Indramayu,Bidik-kasusnews.com,. Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 menjadi salah satu regulasi penting yang mengubah sistem pendanaan daerah di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada struktur anggaran pemerintah daerah, termasuk pada nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ancaman Pemutusan Massal PPPK Menguat, DPR Minta Pemerintah Tunda Pembatasan Belanja Pegawai Melalui UU HKPD, pemerintah pusat melakukan reformasi besar terhadap skema Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah sekaligus memastikan anggaran daerah selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Namun di balik tujuan tersebut, muncul tantangan serius yang dihadapi pemerintah daerah. Penyaluran dana dari pusat kini dilakukan secara lebih selektif dan diarahkan untuk mendukung program strategis nasional. Akibatnya, ruang fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan rutin, seperti gaji pegawai, menjadi semakin terbatas. Dilema Anggaran Daerah dan Tekanan Fiskal Kondisi ini menimbulkan dilema nyata bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, mereka harus menjalankan program prioritas nasional yang didorong melalui kebijakan pusat. Di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban membayar belanja rutin, termasuk gaji PPPK yang jumlahnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ketika terjadi defisit anggaran atau realokasi kebijakan, belanja rutin sering kali menjadi pos yang paling rentan terdampak. Terlebih bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, ketergantungan terhadap dana transfer pusat membuat posisi fiskal semakin terjepit. Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi pemutusan kontrak PPPK secara massal. Ancaman tersebut bukan sekadar isu, melainkan konsekuensi dari tekanan fiskal yang dihadapi daerah dalam menyesuaikan struktur anggarannya. Apa Itu UU HKPD dan Dampaknya bagi Daerah? UU HKPD dirancang untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih disiplin dan efisien. Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa setiap alokasi anggaran daerah benar-benar mendukung target pembangunan nasional secara terukur. Dalam implementasinya, terdapat beberapa perubahan penting, di antaranya: Penajaman penggunaan DAU dan DAK agar lebih fokus pada program prioritas Dorongan efisiensi belanja daerah, khususnya belanja rutin Peningkatan peran daerah dalam mengoptimalkan PAD sebagai sumber utama pembiayaan Kebijakan ini secara tidak langsung memaksa pemerintah daerah untuk lebih mandiri secara fiskal. Namun, tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam meningkatkan pendapatan lokal. Dampak Langsung terhadap PPPK Dalam konteks tenaga PPPK, kebijakan ini memiliki implikasi yang cukup signifikan. Setidaknya ada tiga faktor utama yang memengaruhi: Prioritas Anggaran Nasional Dana transfer dari pusat kini lebih difokuskan pada program strategis, sehingga alokasi untuk belanja pegawai menjadi terbatas. Efisiensi Belanja Rutin Pemerintah daerah didorong untuk menekan pengeluaran rutin, termasuk gaji pegawai, demi menjaga keseimbangan anggaran. Keterbatasan PAD Daerah dengan PAD rendah akan kesulitan menutupi kebutuhan belanja pegawai, sehingga PPPK berpotensi menjadi opsi penyesuaian anggaran. Dalam kondisi tertentu, gaji PPPK yang relatif besar dapat menjadi beban fiskal yang harus disesuaikan. Hal inilah yang memunculkan kekhawatiran bahwa tenaga PPPK bisa menjadi pihak yang paling terdampak dalam proses penyeimbangan anggaran. Reformasi Fiskal atau Ancaman Sosial? Perlu dipahami bahwa kondisi ini bukan semata-mata disebabkan oleh satu kebijakan atau kepemimpinan tertentu, melainkan bagian dilematis suatu pemerintahan,kalau tidak rekrut PPPK kurang SDM untuk pelayanan masyarakat kalau direkrut pemerintah harus menyiapkan anggaran tetap,dengan menggali PAD. (Asep Rusliman)

