba mengklaim kepemilikan atas tanah yang telah digarap dan dijaga masyarakat setempat selama puluhan tahun. Pemasangan baliho dilakukan di area perbatasan dengan Desa Punggur Kecil, sebagai penanda garis batas yang telah disepakati bersama. Plt Kepala Desa Rasau Jaya Umum, Sebastian, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindakan preventif, bukan provokasi. Beberapa waktu lalu memang sempat terjadi keributan antarwarga. Ada kelompok yang mengklaim tanah tersebut masuk wilayah kelompok tani Punggur Kecil. Padahal, sesuai kesepakatan kedua desa, lahan ini jelas berada di wilayah administrasi Rasau Jaya Umum,” ujarnya, Jumat (8/8/2025) pagi. Kepala Dusun Punggur Kecil, Suratman, dan warga setempat Baharudin mengonfirmasi bahwa lahan yang dipersoalkan memang berada di titik perbatasan tiga desa: Pematang Tujuh, Rasau Jaya Umum, dan Punggur Kecil. Hasil pengukuran menunjukkan segmen lahan itu masuk wilayah Rasau Jaya Umum. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Rasau Jaya, Agustinus Simas, memperingatkan bahwa konflik batas desa adalah “bom waktu” jika tidak diselesaikan permanen. Ia mengusulkan agar Pemkab Kubu Raya membangun batas fisik yang jelas, seperti memperlebar parit perbatasan. Kalau paretnya besar, orang mau melompat pun mikir. Kalau kecil, orang gampang saja melewati, dan masalah akan muncul lagi di masa depan,” katanya. Ketua RW 09 Dusun Rasau Karya, Abdul Rahim, menambahkan bahwa sejak 2001 batas wilayah tidak pernah menjadi masalah. Ia menduga kericuhan dipicu oleh pihak luar yang bukan warga asli, tetapi mengaku memiliki lahan. Kami ini sudah puluhan tahun hidup berdampingan dengan warga Punggur, tidak pernah ada masalah. Yang jadi masalah itu orang luar yang datang dan mengklaim tanah tanpa prosedur,” tegasnya. Ketua LBH Herman Hofi Law, Dr. Herman Hofi Munawar, yang turut hadir, mengapresiasi inisiatif warga menjaga kondusivitas dan meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret menyelesaikan konflik agraria ini. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai masuk ranah hukum. Tapi jika klaim sepihak terus terjadi, langkah hukum akan menjadi pilihan terakhir,” ujarnya. Ia juga meminta aparat kepolisian proaktif memantau perkembangan dan bertindak cepat jika ada pelanggaran hukum. Yang rugi kalau sampai terjadi keributan adalah masyarakat sendiri, bukan orang luar. Maka rasa kebersamaan harus selalu kita jaga,” pungkasnya. Aksi warga Rasau Jaya Umum ini menjadi peringatan bahwa konflik batas wilayah dan klaim lahan tanpa dasar dapat mengancam harmoni sosial. Warga berharap pemerintah segera mengambil keputusan final demi menghindari pecahnya konflik horizontal di masa depan. Pewarta : Jono Aktivis98 Editor Mulyawan

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM– Ribuan warga memadati Lapang Selagombong, Parakansalak, pada peringatan Milangkala ke-102 Desa Sukakersa, Kabupaten Sukabumi, Jumat malam (8/8/2025). ‎Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi hadir didampingi Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas dan jajaran Forkopimda, untuk ikut merasakan kebahagiaan bersama warga. Dalam sambutannya, Gubernur mengapresiasi perayaan bernuansa budaya Sunda tersebut. Ia mengajak masyarakat untuk terus kreatif, produktif, menjaga kebersihan, melestarikan lingkungan, serta membangun kemandirian. ‎“Pembangunan di Desa Sukakersa harus semakin meningkat, penuh keberkahan, dan gemah ripah repeh rapih. Infrastruktur jalan juga menjadi prioritas kami,” ujarnya. ‎Wakil Bupati H. Andreas menegaskan, usia 102 tahun adalah perjalanan panjang yang sarat tantangan dan perjuangan. ‎”Milangkala ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk merefleksikan capaian pembangunan dan memperkuat sinergi di setiap lini. Ini wujud niat, harapan, doa, dan kinerja bersama demi Sukabumi Mubarakah,” tuturnya. ‎Kepala Desa Sukakersa, H. Deden Deni Wahyudi, menyampaikan bahwa peringatan ini bertujuan mempererat rasa memiliki dan kebersamaan warga. ‎“Desa adalah kekuatan strategis bagi kabupaten, provinsi, bahkan negara. Mari kita perkuat sinergitas untuk membangun daerah, mewujudkan Jabar Istimewa, Sukabumi Mubarakah, dan Desa Sukakersa Hebat,” ujarnya. (Dicky)

