SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Peresmian Gedung Sekretariat Bersama (Sekber) di Kecamatan Sagaranten menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sukabumi Asep Japar menegaskan pentingnya menjaga harmoni dan mempererat persatuan antarwarga. Menurutnya, kerukunan merupakan fondasi utama dalam membangun daerah yang maju dan berdaya saing. “Silaturahmi harus terus dijaga agar persatuan tetap kuat, khususnya di wilayah Sagaranten,” ujarnya saat peresmian, Kamis (9/4/2026). Ia menilai keberadaan Sekber memiliki fungsi strategis, tidak hanya sebagai fasilitas fisik, tetapi juga sebagai ruang bersama untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan kolaborasi lintas elemen masyarakat. “Gedung ini harus menjadi pusat aktivitas positif yang memberi manfaat luas bagi masyarakat,” tegasnya. Bupati juga berharap Sekber Sagaranten dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam membangun ruang kolaboratif yang memperkuat sinergi antara masyarakat dan berbagai organisasi. Selain peresmian gedung, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan milad syahriahan ke-18. Bupati mengapresiasi konsistensi masyarakat dalam menjaga kegiatan keagamaan yang dinilai mampu memperkuat nilai spiritual. “Pertahankan semangat istiqomah dalam kegiatan keagamaan sebagai pondasi moral masyarakat,” tambahnya. Sementara itu, Camat Sagaranten R. Aksan Bratadiredja menyampaikan bahwa pembangunan Sekber merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan partisipasi masyarakat sejak 2021. Ia menyebut, gedung dua lantai yang kini berdiri di kawasan sekitar kantor kecamatan tersebut menjadi simbol kebersamaan warga. “Ini bukan hanya bangunan, tapi hasil gotong royong dan komitmen bersama,” jelasnya. Dirinya berharap Sekber dapat dimanfaatkan sebagai pusat koordinasi, komunikasi, serta penguatan kerukunan antar lembaga keagamaan dan masyarakat. “Semoga Sekber ini benar-benar menjadi pusat kolaborasi untuk mewujudkan Sukabumi yang mubarakah,” pungkasnya. (Dicky)

KUNINGAN,Bidik-kasusnews.com,.Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengajak seluruh insan pendidikan untuk terus memperkuat kebersamaan dan komitmen dalam memajukan dunia pendidikan, dalam momentum silaturahmi Keluarga Besar MKKS SMP Kabupaten Kuningan pada kegiatan Halalbihalal Idul Fitri 1447 H yang digelar di Saung Karuhun 2, Minggu (5/4/2026). Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa peran pendidik memiliki tanggung jawab yang luas, sehingga diperlukan kesadaran dan komitmen bersama dalam menghadapi berbagai dinamika di dunia pendidikan. “Momentum Idulfitri ini menjadi saat yang tepat untuk kembali pada kejernihan hati dan memperkuat semangat kebersamaan dalam menjalankan amanah di bidang pendidikan,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh jajaran pendidikan, baik selama dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Daerah, hingga saat ini sebagai Bupati Kuningan. Ia juga memberikan doa dan dukungan kepada para calon jemaah haji dari keluarga besar pendidikan agar diberikan kelancaran dalam menunaikan ibadah di Tanah Suci, serta mendorong para pejabat yang alih tugas untuk tetap memberikan kontribusi terbaik di tempat yang baru. Kegiatan ini mengusung tema “Menjalin harmoni di hari fitri, mengiringi langkah ke tanah suci dan melanjutkan amanah dalam dedikasi”, sekaligus dirangkaikan dengan walimatul safar haji serta ramah tamah alih tugas pejabat di bidang pembinaan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Uu Kusmana, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan Carlan, jajaran pejabat Dinas Pendidikan, para kepala sekolah SMP, serta pengurus MKKS SMP se-Kabupaten Kuningan. Sementara itu, perwakilan Bidang Pembinaan SMP menyampaikan apresiasi atas kebersamaan dan kolaborasi yang telah terjalin. Ia menilai sinergi yang baik antara kepala sekolah dan bidang pembinaan menjadi kunci dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan di tingkat SMP. Ketua MKKS SMP Kabupaten Kuningan, Dadang Kusdiana, menambahkan, kegiatan halalbihalal merupakan agenda rutin tahunan yang tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum untuk saling memaafkan dan memperkuat soliditas antar kepala sekolah. Kegiatan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, menjadi refleksi kebersamaan sekaligus penguatan sinergi dalam mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Kuningan. (Asep Rusliman)