INDRAMAYU,Bidik-kasusnews.com,.Belum dua bulan dilantik, Kuwu Limbangan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, H. Nurwenda langsung tancap gas membangun desa dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat desa setempat. Pasalnya, Kuwu Limbangan terpilih dalam Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak tahun 2025 dan telah dilantik Bupati Indramayu Lukcy Hakim pada februari 2026 kemarin ini langsung bekerja. Salah satunya membersihkan saluran air di sejumlah titik yang berada di desa setempat bersama masyarakat. H. Nurwenda menjelaskan, selain untuk menanggulangi banjir karena saat ini musim penghujan, bersih-bersih saluran air ini juga merupakan langkah konkret untuk membawa Desa Limbangan yang sehat bersih indah. Tidak hanya lingkungan, tetapi juga pemerintahannya. “Saya bersama warga membersihkan saluran air supaya lancar dari hambatan-hambatan sampah,” kata dia ketika ditemui di kantornya, Kamis (26/3/2026) Dalam kegiatan tersebut, H. Nurwenda menjelaskan, pihaknya menggandeng RT/RW dan semua lembaga di desa setempat. Bahkan, dia menargetkan, dalam 100 hari kerjanya memimpin, Desa Limbangan yang sehat, bersih, dan indah dapat tercapai. “Insya Allah saya akan buka Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada alat pembakarnya,” ujarnya. Dengan adanya TPS tersebut, dia berharap, dapat menyelesaikan masalah pengelolaan sampah di lingkungan Desa Limbangan. Namun, hal itu juga tentu membutuhkan dukungan dan kerja sama dari masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan program tersebut dan demi kebaikan bersama. “Saya bersama seluruh elemen yang ada di Desa Limbangan akan terus berupaya mengedukasi masyarakat untuk membuang sampah di tempat yang sudah sediakan. Jadi saya mohon pengertiannya kepada masyarakat agar jangan membuang sampah sembarangan yang dapat membuat kumuh lingkungan dan menimbulkan penyakit,” pintanya. Tidak hanya itu, dirinya pun berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sebagai orang nomor 1 di Desa Limbangan, dirinya akan selalu stand by di desa. Hal itu bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. “Saya berharap agar semua bisa bekerjasama yang baik dari semua pihak, terutama warga. Insya Allah dengan kerja sama yang baik, semua akan berjalan dengan baik. Seperti pepatah mengatakan, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Insya Allah tidak ada kesulitan dan semua program bisa berjalan dengan lancar”, tutupnya.. (Asep Rusliman)

Majalengka,Bidik-kasusnews.com,.‎Mengawali hari pertama masuk kerja pasca libur, Bupati Majalengka, Eman Suherman, didampingi Kepala BKPSDM, Ikin Asikin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor pelayanan publik, Rabu (24/3/2026). ‎ ‎Sidak tersebut menyasar beberapa instansi strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, di antaranya Mal Pelayanan Publik (MPP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Setda Majalengka, serta Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. ‎ ‎Dalam keterangannya, Bupati Eman Suherman menegaskan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, terutama setelah libur panjang. ‎ ‎“Pelayanan kepada masyarakat itu sangat penting. Jangan sampai setelah libur, pelayanan menjadi kendor. Kita ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan profesional,” ujarnya. ‎ ‎Ia juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga disiplin kerja, meningkatkan etos pelayanan, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang ke kantor pelayanan. ‎ ‎Sementara itu, Kepala BKPSDM, Ikin Asikin, menambahkan bahwa kegiatan sidak ini juga bertujuan untuk memantau tingkat kehadiran dan kedisiplinan pegawai di hari pertama kerja. ‎ ‎“Kami ingin memastikan seluruh ASN kembali bekerja secara optimal, baik dari sisi kehadiran maupun kinerja dalam memberikan pelayanan publik,” katanya. ‎ ‎Ia menegaskan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap ASN guna meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. (Asep Rusliman)