Bidik-kasusnews.com-Sanggau Kalimantan Barat Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali marak di wilayah Kabupaten Sanggau kalbar, Senin-04-Agustus-2025 Kembali Beraktivitas khususnya di sepanjang aliran Sungai Kapuas Desa semarangkai Kabupaten Sanggau kalbar Seolah-olah Kebal Hukum dan hukum tidak berjalan   Ironisnya, aktivitas ilegal tersebut berlangsung terang-terangan meski sudah ada larangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sanggau. Sejumlah warga mengaku kecewa dengan lemahnya pengawasan serta tidak adanya tindakan konkret dari aparat penegak hukum maupun Satuan Tugas (Satgas) PETI yang telah dibentuk. “Gimana imbauan Bupati? Katanya mau ditindak, kok mereka masih kerja. Satgas yang sudah dibentuk itu ke mana?” keluhan pilot ABK (kapal)pengangkut Batu bara yang akan di bawa kesintang sedang melewati sungai kapuas Sanggau yang mengaku melihat langsung aktivitas PETI di Sungai kapuas, Merasa terganggu dengan aktivitas pekerja PETI. Nada serupa yang disampaikan oleh warga berinisial iw,dan warga lainnya yang mempertanyakan komitmen pemerintah dan aparat dalam menegakkan aturan. “Katanya dilarang, tapi faktanya masih jalan terus. Aparatnya ke mana, kok dibiarkan?” ucapnya geram. Surat Edaran Bupati Diabaikan Sebagai informasi, Bupati Sanggau Yohanes Ontot sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.10.2.3/11/EKSDA Tahun 2025 tentang Larangan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dalam surat tersebut, masyarakat diminta: Tidak terlibat dalam kegiatan PETI, Mendukung penegakan hukum, Melaporkan aktivitas PETI kepada pihak berwenang. Bupati Sanggau,Yohanes Ontot secara tegas menyebut bahwa Sungai Kapuas dan Sungai Sekayam harus bersih dari PETI karena merupakan sumber air baku PDAM dan penopang hidup warga pesisir. “Kalau sudah diingatkan masih juga nekat, ya tanggung sendiri risikonya,” tegas Bupati Sanggau dalam pernyataan sebelumnya. Ancaman Serius bagi Lingkungan dan Kesehatan Aktivitas PETI tidak hanya menyalahi hukum, tapi juga menjadi ancaman serius bagi ekosistem sungai dan kesehatan masyarakat. Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dalam proses penambangan dapat mencemari air, merusak biota sungai, dan membahayakan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sungai tersebut. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa pembentukan Satgas PETI hanya bersifat seremonial tanpa langkah nyata di lapangan. Publik kini menunggu keberanian dan keseriusan aparat dalam menegakkan aturan, bukan sekadar restorika di atas kertas. (Team/read)

JATENG:Bidik-kasusnews.com SEMARANG – Suasana hangat terasa dalam program talkshow “Sapa Jateng” yang digelar Kompas TV Semarang pada Jumat (1/8/2025), saat Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo atau yang lebih dikenal dengan sapaan Mas Wiwit, hadir sebagai tamu utama. Dalam bincang santai tersebut, Mas Wiwit menyampaikan berbagai gagasan dan gebrakan pembangunan yang kini menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Jepara. Mengawali pembicaraan, Mas Wiwit mengungkapkan kekayaan alam dan budaya Jepara yang belum tergarap secara maksimal, terutama di sektor pariwisata. “Karimunjawa adalah salah satu permata Jepara. Potensinya