SUKABUMI, Bidik-kasusnews.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 segera disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, mengungkapkan bahwa proses penyusunan LKPJ sudah mencapai tahap akhir dan hanya menunggu tanda tangan bupati sebelum diserahkan. “LKPJ sudah final, tinggal proses penandatanganan oleh bupati. Kami pastikan laporan ini dibuat secara transparan dan akuntabel sesuai arahan Kemendagri,” ujar Ade pada Senin (24/3/2025). Sebelum dikirim ke Kemendagri, dokumen tersebut akan dibahas dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang dijadwalkan pada 27 Maret 2025. “Kami sudah mempersiapkan semuanya dengan matang dan siap menyampaikannya dalam sidang paripurna sebelum diserahkan ke pemerintah pusat,” tambahnya. Dalam rapat koordinasi yang digelar secara hybrid bersama Kemendagri, pemerintah daerah diingatkan untuk menyusun laporan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan hampir rampungnya penyusunan LKPJ, Pemerintah Kabupaten Sukabumi optimistis dapat memenuhi target penyampaian laporan sesuai jadwal yang telah ditentukan. ( DICKY, S )

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara –24-Maret-2025 Pemerintah Kabupaten Jepara mencatat berbagai pencapaian positif dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024. Infrastruktur menjadi salah satu sektor unggulan dengan tingkat kemantapan jalan mencapai 88,18 persen, serta kawasan pemukiman rawan banjir yang telah sepenuhnya terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir. Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo, menyampaikan laporan tersebut dalam Rapat Paripurna di Graha Paripurna DPRD Jepara pada Senin (24/3/2025). Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan DPRD telah mengantarkan Jepara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut. Kemajuan Infrastruktur dan Pengendalian Banjir Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Jepara sepanjang tahun 2024. Berdasarkan laporan, terdapat 753,109 kilometer jalan dalam kondisi mantap, setara dengan 88,18 persen dari total panjang jalan di wilayah Jepara yang mencapai 854,027 kilometer. Selain itu, seluruh kawasan pemukiman rawan banjir seluas 10.677,12 hektare telah mendapatkan perlindungan dari infrastruktur pengendalian banjir. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Selain infrastruktur, capaian positif juga terlihat dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang naik menjadi 74,32 pada tahun 2024, meningkat 0,47 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif ini juga tercermin dari penurunan angka kemiskinan dari 6,61 persen menjadi 6,09 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka mengalami sedikit penurunan dari 3,35 persen menjadi 3,34 persen. Kemajuan di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Di bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Jepara berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikan. Partisipasi warga usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar telah mencapai 100 persen. Sementara itu, angka partisipasi pada jenjang pendidikan menengah pertama mencapai 92,14 persen, dan pendidikan kesetaraan sebesar 90,61 persen. Sektor kesehatan juga mencatat kemajuan yang signifikan. Seluruh rumah sakit rujukan tingkat kabupaten telah terakreditasi 100 persen. Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk mencapai 0,987 persen, dengan total kapasitas 12.671 tempat tidur untuk melayani 1.283.687 jiwa penduduk. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dalam aspek ketenteraman dan ketertiban umum, sepanjang tahun 2024 terdapat enam pengaduan pelanggaran yang semuanya berhasil diselesaikan. Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) juga mencapai 100 persen. Selain itu, layanan informasi rawan bencana berhasil menjangkau 95.919 jiwa, sementara penyelamatan dan evakuasi korban bencana mencakup 17.565 warga. Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah Dari sisi keuangan, Kabupaten Jepara mencatat pendapatan daerah sebesar Rp2,54 triliun atau 102,33 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar 95,48 persen, menyisakan Sisa Lebih Anggaran (Silpa) sebesar Rp173,97 miliar. Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan Bupati Witiarso Utomo. Ia juga menambahkan bahwa pembahasan LKPJ akan dilakukan oleh komisi-komisi DPRD pada 25-26 Maret 2025 untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Kami optimis bahwa Bupati Jepara memiliki strategi yang tepat untuk membawa daerah ini semakin maju ke depannya,” ujar Agus Sutisna. Dengan berbagai pencapaian ini, Kabupaten Jepara menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pembangunan daerah. Ke depan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Jepara.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