KUNINGAN,Bidik-kasusnews.com,. Halal Bihalal Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan digelar di Ballroom Arya Kamuning, Gedung Setda komplek KIC, dihadiri Bupati Dian Rachmat Yanuar, Wabup Tuti Andriani Sekda U. Kusmana, para asisten, staf ahli, para pejabat eselon II hingga III dan seluruh ASN lingkungan Setda, Rabu (25/3/2026). Bupati Kuningan dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat hari raya Idulfitri 1447 Hijriah serta permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh jajaran ASN. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersamaan, memperkuat soliditas, serta menjadikan momentum Idulfitri sebagai titik awal peningkatan kinerja. “Selepas menjalani ibadah Ramadan dan libur Lebaran, kita harus kembali dengan semangat baru. Jadikan kebersamaan ini sebagai energi untuk bekerja lebih baik, lebih tulus, dan lebih bertanggung jawab,” ujarnya. Dian mengingatkan, tantangan ke depan tidak ringan, terutama terkait kondisi ekonomi global dan nasional yang berdampak pada daerah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah untuk lebih bijak dalam pengelolaan anggaran serta menjaga stabilitas fiskal. “Kita harus bersiap dengan kondisi yang penuh ketidakpastian. Efisiensi anggaran dan prioritas program harus benar-benar diperhatikan, namun hak pegawai seperti gaji dan TPP tetap menjadi komitmen untuk dipenuhi tepat waktu,” tegasnya. Selain itu, bupati juga menyoroti pentingnya sektor strategis seperti ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan, sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tekanan eksternal. Dian mengapresiasi jajaran perangkat daerah yang tetap menjalankan tugas selama masa libur Lebaran, terutama di sektor pelayanan publik, kesehatan, perhubungan, dan keamanan sehingga situasi di Kabupaten Kuningan tetap kondusif. Dia juga mengajak seluruh ASN untuk kembali fokus bekerja, meningkatkan disiplin, serta memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memberikan yang terbaik untuk Kuningan. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mendampingi Bupati Sukabumi, Asep Japar, dalam kegiatan Muhibah Ramadan 1447 H/2026 M yang digelar di Masjid Besar Al-Hidayah Kaum Sagaranten, Jumat (13/3/2026). Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dirangkaikan dengan pembukaan undian umrah gratis serta pengumuman guru ngaji yang berkesempatan menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Pengundian dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali. Dari hasil undian tersebut, seorang guru ngaji bernama Abah Dendi, warga Kampung Baros, terpilih sebagai penerima hadiah umrah gratis. Dalam sambutannya, Bupati Sukabumi Asep Japar mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat keimanan dan meningkatkan kualitas diri. “Momen bulan suci ini dapat dimanfaatkan untuk memperbanyak amal ibadah serta mempererat kebersamaan di tengah masyarakat,” kata bupati. Sementara itu, Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat, khususnya para guru ngaji yang selama ini berperan besar dalam membina generasi muda. Menurutnya, pemberian hadiah umrah gratis merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian para guru ngaji dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi Kabupaten Sukabumi Mubarokah (Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah). Selain pengundian umrah gratis, kegiatan Muhibah Ramadan tersebut juga diisi dengan penyerahan santunan kepada anak-anak yatim serta pembagian paket sembako kepada masyarakat dhuafa. Abah Dendi yang terpilih sebagai penerima hadiah umrah gratis mengaku bersyukur atas kesempatan yang diterimanya. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah atas perhatian yang diberikan kepada para guru ngaji, serta berharap dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan ibadah dan keimanan. Acara yang dihadiri unsur pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan warga setempat itu ditutup dengan kegiatan buka puasa bersama dalam suasana penuh kebersamaan. (Dicky)