luar biasa, tapi perlu perhatian serius dalam pengelolaannya,” ucapnya. Pemerintah, lanjut Mas Wiwit, telah menyusun strategi komprehensif, termasuk memberikan pelatihan kepada para pelaku wisata agar tidak hanya mampu melayani wisatawan, tetapi juga memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan. “Kita ingin pariwisata tumbuh, tapi tetap berkelanjutan,” jelasnya. Lebih jauh, Mas Wiwit juga menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur sebagai fondasi kemajuan daerah. Jalan-jalan yang sebelumnya rusak perlahan mulai diperbaiki, fasilitas umum diperbaharui, dan setiap kecamatan diarahkan untuk mengembangkan destinasi wisata masing-masing. “Setiap kecamatan punya potensi. Kita fasilitasi agar bisa jadi pusat kegiatan wisata dan UMKM,” katanya. Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, Bupati Jepara itu juga memaparkan inovasi di bidang ekonomi kerakyatan. Salah satunya melalui program “ASN Berdaya”, yaitu gerakan yang melibatkan aparatur sipil negara untuk menjadi pelopor dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Melalui kegiatan pertanian terpadu, ASN diharapkan bisa menjadi contoh langsung bagi masyarakat. Nantinya, hasil pertanian dari program ini akan dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda). “ASN bukan hanya pekerja birokrasi. Mereka punya potensi untuk menginspirasi. Kalau program ini berhasil, kita akan dorong masyarakat umum untuk ikut,” ujar Mas Wiwit dengan penuh optimisme. Di akhir sesi, Mas Wiwit menyampaikan beberapa capaian awal dalam 100 hari kerjanya, mulai dari proyek irigasi, penguatan sektor pertanian, hingga penanganan berbagai persoalan dasar masyarakat. Ia mengakui bahwa tantangan di lapangan tidak ringan, tetapi keyakinan dan kerja sama menjadi modal utama dalam mewujudkan perubahan.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Bupati Sukabumi H. Asep Japar meresmikan pengoperasian fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di TPSA Cimenteng, Kecamatan Cikembar, Kamis (31/7/2025). ‎Ia menegaskan bahwa RDF merupakan solusi strategis untuk mengatasi persoalan sampah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru. ‎“Setelah operasi pemanfaatan sampah menjadi RDF dimulai, pemerintah tidak perlu membangun TPA baru. Timbunan sampah di Sukabumi juga akan berkurang signifikan,” ujarnya. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada PT Semen Jawa (SCG) yang telah membangun fasilitas pengolahan sampah tersebut. ‎Masih kata Asjap, RDF Cimenteng menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan masa depan yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. “Kehadiran RDF ini menjadi role model kesadaran ekologis. Ini bukan hanya solusi teknis, tapi juga gerakan kolaboratif dalam menjaga lingkungan,” tambahnya. ‎Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, yang turut hadir dalam peresmian tersebut, menyebut RDF Cimenteng sebagai terobosan luar biasa. ‎Ia berharap daerah lain di Jawa Barat dapat mengikuti langkah inovatif Kabupaten Sukabumi. ‎“Ini inspiratif. Pengelolaan sampah harus dilakukan dari hulu ke hilir secara bersama-sama. Dengan semangat kolaborasi, mari kita jaga lingkungan,” kata Herman. Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofik, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa RDF merupakan salah satu solusi konkret dalam penyelesaian persoalan sampah. Hanif mengapresiasi kontribusi PT Semen Jawa yang berkomitmen mengganti batu bara dengan sampah hingga 30 persen dalam proses produksinya. “Ke depan, kami harap kontribusi ini bisa lebih besar lagi. Kami dorong industri lain untuk ikut bertransformasi,” tegasnya. Lebih lanjut, Menteri LH juga mengajak masyarakat untuk aktif memilah sampah dari rumah. Menurutnya, pengelolaan sampah dari sumber merupakan langkah kunci dalam menciptakan sistem yang berkelanjutan. “Pemilahan antara sampah organik dan anorganik sangat penting. Ini adalah upaya dari hulu yang tidak bisa diabaikan,” pungkasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Bupati Sukabumi H. Asep Japar secara resmi meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Sukabumi, di Gedung Gilang Wiguna, Kecamatan Sukaraja, Sabtu (26/7/2025). Peluncuran ditandai dengan peresmian Koperasi Desa Merah Putih Pasirhalang dan menjadi bagian dari peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78 tingkat Kabupaten Sukabumi. ‎Sebanyak 386 koperasi telah terbentuk, terdiri dari 381 desa dan 5 kelurahan. Bupati menyatakan bahwa koperasi ini akan menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal dan usaha berkelanjutan. “Koperasi bisa menjadi pusat produksi dan distribusi desa. Bahkan menjadi kekuatan ekonomi baru yang melibatkan pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, hingga energi terbarukan,” ujar bupati. ‎Ia juga menegaskan bahwa pengembangan koperasi sejalan dengan visi nasional Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan. Tak lupa, Bupati mengajak generasi muda untuk menjadikan koperasi sebagai wadah bertumbuh dan berinovasi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati H. Andreas, Sekda H. Ade Suryaman, Forkopimda, serta Staf Khusus Menteri Koperasi David Bastian. Dalam sambutannya, David menyampaikan terima kasih atas peran Kabupaten Sukabumi dalam mendorong pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih secara nasional. ‎”Secara kelembagaan sudah terbentuk. Kini saatnya peningkatan kualitas SDM agar koperasi berjalan optimal,” tandasnya. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah pihak oleh Bupati Sukabumi. (Dicky)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Langkah Ary Bachtiar menuju posisi puncak birokrasi Jepara akhirnya mencapai titik penting. Sabtu (26/7/2025) sore, ia resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Jepara oleh Bupati H. Witiarso Utomo, setelah rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri turun dini hari sebelumnya. Pelantikan yang berlangsung di ruang kerja bupati ini bukan sekadar prosesi seremonial. Ini adalah titik balik penting dalam sistem pemerintahan Jepara — menyudahi kekosongan jabatan Sekda definitif, dan mengawali babak baru kerja birokrasi yang lebih terkoordinasi. “Saya terima surat dari Kemendagri pukul 00.30 WIB, dan langsung kami ambil keputusan. Tidak ada alasan untuk menunggu lebih lama,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Wiwit, menegaskan urgensi dan keseriusan Pemkab Jepara dalam mempercepat jalannya pemerintahan. Ary Bachtiar sendiri merupakan sosok yang dikenal loyal dan berdedikasi. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR sekaligus Pj. Sekda, Ary berhasil menempati peringkat tertinggi dalam proses seleksi terbuka. Dari tiga nama yang diajukan ke Kemendagri, ia dipilih sebagai yang paling layak. Dalam pidato singkat usai pelantikan, Ary tidak banyak berbasa-basi. Ia langsung bicara tentang komitmen. “Tugas saya jelas: memperkuat koordinasi, mempercepat kerja, dan mengawal visi misi bupati sampai benar-benar terasa dampaknya ke masyarakat,” ujar Ary, yang akrab dipanggil AB oleh rekan-rekannya. Pelantikan Ary juga diiringi dengan pengangkatan Sridana Paminto sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jepara. Prosesi dilakukan secara daring, mengingat Sridana sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKD, yang kini berubah nama menjadi BKPSDM. Acara pelantikan ini turut disaksikan Asisten I Sekda Jepara Ratib Zaini dan