JATENG:Bidik-kasusnews.com Karimunjawa memiliki potensi besar dalam sektor budi daya rumput laut. Selain menjadi sumber ekonomi utama bagi masyarakat pesisir, sektor ini juga berpeluang dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis maritim. Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk mendukung pengembangan budi daya rumput laut agar lebih produktif dan berkelanjutan. Dukungan Penuh dari Pemerintah Kabupaten Jepara Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo, menegaskan komitmennya dalam mengembangkan budi daya rumput laut di Karimunjawa. Saat berdiskusi dengan para pembudidaya di Dukuh Mrican, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, pada Sabtu (22/3/2025), ia menargetkan peningkatan hasil panen dan kesejahteraan masyarakat. “Saya ingin program rumput laut di Karimunjawa ini dan di Jepara wajib hukumnya sukses berkelanjutan,” ujar Bupati, yang akrab disapa Mas Wiwit. Menurut warga setempat, budi daya rumput laut di Karimunjawa telah berlangsung selama 25 tahun. Melihat potensi besar ini, pemerintah berencana memberikan bantuan berupa bibit dan peralatan guna mengembangkan lahan seluas lebih dari 500 hektare. Mas Wiwit meminta pembudidaya mengajukan proposal agar bantuan dapat disalurkan secara merata. “Saya sudah berbincang dengan Pak Petinggi, kira-kira ada lebih dari 500 hektare yang bisa kita kelola untuk pengembangan budi daya rumput laut di Kemujan. Silakan ajukan proposalnya agar bantuan dapat disalurkan,” tambahnya. Potensi Budi Daya Rajungan dan Solusi Kendala Pembudidaya Selain rumput laut, pemerintah juga melihat potensi budi daya rajungan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Pemkab Jepara berencana memberikan bantuan berupa kompartemen budi daya rajungan dengan kajian bahan yang lebih ramah lingkungan. Namun, tantangan utama yang dihadapi para pembudidaya adalah faktor cuaca dan hama. Untuk mengatasi kendala ini, Mas Wiwit mengusulkan agar pembudidaya belajar dari daerah lain yang lebih maju dalam sektor ini, seperti Wakatobi. “Jika para petani rumput laut ingin belajar ke Wakatobi, kami siap memfasilitasi. Dengan begitu, sebelum investasi dari Pemerintah Pusat datang, kita sudah memiliki pengalaman, termasuk dalam pengendalian hama,” jelasnya. Integrasi dengan Wisata Edukasi Selain meningkatkan produksi, pengembangan industri berbasis rumput laut juga menjadi perhatian. Pemerintah ingin menjadikan budi daya rumput laut sebagai daya tarik wisata edukasi, di mana wisatawan dapat melihat langsung proses pembudidayaan, panen, hingga pengolahan rumput laut. “Saya ingin nanti wisatawan yang datang ke sini tidak hanya menikmati pantai, tapi juga bisa melihat langsung proses budi daya, pemanenan, hingga pengolahan rumput laut. Dengan begitu, sektor wisata dan perikanan bisa saling mendukung,” kata Mas Wiwit. Dengan konsep ini, diharapkan ada peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat serta menarik lebih banyak wisatawan ke Karimunjawa. Target Kontribusi untuk Produksi Nasional Mas Wiwit menegaskan bahwa program ini harus berkelanjutan dan bukan sekadar seremoni. Pemerintah daerah menargetkan kontribusi 10 persen dari total 10 ribu hektare yang dicanangkan secara nasional. “Kemarin saya menjanjikan akan mengecek berapa hektare yang siap dikelola. Pemerintah Pusat mencanangkan 10 ribu hektare, kalau saya bisa mencapai seribu, itu berarti 10 persen dari target nasional. Harapannya, Jepara bisa menjadi penyumbang utama komoditas rumput laut,” tegasnya. Antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Mereka mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjembatani komunikasi dengan kementerian serta membuka peluang pasar yang lebih luas. “Terima kasih sudah menjembatani ikhtiar kami agar sukses. Dengan adanya dukungan ini, kami optimis bisa meningkatkan produksi dan kesejahteraan,” ujar salah satu pembudidaya.(Wely-jateng) Sumber: Diskominfo jepara