Indramayu,Bidik-kasusnews.com,.Satu tahun sudah Lucky Hakim menakhodai Kabupaten Indramayu sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Mengusung visi Indramayu REANG (Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong), periode pertama kepemimpinan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin ditandai dengan gerak cepat melalui 14 Program Percepatan. Program-program ini dirancang bukan sekadar sebagai slogan, melainkan instrumen konkret untuk menjawab jeritan masyarakat di akar rumput. Menanam Nilai Religius melalui Indramayu Mengaji dan Berzakat Di bawah komando Lucky Hakim, aspek spiritualitas menjadi fondasi pembangunan. Melalui program Indramayu Mengaji, Pemkab menggalakkan kegiatan Hafidz Quran, Khataman 30 Juz, hingga pembangunan Rumah Tahfidz. Tak hanya itu, program Indramayu Berzakat yang diinisiasi hanya sebulan setelah menjabat, kini telah membuahkan hasil nyata. Dana zakat yang terkumpul disalurkan secara transparan untuk bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan beasiswa pendidikan bagi keluarga tidak mampu. Revolusi Pendidikan dan Kesehatan: Investasi Sumber Daya Manusia. Sektor pendidikan mendapatkan nafas baru melalui Indramayu Belajar. Kehadiran “Sekolah Rakyat” dan program “Sanggar Seni Masuk Sekolah (SSMS)” bertujuan menyeimbangkan kemampuan akademik dengan pelestarian budaya lokal. Di sisi kesehatan, terobosan besar dilakukan dengan rencana pengaktifan kembali eks bangunan RS Reysa di Cikedung Lor menjadi RSUD. Langkah ini diambil untuk memecah konsentrasi pasien di pusat kota dan mendekatkan layanan kesehatan kepada warga di wilayah Indramayu Barat. Selain itu, optimalisasi layanan BPJS, penurunan angka stunting, dan cek kesehatan gratis menjadi agenda rutin yang menyentuh ribuan warga. Sektor Agraria: Upaya Mewujudkan Petani Sejahtera Sebagai lumbung pangan nasional, Lucky Hakim memberikan perhatian khusus pada stabilitas harga gabah. Pemkab membangun 31 demplot pertanian di seluruh kecamatan sebagai pusat edukasi dan percontohan. Menariknya, pendekatan alami juga ditempuh dengan pelepasan predator alami seperti ular dan burung hantu untuk membasmi hama tikus, didukung dengan penguatan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk melindungi petani dari gagal panen. “Jalan Mulus dan Aman”: Menjawab Keluhan Infrastruktur Infrastruktur jalan yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat mulai menunjukkan perubahan signifikan. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tahun 2025, realisasi perbaikan mencakup: •Pemeliharaan Rutin: 74 ruas jalan sepanjang 270 kilometer. •Rekonstruksi Jalan: 32 ruas jalan kabupaten sepanjang 28 kilometer. •Rehabilitasi Jalan Desa: 349 titik sepanjang 75 kilometer. Beberapa proyek strategis seperti jalan beton sepanjang 2,6 km di Situraja–Kiarapayung dan perbaikan ruas jalan Pondoh telah rampung, memberikan dampak langsung pada kelancaran ekonomi warga. Transformasi Digital dan Respons Cepat “Wong Reang Wadul” Di era keterbukaan informasi, Lucky Hakim meluncurkan Super Apps Wong Reang dan kanal aduan Wong Reang Wadul. Komitmen ini bukan sekadar formalitas; data Diskominfo menunjukkan bahwa dalam 100 hari pertama, dari 929 aduan yang masuk, sebanyak 871 aduan (93 persen) berhasil diselesaikan oleh perangkat daerah terkait. Transparansi ini dibarengi dengan reformasi birokrasi, termasuk penandatanganan 1.000 izin usaha secara cepat dan pengisian kekosongan jabatan direksi di BUMD (PT. BWI dan Perumda Tirta Darma Ayu) melalui seleksi terbuka untuk memastikan profesionalisme. Pembangunan Berbasis Kepedulian Sosial dan Lingkungan Program “REANG EMAN NING SEMA” (Sayangi Ibu) hadir sebagai sentuhan humanis kepemimpinan Lucky Hakim. Program ini melibatkan ASN sebagai pendamping lansia, memastikan tidak ada orang tua yang terabaikan di Indramayu. Di bidang lingkungan dan pemukiman, Pemkab telah membangun: 1.SPAM (Sumur Bor): Di 16 desa untuk akses air bersih. 