Indramayu,Bidik-kasusnews.com,. Aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) di depan Alun-alun Kabupaten Indramayu berakhir ricuh. Massa aksi yang semula berniat menyampaikan aspirasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Tambak Nila justru melakukan tindakan anarkis dengan merusak sejumlah fasilitas umum di kawasan jantung kota tersebut. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah fasilitas fas bunga, tiang lampu taman, dan sarana publik lainnya mengalami kerusakan signifikan. Pemerintah Daerah (Pemda) Indramayu memperkirakan kerugian materil akibat ulah oknum demonstran ini mencapai ratusan juta rupiah. Bupati Lucky Hakim Beri Ultimatum Menanggapi insiden tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menggelar jumpa pers darurat di Aula Pendopo Kabupaten Indramayu. Dalam pernyataannya, Bupati Lucky sangat menyayangkan tindakan anarkis tersebut, terlebih dirinya telah beriktikad baik dengan menemui massa aksi secara langsung yang diwakilkan. “Sangat disayangkan aksi ini berujung anarkis. Padahal kami sudah membuka diri dan menemui massa untuk berdialog. Fasilitas umum ini dibangun dengan uang rakyat untuk kepentingan masyarakat luas,” ujar Lucky Hakim. Meskipun kecewa, Bupati Lucky Hakim masih memberikan ruang bagi pihak KOMPI untuk menunjukkan tanggung jawab. Ia mendesak koordinator aksi agar segera mengidentifikasi oknum-oknum demonstran yang melakukan perusakan dan bersedia mengganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Klarifikasi Status PSN Tambak Nila Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lucky Hakim menegaskan kembali duduk perkara proyek yang menjadi pemicu demonstrasi. Ia menjelaskan bahwa Program Revitalisasi Tambak di Kawasan Hutan (Budidaya Ikan Nila Salin) yang melibatkan Perum Perhutani merupakan Program Strategis Nasional (PSN) dari Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, bukan program Pemerintah Daerah Indramayu. “Saya tegaskan kembali, revitalisasi tambak di kawasan Perhutani ini adalah kebijakan Pusat atau program Presiden. Pemda Indramayu dalam hal ini hanya memfasilitasi koordinasi di tingkat daerah,” tegasnya. Langkah Tegas dan Koordinasi dengan Polres Pemerintah Kabupaten Indramayu tidak akan tinggal diam jika ruang tanggung jawab yang diberikan tidak diindahkan oleh pihak KOMPI. Bupati menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Polres Indramayu untuk mengambil langkah hukum tegas. “Jika pihak KOMPI tidak segera membenahi atau bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas umum di Alun-alun, kami akan berkoordinasi dengan Polres Indramayu untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” pungkas Lucky. Hingga berita ini diturunkan, kawasan Alun-alun Indramayu masih dalam proses inventarisir kerusakan oleh dinas terkait, sementara pihak kepolisian informasinya tengah melakukan pendalaman terkait aktor intelektual di balik perusakan tersebut. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali melakukan penyegaran organisasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan aparatur sipil negara (ASN) yang digelar di Aula Sekretariat Daerah, Rabu (1/4/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi, H. Asep Japar. Sebanyak 93 ASN resmi dilantik, meliputi tiga pejabat tinggi pratama serta 90 pegawai yang kini berstatus penuh sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Tiga pejabat tinggi tersebut ditugaskan mengisi jabatan strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Arsip dan Perpustakaan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman, Inspektur Komarudin, serta para pimpinan perangkat daerah. Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi agar semakin adaptif dan profesional dalam melayani masyarakat. Ia mengingatkan bahwa jabatan yang diemban harus dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Menurutnya, ASN memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pola kerja yang cepat, tepat, dan berorientasi solusi harus menjadi prioritas. “Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi fokus utama. ASN dituntut mampu memberikan kepastian dan kemudahan dalam setiap layanan,” ujarnya. Bupati juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang baik, terutama dalam menghadapi berbagai isu yang berkembang di masyarakat maupun media sosial. Ia meminta ASN untuk tidak menghindari kritik, melainkan meresponsnya secara bijak dan sesuai kewenangan. “Setiap persoalan yang muncul harus dijelaskan dengan baik. ASN harus hadir memberikan pemahaman kepada masyarakat, bukan justru menjauh,” tegasnya. Selain itu, ia mengingatkan seluruh ASN untuk menjaga etika, profesionalisme, serta citra pemerintah daerah melalui sikap dan kinerja yang positif. Adapun tiga pejabat eselon II B yang dilantik yakni Deni Yudono sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Ganjar Anugrah sebagai Kepala BKPSDM, dan Dadang Rustandi sebagai Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan. Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap tercipta birokrasi yang lebih solid, responsif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2027 semakin mengerucut setelah digelarnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Bale Pangripta Bapperida, Selasa (31/3/2026). Forum ini menjadi titik temu antara pemerintah daerah, DPRD, dan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pembangunan yang lebih fokus dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting untuk memastikan seluruh program pembangunan tersusun secara terarah dan tidak lepas dari kebutuhan masyarakat di lapangan. “Integrasi usulan dari berbagai tingkatan wilayah harus menjadi perhatian utama agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh dan berkelanjutan,” kata Budi. Dalam proses tersebut, DPRD mengambil peran strategis dengan membawa sebanyak 2.238 usulan kegiatan yang tertuang dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Tahun 2026. Usulan itu merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan pengawasan langsung di lapangan. Ribuan usulan tersebut dipastikan telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta arah kebijakan dalam RPJMD 2025–2029, sehingga memiliki relevansi kuat dalam mendukung target pembangunan jangka menengah. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yakni penguatan ekosistem dan regulasi untuk mendorong sektor unggulan daerah. Ketua DPRD menilai, fokus tersebut menjadi langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pengembangan agroindustri dan sektor pariwisata yang dinilai memiliki potensi besar di Kabupaten Sukabumi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan seluruh elemen masyarakat dalam mengawal implementasi program agar berjalan efektif dan tepat sasaran. Melalui Musrenbang ini, diharapkan lahir rumusan prioritas pembangunan yang lebih tajam, terukur, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah pada tahun 2027. (Dicky)

Indramayu,Bidik-kasusnews.com,. Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 menjadi salah satu regulasi penting yang mengubah sistem pendanaan daerah di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada struktur anggaran pemerintah daerah, termasuk pada nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ancaman Pemutusan Massal PPPK Menguat, DPR Minta Pemerintah Tunda Pembatasan Belanja Pegawai Melalui UU HKPD, pemerintah pusat melakukan reformasi besar terhadap skema Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah sekaligus memastikan anggaran daerah selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Namun di balik tujuan tersebut, muncul tantangan serius yang dihadapi pemerintah daerah. Penyaluran dana dari pusat kini dilakukan secara lebih selektif dan diarahkan untuk mendukung program strategis nasional. Akibatnya, ruang fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan rutin, seperti gaji pegawai, menjadi semakin terbatas. Dilema Anggaran Daerah dan Tekanan Fiskal Kondisi ini menimbulkan dilema nyata bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, mereka harus menjalankan program prioritas nasional yang didorong melalui kebijakan pusat. Di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban membayar belanja rutin, termasuk gaji PPPK yang jumlahnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ketika terjadi defisit anggaran atau realokasi kebijakan, belanja rutin sering kali menjadi pos yang paling rentan terdampak. Terlebih bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, ketergantungan terhadap dana transfer pusat membuat posisi fiskal semakin terjepit. Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi pemutusan kontrak PPPK secara massal. Ancaman tersebut bukan sekadar isu, melainkan konsekuensi dari tekanan fiskal yang dihadapi daerah dalam menyesuaikan struktur anggarannya. Apa Itu UU HKPD dan Dampaknya bagi Daerah? UU HKPD dirancang untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih disiplin dan efisien. Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa setiap alokasi anggaran daerah benar-benar mendukung target pembangunan nasional secara terukur. Dalam implementasinya, terdapat beberapa perubahan penting, di antaranya: Penajaman penggunaan DAU dan DAK agar lebih fokus pada program prioritas Dorongan efisiensi belanja daerah, khususnya belanja rutin Peningkatan peran daerah dalam mengoptimalkan PAD sebagai sumber utama pembiayaan Kebijakan ini secara tidak langsung memaksa pemerintah daerah untuk lebih mandiri secara fiskal. Namun, tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam meningkatkan pendapatan lokal. Dampak Langsung terhadap PPPK Dalam konteks tenaga PPPK, kebijakan ini memiliki implikasi yang cukup signifikan. Setidaknya ada tiga faktor utama yang memengaruhi: Prioritas Anggaran Nasional Dana transfer dari pusat kini lebih difokuskan pada program strategis, sehingga alokasi untuk belanja pegawai menjadi terbatas. Efisiensi Belanja Rutin Pemerintah daerah didorong untuk menekan pengeluaran rutin, termasuk gaji pegawai, demi menjaga keseimbangan anggaran. Keterbatasan PAD Daerah dengan PAD rendah akan kesulitan menutupi kebutuhan belanja pegawai, sehingga PPPK berpotensi menjadi opsi penyesuaian anggaran. Dalam kondisi tertentu, gaji PPPK yang relatif besar dapat menjadi beban fiskal yang harus disesuaikan. Hal inilah yang memunculkan kekhawatiran bahwa tenaga PPPK bisa menjadi pihak yang paling terdampak dalam proses penyeimbangan anggaran. Reformasi Fiskal atau Ancaman Sosial? Perlu dipahami bahwa kondisi ini bukan semata-mata disebabkan oleh satu kebijakan atau kepemimpinan tertentu, melainkan bagian dilematis suatu pemerintahan,kalau tidak rekrut PPPK kurang SDM untuk pelayanan masyarakat kalau direkrut pemerintah harus menyiapkan anggaran tetap,dengan menggali PAD. (Asep Rusliman)

INDRAMAYU,Bidik-kasusnews.com,.Belum dua bulan dilantik, Kuwu Limbangan, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, H. Nurwenda langsung tancap gas membangun desa dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat desa setempat. Pasalnya, Kuwu Limbangan terpilih dalam Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak tahun 2025 dan telah dilantik Bupati Indramayu Lukcy Hakim pada februari 2026 kemarin ini langsung bekerja. Salah satunya membersihkan saluran air di sejumlah titik yang berada di desa setempat bersama masyarakat. H. Nurwenda menjelaskan, selain untuk menanggulangi banjir karena saat ini musim penghujan, bersih-bersih saluran air ini juga merupakan langkah konkret untuk membawa Desa Limbangan yang sehat bersih indah. Tidak hanya lingkungan, tetapi juga pemerintahannya. “Saya bersama warga membersihkan saluran air supaya lancar dari hambatan-hambatan sampah,” kata dia ketika ditemui di kantornya, Kamis (26/3/2026) Dalam kegiatan tersebut, H. Nurwenda menjelaskan, pihaknya menggandeng RT/RW dan semua lembaga di desa setempat. Bahkan, dia menargetkan, dalam 100 hari kerjanya memimpin, Desa Limbangan yang sehat, bersih, dan indah dapat tercapai. “Insya Allah saya akan buka Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada alat pembakarnya,” ujarnya. Dengan adanya TPS tersebut, dia berharap, dapat menyelesaikan masalah pengelolaan sampah di lingkungan Desa Limbangan. Namun, hal itu juga tentu membutuhkan dukungan dan kerja sama dari masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan program tersebut dan demi kebaikan bersama. “Saya bersama seluruh elemen yang ada di Desa Limbangan akan terus berupaya mengedukasi masyarakat untuk membuang sampah di tempat yang sudah sediakan. Jadi saya mohon pengertiannya kepada masyarakat agar jangan membuang sampah sembarangan yang dapat membuat kumuh lingkungan dan menimbulkan penyakit,” pintanya. Tidak hanya itu, dirinya pun berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sebagai orang nomor 1 di Desa Limbangan, dirinya akan selalu stand by di desa. Hal itu bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. “Saya berharap agar semua bisa bekerjasama yang baik dari semua pihak, terutama warga. Insya Allah dengan kerja sama yang baik, semua akan berjalan dengan baik. Seperti pepatah mengatakan, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Insya Allah tidak ada kesulitan dan semua program bisa berjalan dengan lancar”, tutupnya.. (Asep Rusliman)

Majalengka,Bidik-kasusnews.com,.‎Mengawali hari pertama masuk kerja pasca libur, Bupati Majalengka, Eman Suherman, didampingi Kepala BKPSDM, Ikin Asikin, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor pelayanan publik, Rabu (24/3/2026). ‎ ‎Sidak tersebut menyasar beberapa instansi strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, di antaranya Mal Pelayanan Publik (MPP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Setda Majalengka, serta Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. ‎ ‎Dalam keterangannya, Bupati Eman Suherman menegaskan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, terutama setelah libur panjang. ‎ ‎“Pelayanan kepada masyarakat itu sangat penting. Jangan sampai setelah libur, pelayanan menjadi kendor. Kita ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan profesional,” ujarnya. ‎ ‎Ia juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga disiplin kerja, meningkatkan etos pelayanan, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang ke kantor pelayanan. ‎ ‎Sementara itu, Kepala BKPSDM, Ikin Asikin, menambahkan bahwa kegiatan sidak ini juga bertujuan untuk memantau tingkat kehadiran dan kedisiplinan pegawai di hari pertama kerja. ‎ ‎“Kami ingin memastikan seluruh ASN kembali bekerja secara optimal, baik dari sisi kehadiran maupun kinerja dalam memberikan pelayanan publik,” katanya. ‎ ‎Ia menegaskan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap ASN guna meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. (Asep Rusliman)