Cirebon, Bidik-kasusnews.com – Keluhan demi keluhan terus terdengar dari warga Kota Cirebon dan para pengguna jalan yang melintas di berbagai ruas jalan kota. Kondisi jalan yang rusak parah dan berlubang tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara. Warga mengaku kecewa karena hingga saat ini perbaikan jalan terkesan dilakukan setengah hati. Meski sempat ada upaya penambalan di beberapa titik, seperti di Jalan Ciremai Raya Perumnas dan Kesambi, namun pengerjaan yang terburu-buru membuat hasilnya tidak maksimal. Masih banyak jalan berlubang yang belum tersentuh perbaikan. “Jalan ini sudah lama rusak, dan sampai sekarang masih seperti ini. Perbaikan yang dilakukan hanya tambal sulam, bahkan ada yang dikerjakan asal-asalan,” keluh seorang pengguna jalan. Keprihatinan ini semakin menjadi karena sebentar lagi memasuki musim mudik Lebaran 2025. Lonjakan kendaraan yang melintas di Kota Cirebon diperkirakan akan meningkat, memperparah kondisi jalan yang sudah rusak. Pengendara yang melintas pun terpaksa ekstra waspada agar tidak terperosok ke lubang jalan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Yang lebih memprihatinkan, anggaran dari Provinsi dan dana bagi hasil yang diterima Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon melalui Bina Marga diduga tidak sepenuhnya digunakan untuk perbaikan jalan. Miliaran rupiah yang seharusnya dialokasikan untuk infrastruktur jalan, dipertanyakan keberadaannya oleh warga. “Sebenarnya anggaran itu ada, tapi kok perbaikannya lambat dan tidak menyeluruh? Kami sebagai warga hanya ingin jalan yang layak dan aman,” ujar seorang warga dengan nada geram. Sebelumnya, beberapa media sudah melaporkan kondisi ini kepada pihak terkait. Meski sempat ada respons berupa perbaikan di beberapa titik, tetapi hasilnya belum maksimal. Kini, warga berharap Wali Kota Cirebon segera turun tangan untuk memastikan perbaikan jalan dilakukan dengan serius dan transparan. Jalan yang baik akan menunjang kelancaran ekonomi dan mobilitas warga. Kini, bola ada di tangan pemerintah. Akankah mereka mendengar jeritan warga atau membiarkan jalan-jalan di Kota Cirebon terus berlubang? (Reporter: Rico)

Lampung Selatan,Bidik-kasusnews.com – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama (Egi), mengingatkan para guru untuk bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas pengajaran dan berkontribusi lebih nyata dalam mencetak generasi yang cerdas dan berkarakter. Hal tersebut disampaikan Egi dalam penyaluran insentif tahap satu periode Januari – Februari 2025 bagi guru honorer di Kecamatan Natar yang berlangsung di SDN Bumi Sari, Kecamatan Natar, Jumat (21/3/2025). Penyaluran insentif diserahkan secara simbolis oleh Bupati Egi kepada 713 Guru Honorer di Kecamatan Natar, dengan rincian 348 Guru Honor Negeri, 302 Guru Honor TK/PAUD dan 63 Operator Sekolah. Kabar baiknya, insentif tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp100 ribu dari tahun sebelumnya. Sehingga, pada tahap satu ini, Guru Honor Negeri jenjang TK/PAUD mendapatkan senilai Rp600 ribu, SD/SMP senilai Rp800 ribu, dan Operator Sekolah senilai Rp600 ribu. Bupati Egi mengatakan, kenaikan honor insentif tersebut bukan hanya sekedar apresiasi, tetapi juga bentuk dorongan bagi para guru untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan. Egi menyadari, pentingnya pendidikan sebagai fondasi utama dalam kemajuan bangsa dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas pada tahun 2045. Dimana, semua itu tidak terlepas dari peran para guru. “Saya pesan di Lampung Selatan, didik anak-anak bapak ibu sekalian dengan hati. Saya nggak mau dengar ada kekerasan, pelecehan seksual. Saya akan semaksimal mungkin untuk penuhi hak, tapi saya minta outputnya jelas dan terukur,” ujar Bupati Egi. Tak hanya itu, Egi juga mengingatkan akan pentingnya mengikuti pelatihan yang dapat menambah wawasan dan kemampuan guru dalam mendidik para siswa/i di sekolah. Dengan demikian, Egi berharap dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajaran di sekolah. “Jangan hanya sekedar formalitas, betul-betul dijalankan pelatihan itu. Buat pelatihan yang akan mengasah kemampuan pendidik. Saya mau bapak ibu kalau pulang pelatihan dapat ilmu, bukan cuma ngambil amplop lalu pulang,” kata Bupati Egi. (ptm/Mrg)