2.SPALD (MCK): 184 unit di 9 desa untuk sanitasi layak. 3.Normalisasi Sungai: Pengerukan di 13 muara sungai untuk mencegah banjir dan membantu akses nelayan. Tantangan Menuju Tahun Kedua, Satu (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – ntusiasme masyarakat terlihat tinggi saat Gerakan Pangan Murah digelar di Alun-alun Palabuhanratu, Rabu (11/3/2026). Sejak siang hari, ratusan hingga ribuan warga memadati lokasi kegiatan untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB tersebut disambut warga dari berbagai desa di Kecamatan Palabuhanratu. Mereka datang membawa kupon yang sebelumnya telah dibagikan oleh panitia. Tercatat sekitar 1.000 kupon telah didistribusikan kepada masyarakat yang berasal dari 9 desa dan 1 kelurahan di wilayah tersebut. Dalam Gerakan Pangan Murah ini, masyarakat dapat membeli sedikitnya 14 jenis komoditas bahan pokok penting dengan harga subsidi. Berbagai kebutuhan yang tersedia di antaranya beras SPHP, beras premium, minyak goreng, daging ayam, serta daging sapi bagian paha depan. Kapolres Sukabumi, AKBP Samian, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri. “Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Polri dan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau,” terangnya. Karena stoknya terbatas, kami mengimbau masyarakat membeli secukupnya agar semua warga dapat merasakan manfaatnya, tambahnya. Sementara itu, Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Sukabumi yang telah berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menghadirkan program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Alhamdulillah masyarakat sangat antusias. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membantu meringankan kebutuhan warga, terutama menjelang Idulfitri 1447 Hijriah,” katanya. Salah seorang warga, Parida Mustopa, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Warga Kampung Badak Putih, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu itu mengatakan harga kebutuhan pokok yang dijual dalam kegiatan tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Kapolres dan seluruh jajaran yang sudah mengadakan pasar murah ini. Harganya lebih terjangkau sehingga sangat membantu masyarakat,” ungkapnya. Parida berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara berkala karena sangat dirasakan manfaatnya oleh warga, terutama bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang terbatas. (Dicky)

Cirebon,Bidik-kasusnews.com,.Latar Belakang terkait dugaan adanya praktik pemberian uang pelicin yang dikenal dengan istilah “ketok palu” dalam proses pengesahan anggaran proyek tahun 2026 senilai 55 miliar rupiah yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon. Kasus ini juga disertai dengan fenomena laporan antar aktivis yang saling melaporkan terkait keterlibatan dalam atau pengetahuan tentang dugaan tindakan tersebut. Selain itu, kami juga ingin menyoroti fakta bahwa nilai dana yang dikelola oleh pihak Eksekutif dalam konteks anggaran ini jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai proyek yang menjadi sorotan saat ini, yang menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. II. Kronologi Singkat 1. Muncul informasi mengenai dugaan adanya kesepakatan pemberian uang pelicin dalam proses pengesahan anggaran proyek tahun 2026 senilai 55 miliar rupiah yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Cirebon. 2. Beberapa aktivis yang mengaku memiliki informasi terkait kasus ini kemudian saling melaporkan satu sama lain ke pihak berwenang, dengan alasan masing-masing memiliki bukti yang mendukung tuduhan terhadap pihak lain. 3. Salah satu aktivis, yang dikenal dengan nama Sule (M Maulana) selaku Ketua DPC GPAB (Generasi Penggerak Anak Bangsa), mengaku memiliki bukti juga 4. Dalam konteks ini, juga terungkap bahwa nilai dana yang dikelola oleh pihak Eksekutif dalam kerangka anggaran daerah tahun 2026 jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai proyek senilai 55 miliar rupiah yang menjadi fokus dugaan praktik “ketok palu” tersebut, yang semakin mempertegas urgensi pengawasan terhadap pengelolaan dana publik yang lebih besar. III. Bukti yang Diajukan M Maulana atau yang lebih dikenal dengan nama Sule, selaku Ketua DPC Generasi Penggerak Anak Bangsa (GPAB), menyatakan bahwa ia juga menegaskan bahwa Sule juga memiliki barang bukti . (A.R)