KUNINGAN,Bidik-kasusnews.com,. Halal Bihalal Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan digelar di Ballroom Arya Kamuning, Gedung Setda komplek KIC, dihadiri Bupati Dian Rachmat Yanuar, Wabup Tuti Andriani Sekda U. Kusmana, para asisten, staf ahli, para pejabat eselon II hingga III dan seluruh ASN lingkungan Setda, Rabu (25/3/2026). Bupati Kuningan dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat hari raya Idulfitri 1447 Hijriah serta permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh jajaran ASN. Ia menekankan pentingnya menjaga kebersamaan, memperkuat soliditas, serta menjadikan momentum Idulfitri sebagai titik awal peningkatan kinerja. “Selepas menjalani ibadah Ramadan dan libur Lebaran, kita harus kembali dengan semangat baru. Jadikan kebersamaan ini sebagai energi untuk bekerja lebih baik, lebih tulus, dan lebih bertanggung jawab,” ujarnya. Dian mengingatkan, tantangan ke depan tidak ringan, terutama terkait kondisi ekonomi global dan nasional yang berdampak pada daerah. Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah untuk lebih bijak dalam pengelolaan anggaran serta menjaga stabilitas fiskal. “Kita harus bersiap dengan kondisi yang penuh ketidakpastian. Efisiensi anggaran dan prioritas program harus benar-benar diperhatikan, namun hak pegawai seperti gaji dan TPP tetap menjadi komitmen untuk dipenuhi tepat waktu,” tegasnya. Selain itu, bupati juga menyoroti pentingnya sektor strategis seperti ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan, sebagai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tekanan eksternal. Dian mengapresiasi jajaran perangkat daerah yang tetap menjalankan tugas selama masa libur Lebaran, terutama di sektor pelayanan publik, kesehatan, perhubungan, dan keamanan sehingga situasi di Kabupaten Kuningan tetap kondusif. Dia juga mengajak seluruh ASN untuk kembali fokus bekerja, meningkatkan disiplin, serta memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memberikan yang terbaik untuk Kuningan. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mendampingi Bupati Sukabumi, Asep Japar, dalam kegiatan Muhibah Ramadan 1447 H/2026 M yang digelar di Masjid Besar Al-Hidayah Kaum Sagaranten, Jumat (13/3/2026). Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dirangkaikan dengan pembukaan undian umrah gratis serta pengumuman guru ngaji yang berkesempatan menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Pengundian dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali. Dari hasil undian tersebut, seorang guru ngaji bernama Abah Dendi, warga Kampung Baros, terpilih sebagai penerima hadiah umrah gratis. Dalam sambutannya, Bupati Sukabumi Asep Japar mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat keimanan dan meningkatkan kualitas diri. “Momen bulan suci ini dapat dimanfaatkan untuk memperbanyak amal ibadah serta mempererat kebersamaan di tengah masyarakat,” kata bupati. Sementara itu, Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat, khususnya para guru ngaji yang selama ini berperan besar dalam membina generasi muda. Menurutnya, pemberian hadiah umrah gratis merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian para guru ngaji dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi Kabupaten Sukabumi Mubarokah (Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah). Selain pengundian umrah gratis, kegiatan Muhibah Ramadan tersebut juga diisi dengan penyerahan santunan kepada anak-anak yatim serta pembagian paket sembako kepada masyarakat dhuafa. Abah Dendi yang terpilih sebagai penerima hadiah umrah gratis mengaku bersyukur atas kesempatan yang diterimanya. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah atas perhatian yang diberikan kepada para guru ngaji, serta berharap dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meningkatkan ibadah dan keimanan. Acara yang dihadiri unsur pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan warga setempat itu ditutup dengan kegiatan buka puasa bersama dalam suasana penuh kebersamaan. (Dicky)