Lampung Selatan,Bidik-kasusnews.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan (Lamsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar Kalianda, pada Jum’at (21/3/2025). Ketua Komisi IV DPRD Lamsel Rosdiana menegaskan agar pelayanan di RSUD Bob Bazar Kalianda tetap menerapkan Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun. Pelayanan BPJS mandiri dan PBI jangan dibeda-bedakan,” tegasnya dalam menyampaikan keluhan dari masyarakat. Direktur RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM dr. Reny Indrayani, M.KM., menanggapi ihwal tersebut, dan menyampaikan beberapa point penting untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal. “Yang penting kan, peningkatan pelayanan untuk kita, koreksi-koreksi ya, sama mudah-mudahan ada inovasi di Rumah Sakit,” ucapnya kepada jurnalis wartapro.id -, seusai acar berlangsung. Ia juga optimis pelayanan di RSUD Bob Bazar Kalianda akan lebih baik lagi utuk masyarakat Lampung Selatan. Kalau itu kan, kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, yang untuk pelayanan ambulance jenazah, satu lagi untuk aktivasi BPJS yang di Rawat Inap, yang lainnya adalah memaksimalkan EMR,” ujarnya. Ia berharap dengan adanya RDP ini, semua masukan dan saran dari Wakil Rakyat adalah semata-mata untuk kebaikan bersama dalam melayani masyarakat. “Harapannya sesuai dengan mereka memberikan masukan, Rumah Sakit lebih maju, mengurangi komplain, dan kita juga melayaninya lebih baik lagi.” Tandasnya (Mgr)

Pati – Bidik-Kasusnews.com | Bupati Pati, Sudewo, turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan menyambut Idul Fitri 2025 yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Gubernuran Jawa Tengah. Rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Republik Indonesia ini melibatkan sejumlah pejabat penting. Dalam wawancara, Sudewo menyampaikan pentingnya pemantauan ketersediaan bahan pokok serta harga pasar yang stabil menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kamis,20 Maret 2025. “Para Kepala Daerah diinstruksikan untuk melakukan pemantauan secara dini terhadap ketersediaan bahan pokok dan harga pasar, guna mencegah terjadinya lonjakan harga yang tidak terkendali,” ujar Sudewo usai rapat. Sudewo juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait, termasuk camat, kepala desa, serta Dinas Pertanian. “Kami akan bekerja keras untuk memastikan bahwa panen di Kabupaten Pati dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang memuaskan. Selain itu, daya serap hasil pertanian oleh Bulog juga akan kami monitor secara intensif,” tambahnya. Tidak hanya itu, Sudewo juga mengusulkan dukungan dari Kementerian Pertanian terkait pengembangan infrastruktur air di wilayah Kabupaten Pati, untuk mengantisipasi potensi kelangkaan air yang bisa mengganggu hasil pertanian. “Kami juga mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), untuk membantu pengendalian banjir di Kabupaten Pati, agar petani bisa bekerja dengan tenang,” pungkasnya.(Kasnadi)

Pati – BidikKasusnews.Com | Bupati Pati, Sudewo, mengambil langkah tegas dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akselerasi layanan kesehatan di RSUD RAA Soewondo. Ia memerintahkan rasionalisasi pegawai non-ASN yang jumlahnya dinilai berlebih hingga mencapai sekitar 500 orang. “Logikanya, cukup dengan 200-an pegawai,” ujar Sudewo dalam wawancara via telepon, Jumat (21/3/2025). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi keuangan rumah sakit yang memprihatinkan. Meskipun pegawai non-ASN digaji melalui sistem BLUD dan bukan dari APBD, jumlah yang terlalu banyak justru membebani anggaran rumah sakit, sehingga berdampak pada pelayanan pasien. “Pendapatan rumah sakit yang minim membuat banyak fasilitas terbengkalai. Dari 10 ruang operasi, 7 tidak bisa digunakan karena rusak dan tak ada dana untuk perbaikan,” ungkapnya. Selain itu, kondisi ruang pasien dan ruang tunggu juga menjadi perhatian, karena kurangnya fasilitas pendingin ruangan. Bahkan, rencana pembangunan gedung rawat inap dan poliklinik baru pun terhambat akibat keterbatasan dana. Sebagai solusi, rasionalisasi akan dilakukan melalui seleksi kompetensi. “Akan ada tes atau ujian untuk memastikan pegawai yang bertahan memang kompeten,” tegas Sudewo. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan rumah sakit serta memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap optimal.(Kasnadi)