Majalengka,Bidik-kasusnews.com,. Dalam mengisi bulan suci Ramdhan 1447 H/2026, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Indonesia Kabupaten Majalengka menggelar kegiatan sosial berbagi takjil kepada masyarakat yang dilaksanakan di depan Sekretariat Jalan Makmur Majalengka pada Minggu sore (08/03/26). Dalam kegiatan tersebut ratusan paket takjil dibagikan khususnya kepada warga atau pengguna jalan yang melintas depan sekretariat tersebut. Ketua DPP LSM Penjara Indonesia DB Setiabudhi mengatakan alhamdulillah pada Ramadhan tahun ini LSM Penjara Indonesia kembali berbagi takjil kepada masyarakat Majalengka. “Pada kegiatan berbagi takjil Ramadhan tahun ini, sengaja kami meminta kepada seluruh anggota untuk tidak mengenakan seragam kelembagaan untuk memberi kesan lekat dan dekat dengan masyarakat Majalengka,” tutur Budi. Sambung Budi, kegiatan berbagi takjil ini sebagai bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat khususnya mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. “Kami ingin memberikan dampak positif di bulan suci Ramadhan dengan membantu mereka yang sedang berpuasa. Kami hadir di tengah tengah masyarakat dan kami dekat dengan masyarakat agar mereka bisa merasakan kepedulian kami dalam menjalankan ibadah puasa ini, ” ujar Budi. Ia berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan tebar kebaikan di bulan Ramadhan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. (Asep Rusliman)

Majalengka,Bidik-kasusnews.com,. Bupati Majalengka Eman Suherman menunaikan zakat mal secara langsung melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Majalengka, Senin (9/3/2026). Kegiatan tersebut dilakukan usai pembukaan pendistribusian dana Program SIGAP (Sedekah Infak Generasi Anak Peduli) bagi ratusan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Majalengka. Penunaian zakat yang dilakukan langsung di lokasi kegiatan itu menjadi simbol komitmen sekaligus keteladanan pimpinan daerah dalam menunaikan kewajiban zakat serta mendorong masyarakat menyalurkannya melalui lembaga resmi. Dalam kesempatan tersebut, Eman mengatakan zakat tidak hanya menjadi kewajiban pribadi umat Islam, tetapi juga memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ini adalah bentuk komitmen pribadi sekaligus pengingat bagi kita semua, khususnya para ASN dan masyarakat yang memiliki kemampuan, bahwa membersihkan harta melalui zakat merupakan kewajiban yang mendatangkan keberkahan bagi diri sendiri maupun daerah,” kata Eman. Keteladanan Bupati Majalengka tersebut turut diikuti sejumlah tokoh daerah dan pelaku usaha yang juga menunaikan zakat melalui Baznas Kabupaten Majalengka. Di antaranya Wakil Bupati Majalengka Dena M Ramdhan, Ketua Kadin Majalengka Raden, serta Ketua HIPMI Kabupaten Majalengka. Prosesi pembayaran zakat itu disaksikan langsung oleh Ketua Baznas Kabupaten Majalengka Agus Asri Sabana, jajaran ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Majalengka. Agus mengatakan sinergi antara ulama, pemerintah, dan kalangan pengusaha menjadi kekuatan penting dalam mengoptimalkan potensi zakat untuk kesejahteraan masyarakat. “Kehadiran Bupati bersama para tokoh daerah dan pengusaha di Baznas diharapkan menjadi pemantik semangat bagi masyarakat untuk bersama-sama menunaikan zakat melalui lembaga resmi,” ujarnya. Baznas Kabupaten Majalengka berkomitmen terus mengelola dan menyalurkan dana zakat secara amanah dan transparan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, pendidikan, serta program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Majalengka. (Asep Rusliman)