Plt. Asisten III Aris Setiyawan sebagai saksi resmi, serta dihadiri oleh Asisten II Hery Yulianto dan sejumlah kepala perangkat daerah lainnya. Dengan dua jabatan strategis kini resmi terisi, publik Jepara berharap roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan dinamis. Pelantikan ini bukan sekadar penunjukan jabatan, tetapi simbol dari semangat baru yang mulai tumbuh di lingkungan Pemkab Jepara. Langkah telah diambil, tugas besar menanti. Ary Bachtiar kini bukan hanya birokrat — tapi navigator utama arah pembangunan Jepara. (Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

TEMANGGUNG- BIDIK KASUSNEWS.COM.– Uri-Uri Budaya Dan Tradisi Nenek moyang Ratusan warga mengenakan pakaian adat Jawa lengkap mengikuti prosesi tahunan Kirab Budaya Merti Dusun dalam rangka Regeng Suro 2025 di Dusun Krajan, Desa Campurejo, Kecamatan Tretep, Jumat (25/7/2025) pagi. Arak-arakan membawa tumpeng bucu, ingkung ayam, dan aneka jajanan pasar dimulai dari Kantor Desa menuju Komplek Makam Panjang, yang merupakan lokasi pemakaman leluhur atau pepunden pembuka wilayah permukiman setempat. Kirab dipimpin langsung oleh Bupati Temanggung, Agus Setyawan, didampingi istri, Panca Dewi. Kehadiran Bupati bukan tanpa alasan—Desa Campurejo merupakan kampung halamannya, sekaligus tempat ia pernah mengabdi sebagai kepala desa sejak 2007 sebelum menjadi Bupati Temanggung. Di lokasi, warga menggelar doa bersama (umbul donga) dan makan bersama (kembul bujono) dengan tumpeng yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Prosesi ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni tradisional seperti topeng ireng dan jaran kepang. Ketua panitia, Guris Ma’arif, menjelaskan bahwa Merti Dusun merupakan tradisi tahunan yang dilaksanakan setiap bulan Muharam atau Suro dalam penanggalan Jawa. “Ritual utama berupa selamatan rutin kami gelar di Makam Panjang, yang merupakan makam tokoh pepunden atau pembuka wilayah (bubak alas) di dusun ini,” jelas Guris. Ia menambahkan, acara ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan menjaga kerukunan warga Dusun Krajan, yang dikenal memiliki semangat gotong royong tinggi. “Ini adalah wujud penghormatan kami kepada sesepuh dusun, sekaligus doa menyambut musim panen tembakau,” imbuhnya. Selain prosesi kirab, berbagai agenda turut digelar sebagai rangkaian Regeng Suro, antara lain pagelaran seni budaya lokal, pengajian, hingga pementasan wayang kulit semalam suntuk. Juga untuk menghidupkan seni Budaya.pungkasnya. Jurnalis ( trm )

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Warga Jampangtengah menyambut antusias peletakan batu pertama pembangunan Alun-Alun Kecamatan Jampangtengah oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar, Rabu (23/7/2025). Ruang terbuka publik ini dibangun di bekas Terminal Bojonglopang sebagai bagian dari program prioritas pemerintah daerah. Salah satu warga, Marni dari Desa Cijulang, menyatakan dukungannya atas pembangunan tersebut. Ia berharap hasil pembangunan berkualitas dan fasilitas yang ada dapat dijaga dengan baik. “Semoga hasilnya bagus dan bisa menjadi ikon Jampangtengah,” ucapnya. ‎Bupati Asep Japar menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pembangunan. “Saya ingin alun-alun ini berkualitas dan bermanfaat bagi warga. Mohon doanya dan bantu awasi,” ujarnya. Alun-alun ini juga diharapkan menjadi taman interaksi warga yang memadukan unsur inovasi, olahraga, dan kreativitas. Sekretaris Dinas Perkim, Herdiawan Waryadi, menyebutkan bahwa pembangunan akan mencakup lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi dari total area 7.500 meter persegi. Di dalamnya akan dibangun berbagai fasilitas seperti jogging track, arena bermain anak, foodcourt, dan lainnya. (Dicky)