Majalengka-Bidik-kasusnews.com. Majalengka, Setalah Apel gelar pasukan Ops Ketupat Lodaya 2025, Polres Majalengka Polda Jabar memusnahkan ribuan botol minuman keras (miras) berbagai merek hasil dari Operasi Penyakit Masyarakat (Ops Pekat) dan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif menjelang Idul Fitri 2025. Pemusnahan barang bukti miras ini berlangsung di halaman depan Mapolres Majalengka, Kamis (20/3/2025). Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto dan disaksikan oleh Bupati Majalengka, Ketua DPRD Majalengka, Dandim 0617/Majalengka, Ketua Pengadilan Negeri Majalengka, Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka, Dan Denpom III/3 Slw Majalengka, serta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Majalengka. Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto menjelaskan bahwa untuk barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 4445 botol miras berbagai jenis, 1092 Botol miras Jenis Ciu dan 1000 Sachet Jamu merupakan hasil razia selama hampir Satu Bulan, sejak Pebruari 2025 hingga Maret 2025. “Pemusnahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban selama bulan Ramadhan dan jelang Idul Fitri 1446 H. Kami ingin memastikan bahwa bulan suci ini tidak ternodai oleh aktivitas yang berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat. Razia terhadap miras dan penyakit masyarakat lainnya akan terus kami gencarkan,” tegas AKBP Indra Novianto, Beliau juga mengimbau masyarakat untuk saling menghormati selama bulan Ramadhan, mengingat keberagaman penduduk Majalengka. Selain itu, beliau menekankan bahwa surat edaran dari Majalengka terkait operasional tempat hiburan, kafe, dan rumah makan selama Ramadhan harus dipatuhi demi menjaga keharmonisan sosial. Bupati Majalengka Eman Suherman, turut mengapresiasi langkah tegas Polres Majalengka, “Ini langkah luar biasa dari Kapolres beserta jajarannya. Kami berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya pelaksanaan Ramadhan. Kabupaten Majalengka harus tetap menjadi daerah yang kondusif. Dengan adanya pemusnahan ini, diharapkan Kabupaten Majalengka di bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri dengan lebih tertib dan aman, serta bebas dari gangguan ketertiban akibat peredaran minuman keras. Asep Rusliman

Majalengka-Bidik-kasusnews.com Majalengka, Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto,S.I.K.,M.H.,M.Si., CPHR didampingi Bupati Majalengka Eman Suherman, Kejari Wawan Kustiawan, dan Danyonif 321 Letnan Kolonel Inf Fahmi Guruh Rahayu, pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya tahun 2025, bertempat di Mako Polres Majalengka, Kamis (20/3/2025). Pada pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lodaya tahun 2025 ini dihadiri oleh Ketua DPRD, Dansubdenpom, Kadishub, Kasatpol PP, BPBD, Damkar Majalengka, Jasa Raharja dan undangan lainnya dengan Peserta Apel Gelar Pasukan dari unsur TNI, Polri, Damkar, Satpol PP dan Dishub. Kapolres melakukan penyematan pita tanda operasi kepada perwakilan dari satuan gabungan, Apel Gelar Pasukan Merupakan wujud nyata Sinegritas Polri dengan Stakholder terkait dalam rangka mengamankan mudik dan perayaan hari raya Idul Fitri 1446 H, Operasi Ketupat Lodaya Tahun 2025 ini disenggelarakan mulai tanggal 23 Maret hingga 8 April 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, Polri bersama TNI dan stakeholder terkait menggelar Operasi Terpusat dengan sandi “Ketupat 2025” dan mengangkat tagline “Mudik Aman, Keluarga Nyaman”. Di hadapan peserta, Apel Kapolres membacakan Amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, “Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan Ops Ketupat 2025 sebagai Komitmen nyata sinergitas TNI Polri dengan Stakeholder terkait dalam rangka Pengamanan mudik dan perayaan hari raya Idul Fitri 1446 H”. Menurut Kapolres, jumlah pemudik diperkirakan akan mencapai kurang lebih 146,47 juta orang atau sebesar 52% dari populasi masyarakat Indonesia. Kemudian, terdapat 126.736 objek yang menjadi fokus pengamanan. Ditegaskan Kapolres, arus mudik akan diperkirakan mengalami puncaknya pada 27 dan 28 Maret 2025. Sedangkan arus balik mengalami puncak pada 5 dan 6 April 2025. Optimalkan layanan 110 sebagai hotline pelayanan, pengaduan dan pelaporan tanggap darurat, baik terhadap gangguan kamtibmas maupun kemacetan pada jalur mudik. Selain itu, Selalu menghadirkan Personel di tiap tempat ibadah terutama pada pelaksanaan Sholat Idul Fitri yang melibatkan Personel TNI-Polri, Ormas, serta Mitra Kamtibmas lainnya. Sambung Kapolres. “Tetap Perkuat Sinergisitas dan Soliditas antara Petugas Pengamanan maupun Stakeholder terkait, karena hal tesebut merupakan kunci keberhasilan Operasi Ketupat 2024”. Terakhir, saya juga mengucapkan “Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan dan Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 H” kepada seluruh umat Islam yang merayakan. Semoga di bulan yang penuh rahmat ini, kita senantiasa mendapatkan ampunan dalam menyambut hari kemenangan dengan hati yang suci. tutup Kapolres Majalengka AKBP Indra Novianto. Asep Rusliman